00466 - Industri Farmasi dan Obat-Obatan Halal: Tinjauan Komprehensif

Abstrak

Industri farmasi halal merupakan sektor yang berkembang pesat dalam ekosistem ekonomi halal global, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim dunia dan meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menerapkan prinsip halal dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk konsumsi obat-obatan. Artikel tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek industri farmasi halal, meliputi definisi dan standar, bahan-bahan kritis, tantangan sertifikasi, regulasi di berbagai negara, perspektif konsumen, serta peluang pengembangan ke depan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa industri farmasi halal menghadapi tantangan multidimensi, antara lain ketergantungan tinggi pada bahan baku impor (95%), rendahnya tingkat sertifikasi halal produk farmasi (di bawah 1% di Indonesia), serta inkonsistensi standar halal antarnegara. Bahan-bahan kritis seperti gelatin dan alkohol menjadi perhatian utama dalam proses sertifikasi. Malaysia dan Indonesia tampil sebagai dua negara terdepan dalam pengembangan regulasi farmasi halal, masing-masing melalui MS 2424:2019 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dengan nilai pasar global sebesar USD 132 miliar pada tahun 2021 dan permintaan yang terus meningkat, industri farmasi halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan apabila didukung oleh penguatan regulasi, inovasi bahan alternatif halal, dan harmonisasi standar internasional.

Kata Kunci: farmasi halal; sertifikasi halal; gelatin; bahan aktif farmasi; regulasi halal; ekonomi Islam

Abstract

The halal pharmaceutical industry is a rapidly growing sector within the global halal economic ecosystem, driven by the expanding Muslim population and heightened awareness among Muslims to apply halal principles across all aspects of life, including medicine consumption. This review article aims to comprehensively examine various aspects of the halal pharmaceutical industry, covering definitions and standards, critical ingredients, certification challenges, regulations across countries, consumer perspectives, and future development opportunities. A systematic literature review method was employed, drawing on relevant scientific publications. The findings reveal that the halal pharmaceutical industry faces multidimensional challenges, including a high dependence on imported raw materials (95%), low halal certification rates for pharmaceutical products (below 1% in Indonesia), and inconsistency in halal standards across countries. Critical materials such as gelatin and alcohol are primary concerns in the certification process. Malaysia and Indonesia emerge as two leading countries in halal pharmaceutical regulatory development, through MS 2424:2019 and Law Number 33 of 2014, respectively. With a global market value of USD 132 billion in 2021 and continuously growing demand, the halal pharmaceutical industry holds tremendous promise if supported by stronger regulations, innovation in halal alternative materials, and international standard harmonization.

Keywords: halal pharmacy; halal certification; gelatin; active pharmaceutical ingredients; halal regulation; Islamic economics

1. Pendahuluan: Konsep Halal dalam Industri Farmasi

Konsep halal merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kesehatan lainnya. Istilah "halal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "diizinkan" atau "diperbolehkan" menurut hukum Islam (Rusmita et al., 2020). Dalam konteks farmasi, halal merujuk pada produk-produk farmasi yang mengandung bahan-bahan yang diizinkan oleh syariat Islam dan diproduksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam (Amin et al., 2024; Maulida & Ali, 2023). Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim di seluruh dunia terhadap kewajiban mengonsumsi produk halal, industri farmasi halal telah berkembang menjadi salah satu sektor paling penting dalam ekonomi halal global (Nekha, 2024; Tukiran et al., 2023).

Industri farmasi halal mendapat perhatian yang semakin besar karena populasi Muslim dunia yang terus bertumbuh dan meningkatnya kesadaran kolektif umat Islam untuk menerapkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan obat-obatan (Tukiran et al., 2023). Meskipun demikian, industri farmasi tetap menjadi area yang kurang diteliti dan menjadi sumber kontroversi, terutama berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dan proses manufakturnya (Maulida & Ali, 2023; Megasari et al., 2024). Sebagian besar produk farmasi yang beredar di pasaran tidak mematuhi aturan halal Islam, dan hanya sedikit penelitian yang dilakukan di bidang ini (Megasari et al., 2024).

Perkembangan industri farmasi halal tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan industri halal secara keseluruhan. Industri halal global mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, farmasi, keuangan, fashion, logistik, pariwisata, hingga media (Nursita et al., 2024; Sulaiman et al., 2023). Dalam ekosistem halal yang komprehensif ini, farmasi halal memainkan peran yang sangat penting mengingat produk-produk farmasi dikonsumsi langsung oleh manusia dan berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan jiwa (Amin et al., 2024).

