00467 - Peluang Fatwa, Regulasi, Dan Tata Kelola Terhadap Industri Halal

Abstrak

Artikel ini mengkaji peluang strategis yang ditawarkan oleh fatwa, regulasi, dan tata kelola terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Melalui pendekatan kajian literatur sistematis, penelitian ini menelaah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN–MUI) sebagai otoritas fatwa nasional, kerangka regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), serta arsitektur tata kelola multi-aktor yang melibatkan BPJPH, LPH, OJK, dan pemangku kepentingan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peluang Indonesia dalam industri halal bertumpu pada tiga pilar utama: otoritas fatwa yang dilembagakan dan diakui dalam regulasi, basis demografis Muslim terbesar di dunia yang mendorong permintaan produk dan jasa halal, serta kerangka tata kelola yang bergerak menuju model multi-aktor. Namun demikian, efektivitas fatwa—khususnya di sektor riil seperti pariwisata halal dan keuangan syariah—masih bergantung pada positivisasi ke dalam regulasi negara serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa agenda penguatan yang paling koheren adalah memperkuat sinergi kelembagaan, mempercepat harmonisasi fatwa menjadi regulasi operasional, dan menata mekanisme governance yang menutup celah efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: fatwa halal, industri halal, tata kelola syariah, UU JPH, DSN–MUI

Abstract

This article examines the strategic opportunities offered by fatwas, regulations, and governance frameworks toward the development of the halal industry in Indonesia. Through a systematic literature review approach, this study analyzes the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the National Sharia Board (DSN–MUI) as national fatwa authorities, the regulatory framework of the Halal Product Assurance Law (UU JPH), and the multi-actor governance architecture involving BPJPH, LPH, OJK, and regional stakeholders. The findings indicate that Indonesia's opportunities in the halal industry rest on three main pillars: institutionalized fatwa authority recognized within regulatory frameworks, the world's largest Muslim demographic base driving demand for halal products and services, and a governance structure progressively moving toward a multi-actor model. Nevertheless, the effectiveness of fatwas—particularly in real sectors such as halal tourism and Islamic finance—remains contingent upon their positivization into state regulations and the strengthening of coordination among stakeholders at both the central and regional levels. This article concludes that the most coherent strengthening agenda lies in reinforcing institutional synergy, accelerating the harmonization of fatwas into operational regulations, and structuring governance mechanisms that close gaps in supervisory effectiveness.

Keywords: halal fatwa, halal industry, sharia governance, UU JPH, DSN–MUI

1. Pendahuluan

Industri halal Indonesia berada pada persimpangan antara potensi demografis yang sangat besar dan kebutuhan mendesak akan tata kelola yang efektif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal unik untuk menjadi pemimpin global dalam ekosistem halal, mulai dari sektor makanan dan minuman, keuangan syariah, kosmetik, farmasi, fesyen, hingga pariwisata. Namun, realisasi potensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas arsitektur kelembagaan yang menopangnya, yakni bagaimana fatwa keagamaan diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat, bagaimana lembaga-lembaga otoritatif berkoordinasi, dan bagaimana ekosistem multi-aktor dibangun secara sinergis.

Dalam konteks ini, dua instrumen kelembagaan menjadi pilar utama: Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Dewan Syariah Nasional (DSN–MUI) sebagai otoritas fatwa, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai payung regulasi nasional. Keduanya membentuk lanskap tata kelola halal yang unik—bukan sepenuhnya negara, bukan pula sepenuhnya swasta—melainkan konfigurasi quasi yang memerlukan pemahaman mendalam atas peluang sekaligus batasannya.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan peluang-peluang strategis tersebut secara sistematis, berbasis evidensi literatur, dengan mengidentifikasi dimensi kelembagaan, regulasi, demografis, sektoral, dan tata kelola yang relevan bagi penguatan industri halal nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) terhadap sumber-sumber akademis yang relevan dengan tema fatwa, regulasi, dan tata kelola industri halal di Indonesia. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan regulasi, dan kajian kelembagaan yang diterbitkan dalam rentang waktu yang merepresentasikan perkembangan mutakhir regulasi halal pascapenerbitan UU JPH. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan sepuluh kluster temuan utama yang diidentifikasi dari literatur, mulai dari fondasi kelembagaan fatwa, basis demografis, pengakuan lintas batas, tata kelola partisipatif, peran stakeholder daerah, independensi DSN–MUI, peran OJK, instrumen filantropi, komprehensivitas regulasi keuangan syariah, hingga implementasi Fatwa DSN–MUI No. 108/2016 dalam regulasi daerah.

