AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental system for the sustainability and progress of companies in the long term. This article comprehensively reviews the concept, principles, regulatory framework, implementation mechanisms, and impacts of GCG on company performance and value, particularly in the Indonesian context. Through a systematic literature review of various empirical studies and relevant regulations, this article identifies that GCG has a significant positive impact on company profitability and value, although this relationship is complex and influenced by various contextual factors. GCG implementation in Indonesia still faces various challenges, including low awareness of the importance of GCG, weak law enforcement, and a corporate culture that does not yet fully support GCG principles. The latest developments show that GCG is increasingly integrated with the broader ESG (Environmental, Social, and Governance) concept, and companies in Indonesia need to adapt their GCG frameworks to accommodate the increasing demands of investors and stakeholders for responsible and sustainable business practices.
Keywords: Good Corporate Governance, Corporate Value, Financial Performance, Transparency, Accountability
Abstrak
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang fundamental bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan dalam jangka panjang. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep, prinsip, kerangka regulasi, mekanisme implementasi, dan dampak GCG terhadap kinerja serta nilai perusahaan, khususnya dalam konteks Indonesia. Melalui kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian empiris dan regulasi yang relevan, artikel ini mengidentifikasi bahwa GCG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, meskipun hubungan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya GCG, lemahnya penegakan hukum, dan budaya korporasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip GCG. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa GCG semakin terintegrasi dengan konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) yang lebih luas, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu mengadaptasi kerangka GCG mereka untuk mengakomodasi tuntutan investor dan pemangku kepentingan yang semakin meningkat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas
1. Pendahuluan
Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi salah satu topik paling krusial dalam dunia bisnis dan manajemen perusahaan modern. Secara fundamental, GCG dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) (Sumarno et al., 2016; Syofyan & Putra, 2020). Konsep ini mencakup serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus sebagai alat pemantauan kinerja (Adinegara & Herliansyah, 2023).
Urgensi penerapan GCG semakin mengemuka, khususnya di Indonesia, setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997–1998 yang melanda negara-negara Asia Tenggara (Hidayat et al., 2019; Rifai, 2009). Krisis tersebut terjadi karena banyak perusahaan belum menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten, khususnya belum menerapkan etika bisnis yang baik (Shodiqoh et al., 2024). Menurut Pangestu dan Hariyanto, karakteristik lemahnya praktik GCG di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meliputi: (1) konsentrasi kepemilikan insider dan kekuatan pemegang saham, (2) lemahnya tata kelola di sektor keuangan, dan (3) tidak efektifnya regulasi internal serta kurangnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas (Sumarno et al., 2016). Kondisi ini mendorong penataan kembali corporate governance dan berujung pada kebutuhan penerapan GCG secara menyeluruh (Arofah & Khomsiyah, 2023).
Pada tataran global, isu GCG juga dipicu oleh berbagai skandal korporasi besar seperti kasus Enron dan WorldCom yang melibatkan manipulasi laporan keuangan (Kurniyati & Khairiyani, 2020; Sembiring & Saragih, 2019). Di Indonesia sendiri, beberapa kasus serupa juga telah tercatat, seperti kasus PT Lippo dan PT Kimia Farma yang berawal dari terdeteksinya manipulasi laporan keuangan (Sembiring & Saragih, 2019). Kasus-kasus ini membuktikan bahwa lemahnya penerapan corporate governance dapat menimbulkan kerugian besar tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi seluruh ekosistem pasar modal (Marlinda et al., 2022). Oleh karena itu, tuntutan atas adanya penerapan GCG merupakan salah satu isu penting untuk menarik minat masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu negara (Santoso, 2007).
2. Definisi dan Konsep Dasar GCG
2.1 Pengertian GCG dari Berbagai Perspektif
Tidak terdapat satu definisi tunggal yang disepakati secara universal mengenai GCG. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Fujianti, 2023; Mangantar, 2019). Sementara itu, menurut Sutedi (2011), GCG adalah seperangkat regulasi yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Shodiqoh et al., 2024).
Dari perspektif yang lebih luas, G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) menjelaskan bahwa corporate governance menyangkut serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi dan komisaris, serta seluruh stakeholder yang bertujuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan alat monitoring kinerja yang telah ditentukan bersama oleh perusahaan (Adinegara & Herliansyah, 2023). The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai harapan pemangku kepentingan (Zahwa et al., 2023).
Dalam konteks perbankan Indonesia, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 mendefinisikan GCG sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (Herdyanto, 2019). Definisi ini kemudian menjadi acuan bagi seluruh bank umum di Indonesia dalam menerapkan tata kelola yang baik.
2.2 Landasan Teoritis GCG
Secara akademis, kebutuhan GCG tumbuh selaras dengan principal-agency theory (Arofah & Khomsiyah, 2023). Teori keagenan (agency theory) menjadi dasar untuk memahami isu GCG, di mana permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Aulia & Suwandi, 2023). Hubungan yang asimetri antara pemilik (principal) dan pengelola (agent) menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham (Handayani et al., 2023). Untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut, dibutuhkan suatu konsep GCG yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat (Handayani et al., 2023).
Dalam perspektif yang lebih luas, GCG juga dapat dipahami melalui stewardship theory, yang menjelaskan asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa mereka pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta kejujuran terhadap pihak lain (Adiya et al., 2023). Teori ini digunakan dalam hubungan antara GCG dan kinerja keuangan, di mana manajemen yang dipercaya dapat bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan publik, sehingga diperlukan pengawasan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan (Adiya et al., 2023).
3. Prinsip-Prinsip Dasar GCG
3.1 Lima Prinsip Utama GCG
Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima prinsip utama GCG yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Muslih & Hartati, 2022; Syofyan & Putra, 2020; Widiyantara et al., 2024).
Pertama, Transparansi (Transparency): Merupakan tindakan keterbukaan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dan relevansi informasi di dalam perusahaan (Syofyan & Putra, 2020). Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka (Yuwana & Dewi, 2021). Transparansi juga mencakup kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, dan pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu (Syofyan & Putra, 2020).
Kedua, Akuntabilitas (Accountability): Merupakan kejelasan sistem dan fungsi akuntabilitas untuk manajemen perusahaan yang efektif (Syofyan & Putra, 2020). Akuntabilitas memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan tanpa melanggar semua peraturan yang berlaku (Risa, 2018). Prinsip ini juga mencakup kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sibarani & Lusmeida, 2021).
Ketiga, Responsibilitas (Responsibility): Merupakan kepatuhan dan kesesuaian dalam menjalankan perusahaan secara profesional sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Hermanto et al., 2021; Syofyan & Putra, 2020). Prinsip ini menekankan kepatuhan manajemen perusahaan terhadap hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Hermanto et al., 2021).
Keempat, Independensi (Independency): Merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan bebas dari tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Hermanto et al., 2021). Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keputusan manajemen diambil secara objektif dan semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Sibarani & Lusmeida, 2021).
Kelima, Kewajaran (Fairness): Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan regulasi (Hermanto et al., 2021). Prinsip ini memastikan bahwa semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (Pendong et al., 2022).
3.2 Prinsip GCG Berdasarkan OECD
Selain prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh KNKG, banyak perusahaan di Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang berasal dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (Subagiyo et al., 2024). Prinsip-prinsip Corporate Governance dari OECD mencakup: (1) hak-hak para pemegang saham, (2) perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, (3) peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate governance, (4) pengungkapan dan transparansi, serta (5) tanggung jawab dewan komisaris (Herdyanto, 2019). Penelitian empiris menunjukkan bahwa prinsip-prinsip OECD yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan adalah hak pemegang saham, peran pemangku kepentingan, serta tanggung jawab dewan komisaris dan direksi (Sumarno et al., 2016).
4. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan GCG di Indonesia
4.1 Regulasi GCG di Indonesia
Penerapan GCG di Indonesia didukung oleh berbagai kerangka regulasi yang komprehensif. Fondasi hukum GCG di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Amartya & Inawati, 2023; K. M. B. Sembiring et al., 2023). Selain itu, untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang mewajibkan setiap perusahaan yang listing di Indonesia Stock Exchange (IDX) untuk menerapkan GCG dalam proses bisnisnya (Adinegara & Herliansyah, 2023).
Dalam sektor perbankan, regulasi GCG diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (Djanegara et al., 2022). Regulasi ini mewajibkan bank untuk melakukan self-assessment terhadap penerapan GCG yang mencakup berbagai aspek, mulai dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, penanganan konflik kepentingan, fungsi kepatuhan, fungsi audit internal dan eksternal, hingga manajemen risiko (Djanegara et al., 2022).
Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG diatur melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri BUMN No: Per-01/MBU/2011 (Fawzi & Carolina, 2022). Regulasi ini menetapkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Widiyantara et al., 2024).
4.2 Lembaga-Lembaga Pendukung GCG
Beberapa lembaga memainkan peran penting dalam mendorong penerapan GCG di Indonesia. The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 atas prakarsa Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebagai lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia (Anwar & Hidayat, 2021; Natrion & Minar, 2017). IICG merupakan satu-satunya organisasi yang melakukan penilaian praktik tata kelola perusahaan di Indonesia (Kurniyati & Khairiyani, 2020).
Setiap tahunnya, IICG bekerja sama dengan majalah SWA menerbitkan penilaian yang dinamakan Corporate Governance Perception Index (CGPI), yang merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG di Indonesia (Budiatmaja, 2021; Damanik & Ningsih, 2019). Penilaian CGPI dilakukan melalui empat tahap penilaian berkelanjutan: self-assessment, evaluasi dokumen, penilaian makalah, dan kunjungan perusahaan, yang dilakukan oleh tim independen (Wahyudin & Solikhah, 2017). Perusahaan yang mendapat predikat terpercaya dalam CGPI adalah perusahaan yang telah menerapkan GCG dengan baik (Budiatmaja, 2021).
Selain IICG, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga berperan penting dalam menyusun dan merekomendasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bagi seluruh sektor bisnis di Indonesia (Pendong et al., 2022). KNKG telah menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia pada tahun 2006 yang menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mempertahankan keberlanjutan bisnis jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku (Novianti et al., 2022).
5. Mekanisme Implementasi GCG
5.1 Dewan Komisaris dan Komisaris Independen
Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG (Muslih & Hartati, 2022). Keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris merupakan salah satu elemen kunci dalam implementasi GCG yang efektif (Rifai, 2009). Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019).