2. Definisi dan Standar Farmasi Halal

2.1 Definisi Farmasi Halal

Berdasarkan Malaysian Standard of Halal Pharmaceuticals-General Requirements (MS 2424:2019), produk farmasi halal didefinisikan sebagai produk farmasi yang mengandung bahan-bahan yang diizinkan berdasarkan hukum syariah dan fatwa, dengan kriteria sebagai berikut: (a) tidak mengandung bagian atau produk dari hewan yang tidak halal atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariah; (b) tidak mengandung najis menurut hukum syariah; (c) aman dan efektif untuk digunakan manusia sesuai dosis yang ditentukan, berkualitas dan higienis; (d) tidak disiapkan, diproses, atau diproduksi menggunakan peralatan yang terkontaminasi najis; (e) tidak mengandung bagian manusia atau turunannya yang tidak diizinkan oleh syariah; dan (f) selama persiapan, pemrosesan, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, produk farmasi halal secara fisik dipisahkan dari produk farmasi lain yang tidak memenuhi persyaratan halal (Tukiran et al., 2023).

Dalam perspektif yang lebih luas, farmasi halal merujuk pada produksi produk farmasi yang halal dan diproduksi sesuai dengan peraturan Islam, di mana produk farmasi harus mengandung bahan-bahan halal dan diproduksi sesuai dengan ketentuan Islam (Maulida & Ali, 2023; Nekha, 2024). Untuk mendapatkan sertifikasi halal, setiap bahan harus dapat dilacak, dan produk tidak boleh mengandung zat yang berasal dari babi, alkohol, darah, hewan buas, bagian tubuh manusia, atau serangga (Maulida & Ali, 2023).

2.2 Standar Farmasi Halal Global

Malaysia diakui secara global sebagai salah satu pelopor dalam farmasi halal. Hal ini dapat ditelusuri dari standar farmasi halal pertama di dunia yang diperkenalkan sebagai MS 2424: Halal Pharmaceuticals – General Guidelines sejak tahun 2012, dengan revisi pertama pada tahun 2019 (Latiff et al., 2021). Standar MS 2424 ini merupakan satu-satunya standar yang ada dan berfungsi sebagai panduan umum bagi industri farmasi (Latiff et al., 2021). JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) memainkan peran penting dalam mempelopori implementasi Sertifikasi Halal untuk produk farmasi, berdasarkan Standar Farmasi Halal pertama di dunia yang dinotasikan sebagai MS2424:2012 (Rahman & Ahmad, 2024).

Di Indonesia, standar farmasi halal diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk, termasuk produk farmasi, untuk mendapatkan sertifikasi halal (Ningtyas et al., 2022; Rafianti et al., 2023). Proses sertifikasi halal untuk produk farmasi di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Rafianti et al., 2023).

3. Bahan-Bahan Kritis dalam Farmasi Halal

3.1 Gelatin

Gelatin merupakan salah satu bahan paling penting dan kontroversial dalam industri farmasi halal. Penggunaannya sangat luas, mulai dari makanan, kosmetik, perawatan pribadi, hingga obat-obatan (Nekha, 2024). Gelatin sebagian besar berasal dari sumber hewani, sehingga status halalnya dapat dipertanyakan bahkan jika berasal dari hewan yang diizinkan seperti sapi atau ayam, karena hewan tersebut dianggap halal hanya jika disembelih sesuai hukum Islam (Tukiran et al., 2023).

Dari perspektif Islam, penggunaan gelatin dari sumber laut dan hewan yang telah disembelih sesuai aturan Islam adalah halal. Namun, gelatin yang bersumber dari babi dan turunannya tetap haram setelah mengalami proses istihalah karena substansi kimianya tetap sama dan tidak berubah meskipun setelah istihalah (Tukiran et al., 2023). Dalam konteks rumah sakit syariah, gelatin yang digunakan dalam produksi kapsul menjadi perhatian khusus karena mengandung banyak gelatin babi yang dilarang bagi umat Muslim (Windasari et al., 2023).

Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, banyak penelitian telah dilakukan untuk mencari alternatif gelatin hewani, seperti dari sumber laut dan sumber nabati (Tukiran et al., 2023). Inovasi dalam formulasi farmasi halal ini merupakan salah satu kluster penelitian utama dalam pengembangan farmasi halal (Nekha, 2024).