3. Pembahasan

3.1 Fondasi Kelembagaan Fatwa Nasional: MUI dan Diferensiasi Peran DSN–MUI

Ekosistem industri halal Indonesia bertumpu pada arsitektur kelembagaan keagamaan yang oleh berbagai regulasi dan kajian diposisikan sebagai rujukan utama penetapan status halal, terutama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perangkatnya. Di dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikat halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI, sehingga MUI ditempatkan sebagai otoritas penetapan (fatwa) halal dalam skema sertifikasi nasional (M et al., 2023; Wijaya et al., 2021). Sejalan dengan itu, literatur tata kelola sertifikasi halal menegaskan bahwa perubahan pasca-UU JPH menggeser penyelenggaraan administratif ke pemerintah (BPJPH), namun peran MUI tetap menonjol pada "sidang fatwa" penetapan kehalalan produk (Ahyar & Abdullah, 2020; Aliyudin et al., 2022; Hanafiah et al., 2020).

Dalam ranah keuangan syariah, tata kelola syariah perbankan Indonesia juga dijelaskan menganut dua level pengawasan: Dewan Syariah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level internal lembaga, yang menegaskan adanya mekanisme "nasional" untuk standardisasi kepatuhan syariah melalui fatwa DSN–MUI (Billah et al., 2023; Purnomo, 2019). Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia menguatkan bahwa Indonesia memiliki otoritas fatwa yang berfungsi sebagai rujukan nasional—terutama MUI dalam penetapan fatwa halal produk untuk sertifikasi dan DSN–MUI dalam standardisasi prinsip syariah untuk sektor jasa keuangan—meskipun efektivitas mengikat fatwa di berbagai sektor bergantung pada positivisasi atau pengintegrasian ke dalam regulasi negara (Abubakar & Handayani, 2018; Elpira & Candra, 2020; Wijaya et al., 2021).

3.2 Demografi Muslim sebagai "Permintaan" Institusional atas Fatwa Kontemporer dan Instrumen Halal

Sejumlah kajian secara eksplisit menyatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan kondisi demografis ini dibaca sebagai modal utama (market potential) sekaligus pendorong kebutuhan institusional atas pedoman halal yang adaptif terhadap dinamika produk dan jasa kontemporer (Hanafiah et al., 2020; Hidayati et al., 2021; Miswanto, 2023). Literatur tentang pengembangan industri halal menempatkan besarnya populasi Muslim Indonesia sebagai faktor yang memperbesar peluang pengembangan sektor-sektor halal—makanan-minuman, keuangan syariah, kosmetik, farmasi, fesyen, hingga pariwisata—karena basis permintaan domestiknya sangat besar (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Hidayati et al., 2021; Rahmawati et al., 2022).

Dalam konteks "fatwa kontemporer", bukti paling langsung dalam sumber yang tersedia adalah meningkatnya kebutuhan pedoman syariah pada sektor-sektor baru. Misalnya, kajian pariwisata halal mencatat bahwa sejak 2016 terdapat banyak permintaan fatwa terkait rumah sakit syariah dan wisata halal, yang menunjukkan fatwa berfungsi sebagai respons normatif terhadap inovasi kelembagaan dan ekspansi industri halal ke sektor riil (Miswanto, 2023; Yasmeenela, 2020). Pada sisi lain, perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan instrumen pasar modal syariah juga ditopang oleh fatwa DSN–MUI sebagai pedoman layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi serta penawaran efek syariah melalui urun dana digital, yang menggambarkan mekanisme fatwa sebagai "regulasi normatif" untuk fenomena ekonomi baru (Novitarani & Setyowati, 2018; Rarawahyuni & Rismaya, 2022; Syamsuri et al., 2023).

Dengan demikian, klaim peluang lahirnya fatwa-fatwa kontemporer memperoleh dukungan tidak terutama melalui pernyataan normatif semata, melainkan melalui indikasi empiris dalam literatur bahwa munculnya sektor-sektor baru—wisata halal, rumah sakit syariah, fintech syariah, dan pasar modal syariah—memerlukan pedoman DSN–MUI/MUI dan telah mendorong produksi fatwa sebagai rujukan operasional (Miswanto, 2023; Novitarani & Setyowati, 2018; Yasmeenela, 2020).

