00468 - Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola sebagai Infrastruktur Industri Halal: Tantangan dan Prospek Pembenahan

Abstrak

Industri halal di Indonesia tidak hanya bertumpu pada permintaan pasar, melainkan juga pada infrastruktur norma yang menghubungkan fatwa, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Artikel ini menyajikan sintesis literatur mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi industri halal Indonesia dari perspektif fatwa, regulasi, dan governance. Pembahasan mencakup: pluralitas lembaga fatwa dan risiko fragmentasi kepatuhan; posisi MUI di luar struktur pemerintahan dan konsekuensi "payung hukum"; tantangan tata kelola organisasi dan risiko ketertinggalan fatwa; dinamika UU Jaminan Produk Halal dan masa transisi regulasi; otoritas DSN-MUI yang mengikat tetapi bukan regulator penuh; ketidaksinkronan daya ikat fatwa di sektor non-keuangan; konsistensi substansi fatwa; serta tantangan regulasi keuangan syariah di era digital. Hasil sintesis menunjukkan bahwa tantangan industri halal Indonesia pada dasarnya merupakan tantangan arsitektur otoritas dan desain tata kelola yang menghubungkan norma syariah dengan kepastian hukum dan praktik operasional. Penguatan industri halal menuntut mekanisme positivisasi fatwa yang konsisten, standardisasi governance, serta koordinasi yang efektif antara DSN-MUI dan regulator negara.

Kata kunci: fatwa, industri halal, tata kelola syariah, regulasi, DSN-MUI

Abstract

Indonesia's halal industry rests not only on market demand but also on a normative infrastructure that connects fatwas, regulations, and institutional governance. This article presents a literature synthesis on the key challenges facing Indonesia's halal industry from the perspectives of fatwa, regulation, and governance. The discussion encompasses: the plurality of fatwa-issuing institutions and the risk of compliance fragmentation; the position of MUI outside the governmental structure and its legal implications; organizational governance challenges and the risk of fatwas becoming outdated; the dynamics of the Halal Product Assurance Law and its regulatory transition; the authority of DSN-MUI as binding yet not a full regulator; the lack of synchronization in fatwa enforceability outside the financial sector; the consistency of fatwa substance; and the challenges of Islamic financial regulation in the digital era. The synthesis reveals that the challenges of Indonesia's halal industry are fundamentally challenges of authority architecture and governance design that bridge Sharia norms with legal certainty and operational practice. Strengthening the halal industry requires a consistent mechanism for the positivization of fatwas, standardized governance frameworks, and effective coordination between DSN-MUI and state regulators.

Keywords: fatwa, halal industry, sharia governance, regulation, DSN-MUI

Pendahuluan

Industri halal di Indonesia tidak hanya bertumpu pada permintaan pasar, melainkan juga pada infrastruktur norma yang mengikat perilaku produsen, lembaga keuangan, dan konsumen melalui kombinasi fatwa, peraturan perundang-undangan, serta tata kelola (governance) institusi yang menjalankannya (Astuti & Ruqiah, 2020; Jubaedah et al., 2023; Saputri, 2020). Dalam konteks Indonesia, fatwa memainkan peran penting sebagai rujukan keagamaan yang dapat memengaruhi praktik sosial-ekonomi, namun kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum positif bergantung pada proses "positivisasi" atau pengakuan oleh instrumen negara—misalnya undang-undang dan peraturan regulator (Mahendra & Junaidi, 2023; Renie, 2021; Witro et al., 2021). Karena itu, tantangan industri halal sering kali muncul bukan semata-mata dari perbedaan pendapat fikih, tetapi dari desain kewenangan, mekanisme transformasi fatwa menjadi regulasi, dan kapasitas kelembagaan untuk merespons inovasi produk yang bergerak cepat—terutama pada sektor jasa keuangan syariah dan sertifikasi halal (Jalil & Yani, 2021; Khasanah, 2022; Shofiana et al., 2019).

Di sisi lain, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan ruang sosial-keagamaan yang plural, sehingga otoritas fatwa tidak pernah benar-benar tunggal dalam kehidupan publik Muslim; hal ini menciptakan dinamika kepatuhan yang kompleks ketika fatwa-fatwa berkompetisi atau dipersepsi berbeda oleh kelompok masyarakat (Anshor, 2023; Hasyim, 2019; Ridwan et al., 2023). Pada titik ini, industri halal menghadapi tantangan ganda: (i) bagaimana memastikan legitimasi sosial fatwa di tengah pluralitas otoritas fatwa, dan (ii) bagaimana memastikan kepastian hukum melalui regulasi yang memadai agar standar halal/ketentuan syariah dapat diimplementasikan secara konsisten dan diawasi secara efektif (Mahendra & Junaidi, 2023; Oseni, 2017; Setyowati et al., 2017). Sintesis berikut membahas tantangan-tantangan tersebut secara terstruktur dengan menautkan isu fatwa, regulasi, dan tata kelola sebagaimana tampak dalam literatur yang disediakan.

Pembahasan

1. Pluralitas Lembaga Fatwa dan Risiko Fragmentasi Kepatuhan

Dalam tradisi kelembagaan di Indonesia, fatwa tidak hanya diproduksi oleh MUI; organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, serta organisasi lain—misalnya Persis—juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan keagamaan (misalnya Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih) yang berfungsi sebagai sumber panduan bagi pengikutnya (Ridwan et al., 2023). Kondisi plural ini juga tampak dalam peristiwa kontemporer: saat pandemi, selain MUI, NU dan Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa-fatwa terkait yang menunjukkan adanya multi-otoritas dalam ruang fatwa Indonesia (Anshor, 2023). Literatur tentang demokrasi dan fatwa bahkan menilai bahwa ruang fatwa yang tidak termonopoli dapat membuka kompetisi otoritas dan berdampak pada relasi fatwa–demokrasi, sehingga memperlihatkan bahwa fatwa di Indonesia beroperasi dalam arena sosial-politik yang dinamis dan tidak selalu seragam (Hasyim, 2019).