3.2 Alkohol

Alkohol merupakan bahan lain yang sering digunakan dalam industri farmasi dan menimbulkan pertanyaan tentang status halalnya. Di Indonesia, berdasarkan regulasi SNI 99004:2021, obat-obatan termasuk dalam produk lain yang kandungan alkoholnya dalam produk tidak dibatasi jika tidak membahayakan kesehatan. Namun, Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan kualitas obat alami menjelaskan bahwa batas maksimum etil alkohol yang diizinkan dalam obat tidak lebih dari 1% dalam bentuk sediaan cair oral (Megasari et al., 2024).

Penggunaan obat yang dicampur dengan alkohol dan gelatin memiliki hukum yang sama dengan mengobati penyakit dengan najis dalam keadaan darurat, yaitu diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu (Rusmita et al., 2020). Dalam proses produksi obat, bahan baku obat harus bebas dari produk yang dilarang. Bahan haram yang paling umum dalam obat adalah babi dan turunannya, serta alkohol yang juga banyak digunakan dalam pembuatan obat (Ningtyas et al., 2022).

3.3 Bahan-Bahan Lain yang Perlu Diperhatikan

Selain gelatin dan alkohol, terdapat berbagai bahan lain dalam produk farmasi yang perlu mendapat perhatian dari perspektif halal. Bahan-bahan aktif, pengisi, dan aditif secara keseluruhan harus berasal dari bahan halal (Nayeem et al., 2020). Proses produksi juga menentukan sifat halal suatu obat; bahan halal dapat menjadi tidak halal jika proses produksinya bersentuhan dengan bahan yang najis (Nayeem et al., 2020). Dalam konteks ini, ketiadaan informasi tentang bahan-bahan dalam pasar obat merupakan faktor paling berkontribusi yang menyebabkan status halal obat tidak diketahui (Rusmita et al., 2020).

4. Tantangan dalam Industri Farmasi Halal

4.1 Tantangan Bahan Baku

Salah satu tantangan terbesar dalam industri farmasi halal adalah ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Di Indonesia, sekitar 90–95% bahan baku obat diimpor dari China, Korea, India, dan Amerika Serikat (Megasari et al., 2024). Jumlah bahan obat yang diimpor dari negara-negara ini sekitar 95% dari total bahan yang dibutuhkan untuk produksi obat sintetis (Arif et al., 2021). Saat ini, industri farmasi harus mengimpor 95% atau lebih bahan bakunya, berjumlah 150.000 item, untuk membuat sekitar 30.000 jenis obat yang berbeda di negara ini (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021).

Kehalalan bahan-bahan impor ini seringkali dipertanyakan, dan faktor inilah yang membuat sertifikasi obat di Indonesia masih berada di bawah 1% (Arif et al., 2021). Mengganti bahan-bahan obat dengan yang halal juga bukan solusi yang mudah. Menurut sejumlah perusahaan farmasi, diperlukan bertahun-tahun untuk menentukan bahan pengganti yang tepat untuk suatu obat (Hehanussa, 2022).

4.2 Tantangan Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi halal untuk produk farmasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Sertifikasi halal pada produk farmasi, seperti obat-obatan, masih langka dan rumit, terutama dalam industri manufaktur dan pemasaran obat (Ningtyas et al., 2022). Implementasi sertifikasi halal untuk produk farmasi terhambat oleh sejumlah masalah, termasuk kelangkaan bahan baku bersertifikat halal dan hambatan dalam manajemen halal di industri farmasi Indonesia (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021).

Dampak Undang-Undang JPH terhadap rantai nilai proses dan rantai pasokan obat dan vaksin mengakibatkan perubahan total dalam industri farmasi, termasuk perubahan bahan yang mengakibatkan pemrosesan ulang kualitas, keamanan, dan kemanjuran; perubahan proses distribusi; penambahan personel atau staf; penurunan kapasitas ekonomi industri akibat peningkatan biaya produksi (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021). Penyediaan fasilitas khusus, seperti ruangan, peralatan, dan sumber daya manusia, akan secara signifikan meningkatkan biaya, mengakibatkan harga obat yang lebih tinggi dan pengurangan akses masyarakat terhadap produk yang benar-benar mereka butuhkan untuk perawatan kesehatan (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021).

4.3 Tantangan Vaksin Halal

Vaksin merupakan bagian dari kelompok produk farmasi dan dapat dikembangkan menggunakan bahan-bahan halal yang dapat menggantikan penggunaan bahan non-halal atau produk hewani dan turunannya untuk pengobatan (Latiff et al., 2021). Namun, implementasi sertifikasi halal untuk produk vaksin di Malaysia menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun Malaysia telah memperkenalkan standar farmasi halal pertama di dunia sejak 2012, hingga saat ini Malaysia belum mampu memberikan sertifikasi halal untuk produk vaksin (Latiff et al., 2021).