3.3 Reputasi dan Pengakuan Lintas Batas atas Fatwa/Sertifikasi MUI

Sumber-sumber yang disediakan tidak secara eksplisit menilai "reputasi" fatwa MUI/DSN–MUI dengan indikator reputasi global (misalnya peringkat formal atau survei persepsi internasional), sehingga klaim "reputasi cukup baik di dunia" perlu dibaca secara hati-hati. Namun, terdapat bukti yang lebih terukur berupa pengakuan dan jejaring standardisasi lintas batas yang melibatkan MUI. Kajian sejarah penjaminan halal menyatakan bahwa produk yang telah tersertifikasi halal oleh MUI dapat masuk ke negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menerapkan standar sertifikasi tertentu, yang dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan atas otoritas penetapan halal MUI dalam ekosistem perdagangan lintas negara (Nahlah et al., 2023).

Selain itu, kajian etika bisnis halal menguraikan keterlibatan MUI dalam introduksi standardisasi lembaga fatwa halal bagi ASEAN (2003) serta kesepakatan persyaratan lembaga sertifikasi halal dan prosedur umum sertifikasi halal pada jejaring World Halal Council (WHC) (Februari 2004), yang menunjukkan peran institusional MUI dalam arsitektur standardisasi halal internasional (Astuti & Ruqiah, 2020). Di sisi DSN–MUI, bukti "reputasi" global tidak tersedia secara langsung dalam sumber yang diberikan; yang tersedia adalah bukti fungsi dan adopsi domestik: fatwa DSN–MUI dijadikan rujukan pengembangan produk dan jasa syariah dan sering perlu diterjemahkan ke dalam regulasi OJK/Bank Indonesia agar efektif mengikat industri jasa keuangan (Abubakar & Handayani, 2018; Asrun et al., 2020; Lutfiyah et al., 2022).

Karena itu, kesimpulan yang paling kuat berbasis sumber adalah: MUI memiliki jejak pengakuan dan partisipasi standardisasi halal lintas negara, sedangkan DSN–MUI memiliki legitimasi operasional yang kuat di dalam arsitektur regulasi keuangan syariah Indonesia melalui mekanisme rujukan dan/atau positivisasi fatwa (Abubakar & Handayani, 2018; Astuti & Ruqiah, 2020; Nahlah et al., 2023).

3.4 UU JPH dan Peluang Tata Kelola Partisipatif: "Ruang Luas" melalui Multi-Aktor dan Mekanisme Pelaksanaan

Berbagai sumber menegaskan bahwa UU JPH menandai perubahan besar tata kelola halal Indonesia dari pola yang sebelumnya sangat bertumpu pada MUI/LPPOM menjadi pola multi-aktor yang menempatkan BPJPH sebagai penyelenggara, LPH sebagai pemeriksa/auditor, dan MUI sebagai pemberi fatwa penetapan halal (Ahyar & Abdullah, 2020; Mariam et al., 2023; Rusydiana & Marlina, 2020). Kajian mengenai legalitas pendaftaran sertifikasi halal menyatakan UU memfasilitasi koordinasi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola sertifikasi halal, sekaligus menciptakan peluang kerja baru karena peran LPH—sebagai pemeriksa—memperoleh posisi penting dalam proses sertifikasi (Andoko, 2022).

Kajian desain model implementasi JPH juga menekankan bahwa efektivitas UU JPH mensyaratkan sinergi BPJPH dengan pelibatan stakeholder yang lebih besar, termasuk pengembangan UMKM serta kolaborasi antarpihak dalam ekosistem sertifikasi (Dewi et al., 2023). Pada level implementasi, program pendampingan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare dan fasilitasi pendaftaran sertifikat halal gratis pada UMKM menunjukkan bentuk partisipasi sosial yang dimediasi kebijakan dan regulasi turunan—misalnya PP No. 39 Tahun 2021—serta praktik pendampingan di lapangan (Triastuti et al., 2024).

Dengan demikian, "ruang partisipasi masyarakat" dalam penyelenggaraan JPH dapat dibuktikan melalui: (i) struktur multi-aktor yang membuka ruang bagi lembaga pemeriksa (LPH), auditor, dan pendamping proses produk halal; serta (ii) mekanisme pendampingan UMKM/self-declare sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan pelaku usaha, meski sumber juga menekankan adanya problem koordinasi antarlembaga dan keterlambatan regulasi turunan yang dapat menghambat efektivitas (Jaelani, 2018; Triastuti et al., 2024).

3.5 UU JPH dan Keterbukaan terhadap Stakeholder Halal Daerah: Bukti Implementasi melalui Satgas/Struktur Lokal

Sumber-sumber yang tersedia tidak menyajikan satu pasal tunggal yang secara eksplisit menyebut "ruang berdirinya stakeholder halal daerah" sebagai rumusan normatif, tetapi beberapa studi implementasi menegaskan bahwa pelaksanaan JPH di Indonesia secara praktis beroperasi melalui struktur dan aktor di tingkat daerah. Kajian sejarah penjaminan halal menyebut kebutuhan perhatian dalam pelaksanaan JPH oleh BPJPH, termasuk aspek kelembagaan/struktur di daerah dan SDM pelaksana, yang menunjukkan dimensi desentralisasi implementatif dari penyelenggaraan JPH (Nahlah et al., 2023).

