AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) 13 tentang penanganan perubahan iklim (Climate Action) menuntut tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Berbeda dengan pendekatan konvensional, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja dan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Kerangka dan instrumen tersebut mencakup Maqāṣid al-Sharī‘ah, zakat, waqf, sukuk hijau, takaful, dan model regulasi berbasis nilai (Value-based Intermediation/VBI). Semuanya mendukung aksi iklim melalui pembiayaan, insentif risiko, dan pembentukan kapasitas adaptasi. Berbagai referensi menunjukkan bahwa kerangka Islam dapat (i) memobilisasi pembiayaan iklim melalui instrumen seperti sukuk hijau; (ii) memperluas pembiayaan lingkungan melalui waqf forest, waqf sukuk, dan Waqf-Owned Financial Intermediary (WOFI); (iii) mengintegrasikan prinsip syariah dengan kerangka regulasi negara untuk SDG 13; dan (iv) memperkuat inklusi finansial serta manajemen risiko iklim melalui fiqh al-bī’ah, maqāṣid, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis SDGs. Artikel ini menyintesis temuan-temuan utama dari sejumlah studi terkait di Malaysia, Indonesia, dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta literatur konseptual tentang pembiayaan berkelanjutan dalam Islam, untuk menguraikan bagaimana ekonomi Islam dapat berperan konkret dalam mencapai SDG 13.
Kata kunci: ekonomi Islam; SDG 13; aksi iklim; sukuk hijau; waqf; zakat; Maqāṣid al-Sharī‘ah; Value-based Intermediation
Abstract
Sustainable Development Goal (SDG) 13 on Climate Action calls for urgent action to reduce the impacts of climate change. In contrast to conventional approaches, Islamic economics offers a framework and financial instruments grounded in sharia principles. These include Maqāṣid al-Sharī‘ah, zakat, waqf, green sukuk, takaful, and a value-based regulatory model (Value-based Intermediation, VBI). Together they support climate action through financing, risk incentives, and the building of adaptive capacity. The references reviewed show that the Islamic framework can (i) mobilize climate finance through instruments such as green sukuk; (ii) broaden environmental financing through waqf forest, waqf sukuk, and the Waqf-Owned Financial Intermediary (WOFI); (iii) integrate sharia principles with national regulatory frameworks for SDG 13; and (iv) strengthen financial inclusion and climate risk management through fiqh al-bī’ah, maqāṣid, and SDG-based corporate social responsibility (CSR). This article synthesizes the main findings of several related studies in Malaysia, Indonesia, and member countries of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), together with conceptual literature on sustainable finance in Islam, to describe how Islamic economics can play a concrete role in achieving SDG 13.
Keywords: Islamic economics; SDG 13; climate action; green sukuk; waqf; zakat; Maqāṣid al-Sharī‘ah; Value-based Intermediation
1. Latar Belakang dan Kerangka Konseptual
SDG 13 menekankan tindakan segera untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui mitigasi, adaptasi, dan peningkatan kapasitas ketahanan. Beberapa referensi secara eksplisit menempatkan SDG 13 sebagai tujuan yang dapat didukung melalui instrumen keuangan Islam (misalnya sukuk hijau dan pembiayaan berbasis risiko lingkungan) serta melalui institusi keuangan Islam yang mengadopsi pendekatan VBI dan CCPT (Dirie et al., 2023; Islam et al., 2026; Jan et al., 2021; Pericoli, 2020; Shahrom & Kunhibava, 2023). Secara khusus, CCPT menandai upaya kebijakan untuk membatasi risiko iklim dalam pembiayaan berbasis syariah, yang terkait langsung dengan SDG 13 (Shahrom & Kunhibava, 2023).
Kerangka Maqāṣid al-Sharī‘ah dan konsep khalīfah (khalifah di bumi) menjadi fondasi normatif bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi pada SDG 13 melalui perlindungan terhadap lingkungan, kesejahteraan manusia, dan keadilan distributif (misalnya al-‘adl, waqf, zakat, tashkīk al-birr). Pendekatan ini dibahas secara luas dalam literatur Islam terkait SDGs, termasuk analisis maqāṣid, wasatiyyah, dan berbagai instrumen sosial-keuangan Islam (Dirie et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Khan & Haneef, 2022).
