00801 - Free Trade dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Perdagangan bebas (free trade) merupakan isu fundamental dalam diskursus ekonomi global kontemporer yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif sistem ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep free trade dalam perspektif sistem ekonomi Islam, meliputi landasan filosofis, sejarah perdagangan dalam Islam, mekanisme pasar syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi ekonomi Islam dalam era perdagangan bebas global dan regional. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mendukung aktivitas perdagangan internasional sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan penciptaan kemakmuran. Namun, Islam memiliki pandangan yang nuansatif terhadap perdagangan bebas, yakni mendukung kebebasan perdagangan yang sehat dan adil, sekaligus menolak liberalisasi perdagangan yang tidak terkontrol. Sistem ekonomi Islam menawarkan instrumen pengaturan perdagangan yang adil, seperti usyur (bea cukai), larangan monopoli, larangan ihtikar (penimbunan), dan kewajiban zakat atas barang dagangan. Dalam menghadapi era perdagangan bebas regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan global seperti WTO, ekonomi Islam perlu mengembangkan strategi komprehensif yang berorientasi pada penguatan sektor riil, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk keuangan syariah, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan. Sistem ekonomi Islam merupakan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem kapitalisme maupun sosialisme dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas global.

Kata Kunci: Free Trade; Sistem Ekonomi Islam; Mekanisme Pasar Syariah; MEA; Perdagangan Internasional

Abstract

Free trade is a fundamental issue in contemporary global economic discourse that requires in-depth study from the perspective of the Islamic economic system. This article aims to comprehensively examine the concept of free trade in the perspective of the Islamic economic system, covering philosophical foundations, the history of trade in Islam, Islamic market mechanisms, as well as the challenges and opportunities faced by Islamic economics in the era of global and regional free trade. The method used is a literature review of various relevant primary and secondary sources. The results of the study show that Islam basically supports international trade activities as a means of fulfilling human needs and creating prosperity. However, Islam has a nuanced view of free trade, supporting healthy and fair trade freedom while rejecting uncontrolled trade liberalization. The Islamic economic system offers instruments for fair trade regulation, such as usyur (customs duties), prohibition of monopoly, prohibition of ihtikar (hoarding), and the obligation of zakat on trade goods. In facing the era of regional free trade such as the ASEAN Economic Community (AEC) and global bodies such as the WTO, Islamic economics needs to develop comprehensive strategies oriented toward strengthening the real sector, human resource development, innovation in Islamic financial products, and policy advocacy that sides with justice and public interest (maslahah). The Islamic economic system is a fairer and more sustainable alternative to capitalism and socialism in facing the challenges of global free trade.

Keywords: Free Trade; Islamic Economic System; Islamic Market Mechanism; AEC; International Trade

1. PENDAHULUAN

Perdagangan bebas (free trade) merupakan salah satu isu paling fundamental dalam diskursus ekonomi global kontemporer. Dalam konteks sistem ekonomi Islam, perdagangan bebas tidak dapat dipisahkan dari kerangka nilai-nilai syariah yang menjadi landasan seluruh aktivitas ekonomi umat Muslim. Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan (Alimin, 2021). Sistem ekonomi Islam tidak hanya sekadar seperangkat aturan teknis, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Nurhayati, 2021).

Fenomena perdagangan bebas yang semakin menguat di era globalisasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan ekonomi Islam. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk halal dan lembaga keuangan syariah (Hakim, 2021). Di sisi lain, sistem pasar bebas yang berbasis kapitalisme seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan larangan terhadap praktik-praktik eksploitatif (Gunawan, 2020). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai posisi Islam terhadap perdagangan bebas menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep free trade dalam perspektif sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, sejarah perdagangan dalam Islam, mekanisme pasar syariah, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi ekonomi Islam dalam era perdagangan bebas global dan regional.

2. LANDASAN FILOSOFIS EKONOMI ISLAM

2.1 Definisi dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang mempunyai arti sangat luas baik dari segi sistem keuangan yang bukan hanya sekadar transaksi komersial, tetapi sampai kepada lembaga keuangan (Munthe, 2017). Menurut S. M. Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (Hidayatullah, 2024). Sementara itu, Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dari perspektif nilai-nilai Islam (Dieke, 2023).

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Pertama, ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan, di mana aktivitas ekonomi bukan hanya sekadar hubungan antara manusia, namun juga tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Tuhannya (Alimin, 2021). Kedua, sistem ekonomi Islam bersifat komprehensif dan universal, merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) (HS et al., 2014). Ketiga, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral nilai, karena nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi (Hakim, 2021).

Pada tataran fundamental, Islam tidak membatasi struktur dan jenis usaha seseorang dalam memperoleh kekayaan, dan Islam juga tidak membatasi seberapa besar usaha seseorang dapat dicapai, sepanjang dilakukan dengan cara yang halal menurut undang-undang dan sesuai dengan pedoman yang baik dan bijaksana (Nurhayati, 2021). Pedoman utama bagi sistem ekonomi ini adalah prinsip-prinsip syariah, yang menjamin kebebasan individu untuk berdagang dan mempertahankan harta mereka dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran agama (Dieke, 2023).

2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas beberapa pilar utama yang menjadi pembeda sekaligus keunggulannya dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Prinsip tauhid dalam usaha atau perdagangan sangat esensial karena prinsip ini mengarahkan manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT (Alimin, 2021). Prinsip keadilan ('adl) menjadi landasan filosofis yang kuat dalam membangun fondasi pemikiran ekonomi Islam, di mana setiap keadilan akan membawa kepada kemaslahatan (Nurjaman & Danil, 2021).

Islam juga menekankan prinsip kehendak bebas (free will) dalam aktivitas ekonomi. Secara filosofis, free will adalah suatu konsep bahwa manusia memiliki pilihan dalam bagaimana mereka harus bertindak (Anwar & Anti, 2023). Namun, kebebasan ini bukan kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang terikat oleh nilai-nilai syariah dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Konsep Islam menekankan bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun yang bersifat distortif (Nur et al., 2020).