Studi mandatory halal di Papua menyatakan rendahnya sertifikasi halal juga dipengaruhi kurang masifnya sosialisasi yang melibatkan BPJPH, MUI kota/provinsi, Satgas Halal Provinsi Papua, dan Kementerian Agama Provinsi Papua, yang memperlihatkan adanya ekosistem stakeholder daerah yang berperan dalam literasi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan halal (Kamaluddin et al., 2023). Studi mengenai penerapan sertifikasi halal pada produk makanan online juga menyebut wawancara dengan anggota satuan tugas jaminan produk halal provinsi (Lampung) terkait tahapan penerapan UU JPH dan aktivitas sosialisasi kepada pelaku usaha, yang kembali menegaskan keberadaan dan peran aktor daerah dalam operasionalisasi kebijakan nasional (Rais et al., 2023).

Dengan demikian, klaim "UU JPH memberi ruang" dapat didukung secara berbasis bukti implementasi: regulasi nasional JPH dijalankan dengan melibatkan simpul daerah (satgas/otoritas lokal dan MUI daerah), meskipun literatur juga menekankan tantangan literasi, sosialisasi, dan kapasitas kelembagaan lokal (Kamaluddin et al., 2023; Nahlah et al., 2023).

3.6 DSN–MUI di bawah MUI sebagai QUANGO/Otoritas Otonom: Peluang Independensi sekaligus Problem Efektivitas

Kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan dibahas sebagai lembaga yang dapat diklasifikasikan quasi non-governmental organization (QUANGO), karena eksistensinya disebut dalam berbagai produk hukum—termasuk UU JPH dan UU Perbankan Syariah—dan memperoleh dukungan tertentu dari negara, namun MUI menegaskan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat (Abdillah & Novianto, 2019). Dalam konfigurasi tersebut, DSN–MUI dipaparkan sebagai lembaga otonom di bawah MUI yang berfungsi mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai syariah, serta berwenang mengeluarkan fatwa terkait kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah (Elpira & Candra, 2020).

Secara teoritis, status "terpisah" dari otoritas regulator keuangan (OJK) dapat dipahami sebagai sumber otonomi institusional DSN–MUI, namun literatur juga menampilkan nuansa problematik: pemisahan struktural DSN–MUI dari OJK dinilai menimbulkan beberapa kelemahan, seperti potensi ketidaksepahaman otoritas dalam memahami persoalan, adanya fatwa yang sulit diserap dalam bahasa peraturan, serta tidak mengikatnya fatwa DSN–MUI secara langsung kepada lembaga keuangan syariah sebelum dijadikan regulasi OJK (Abubakar & Handayani, 2018; Elpira & Candra, 2020).

Dengan demikian, klaim tentang "keluasan dan independensi" DSN–MUI lebih tepat dirumuskan sebagai peluang kelembagaan (otonomi normatif di bawah MUI/QUANGO) yang sekaligus membawa konsekuensi tata kelola: kebutuhan mekanisme penerjemahan fatwa menjadi regulasi, penguatan struktur pengawasan, dan pengelolaan risiko konflik kewenangan atau efektivitas pengikatan (Abdillah & Novianto, 2019; Elpira & Candra, 2020).

3.7 Peran OJK dan Tata Kelola Korporasi: Bukti yang Tersedia dan Keterbatasannya

Sumber-sumber yang diberikan menguatkan peran OJK sebagai otoritas yang mengawasi aspek keuangan dan menjadi simpul penting dalam menerjemahkan prinsip syariah/fatwa DSN–MUI ke dalam regulasi positif bagi industri jasa keuangan, sehingga prinsip syariah dapat operasional dan mengikat (Abubakar & Handayani, 2018; Purnomo, 2019). Literatur tata kelola syariah perbankan menegaskan bahwa syariah governance adalah gabungan good corporate governance—transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, kewajaran—dan shariah compliance, dengan pengawasan eksternal dan internal yang melibatkan OJK serta DSN/DPS (Madjid, 2019; Purnomo, 2019).

