00820 - Peran Ekonomi Islam pada SDGs 5: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Abstract

This article examines the role of Islamic economics in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) 5 on gender equality and women's empowerment. Using a literature review method, this study analyzes various instruments and institutions of Islamic economics and their relevance to SDGs 5. The results show that Islamic economics has a comprehensive and significant role in supporting SDGs 5 through various instruments such as zakat, waqf, Islamic Microfinance Institutions (LKMI), Islamic banking, and sharia contracts. Islamic economic institutions such as BAZNAS, Baitul Mal, pesantren, and waqf institutions have extensive networks and high public trust, making them effective agents of change in promoting women's economic empowerment. The maqashid sharia framework provides strong normative foundations for women's empowerment in the context of Islamic economics. However, optimizing this role requires gender-responsive innovation in Islamic financial products, capacity building of Islamic economics experts with a gender perspective, close collaboration between Islamic economic institutions and the government, and reinterpretation of religious views that restrict women's public roles. Islamic economics offers an inclusive and equitable development model that is highly relevant to the global achievement of SDGs 5.

Keywords: Islamic Economics, SDGs 5, Gender Equality, Women's Empowerment, Zakat, Waqf, Maqashid Sharia

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai instrumen dan institusi ekonomi Islam serta relevansinya terhadap SDGs 5. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki peran yang komprehensif dan signifikan dalam mendukung SDGs 5 melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI), perbankan syariah, dan akad-akad syariah. Institusi-institusi ekonomi Islam seperti BAZNAS, Baitul Mal, pesantren, dan lembaga wakaf memiliki jaringan yang luas dan kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Kerangka maqashid syariah memberikan landasan normatif yang kuat bagi pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi Islam. Namun demikian, untuk mengoptimalkan peran tersebut diperlukan inovasi produk keuangan syariah yang responsif gender, penguatan kapasitas tenaga ahli ekonomi syariah berperspektif gender, kolaborasi erat antara lembaga ekonomi Islam dan pemerintah, serta reinterpretasi pandangan keagamaan yang membatasi peran publik perempuan. Ekonomi Islam menawarkan model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan yang sangat relevan bagi pencapaian SDGs 5 secara global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, SDGs 5, Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Zakat, Wakaf, Maqashid Syariah

1. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang diadopsi oleh 193 negara pada tahun 2015 sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang (Latifah, 2022). SDGs terdiri dari 17 tujuan besar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sholahuddin & Sadari, 2023). Salah satu tujuan yang paling krusial dan mendasar dalam kerangka SDGs adalah SDGs 5, yakni kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini menegaskan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memastikan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan publik, serta menjamin akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Indriastuti et al., 2023).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat signifikan. Ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan berbasis syariah, melainkan sebuah paradigma komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali (Fitriansyah & Huda, 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, Islam menjamin kehidupan bagi setiap pemeluknya di dunia dan akhirat, dan Al-Qur'an serta As-Sunnah mengandung ajaran dasar yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menjawab tantangan SDGs (Baggio & Saraswati, 2018).

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana ekonomi Islam berperan dalam mendukung pencapaian SDGs 5, melalui berbagai instrumen, institusi, dan prinsip-prinsip yang dimilikinya.

2. Kerangka Konseptual: SDGs 5 dan Ekonomi Islam

2.1 SDGs 5: Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan

SDGs 5 merupakan bagian dari pilar pembangunan sosial dalam kerangka SDGs, yang bersama-sama dengan tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta pendidikan berkualitas, membentuk fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan (Sumaludin, 2022). Kesetaraan gender dalam SDGs tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi mencakup pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik. Perempuan memiliki peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan (Indriastuti et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan nasional, peran perempuan sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi angkatan kerja, dan isu-isu kekerasan (Indriastuti et al., 2023). Kesetaraan gender juga berkaitan erat dengan tujuan SDGs lainnya: partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kewirausahaan merupakan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG 8), sementara perempuan yang memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif (SDG 4) (Indriastuti et al., 2023).

2.2 Ekonomi Islam: Paradigma Keadilan dan Kesejahteraan

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Gaussian & Bakar, 2022). Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, yang mencakup memupuk kekayaan ekonomi setiap orang, meskipun faktanya berbeda dari ekonomi konvensional baik dalam teori maupun dalam praktik (Fitriansyah & Huda, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang antara lain meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, dan mendorong kesetaraan (Fitriansyah & Huda, 2023).