Pluralitas tersebut menjadi tantangan bagi industri halal ketika muncul perbedaan hasil ijtihad, misalnya pada isu ekonomi modern. Contoh eksplisit perbedaan pandangan dapat dilihat pada diskursus cryptocurrency, ketika fatwa MUI dan NU dibahas sebagai dua perspektif keulamaan dari organisasi besar yang memberi pembacaan berbeda atas objek yang sama (Sholeh et al., 2022). Literatur mengenai ekosistem keuangan syariah juga menegaskan bahwa perbedaan fatwa antarotoritas atau antaryurisdiksi dapat menimbulkan konflik interpretasi dan berdampak pada kinerja serta penerimaan produk keuangan syariah di pasar (Fakhrunnas, 2018). Dalam ranah perlindungan konsumen, fenomena fatwa shopping—yakni upaya memilih fatwa yang paling menguntungkan kepentingan komersial—diidentifikasi sebagai risiko yang dapat mengikis kepercayaan publik dan karenanya membutuhkan kerangka regulasi perlindungan konsumen yang efektif (Oseni, 2017). Sejalan dengan itu, kajian atas fatwa DSN-MUI di pasar modal juga mengaitkan perbedaan yurisdiksi dan keragaman otoritas fatwa dengan potensi konflik fatwa, sekaligus menegaskan urgensi regulasi yang lebih kuat untuk merespons risiko fatwa shopping (Andriansyah, 2023).

Dengan demikian, butir tantangan bahwa "MUI bukan satu-satunya lembaga fatwa" memperoleh dukungan kuat dari literatur kelembagaan fatwa di Indonesia (Anshor, 2023; Ridwan et al., 2023). Namun, klaim lanjutan bahwa perbedaan fatwa otomatis membuat kelompok masyarakat "tidak patuh" pada MUI tidak dinyatakan secara langsung dalam sumber-sumber yang disediakan; yang dapat dipastikan dari literatur adalah adanya potensi kebingungan, konflik interpretasi, dan erosi trust akibat kompetisi fatwa dan praktik fatwa shopping (Andriansyah, 2023; Fakhrunnas, 2018; Oseni, 2017). Dalam kerangka industri halal, implikasinya adalah perlunya strategi tata kelola yang mampu mengelola pluralitas—misalnya melalui standardisasi, transparansi argumentasi fatwa, dan koordinasi regulator—agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi ketidakpastian standar bagi pelaku industri (Hamza, 2013; Oseni, 2017; Razak, 2018).

2. MUI sebagai Institusi di Luar Struktur Pemerintahan dan Konsekuensi "Payung Hukum"

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa MUI bukan lembaga negara dalam struktur pemerintahan; dalam perspektif ketatanegaraan, MUI diposisikan sebagai bagian dari "infrastruktur politik" (institusi masyarakat) dan bukan "suprastruktur politik" negara (Mahendra & Junaidi, 2023). Konsekuensi hukum dari posisi tersebut adalah bahwa fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat umum dalam hierarki peraturan Indonesia, karena tidak termasuk dalam jenis dan tata urutan peraturan menurut UU pembentukan peraturan perundang-undangan; fatwa dipahami sebagai pendapat/anjuran ahli hukum Islam yang dapat menjadi "sumber hukum material" tetapi memerlukan positivisasi agar menjadi hukum positif (Ansori et al., 2023; Mahendra & Junaidi, 2023). Literatur tentang karakteristik fatwa ekonomi di Indonesia juga menegaskan tesis serupa: fatwa dapat menjadi hukum negara jika memperoleh pengakuan melalui institusi negara yang kompeten (Witro et al., 2021).

Implikasinya, pernyataan bahwa fatwa MUI "tidak dapat dijadikan payung hukum" perlu dipahami secara lebih presisi: fatwa memang tidak otomatis menjadi payung hukum dalam arti legal enforceability umum, tetapi dapat memperoleh daya ikat jika—dan sejauh—diadopsi ke dalam perangkat regulasi negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, atau peraturan OJK (Jalil & Yani, 2021; Witro et al., 2021). Studi kasus penerapan fatwa di pengadilan dan kerangka hukum perbankan syariah menegaskan bahwa fatwa (DSN-MUI) secara nasional tidak memiliki otoritas mengikat sebagai hukum positif, kecuali bila didukung instrumen negara yang sah (Jalil & Yani, 2021). Dengan demikian, literatur memberi basis kuat bahwa desain industri halal yang membutuhkan kepastian hukum harus menautkan fatwa dengan proses legislasi/regulasi, bukan berhenti pada legitimasi keagamaan semata (Ansori et al., 2023; Jalil & Yani, 2021; Mahendra & Junaidi, 2023).

Namun, literatur juga menunjukkan nuansa: dalam sektor tertentu—khususnya jasa keuangan syariah—sejumlah peraturan telah memberi "posisi khusus" pada fatwa DSN-MUI melalui mekanisme adopsi atau rujukan eksplisit di regulasi (Amin, 2017; Suhendar et al., 2023). Bahkan, penelitian politik hukum eksistensi fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa daya ikat fatwa DSN-MUI bagi pelaku usaha jasa keuangan syariah muncul karena adanya perintah peraturan perundang-undangan yang mewajibkan aktivitas usaha sesuai fatwa DSN-MUI (Suhendar et al., 2023). Artinya, "independensi" MUI tidak selalu berarti "ketiadaan efek regulatif"; efeknya hadir melalui desain hukum yang menjadikan fatwa sebagai rujukan normatif yang dioperasionalisasikan regulator (Setyowati et al., 2017; Suhendar et al., 2023). Di sinilah letak tantangan tata kelola: memastikan transformasi fatwa–regulasi berlangsung cepat, jelas, dan konsisten agar tidak menciptakan ruang abu-abu kepatuhan (Jalil & Yani, 2021; Shofiana et al., 2019).