Literatur lain menyatakan setelah OJK terbentuk, pemberlakuan fatwa DSN–MUI perlu masuk ke dalam Peraturan OJK (POJK), yang menggambarkan peran OJK sebagai "jembatan" normatif dari fatwa ke hukum positif (Abubakar & Handayani, 2018; Asrun et al., 2020). Namun, klaim spesifik bahwa "OJK telah menerbitkan the Indonesian Corporate Governance Manual" tidak dapat diverifikasi dari sumber-sumber yang disediakan karena tidak ada kandidat referensi yang secara eksplisit menyebut judul dokumen tersebut atau penerbitannya oleh OJK. Oleh karena itu, pernyataan tersebut tidak dapat dipastikan benar hanya berdasarkan evidensi dalam daftar referensi yang tersedia, meskipun peran OJK dalam penguatan tata kelola melalui regulasi dan pengawasan didukung kuat oleh literatur (Asrun et al., 2020; Purnomo, 2019).

3.8 Filantropi (Wakaf/CSR) sebagai Peluang Pembiayaan dan Tata Kelola Sosial Industri Halal

Pernyataan bahwa Indonesia "negara yang dermawan" atau memiliki "potensi filantropi yang besar" memerlukan indikator empiris (misalnya indeks kedermawanan atau statistik filantropi) yang tidak disediakan dalam kandidat referensi, sehingga tidak dapat ditegaskan secara kuantitatif/komparatif dari sumber yang ada. Namun, sumber-sumber yang tersedia memang menegaskan adanya instrumen filantropi dan tanggung jawab sosial yang dapat menjadi peluang pembiayaan dan penguatan ekosistem halal.

Kajian optimalisasi wakaf menegaskan wakaf dapat berkontribusi langsung mengembangkan UMKM melalui skema pembiayaan alternatif yang tetap mengacu pada kehalalan bisnis dan akad syariah, sehingga berimplikasi pada pengembangan industri halal dan kesejahteraan masyarakat (Rohim, 2021). Dalam konteks pariwisata halal, studi CSR menunjukkan dana CSR dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata halal melalui kolaborasi dengan lembaga penyalur CSR untuk membangun infrastruktur, fasilitas, layanan berbasis syariah, dan edukasi wisatawan (Miswanto, 2023). Literatur etika dan governance bisnis halal juga mengajukan CSR sebagai bagian dari kerangka tanggung jawab yang dapat memotivasi pemenuhan level kepatuhan dalam sertifikasi dan tata kelola bisnis halal (Kurniati & Atiqah, 2021). Dengan demikian, peluang filantropi—dalam arti instrumen wakaf dan CSR—dapat disimpulkan sebagai kanal pendukung industri halal, namun klaim "kedermawanan nasional" tidak dapat dibuktikan dari sumber yang tersedia (Miswanto, 2023; Rohim, 2021).

3.9 Komprehensivitas Regulasi Keuangan Syariah: Dukungan Evidensi dan Batas-Batasnya

Berbagai kajian menegaskan bahwa sektor keuangan syariah Indonesia memiliki kerangka regulasi yang relatif kuat, terutama melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan perangkat aturan turunan (PBI/POJK), serta pengaturan tata kelola syariah melalui mekanisme DSN (nasional) dan DPS (internal) (Abubakar & Handayani, 2018; Billah et al., 2023; Firman & Alwi, 2020). Literatur percepatan pertumbuhan perbankan syariah menekankan bahwa perbankan syariah dinilai "paling siap" dari sisi regulasi dengan diterbitkannya UU Perbankan Syariah, dan regulasi OJK/BI terus mengikuti perkembangan produk dan akad berdasarkan fatwa DSN–MUI (Abubakar & Handayani, 2018; Firman & Alwi, 2020).

Kerangka syariah governance juga dipaparkan sebagai integrasi GCG dan shariah compliance, dengan struktur pengawasan internal-eksternal yang melibatkan OJK, DSN, DPS, audit internal, dan mekanisme review syariah, sehingga aspek tata kelola menjadi bagian inheren dari desain regulasi industri (Madjid, 2019; Purnomo, 2019). Selain perbankan, pasar modal syariah dan fintech syariah juga ditopang oleh fatwa DSN–MUI serta regulasi OJK yang mensyaratkan kesesuaian prinsip syariah dalam produk dan mekanisme transaksi, menunjukkan perluasan komprehensivitas regulasi ke subsektor keuangan lain (Lutfiyah et al., 2022; Novitarani & Setyowati, 2018; Syamsuri et al., 2023).