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa misi utama: pertama, melaksanakan akidah dan syariah dalam kegiatan ekonomi dan bisnis; kedua, mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien; dan ketiga, memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat (Ahyani & Nurhasanah, 2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup tauhid, kesetaraan (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-'adl), tolong-menolong (al-ta'awun), dan toleransi (al-tasamuh) secara inheren mendukung pencapaian kesetaraan gender (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

3. Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Normatif

3.1 Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Untuk memahami peran ekonomi Islam dalam SDGs 5, perlu terlebih dahulu memahami pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Secara prinsip, Islam mengakui kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek spiritual dan intelektual (Amali & Suhartini, 2024). Islam tidak mendiskriminasikan perempuan; sebaliknya, Islam memberikan hak-hak dasar bagi perempuan, termasuk hak memiliki properti, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik (Bari et al., 2024).

Dalam sejarah awal Islam, perempuan telah memainkan peran penting yang terkadang terabaikan dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam (Bari et al., 2024). Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, bukan hanya seorang pengusaha sukses tetapi juga seorang penasihat yang bijaksana dan pembela awal Islam (Bari et al., 2024). Fakta sejarah Islam juga menyatakan bahwa satu di antara lima orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayidatinah Aisyah binti Abu Bakar (Asofik, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengakui kapasitas intelektual dan kontribusi publik perempuan.

Para sejarawan Islam telah mengakui kontribusi penting perempuan dalam sejarah awal Islam, tidak hanya sebagai ibu dan pasangan dari laki-laki berkuasa, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah manusia (Amali & Suhartini, 2024). Kontribusi perempuan ini diakui dalam literatur awal Islam, baik sebagai penafsir Al-Qur'an maupun sebagai periwayat hadis (Amali & Suhartini, 2024).

3.2 Keadilan Gender versus Kesetaraan Gender: Perspektif Islam

Dalam menjawab tantangan SDGs 5, Islam menawarkan konsep keadilan gender yang lebih komprehensif daripada sekadar kesetaraan formal. Pandangan yang menolak usaha untuk mempromosikan perempuan keluar dari ranah domestik atau membatasi peran publik perempuan adalah diskriminasi (Baggio & Saraswati, 2018). Untuk menjawab tantangan SDGs dalam aspek kesetaraan gender adalah dengan mengubah pola pikir masyarakat mengenai kesetaraan gender menjadi keadilan gender (Baggio & Saraswati, 2018).

Konsep keadilan gender dalam Islam menekankan kerja sama, saling melengkapi, dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis (Bari et al., 2024). Hal ini berbeda dengan pendekatan yang semata-mata menekankan persamaan peran tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan gender berarti memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, instrumen keuangan, dan peluang usaha.

4. Instrumen Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs 5

4.1 Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Zakat merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam ekonomi Islam yang memiliki relevansi langsung dengan SDGs 5. Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam dan berimplikasi pada ranah sosial dan ekonomi masyarakat (Effendi & Nariah, 2023). Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, yang merupakan inti dari SDGs 5.

Kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini difokuskan pada lima tujuan, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, dan air bersih dan sanitasi (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Dalam konteks SDGs 5, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui zakat dapat dilakukan melalui berbagai program. Lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS telah mengembangkan program-program yang secara langsung menyentuh kehidupan perempuan, termasuk program pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan (Effendi & Nariah, 2023).

Zakat produktif yang disalurkan kepada perempuan pelaku usaha mikro merupakan salah satu bentuk konkret pemberdayaan ekonomi perempuan melalui instrumen Islam. Penyaluran zakat produktif pada sektor UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan dan pemerataan (Trimulato et al., 2021). Perempuan yang mendapatkan modal usaha melalui zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian ekonominya, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian SDGs 5 tentang pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah merupakan bagian integral dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Rispan & Kamilah, 2025). Ketika perempuan menjadi penerima manfaat utama dari redistribusi ini, maka secara langsung SDGs 5 tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dapat tercapai.

Strategi pengelolaan zakat yang baik dapat secara langsung mendukung pencapaian SDGs. LAZISMU Pekalongan, misalnya, menggunakan lima pilar program: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kegiatan sosial kemanusiaan (Effendi & Nariah, 2023). Program-program ekonomi yang mencakup pemberdayaan UMKM perempuan, program petani perempuan, dan program kecantikan secara langsung berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan sebagaimana diamanatkan SDGs 5 (Effendi & Nariah, 2023).

4.2 Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam lainnya yang memiliki potensi besar dalam mendukung SDGs 5. Wakaf memainkan peran yang cukup signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan (Tamimah, 2021). Sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat permanen, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan untuk program-program pemberdayaan perempuan.