3. Tata Kelola Organisasi, Kompleksitas Inovasi, dan Risiko Ketertinggalan Fatwa

Literatur menekankan bahwa perkembangan transaksi modern—terutama di sektor keuangan—menghasilkan rangkaian kontrak yang kompleks, sehingga menuntut metodologi fatwa yang adaptif dan kapasitas ulama yang memahami dokumen serta regulasi sektor keuangan (Hameed & HAMID, 2023). Dalam kerangka industri keuangan syariah, fatwa dipandang sebagai prasyarat penting untuk memastikan produk dapat ditawarkan secara sah dari perspektif syariah, sekaligus menuntut mekanisme tata kelola syariah yang dapat memverifikasi kepatuhan secara independen—idealnya didukung otoritas regulator yang memiliki enforcement power (Shaikh et al., 2021). Karena itu, ketika tata kelola kelembagaan fatwa tidak dirancang untuk merespons kompleksitas dan inovasi secara memadai, risiko yang muncul bukan hanya "keterlambatan", tetapi juga ketidakselarasan antara kebutuhan industri, perubahan regulasi, dan substansi syariah yang harus dijaga (Hameed & HAMID, 2023; Khasanah, 2022).

Secara konseptual, literatur Indonesia mengenai urgensi fatwa dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa aktivitas muamalah berkembang cepat dan "memerlukan fatwa yang responsif" agar tidak terjadi kekosongan hukum (Renie, 2021). Pada level makro tata kelola, kajian tentang konsolidasi otoritas syariah pascareformasi omnibus law di sektor keuangan juga menegaskan problem klasik otoritas fatwa: debat tentang independensi, legalitas, dan kompetensi institusi, serta kebutuhan regulasi pelaksana di masa depan untuk memastikan kompetensi dan good governance (Karni et al., 2025). Dalam praktik pengawasan syariah di lembaga keuangan, studi kasus Sharia Supervisory Board (SSB) menunjukkan bahwa bahkan ketika fatwa tersedia, rincian implementasi bisa tidak sepenuhnya terakomodasi, sehingga membutuhkan interpretasi dan perangkat tata kelola tambahan untuk menghindari ketidakpastian praktik (The Active Role of Sharia Supervisory Board…, 2023). Ketegangan ini memperlihatkan bahwa ketertinggalan fatwa tidak semata soal waktu, melainkan soal kapasitas tata kelola untuk menghubungkan ijtihad (fatwa) dengan prosedur operasional yang dapat diaudit, dievaluasi, dan disesuaikan dengan dinamika produk (Grais & Pellegrini, 2006; Shaikh et al., 2021; The Active Role of Sharia Supervisory Board…, 2023).

Akan tetapi, klaim spesifik bahwa fatwa "diputuskan dalam waktu yang relatif lama" tidak dinyatakan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang tersedia. Yang dapat ditopang oleh bukti adalah: (i) kebutuhan industri pada fatwa yang responsif karena perubahan muamalah cepat (Renie, 2021), (ii) kompleksitas modern yang menuntut pembaruan mekanisme fatwa (Hameed & HAMID, 2023), dan (iii) kebutuhan regulasi pelaksana serta good governance untuk memastikan kompetensi dan sinergi otoritas syariah (Karni et al., 2025). Karena itu, tantangan tata kelola yang lebih tepat menurut literatur adalah membangun mekanisme institusional yang mencegah kekosongan hukum dan memastikan kontinuitas pembaruan fatwa dan regulasinya (Karni et al., 2025; Renie, 2021).

4. UU JPH, Sertifikasi Halal, dan Tantangan Regulasi Pelaksana dalam Masa Transisi

Dalam isu Jaminan Produk Halal, sumber yang disediakan menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2014 dijelaskan memiliki regulasi pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019, dan implementasi UU tersebut disebut akan berjalan mulai 17 Oktober 2019 (Jubaedah et al., 2023). Oleh karena itu, klaim bahwa UU No. 33 Tahun 2014 "belum mendapat dukungan peraturan apapun" tidak sejalan dengan bukti yang tersedia dalam referensi ini (Jubaedah et al., 2023). Meski demikian, literatur juga memperlihatkan bahwa rezim sertifikasi halal mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan omnibus (UU Cipta Kerja) dan pembaruan berikutnya, yang bertujuan mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan efisiensi serta kepastian hukum (Jubaedah et al., 2023). Artinya, tantangan utama yang dapat disimpulkan dari sumber bukanlah ketiadaan peraturan sama sekali, melainkan dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan desain tata kelola yang tetap kredibel di tengah reformasi (Azizah, 2022; Jubaedah et al., 2023).

Kajian normatif tentang "self-declaration halal" dalam omnibus law menyoroti kritik bahwa metode deklarasi mandiri berisiko mengecualikan peran institusi independen dan para ahli dalam penelusuran proses halal secara teknis, serta mengangkat isu kompetensi otoritas yang seharusnya mengeluarkan fatwa halal (Azizah, 2022). Studi ini juga mengutip perubahan aturan yang membuka kemungkinan badan penyelenggara (BPJPH) mengeluarkan fatwa halal jika MUI terlambat, dan menilai situasi ini problematik karena dalam tradisi Islam, fatwa adalah otoritas ulama sehingga MUI tidak bertanggung jawab jika hasil halal-haram bermasalah (Azizah, 2022). Dengan demikian, tantangan sertifikasi halal dalam masa transisi regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh pertanyaan tata kelola: siapa yang berwenang menetapkan "kehalalan" sebagai keputusan normatif, bagaimana mekanisme akuntabilitasnya, dan bagaimana memastikan perlindungan konsumen Muslim melalui kepastian hukum yang legitimate secara syariah (Azizah, 2022; Jubaedah et al., 2023).