Akan tetapi, literatur juga menegaskan batas-batas komprehensivitas tersebut: fatwa DSN–MUI tidak otomatis mengikat lembaga keuangan sebelum dipositifkan menjadi regulasi OJK, sehingga efektivitas regulasi substantif syariah sangat bergantung pada kapasitas harmonisasi dan penerjemahan fatwa ke bahasa peraturan (Abubakar & Handayani, 2018; Elpira & Candra, 2020). Dengan demikian, klaim "cukup komprehensif" dapat didukung sejauh merujuk pada ketersediaan kerangka UU, POJK/PBI, dan institusi pengawas syariah berlapis; namun literatur menekankan masih adanya tantangan koordinasi, penerjemahan, dan efektivitas pengikatan (Elpira & Candra, 2020; Purnomo, 2019).

3.10 Fatwa DSN–MUI No. 108/2016 sebagai Acuan Regulasi Pariwisata Halal Daerah: Evidensi Lintas Daerah dan Problem Positivisasi

Sejumlah studi menegaskan bahwa Fatwa DSN–MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan rujukan normatif sentral dalam pengembangan pariwisata halal, mencakup standar hotel, spa/sauna/massage, objek wisata, biro perjalanan, hingga ketentuan penggunaan jasa lembaga keuangan syariah pada aktivitas tertentu (Firman & Alwi, 2020; Makki, 2020; Miswanto, 2023). Literatur juga menunjukkan bahwa kebutuhan fatwa ini muncul karena berkembangnya pariwisata berbasis syariah dan belum adanya ketentuan hukum yang memadai, terutama setelah terjadinya dinamika regulasi tingkat kementerian yang menimbulkan kekosongan pedoman khusus (Distianti & Ibadillah, 2021; Winedar et al., 2023).

Terkait penggunaan fatwa sebagai acuan regulasi daerah, bukti yang jelas muncul pada kasus Nusa Tenggara Barat (NTB): studi menyatakan Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal mengatur industri wisata halal dan pengelolaannya harus mengikuti ketentuan DSN–MUI, serta konten indikatornya "hampir sama dan saling terkait" dengan Fatwa DSN–MUI No. 108/2016—dengan perbedaan utama pada istilah "syariah" vs. "halal" (Fahham, 2017; Marbun, 2022). Studi lain tentang NTB menegaskan Perda tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta memasukkan akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan SPA dengan rujukan ketentuan DSN–MUI (Suastrini, 2023; Tohawi et al., 2023). Di daerah lain, model regulasi berbasis pemerintah daerah juga tampak; misalnya kajian pentahelix di Riau menempatkan regulasi daerah (Pergub) sebagai dukungan tata kelola pariwisata halal dan mendefinisikan industri pariwisata sesuai prinsip syariah menurut DSN–MUI (Fithriyah, 2022).

Namun, literatur juga konsisten menyampaikan nuansa problematik: secara yuridis, fatwa DSN–MUI diposisikan terutama sebagai pedoman internal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua warga negara, sehingga efektivitasnya bergantung pada positivisasi ke peraturan perundang-undangan atau regulasi pemerintah (Mashuri, 2020; Ramadhani, 2021). Studi dilema regulasi pariwisata halal menegaskan regulasi nasional pariwisata halal masih lemah dan banyak daerah enggan mengimplementasikan karena tidak ada payung hukum pusat yang kuat, sementara fatwa tidak efektif bila tidak dielaborasi dalam regulasi negara (Rahman, 2023; Ramadhani, 2021). Bahkan, penelitian indeks pariwisata halal di Bukittinggi menunjukkan daerah dapat mencapai kriteria "baik" meski belum memiliki regulasi pariwisata halal, tetapi masih mengalami kekurangan pada sertifikasi produk halal dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah—dua aspek yang juga berhubungan dengan implementasi standar fatwa (Kurniati & Atiqah, 2021; Wibowo, 2020).

Karena itu, peluang utama dari Fatwa 108/2016 terletak pada kemampuannya menjadi standar normatif yang dapat "diterjemahkan" menjadi regulasi daerah, sementara tantangan utamanya adalah memastikan harmonisasi regulasi dan instrumen penegakan agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada level pedoman moral semata (Marbun, 2022; Ramadhani, 2021).

4. Sintesis: Peluang Strategis Dan Agenda Penguatan Tata Kelola

Secara sintesis berbasis referensi, peluang Indonesia dalam industri halal bertumpu pada kombinasi: (i) otoritas fatwa yang dilembagakan melalui MUI dan DSN–MUI serta diakui dalam regulasi (UU JPH dan UU Perbankan Syariah); (ii) basis demografis Muslim yang memperbesar permintaan produk dan jasa halal serta mendorong kebutuhan fatwa kontemporer di sektor-sektor baru; serta (iii) kerangka tata kelola yang bergerak menuju model multi-aktor melalui BPJPH–LPH–MUI dengan kebutuhan sinergi stakeholder, termasuk di tingkat daerah (Billah et al., 2023; Hanafiah et al., 2020; Hidayati et al., 2021; Wijaya et al., 2021).