Sebagian besar dari 17 tujuan pengembangan SDGs sesuai dengan tujuan jangka panjang dari syariat (maqashid syariah) sehingga pengelola wakaf dapat mengembangkan rencana pembangunan berbasiskan wakaf yang sejalan dengan kerangka SDGs (Pamungkas, 2021). Dalam konteks SDGs 5, wakaf dapat digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan bagi perempuan, pusat pelatihan keterampilan, dan lembaga kesehatan yang melayani kebutuhan spesifik perempuan.

Sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam membangun peradaban umat manusia (Mirzal & Putra, 2021). Dalam konteks modern, wakaf uang (cash waqf) membuka peluang yang lebih luas untuk pemberdayaan perempuan. Lembaga seperti Sinergi Foundation telah mengimplementasikan penyaluran dana wakaf uang untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (Tamimah, 2021), yang dapat diarahkan secara spesifik untuk program-program pemberdayaan perempuan.

Wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung fasilitas kesehatan yang melayani perempuan. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah digunakan sebagai sumber pembiayaan fasilitas kesehatan yang berkelanjutan (Pamungkas, 2021). Fasilitas kesehatan yang dibiayai wakaf dapat memberikan layanan kesehatan reproduksi dan maternal yang merupakan kebutuhan spesifik perempuan, sehingga berkontribusi pada pencapaian SDGs 5 yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

4.3 Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) dan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) merupakan instrumen ekonomi Islam yang paling langsung bersentuhan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput. LKMI dengan asas ta'awun melalui pembiayaan syariah dan program pemberdayaan di tengah masyarakat menjadi solusi bagi masyarakat atas hambatan permodalan (Syamsuri et al., 2022). Perempuan, yang seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses lembaga keuangan formal, dapat memanfaatkan LKMI sebagai jalan masuk ke sistem keuangan.

LKMI memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat pedesaan yaitu pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, mekanisme pertanian yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022). Banyak perempuan di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian, sehingga peran LKMI dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan.

BMT (Baitul Mal wa Tamwil) sebagai salah satu bentuk LKMI telah terbukti efektif dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi. BMT Abadi Syariah, misalnya, telah menjalankan perannya secara efektif dalam pengembangan program pengentasan kemiskinan, termasuk penyediaan beasiswa pendidikan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesehatan masyarakat (Rispan & Kamilah, 2025). Program-program ini secara langsung menyentuh kehidupan perempuan dan berkontribusi pada pencapaian SDGs 5.

Lembaga keuangan mikro Islam telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi (Sakinah et al., 2023). Ketika perempuan menjadi target utama program-program LKMI, maka pemberdayaan ekonomi perempuan sebagaimana diamanatkan SDGs 5 dapat terwujud secara nyata.

4.4 Perbankan Syariah dan Pembiayaan UMKM Perempuan

Perbankan syariah merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung SDGs 5 melalui pembiayaan usaha perempuan. Bank syariah dapat mendukung SDGs dengan bertindak sebagai perantara dalam pengumpulan dan penyaluran pembiayaan (Fitriansyah & Huda, 2023). Pembiayaan produktif bank syariah untuk UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan dan pemerataan (Trimulato et al., 2021).

Perempuan merupakan pelaku utama dalam sektor UMKM di Indonesia. Dengan memberikan akses pembiayaan syariah kepada perempuan pelaku UMKM, perbankan syariah secara langsung berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Aspek moral dan etika dalam ekonomi Islam yang diterapkan di bank syariah, termasuk unsur peduli dan saling menolong bagi yang membutuhkan, juga perlu diaplikasikan khususnya bagi para pengusaha mikro perempuan (Trimulato et al., 2021).

Islamic Green Banking sebagai paradigma baru perbankan syariah yang mengintegrasikan peran Islamic Banking dan Green Banking dalam kegiatan operasional juga memiliki kontribusi terhadap pencapaian SDGs (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Dalam konteks SDGs 5, Islamic Green Banking dapat mendukung usaha-usaha perempuan yang berorientasi lingkungan, sehingga sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDGs 5 (kesetaraan gender) dan SDGs lingkungan secara bersamaan.

4.5 Akad-Akad Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Ekonomi syariah memiliki berbagai akad yang dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi. Akad-akad yang ada dalam keuangan syariah, khususnya dalam sektor pertanian seperti Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah, Ba'i Salam serta bisnis yang berbasis syariah sangat menunjang SDGs (Latifah, 2022). Akad-akad ini dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi.