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, komisaris independen ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (Herdyanto, 2019). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum adalah 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta GCG yang baik dalam perusahaan (Shodiqoh et al., 2024).
Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Muslih & Hartati, 2022), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE (Herdyanto, 2019). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris sangat bergantung pada konteks dan kondisi spesifik perusahaan.
5.2 Komite Audit
Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019). Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Y. C. B. Sembiring & Saragih, 2019). Pada awal tahun 1977, New York Stock Exchange (NYSE) mengadopsi persyaratan pencatatan yang menyatakan bahwa perusahaan domestik harus memiliki komite audit sebagai persyaratan utama ketika mencatatkan efeknya dalam bursa saham (Santoso, 2007).
Di Indonesia, bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, PT Bursa Efek Jakarta mewajibkan adanya komisaris independen dan komite audit dalam kepengurusan emiten tersebut (Santoso, 2007). Komite audit berperan penting dalam memastikan integritas laporan keuangan dan mencegah praktik manajemen laba yang merugikan pemegang saham (Supatminingsih & Wicaksono, 2020).
5.3 Kepemilikan Institusional dan Manajerial
Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme GCG yang penting. Kepemilikan institusional mencerminkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan (Suhadak et al., 2018). Sementara itu, kepemilikan manajerial merupakan indikator GCG yang baik karena menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham (Suhadak et al., 2018).
Penelitian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional manajerial, dan publik menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Suhadak et al., 2018). Namun, penelitian lain menemukan bahwa kepemilikan institusional dan manajerial tidak menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik terhadap nilai pasar perusahaan (Adinegara & Herliansyah, 2023), menunjukkan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan dan nilai perusahaan bersifat kompleks dan kontekstual.
5.4 Pengungkapan dan Transparansi Informasi
Pengungkapan (disclosure) merupakan salah satu mekanisme GCG yang paling fundamental. Transparansi korporasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang relevan dan dapat diandalkan secara luas mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, peluang investasi, tata kelola, nilai, dan risiko perusahaan yang diperdagangkan secara publik (Darmadi, 2013). Pengetahuan tentang struktur tata kelola perusahaan berguna untuk menilai kredibilitas informasi keuangan, serta untuk menetapkan ekspektasi secara akurat dan mengurangi ketidakpastian mengenai kinerja perusahaan (Darmadi, 2013).
Penelitian mengenai tingkat pengungkapan GCG pada perusahaan FinTech di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GCG masih rendah di kedua negara tersebut, dengan rata-rata 7 item dari 50 total item untuk Indonesia dan 9 item untuk Malaysia (Susilowati et al., 2022). Rendahnya tingkat pengungkapan ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG No. 16) yang berkaitan dengan tata kelola yang baik (Susilowati et al., 2022).
6. Dampak GCG terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan
6.1 GCG dan Profitabilitas Perusahaan
Salah satu dampak paling signifikan dari penerapan GCG adalah peningkatan profitabilitas perusahaan. Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia memiliki dampak positif, signifikan, dan langsung terhadap profitabilitas perusahaan (Sumarno et al., 2016). Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) (Asmara et al., 2022).
Penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016–2020 membuktikan bahwa GCG terbukti berpengaruh terhadap ROE, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan GCG yang baik dan berkesinambungan akan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan atas modal yang telah dikeluarkan dari para pemegang saham (Asmara et al., 2022). Demikian pula, penelitian pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Shodiqoh et al., 2024).
Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan positif antara GCG dan profitabilitas. Beberapa penelitian menemukan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan (Anwar & Hidayat, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada bank BUMN di Indonesia (Naomi & Sinarwati, 2023). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan profitabilitas bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.
6.2 GCG dan Nilai Perusahaan
Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pasar perusahaan, terutama di mata pemegang saham yang melihat bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik, sehingga dapat meminimalkan masalah keagenan dan mengurangi biaya keagenan (Adinegara & Sukamulya, 2021). Penelitian pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan hubungan positif antara implementasi GCG dan nilai pasar perusahaan, serta menunjukkan bahwa implementasi GCG di sektor keuangan IDX semakin membaik selama periode tersebut (Adinegara & Sukamulya, 2021).
Penelitian pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG dan kinerja keuangan memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan (Hermanto et al., 2021). Sementara itu, penelitian menggunakan CGPI sebagai ukuran GCG menunjukkan bahwa CGPI dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap pertambahan nilai perusahaan BUMN (Hidayat et al., 2019). Penelitian lain yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ45 menemukan bahwa semakin tinggi GCG, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional manajerial, dan publik menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Suhadak et al., 2018).
Namun, beberapa penelitian juga menemukan hasil yang berbeda. Penelitian pada perusahaan manufaktur menemukan bahwa mekanisme GCG tidak berpengaruh pada nilai perusahaan (Rahayu & Wirakusuma, 2019), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q (Arofah & Khomsiyah, 2023). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan nilai perusahaan bersifat tidak linear dan dipengaruhi oleh berbagai variabel moderasi dan mediasi.
6.3 Peran Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan GCG–Nilai Perusahaan
Penelitian terkini menunjukkan bahwa hubungan antara GCG dan nilai perusahaan seringkali dimediasi atau dimoderasi oleh variabel-variabel lain. Penelitian pada perusahaan yang mengikuti survei IICG menunjukkan bahwa praktik GCG memengaruhi nilai perusahaan secara tidak langsung, melalui praktik penghindaran pajak dan kinerja keuangan sebagai perantara (Risa, 2018). Penelitian lain menemukan bahwa kinerja keuangan (ROA) dapat memperkuat pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan (Arofah & Khomsiyah, 2023).
Penelitian pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa Enterprise Risk Management (ERM) mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan (Sibarani & Lusmeida, 2021). Sementara itu, penelitian pada perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa GCG sebagai moderasi memperkuat pengaruh pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance) terhadap kinerja keuangan (Putriningtyas et al., 2024).
7. GCG dan Kinerja Keuangan Perbankan
7.1 Implementasi GCG di Sektor Perbankan
Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling intensif dalam menerapkan GCG, mengingat peran strategis bank dalam perekonomian dan tingginya risiko yang dihadapi. GCG sangat penting dalam memitigasi risiko yang semakin kompleks dan tantangan dalam industri perbankan karena kemampuannya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan nilai-nilai etika yang berlaku (Djanegara et al., 2022).
Penelitian pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017–2020 menunjukkan bahwa variabel tata kelola yang diproksikan dengan efektivitas tata kelola memiliki efek positif terhadap kinerja bank (Djanegara et al., 2022). Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas tata kelola sebagai variabel moderasi dapat mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kinerja bank (Djanegara et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa GCG yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja dalam kondisi normal, tetapi juga memberikan ketahanan dalam menghadapi krisis.
Penelitian pada bank-bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, profil risiko, GCG, pendapatan, dan modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (Elly & Krisnawati, 2023). Kontribusi RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) terhadap harga saham bank BUMN adalah sebesar 40,2% (Elly & Krisnawati, 2023).
7.2 Penilaian GCG dalam Kerangka RGEC
Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 mewajibkan bank untuk menilai kesehatan bank menggunakan pendekatan penilaian bank berbasis risiko yang mencakup empat komponen RGEC, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (Elly & Krisnawati, 2023; Naomi & Sinarwati, 2023). Penilaian GCG dalam kerangka RGEC dilakukan melalui self-assessment yang mencakup berbagai aspek tata kelola, mulai dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi hingga transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank (Djanegara et al., 2022).
Penelitian pada Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua bank tersebut dalam faktor GCG, di mana nilai GCG yang lebih kecil menggambarkan bahwa bank menjalankan kinerjanya secara optimal dan memiliki dampak yang baik bagi dana investor yang telah diinvestasikan (Mulatsih et al., 2024).
8. GCG dan Corporate Social Responsibility (CSR)
8.1 Hubungan antara GCG dan CSR
GCG dan CSR merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan memiliki hubungan yang erat. Praktik GCG yang baik berkaitan dengan komitmen terhadap transparansi, yang merupakan nilai inti dalam praktik CSR (Shodiqoh et al., 2024). Hubungan antara CSR dan GCG diakui karena keduanya saling melengkapi; CSR ditemukan berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan pilihan-pilihan mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan korporasi dan mekanisme tata kelola perusahaan (Shodiqoh et al., 2024).
Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan GCG memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) (Naraswari & Ratnadi, 2021). Penelitian lain menemukan bahwa GCG dan tekanan pemangku kepentingan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, yang menyumbang 77,5% dari variasi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan (Syahirah et al., 2023).
8.2 GCG sebagai Moderasi dalam Hubungan CSR–Kinerja Perusahaan
Beberapa penelitian telah mengeksplorasi peran GCG sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan. Penelitian pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan (Siregar & Bukit, 2018). Penelitian lain pada perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa komite audit memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak (Suwito et al., 2023).
Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pengungkapan CSR, GCG, dan kualitas audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan kualitas audit menunjukkan pengaruh yang paling kuat (Judijanto, 2024). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya praktik CSR yang transparan, struktur tata kelola yang kuat, dan audit yang berkualitas tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan penilaian pasar (Judijanto, 2024).
9. GCG dan Pengungkapan Lingkungan
9.1 Peran GCG dalam Pengungkapan Lingkungan
GCG memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan secara lebih komprehensif. Mekanisme GCG diharapkan dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut kinerja perusahaan akan lebih baik dan GCG dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan (Sari et al., 2019). Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (Sari et al., 2019).
Penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa variabel kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan memiliki efek positif terhadap pengungkapan lingkungan, sementara variabel usia perusahaan, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (Nurvita & Priambodo, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG tidak selalu secara langsung mendorong pengungkapan lingkungan yang lebih baik.
9.2 GCG dan Kinerja Lingkungan
Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara mekanisme GCG tidak berpengaruh pada nilai perusahaan (Rahayu & Wirakusuma, 2019). Penelitian lain menemukan bahwa GCG sebagai moderasi mampu memoderasi pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan, meskipun GCG tidak memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan (Miladiasari et al., 2021).
10. GCG dan Penghindaran Pajak
10.1 Peran GCG dalam Mengurangi Agresivitas Pajak
GCG memiliki peran penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG yang baik dalam perusahaan akan membuat perusahaan semakin mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan (Risa, 2018). Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG melemahkan pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Rosalin & Chrismastuti, 2023).