Sumber-sumber yang tersedia tidak menyatakan secara eksplisit bahwa pelaksanaan amanat UU JPH pada 2019 "masih sulit karena belum didukung peraturan terkait". Akan tetapi, bukti yang ada menunjukkan adanya perubahan dan perdebatan desain—misalnya self-declaration dan relasi BPJPH–MUI—yang secara teori tata kelola dapat memunculkan tantangan implementasi bila otoritas, prosedur, dan kompetensi tidak dirancang dengan jelas (Azizah, 2022; Jubaedah et al., 2023). Dalam kerangka legal governance, perubahan-perubahan ini memperlihatkan bahwa industri halal memerlukan regulasi pelaksana yang tidak hanya ada, tetapi juga koheren, legitimate, dan operasional secara teknis (Jubaedah et al., 2023; Karni et al., 2025).

5. DSN-MUI: Otoritas Fatwa Ekonomi yang "Mengikat" tetapi Tidak Sepenuhnya Regulator

Dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, beberapa literatur menyatakan DSN-MUI sebagai institusi yang diberi mandat untuk menetapkan fatwa ekonomi/keuangan syariah dan menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah (Kasdi, 2018; Renie, 2021). Namun, status DSN-MUI sebagai bagian dari organisasi non-negara menimbulkan konsekuensi: fatwa DSN-MUI tidak otomatis mengikat sebagai hukum positif bagi semua pihak sebelum diadopsi ke dalam regulasi oleh institusi regulator, misalnya BI/OJK/otoritas terkait (Ansori et al., 2023; Witro et al., 2021). Karena itu, studi tentang harmonisasi supremasi hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa DSN sebagai institusi privat tidak memiliki kewenangan untuk langsung "mengatur" lembaga keuangan syariah; fatwa perlu "ditransformasikan" agar memperoleh daya ikat regulatif (Ansori et al., 2023). Perspektif serupa muncul dalam studi penerapan fatwa di pengadilan: tanpa transformasi ke PBI/POJK atau instrumen sah lainnya, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dan bahkan bank sentral tidak dapat menjatuhkan penalti pada bank syariah yang tidak berbasis fatwa (Jalil & Yani, 2021).

Di sisi lain, studi politik hukum fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya mekanisme hukum yang membuat fatwa DSN-MUI menjadi "morally and legally binding" bagi pelaku jasa keuangan syariah, yakni karena regulasi memerintahkan kesesuaian kegiatan usaha dengan fatwa DSN-MUI (Suhendar et al., 2023). Literatur perbankan syariah juga memperlihatkan bahwa prinsip syariah dalam UU Perbankan Syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berbasis fatwa lembaga berwenang, yang diidentifikasi sebagai DSN-MUI (Hermansyah & Febriadi, 2024; Nurhasanah & Imaniyati, 2019). Dengan demikian, butir tantangan "DSN tidak memiliki kewenangan regulasi yang mengikat" perlu dibedakan antara (i) DSN sebagai pemberi fatwa yang bukan regulator negara, dan (ii) efek mengikat fatwa DSN yang muncul karena perintah regulasi yang mengadopsinya (Ansori et al., 2023; Jalil & Yani, 2021; Suhendar et al., 2023).

Nuansa ini penting untuk tata kelola industri halal, karena memperlihatkan bahwa "kepatuhan syariah" dalam praktik sering bergantung pada jembatan institusional antara DSN-MUI dan regulator. Literatur menyebut bahwa transformasi fatwa menjadi PBI/POJK dipandang sebagai solusi agar fatwa menjadi authoritative law dalam sistem nasional (Jalil & Yani, 2021), dan studi sharia governance menegaskan bahwa sharia governance di Indonesia diperkuat ketika fatwa DSN ditransformasikan menjadi PBI dan POJK (Setyowati et al., 2017). Di area inovasi, literatur juga menekankan perlunya koordinasi DSN-MUI dan regulator agar harmonisasi hukum syariah dan hukum sipil memungkinkan inovasi produk tanpa mengorbankan kepastian hukum (Khasanah, 2022; Shofiana et al., 2019). Karena itu, risiko tata kelola muncul ketika transformasi fatwa–regulasi tidak sinkron, misalnya jika perubahan fatwa tidak segera diikuti pembaruan regulasi teknis, sehingga menciptakan gap implementasi (Renie, 2021; Yakin, 2022).

6. Ketidaksinkronan Daya Ikat Fatwa di Luar Sektor LKS: Pelajaran dari Pariwisata Halal

Perbedaan tingkat daya ikat fatwa DSN-MUI terlihat jelas ketika fatwa ditujukan pada sektor yang tidak memiliki perintah regulasi untuk mematuhinya. Studi implementasi Fatwa DSN No. 108/2016 tentang pariwisata syariah menunjukkan bahwa fatwa DSN yang lazimnya mengikat bagi LKS berdasarkan UU Perbankan Syariah tidak otomatis mengikat bagi sektor pariwisata karena tidak ada regulasi perundang-undangan yang mewajibkan unsur pariwisata mematuhinya (Hidayat & Komarudin, 2019). Kajian lapangan pada pengembangan wisata halal juga menegaskan adanya tantangan kunci berupa ketiadaan regulasi spesifik pemerintah daerah yang diperlukan untuk memandu aktivitas wisata halal yang karakteristiknya berbeda dari pariwisata umum (Sodiq & Anggraini, 2024). Dengan kata lain, masalahnya bukan pada "validitas syariah" fatwa, melainkan pada arsitektur regulasi yang menentukan apakah fatwa menjadi standar wajib atau hanya panduan etis-sukarela (Hidayat & Komarudin, 2019; Sodiq & Anggraini, 2024).

Dalam perspektif tata kelola industri halal, kasus pariwisata halal memperkuat argumen umum bahwa fatwa memerlukan dukungan instrumen hukum agar dapat diimplementasikan secara luas dan konsisten, terutama ketika melibatkan aktor non-keuangan yang tidak berada dalam rezim kepatuhan regulator keuangan (Hidayat & Komarudin, 2019; Witro et al., 2021). Hal ini konsisten dengan tesis bahwa fatwa DSN tidak otomatis mengikat setiap institusi sebelum dijadikan aturan oleh regulator (Ansori et al., 2023), dan sejalan dengan gagasan bahwa instrumen non-mengikat (fatwa) dapat efektif sebagai social control jika konteks legal-politik mendukung dan ada tindak lanjut pascafatwa (Ramlan, 2020). Implikasinya, penguatan industri halal lintas sektor—makanan, pariwisata, kosmetik, farmasi—membutuhkan desain regulasi dan mekanisme follow-up yang menjembatani legitimasi keagamaan dengan enforcement administratif (Hidayat & Komarudin, 2019; Jubaedah et al., 2023; Ramlan, 2020).