Selain itu, sistem ekonomi Islam melarang berbagai praktik yang dapat merusak mekanisme pasar yang sehat, seperti riba, maysir (spekulasi/perjudian), dan gharar (ketidakpastian) (Dedisuhendro, 2019). Larangan-larangan ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan merupakan perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan seluruh pelaku ekonomi. Dalam konteks perdagangan, Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, termasuk penjelasan penjual atas kondisi barang yang dijual (Nur et al., 2020).

3. SEJARAH PERDAGANGAN DALAM ISLAM

3.1 Perdagangan pada Masa Awal Islam

Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional, sebagaimana dibuktikan dalam QS. Al-Quraisy (ayat 1–4) yang mengisahkan perdagangan penduduk Mekah di negeri Syam dan Yaman (Anggesti & Afif, 2020). Kapitalisme perdagangan sudah ada sebelum Islam datang; sebelum Islam lahir, Mekah telah menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional, dan Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang sebelum menjadi seorang nabi (Gunawan, 2020; Ruddin & Rusadi, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa Islam lahir dalam lingkungan yang sangat akrab dengan aktivitas perdagangan.

Islam, sebagai agama yang lahir di Jazirah Arab di mana perdagangan merupakan aktivitas ekonomi terpenting, mendukung para pedagang, hak milik, perdagangan bebas, dan ekonomi pasar (Suzuki & Miah, 2015). Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan apresiasi terhadap aktivitas perdagangan, sebagaimana tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada di bisnis atau perdagangan (Rijal & Yasin, 2017). Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, perdagangan seperti ekspor sudah ada, bahkan Nabi sendiri adalah seorang pedagang, dan perdagangan adalah bisnis yang produktif sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya (Manto, 2022).

3.2 Perdagangan pada Masa Bani Abbasiyah

Pada masa Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat perdagangan dan pertukaran intelektual yang sangat penting. Kota ini menjadi titik pertemuan untuk pedagang dari Timur dan Barat, yang membawa barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, permata, dan barang dagangan lainnya (Dieke, 2023). Sistem ekonomi yang berkembang pada saat itu memungkinkan pasar bebas berkembang dengan adanya jaminan keamanan bagi pedagang dan perlindungan hak milik (Dieke, 2023). Masa Abbasiyah pada periode pertama, yang dipimpin oleh khalifah-khalifah seperti Al-Manshur, Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid, memiliki karakteristik ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan (Dieke, 2023).

3.3 Pemikiran Ekonom Muslim Klasik tentang Perdagangan

Para ekonom Muslim klasik telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran tentang perdagangan internasional. Abu Ubaid, dalam karyanya yang monumental Kitab Al-Amwal yang ditulisnya hampir 1.000 tahun sebelum Adam Smith (1723–1790) menelurkan teori keunggulan absolutnya, telah membahas secara komprehensif tentang sistem keuangan publik Islam termasuk perdagangan internasional (Ghufron, 2019). Kitab Al-Amwal memuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah dan merupakan ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi, para sahabat, dan para pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi (Safitri & Fakhri, 2018).

Konsep keadilan menjadi prinsip dasar ekonomi yang digaungkan Abu Ubaid sebagai sebuah landasan filosofis yang kuat dalam membangun fondasi pemikiran ekonomi (Nurjaman & Danil, 2021). Gagasan Abu Ubaid terkait ekspor dan impor terbagi ke dalam beberapa bagian, di mana barang dagangan yang berasal dari suatu negara tidak secara bebas masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu negara tersebut tanpa pengaturan yang adil (Nurjaman & Danil, 2021). Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa perdagangan adalah usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan pertambahan harta dengan membeli barang murah kemudian menjualnya dengan harga mahal (HS et al., 2014).

Dengan cara ini, Islam jauh di depan budaya Barat dalam memikirkan gagasan komponen pasar. Gagasan sistem pasar dalam Islam juga ditumbuhkan secara eksperimental oleh para peneliti sejak awal, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya (Nurhayati, 2021).

4. MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

4.1 Konsep Pasar Bebas dalam Islam

Pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alami. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa (Nurhayati, 2021). Dalam perspektif Islam, pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna (perfect competition) (Wardana, 2021). Konsep umum ajaran Islam mendukung mekanisme pasar yang bebas (Astrin & Wahyudi, 2023), namun dengan batasan-batasan yang jelas berdasarkan nilai-nilai syariah.

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021, ekonomi Islam mempromosikan perdagangan bebas yang sehat di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa adanya monopoli atau praktik tidak adil lainnya (Arifudin et al., 2024). Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna (Azizah, 2012). Bila hal itu tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Azizah, 2012).

Ibnu Taimiyah merumuskan beberapa kriteria mekanisme perdagangan dalam pasar yang Islami, antara lain: orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar; memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil; tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu (Wardana, 2021). Mekanisme pasar syariah juga melibatkan peran pengawasan atau hisbah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Arifudin et al., 2024).

4.2 Larangan Distorsi Pasar

Meskipun Islam mendukung mekanisme pasar yang bebas, Islam secara tegas melarang berbagai bentuk distorsi pasar. Sistem ekonomi Islam tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan distorsi pasar yang memengaruhi tingkat harga di pasar (Basri, 2023). Dalam konteks pasar bebas, Islam melarang praktik monopoli karena berpotensi mengganggu stabilitas pasar dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial (Anggryani et al., 2024). Jika suatu negara menganut sistem ekonomi pasar bebas, maka para pelaku ekonomi bebas untuk melakukan monopoli perdagangan, namun hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (HS et al., 2014).

Islam juga melarang praktik ihtikar (penimbunan barang) yang dapat menyebabkan kelangkaan artifisial dan kenaikan harga yang tidak wajar. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme yang dijalankan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan keadilan dan kemaslahatan, termasuk larangan monopoli dan penimbunan harta (al-Ihtikar) (Arafah, 2019). Selain itu, Islam melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin, seperti barang-barang yang haram (Ghufron, 2019; Hoddemah & Rolianah, 2018).