Isu halal dapat menimbulkan tantangan signifikan di kalangan populasi Muslim. Dewan fatwa di seluruh dunia telah menggunakan pendekatan syariah dan ilmiah untuk memberikan sertifikat halal bagi vaksin COVID-19. Namun, terdapat inkonsistensi antarwilayah. Misalnya, vaksin COVID-19 AstraZeneca dianggap haram oleh dewan Indonesia tetapi halal oleh dewan lainnya (Mardian et al., 2021). Vaksin Sinovac mendapatkan sertifikat halal dan suci dari MUI pada 11 Januari 2021 (Mardian et al., 2021).

Dalam konteks pandemi COVID-19, konsumen Muslim mengalami kekhawatiran ganda tentang masalah keamanan dan status halal produk vaksin. Karena kebutuhan mendesak untuk memiliki vaksin di pasar sesegera mungkin, inovasi dan produksi dilakukan dengan cara yang dipercepat, dan kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi halal vaksin diabaikan (Aziz et al., 2021).

4.4 Tantangan Pengetahuan dan Kesadaran

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang farmasi halal merupakan tantangan yang signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa responden kurang memiliki pengetahuan tentang konsep halal dan sertifikasi obat halal (Rahem et al., 2021). Hal ini dapat dipahami karena kurikulum pendidikan farmasi yang ada belum memasukkan konsep kehalalan sebagai bagian dari pembelajaran (Rahem et al., 2021). Kesadaran publik tentang status halal obat batuk yang mengandung alkohol relatif rendah, dan banyak responden tidak secara konsisten memeriksa logo halal atau bahan-bahan pada kemasan obat (Megasari et al., 2024).

Dari sisi konsumen, hanya 35% yang menemukan logo halal pada obat yang dikemas, yang berarti ada kesenjangan antara penawaran dan permintaan produk halal (Rusmita et al., 2020). Menurut penelitian, sebagian besar responden setuju dengan hukum jaminan produk halal pada produk farmasi, tetapi dalam praktiknya, konsumen masih sulit menerapkan prinsip halal dalam pemilihan obat (Rusmita et al., 2020).

5. Regulasi Farmasi Halal di Berbagai Negara

5.1 Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memperkenalkan standar halal MS1500:2004 dalam visinya untuk menjadi pusat halal global (Amin et al., 2024). Dalam industri kesehatan, permintaan produk halal semakin meningkat berkat kesadaran Muslim yang tumbuh tentang kewajiban mengonsumsi dan menggunakan produk halal (Amin et al., 2024). Terdapat tiga undang-undang utama untuk produk farmasi di Malaysia, yaitu Sale of Drugs Act 1952, Dangerous Drugs Act 1952, dan Poisons Act 1952, dengan Drug Control Authority di bawah Kementerian Kesehatan (MOH) sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang ini (Amin et al., 2024).

Sebelum produk obat dapat dipasarkan di Malaysia, produk tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Drug Control Authority (DCA), yaitu National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA). Produk akan diperiksa untuk kualitas, keamanan, dan potensi berdasarkan Drug Registration Guidance Document (DRGD) (Aziz et al., 2021). Tanggung jawab pemberian sertifikasi halal di Malaysia sepenuhnya berada di tangan JAKIM (Aziz et al., 2021).

Untuk produk obat yang dimaksudkan untuk sertifikasi halal di Malaysia, produk tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DCA untuk dipasarkan. DCA kemudian akan menandai bahwa produk telah ditinjau untuk keamanan, kualitas, dan kemanjuran, sesuai dengan DRGD, sebelum produk dapat mengajukan sertifikasi halal (Latiff et al., 2021). Industri farmasi harus menyiapkan detail teknis dan pertimbangan ketika mengimplementasikan penggunaan vaksin halal, mengikuti standar farmasi Good Manufacturing Practices (GMPs) (Latiff et al., 2021).

5.2 Indonesia

Di Indonesia, implementasi sertifikasi halal untuk produk farmasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 undang-undang ini menyatakan bahwa "semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal" (Ningtyas et al., 2022; Rafianti et al., 2023). Namun, implementasi sertifikasi halal untuk produk farmasi menghadapi berbagai tantangan.

Dari 30.000 jenis obat yang terdaftar di LPPOM dan beredar di masyarakat, hanya 34 obat yang bersertifikat halal (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa implementasi regulasi halal untuk produk farmasi lebih rumit daripada produk lain karena banyak faktor, termasuk proses manufaktur yang kompleks dan masalah keterlacakan (Kasri et al., 2021).