7. Tata Kelola DSN-MUI dan Problem Konsistensi Substansi Fatwa

Selain aspek regulasi, tantangan juga muncul dari konsistensi substansi fatwa. Studi tentang inkonsistensi norma penjaminan pada fatwa mudharabah DSN-MUI (fatwa 07/2000 dan 105/2016) menyimpulkan adanya norma yang membingungkan pelaku industri dan problem metodologis, sehingga memunculkan tantangan kepastian bagi industri perbankan syariah (Noor & Wulandari, 2021). Literatur ini sekaligus menegaskan bahwa perubahan fatwa dimungkinkan dalam ushul al-fiqh bila bertujuan mewujudkan kemaslahatan, tetapi tetap menuntut basis dalil dan metodologi yang kuat agar tidak menimbulkan kebingungan implementasi (Noor & Wulandari, 2021). Dalam kerangka industri halal, temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola fatwa bukan hanya soal "berapa banyak fatwa dikeluarkan", melainkan juga soal kualitas argumentasi, konsistensi norma, dan kejelasan implikasi operasionalnya bagi kontrak dan produk (Noor & Wulandari, 2021; The Active Role of Sharia Supervisory Board…, 2023).

Di sinilah kebutuhan "standardisasi" dan "kerangka resolusi syariah" menjadi relevan. Literatur review tentang Sharīʿah resolution di keuangan Islam menekankan pentingnya mekanisme resolusi/verification yang idealnya didukung lembaga regulator pemerintah karena memiliki enforcement power (Shaikh et al., 2021). Pada tingkat internal lembaga keuangan, rujukan klasik corporate governance untuk institusi keuangan Islam juga menekankan pentingnya pengaturan internal dan eksternal—misalnya internal review unit dan audit eksternal—untuk memastikan konsistensi interpretasi dan enforceability kontrak (Grais & Pellegrini, 2006). Dengan demikian, perbaikan tata kelola fatwa dan implementasinya menuntut orkestrasi antara (i) konsistensi substansi fatwa, (ii) transformasi regulatif, dan (iii) infrastruktur audit/monitoring agar deviasi dapat terdeteksi dan diselesaikan (Grais & Pellegrini, 2006; Noor & Wulandari, 2021; Shaikh et al., 2021).

8. DPS/SSB, Code of Ethics, KPI, dan SOP Post-Ante: Apa yang Didukung dan Apa yang Belum Tersedia dalam Sumber

Dalam tata kelola lembaga keuangan syariah, DSN-MUI diposisikan sebagai pengeluar fatwa, sementara DPS/SSB berperan mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada tingkat institusi (Faizi & Shuib, 2021; Marwa et al., 2024; Wardana et al., 2023). Literatur tentang institusi fasilitator perbankan menegaskan bahwa setiap produk bank syariah harus berbasis fatwa DSN-MUI dan DPS melakukan review kepatuhan syariah secara periodik, yang pelaksanaannya diatur dalam pelaporan Good Corporate Governance tahunan bank syariah (Wardana et al., 2023). Penelitian tentang sharia supervision juga menekankan bahwa Sharia Supervisory Board memegang kontrol yang kuat atas aktivitas IFI dan bahwa terdapat masalah kurangnya standardisasi posisi SSB dalam hierarki korporasi di berbagai institusi (Garas & Pierce, 2010). Studi model pengawasan terpusat vs. terdesentralisasi menunjukkan bahwa konsistensi putusan syariah dan independensi dewan syariah merupakan komponen utama efektivitas sharia governance; model terpusat—contohnya Malaysia—dipandang lebih efektif dan kredibel (Hamza, 2013), selaras dengan diskusi corporate governance yang menyoroti isu kurangnya standardisasi tata kelola IFI lintas wilayah (Razak, 2018).

Namun, untuk butir-butir yang sangat spesifik—misalnya "DSN-MUI tidak memiliki standar jangka waktu penetapan fatwa", "belum ada ketentuan baku rekrutmen/pengunduran diri/pemberhentian anggota DSN secara terbuka", "belum terdapat KPI untuk mengevaluasi kinerja DPS", atau "belum ada SOP penyelesaian temuan ketidaksesuaian syariah (post-ante)"—sumber-sumber yang disediakan tidak memberikan pernyataan eksplisit yang dapat digunakan untuk memverifikasi klaim tersebut secara langsung. Yang dapat ditarik dari bukti yang ada adalah adanya seruan umum untuk penguatan governance dan standard-setting: misalnya, kajian cash waqf berbasis P2P menyatakan bahwa regulasi dan fatwa yang ada masih umum, dan menemukan ketiadaan standar tata kelola, risk management, shariah compliance, serta code of ethics dalam konteks platform tersebut (Mahfudz, 2022). Studi lain mengenai tantangan P2P lending syariah juga merekomendasikan standardisasi model kontrak, penguatan sharia governance, dan penegasan kriteria kepatuhan syariah agar tidak terjadi multi-interpretasi serta untuk perlindungan hukum (Yulitasari et al., 2024). Pada level konseptual, literatur corporate governance IFI menekankan pentingnya kerangka internal–eksternal, audit, dan standardisasi kontrak untuk membimbing fatwa dan praktik agar harmonis (Grais & Pellegrini, 2006), sementara literatur Sharīʿah resolution menekankan perlunya kerangka resolusi syariah yang lebih kuat dan peran otoritas dengan enforcement power (Shaikh et al., 2021).