Penelitian pada perusahaan ritel dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin baik implementasi GCG dalam perusahaan, semakin sedikit praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan (Rachman et al., 2020). Penelitian lain menemukan bahwa GCG dapat memoderasi atau memperkuat dampak akuntan internal dan eksternal terhadap kepatuhan pajak perusahaan (Amalya et al., 2023).
10.2 Keterbatasan GCG dalam Mengurangi Agresivitas Pajak
Meskipun GCG secara teoritis diharapkan dapat mengurangi agresivitas pajak, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda. Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG dengan proksi kepemilikan institusional, aktivitas komite audit, dan proporsi komisaris independen tidak secara signifikan mengurangi agresivitas pajak (H. Santoso & Utami, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas GCG dalam mengurangi agresivitas pajak sangat bergantung pada kualitas implementasi GCG itu sendiri, bukan sekadar keberadaan mekanisme GCG secara formal.
11. Tantangan dan Kegagalan Implementasi GCG di Indonesia
11.1 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi GCG
Meskipun berbagai regulasi dan lembaga telah dibentuk untuk mendorong penerapan GCG, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa 84,5% responden percaya bahwa pendekatan membangun hubungan yang tidak efektif, korupsi, dan mekanisme pengungkapan informasi yang tidak memadai di antara pemegang saham internal dan eksternal merupakan tantangan utama dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di perusahaan terbatas di Indonesia (Hartanto & Sulaksono, 2019).
Lemahnya GCG di Indonesia membuat perusahaan menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya standar hukum, minimnya pengawasan dari komisaris, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang diabaikan sehingga perusahaan tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik (Subagiyo et al., 2024). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACGA (Asian Corporate Governance Association) pada tahun 2018 hingga 2020, peringkat penerapan GCG di Indonesia menempati posisi 12 dari 12 negara di Asia Pasifik (Fawzi & Carolina, 2022), menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.
11.2 Kegagalan GCG pada Perusahaan Publik
Kegagalan penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia merupakan fenomena yang masih sering terjadi. Banyak perusahaan publik masih ragu untuk sepenuhnya menerapkan GCG (D. Santoso, 2007). Penerapan GCG seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi semata, bukan sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Fitranita & Coryanata, 2019). Hal ini tercermin dari fakta bahwa pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja, tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG di dalam perusahaan (Supatminingsih & Wicaksono, 2020).
Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran emiten sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dalam mekanisme GCG (Jaswadi et al., 2022). Kasus-kasus kecurangan laporan keuangan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak hukum, melainkan perubahan budaya hukum yang akan membuat hukum dan institusi yang ada bekerja sebagaimana mestinya, serta komitmen dalam setiap aspek kehidupan profesional untuk menerapkan GCG (D. Santoso, 2007).
11.3 Konflik Kepentingan dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi GCG adalah konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh mayoritas tidak selalu adil bagi pemegang saham minoritas (Subagiyo et al., 2024). Konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas (Subagiyo et al., 2024).
Penelitian menunjukkan bahwa 97,8% responden percaya bahwa Undang-Undang Perusahaan Indonesia (ICL) telah mencapai tonggak penting dalam memandu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan secara eksplisit menguraikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pemangku kepentingan minoritas (Hartanto & Sulaksono, 2019). Namun, dalam praktiknya, perlindungan pemegang saham masih belum diimplementasikan dengan baik oleh dewan direksi karena melanggar prinsip-prinsip fiduciary duty dan statutory duty (Subagiyo et al., 2024).
12. GCG dalam Konteks Perbandingan Internasional
12.1 GCG di Malaysia
Malaysia telah mengembangkan kerangka GCG yang komprehensif melalui Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) yang diperkenalkan pada tahun 2000 (Susilowati et al., 2022). MCCG telah menjadi fondasi institusional penting untuk reformasi tata kelola perusahaan dan telah memberikan dampak yang menguntungkan terhadap praktik tata kelola perusahaan di Malaysia (Susilowati et al., 2022). MCCG mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang diakui secara luas yang melampaui persyaratan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, atau Bursa Malaysia Berhad (Susilowati et al., 2022).
Di Malaysia, GCG diatur oleh Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) yang diterbitkan oleh Malaysian Securities Commission (SC) dan memberikan prinsip-prinsip serta rekomendasi yang harus diikuti oleh perusahaan, mencakup area seperti komposisi dewan, direktur independen, komite dewan, manajemen risiko, pengendalian internal, serta pengungkapan dan transparansi (Amartya & Inawati, 2023).
12.2 Perbandingan Tingkat Pengungkapan GCG
Penelitian perbandingan antara perusahaan FinTech di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GCG lebih tinggi di antara perusahaan FinTech Malaysia, kemungkinan karena tekanan koersif yang lebih kuat dari regulasi pemerintah di Malaysia (Susilowati et al., 2022). Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan GCG masih rendah di kedua negara, dengan rata-rata 7 item dari 50 total item untuk Indonesia dan 9 item untuk Malaysia (Susilowati et al., 2022).
Penelitian pada perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara bank-bank yang terdaftar di Bursa Malaysia menunjukkan bahwa CSR, ukuran dewan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Amartya & Inawati, 2023).
13. GCG dan Keberlanjutan Perusahaan
13.1 GCG sebagai Fondasi Keberlanjutan
GCG merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Implementasi GCG yang konsisten dari tahun ke tahun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan (Miladiasari et al., 2021). GCG memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Hermanto et al., 2021).
Penelitian menunjukkan bahwa GCG dan tekanan pemangku kepentingan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Syahirah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih transparan dalam melaporkan aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.
13.2 GCG dan Pencegahan Financial Distress
GCG juga berperan penting dalam mencegah terjadinya financial distress pada perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Cahyani & Diantini, 2016). Penerapan GCG yang baik pada suatu perusahaan akan menurunkan cost of capital dan meningkatkan kinerja perusahaan, yang berarti menurunkan kemungkinan financial distress (Cahyani & Diantini, 2016).
Penelitian pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG dengan proksi dewan direksi, komite audit, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap financial distress (Aulia & Suwandi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang efektif dapat menjadi sistem peringatan dini yang membantu perusahaan menghindari kondisi keuangan yang memburuk.
14. GCG dan Manajemen Laba
14.1 Pengaruh GCG terhadap Praktik Manajemen Laba
Salah satu tujuan utama GCG adalah untuk mencegah praktik manajemen laba yang dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian empiris menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap praktik manajemen laba di perusahaan yang ikut serta dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) (Budiatmaja, 2021). Namun, arah pengaruh ini bervariasi antarpenelitian.
Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG, ukuran perusahaan, dan modal intelektual berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba (Supatminingsih & Wicaksono, 2020). Penelitian lain menemukan bahwa kualitas audit dan profitabilitas memengaruhi manajemen laba pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan GCG memiliki kapasitas untuk memitigasi dampak manajemen laba terhadap profitabilitas dan kualitas audit (Junidwan et al., 2024).
14.2 GCG dan Kualitas Pelaporan Keuangan
GCG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen dengan dimoderasi ukuran perusahaan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Fawzi & Carolina, 2022). Namun, secara terpisah, variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan (Fawzi & Carolina, 2022).
Penelitian pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, karena penerapan GCG di perusahaan-perusahaan di Indonesia belum benar-benar digunakan sebagai alat untuk meminimalkan asimetri informasi antara pemilik dan manajemen, tetapi semata-mata untuk mematuhi regulasi dan kondisi yang berlaku (Fitranita & Coryanata, 2019).
15. Determinan Kualitas Implementasi GCG
15.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas GCG
Penelitian mengenai determinan kualitas implementasi GCG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, investment opportunity set, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi GCG (Taman & Nugroho, 2011). Secara individual, variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi GCG (Taman & Nugroho, 2011).
Penelitian lain menunjukkan bahwa budaya organisasi juga memengaruhi implementasi GCG di Indonesia (Syofyan & Putra, 2020). Dalam banyak perspektif, teori keagenan lebih mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga tata kelola perusahaan lebih diarahkan menuju teori keagenan oleh manajemen perusahaan yang penuh dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku (Syofyan & Putra, 2020).
15.2 Peran IPO dalam Meningkatkan GCG
Penelitian eksplorasi mengenai dampak IPO terhadap praktik GCG menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam skor tata kelola bank setelah melakukan IPO (Arifin & Adhariani, 2019). Perubahan ini terutama berasal dari aspek tanggung jawab dewan dan pengungkapan serta transparansi (Arifin & Adhariani, 2019). Peningkatan pengungkapan sukarela dapat dijelaskan oleh teori keagenan bahwa bank kini menghadapi masalah keagenan yang lebih tinggi setelah go public, sehingga lebih banyak informasi diungkapkan untuk mengurangi asimetri informasi (Arifin & Adhariani, 2019).
16. Perkembangan Terkini dan Masa Depan GCG
16.1 GCG dan ESG (Environmental, Social, and Governance)
Perkembangan terkini menunjukkan bahwa GCG semakin terintegrasi dengan konsep ESG yang lebih luas. United Nations Sustainability Exchange berharap pada akhir tahun 2030 semua perusahaan yang terdaftar di bursa telah melaporkan aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelolanya (Arofah & Khomsiyah, 2023). Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mendorong semua perusahaan, bukan hanya yang tercatat di BEI, untuk menerapkan aspek-aspek ESG dan membuat laporan keberlanjutan, sebagai akibat dari tuntutan investor asing yang telah memandang penting penerapan ESG (Arofah & Khomsiyah, 2023).
Penelitian pada perusahaan pertambangan di Indonesia dan Amerika menunjukkan bahwa GCG sebagai moderasi memperkuat pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan di Indonesia, meskipun di Amerika GCG tidak memiliki pengaruh serupa (Putriningtyas et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa konteks institusional dan regulasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas GCG dalam mendorong praktik ESG yang lebih baik.
16.2 GCG di Era Digital dan FinTech
Perkembangan teknologi keuangan (FinTech) membawa tantangan baru bagi implementasi GCG. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan GCG masih rendah di antara perusahaan FinTech di Indonesia dan Malaysia (Susilowati et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan insentif yang lebih kuat untuk mendorong perusahaan FinTech menerapkan praktik GCG yang lebih baik.