Dalam konteks regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya untuk memiliki status halal yang jelas dengan memiliki sertifikasi halal. Halal supervisor dalam industri farmasi bertugas untuk: (1) mengawasi proses produk halal (PPH) di perusahaan; (2) menentukan tindakan korektif dan preventif; (3) mengkoordinasikan proses produk halal; (4) mendampingi Auditor Halal selama inspeksi dalam rangka sertifikasi halal; dan (5) menyediakan Buku Indeks Bahan Aktif dan Eksipien Halal (Rafianti et al., 2023).

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal farmasi sangat penting. Sejak 1989, MUI melalui LPPOM MUI telah menangani masalah produk makanan dan obat-obatan halal (Nursita et al., 2024). Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, otoritas sertifikasi halal beralih ke BPJPH, meskipun MUI tetap berperan dalam proses sertifikasi halal dengan mengeluarkan fatwa halal untuk suatu produk (Rachman & Khokhar, 2023).

5.3 Negara-Negara Lain

Di Amerika Serikat, produk farmasi halal dijual dan didistribusikan menggunakan kebijakan yang sama yang diadopsi oleh JAKIM (Rahman & Ahmad, 2024). Sementara itu, di negara-negara Muslim-mayoritas, kerangka regulasi telah diadopsi untuk memandu proses sertifikasi halal bagi produk farmasi (Maulida & Ali, 2023). Peningkatan kesadaran Muslim di dunia juga telah mempercepat pengakuan produk halal sebagai standar baru untuk jaminan keamanan dan kualitas (Maulida & Ali, 2023; Nekha, 2024).

6. Peran Lembaga Sertifikasi dalam Farmasi Halal

6.1 JAKIM (Malaysia)

JAKIM memainkan peran penting dalam mempelopori implementasi Sertifikasi Halal untuk produk farmasi berdasarkan Standar Farmasi Halal pertama di dunia, MS2424:2012 (Rahman & Ahmad, 2024). Kerangka standarisasi ini menandai tonggak penting dalam menyelaraskan sertifikasi halal farmasi dengan ajaran Islam (Rahman & Ahmad, 2024). JAKIM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk bersertifikat halal dibuat hanya menggunakan bahan-bahan halal.

6.2 MUI dan BPJPH (Indonesia)

Di Indonesia, MUI melalui LPPOM MUI telah lama menjadi lembaga yang menentukan dan mengeluarkan sertifikasi halal, termasuk untuk produk farmasi (Nursita et al., 2024). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, BPJPH menjadi regulator utama untuk sertifikasi halal, sementara MUI tetap berperan dalam mengeluarkan fatwa halal (Akim et al., 2019; Rachman & Khokhar, 2023). BPJPH memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal.

6.3 Tantangan Proliferasi Lembaga Sertifikasi Halal Internasional

Seiring dengan meningkatnya permintaan global akan produk dan layanan halal, jumlah Lembaga Sertifikasi Halal Internasional (IHCB) semakin bertambah. Kurangnya keseragaman dan standarisasi dalam sertifikasi halal yang diakibatkan oleh pertumbuhan IHCB dapat membingungkan pelanggan dan bisnis. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari lembaga-lembaga sertifikasi ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang penipuan dan korupsi (Amin et al., 2024).

7. Bahan Aktif Farmasi dan Rantai Pasokan Halal

7.1 Keterlacakan Rantai Pasokan

Keterlacakan rantai pasokan merupakan aspek kritis dalam farmasi halal. Proses budidaya, manufaktur, persiapan, pengemasan, dan distribusi juga harus memenuhi standar halal (Nekha, 2024). Dengan kata lain, farmasi halal mengacu pada produksi produk farmasi halal yang diproduksi sesuai dengan peraturan Islam, di mana produk farmasi harus mengandung bahan-bahan halal dan diproduksi sesuai dengan ketentuan Islam (Nekha, 2024).

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, setiap bahan harus dapat dilacak, dan produk tidak boleh mengandung zat yang berasal dari babi, alkohol, darah, hewan buas, bagian tubuh manusia, atau serangga (Maulida & Ali, 2023). Keterlacakan yang dijamin oleh sertifikat halal meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa seluruh rantai pasokan—dari sumber hingga manufaktur—mematuhi prinsip-prinsip halal.