Secara konseptual, literatur-literatur tersebut juga menyoroti bagaimana pembiayaan Islami dapat menyusun insentif keuangan yang mendorong pembiayaan proyek iklim, inovasi hijau, dan perlindungan lingkungan (misalnya sukuk hijau, takaful, waqf forest) dengan kerangka regulasi nasional yang mendorong pembiayaan berkelanjutan (Sustainable Finance) (Dirie et al., 2023; Muhmad et al., 2021; Pericoli, 2020; Shahrom & Kunhibava, 2023).
2. Instrumen Ekonomi Islam untuk Aksi Iklim (SDG 13)
2.1 Sukuk Hijau dan Pembiayaan Iklim
Sukuk hijau adalah instrumen keuangan Islam yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek lingkungan yang berkontribusi pada SDG 13 (misalnya energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan). Literatur tentang aksi iklim di Asia dan Indonesia menunjukkan potensi sukuk hijau untuk memperkuat pembiayaan iklim, termasuk kajian tentang peran sukuk hijau dalam SDG terkait (13) dan SDG lain yang berkaitan (7, 9). Pembahasan juga menekankan perlunya kerangka regulasi hijau yang transparan dan tata kelola yang baik untuk memitigasi risiko dan meningkatkan penerimaan investor (Dirie et al., 2023; Pericoli, 2020; Raimi et al., 2024).
Dalam konteks Malaysia, kerangka Value-based Intermediation (VBI) dan Climate Change Principles-based Taxonomy (CCPT) menjadi pilar regulator untuk menyalurkan praktik syariah ke dalam praktik bank Islam, dengan VBIAF untuk menilai dampak dan CCPT untuk klasifikasi risiko iklim. Temuan studi di Malaysia menunjukkan bahwa bank-bank Islam telah memulai penerapan penilaian risiko berbasis dampak (impact-based risk assessment) dan analisis risiko iklim sesuai CCPT, meskipun pada tahap awal, sejalan dengan tujuan SDG 13. Hal ini menggambarkan bagaimana regulasi nasional dapat mengarahkan bank syariah untuk berkontribusi pada aksi iklim melalui pendekatan VBI (Shahrom & Kunhibava, 2023).
Peran sukuk hijau dalam literatur juga didukung oleh studi yang menilai bagaimana pembiayaan Islam dapat berkontribusi pada SDGs melalui produk-produk keuangan berkelanjutan, dengan kerangka kerja Islami yang menggabungkan maqāṣid, risiko, dan dampak sosial/lingkungan (misalnya sukuk hijau, takaful hijau, dan pembiayaan infrastruktur hijau) (Herindar & Shıkur, 2024; Pericoli, 2020; Umar et al., 2022).
2.2 Waqf dan Pembiayaan Iklim
Waqf merupakan instrumen Islami yang bersifat berkelanjutan (sumber pendanaan jangka panjang) dan telah dipetakan untuk mendukung aksi iklim melalui model waqf-sukuk, WOFI (Waqf-Owned Financial Intermediary), waqf forest, dan waqf untuk proyek terkait iklim. Beberapa studi menunjukkan bahwa waqf dapat diarahkan untuk konservasi hutan, agroforestri, dan pembiayaan kehutanan yang terkait dengan SDG 13 (Climate Action) serta SDGs lainnya (1, 2, 3, 6, 15) melalui pemanfaatan hasil waqf untuk pembangunan berkelanjutan (Ali & Kassim, 2020; Fathurrahman, 2023; Rusydiana et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023).
Model waqf-sukuk terintegrasi dengan fokus pada aksi iklim (SDG 13) menunjukkan bahwa waqf dapat menjadi perantara keuangan yang mendukung investasi iklim, melalui skema WOFI dan kombinasi waqf-sukuk yang dirancang khusus untuk proyek rendah karbon dan adaptasi iklim di Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa waqf berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan iklim yang berkelanjutan (SDG 13) apabila diintegrasikan dengan instrumen keuangan syariah lainnya (Rusydiana et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023).