Pada saat yang sama, literatur menggarisbawahi prasyarat tata kelola: koordinasi antarpemangku kepentingan sering menjadi problem prioritas, regulasi turunan dapat terlambat, dan efektivitas fatwa—terutama di sektor riil seperti pariwisata—membutuhkan positivisasi agar mengikat dan dapat ditegakkan secara konsisten (Jaelani, 2018; Ramadhani, 2021; Rusydiana & Marlina, 2020). Dalam konteks pembiayaan dan penguatan ekosistem, instrumen sosial seperti wakaf dan CSR diposisikan sebagai kanal pendukung, meskipun klaim tentang "kedermawanan nasional" tidak dapat dipastikan dari sumber yang tersedia dan memerlukan evidensi empiris tambahan (Miswanto, 2023; Rohim, 2021).

Dengan demikian, agenda penguatan yang paling koheren dengan bukti literatur adalah: memperkuat sinergi kelembagaan (pusat–daerah), mempercepat harmonisasi fatwa menjadi regulasi operasional—khususnya untuk sektor riil—dan menata mekanisme governance (GCG + sharia compliance) yang menutup celah efektivitas pengawasan serta meningkatkan literasi pelaku usaha (Abubakar & Handayani, 2018; Elpira & Candra, 2020; Jaelani, 2018).

5. Kesimpulan

Industri halal Indonesia memiliki fondasi kelembagaan yang cukup kuat melalui otoritas fatwa MUI dan DSN–MUI, kerangka regulasi UU JPH, serta arsitektur tata kelola multi-aktor yang terus berkembang. Basis demografis Muslim terbesar di dunia menjadi pendorong permintaan yang konsisten, sementara perkembangan sektor-sektor baru—fintech syariah, pariwisata halal, rumah sakit syariah, dan pasar modal syariah—terus menghasilkan kebutuhan fatwa kontemporer sebagai panduan normatif. Namun demikian, peluang-peluang tersebut hanya dapat direalisasikan secara optimal apabila tiga tantangan tata kelola utama dapat diatasi: (i) menjembatani kesenjangan antara fatwa dan regulasi positif yang mengikat; (ii) memperkuat koordinasi antarlembaga di pusat maupun daerah; serta (iii) meningkatkan kapasitas literasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Agenda-agenda ini bukan sekadar perbaikan teknis administratif, melainkan prasyarat fundamental bagi terwujudnya ekosistem halal yang komprehensif, efektif, dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

Abdillah, A., & Novianto, R. (2019). Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 116. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Ahyar, M., & Abdullah, A. (2020). Membangun bisnis dengan ekosistem halal. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 2(2). https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.46

Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi halal di MUI Lampung pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta problematika UMKM. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 3(2), 194. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459

Andoko, I. F. (2022). Legalitas pendaftaran sertifikasi produk halal sebagai implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Journal Analytica Islamica, 11(2), 166. https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.12831

Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., Satory, A., Milono, Y. K., & Malik, R. (2020). Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "Amanah Ummah" dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mizan Journal of Islamic Law, 4(1), 17. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594

Astuti, A. R. T., & Ruqiah. (2020). Bisnis halal dalam perspektif etika Islam: Kajian teoritis. Al Ma'arief Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, 1(2), 142–156. https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1139

Billah, M., Rahma, V., Mughits, A., & Suryani, I. (2023). Implementasi asas tadarruj dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 95. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11901

Dewi, N. D., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2023). The design model of halal product assurance implementation. International Journal of Islamic Business Ethics, 8(1), 69. https://doi.org/10.30659/ijibe.8.1.69-82

Distianti, S., & Ibadillah, M. N. (2021). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada biro perjalanan wisata syariah. Jurnal Al-Fatih Global Mulia, 3(1), 25–34. https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i1.38

Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI sebagai otoritas pengawas syariah lembaga keuangan syariah. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business, 10(1), 22–38. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.22-38

Fahham, A. M. (2017). Tantangan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(1), 65–79. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258

Firman, R. N., & Alwi, M. (2020). Laju percepatan perkembangan perbankan syariah melalui penerapan tata kelola syariah. Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business, 1(1), 52–66. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v1i1.67

Fithriyah, M. U. (2022). Pengembangan wisata halal dengan model pentahelix. Jurnal El-Riyasah, 13(2), 85. https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321

Hanafiah, P., Mardita, A. S., & Safitri, L. (2020). Optimalisasi dana CSR untuk pariwisata halal Jawa Tengah: Studi kasus wisata Bledug Kuwu, Grobogan. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 6(2). https://doi.org/10.21107/dinar.v6i2.6463