7.2 Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Farmasi Halal

Industri farmasi harus menyiapkan detail teknis dan pertimbangan ketika mengimplementasikan penggunaan vaksin halal, mengikuti standar farmasi Good Manufacturing Practices (GMPs) (Latiff et al., 2021). Fasilitas pabrik harus didedikasikan untuk konsep halal guna memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah halal (Latiff et al., 2021). Panduan tentang cara memproduksi obat halal yang baik "Good Manufacturing Practices for Halal Pharmaceuticals" mencakup langkah-langkah sebagai berikut: pertama, tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari hewan yang tidak bersih atau tidak disembelih sesuai hukum Islam; kedua, tidak mengandung bahan yang tidak bersih seperti bahan dari babi; ketiga, harus aman untuk digunakan manusia; tidak beracun, dan tidak berbahaya sesuai dosis yang digunakan (Nayeem et al., 2020).

8. Perspektif Konsumen terhadap Farmasi Halal

8.1 Niat Pembelian Produk Farmasi Halal

Penelitian menunjukkan bahwa niat untuk membeli produk farmasi halal dipengaruhi secara positif oleh sikap, religiusitas, pengetahuan tentang produk halal, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Kasri et al., 2021). Namun, pengaruh variabel norma subjektif ditemukan tidak signifikan dalam penelitian ini (Kasri et al., 2021). Temuan ini menyarankan pentingnya merancang dan mengimplementasikan strategi dan kampanye yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk halal, sikap positif, dan sumber daya/peluang yang lebih baik untuk mengonsumsi produk farmasi halal (Kasri et al., 2021).

8.2 Sentimen Publik terhadap Farmasi Halal

Analisis sentimen Twitter menunjukkan bahwa dalam konteks farmasi halal, publik menunjukkan kecenderungan sentimen positif sebesar 54,4%, diikuti sentimen netral sebesar 28,4%, dan sentimen negatif sebesar 17,2% (Maulida & Ali, 2023). Sementara itu, mengenai konsep farmasi halal, terdapat kecenderungan sentimen netral sebesar 51,7%, diikuti sentimen positif sebesar 39,2%, dan terakhir sentimen negatif sebesar 9,0% (Maulida & Ali, 2023). Negara dengan jumlah tweet terbanyak yang membahas farmasi halal adalah Malaysia, dengan total 127 tweet (Maulida & Ali, 2023).

8.3 Sikap Apoteker terhadap Farmasi Halal

Penelitian tentang sikap apoteker terhadap sertifikasi halal menunjukkan bahwa 51,54% responden setuju dengan sertifikasi halal pada obat-obatan dan 58,74% apoteker siap untuk memproduksi obat halal (Rahem et al., 2021). Mayoritas apoteker mendukung produksi obat bersertifikat halal, dan sikap apoteker ini juga berkaitan dengan kesiapan mereka untuk memproduksi obat halal (Rahem et al., 2021). Namun, temuan juga menunjukkan bahwa responden kurang memiliki pengetahuan tentang konsep halal dan sertifikasi obat halal (Rahem et al., 2021).

9. Farmasi Halal dalam Konteks Rumah Sakit Syariah

Dalam konteks rumah sakit syariah, penggunaan obat-obatan halal merupakan salah satu standar utama. Rumah sakit syariah harus menentukan apakah obat dan layanan yang diberikan adalah halal (diizinkan) atau haram (dilarang) (Windasari et al., 2023). Salah satu contohnya adalah gelatin yang digunakan dalam produksi kapsul, yang mengandung banyak gelatin babi yang dilarang bagi umat Muslim (Windasari et al., 2023).

Salah satu standar dalam layanan obat yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) adalah formularium obat yang tidak mengandung zat haram (Ningtyas et al., 2022). Namun, jumlah obat dengan label halal di Indonesia masih terbatas, dan industri farmasi belum sepenuhnya mendukung isu ini serta masih menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkannya (Ningtyas et al., 2022).

Proses seleksi obat halal di rumah sakit syariah mengungkapkan empat tema: penyaringan obat berdasarkan prinsip syariah, keterbatasan obat dengan label halal, penggunaan obat haram berdasarkan perjanjian dokter-pasien menggunakan informed consent syariah, dan pernyataan produsen sebagai jalan tengah (Ningtyas et al., 2022). Komitmen halal menjamin bahwa produsen farmasi tidak akan menggunakan zat atau alat haram untuk memproduksi produk mereka (Ningtyas et al., 2022).

10. Inovasi dan Alternatif Halal dalam Farmasi

10.1 Alternatif Gelatin Halal

Sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang gelatin hewani, banyak penelitian telah dilakukan untuk mencari alternatif. Dari perspektif Islam, penggunaan gelatin dari sumber laut dan hewan yang telah disembelih sesuai aturan Islam adalah halal (Tukiran et al., 2023). Penelitian tentang alternatif inovatif halal dalam formulasi farmasi merupakan salah satu kluster penelitian utama dalam pengembangan farmasi halal di Indonesia (Nekha, 2024).