2.3 Zakat, Takaful, dan Waqf sebagai Struktur Keadilan Iklim
Zakat dan program zakat nasional (BAZNAS) dapat diselaraskan dengan tujuan SDGs (termasuk SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 13) melalui pemberian manfaat bagi mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup, ketahanan ekonomi, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak iklim. Beberapa kajian menekankan bahwa zakat dapat diarahkan untuk tujuan yang selaras dengan SDG 13 melalui alokasi bagi perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau, dan program ketahanan komunitas terhadap bencana iklim. Literatur juga menekankan bahwa Maqāṣid al-Sharī‘ah, dengan fokus pada kebutuhan mendasar (ḍarūriyyāt), dapat memandu alokasi zakat agar secara tepat mendukung SDG 13 (Climate Action) serta SDGs terkait lainnya (Harianto, 2019).
Kajian terkait CSR perbankan Islam menunjukkan bahwa praktik CSR di bank-bank Islam telah secara aktif menyesuaikan produk dan donasi mereka dengan SDGs, termasuk SDG 13, selama pandemi COVID-19. Hal ini menandakan bahwa sektor perbankan Islam dapat merangkul SDGs melalui tindakan korporasi yang berkelanjutan dan transparan (Ureña et al., 2021).
Ulasan literatur tentang keuangan sosial Islam (Islamic social finance/ISF) menegaskan bahwa instrumen seperti zakat, waqf, sedekah, dan qard al-ḥasan berpotensi mencapai sebagian besar SDGs, termasuk SDG 13 dalam konteks pembiayaan proyek hijau dan perlindungan lingkungan. Menurut tinjauan sistematis ini, ISF dapat mengarahkan pembiayaan ke proyek keberlanjutan yang relevan dengan iklim sambil menjaga prinsip keadilan sosial dan stabilitas keuangan (Dirie et al., 2023).
3. Regulasi, Kerangka Kerja, dan Implementasi Kebijakan
Malaysia sebagai studi kasus menunjukkan bagaimana regulasi keuangan berlandaskan syariah dapat mengarahkan bank-bank Islam untuk menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dan pembiayaan iklim melalui VBI, VBIAF, dan CCPT. Implementasi semacam ini menunjukkan potensi sinergi antara regulasi nasional, standar syariah, dan target SDG 13 yang sebelumnya direpresentasikan melalui kebijakan pembiayaan berorientasi nilai, bukan hanya keuntungan finansial semata (Shahrom & Kunhibava, 2023).
Regulator Malaysia (kerangka regulasi pembiayaan berkelanjutan) menonjolkan bagaimana kerangka kerja tersebut dapat memobilisasi pembiayaan iklim melalui instrumen syariah dan meningkatkan kemampuan bank untuk menilai dan mengelola risiko iklim, yang pada gilirannya memperkuat kontribusi SDG 13 melalui pembiayaan proyek hijau dan mitigasi risiko lingkungan (Razali et al., 2022).
Literatur konseptual juga menekankan bagaimana Maqāṣid al-Sharī‘ah dan prinsip khalīfah dapat diinternalisasi ke dalam kebijakan publik dan perbankan Islam agar pembiayaan untuk iklim tidak hanya bersifat filantropi, melainkan mekanisme pasar yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini didukung oleh analisis Islam mengenai SDGs, maqāṣid, dan peran institusional dalam mencapai transformasi berkelanjutan (Herindar & Shıkur, 2024; Jan et al., 2021; Khan & Haneef, 2022).
Analisis literatur terkait CSR dan SDGs menunjukkan bahwa perbankan Islam dapat memanfaatkan instrumen CSR untuk mengakselerasi implementasi SDGs, khususnya SDG 13, selama krisis global (COVID-19) dan dalam konteks pembiayaan infrastruktur hijau. Penelitian ini menggarisbawahi peran penting transparansi, akuntabilitas, dan laporan ESG bagi lembaga keuangan Islam (termasuk contoh di berbagai negara) untuk mencapai SDG 13 secara konsisten (Herindar & Shıkur, 2024; Ureña et al., 2021).