4.3 Peran Pemerintah dalam Pasar

Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur mekanisme pasar. Pemerintah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi, baik kapitalis maupun sosial (Astrin & Wahyudi, 2023). Intervensi pemerintah dalam pasar dapat dibenarkan ketika terjadi ketidakstabilan, di mana pemerintah harus menentukan harga untuk menjaga kepentingan publik serta menghindari penimbunan dan ketidakadilan (Azizah, 2012). Pemerintah dapat melakukan intervensi jika menemukan bukti bahwa pelaku pasar melakukan tindakan ihtikar terhadap barang/produk mereka dan terdapat monopoli dalam pasar (Astrin & Wahyudi, 2023).

Abu Ubaid berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijalankan (Safitri & Fakhri, 2018). Pandangan ini berbeda dengan Adam Smith yang berpendapat bahwa peran pemerintah dalam perdagangan internasional harus diminimalkan bahkan sampai pada posisi tidak diperlukan (Safitri & Fakhri, 2018). Pandangan Abu Ubaid lebih memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial (Safitri & Fakhri, 2018).

5. PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

5.1 Definisi dan Konsep Free Trade

Perdagangan bebas (free trade) secara umum dapat diartikan sebagai sistem perdagangan yang mengurangi atau meniadakan hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non-tarif (Arroisi et al., 2020). Ada juga yang mengartikan bahwa pasar bebas adalah perwujudan sistem kebebasan kodratif dan keadilan yang dipelopori oleh Adam Smith, yakni sistem pasar bebas akan berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah sistem sosial yang harmonis (Hoddemah & Rolianah, 2018). Sistem pasar bebas merupakan sistem sosial harmonis yang menyerupai tatanan kosmis (tertata dengan rapi) (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Dalam perekonomian pasar bebas, sistem kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak dengan leluasa dan bebas, harga yang terbentuk merupakan pencerminan keinginan masyarakat (Azizah, 2012). Tujuan pasar bebas secara selintas memang positif, yakni agar perekonomian suatu negara bisa lebih maju dan berkembang, dan berbagai studi memperlihatkan bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya sistem pasar bebas (Hakim, 2021). Teori ekonomi menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan diharapkan akan meningkatkan efisiensi, skala ekonomi, persaingan, produktivitas faktor dan arus perdagangan, dengan demikian pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan perekonomian di suatu negara (Sabaruddin, 2017).

5.2 Pandangan Islam terhadap Free Trade

Islam telah menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri, di sisi lain telah melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslim (Ghufron, 2019; Hoddemah & Rolianah, 2018). Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak pada komoditi namun di pelakunya (pedagang) (Ghufron, 2019; Hoddemah & Rolianah, 2018). Artinya, Islam lebih menekankan pada etika dan moralitas pelaku perdagangan daripada sekadar kebebasan komoditas yang diperdagangkan.

Sekilas tampaknya sistem Islam terlihat sama dengan politik ekonomi pasar bebas, namun ini merupakan kesimpulan yang salah (Triyawan, 2022). Perdagangan bebas pada prinsipnya merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sektor ekonomi, kemudian menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan) (Triyawan, 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan peran negara dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas tanpa aturan, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin (Nisak, 2021; Safitri & Fakhri, 2018). Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2,5% (Safitri & Fakhri, 2018). Cukai (usyur) dalam Islam merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur perdagangan internasional secara adil. Jika ditarik ke dalam kondisi hari ini, banyak penganut perdagangan bebas (free trade) yang mengatakan bahwa cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain dan seharusnya tidak ada tarif barrier pada suatu negara (Nisak, 2021). Namun dalam konsep Islam, pengaturan perdagangan melalui instrumen seperti usyur merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan.

5.3 Usyur (Bea Cukai) dalam Perdagangan Internasional Islam

Khazanah ilmu ekonomi Islam menyebut bea cukai dengan istilah usyur. Salah satu ilmuwan Muslim yang berperan besar dalam membahas konsep usyur adalah Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal (Nisak, 2021). Usyur adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi negara Islam (Nisak, 2021). Usyur dipungut atas seluruh barang dagangan yang melintasi batas suatu negara (Nisak, 2021).

Ketika membahas tentang usyur, Abu Ubaid banyak merujuk pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab karena usyur adalah sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar (Nisak, 2021). Dalam konteks perekonomian hari ini, usyur relevan dengan pembahasan mengenai bea cukai dalam perdagangan internasional (Nisak, 2021). Cukai dianggap sebagai salah satu bentuk penghambat dalam perdagangan internasional sehingga sekarang ini penganut perdagangan bebas (free trade) mendengungkan bahwa tidak boleh ada tarif barrier (Nurjaman & Danil, 2021). Namun, pemikiran Abu Ubaid menunjukkan bahwa pengaturan perdagangan melalui instrumen fiskal merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang adil.

5.4 Dumping dan Praktik Perdagangan Tidak Adil

Dalam konteks perdagangan internasional, Islam juga memiliki pandangan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping. Dumping dapat terjadi bila dua kondisi bertemu: pertama, industri bersaing secara tidak sempurna sehingga perusahaan bisa menetapkan harga (price maker), bukan mengambil harga pasar yang diberikan (price taker) (Triyawan, 2022). Praktik dumping bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena dapat merugikan produsen di negara tujuan ekspor dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Selain itu, Islam juga melarang praktik tadlis (penipuan) dan gharar (ketidakpastian) dalam perdagangan (HS et al., 2014). Tindakan perataan laba dan manipulasi informasi dalam perdagangan merupakan penyimpangan dari konsep etika ekonomi Islam karena mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar) (HS et al., 2014). Informasi berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam perdagangan harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat (HS et al., 2014).

6. PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL: ASEAN DAN PERSPEKTIF ISLAM

6.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Free Trade

Kecenderungan untuk mewujudkan pasar bebas (free market) semakin kuat, baik pada tingkat internasional maupun regional (Hakim, 2021). Di peringkat internasional, hal itu terlihat pada persetujuan GATT (General Agreement on Tariff and Trade), serta terbentuknya WTO (World Trade Organization) (Hakim, 2021). Di peringkat regional, dapat dilihat dari makin menguatnya kerja sama ekonomi dalam kawasan tertentu seperti Uni Eropa, AFTA, NAFTA, APEC, dan CAFTA (Hakim, 2021).

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN (Arif, 2019). Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) (Arif, 2019). Blueprint MEA secara umum menunjukkan bahwa MEA dibentuk untuk melancarkan proses liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara, mencakup antara lain kebebasan berinvestasi, arus kapital, lalu lintas perdagangan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dan lainnya (Rijal & Yasin, 2017).

Empat kerangka utama dari MEA adalah: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal (single market) dan basis produksi (production base) internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi (competitive economic region) yang tinggi; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (equitable economic development); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global (integration into the global economy) (Rijal & Yasin, 2017).

Komponen arus perdagangan bebas barang dalam MEA meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA (Arif, 2019). Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal (Munthe, 2017).

6.2 ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ACFTA

AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN (Hakim, 2021). Setelah krisis ekonomi teratasi, perkembangan ekonomi mulai tampak dengan munculnya kekuatan perdagangan China dan India, yang melemahkan ekonomi ASEAN, sehingga pada tahun 2015 negara-negara ASEAN membentuk ASEAN Economics Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan integrasi ekonomi regional (Safriliana, 2020).

ACFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dengan negara China yang menghilangkan atau mengurangi segala bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, peningkatan integrasi ekonomi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara anggotanya (Anggesti & Afif, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACFTA berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia karena adanya biaya nol tarif terhadap barang yang masuk, sehingga dibutuhkan kebijakan baru sebagaimana yang disebutkan oleh pemikiran dua tokoh ekonom Muslim (Abu Ubaid dan Ibnu Khaldun) yaitu dengan menghilangkan kebijakan nol tarif yang kemudian mengutamakan keberhasilan ekonomi berdasarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan (Anggesti & Afif, 2020).

6.3 Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Era MEA

MEA adalah tantangan bagi ekonomi Islam sekaligus memberikan peluang bagi masa depan ekonomi Islam dan keuangan Islam, karena bisnis syariah akan berkembang di seluruh negara ASEAN (Arif, 2019). Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam (Hakim, 2021). Pada era pasar bebas ASEAN, kita harus proaktif mengantisipasi kemungkinan dampak pasar bebas yang mungkin berdampak negatif terutama bagi pengembangan usaha rakyat kecil (Hakim, 2021).

Peluang yang dimiliki ekonomi Islam dalam era MEA antara lain masih luasnya pasar syariah yang belum digarap, dapat dilihat dari fakta bahwa ada lebih dari 200 juta Muslim di Indonesia dan terus meningkatnya Muslim dunia yang senantiasa membutuhkan sistem keuangan syariah (Hakim, 2021). Asia Tenggara dengan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memang menjadi perhatian internasional dalam perkembangan ekonomi Islam (Arif, 2019). Kaitan antara perdagangan bebas dan investasi sangat penting dan keduanya merupakan elemen utama dalam proses integrasi ekonomi (Rijal & Yasin, 2017).

Menerapkan sistem ekonomi Islam dalam membangun MEA yang kokoh, sekalipun jika dilanda krisis ekonomi, merupakan suatu tantangan yang besar, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sistem ekonomi pada masing-masing negara anggota ASEAN (Munthe, 2017). Sistem ekonomi Islam bersifat universal tanpa melihat batasan baik etnis, ras, geografis, bahkan agama (Munthe, 2017), sehingga berpotensi menjadi jembatan bagi integrasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

7. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

7.1 Manfaat dan Tujuan Perdagangan Internasional

Hampir tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain (Nisak, 2021). Negara-negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama: pertama, negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain; kedua, untuk mencapai skala ekonomis (economics of scale) dalam produksi (Anggesti & Afif, 2020; Ghufron, 2019).

Tujuan hukum perdagangan internasional hampir sama dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya (Alimin, 2021). Perdagangan internasional adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh di era ini dengan terus berkembangnya arus perdagangan baik berbentuk barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara (Alimin, 2021). Ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang memberikan stimulus untuk membangkitkan permintaan domestik, yang mengarah pada munculnya manufaktur skala besar, serta struktur positif yang stabil dan sistem sosial yang efektif (Manto, 2022).

7.2 Prinsip-Prinsip Islam dalam Perdagangan Internasional

Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain (Ghufron, 2019). Dalam perdagangan internasional menurut perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain: pertama, perjanjian perdagangan harus didasarkan pada keadilan dan saling menguntungkan; kedua, negara Islam seyogianya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri; ketiga, urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang Muslim jika terdapat non-Muslim yang andil di dalamnya (Ghufron, 2019).

Dalam aktivitas ekonomi, bukan hanya sekadar hubungan antara manusia saja, namun juga tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam tidak akan pernah lepas dari akidah dan syariah Islam (Alimin, 2021). Aktivitas ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, di mana pekerjaan maupun aktivitas yang dilakukan bernilai pahala bila diniatkan untuk mencari rida Allah SWT (Alimin, 2021).

7.3 Perdagangan Bebas dan Dampaknya bagi Negara Berkembang

Liberalisasi perdagangan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan pembagian kerja dan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa, di mana mereka dapat memproduksi barang tersebut relatif murah (Arroisi et al., 2020). Namun, dampak liberalisasi perdagangan yang secara simultan diikuti oleh liberalisasi keuangan internasional dan investasi tidak selalu menguntungkan semua pihak (Arroisi et al., 2020). Fokus perdagangan bebas adalah pada efisiensi sehingga akan mendorong tingginya output dunia, namun tidak menjamin equity yakni kemakmuran masyarakat dunia karena dampak dari perdagangan bebas selain menguntungkan pelaku di sektor yang memiliki keunggulan komparatif, juga pada saat yang bersamaan merugikan kelompok di sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif (Arroisi et al., 2020).