Akad Mudharabah, misalnya, memungkinkan perempuan yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk bermitra dengan pemilik modal dalam menjalankan usaha. Akad Musyarakah memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam usaha bersama dengan kontribusi modal yang proporsional. Akad Murabahah memungkinkan perempuan untuk mendapatkan pembiayaan untuk pembelian aset produktif tanpa bunga. Semua akad ini secara inheren mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan sebagaimana diamanatkan SDGs 5.

Dalam sektor pertanian, akad-akad seperti Muzara'ah dan Musaqah memungkinkan perempuan petani untuk mengakses lahan dan sumber daya pertanian tanpa harus memilikinya secara langsung. Hal ini sangat relevan mengingat banyak perempuan di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian tetapi tidak memiliki akses terhadap lahan dan modal (Latifah, 2022). Dengan demikian, akad-akad syariah ini secara langsung berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor pertanian.

5. Peran Institusi Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs 5

5.1 BAZNAS dan Program Pemberdayaan Perempuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional memiliki peran strategis dalam mendukung SDGs 5 melalui program-program pemberdayaan perempuan. Kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini difokuskan pada lima tujuan, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, dan air bersih dan sanitasi (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Program-program ini secara langsung menyentuh kehidupan perempuan.

BAZNAS telah mengembangkan berbagai program yang berkontribusi pada pemberdayaan perempuan. Program kemandirian ekonomi yang mencakup pemberdayaan UMKM perempuan, program pendidikan yang mencakup beasiswa bagi perempuan, dan program kesehatan yang mencakup layanan kesehatan reproduksi perempuan merupakan contoh konkret kontribusi BAZNAS terhadap SDGs 5 (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Zakat sebagai instrumen keuangan syariah inklusif dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan global, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Paradigma SDGs telah diterapkan dalam pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, sehingga pengelolaan zakat dapat selaras dengan tujuan SDGs (Muharromah & Mustofa, 2021). Ketika OPZ secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender dalam program-programnya, maka kontribusi zakat terhadap SDGs 5 dapat lebih terukur dan terarah.

5.2 Baitul Mal dan Distribusi Filantropi Islam untuk Perempuan

Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola aset keagamaan Islam memiliki peran penting dalam mendukung SDGs 5. Program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal menggunakan aset keagamaan yang dikelola memiliki beberapa target yang sama dengan yang dirinci dalam SDGs (Kurniawan, 2022). Distribusi harta keagamaan Islam terbukti secara nyata memberikan sumbangsih dalam mewujudkan beberapa tujuan SDGs (Kurniawan, 2022).

Baitul Mal Aceh, misalnya, mendistribusikan dana dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan produktif seperti penyediaan modal dan pelatihan merupakan respons jangka panjang yang bertujuan membangun dan meningkatkan kemandirian (Kurniawan, 2022). Ketika perempuan menjadi penerima manfaat utama dari program-program ini, maka SDGs 5 tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dapat tercapai.

Filantropi Islam yang bergerak mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta agama menjadi salah satu contoh dari peran aktif lembaga Islam dalam bernegara (Kurniawan, 2022). Penguatan dalam menumbuhkan pembangunan SDGs sangat diperlukan aktivitas-aktivitas berbasis filantropi Islam untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik (Sulkifli, 2018). Ketika filantropi Islam diarahkan secara spesifik untuk pemberdayaan perempuan, maka kontribusinya terhadap SDGs 5 menjadi lebih signifikan.

5.3 Pesantren sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung SDGs 5 melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah (Sopian et al., 2022). Dalam konteks SDGs 5, pesantren dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan.

Sistem pendidikan pesantren memainkan peran yang signifikan dalam implementasi SDGs (Asdlori, 2023). Pesantren dapat melibatkan santri dalam kegiatan nyata yang terkait dengan SDGs, seperti proyek lingkungan, program kesehatan, bantuan sosial, dan usaha ekonomi berkelanjutan (Asdlori, 2023). Dalam konteks SDGs 5, pesantren dapat mengembangkan program-program khusus untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan syariah, dan pengembangan produk halal.

Peran strategis pesantren dalam ekonomi syariah ada dua: pertama, peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat; kedua, peran untuk mewujudkan laboratorium praktik riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi (Sopian et al., 2022). Dalam konteks SDGs 5, pesantren dapat mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender dalam ekonomi Islam, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman yang baik tentang pemberdayaan ekonomi perempuan.

6. Dimensi Produksi dalam Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Perempuan

6.1 Teori Produksi Islam dan Kesetaraan Gender

Teori produksi dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang signifikan dengan SDGs 5. Menurut pemikiran Abdul Mannan, paradigma produksi Islam menetapkan bahwa moralitas dan keuntungan sama-sama merupakan faktor penting dalam kesejahteraan ekonomi (Fitriansyah & Huda, 2023). Dalam konteks SDGs 5, moralitas produksi Islam mencakup penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai pekerja dan pelaku ekonomi.