Dengan demikian, walaupun sumber tidak menyebut KPI/SOP secara eksplisit, literatur yang tersedia secara konsisten mengarah pada kebutuhan penguatan standar governance, transparansi, mekanisme review, serta perangkat resolusi untuk mencegah ambiguity dan memastikan kepatuhan dapat diaudit dan ditegakkan (Grais & Pellegrini, 2006; Mahfudz, 2022; Shaikh et al., 2021; Yulitasari et al., 2024). Dalam kerangka industri halal, arah pembenahan yang ditopang bukti adalah membangun standardisasi dan mekanisme pengawasan yang lebih operasional—baik ex ante maupun post-ante—agar kepatuhan syariah tidak berhenti pada label, tetapi menjadi praktik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Grais & Pellegrini, 2006; Hamza, 2013; Setyowati et al., 2017).

9. Indonesian Corporate Governance Manual OJK dan Batasan Cakupan: Keterbatasan Bukti dalam Sumber

Butir mengenai "The Indonesian Corporate Governance Manual yang diterbitkan OJK hanya berlaku untuk emiten yang telah go public" tidak dapat diverifikasi dari kumpulan referensi yang disediakan, karena tidak ada sumber yang secara eksplisit membahas dokumen tersebut maupun cakupan penerapannya. Walaupun demikian, literatur yang tersedia tetap relevan untuk menegaskan konteks masalah yang mirip, yakni isu standardisasi tata kelola dan sharia governance lintas institusi serta lintas sektor (Garas & Pierce, 2010; Hamza, 2013; Razak, 2018). Dalam arti ini, keterbatasan bukti pada dokumen OJK tertentu tidak meniadakan kebutuhan yang lebih umum: penyelarasan pedoman corporate governance dengan kebutuhan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen/masyarakat pada institusi yang tidak selalu berstatus emiten (Grais & Pellegrini, 2006; Hamza, 2013; Setyowati et al., 2017).

10. Reform Tata Kelola ZISWAF: Akuntabilitas, Kepatuhan Syariah, dan Kebutuhan Regulasi Spesifik

Dalam sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf), literatur yang disediakan menegaskan peran DPS sebagai pengawas dan pembina kepatuhan syariah lembaga zakat, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan karena muzakki membutuhkan pertanggungjawaban penggunaan dana (Adnan & Uyuni, 2023). Studi tentang pendanaan beasiswa berbasis zakat di universitas menunjukkan bahwa legitimasi berbasis fatwa—misalnya fatwa MUI terkait zakat penghasilan—dapat diintegrasikan dengan tata kelola zakat melalui pembentukan UPZ, kolaborasi dengan BAZNAS/LAZISMU, dan mekanisme operasional seperti auto-debit payroll serta proses tata kelola yang lebih terstruktur (Marliyah et al., 2025). Dengan demikian, reform tata kelola ZISWAF tidak hanya terkait kepatuhan syariah normatif, tetapi juga desain kelembagaan penghimpunan–penyaluran yang dapat diaudit dan konsisten dengan rujukan fikih kontemporer (Adnan & Uyuni, 2023; Marliyah et al., 2025).

Pada instrumen sosial-keuangan yang lebih inovatif, problem tata kelola juga tampak. Studi tentang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) mengidentifikasi problem regulasi, termasuk ketiadaan fatwa DSN-MUI yang spesifik mengenai CWLS sebagai indikator problematik dalam dimensi regulasi (Rabbani et al., 2023). Kajian waqf forest menekankan perlunya penyelesaian aspek legal kelembagaan nadzir serta rekomendasi agar pemerintah dan MUI menerbitkan regulasi dan fatwa terkait waqf forest, menunjukkan bahwa inovasi filantropi memerlukan dukungan norma yang lebih khusus (Ali & Kassim, 2021). Sementara itu, kajian cash waqf melalui platform P2P menilai bahwa regulasi dan fatwa yang ada masih umum dan membuka risiko deviasi dari prinsip syariah serta isu legal, sekaligus menekankan ketiadaan standar governance dan code of ethics dalam praktik platform (Mahfudz, 2022). Rangkaian bukti ini secara kolektif mendukung gagasan bahwa pembenahan tata kelola ZISWAF merupakan kebutuhan nyata agar integrasi sosial-keuangan syariah dapat berjalan dengan kepastian hukum dan trust publik (Adnan & Uyuni, 2023; Mahfudz, 2022; Marliyah et al., 2025; Rabbani et al., 2023).

11. Regulasi Keuangan Syariah: Banyak Ruang Perbaikan, Koordinasi DSN–Regulator, dan Tantangan Ekonomi Digital

Literatur regulasi ekonomi syariah pascareformasi menekankan bahwa regulasi dan governance sangat dominan dalam perkembangan ekonomi Islam Indonesia, dan bahwa perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia relatif terlambat dibanding yurisdiksi lain sehingga membutuhkan pengembangan yang lebih dinamis dan responsif (Saputri, 2020). Dalam ranah perbankan dan keuangan syariah, studi transformasi hukum perbankan menegaskan bahwa pertumbuhan keuangan syariah harus diikuti regulasi yang kuat dan rinci untuk mengakomodasi perkembangan cepat produk dan industri (Shofiana et al., 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang fatwa dan perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa pada awalnya permintaan fatwa DSN-MUI bersifat sukarela dan tidak mengikat, tetapi kemudian regulasi memberi posisi khusus pada fatwa DSN-MUI dalam berbagai sektor ekonomi syariah (Amin, 2017). Dalam perspektif tata kelola, kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme institusional yang memastikan regulasi teknis dapat mengadopsi fatwa secara konsisten tanpa menimbulkan kekosongan atau disharmoni (Jalil & Yani, 2021; Shofiana et al., 2019).