4. Studi Kasus Negara dan Implikasi Praktis
Malaysia. VBI, VBIAF, CCPT, dan kerangka regulasi pembiayaan berkelanjutan berperan sebagai pendorong bagi bank-bank Islam untuk berkontribusi pada aksi iklim (SDG 13). Regulator nasional mendorong transisi ke pembiayaan yang menilai dampak lingkungan dan risiko iklim secara sistemik (Shahrom & Kunhibava, 2023).
Indonesia. Pembiayaan hijau melalui sukuk hijau dan integrasi waqf-sukuk serta WOFI telah diusulkan sebagai kerangka untuk membiayai proyek iklim dan infrastruktur hijau. Literatur Indonesia menunjukkan potensi waqf forest, waqf-sukuk, dan model pembiayaan berbasis waqf untuk SDG 13 melalui konservasi hutan, agroforestri, dan program adaptasi iklim. Kerangka Maqāṣid al-Sharī‘ah juga menekankan perlindungan lingkungan sebagai prioritas ḍarūriyyāt dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Ali & Kassim, 2020; Dirie et al., 2023; Fathurrahman, 2023; Rusydiana et al., 2024).
Dunia Islam/OKI. Beberapa studi menekankan bagaimana keuangan Islam, melalui sukuk hijau, keuangan mikro berbasis syariah, serta instrumen zakat dan waqf, dapat berkontribusi pada berbagai SDGs, dengan fokus kuat pada aksi iklim (SDG 13). Studi-studi tersebut juga menyoroti peluang untuk memperluas inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan melalui kerangka maqāṣid dan tata kelola syariah (Dirie et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Pericoli, 2020; Ureña et al., 2021).
Tinjauan literatur komprehensif tentang keuangan Islam dan SDGs menegaskan bahwa pembiayaan Islam berpotensi menyokong SDGs yang terkait dengan iklim (SDG 13), energi bersih (SDG 7), dan perlindungan ekosistem (SDG 14/15) melalui sukuk hijau, investasi yang bertanggung jawab secara sosial (Socially Responsible Investment/SRI) yang sesuai syariah, keuangan mikro Islam, serta instrumen inovatif lainnya, sambil menjaga prinsip keadilan sosial dan stabilitas keuangan (Dirie et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Jan et al., 2021; Syed et al., 2024).
5. Pembelajaran Kebijakan, Tantangan, dan Agenda Penelitian
Sinergi antara SDG 13 dan ekonomi Islam memerlukan kombinasi mekanisme pembiayaan hijau (sukuk hijau), pembiayaan berbasis zakat/waqf untuk iklim, serta kerangka regulasi nasional yang mendorong VBI dan CCPT untuk memitigasi risiko iklim. Regulasi seperti VBI dan CCPT menunjukkan bagaimana regulasi dapat mengarahkan industri keuangan syariah untuk berkontribusi pada SDG 13 secara terukur (Shahrom & Kunhibava, 2023).
Tantangan utama meliputi kebutuhan regulasi yang transparan, tata kelola yang kuat, serta peningkatan kapasitas institusional untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari pembiayaan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun adopsi VBIAF dan CCPT telah meningkat di beberapa bank Islam di Malaysia, sebagian inisiatif masih berada pada tahap awal. Hal ini menandakan perlunya pendalaman implementasi dan pemantauan berkelanjutan (Shahrom & Kunhibava, 2023).
Riset lebih lanjut diperlukan untuk (i) menguji efektivitas model waqf-sukuk dan WOFI dalam skala nasional maupun lintas negara; (ii) mengeksplorasi bagaimana Maqāṣid al-Sharī‘ah dapat dioperasionalisasikan ke dalam praktik perbankan Islam dan perusahaan asuransi syariah (takaful); dan (iii) mengembangkan kerangka evaluasi dampak iklim yang konsisten dengan standar pelaporan ESG berbasis syariah. Literatur saat ini menunjukkan potensi besar, tetapi sering mengandalkan studi kasus atau tinjauan literatur; riset empiris dengan data panel lintas negara dapat memperkuat basis kebijakan (Dirie et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Jan et al., 2021; Ureña et al., 2021).