Peran struktur sosial Islam juga mendukung peningkatan output dalam Islam. Keterlibatan lembaga sosial dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bentuk pemberian sosial dan amal lainnya sangat penting untuk pencapaian SDGs (Fitriansyah & Huda, 2023). Ketika perempuan dilibatkan secara aktif dalam proses produksi dan distribusi ini, maka SDGs 5 tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dapat tercapai.

Islam menghargai pembangunan ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri. Menurut Islam, penggunaan tanah harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya sebagai faktor produksi jika ingin tercapai pertumbuhan yang seimbang (Fitriansyah & Huda, 2023). Dalam konteks SDGs 5, perempuan petani dan perempuan pelaku industri harus mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya produksi, termasuk lahan, modal, dan teknologi.

6.2 Industri Halal dan Pemberdayaan Perempuan

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan perempuan. Ekonomi syariah memiliki peran dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia dengan segala ekosistem produk yang ada, mulai dengan produk keuangan, aneka makanan dan minuman halal, entrepreneur Islami, dan lain-lain (Latifah, 2022). Perempuan merupakan pelaku utama dalam industri makanan dan minuman halal, sehingga pengembangan industri ini secara langsung berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

Industri halal membahas beberapa dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan (Aulia et al., 2020). Dalam konteks SDGs 5, industri halal dapat menjadi wahana pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai akad syariah seperti Salam dan Ijarah dalam franchise, Musyarakah dalam peternakan dan pertanian (Latifah, 2022). Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam industri halal sebagai produsen, distributor, dan pelaku usaha.

Pariwisata halal sebagai mode pariwisata yang bertanggung jawab juga memiliki potensi dalam pemberdayaan perempuan. Pariwisata halal menghentikan pemborosan, mendorong kebersihan, dan memungkinkan wisatawan Muslim dan masyarakat lokal untuk hidup menurut aturan Islam memastikan kegiatan pariwisata berkelanjutan (Aulia et al., 2020). Perempuan dapat berperan aktif dalam industri pariwisata halal sebagai pemandu wisata, pengelola akomodasi, dan produsen produk lokal.

7. Perspektif Maqashid Syariah dalam Mendukung SDGs 5

7.1 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam merupakan kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami peran ekonomi Islam dalam SDGs 5. Pembangunan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, dan SDGs harus sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam yang dikenal dengan maqashid syariah, yaitu mencegah kerusakan dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Firdaus, 2022).

Menurut Al-Syatibi, terdapat lima unsur pokok maqashid syariah yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Pamungkas, 2021). Dalam konteks SDGs 5, maqashid syariah memberikan landasan normatif yang kuat untuk pemberdayaan perempuan. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) mencakup perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender; perlindungan keturunan (hifz al-nasl) mencakup perlindungan hak-hak reproduksi perempuan; perlindungan akal (hifz al-'aql) mencakup hak perempuan atas pendidikan; dan perlindungan harta (hifz al-mal) mencakup hak perempuan atas kepemilikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Sebagian besar dari 17 tujuan pengembangan SDGs sesuai dengan tujuan jangka panjang dari syariat (maqashid syariah) (Pamungkas, 2021). Dalam konteks SDGs 5, maqashid syariah memberikan justifikasi teologis yang kuat untuk pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Islam. Pengelola wakaf, misalnya, dapat mengembangkan rencana pembangunan berbasiskan wakaf yang sejalan dengan kerangka SDGs dan maqashid syariah (Pamungkas, 2021).

7.2 Keadilan Sosio-Ekonomi sebagai Inti Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada aspek persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia (Azmi, 2020). Keadilan sosio-ekonomi ini secara inheren mencakup keadilan gender, karena diskriminasi ekonomi terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Karakteristik yang ada dalam keuangan syariah cocok untuk mencapai SDGs, seperti dana sosial dan sifatnya yang bebas dari spekulasi (Latifah, 2022). Dalam konteks SDGs 5, keuangan syariah yang bebas dari spekulasi dan eksploitasi dapat memberikan akses yang lebih adil bagi perempuan terhadap layanan keuangan. Perempuan yang seringkali menjadi korban dari praktik-praktik keuangan yang eksploitatif dapat terlindungi oleh prinsip-prinsip keuangan syariah.

8. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs 5

8.1 Tantangan yang Dihadapi

Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung SDGs 5, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Terdapat tiga tantangan utama keuangan syariah dalam mendukung SDGs, yaitu minimnya inovasi dalam produk, kurangnya ahli keuangan syariah, serta lemahnya komitmen dalam memenuhi standar internasional (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Tantangan-tantangan ini juga berlaku dalam konteks pemberdayaan perempuan melalui ekonomi Islam.

Selain itu, terdapat persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam, di mana banyak orang menganggap bahwa ekonomi Islam dalam hal ini lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja (Azmi, 2020). Persepsi ini dapat menghambat jangkauan program-program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi Islam kepada perempuan non-Muslim. Padahal, prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam bersifat universal dan dapat bermanfaat bagi semua orang.

Tantangan lain adalah masih adanya interpretasi agama yang membatasi peran publik perempuan. Pandangan yang menolak usaha untuk mempromosikan perempuan keluar dari ranah domestik atau membatasi peran publik perempuan adalah diskriminasi (Baggio & Saraswati, 2018). Ekonomi Islam perlu secara aktif menantang interpretasi-interpretasi semacam ini dan mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif tentang peran perempuan dalam ekonomi.

Kurangnya optimalisasi sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah di Indonesia juga menjadi tantangan (Azmi, 2020). Dalam konteks SDGs 5, kurangnya tenaga ahli ekonomi syariah yang memiliki perspektif gender dapat menghambat pengembangan program-program pemberdayaan perempuan yang efektif melalui instrumen ekonomi Islam.

8.2 Peluang yang Dapat Dimanfaatkan

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 5. Pertama, besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Wakaf yang terkumpul di Indonesia masih sangat minim karena pemahaman masyarakat bahwa wakaf hanya terdiri dari benda yang tidak bergerak (Tamimah, 2021). Dengan mengembangkan wakaf uang dan wakaf produktif yang diarahkan untuk pemberdayaan perempuan, potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 5. Islamic Green Banking dari perspektif teknologi dapat memanfaatkan inovasi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada perempuan yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Platform digital dapat memudahkan perempuan untuk mengakses layanan zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah.

Ketiga, meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan membuka peluang bagi ekonomi Islam untuk memposisikan dirinya sebagai solusi alternatif yang komprehensif. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dengan tujuan-tujuan pembangunan, sehingga dapat menjadi model yang menarik bagi negara-negara yang mencari pendekatan pembangunan yang lebih holistik.

Keempat, jaringan pesantren yang luas di Indonesia merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Pesantren hadir di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi dikenal juga sebagai lembaga penyiaran agama Islam dan sosial keagamaan (Nurtiyasari et al., 2022). Dengan mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kurikulum dan kegiatan pesantren, jangkauan program-program ini dapat diperluas secara signifikan.

9. Strategi Implementasi Ekonomi Islam untuk SDGs 5

9.1 Integrasi Perspektif Gender dalam Lembaga Keuangan Syariah

Untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 5, diperlukan integrasi perspektif gender yang sistematis dalam lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup pengembangan produk-produk keuangan syariah yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perempuan, pelatihan tenaga ahli keuangan syariah yang memiliki perspektif gender, dan pengembangan indikator-indikator yang mengukur dampak program-program keuangan syariah terhadap pemberdayaan perempuan.

Implementasi SDGs dilakukan dengan inovasi pembiayaan bersama melalui anggaran pemerintah dan non-pemerintah, salah satunya melalui penyaluran dari lembaga zakat (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Dalam konteks SDGs 5, inovasi pembiayaan ini perlu secara eksplisit menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat utama, dengan mengembangkan skema-skema pembiayaan yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi perempuan.

9.2 Penguatan Kapasitas Perempuan melalui Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Asdlori, 2023). Dalam konteks SDGs 5, pendidikan Islam perlu secara aktif mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sistem pendidikan pesantren, yang didasarkan pada ajaran Islam, memiliki potensi untuk menjadi pilar penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Asdlori, 2023).

Integrasi pendidikan Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadikan pendidikan Islam lebih relevan dan responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi umat manusia saat ini (Asdlori, 2023). Dalam konteks SDGs 5, kurikulum pendidikan Islam perlu mengintegrasikan materi tentang hak-hak ekonomi perempuan dalam Islam, kewirausahaan syariah bagi perempuan, dan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

9.3 Kolaborasi antara Lembaga Ekonomi Islam dan Pemerintah

Pencapaian SDGs 5 memerlukan kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga ekonomi Islam dan pemerintah. Dibutuhkan adanya kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak lembaga lainnya demi terwujudnya program SDGs (Muharromah & Mustofa, 2021). Dalam konteks SDGs 5, kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui instrumen ekonomi Islam, penyediaan insentif fiskal bagi lembaga-lembaga ekonomi Islam yang mengembangkan program pemberdayaan perempuan, dan pengembangan sistem pelaporan yang mengukur kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs 5.