Tantangan menjadi lebih menonjol di era ekonomi digital, terutama fintech syariah dan P2P lending. Studi komparatif regulasi fintech syariah menunjukkan Indonesia masih bertumpu pada regulasi OJK dan Bank Indonesia yang dinilai belum memenuhi prinsip syariah, sementara Malaysia memiliki IFSA 2013 dan Sharia Advisory Council sebagai pengawas kepatuhan syariah (Susilawati et al., 2021). Kajian legal tentang Islamic fintech di Indonesia menilai adanya tantangan berupa regulasi yang tidak memadai, prosedur izin yang rumit, maraknya fintech ilegal, dan sengketa konsumen, serta mengusulkan pembentukan Undang-Undang Fintech yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem (Muryanto et al., 2021). Penelitian tentang urgensi regulasi P2P lending syariah menekankan bahwa fatwa sebagai dasar pelaksanaan—misalnya Fatwa DSN 117/2018—tidak memiliki posisi sebagai sumber hukum positif yang mengikat, sehingga agar valid dan mengikat harus diatur dalam peraturan perundang-undangan (Handayani et al., 2021). Literatur terbaru tentang tantangan P2P lending syariah menguatkan isu ketidakpastian regulasi dan merekomendasikan regulasi detail yang meliputi jenis akad, mekanisme bagi hasil, sharia governance, dan dispute resolution, serta menekankan pentingnya standardisasi kontrak agar tidak terjadi multi-interpretasi (Yulitasari et al., 2024).

Di atas semua itu, dinamika pluralitas fatwa dan risiko fatwa shopping tetap menjadi tantangan lintas sektor, sehingga rekomendasi regulasi bukan hanya untuk aspek prudensial atau perizinan, tetapi juga untuk perlindungan konsumen dan pembangunan trust publik (Andriansyah, 2023; Oseni, 2017). Dalam perspektif sharia governance global, literatur menekankan perlunya standar tata kelola syariah yang lebih kuat dan adopsi standar internasional untuk memitigasi sharia non-compliance risk, sekaligus menunjukkan keberagaman kualitas rezim governance antarnegara (AlQassar & Ahmed, 2021). Dengan demikian, klaim "banyak hal yang perlu diperbaiki/diamandemen dari regulasi-regulasi keuangan syariah" selaras dengan arah bukti: berbagai kajian mengidentifikasi kebutuhan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan operasional untuk menghadapi inovasi digital dan menjamin kepatuhan syariah yang kredibel (Handayani et al., 2021; Muryanto et al., 2021; Saputri, 2020; Shofiana et al., 2019; Yulitasari et al., 2024).

Kesimpulan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa tantangan industri halal Indonesia pada dasarnya merupakan tantangan arsitektur otoritas dan desain tata kelola yang menghubungkan norma syariah (fatwa) dengan kepastian hukum (regulasi) dan praktik operasional (governance).

Pertama, pluralitas lembaga fatwa di Indonesia adalah fakta kelembagaan yang kuat, dan berpotensi menciptakan kompetisi interpretasi serta risiko fatwa shopping yang dapat mengikis trust publik bila tidak diimbangi perlindungan konsumen dan standardisasi yang memadai (Anshor, 2023; Fakhrunnas, 2018; Oseni, 2017; Ridwan et al., 2023).

Kedua, posisi MUI di luar struktur pemerintahan membuat fatwa tidak otomatis menjadi payung hukum, sehingga kepastian hukum industri halal menuntut mekanisme positivisasi dan transformasi fatwa ke dalam instrumen regulator (Ansori et al., 2023; Jalil & Yani, 2021; Mahendra & Junaidi, 2023).

Ketiga, kompleksitas inovasi produk dan ekonomi digital memperkuat kebutuhan governance yang responsif—baik melalui koordinasi DSN–regulator, penguatan sharia governance DPS/SSB, maupun pembentukan kerangka regulasi yang lebih rinci untuk sektor seperti fintech syariah, P2P lending, dan inovasi sosial-keuangan (CWLS, cash waqf) (Karni et al., 2025; Muryanto et al., 2021; Rabbani et al., 2023; Yulitasari et al., 2024).

Terakhir, untuk beberapa butir tantangan yang sangat spesifik—misalnya standar waktu fatwa DSN, KPI DPS, atau cakupan dokumen governance OJK tertentu—sumber yang disediakan belum memberi bukti eksplisit; tetapi arah umum literatur tetap konsisten bahwa industri halal membutuhkan standardisasi, transparansi, dan mekanisme audit/resolusi yang lebih kuat agar kepatuhan syariah dapat ditegakkan secara kredibel (Grais & Pellegrini, 2006; Hamza, 2013; Shaikh et al., 2021).

Daftar Pustaka

Adnan, M., & Uyuni, B. (2023). Optimizing the role of the Sharia Supervisory Council (DPS) at the ZISWAF institution. Al-Risalah, 14(1), 134–153. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2250

AlQassar, A. B., & Ahmed, H. (2021). Regulatory regimes for Sharīʿah governance: A framework of assessment and analysis. Journal of Banking Regulation, 23(2), 139–154. https://doi.org/10.1057/s41261-021-00153-5

Ali, K., & Kassim, S. F. B. M. (2021). Development of waqf forest in Indonesia: The SWOT-ANP analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation. Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management), 27(2), 89–99. https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.89

Amin, M. (2017). Fatwa and the development of Islamic financial industry: A lesson from Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 9(2), 331–350. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353

Andriansyah, Y. (2023). Analysis of fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the stock market. Millah Journal of Religious Studies, 525–552. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9

Anshor, A. M. (2023). The ulama and the state politics during pandemic: A study on the Covid-19 related fatwa of the Council of Indonesian Ulama. Dialogia, 21(2), 239–264. https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i2.7080

Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A. (2023). Axiological harmonization of sharia economic law supremacy and DSN-MUI fatwa in Indonesia. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

Astuti, A. R. T., & Ruqiah. (2020). Bisnis halal dalam perspektif etika Islam: Kajian teoritis. Al Ma'arief Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1(2), 142–156. https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1139

Azizah, S. N. (2022). Self declaration halal inside omnibus law on job creation. International Journal of Social Science Research and Review, 5(4), 138–147. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i4.215