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran merger bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri halal. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan industri wisata halal Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(3), 688. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585

Jaelani, E. (2018). Perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam rangka pemanfaatan produk dan jasa pariwisata syariah (halal tourism). JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i2.46

Kamaluddin, I., Jakiyudin, A. H., & Roslan, I. A. (2023). Studi fenomenologi mandatory sertifikasi halal di Papua: Pendekatan maqasid syariah Imam Abu Zahrah. Indonesia Journal of Halal, 6(2), 81–90. https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19322

Kurniati, P., & Atiqah, N. (2021). Tinjauan etika dan governance pada bisnis halal di Indonesia. Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 10(2), 01. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i2.50971

Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) terhadap pasar modal syariah di pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3434. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077

M, A. A. Y., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi sertifikasi halal terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Al-Tijary, 8(2), 155–169. https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652

Madjid, T. A. P. (2019). Pelaksanaan prinsip good corporate governance pada bank syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 16(1). https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5132

Makki, H. (2020). Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah sebagai fondasi pengembangan wisata syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 1(2). https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1187

Marbun, S. (2022). Diskursus pengembangan pariwisata syariah di Bali. https://doi.org/10.22541/au.166319584.41421709/v1

Mariam, S., Rohani, L., & Naldo, J. (2023). Sejarah branding kuliner halal di Kota Medan, 2003–2019. Warisan Journal of History and Cultural Heritage, 4(2), 56–62. https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1923

Mashuri, I. (2020). Implementation of sharia compliance in the halal tourism industry in Indonesia (a study on sharia hotels and beaches). Prophetic Law Review, 2(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art5

Miswanto, A. (2023). Wacana Borobudur sebagai destinasi wisata halal (studi terhadap perspektif ulama). Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 141. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.11234

Nahlah, N., Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1891. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923

Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis crowdfunding syariah berdasarkan prinsip syariah compliance serta implementasinya dalam produk perbankan syariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 247–262. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759

Purnomo, J. (2019). Syariah governance pada perbankan syariah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2

Rahman, F. (2023). Analisis perkembangan wisata halal di Jawa Timur sebagai tempat destinasi Muslim global. Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy, 3(1), 56–66. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v3i1.7256

Rahmawati, Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 72–81. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657

Rais, A. N., Maimun, M., Zaelani, A. Q., & Faizal, L. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan online tanpa sertifikat halal MUI. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 810–824. https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.18773

Ramadhani, M. (2021). Dilema regulasi pariwisata halal di Indonesia. Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy, 1(1), 67–81. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105

Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis peer to peer lending dan crowdfunding pada fintech syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan pendekatan maqashid syariah. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 5(2), 96–105. https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466

Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM untuk pengembangan industri halal. Jurnal Bimas Islam, 14(2), 311–344. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427

Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). Analisis sentimen terkait sertifikasi halal. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 5(1). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405

Suastrini, F. (2023). Manajemen akomodasi syariah di Pulau Lombok. Nusantara Hasana Journal, 2(11), 130–135. https://doi.org/10.59003/nhj.v2i11.837

Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities crowdfunding (SCF) syariah berbasis sukuk sebagai solusi permodalan UMK halal di Indonesia. Al-Tijary, 8(2), 127–138. https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931

Tohawi, A., Subhan, S., & Yusiana, N. (2023). Implementasi hukum ekonomi Islam dalam lembaga keuangan Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri). Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 10(1), 89–106. https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.566

Triastuti, W. E., Arief, I. S., Effendi, M. K., Siswantoro, N., Pribadi, S. R. W., Sujiatanti, S. H., Ariesta, R. C., Putranto, T. D., Ningrum, E. O., & Hamzah, A. (2024). Pendampingan sinergis pada pelaku UMKM dalam pendaftaran sertifikat halal melalui mekanisme self-declare di Kawasan Gerbang Kertasusila. Sewagati, 8(3), 1663–1673. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.960

Wibowo, M. G. (2020). Indeks pariwisata halal (implementasi Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Bukittinggi). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(2), 84. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).84-95

Wijaya, T., Nurbayah, S., Zahro, F., & Ningsih, F. (2021). Pariwisata halal di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Trilogi Jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan Dan Humaniora, 2(3), 284–294. https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3078

Winedar, I. M., Mahmudah, M., & Rahmatullah, L. (2023). Analisis implementasi prinsip syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Rechtenstudent, 3(3), 360–371. https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.181

Yasmeenela, M. (2020). Review of sharia economic institution products on sharia hospital. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v4i2.1056