Peningkatan risiko operasional dan keamanan siber yang terkait dengan digitalisasi layanan keuangan semakin menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, termasuk pengendalian internal yang memadai, untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan dalam bertransaksi secara online (Djanegara et al., 2022). GCG yang efektif dalam era digital harus mampu mengintegrasikan aspek-aspek keamanan siber dan manajemen risiko teknologi ke dalam kerangka tata kelola yang lebih luas.
17. Kesimpulan
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang fundamental bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan kajian komprehensif terhadap berbagai penelitian dan regulasi yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting.
Pertama, GCG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, meskipun hubungan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual (Adinegara & Sukamulya, 2021; Asmara et al., 2022; Hermanto et al., 2021; Sumarno et al., 2016). Profitabilitas memainkan peran yang lebih besar dalam memengaruhi nilai perusahaan manufaktur di Indonesia (Sumarno et al., 2016).
Kedua, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya GCG, lemahnya penegakan hukum, dan budaya korporasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip GCG (Fawzi & Carolina, 2022; Hartanto & Sulaksono, 2019; D. Santoso, 2007). Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas implementasi GCG untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.
Ketiga, GCG memiliki peran penting dalam berbagai aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari peningkatan kinerja keuangan, pencegahan financial distress, pengurangan agresivitas pajak, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, hingga mendorong pengungkapan lingkungan dan keberlanjutan yang lebih baik (Cahyani & Diantini, 2016; Risa, 2018; Rosalin & Chrismastuti, 2023; Shodiqoh et al., 2024).
Keempat, perkembangan terkini menunjukkan bahwa GCG semakin terintegrasi dengan konsep ESG yang lebih luas, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu mengadaptasi kerangka GCG mereka untuk mengakomodasi tuntutan investor dan pemangku kepentingan yang semakin meningkat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Arofah & Khomsiyah, 2023; Putriningtyas et al., 2024; Syahirah et al., 2023).
Kelima, untuk meningkatkan efektivitas implementasi GCG, diperlukan komitmen dari semua elemen pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat umum sebagai konsumen produk dan jasa (Amartya & Inawati, 2023; Syofyan & Putra, 2020). Perubahan budaya hukum dan komitmen dalam setiap aspek kehidupan profesional untuk menerapkan GCG merupakan kunci keberhasilan implementasi GCG di Indonesia (D. Santoso, 2007).
Daftar Pustaka
Adinegara, G. R., & Herliansyah, Y. (2023). Pengaruh Penerapan GCG yang dinilai Menggunakan Corporate Governance Index, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Pasar Perusahaan. Owner, 7(3), 2052–2061. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1452
Adinegara, G. R., & Sukamulya, S. (2021). The Effect of Good Corporate Governance on the Market Value of Financial Sector Companies in Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 23(2), 83–94. https://doi.org/10.9744/jak.23.2.83-94
Adiya, M. H., Hamidi, M., Rahim, R., & Adrianto, F. (2023). Literature Review: Mediation Effects of Debt Maturity on Good Corporate Governance in Enhancing Financial Performance. Journal of Applied Business and Technology, 4(2), 100–113. https://doi.org/10.35145/jabt.v4i2.125
Amalya, W. R., Iqbal, S., & Ghofar, A. (2023). The impact of the role of internal and external accountants on taxpayer compliance moderated by good corporate governance. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 12(4), 320–328. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i4.2659
Amartya, B. E. S., & Inawati, W. A. (2023). How Financial Performance, CSR Disclosure, and GCG Mechanism in Indonesia and Malaysia Banks? Jurnal Multidisiplin Madani, 3(9), 1820–1837. https://doi.org/10.55927/mudima.v3i9.5883
Anwar, R., & Hidayat, D. R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jemba Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen Dan Bisnis Akuntansi, 1(2), 85–100. https://doi.org/10.52300/jemba.v1i2.2987
Arifin, H. A., & Adhariani, D. (2019). Does An IPO Create Better Corporate Governance? (Empirical Evidence from an Indonesian Islamic Bank). https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.47
Arofah, S. N., & Khomsiyah. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Environmental Social Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Moderasi. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 125–133. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.208
Asmara, R. A., Hariyanti, W., & Suseno, A. E. (2022). The Influence of Good Corporate Governance on Banking Financial Performance Period 2016-2020. Accounting and Finance Studies, 2(3), 141–156. https://doi.org/10.47153/afs23.4372022
Aulia, P. S., & Suwandi, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress. Journal of Culture Accounting and Auditing, 2(1), 136. https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5666
Budiatmaja, R. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba 9 Perusahaan Perbankan dalam Cakupan CGPI Berdasarkan BEI. Glosains Jurnal Sains Global Indonesia, 2(2), 73–80. https://doi.org/10.59784/glosains.v2i2.22
Cahyani, D., & Diantini, N. N. A. (2016). Peranan Good Corporate Governance dalam Memprediksi Financial Distress. Matrik Jurnal Manajemen Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, 144. https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2016.v10.i02.p05
Damanik, E. S., & Ningsih, Y. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2017 (Studi pada Perusahaan yang Memperoleh CGPI Tahun 2014–2017). Ekonomis Journal of Economics and Business, 3(1), 10. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.51
Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. Humanomics, 29(1), 4–23. https://doi.org/10.1108/08288661311299295
Djanegara, M. S., Sutarti, S., & Dewo, S. A. (2022). The Influence of Corporate Governance for the Indonesian Banking Industry in a Pandemic Period. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 11(3), 62–71. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v11i3.1988
Elly, M. I., & Krisnawati, T. (2023). RGEC Method Analysis to Measure the Health Level of State-Owned Banks Against Stock Prices in 2011-2022. Mec-J (Management and Economics Journal), 7(3), 215–232. https://doi.org/10.18860/mec-j.v7i3.23781
Fawzi, A. P. N., & Carolina, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Reporting Quality dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi, 2(1), 141–156. https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.43
Fitranita, V., & Coryanata, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Real Estate dan Property. Jurnal Akuntansi, 8(2), 67–76. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.67-76
Fujianti, L. (2023). The Role of Good Corporate Governance and Financial Conditions in Encouraging Dividend Policy in Indonesian and Malaysian Companies. Journal of Economics Finance and Management Studies, 6(6). https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i6-61
Handayani, N. K. P., Putra, I. G. C., & Manuari, I. A. R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi. Jurnal Inovasi Akuntansi (Jia), 1(1), 1–10. https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6851
Hartanto, J. A., & Sulaksono, S. (2019). Applications of good corporate governance relating to shareholders, commissioners, and directors of limited liability companies in Indonesia. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 410–420. https://doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.33
Herdyanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia. Jurnal Sekuritas (Saham Ekonomi Keuangan Dan Investasi), 2(2), 14. https://doi.org/10.32493/skt.v2i2.2489
Hermanto, Y. B., Lusy, L., & Widyastuti, M. (2021). How Financial Performance and State-Owned Enterprise (SOE) Values Are Affected by Good Corporate Governance and Intellectual Capital Perspectives. Economies, 9(4), 134. https://doi.org/10.3390/economies9040134
Hidayat, F. S., Rizal, M., & Arifianti, R. (2019). Analisis Pengaruh Dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan BUMN. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 2(1), 64. https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21576
Jaswadi, J., Purnomo, H., & Sumiadji, S. (2022). Financial statement fraud in Indonesia: a longitudinal study of financial misstatement in the pre- and post-establishment of financial services authority. Journal of Financial Reporting and Accounting, 22(3), 634–652. https://doi.org/10.1108/jfra-10-2021-0336
Judijanto, L. (2024). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science, 3(03), 265–275. https://doi.org/10.58812/jakws.v3i03.1602
Junidwan, A. D., Purba, R. Br., & Tripriyono, A. (2024). The Influence of Audit Quality and Profitability on Profit Management with Good Corporate Governance as Moderation in Construction Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Asian Journal of Management Analytics, 3(2), 459–474. https://doi.org/10.55927/ajma.v3i2.8549
Kurniyati, K., & Khairiyani, K. (2020). Bagaimana Good Corporate Governance (GCG) dalam Keberlanjutan Perusahaan? Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 225. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.7093
Mangantar, M. (2019). The Influence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Banking Financial Performance. European Research Studies Journal, XXII(3), 95–105. https://doi.org/10.35808/ersj/1459
Marlinda, C., Satria, H., Utami, R., Kurnia, S., & Sahara, M. A. (2022). Financial Statement Integrity: Corporate Governance and Quality Audit Evidence from Food and Beverage Companies in Indonesia. Penanomics International Journal of Economics, 1(1), 27–40. https://doi.org/10.56107/penanomics.v1i1.3
Miladiasari, M., Agriyanto, R., Farida, D. N., Prasetyoningrum, A. K., & Muhlis, M. (2021). The Effect of Environmental Performance and Environmental Cost on Financial Performance with Good Corporate Governance as the Moderating Variable. https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303857
Mulatsih, L. S., Prabantarikso, M., Purnomo, H., Judijanto, L., & Alfiana, A. (2024). How Different is The Financial Performance of Sharia-Based Banks? Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 309–326. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2622
Muslih, M., & Hartati, I. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Kewirausahaan Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis, 4(1), 165–180. https://doi.org/10.59806/tribisnis.v4i1.155
Naomi, R. A., & Sinarwati, N. K. (2023). Pengaruh Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Profesi, 14(02), 302–314. https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.63013
Naraswari, N. M. A., & Ratnadi, N. M. D. (2021). Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Price to Book Value: Pengujian Efek Moderasi Good Corporate Governance. E-Jurnal Akuntansi, 31(11), 2704. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p03
Natrion, & Minar, L. (2017). Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Masuk Dalam Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI). Jurnal Liabilitas, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v2i1.16
Novianti, N., Rahmi, S., & Zaitul, Z. (2022). Effect of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility and Firm Values: Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia. Ekonomis Journal of Economics and Business, 6(1), 249. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.434
Nurvita, T., & Priambodo, A. (2022). The Effect of Environmental Performance, Company's Characteristics and Good Corporate Governance (GCG) on Environmental Disclosure (Empirical Study of Mining Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange (IDX) 2015-2019). Baskara Journal of Business and Entrepreneurship, 4(2), 145–162. https://doi.org/10.54268/baskara.v4i2.12093