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Fakhrunnas, F. (2018). Fatwa on the Islamic law transaction and its role in the Islamic finance ecosystem. Al Tijarah, 4(1), 42. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2372

Garas, S., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic financial institutions. Journal of Financial Regulation and Compliance, 18(4), 386–407. https://doi.org/10.1108/13581981011093695

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hameed, D. A., & Hamid, H. A. H. (2023). Proposal for updating fatwa issuing mechanism in financial matters. Al Basirah, 12(02), 1–22. https://doi.org/10.52015/albasirah.v12i02.180

Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: Effectiveness and supervision model. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(3), 226–237. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0021

Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The urgency of regulating fintech peer to peer lending sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036

Hasyim, S. (2019). Fatwas and democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and rising conservatism in Indonesian Islam. Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8(1), 21–35. https://doi.org/10.1017/trn.2019.13

Hermansyah, H., & Febriadi, S. R. (2024). Juridical review of net revenue sharing and profit sharing implementation in Islamic bank. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(1), 151–159. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.3446

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2019). The implementation of National Sharia Board's fatwa number 108 year 2016 about sharia tourism on halal tourism products. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 24(2), 233–248. https://doi.org/10.32332/akademika.v24i2.1777

Jalil, A. W., & Yani, A. (2021). Applying of fatwa in the case of Islamic banking in court: A study of the development of Islamic banking in Indonesia. International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP), 3(2), 83–92. https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.263

Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, Moh. A., & Aniq, A. F. (2023). Halal certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on job creation. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 14(1), 154–184. https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948

Karni, A. S., Setyowati, R., & Sa'adah, N. (2025). Post-omnibus law consolidation of sharia authority in supporting fatwa-based environmentally friendly finance. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1537(1), 012033. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012033

Kasdi, A. (2018). Contribution of National Sharia Council fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the Islamic economic development in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 11(1), 47. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i1.3187

Khasanah, U. (2022). Innovation and Islamic financial fatwa improving agricultural productivity. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 10(2), 130–147. https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.17434

Mahendra, S., & Junaidi, M. (2023). The position of the Indonesian Council of Ulama in the Indonesian state governmental legal system. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6428

Mahfudz, A. A. (2022). Contemporary shariah and legal pertinent issues in cash waqf mechanism using peer to peer (P2P) platform in Indonesian Islamic economics. Tsaqafah, 18(2), 211. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8582

Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2025). Distributing zakatu kasbil 'amal as an alternative to student funding, evidence in Indonesia's universities. F1000Research, 13, 185. https://doi.org/10.12688/f1000research.144610.2

Marwa, M. H. M., Al-Fatih, S., Hussain, M. A., & Haris, H. (2024). The position and role of the Sharia Supervisory Board in ensuring sharia compliance equity crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum, 39(2), 212. https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33330

Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2021). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. International Journal of Law and Management, 64(2), 239–252. https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2021-0162

Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Inconsistency of guarantee norms on the mudharabah fatwas in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(12), 144. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3197

Nurhasanah, N., & Imaniyati, N. S. (2019). The implementation of sharia principle in bank products as corporate identity of sharia bank. https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.99

Oseni, U. A. (2017). Fatwā shopping and trust: Towards effective consumer protection regulations in Islamic finance. Society and Business Review, 12(3), 340–355. https://doi.org/10.1108/sbr-03-2017-0016

Rabbani, I. S., Nurasyiah, A., Rosida, R., & Ismail, A. G. (2023). Optimization strategy of cash waqf linked sukuk instrument for procurement of health facilities in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(1), 37–69. https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.37806

Ramlan, S. (2020). Implementing Islamic law to protect the environment: Insights from Singapore, Malaysia, and Indonesia. Asia Pacific Journal of Environmental Law, 23(2), 202–230. https://doi.org/10.4337/apjel.2020.02.05

Razak, A. (2018). Centralisation of corporate governance framework for Islamic financial institutions. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), 36–51. https://doi.org/10.1108/ijif-08-2017-0020

Renie, E. (2021). The urgency of fatwa in the law of sharia economics in Indonesia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 20(2), 201. https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia actualization: Realizing the Indonesian Islamic jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Saputri, A. A. I. (2020). Quo vadis regulation of Islamic economics in post-reform Indonesia. International Journal of Science and Society, 2(4), 507–522. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.234

Setyowati, R., Abubakar, L., & Rodliah, N. (2017). Sharia governance on Islamic banking: Spiritual rights perspective on consumer protection in Indonesia. Diponegoro Law Review, 2(1), 227. https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244

Shaikh, Z. H., Sarea, A., Al-Saadi, A., & Hawaldar, I. T. (2021). Sharīʿah resolution and Islamic finance: A review. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 11(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1101-003

Shofiana, G. F., Shomad, Abd., & Bintoro, R. W. (2019). Transformation of banking law in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 429. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2523

Sholeh, M., Faiz, M. F., & Anwar, M. M. (2022). A critical analysis of Islamic law and fatwa of MUI (Majelis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama') on a gold-backed cryptocurrency (OneGram). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 506–530. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6511

Sodiq, A. J., & Anggraini, R. M. (2024). Developing halal tourism in Ngebel Lake Ponorogo. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 4(1), 157–175. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8977

Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal politics of the existence of fatwa in Islamic financial institutions: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 279–308. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_03

Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y. B., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative study on the regulation of sharia financial technology in Indonesia and Malaysia. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 1–19. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12213

The active role of Sharia Supervisory Board in sharia compliance and risk mitigation: A case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. (2023). QAS, 24(192). https://doi.org/10.47750/qas/24.192.35

Wardana, A. S., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal institutions facilitating institutions as determinants of banking operational policy direction. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 577–584. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.538

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Yakin, I. A. (2022). Islamic banking in the development of creative economy in Banten. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 13(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v13i1.379

Yulitasari, L., Suryanto, T., & Hilal, S. (2024). Regulatory and legal challenges of sharia peer-to-peer lending in Indonesia. Al Fiddhoh Journal of Banking Insurance and Finance, 5(1), 28–34. https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3499