Pemerintah juga memandang pesantren memiliki banyak potensi dan peran untuk mewujudkan tujuan menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah di dunia (Huzaemah, 2024). Dalam konteks SDGs 5, pemerintah dapat mendukung pesantren dalam mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan yang berbasis syariah, sehingga pesantren dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pencapaian SDGs 5.

10. Relevansi Global: Islam dan SDGs 5 dalam Konteks Internasional

10.1 Kontribusi Islam terhadap Pembangunan Berkelanjutan Global

Dalam konteks global, Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk SDGs 5. Kontribusi Islam terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan dimulai berabad-abad yang lalu, mendahului gerakan saat ini; ada banyak hal yang dapat dipelajari jika dunia benar-benar tertarik untuk mencapai 17 SDG untuk membuat dunia sejahtera, adil, dan merata bagi semua orang di mana pun (Hasyim et al., 2023). Dalam konteks SDGs 5, warisan Islam tentang hak-hak perempuan dan keadilan gender dapat menjadi sumber inspirasi bagi upaya global untuk mencapai kesetaraan gender.

Islam menjawab tantangan SDGs dengan penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari (Baggio & Saraswati, 2018). Dalam konteks SDGs 5, Al-Qur'an dan As-Sunnah mengandung ajaran-ajaran yang secara eksplisit mengakui hak-hak perempuan dan mempromosikan keadilan gender. Penerapan ajaran-ajaran ini dalam konteks ekonomi modern dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs 5.

10.2 Ekonomi Islam sebagai Model Alternatif Pembangunan Inklusif

Ekonomi Islam menawarkan model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yang sangat relevan dengan SDGs 5. Sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dan menjadi pusat atau rujukan yang paling valid dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda (Azmi, 2020). Dalam konteks SDGs 5, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan.

Peran strategis ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif memberikan kekuatan yang sangat positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan bisnis dengan usaha kecil dan menengah (Ahyani & Nurhasanah, 2020). Dalam konteks SDGs 5, kemitraan bisnis ini perlu secara eksplisit menargetkan perempuan sebagai mitra utama, sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan dapat terwujud secara nyata.

11. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat signifikan dan komprehensif dalam mendukung pencapaian SDGs 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, LKMI, perbankan syariah, dan akad-akad syariah, ekonomi Islam menyediakan mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi yang dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian perempuan (Fitriansyah & Huda, 2023; Latifah, 2022; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Karakteristik yang ada dalam keuangan syariah cocok untuk mencapai SDGs, seperti dana sosial dan sifatnya yang bebas dari spekulasi (Latifah, 2022). Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang menjadi inti ekonomi Islam secara inheren mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Maqashid syariah sebagai tujuan fundamental hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi Islam (Pamungkas, 2021).

Institusi-institusi ekonomi Islam seperti BAZNAS, Baitul Mal, pesantren, dan lembaga wakaf memiliki jaringan yang luas dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan (Asdlori, 2023; Effendi & Nariah, 2023; Kurniawan, 2022). Dengan mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dalam program-program dan kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga ini, kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs 5 dapat ditingkatkan secara signifikan.

Namun demikian, untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 5, diperlukan berbagai upaya, termasuk inovasi produk keuangan syariah yang responsif gender, penguatan kapasitas tenaga ahli ekonomi syariah yang memiliki perspektif gender, kolaborasi yang erat antara lembaga ekonomi Islam dan pemerintah, serta perubahan interpretasi agama yang membatasi peran publik perempuan (Azmi, 2020; Baggio & Saraswati, 2018; Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Dengan upaya-upaya ini, ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendorong pencapaian SDGs 5 dan mewujudkan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang.

Daftar Pustaka

Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran strategi politik Islam terhadap perekonomian di Indonesia. Mutawasith Jurnal Hukum Islam, 3(1), 18–43. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185

Amali, S. A., & Suhartini, A. (2024). Pembebasan kaum perempuan dalam tradisi pendidikan Islam: Analisis historis dan kontemporer. Tsaqafatuna Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 6(1), 44–53. https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v6i1.391

Asdlori, A. (2023). Pendidikan Islam sebagai pilar pembangunan berkelanjutan: Peran sistem pendidikan pesantren dalam implementasi SDGs. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 6(1), 124. https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2530

Asofik, M. R. (2023). Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan di era milenial. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 9(1), 71. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17729