Sebab jika perdagangan dunia berlangsung tidak seimbang, liberalisasi perdagangan akan menciptakan malapetaka ekonomi bagi negara-negara berkembang (Mashdurohatun, 2011). Malapetaka ekonomi yang dikhawatirkan itu dapat saja terjadi, terutama karena kebanyakan negara berkembang saat ini belum siap menghadapi persaingan global (Mashdurohatun, 2011). Kendatipun terdapat kekhawatiran bahwa liberalisasi perdagangan kurang lebih merupakan bentuk imperialisme baru (neoimperialism), keharusan ikut serta dalam dunia ekonomi global dan perdagangan bebas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan tanpa risiko terkucilkan dalam percaturan kehidupan dunia (Mashdurohatun, 2011).

Dalam perspektif Islam, globalisasi ekonomi mengancam keberadaan al-kulliyât al-khams (lima hal pokok yang harus dilindungi) yang harus dijaga (Fathurrahman, 2019). Oleh karena itu, Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam menghadapi globalisasi ekonomi, dengan menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

8. KAPITALISME, SOSIALISME, DAN SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF

8.1 Kritik Islam terhadap Kapitalisme dan Perdagangan Bebas

Kapitalisme membentuk sistem sekularisme yang menghalangi agama terlibat dalam kebijakan ekonomi. Kapitalisme juga mengenal liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas. Perdagangan bebas yang dilakukan berdasarkan sistem kapitalisme merupakan bentuk baru dari kapitalisme global (Ruddin & Rusadi, 2022). Liberalisasi perdagangan dalam teori kapital dimaksudkan bagaimana segala yang menyangkut persoalan ekonomi dibuat dalam bentuk yang umum (Gunawan, 2020).

Sistem kapitalisme di mana setiap orang mengakui hak milik pribadi atas alat-alat produksi, sementara sistem ekonomi sosialisme tidak mengakui hak pribadi dan memberikan hak pemilikan itu hanya pada umum (Gunawan, 2020). Kedua sistem ini memiliki kelemahan fundamental yang tidak dapat diatasi tanpa mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual. Sistem ekonomi Islam menawarkan suatu sistem yang sangat moderat untuk perbaikan ekonomi masyarakat, yang memberi bekal pada anggota masyarakat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keseimbangan yang bebas dari kejahatan-kejahatan kapitalisme dan sosialisme (Gunawan, 2020).

Gagasan pendorong di balik globalisasi adalah kapitalisme pasar bebas; semakin dibiarkan kekuatan pasar untuk berkuasa dan semakin dibuka perekonomian pada kompetisi dan perdagangan bebas, maka akan semakin efisien ekonomi tersebut (Qodir, 2008). Namun, dalam praktiknya, dengan adanya perdagangan bebas dan sistem keuangan global, jurang kemiskinan dan kaum kaya semakin tajam (Qodir, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas murni tidak mampu mewujudkan keadilan distributif yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

8.2 Islam sebagai Alternatif Sistem Ekonomi

Skenario ekonomi yang ditandai oleh persaingan, efisiensi, pragmatisme, dan keterbukaan menimbulkan suatu kemungkinan baru untuk mencoba mengajukan alternatif disiplin keilmuan sosial pada sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran di luar dari sistem ekonomi konvensional, yaitu sistem ekonomi Islam (syariah) (Sarkum, 2017). Pembicaraan alternatif keilmuan tersebut menjadi isu yang dramatis akan keyakinan bahwa ekonomi Islam dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilahirkan oleh sistem ekonomi konvensional (Sarkum, 2017).

Sistem ekonomi Islam memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena pada saat akad dilakukan berdasarkan hukum Islam (NOOR, 2014). Ekonomi Islam diyakini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan membawa stabilitas keuangan dalam negeri, karena dasar dari ekonomi Islam adalah menyeimbangkan sektor riil dan moneter (NOOR, 2014). Sistem ekonomi Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum, di mana kewajiban negara adalah memastikan tersedianya bahan baku, energi, modal, dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi rakyatnya (Triyawan, 2022).

9. LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DAN PERDAGANGAN BEBAS

9.1 Perbankan Syariah dalam Konteks Globalisasi

Lembaga perekonomian Islami merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk digunakan mengatur dan mengembangkan perekonomian, dan di samping sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut juga merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial yang ada (Hakim, 2021). Bank syariah merupakan lembaga perbankan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berdasarkan prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Dedisuhendro, 2019).

Globalisasi merupakan proses multidimensional dari perkembangan hubungan di antara berbagai bangsa dan banyak orang di dunia. Dimensi ekonominya mencakup aliran perdagangan yang terus tumbuh, gerakan keuangan yang transparan, investasi dan produksi yang disertai dengan standarisasi proses, regulasi, dan institusi—semuanya difasilitasi oleh aliran bebas informasi dan ide (Muhajir, 2022). Globalisasi adalah hasil dari reduksi biaya informasi dan transportasi, serta liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi, aliran kapital, dan gerakan berbagai macam faktor (Muhajir, 2022).

Jika proses globalisasi pada saat ini ditandai dengan aliran bebas perdagangan, investasi, dan produksi, maka dimungkinkan untuk mengidentifikasikan episode globalisasi yang mirip dengan yang ada pada Abad Pertengahan. Sepanjang periode yang dikenal sebagai "masa revolusi komersial", para pedagang mengalir dengan bebas melintasi dunia, didukung oleh metode keuangan berbagi risiko yang dikembangkan negara Muslim yang konsisten dengan syariah (Fahrurrozi et al., 2019).