Pendong, G. K., Tumilaar, Y. E., & Budidarma, I. G. A. M. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Banking Profitability. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 1(5), 753–770. https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.488
Putriningtyas, I., Widiastuti, N. P. E., & Sjam, J. M. E. (2024). Environmental, Social, and Governance Disclosure as Pathway to Business Sustainability on the Mining Companies in Indonesia and America. Jurnal Aplikasi Manajemen, 22(1). https://doi.org/10.21776/ub.jam.2024.022.01.09
Rachman, K. A., Sumiati, A., & Fauzi, A. (2020). The Effect of Earning Management and Good Corporate on Tax Avoidance on Retails and Investment Companies on Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018. Jurnal Akuntansi Perpajakan Dan Auditing, 1(2), 221–233. https://doi.org/10.21009/japa.0102.06
Rahayu, N. L. D., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Good Corporate Governance, dan Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi, 29(2), 485. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p01
Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 396–412. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5
Risa, N. (2018). Good Corporate Governance, Corporate Value, Tax Avoidance and Financial Performance. Journal of Auditing Finance and Forensic Accounting, 6(2), 71–82. https://doi.org/10.21107/jaffa.v6i2.5020
Rosalin, R. F., & Chrismastuti, A. A. (2023). The Impact of Company Growth, Size, Profitability, and Leverage on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as a Moderating Variable. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 950–958. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.542
Santoso, D. (2007). Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2), 182–205. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art5
Santoso, H., & Utami, W. (2023). Good Corporate Governance Effectiveness Mechanism, Special Relationship Transactions, and Leverage on Tax Aggressiveness. Journal of Social Research, 2(9), 3017–3030. https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1344
Sari, W. H., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 18–34. https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.53
Sembiring, K. M. B., Bulan, N., & Bakar, E. A. (2023). Analysis of the Influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Profitability, and Good Corporate Governance (GCG) on Stock Prices in Property and Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Malaysia Stock Exchange for 2013-2021. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 2(2), 491–506. https://doi.org/10.55927/ministal.v2i2.3811
Sembiring, Y. C. B., & Saragih, A. E. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 229–242. https://doi.org/10.54367/jrak.v5i2.535
Shodiqoh, A. I., Sanosra, A., Cahyono, D., & Qomariah, N. (2024). The Influence of Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance on Financial Performance in Basic Industry and Chemical Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. Journal of Economics Finance and Management Studies, 7(01). https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-66
Sibarani, L., & Lusmeida, H. (2021). Impact of Good Corporate Governance Towards Corporate Value with Enterprise Risk Management as Moderating Variable (Empirical Study of Financial Companies Listed in IDX for the Period 2017-2019). Ultima Management Jurnal Ilmu Manajemen, 13(1), 74–98. https://doi.org/10.31937/manajemen.v13i1.1957
Siregar, N. B., & Bukit, R. B. (2018). Impact of Corporate Social Responsibility and Company Size on Corporate Financial Performance with Good Corporate Governance as Moderating Variable. https://doi.org/10.2991/ebic-17.2018.37
Subagiyo, D. T., Kholis, M., Taufiq, M. N., Setyorini, L., & Sulistyowati, S. (2024). Principles of Good Corporate Governance in Conflict of Interest Transactions between Public PT and Minority Shareholders. International Journal of Current Science Research and Review, 7(01). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i1-40
Suhadak, S., Kurniaty, K., Handayani, S. R., & Rahayu, S. (2018). Stock return and financial performance as moderation variable in influence of good corporate governance towards corporate value. Asian Journal of Accounting Research, 4(1), 18–34. https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0021
Sumarno, J., Widjaja, S., & Subandriah, S. (2016). The Impact Of Good Corporate Governance To Manufacturing Firm's Profitability And Firm's Value. Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(2), 181–196. https://doi.org/10.15408/sjie.v5i2.3542
Supatminingsih, S., & Wicaksono, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Intelectual Capital Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah Edunomika, 4(01). https://doi.org/10.29040/jie.v4i01.768
Susilowati, E., Joseph, C., Vendy, V., & Yuhertiana, I. (2022). Advancing SDG No 16 via Corporate Governance Disclosure: Evidence from Indonesian and Malaysian Fintech Companies' Websites. Sustainability, 14(21), 13869. https://doi.org/10.3390/su142113869
Suwito, S., Darwis, H., Ohorella, R. W. U., & Nindiasari, A. D. (2023). Corporate Social Responsibility Towards Tax Aggressiveness with Corporate Governance Mechanisms as a Moderation Variable (Empirical Study of Mining Companies on The Indonesian Stock Exchange). Account and Financial Management Journal, 8(11). https://doi.org/10.47191/afmj/v8i11.01
Syahirah, S. N., Suharman, H., Hasyir, D. A., & Saputra, J. (2023). Good Corporate Governance, Stakeholders, and Sustainability Report Disclosure. Khazanah Sosial, 5(4), 672–687. https://doi.org/10.15575/ks.v5i4.30630
Syofyan, R., & Putra, D. G. (2020). The Role of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in Indonesian Company. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148
Taman, A., & Nugroho, B. A. (2011). Determinan Kualitas Implementasi Corporate Governance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2004-2008. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 9(1). https://doi.org/10.21831/jpai.v9i1.955
Wahyudin, A., & Solikhah, B. (2017). Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance. Corporate Governance the International Journal of Business in Society, 17(2), 250–265. https://doi.org/10.1108/cg-02-2016-0034
Widiyantara, I. G. A., Pradnyani, N. L. P. S. P., & Wasita, P. A. A. (2024). The Effect of Corporate Social Responsibility, and Good Corporate Governance on The Financial Performance of The Health Sector Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. International Journal of Pertapsi, 2(1), 29–39. https://doi.org/10.9744/ijp.2.1.29-39
Yuwana, C. R., & Dewi, Y. K. (2021). The Transparency Principle in Regional Development Banks to Implement Good Corporate Governance: A Case Study on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(4), 926. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2860
Zahwa, A., Safelia, N., & Z, R. W. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 8(2), 155–169. https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27511
safa salsabila azhar_250503110033_ pbs A izin bertanya, Bagaimana prinsip GCG dijalankan dalam sistem ekonomi Islam?
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Apa indikator kunci dalam GCG syariah yang membedakannya dengan penerapan GCG pada bank konvensional?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. GCG dalam Islam mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Jika direksi dan komisaris tidak melibatkan DPS dalam keputusan strategis, bagaimana hal ini memengaruhi kualitas tata kelola? Terima kasih.
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Dalam sektor perbankan, GCG menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank melalui kerangka RGEC. Jika sebuah bank memiliki kondisi keuangan yang baik, tetapi penerapan GCG-nya lemah, apakah bank tersebut masih dapat dikatakan sehat? Bagaimana seharusnya regulator menyeimbangkan penilaian kinerja keuangan dengan kualitas tata kelola bank?
Anta Kuna Lutfi Sholiha (NIM: 250503110004), assalamu'alaikum, izin bertanya Pak.
BalasHapusBerkaitan dengan pembahasan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dan perbandingannya secara internasional (seperti di Malaysia)—khususnya mengenai hambatan antara kepatuhan formal ( compliance-driven ) dengan komitmen substansial dalam penegakan GCG, serta rendahnya peringkat perlindungan pemegang saham minoritas —bagaimana strategi penguatan kelembagaan hukum dan pengawasan di Indonesia agar prinsip-prinsip GCG dapat diimplementasikan secara efektif, bukan sekedar formalitas mengenai regulasi?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa perbedaan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah dengan bank konvensional, dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan?
BalasHapusNadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Pada artikel dijelaskan bahwa penerapan GCG terkadang hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi, tanpa menjadi komitmen nyata perusahaan. Menurut Bapak, indikator apa yang paling tepat untuk menilai bahwa GCG benar-benar diterapkan secara efektif, bukan sekadar formalitas, terutama dalam mencegah manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen? Terimakasih.
fatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Apa nilai tambah utama dari penerapan GCG berlandaskan prinsip syariah dibandingkan tata kelola perusahaan konvensional? Terima kasih.
Ahmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Agresivitas pajak di perusahaan manufaktur vs bank syariah (yang dibahas di bab-bab sebelumnya) itu beda konteks. Di bank syariah ada DPS yang tidak ada di manufaktur. Apakah bisa hasil penelitian manufaktur digeneralisir untuk bank syariah?
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Apa poin pembeda utama antara penerapan prinsip GCG secara umum dengan GCG dalam sistem ekonomi Islam, khususnya terkait penambahan dimensi sharia compliance dan integritas moral (shiddiq-amanah)?
[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, artikel bilang GCG pengaruh positif ke profitabilitas dan nilai perusahaan, tapi hubungannya kompleks. Sekarang GCG terintegrasi dengan ESG. Bagaimana GCG di Indonesia yang ranking ACGA 2018-2020 peringkat 12 dari 12 negara Asia Pasifik bisa adaptasi tuntutan investor ESG dan cegah financial distress?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, apakah penerapan GCG yang baik sudah cukup untuk menjamin sebuah lembaga keuangan benar-benar menjalankan nilai-nilai Islam, atau masih diperlukan pengawasan dari sisi kepatuhan syariah?
Syahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Jika laporan bank syariah terlihat transparan, tetapi ternyata ada konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, bagaimana kualitas tata kelolanya seharusnya dinilai?
Nama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan
"Bagaimana perusahaan di Indonesia dapat memastikan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) tidak terjebak sebagai bentuk kepatuhan simbolis (symbolic compliance) semata, melainkan mampu ditransformasikan menjadi budaya korporasi yang substansial untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan?"
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, mengapa masih ada perusahaan yang mengalami manipulasi laporan keuangan meskipun sudah memiliki dewan komisaris, komite audit, dan aturan Good Corporate Governance (GCG)?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusSaya penasaran mengenai dimensi etika dan spritual dalam GCG Islam: bagaimana konsep Amanah dan Mas’uliyah (pertanggungjawaban di dunia dan akhirat) ditransformasikan ke dalam standar pengungkapan laporan keuangan dan operasional (financial & sharia disclosure) agar tercipta transparansi yang hakiki bagi publik?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memperkuat efektivitas implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan amanah dalam GCG dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lembaga keuangan syariah?