6. Ringkasan Temuan
Pertama, instrumen keuangan Islam (sukuk hijau, waqf, zakat, takaful) memiliki potensi nyata untuk mempercepat aksi iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam kerangka SDG 13, jika didukung oleh kerangka maqāṣid, tata kelola yang kuat, dan regulasi pembiayaan berkelanjutan nasional yang jelas (Ali & Kassim, 2020; Herindar & Shıkur, 2024; Pericoli, 2020; Rusydiana et al., 2024; Shahrom & Kunhibava, 2023).
Kedua, regulasi nasional yang memadukan syariah dengan kebijakan pembiayaan berkelanjutan (misalnya VBI, VBIAF, dan CCPT di Malaysia; keselarasan CSR dengan SDGs di bank-bank Islam secara global) dapat menjadi pendorong utama bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan iklim secara sistemik dan transparan (Jan et al., 2021; Razali et al., 2022; Shahrom & Kunhibava, 2023; Ureña et al., 2021).
Ketiga, waqf memiliki karakteristik keberlanjutan yang unik untuk iklim, terutama ketika dioperasionalkan melalui model waqf-sukuk, WOFI, dan waqf forest. Model-model tersebut dapat mendukung mitigasi dan adaptasi iklim sambil menyediakan sumber daya bagi SDGs lain (1, 2, 3, 6, 15) (Ali & Kassim, 2020; Dirie et al., 2023; Fathurrahman, 2023; Rusydiana et al., 2024).
Keempat, CSR lembaga keuangan Islam telah menunjukkan bahwa institusi ini dapat menyelaraskan praktik bisnis dengan SDGs selama krisis global (COVID-19) dan berpotensi memperluas dampak iklim melalui inisiatif hijau. Hal ini menandai pentingnya pelaporan ESG berbasis syariah dan akuntabilitas publik untuk meningkatkan dampak SDG 13 (Herindar & Shıkur, 2024; Syed et al., 2024; Ureña et al., 2021).
7. Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Penelitian
1. Regulasi nasional perlu memperkuat insentif untuk pembiayaan iklim berbasis syariah melalui penguatan VBI, penetapan standar CCPT yang jelas, dan mekanisme akuntabilitas (misalnya VBIAF) sehingga bank-bank Islam dapat menilai dampak lingkungan secara konsisten dan transparan (Shahrom & Kunhibava, 2023).
2. Pemerintah dan regulator dapat mendorong pengembangan produk keuangan hijau Islami (sukuk hijau, takaful iklim, SRI Islami) yang dilengkapi dengan kerangka pelaporan dampak lingkungan dan sosial yang selaras dengan maqāṣid serta standar internasional, untuk memobilisasi pembiayaan bagi inisiatif iklim nasional dan daerah (Dirie et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Pericoli, 2020).
3. Pengembangan model waqf yang terintegrasi dengan sukuk hijau (WOFI, waqf forest) perlu didorong sebagai opsi pembiayaan jangka panjang untuk mitigasi risiko iklim dan konservasi sumber daya alam, dengan dukungan kajian Maqāṣid al-Sharī‘ah untuk prioritas alokasi manfaat (ḍarūriyyāt/ḥājiyyāt) dalam konteks SDG 13 (Ali & Kassim, 2020; Fathurrahman, 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023).
4. Peningkatan literasi keuangan Islam terkait dampak iklim dan peningkatan kerangka akuntansi keuangan Islam (akuntansi Islam, pelaporan berbasis maqāṣid) perlu didorong untuk menjamin adopsi yang luas serta integrasi indikator SDG 13 ke dalam laporan keuangan dan CSR perusahaan Islam (Harianto, 2019; Herindar & Shıkur, 2024; Mauliyah, 2019).