9.2 International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)

Dalam konteks perdagangan internasional, para Dewan Gubernur IDB menyetujui pembentukan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) dalam pertemuan yang berlangsung pada bulan Juni 2005. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perdagangan di negara-negara anggota Islamic Development Bank dengan memberikan pembiayaan perdagangan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi perdagangan intra dan perdagangan internasional (Hidayatullah, 2020). Lembaga ini merupakan contoh konkret bagaimana sistem ekonomi Islam berupaya memfasilitasi perdagangan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

9.3 Prinsip Risk Sharing dalam Perdagangan Islam

Salah satu prinsip fundamental dalam keuangan Islam yang relevan dengan perdagangan bebas adalah prinsip risk sharing (berbagi risiko). Para sarjana Muslim mengidentifikasi beberapa prinsip dari Al-Qur'an: larangan perilaku spekulatif; larangan transaksi yang melibatkan informasi asimetris; promosi transaksi berbasis aset; kesucian kontrak; dan perlindungan hak milik (Swastika & Tobibatussaadah, 2019). Çizakça menambahkan distribusi dan redistribusi kekayaan, perdagangan bebas, dan kejujuran sebagai prinsip-prinsip keuangan Islam yang diamati dalam aplikasi historisnya (Swastika & Tobibatussaadah, 2019).

Prinsip risk sharing ini telah terbukti secara historis mampu mendorong pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia. Sejarawan mendokumentasikan pengaruh signifikan dari pengaturan keuangan berbagi risiko terhadap pembangunan ekonomi di berbagai bagian dunia sepanjang waktu (Swastika & Tobibatussaadah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk dalam konteks perdagangan, memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan ekonomi modern.

10. GLOBALISASI EKONOMI DAN RESPONS EKONOMI ISLAM

10.1 Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi Islam

Dampak dari globalisasi sangat kompleks, meliputi liberalisasi dalam sistem perdagangan dunia, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, pembentukan blok perdagangan, dan penyebarluasan teknologi serta komunikasi (Mashdurohatun, 2011). Efek terpenting globalisasi adalah munculnya pergeseran dari sistem ekonomi nasional yang berbeda-beda ke arah ekonomi internasional di mana produksi menjadi mendunia dan modal serta uang bergerak secara cepat dan tidak terelakkan, melintasi batas negara-negara (Mashdurohatun, 2011).

Di era globalisasi ini, berbagai sistem ekonomi ada di berbagai negara. Tetapi secara umum, kapitalisme dan sosialisme adalah dua ekstrem dari sistem ekonomi. Dengan demikian, kebangkitan ekonomi Islam berbarengan dengan munculnya ekonomi baru (Siregar & Marliyah, 2023). Pertumbuhan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari pola-pola baru pembangunan ekonomi yang ada, yang ditandai dengan dinamika perubahan yang cepat, tugas, pengetahuan, dan inovasi (Siregar & Marliyah, 2023).

Respons masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu indikator positif perkembangan ekonomi Islam di tengah arus globalisasi (Mashdurohatun, 2011). Kecenderungan yang positif di sektor non-keuangan/ekonomi, seperti sistem pendidikan, hukum, dan lain sebagainya yang menunjang pengembangan ekonomi syariah nasional juga menjadi faktor pendukung (Mashdurohatun, 2011).

10.2 Strategi Ekonomi Islam Menghadapi Perdagangan Bebas

Dalam menghadapi era perdagangan bebas, ekonomi Islam perlu mengembangkan beberapa strategi. Pertama, menghidupkan ekonomi sektor riil sebagai penggerak utama ekonomi, karena sektor riil inilah yang menjadi "ruh" dari sistem ekonomi Islam, di mana melalui sektor riil, distribusi kesejahteraan berjalan sesuai dengan spirit keadilan (Zaroni, 2015). Kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri perbankan syariah nasional (Mashdurohatun, 2011).

Ketiga, mengangkat potensi ekonomi rakyat lewat pemberdayaan dan bukannya memperdayai ekonomi rakyat sampai siap menjadi pelaku ekonomi di negeri sendiri dan mampu melakukan persaingan secara global (Mulawarman, 2019). Keempat, melakukan revisi besar-besaran seluruh undang-undang serta peraturan turunannya dari cengkeraman kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat (Mulawarman, 2019). Kelima, mengembangkan SDM yang unggul dalam menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam di dunia (Arif, 2019).

Sesungguhnya Islam telah menawarkan kepada umat suatu sistem ekonomi yang dapat membangun kemandirian negara sekaligus menjamin berkembangnya industri-industri dalam negeri serta sektor ekonomi lainnya (Triyawan, 2022). Sistem ekonomi Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum, sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme maupun sosialisme (Triyawan, 2022).

11. ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERDAGANGAN BEBAS

11.1 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam konteks perdagangan bebas, etika bisnis Islam menjadi sangat penting sebagai panduan bagi pelaku ekonomi Muslim. Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip etika yang membedakan baik dari buruk, kewajiban, benar, salah, dan lain-lain, serta prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk menerapkannya pada apa pun dalam dunia perdagangan (Arief & Aziz, 2022). Ekonom Islam lebih mengutamakan aspek hukum dan etika, yaitu keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dan etika bisnis, seperti prinsip ibadah (tauhid), persamaan, kebebasan, keadilan (justice), dan bantuan (kerja sama) (Arief & Aziz, 2022).

Rasulullah SAW memberikan contoh nyata dalam praktik perdagangan yang beretika, dengan menerapkan asas-asas seperti shiddiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), fathanah (kecerdasan), dan tabligh (transparansi) (Arief & Aziz, 2022). Dengan mengelola bisnis yang berpedoman pada syariat Islam, maka semua kegiatan komersial mulai dari produksi, distribusi, pengelolaan, penguasaan sumber daya manusia, dan evaluasi akan mendapatkan rida Allah (Arief & Aziz, 2022).

11.2 Kejujuran dan Transparansi dalam Perdagangan

Salah satu hal terpenting dalam etika jual beli Islam adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman (Nur et al., 2020). Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik (Nur et al., 2020). Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual (Nur et al., 2020).

Dalam konteks perdagangan bebas global, prinsip kejujuran dan transparansi ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas transaksi lintas batas negara. Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan bidang usaha lainnya (Anwar & Anti, 2023). Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama (Anwar & Anti, 2023).

12. PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM GLOBAL DAN PROSPEK KE DEPAN

12.1 Perkembangan Keuangan Syariah Global

Perkembangan praktik ekonomi Islam dalam berbagai aspeknya begitu pesat, membutuhkan supply SDM yang unggul dalam menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam di dunia (Arif, 2019). Di lingkup internasional, kepercayaan terhadap praktik ekonomi Islam tidak dapat dipungkiri telah mencapai puncaknya dalam tahun-tahun ini (Mulawarman, 2019). Sektor keuangan ekonomi Islam tumbuh lebih cepat daripada sektor riilnya (Siregar & Marliyah, 2023).

Transaksi keuangan dengan dasar akad syariah dan manajemen berbasis syariah pada penerapan sistem ekonomi Islam telah menyebar di berbagai negara, bahkan tidak hanya di negara Muslim, namun juga di berbagai negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim (Hidayatullah, 2024). Ekonomi Islam telah menjadi bagian penting dari ekonomi global (Hidayatullah, 2024). Sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu penerapan hukum Islam modern yang paling signifikan dan efektif selama tiga puluh tahun terakhir, dan berfungsi sebagai model untuk reformasi dan kemajuan hukum Islam lebih lanjut (Fikriyah et al., 2024).

12.2 Peluang Ekonomi Islam dalam Perdagangan Bebas

Dalam konteks perdagangan bebas, ekonomi Islam memiliki beberapa keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, sistem ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual dapat menarik minat konsumen yang semakin peduli terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kedua, industri halal yang terus berkembang membuka peluang besar bagi produk-produk halal untuk bersaing di pasar global (Fahrurrozi et al., 2019).

Kebijakan yang populer diambil oleh mayoritas negara pada saat ini adalah terlibat dalam perdagangan bebas dengan negara lain yang diformalisasikan dalam bentuk kerja sama ekonomi komprehensif (Minhajuddin & Santika, 2023). Pada perkembangan selanjutnya, bisnis pariwisata halal semakin menemukan momentumnya dengan berkembangnya dinamika perdagangan bebas di antara negara yang dilegalisasi dalam bentuk perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (Minhajuddin & Santika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas dapat menjadi wahana bagi ekspansi ekonomi Islam secara global.

Pengembangan ekonomi Islam ke depannya diharuskan terus belajar dari pengalaman baik itu pengalaman dalam hal kesuksesan maupun kegagalan ekonomi konvensional, selain itu perlu juga memanfaatkan berbagai pendekatan baru yang kreatif dan inovatif guna mewujudkan ekonomi Islam yang rahmatan lil'alamin (Ahyani & Slamet, 2021).

13. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai free trade dalam sistem ekonomi Islam.

Pertama, Islam pada dasarnya mendukung aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan internasional, sebagai salah satu cara utama untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kemakmuran. Hal ini dibuktikan oleh sejarah panjang perdagangan dalam peradaban Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kejayaan Bani Abbasiyah (Dieke, 2023; Manto, 2022).

Kedua, Islam memiliki pandangan yang nuansatif terhadap perdagangan bebas. Islam mendukung kebebasan perdagangan yang sehat dan adil, namun menolak liberalisasi perdagangan yang tidak terkontrol dan dapat menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan kerusakan kemaslahatan umat (Ghufron, 2019; Hoddemah & Rolianah, 2018). Asas perdagangan bebas dalam Islam bukan terletak pada komoditi namun di pelakunya (pedagang), sehingga etika dan moralitas pelaku menjadi kunci (Ghufron, 2019; Hoddemah & Rolianah, 2018).

Ketiga, sistem ekonomi Islam menawarkan instrumen-instrumen yang dapat mengatur perdagangan secara adil, seperti usyur (bea cukai), larangan monopoli, larangan ihtikar (penimbunan), dan kewajiban zakat atas barang dagangan (Nisak, 2021; Safitri & Fakhri, 2018). Instrumen-instrumen ini bukan hambatan perdagangan dalam pengertian negatif, melainkan mekanisme untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam perdagangan.

Keempat, dalam menghadapi era perdagangan bebas regional seperti MEA dan global seperti WTO, ekonomi Islam perlu mengembangkan strategi yang komprehensif, meliputi penguatan sektor riil, pengembangan SDM, inovasi produk keuangan syariah, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan (Arif, 2019; Hakim, 2021; Munthe, 2017).

Kelima, sistem ekonomi Islam merupakan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem kapitalisme maupun sosialisme dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas global. Sistem ini mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sektor riil dan keuangan, serta dimensi duniawi dan ukhrawi dalam aktivitas ekonomi (Gunawan, 2020; NOOR, 2014).

Dengan demikian, free trade dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sekadar liberalisasi perdagangan tanpa batas, melainkan perdagangan yang bebas dari distorsi, eksploitasi, dan ketidakadilan, namun tetap terikat oleh nilai-nilai syariah yang menjamin kemaslahatan seluruh umat manusia. Inilah esensi dari perdagangan bebas dalam perspektif Islam: kebebasan yang bertanggung jawab, yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon dunia Barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 7(1), 23–44. https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277

Alimin, F. (2021). Hukum perdagangan internasional berdasarkan prinsip ekonomi syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/tbcmn

Anggesti, N., & Afif, M. (2020). Dampak penerapan AFCTA di Indonesia dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Abu Ubaid. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 3(2), 189–211. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2052

Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin, K. (2024). Konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali: relevansinya dengan perekonomian di era modernisasi. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 93–108. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364

Anwar, K., & Anti, A. R. (2023). Pengelolaan dan pengembangan bisnis percetakan pada Rumahgrafika Pekalongan dalam perspektif etika bisnis Islam. Manis Jurnal Manajemen dan Bisnis, 6(2), 81–90. https://doi.org/10.30598/manis.6.2.81-90

Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: sebuah telaah teoritis. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801

Arief, S., & Aziz, E. A. (2022). Analisis penerapan etika Rasulullah dalam berdagang (studi kasus di Toko La Tansa Sport Ponorogo tahun 2021). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(3), 202. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6080

Arif, Z. (2019). Optimalisasi peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 89. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817

Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi, dan etika pengawasan pasar serta pasar dalam perspektif sejarah Islam. Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900

Arroisi, J., Ihsan, N. H., & Aini, K. D. N. (2020). Problematics of secular economic science perspective Ismail Raji Al-Faruqi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 685. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1453

Astrin, L., & Wahyudi, A. (2023). Intervensi pemerintah terhadap harga gabah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1586–1598. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5550

Azizah, M. (2012). Harga yang adil dalam mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam perspektif Islam. Unisia, 34(76), 74–85. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6

Basri, B. (2023). Market of mechanism and fair pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi perspective, a study of modern economic phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

Dedisuhendro. (2019). Tinjauan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. https://doi.org/10.31227/osf.io/5x8hd

Dieke, D. H. K. (2023). Sistem ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah dan potensinya dalam ekonomi masa kini. Nirwasita Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 4(2), 117–126. https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938

Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Dewi, N. T. B. (2019). Tantangan keuangan Islam di era globalisasi. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 125–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627

Fathurrahman, A. (2019). Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqasid syariah: studi kebijakan ekonomi politik internasional (1944–1971). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 141–154. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2417

Fikriyah, U., Arifin, M. S., Huwaidah, H., Arviani, L., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). Perkembangan dan peran bank syariah dalam menyongsong masa depan keuangan Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 18–27. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.562

Ghufron, M. I. (2019). ASEAN Free Trade Area, tantangan ekonomi Indonesia dan perdagangan internasional perspektif Islam. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 131–146. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797

Gunawan, M. I. (2020). Sistem ekonomi Islam sebagai solusi problematika sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 4(2), 214–231. https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.138

Hakim, A. (2021). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah Indonesia pada era pasar bebas ASEAN. Jurnal Keislaman, 2(2), 217–237. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387

Hidayatullah, M. S. (2020). Meniti jejak perbankan syariah dari klasik hingga kontemporer. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(1), 79–96. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221

Hidayatullah, M. S. (2024). Ekonomi syariah modern dalam telaah teoritis, historis, dan yuridis. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(4), 65–73. https://doi.org/10.62504/jimr402

Hoddemah, H., & Rolianah, W. S. (2018). Pasar bebas di era globalisasi dalam perspektif ekonomi syariah. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 254–277. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129

HS, N., Fuad, Z. A., & Yusuf, M. (2014). Analisis tindakan perataan laba dalam meraih keuntungan perusahaan ditinjau menurut etika ekonomi Islam. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(2), 156. https://doi.org/10.22373/share.v3i2.1342

Manto, S. (2022). Pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa di empat negara Islam: Indonesia–Malaysia–Turki–Uni Emirat Arab. Jurnal Muamalat Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.57979

Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edisi Khusus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264

Minhajuddin, & Santika. (2023). Kepentingan Uni Emirat Arab dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia (IUAE-CEPA): telaah konstruktivisme. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Lino, 3(2), 123–132. https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.3052

Muhajir, M. (2022). Ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi tantangan globalisasi. https://doi.org/10.31219/osf.io/2znps

Mulawarman, A. D. (2019). Masa depan ekonomi Islam: dari paradigma menuju metodologi. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13

Munthe, S. (2017). Strategi implementasi sistem ekonomi Islam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(2), 98–123. https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6548

Nisak, K. (2021). Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional Islam menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. Journal of Islamic Economics (JOIE), 1(1), 67–83. https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079

NOOR, M. S. (2014). Prospek ekonomi syariah di tengah persaingan ekonomi ASEAN. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23

Nur, A. M., Zubair, M., & Yunus, M. (2020). Analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku penadah ikan ekspor di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru. Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 1(2), 1–16. https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1283

Nurhayati, N. (2021). Artikel ekonomi syariah (mekanisme pasar syariah pada hukum kepemilikan dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce

Nurjaman, M. I., & Danil, M. (2021). Relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid di Indonesia. Islamic Circle, 1(2), 47–65. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.299

Qodir, Z. (2008). Islam, Muhammadiyah dan advokasi kemiskinan. La_Riba, 2(1), 133–144. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art9

Rijal, N. K., & Yasin, Z. (2017). Peluang ekonomi syariah pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 2(2), 259. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i2.1362

Ruddin, I., & Rusadi, U. (2022). Kapitalisme dalam perspektif ekonomi politik dan ekonomi Islam. Da'watuna Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 2(4), 280–288. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i4.2445

Sabaruddin, S. S. (2017). Simulasi dampak liberalisasi perdagangan bilateral RI-Yaman terhadap perekonomian Indonesia dan Yaman: sebuah pendekatan SMART Model. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 13(1), 40–52. https://doi.org/10.33830/jom.v13i1.31.2017

Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis perbandingan pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. Millah Journal of Religious Studies, 85–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5

Safriliana, R. (2020). Tinjauan posmodernisme: liberalisasi Chartered Accountant dari belenggu kapitalisme. Journal of Public and Business Accounting, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.31328/jopba.v1i1.76

Sarkum, S. (2017). Globalisasi ekonomi syariah di Indonesia dan perannya terhadap UMKM. https://doi.org/10.31227/osf.io/zryjg

Siregar, R., & Marliyah, M. (2023). Praktik keuangan sosial Islam di negara Muslim. Jurnal EMT Kita, 7(2), 308–316. https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.875

Suzuki, Y., & Miah, M. D. (2015). A new institutional approach in explaining the underdevelopment of Islamic microfinance. ICR Journal, 6(4), 468–488. https://doi.org/10.52282/icr.v6i4.298

Swastika, P., & Tobibatussaadah, T. (2019). The relevance of risk sharing for modern economies. https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289398

Triyawan, A. (2022). Ekonomi internasional sebuah pemikiran dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/759h2

Wardana, A. (2021). "Sistem pasar Islami", sebuah jawaban tentang kegagalan pasar. Jurnal Ar-Ribhu, 4(2), 252–259. https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i2.630

Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi Islam. Al-Tijary, 1(1). https://doi.org/10.21093/at.v1i1.418