Nama: M. Iqbal Aqilah
BalasHapusNIM: 260503110126
Abstrak dan kesimpulan menyatakan bahwa GCG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Namun, bukti dalam artikel itu sendiri bercampur: banyak studi menemukan GCG tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, kualitas laba, dan agresivitas pajak (bagian 6, 10, dan 14). Artikel juga mengakui bahwa penerapan GCG di Indonesia sering hanya untuk memenuhi regulasi dan peringkat ACGA menempatkan Indonesia di urutan 12 dari 12 negara (bagian 11), padahal peringkat itu tampak berseberangan dengan klaim dampak positif. Selain itu, tidak ada penjelasan apakah GCG menyebabkan kinerja lebih baik atau perusahaan yang sudah berkinerja baik yang lebih mampu menerapkan GCG. Dengan temuan yang saling bertentangan, apa dasar penyimpulan “positif dan signifikan”, dan apakah penerapan GCG yang menurut artikel sendiri bersifat formalitas dapat sekaligus dianggap menghasilkan dampak positif yang nyata?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Bagaimana perusahaan menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan?
Syifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusBagaimana cara memastikan bahwa penerapan GCG di Indonesia benar-benar menjadi budaya perusahaan, bukan hanya formalitas untuk memenuhi peraturan?
"Apa tambahan dimensi etika spiritual yang membedakan penerapan GCG di perbankan syariah dibandingkan bank konvensional?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
WILDANI AFIFAH_250503110017_PBS A
BalasHapusApakah penerapan GCG di bank syariah sudah benar-benar mencegah benturan kepentingan atau sekadar formalitas?
Intan Aprilia NurFadilla (260503110111)
BalasHapusizin bertanya bpak, Apa akar masalah yang membuat perusahaan di Indonesia cenderung melakukan symbolic compliance (kepatuhan simbolis demi menggugurkan regulasi) alih-alih membangun budaya korporasi yang substansial?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya bapak, jika penerapan GCG terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengapa masih ada perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan meskipun sudah memiliki komisaris independen dan komite audit?
Nama: M. Fahril Abidin
BalasHapusNIM: 260503110133
Izin bertanya, Bapak.
Soal Kritis:
Jika penerapan Good Corporate Governance (GCG) terbukti dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkannya hanya untuk memenuhi peraturan, bagaimana cara memastikan bahwa GCG benar-benar menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar formalitas, sehingga mampu mencegah kecurangan dan melindungi hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas?
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.
BalasHapusDalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem ekonomi Islam, prinsip akuntabilitas dan transparansi diperluas tidak hanya kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) serta Allah SWT. Bagaimana implementasi pengawasan internal yang berbasis nilai integritas spiritual ini dalam mencegah fraud di tubuh perbankan syariah?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Jika suatu bank telah memenuhi prosedur GCG secara administratif tetapi terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus, apakah sistem tata kelolanya dapat disebut efektif? Ukuran apa yang seharusnya digunakan selain kelengkapan dokumen?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusSalah satu prinsip GCG adalah transparansi. Jika perusahaan menemukan informasi yang dapat menurunkan kepercayaan investor, apakah perusahaan tetap harus mengungkapkan informasi tersebut kepada publik? Mengapa?
izin bertanya bapak, Apa nilai tambah penerapan Good Corporate Governance berperspektif Islam terhadap tingkat kepercayaan investor pada bank syariah?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Apa elemen tambahan dalam prinsip GCG perbankan syariah dibandingkan konvensional, khususnya terkait aspek kepatuhan syariah (sharia compliance? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapus250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak. Jika GCG yang baik belum tentu meningkatkan kinerja perusahaan, bagaimana cara memastikan bahwa penerapannya benar-benar efektif, bukan sekadar formalitas? Terima kasih.
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Faktor apa yang paling krusial agar perusahaan di Indonesia dapat beralih dari kepatuhan simbolis menuju komitmen substansial dalam penegakan GCG, mengingat lemahnya penegakan hukum dan budaya korporasi yang belum sepenuhnya mendukung?
BalasHapusZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Bagaimana prinsip OECD tentang "peran semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)" harus diperluas dalam konteks LKS agar mencakup aspek kepatuhan syariah sebagai pemenuhan hak spiritual nasabah?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Materi menyebut GCG berkembang dari teori keagenan untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola, dan keberadaan komisaris independen dianggap kunci pengawasan, tetapi penelitian menemukan pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan tidak selalu signifikan. Bagaimana perusahaan bisa memastikan komisaris independen benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar memenuhi syarat jumlah, dan faktor apa yang membuat efektivitas dewan komisaris berbeda-beda antarperusahaan?
BalasHapusanya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Jika GCG secara teori dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, bagaimana menjelaskan kondisi ketika pemegang saham mayoritas justru menggunakan mekanisme GCG yang formal untuk melegitimasi keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas? Apakah masalah utamanya terletak pada kelemahan regulasi atau pada distribusi kekuasaan dalam perusahaan?
Sallyka Zahra_250503110066
BalasHapusIzin bertanya Bapak, Bagaimana penerapan GCG dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengelola lembaga keuangan syariah, terutama ketika pengawasan internal kurang efektif?
Apa perbedaan prinsip GCG bank syariah dengan konvensional, dan bagaimana peran DPS dalam struktur tata kelolanya? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana penerapan GCG dapat mencegah konflik kepentingan antara pengurus bank, pemegang saham, dan nasabah, terutama ketika keputusan yang menguntungkan pemegang saham berpotensi merugikan nasabah?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusBagaimana prinsip GCG diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam, dan apa peran DPS di dalamnya?
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, apa tambahan prinsip GCG pada bank syariah dibanding bank konvensional, dan bagaimana peran DPS di dalamnya? Bagaimana penerapan GCG yang baik memengaruhi kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah?
BalasHapusALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana regulasi dan praktik GCG di Indonesia dapat lebih mengoptimalkan peran independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) agar tidak hanya menjadi stempel formalitas atas keputusan strategis Direksi?
250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa penerapan GCG di Indonesia terkadang hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi, tetapi belum mampu mencegah kecurangan laporan keuangan dan konflik kepentingan. Jika sebuah perusahaan sudah memiliki komisaris independen, komite audit, dan aturan tata kelola yang lengkap, tetapi tetap melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan, menurut pemateri apakah masalah utamanya terletak pada kelemahan sistem pengawasan atau kurangnya integritas pihak yang menjalankan perusahaan? Bagaimana cara memastikan GCG benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan hanya sebagai formalitas?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam manajemen neraca institusi keuangan Islam, pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah dihadapkan pada kontradiksi struktural yang mendalam: di satu sisi bank syariah diwajibkan untuk menempatkan dana cadangan likuiditas dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah, namun di sisi lain ekosistem keuangan nasional didominasi oleh instrumen berbasis suku bunga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), interbank call money konvensional, dan obligasi negara berbunga. Mengingat minimnya instrumen pasar uang syariah yang benar-benar berbasis sektor riil dan bebas dari transmisi suku bunga, sejauh mana pengelolaan likuiditas perbankan syariah saat ini mampu menjaga stabilitas keuangan secara mandiri, alih-alih sekadar bergantung secara parasit pada injeksi likuiditas dan instrumen pasar uang konvensional yang secara substansial masih berputar di dalam lingkaran ekonomi ribawi?
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Bab 16.1 menyebut “United Nations Sustainability Exchange” berharap semua perusahaan tercatat melaporkan ESG pada 2030. Apakah yang dimaksud inisiatif Sustainable Stock Exchanges PBB, dan apa sumbernya? Selain itu, regulasi ESG di Indonesia seperti POJK 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan tidak dibahas. Apa kewajiban pelaporan keberlanjutan emiten dan bank saat ini?
BalasHapus250503110034_afifah nukmah
BalasHapusizin bertanya bapak
Mengapa masih banyak perusahaan yang menerapkan GCG hanya untuk memenuhi peraturan, bukan sebagai bentuk tanggung jawab yang sebenarnya?
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Apa perbedaan penerapan GCG di bank syariah dengan keberadaan DPS dibanding bank konvensional, dan bagaimana mengukur efektivitasnya?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusJika Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan mengenai GCG, mengapa masih banyak perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran tata kelola?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Jika perusahaan sudah menerapkan lima prinsip GCG, mengapa masih ada kasus manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen? Apakah masalah utamanya terletak pada aturan yang kurang tegas, lemahnya pengawasan, atau karena pihak yang menjalankan perusahaan memang tidak memiliki integritas? Bagaimana cara memastikan bahwa GCG benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban perusahaan?
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusBagaimana penerapan prinsip amanah dan transparansi dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dalam lembaga keuangan syariah?
Apa saja pilar GCG pada bank syariah, dan bagaimana peran DPS sebagai tambahan tata kelola dibanding bank konvensional?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Bagaimana implementasi prinsip syariah (siddiq, amanah, fathanah, tabligh) ke dalam asas Good Corporate Governance (GCG) pada sistem ekonomi Islam? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah 098
BalasHapusApa prinsip GCG (TARIF) dan bagaimana kekhasan GCG bank syariah?
Bagaimana peran DPS dalam tata kelola perusahaan syariah?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, jika perusahaan sudah menerapkan prinsip GCG dan memiliki aturan pengawasan yang jelas, mengapa praktik manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang masih bisa terjadi? Apakah masalah utamanya terletak pada lemahnya aturan atau kurangnya integritas pihak pengelola?
250503110073_Shabrina Aulia Aufa Bagaimana cara memastikan bahwa penerapan GCG di bank syariah bukan hanya untuk memenuhi peraturan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari?
BalasHapusLintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya. Bagaimana cara perusahaan mengatasi kepatuhan simbolis GCG agar menjadi budaya substansial? Terima kasih.
BalasHapusAhmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusMengapa definisi GCG menekankan "hak dan kewajiban" para pihak, bukan hanya aturan perusahaan?
Nafisah Munawwaroh_093
BalasHapusBagaimana penerapan prinsip GCG dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen bank syariah, terutama jika pengawasan internal belum berjalan secara optimal?
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Apakah perusahaan yang memiliki keuntungan besar cenderung lebih terdorong melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan laba, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan negara?
Arin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Pada bagian 11.3 disebutkan 97,8% responden menilai UU Perseroan Terbatas sudah memberi perlindungan yang memadai bagi pemegang saham minoritas. Namun di bagian 11.1 Indonesia berada di peringkat 12 dari 12 negara Asia Pasifik dalam survei ACGA, dan di bagian 11.3 sendiri perlindungan itu disebut belum dijalankan dengan baik oleh direksi. Bagaimana menjelaskan perbedaan antara persepsi responden dan kondisi di lapangan ini, dan menurut Bapak, mana yang lebih layak dijadikan acuan untuk menilai efektivitas GCG di Indonesia? Terima kasih.