Aulia, B. N., Rinuastuti, B. H., & Saufi, A. (2020). Penerapan analisis konten pada peran wirausahawan sosial muda dalam upaya pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan. JMM Unram - Master of Management Journal, 9(4a), 43–54. https://doi.org/10.29303/jmm.v9i4a.604

Azmi, N. (2020). Problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia. Mutawasith Jurnal Hukum Islam, 3(1), 44–64. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186

Baggio, R. A., & Saraswati, R. R. (2018). Islam menjawab tantangan SDGs di Indonesia: A literatur review. Risenologi, 3(2), 47–55. https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2018.32.83

Bari, A. A., Alfatih, H. M., & Muhyi, A. A. (2024). Islamic understanding of feminism and gender: Between tradition and the pressures of the age. Bir, 2(3), 413–426. https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.47

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia: Analisis maqashid syariah untuk pencapaian SDGs. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 120. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594

Fitriansyah, R., & Huda, N. (2023). Produksi menurut Muhammad Abdul Mannan dan relevansinya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1958. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8925

Gaussian, G., & Bakar, A. A. (2022). Peranan badan usaha milik desa di masa pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian hukum ekonomi syariah). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 98–105. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.132

Hasyim, A. A., Jinan, M., & Muthoifin, M. (2023). Islamic perspective on environmental sustainability educational innovation: A conceptual analysis. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(7), 4654–4659. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.1822

Huzaemah, M. (2024). Implementasi ekonomi syariah bagi pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Darul Ulum As'adiyah Tokare. Journal of Business Finance and Economics (JBFE), 5(2), 236–252. https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5725

Indriastuti, I., Hardaningtyas, D., & Ikmal, N. M. (2023). Peran perempuan dalam pencapaian SDGs melalui pembangunan nasional. Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 18(2). https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.24410

Kurniawan, R. (2022). Otoritas Baitul Mal Aceh dalam menyukseskan Sustainable Development Goals. Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(2), 53. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.17494

Latifah, E. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. At Tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(03), 108–120. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275

Mirzal, H., & Putra, M. W. H. (2021). Pendistribusian dana wakaf dengan skema Conditional Cash Transfers (CCTs) sebagai solusi atas permasalahan stunting di Indonesia. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 13(2), 109–124. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.119

Muharromah, G. L., & Mustofa, M. (2021). Paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(1), 1–16. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic Green Banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Nurtiyasari, D., Syahputra, A., & Wijayanti, A. (2022). Metode Analytic Network Process untuk menyusun strategi pemberdayaan ekonomi pesantren Sumatera Utara di era new normal. Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang, 10(1), 15. https://doi.org/10.26714/jsunimus.10.1.2022.15-25

Pamungkas, M. S. N. (2021). Peran wakaf sebagai penggerak fasilitas kesehatan dalam peradaban Islam dan penerapannya di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1), 17–32. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.466

Rispan, & Kamilah. (2025). Pengentasan kemiskinan untuk mencapai SDGs: Peran BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. Future Academia the Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(1), 128–136. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.345

Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat sebagai instrumen keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Journal of Economics and Business UBS, 12(6), 3979–3988. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523

Sakinah, N. S. N., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Peran sociopreneur dalam transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan mikro perspektif sosiologi dan antropologi. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 117–126. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.105

Sholahuddin, S., & Sadari, S. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Indonesia maju: Dakwah tasawuf sebagai model moderasi kebangsaan. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1646–1654. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5603

Sopian, A., Basri, H., & Suhartini, A. (2022). Peran pesantren alam Khoiro Ummah dalam pengembangan ekonomi Islam. Analytica Islamica, 11(2), 353. https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.13912

Sulkifli, S. (2018). Filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Palita Journal of Social-Religion Research, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.190

Sumaludin, M. M. (2022). Situs Gua Pawon sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah berbasis ekopedagogi. Panalungtik, 5(2), 135–147. https://doi.org/10.55981/panalungtik.2022.84

Syamsuri, S., Ahmad, R. A., Lahuri, S. B., & Jamal, M. (2022). Peran keuangan mikro Islam terhadap ketahanan pangan pedesaan berkelanjutan era revolusi 4.0. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 6(3). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807

Tamimah, T. (2021). Model pengelolaan wakaf uang di lembaga Sinergi Foundation dalam mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2(1), 77–91. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pembiayaan produktif UMKM di bank syariah. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Utama, R. P. (2021). Peran zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia. Kutubkhanah, 21(2). https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639

Azmi, N. (2020). Problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia. Mutawasith Jurnal Hukum Islam, 3(1), 44–64. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186