10.2 Teknologi dan Inovasi dalam Farmasi Halal

Kemajuan teknologi telah meningkatkan kesadaran konsumen dan menghasilkan permintaan untuk mengetahui kandungan sebenarnya dari produk-produk ini dan proses pembuatan obat yang terjadi di tempat produksi (Aziz et al., 2021). Bagi umat Muslim, verifikasi dan autentikasi halal dari produk-produk ini sangat diperlukan (Aziz et al., 2021). Dalam konteks ini, industri halal telah menjadi area penting di pasar saat ini (Aziz et al., 2021).

Pengembangan teknologi blockchain dan IoT juga mulai diterapkan dalam rantai pasokan farmasi halal untuk memastikan keterlacakan dan keaslian produk (S. bin A. Rahman & Razak, 2024). Platform ini dikembangkan untuk memastikan bahwa produk aman dan sesuai dengan standar halal di setiap tautan rantai pasokan (S. bin A. Rahman & Razak, 2024).

11. Aspek Hukum Islam dalam Penggunaan Obat Non-Halal

11.1 Prinsip Darurat (Dharuriyyah)

Dalam perspektif maqashid syariah, penggunaan obat non-halal dapat digunakan dengan pertimbangan bahwa menjaga jiwa untuk menghindari penyakit yang mematikan termasuk dalam tingkat dharuriyyah/primer (Hehanussa, 2022). Selama keadaan darurat, diperbolehkan untuk mengonsumsinya sesuai dengan kondisi jika tidak ada pengganti atau alternatif untuk gelatin babi meskipun berasal dari sumber haram (Tukiran et al., 2023).

Penggunaan obat yang dicampur dengan alkohol dan gelatin memiliki hukum yang sama dengan mengobati penyakit dengan najis dalam keadaan darurat, yaitu diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu (Rusmita et al., 2020). Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam situasi di mana tidak ada alternatif halal yang tersedia, sambil tetap mendorong pengembangan alternatif halal untuk jangka panjang.

11.2 Fatwa dan Keputusan Hukum Islam

Fatwa memainkan peran penting dalam menentukan status halal produk farmasi. Di Indonesia, fatwa untuk produk halal dikeluarkan oleh MUI (Rachman & Khokhar, 2023). Dewan fatwa di seluruh dunia telah menggunakan pendekatan syariah dan ilmiah untuk memberikan sertifikat halal bagi vaksin COVID-19 (Mardian et al., 2021). Namun, terdapat inkonsistensi antarwilayah dalam interpretasi dan implementasi sertifikasi halal farmasi (Mardian et al., 2021).

12. Peluang dan Prospek Industri Farmasi Halal

12.1 Potensi Pasar Global

Sektor farmasi halal global dinilai sebesar USD 132 miliar pada tahun 2021 (Latiff et al., 2021). Sektor ini dipandang sebagai area pengembangan prioritas tinggi (Latiff et al., 2021). Dengan meningkatnya populasi Muslim global dan kesadaran yang semakin tinggi tentang produk halal, pasar farmasi halal diperkirakan akan terus berkembang (Maulida & Ali, 2023; Nekha, 2024).

Industri halal global, termasuk farmasi halal, telah menjadi salah satu pasar yang tumbuh paling cepat di dunia (M. M. Rahman & Ahmad, 2024). Pengaruh halal telah meluas jauh melampaui asal-usulnya di industri makanan, merambah ke berbagai sektor seperti fashion, perjalanan, produk kecantikan, farmasi, dan media (M. M. Rahman & Ahmad, 2024). Diversifikasi ini telah menjadikan halal sebagai salah satu segmen konsumen yang tumbuh paling cepat di seluruh dunia (M. M. Rahman & Ahmad, 2024).

12.2 Indonesia sebagai Pemain Utama

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam produksi obat halal (Zuniarto et al., 2023). Farmasi halal di Indonesia mendapat perhatian karena besarnya populasi Muslim di negara ini dan meningkatnya permintaan akan produk halal (Nekha, 2024). Halal sertifikasi vaksin Sinovac yang diajukan oleh PT Bio Farma (Persero) kepada BPJPH, MUI, dan BPOM mendorong industri obat dalam negeri untuk memiliki standar halal tayyiban (Bahrudin et al., 2024).