Siti Filzah Nur Sabrina (260503110096)
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan besar, tetapi dalam proses operasionalnya melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, apakah perusahaan tersebut dapat dikatakan telah menerapkan GCG dalam perspektif Islam?
Afifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya,Apakah penerapan GCG pada bank syariah sudah cukup menjamin transparansi dan keadilan, atau masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan GCG hanya untuk memenuhi regulasi, bukan sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut penulis, bagaimana cara memastikan bahwa penerapan GCG benar-benar dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan hanya sekadar formalitas untuk memenuhi aturan?
Jika perusahaan diwajibkan mengungkapkan lebih banyak informasi setelah IPO, apakah keterbukaan informasi tersebut benar-benar menjamin bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik?
BalasHapusSiti Khumaeroh - 250503110063
Jazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana prinsip amanah dan transparansi dalam Islam dapat memperkuat penerapan GCG serta mencegah penyalahgunaan wewenang?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana efektivitas mekanisme pengawasan Good Corporate Governance (GCG) melalui komisaris independen dan komite audit dalam meredam praktik pengalihan kekayaan terselubung (tunneling/expropriation) oleh pemegang saham pengendali mayoritas pada perusahaan publik berstruktur kepemilikan keluarga (family business) di Indonesia?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, Artikel menyebut bahwa GCG berdampak positif terhadap nilai perusahaan, namun banyak studi empiris menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau negatif, serta peringkat GCG Indonesia yang masih rendah di Asia Pasifik akibat maraknya symbolic compliance. Jika penerapan GCG sering kali hanya berhenti sebagai formalitas regulasi belaka, instrumen atau indikator substantif apa yang paling valid untuk memastikan GCG benar-benar berfungsi secara efektif dalam mencegah manipulasi dan melindungi pemegang saham minoritas?
BalasHapusLathifatuz zulfa an najiyah
BalasHapus260503110070
Izin bertanya bapak
Apakah kewajiban GCG menjadi beban biaya bagi lembaga kecil (BPRS, koperasi syariah)? Bagaimana menyeimbangkannya?
Bagaimana peran regulator (OJK, DSN-MUI) dalam memastikan GCG, dan apakah pengawasan ganda memperkuat atau memperumit?
Novia Indriani _ 260503110179
BalasHapusKasus penyelewengan dana dan manajemen yang tidak transparan di berbagai perusahaan sering sekali jadi berita dan merugikan banyak orang. Menurut kamu, apa yang membuat Good Corporate Governance di lembaga syariah harus lebih ketat dibanding konvensional, dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah di dalamnya? Kalau DPS sendiri tidak independen atau hanya jadi pelengkap, apa dampaknya bagi kepercayaan nasabah dan citra ekonomi Islam?
Olivia Dinie Carolina dengan nim 260503110075,mohon izin bertanya bapak, Bagaimana efektivitas mekanisme pengawasan tata kelola di Indonesia dapat dijamin bersifat objektif dan mendorong nilai fundamental perusahaan jangka panjang, jika terdapat tumpang tindih regulasi (komersial, perbankan, BUMN) dan terdapat ketergantungan pada pemeringkatan sukarela eksternal seperti CGPI oleh IICG, yang secara metodologi masih menyertakan unsur self-assessment dari pihak perusahaan itu sendiri?
BalasHapusDini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusSebuah perusahaan memiliki laporan keuangan yang terlihat sangat baik dan memperoleh keuntungan besar. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata manajemen menyembunyikan sebagian informasi keuangan dari pemegang saham. Prinsip GCG apa yang telah dilanggar dan bagaimana seharusnya perusahaan bertanggung jawab?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusMengapa kasus penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan tata kelola masih terjadi di berbagai lembaga keuangan, padahal prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan? Apakah permasalahannya terletak pada lemahnya regulasi atau kurangnya integritas pihak pengelola?
Febby Indah Rahmawati | 250503110027
BalasHapusPada teks diatas memaparkan fakta bahwa tingkat transparansi informasi GCG pada perusahaan FinTech di Indonesia tergolong sangat rendah, yaitu hanya mengungkapkan rata-rata 7 dari total 50 item indikator baku. Mengingat sektor FinTech mengelola sirkulasi dana publik secara digital yang rawan kejahatan siber dan asimetri informasi, mengapa OJK cenderung longgar dalam mengawasi emiten teknologi ini? Apakah regulasi GCG kita saat ini memang tertinggal jauh di belakang laju inovasi digital?
Bayu Prasetyo_360503110106
BalasHapusizin bertanya kepada bapak, Bagaimana regulasi dan praktik GCG di Indonesia dapat lebih mengoptimalkan peran independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) agar tidak hanya menjadi batang formalitas atas keputusan strategis Direksi?
zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak,
Pada artikel disebutkan bahwa GCG berdampak positif pada profitabilitas dan nilai perusahaan, tetapi di sisi lain penerapannya di Indonesia sering hanya untuk memenuhi regulasi, bukan komitmen nyata, dan peringkat GCG Indonesia berada di posisi 12 dari 12 negara Asia Pasifik. Menurut bapak, mengapa GCG di Indonesia masih cenderung formalitas meskipun regulasinya sudah lengkap, dan apa langkah paling efektif agar GCG benar-benar dijalankan sebagai budaya perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif?
Terima kasih bapak.
Iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Jika penerapan GCG di Indonesia masih sering dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi, bukan sebagai komitmen nyata, bagaimana cara memastikan bahwa keberadaan mekanisme seperti komisaris independen dan komite audit benar-benar mampu mencegah konflik kepentingan serta kecurangan perusahaan, bukan sekadar menjadi formalitas administratif?
BalasHapusNurul intan putriana dewi 260503110058
BalasHapuslangkah yang paling mendasar itu sosialisasi ke pemilik perusahaan dulu, atau justru perbaikan aturan mainnya yang lebih ditegakkan?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa yang dimaksud dengan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana hasil pengukurannya digunakan untuk menilai kinerja atau kondisi perbankan syariah?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Pernyataan: Banyak perusahaan di Indonesia menerapkan GCG sekadar untuk memenuhi regulasi, dan Indonesia pernah berada di peringkat terbawah survei ACGA.
Pertanyaan: Bagaimana membedakan GCG yang benar-benar dijalankan dari GCG yang hanya formalitas, dan apa langkah nyata agar penegakannya efektif?
Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusdalam materi disebutkan bahwa penerapan GCG di Indonesia sering hanya untuk memenuhi regulasi, misalnya pengangkatan komisaris independen sekadar formalitas, dan hasil penelitian tentang pengaruh GCG terhadap kinerja pun berbeda-beda. Menurut Bapak, bagaimana cara perusahaan atau bank syariah memastikan GCG benar-benar berjalan efektif, bukan hanya formalitas?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Bagaimana penerapan GCG dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana penerapan GCG berbasis prinsip Sharia Governance mampu meminimalisir risiko reputasi dan konflik kepentingan di perbankan syariah?
Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Jika agency theory memandang bahwa manajemen sebagai agen berpotensi melakukan tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi sehingga diperlukan pengawasan melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG), sedangkan stewardship theory menganggap manajemen pada dasarnya dapat dipercaya dan mampu bertindak secara bertanggung jawab, bagaimana perusahaan, khususnya bank syariah, seharusnya menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam penerapan GCG? Apakah pengawasan yang terlalu ketat terhadap manajemen justru dapat mengurangi kepercayaan dan keleluasaan manajemen dalam mengambil keputusan, sementara pengawasan yang terlalu longgar berisiko membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan? Lalu, bagaimana bank syariah dapat membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang tetap memberikan kepercayaan kepada manajemen, tetapi juga menjamin transparansi, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan sesuai prinsip syariah?
BalasHapusMuhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusSiapa saja pihak yang harus berkomitmen agar penerapan GCG di perusahaan dapat berjalan dengan sukses dan efektif?
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Mengapa masih terjadi kasus korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang pada perusahaan yang secara formal telah menerapkan prinsip GCG?
BalasHapusIhda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Terkait pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal seperti dewan komisaris independen dan komite audit—benar-benar efektif dalam mencegah manipulasi laporan keuangan, alih-alih hanya menjadi formalitas untuk memenuhi regulasi semata?
Rafika Ulfah_260503110136, izin bertanya pak, Artikel ini menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berdampak positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, tetapi hubungan tersebut kompleks dan implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan GCG beserta lima prinsip utamanya menurut KNKG, bagaimana teori keagenan melandasi kebutuhan akan GCG, bagaimana dampak GCG terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan menurut berbagai penelitian (termasuk temuan yang berbeda), serta apa saja tantangan implementasi GCG di Indonesia dan perkembangan terkininya?
BalasHapusShila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusBagaimana hubungan asimetris antara principal dan agent dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak. Selain lima prinsip umum GCG (TARIF), tata kelola bank syariah menambahkan dimensi kepatuhan syariah. Bagaimana kedua lapisan tata kelola ini berinteraksi, dan apakah penambahan DPS serta audit syariah menjadikan GCG bank syariah lebih kuat, atau malah menambah kompleksitas dan potensi konflik kewenangan?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusPrinsip tambahan apa yang melekat pada tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam perspektif Islam dibandingkan konsep konvensional?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Good Corporate Governance merupakan tata kelola yang baik dalam menjalankan suatu lembaga atau perusahaan. Dalam ekonomi Islam, tata kelola tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga harus mengutamakan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kecurangan? Lalu, bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan tata kelola tersebut berjalan sesuai prinsip Islam?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusMengapa penerapan GCG belum tentu menjamin tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bank syariah?
FASHA SHANDA _260503110162
BalasHapusApakah implementasi Good Corporate Governance di bank syariah saat ini sudah lebih baik dibandingkan bank konvensional?
Nadiyah Zulfa
BalasHapusNIM 260503110014
Izin bertanya, Bapak:
Bagaimana cara memastikan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) di sektor perbankan Indonesia tidak hanya bersifat formalitas pemenuhan regulasi (self-assessment semata), tetapi benar-benar efektif meningkatkan nilai perusahaan serta mitigasi risiko di tengah dinamika integrasi dengan prinsip ESG?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana prinsip GCG berbeda ketika ditambah dimensi syariah?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika penerapan Good Corporate Governance (GCG) terbukti mampu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, tetapi dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang hanya menerapkan GCG untuk memenuhi kewajiban regulasi tanpa benar-benar menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, bagaimana cara memastikan bahwa GCG benar-benar menjadi budaya dan alat pengawasan yang efektif, bukan sekadar formalitas administratif? Apabila perusahaan telah memiliki komisaris independen, komite audit, dan sistem pengawasan yang lengkap, tetapi tetap terjadi manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan wewenang, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab: manajemen, dewan komisaris, auditor, atau regulator?
nayla ijabah_260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Artikel menyajikan data survei bahwa 97,8% responden menilai UU Perseroan memberikan perlindungan memadai, sementara 84,5% menilai implementasinya menghadapi tantangan besar. Apakah keduanya bertentangan? Jelaskan.