8. Penutup
Literatur yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi substantif untuk berkontribusi pada SDG 13 melalui kombinasi instrumen pembiayaan (sukuk hijau, takaful, CSR), mekanisme filantropi (zakat/waqf), serta kerangka regulasi berbasis nilai (VBI/CCPT). Kerangka Maqāṣid al-Sharī‘ah, nilai khalīfah, serta fokus pada pencegahan kerusakan (harm prevention) dan kesejahteraan publik menawarkan landasan etis dan operasional untuk mendorong pembiayaan iklim yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi nasional yang memadukan syariah dengan pembiayaan berkelanjutan, studi kasus negara, serta inisiatif waqf-sukuk memberikan contoh konkret bagaimana ekonomi Islam dapat menjadi pendorong utama bagi akselerasi SDG 13 pada tingkat nasional maupun regional di dunia Islam.
Daftar Pustaka
Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? Etikonomi, 19(2), 349–364. https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16310
Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317
Fathurrahman, A. (2023). The Contribution Of Waqf Forests On Sustainable Development Goals. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4684. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10606
Harianto, S. P. (2019). Zakat on Sustainable Development Goals (SDGs 2016-2030). https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282665
Herindar, E., & Shıkur, A. A. (2024). Islamic Finance and Sustainable Development Goals (SDGs): Text Analytics using R. Finance and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/fs.v1i1.420
Islam, H., Unurlu, Ç., Işık, C., Saha, S., Khoshnood, M., & Sarker, N. K. (2026). Green Innovation and Tourism Demand: The Moderating Role of Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development, 34(4), 5547–5563. https://doi.org/10.1002/sd.70660
Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. Bt., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(5), 2607. https://doi.org/10.3390/su13052607
Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious Responses to Sustainable Development Goals: An Islamic Perspective. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(2), 161–180. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453
Mauliyah, N. I. (2019). The Role of Sharia Accountant for Sustainable Development Goals (SDGs). Journal of Islamic Economics Perspectives, 1(1), 26–39. https://doi.org/10.35719/jiep.v1i1.4
Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 5(1). https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286
Pericoli, A. (2020). Islamic finance and charity in the Muslim world. The role of the Islamic Development Bank in financing aid. Jeba (Journal of Economics and Business Aseanomics), 5(2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1656
Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. Journal of Risk and Financial Management, 17(6), 236. https://doi.org/10.3390/jrfm17060236
Razali, N., Hassan, R. Bt., & Zain, N. R. Mohd. (2022). Exploring the Regulatory Framework of Sustainable Finance in Malaysia: Driving Force for ESG Institutional Investors. IIUM Law Journal, 30(S2), 279–316. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30is2.767
Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Bayram, K. (2024). Modeling Integrated Waqf-Sukuk for Climate Action (SDG13). Business and Sustainability, 2(2). https://doi.org/10.58968/bs.v2i2.367
Shahrom, Z. R., & Kunhibava, S. (2023). Sustainable Finance: A study on Malaysia's Regulatory Framework on Sustainable Banking and its Implementation By Selected Islamic Banks in Malaysia in Support of Sustainable Development Goals. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 152–178. https://doi.org/10.33102/jmifr.520
Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2023). Waqf Model for Climate Change: A Delphi Method Approach. International Journal of Waqf, 3(1). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i1.335
Syed, R., Arshad, S., Rahman, S. U., & Sheikh, S. M. (2024). An Overview of Foreign Direct Investment and Green Growth in OIC Countries. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 12(2). https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i2.2005
Umar, U. H., Besar, M. H. A., & Abduh, M. (2022). Compatibility of the CSR practices of Islamic banks with the United Nations SDGs amidst COVID-19: a documentary evidence. International Journal of Ethics and Systems, 39(3), 629–647. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2021-0221
Ureña, L. J. B., Plaza‐Úbeda, J. A., Vázquez‐Brust, D., & Yakovleva, N. (2021). Circular economy, degrowth and green growth as pathways for research on sustainable development goals: A global analysis and future agenda. Ecological Economics, 185, 107050. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107050
0 Comments:
Posting Komentar