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusApakah prinsip-prinsip dasar yang melandasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem ekonomi Islam?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMuhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusPertanyaan: Sebutkan dan jelaskan prinsip tambahan dalam Good Corporate Governance (GCG) yang khas diterapkan pada institusi keuangan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional!
Najwa Safira 260503110083
BalasHapusBagaimana prinsip GCG diterapkan di bank syariah, dan apa bedanya dengan GCG konvensional?
AMELIA FAUZIAH ANWAR_260503110055
BalasHapusAssalamualaikum bapak, izin bertanya. Banyak penelitian menemukan bahwa penerapan GCG di Indonesia sering sebatas memenuhi regulasi, bukan komitmen nyata. Bagaimana membedakan GCG yang substantif dari yang formal, dan faktor apa yang paling menentukan keberhasilannya?
Bagaimana prinsip GCG diperkuat dengan nilai syariah, dan apakah ada contoh kasus tata kelola buruk di lembaga keuangan syariah?
BalasHapusziyana walida_26050110023
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana prinsip GCG dalam Islam diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusApa peran Dewan Pengawas Syariah dalam GCG bank syariah?
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan prinsip GCG (TARIF) beserta dimensi syariahnya, serta bagaimana GCG diukur pada bank syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja.
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan kemandirian, tetapi juga mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah serta tanggung jawab moral kepada Allah SWT?
BalasHapusNAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
47. [Kode: 00802] Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
Apa saja prinsip-prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) yang diperkuat dengan nilai-nilai amanah dan transparansi dalam perbankan syariah?
FAULAHTUL FAJRI 260503110065
BalasHapusBagaimana integrasi prinsip-prinsip etika Islam (seperti akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan) memperkuat kerangka Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah dibandingkan tata kelola korporasi konvensional?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Mengingat masih tingginya konsentrasi kepemilikan insider dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, mekanisme penguatan tata kelola seperti apa yang paling efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas sekaligus mencegah praktik manipulasi laporan keuangan?
BalasHapusrisalatuz zahro_260503110161
BalasHapusizin bertanya bapak, Kenapa perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik (GCG), padahal pemiliknya bisa saja menyerahkan semua urusan ke manajer dan percaya begitu saja bahwa manajer akan bekerja jujur?
Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusPada perusahaan manufaktur di Indonesia, profitabilitas disebut punya peran lebih besar terhadap nilai perusahaan (Sumarno et al., 2016). Menurutmu, apa artinya buat manajemen perusahaan?
Medina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusGCG dalam bank syariah mencakup tata kelola umum ditambah kepatuhan syariah. Mengapa tata kelola dua lapis ini rawan tumpang tindih, dan bagaimana menjaga akuntabilitas kepada pemegang saham, nasabah, dan Allah SWT?
Suci Ramadhani_260503110072
BalasHapusAssalamualaikum Pak, izin bertanya.
Bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) benar-benar dijalankan dengan baik, bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan regulasi?
Terima kasih, Pak.
NAMA :IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Apa yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem ekonomi Islam?
jihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusBanyak perusahaan telah menerapkan GCG, tetapi kasus korupsi masih sering terjadi. Menurut Anda, apakah masalahnya terletak pada sistem atau moral pelakunya?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusApakah instrumen penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang masih bertumpu pada self-assessment internal perusahaan benar-benar akurat mengukur kualitas GCG substansial, di tengah peringkat penerapan tata kelola Indonesia yang berada di urutan terbawah Asia Pasifik?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya kepada penulis: Pada bagian 12.2 dijelaskan bahwa tingkat pengungkapan GCG perusahaan FinTech Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia, yang menurut artikel kemungkinan disebabkan oleh tekanan koersif regulasi pemerintah Malaysia yang lebih kuat. Namun, selisihnya hanya dua item, yakni rata-rata 9 dari 50 item untuk Malaysia dan 7 dari 50 untuk Indonesia, sehingga kedua negara sama-sama berada di bawah 20%. Pada bagian yang sama juga disebutkan bahwa di bank-bank Malaysia, ukuran dewan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Atas dasar apa penulis menyimpulkan bahwa kerangka GCG Malaysia lebih unggul, dan apakah selisih sekecil itu cukup kuat untuk dijadikan acuan bagi perbaikan GCG di Indonesia? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab mendorong peningkatan pengungkapan GCG tersebut, apakah regulator melalui kewajiban yang lebih ketat, atau perusahaan sendiri melalui komitmen yang bersifat sukarela?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
NIM: 250503110037
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran diterapkan dalam tata kelola bank syariah?
NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusJika penerapan GCG terbukti dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan, mengapa masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, bahkan korupsi?
Apakah pengawasan yang terlalu ketat terhadap manajemen justru dapat menghambat kreativitas dan kebebasan manajer dalam mengambil keputusan bisnis?
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Prinsip GCG konvensional (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran) memiliki padanan dalam nilai Islam seperti amanah, shiddiq, dan ‘adl. Apa yang menjadi nilai tambah GCG berperspektif syariah, terutama keberadaan DPS dan tanggung jawab kepada Allah (akuntabilitas vertikal)? Bagaimana mengukur efektivitasnya secara objektif agar tidak berhenti pada formalitas dokumen?
Bernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusKita sering mengukur keberhasilan Good Corporate Governance dari kenaikan profitabilitas atau nilai saham. Namun, bagaimana jika perusahaan justru mengalami penurunan saham karena berani menolak transaksi pihak berelasi yang merugikan pemegang saham minoritas, membuka risiko secara transparan, dan menahan dividen demi investasi berkelanjutan? Apakah itu tanda GCG gagal, atau justru tanda GCG berhasil melindungi kepentingan jangka panjang? Lalu, apakah harga saham layak dijadikan ukuran utama keberhasilan GCG?
ADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusBagaimana GCG yang bersifat umum disesuaikan dengan kepatuhan syariah, dan adakah risiko tumpang tindih tanggung jawab antara direksi dan DPS?
tsania fitri anwar h 260503110048 Mengapa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran belum tentu menjamin terhindarnya suatu lembaga keuangan dari penyimpangan? Bagaimana pengawasan dalam perbankan syariah dapat memastikan prinsip GCG benar-benar dijalankan?
BalasHapusZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusArtikel menyimpulkan GCG berdampak positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, tetapi juga mengakui banyak studi menemukan hasil tidak signifikan atau negatif, dan penerapan GCG di Indonesia sering hanya formalitas. Bagaimana membedakan GCG yang substantif dari yang sekadar symbolic compliance, dan apa nilai tambah dimensi syariah (DPS) pada GCG bank syariah?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusPada titik mana mekanisme self-assessment GCG dalam kerangka RGEC perbankan maupun pemeringkatan CGPI masih dapat diandalkan sebagai alat ukur kesehatan tata kelola yang objektif, alih-alih sekadar melegitimasi kepatuhan formal (symbolic compliance) di tengah lemahnya penegakan hukum?
Launa Zahrotur Rumman_260503110130
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Apa saja tantangan utama yang masih dihadapi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan GCG secara efektif menurut kajian tersebut?
Desiputriauliarohmah-176 izin bertanya bapak, bahwa jurnal ini menyimpulkan bahwa GCG berdampak positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Namun, di bagian lain disebutkan bahwa ada penelitian yang menemukan GCG tidak berpengaruh, bahkan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank BUMN. Jurnal ini juga menyebut bahwa banyak perusahaan menerapkan GCG hanya untuk memenuhi regulasi. Jadi, apakah kesimpulan bahwa GCG berdampak positif sudah cukup kuat, atau hasilnya sebenarnya bergantung pada seberapa sungguh-sungguh perusahaan menerapkannya?
BalasHapusNama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa kekhasan tata kelola bank syariah dibandingkan bank konvensional, terutama peran DPS?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159
BalasHapusDalam jurnal dijelaskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memiliki prinsip transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan pengawasan agar perusahaan dikelola dengan baik. Tapi kenyataannya, masih ada perusahaan yang memiliki aturan tata kelola tetapi tetap mengalami kasus manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau aturan dan sistem pengawasannya sudah ada, kenapa pelanggaran seperti itu masih bisa terjadi? Apakah penerapan GCG selama ini benar-benar dijalankan untuk menjaga kejujuran perusahaan, atau terkadang hanya dijadikan formalitas agar perusahaan terlihat baik di mata masyarakat dan investor?
MUTIARA LAILATUL PUTRI 260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Apa beda GCG syariah dengan konvensional, dan apakah struktur tambahan seperti DPS memperkuat transparansi atau hanya menambah birokrasi?
Syifaul Muayanah_260503110045
BalasHapusIzin bertanya pak, Bagaimana GCG memengaruhi kinerja keuangan perbankan?
Melinda putri dwi ulyani_260503110094
BalasHapusJelaskan prinsip GCG (TARIF) dan tambahan unsur syariah di dalamnya.
Muhammad Cinta Fauzan Akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah?
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusdalam struktur Islamic Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi mengawasi kepatuhan syariah direksi, namun di sisi lain anggota DPS direkomendasikan dan digaji oleh perusahaan melalui RUPS. Menurut Bapak, apakah mekanisme pengupahan langsung dari entitas yang diawasi ini berpotensi melemahkan independensi opini syariah DPS, dan bagaimana solusi tata kelola yang ideal untuk mencegah konflik kepentingan tersebut?
terimakasih bapak
M. Wafiyul Himam (250503110049)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak, bagaimana prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam Islam dapat diterapkan untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan bank syariah? Terima kasih.
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana hubungan asimetris antara principal dan agent dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham?
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusKrisis 1997 sampai 1998 disebut terjadi karena perusahaan belum menerapkan tata kelola secara konsisten. Apakah faktor lain seperti nilai tukar, utang luar negeri, dan kebijakan pemerintah tidak lebih besar pengaruhnya?