12.3 Strategi Pengembangan Farmasi Halal

Untuk mengembangkan industri farmasi halal, diperlukan berbagai strategi, termasuk: penguatan regulasi dan kebijakan; pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang farmasi halal; peningkatan kesadaran konsumen dan produsen; pengembangan alternatif bahan halal; dan peningkatan kerja sama internasional dalam standarisasi halal (Rusydiana, 2024). Produsen farmasi perlu mempertimbangkan menjalankan proses farmasi halal dalam rezim praktik berkelanjutan, di mana bahan baku harus diproduksi secara berkelanjutan dan bisnis harus dijalankan dengan niat yang baik (Nekha, 2024).

13. Kesimpulan

Industri farmasi halal merupakan sektor yang semakin penting dalam ekonomi halal global, didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran mereka tentang kewajiban mengonsumsi produk halal. Meskipun demikian, industri ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari ketergantungan pada bahan baku impor yang status halalnya dipertanyakan, proses sertifikasi yang rumit dan mahal, kurangnya pengetahuan dan kesadaran di kalangan produsen dan konsumen, hingga inkonsistensi dalam standar dan regulasi halal di berbagai negara.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri farmasi, lembaga sertifikasi halal, akademisi, dan konsumen. Penguatan regulasi, pengembangan standar halal yang lebih komprehensif dan terharmonisasi secara internasional, inovasi dalam pengembangan bahan alternatif halal, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang farmasi halal merupakan langkah-langkah kunci yang perlu diambil (Amin et al., 2024; Kasri et al., 2021; Latiff et al., 2021; Maulida & Ali, 2023; Nekha, 2024; Tukiran et al., 2023).

Dengan potensi pasar yang besar dan permintaan yang terus meningkat, industri farmasi halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar dan komitmen pemerintah yang kuat terhadap pengembangan industri halal, berada dalam posisi yang baik untuk memimpin perkembangan industri farmasi halal global (Latiff et al., 2021; Nekha, 2024; M. M. Rahman & Ahmad, 2024). Namun, keberhasilan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi dari semua pihak yang terlibat dalam ekosistem farmasi halal.

Daftar Pustaka

Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The shifting of halal certification system in Indonesia: From society-centric to state-centric. Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, 35(1), 115–126. https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223

Amin, N. S. M., Ramli, N., & Zawawi, M. (2024). Shariah-compliant medical tourism: An evaluation of the legal impediments of its implementation in Malaysia. IIUM Law Journal, 32(1), 65–102. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.842

Arif, Z., Bahri, E. S., Saifuddin, W. A., & Zulfitria, Z. (2021). Opportunities and challenges of halal product business pasca COVID-19 in Indonesia. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.274

Aziz, N. A., Sulaiman, S. S., Roslan, M. A., & Yusof, K. M. A. A. K. (2021). Is the Covid-19 vaccine halal? Revisiting the role of National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) and JAKIM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), 413–428. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1084

Bahrudin, M., Iqbal, M. J., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2024). Halal food industry: Reinforcing the halal product assurance organizing body (BPJPH) in the development of the among urban Muslim community in Indonesia. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 29(1), 61. https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039

Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of non-halal drug use in the perspective of maqashid syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 437. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4602

Kasri, R. A., Ahsan, A., Widiatmoko, D., & Hati, S. R. H. (2021). Intention to consume halal pharmaceutical products: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 14(3), 735–756. https://doi.org/10.1108/jima-06-2021-0192

Latiff, J. A., Zakaria, Z., & Man, S. (2021). The challenges in implementation of halal vaccine certification in Malaysia. Journal of Food and Pharmaceutical Sciences, 366–371. https://doi.org/10.22146/jfps.1147

Luthviati, R. D., & Jenvitchuwong, S. (2021). Implementation of halal product assurance in the pharmaceutical sector in Indonesia. Journal of Human Rights Culture and Legal System, 1(3). https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.19

Mardian, Y., Shaw-Shaliba, K., Karyana, M., & Lau, C. (2021). Sharia (Islamic law) perspectives of COVID-19 vaccines. Frontiers in Tropical Diseases, 2. https://doi.org/10.3389/fitd.2021.788188

Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Twitter sentiment analysis on halal pharmaceutical. Ekonomi Islam Indonesia, 5(1). https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.263

Megasari, G. U., Widyasti, L. D., & Fahmi, F. (2024). Identifying public awareness of the halal issue of cough medicine containing alcohol. Halal Research Journal, 4(2), 89–104. https://doi.org/10.12962/j22759970.v4i2.1729

Nayeem, A. R., Camara, I., Deep, T. A., Zalil, M., Ladi, M., Akter, Mst. F., & Rakib, A. (2020). Muslim patients attitude an alcohol content in cough medicine: An analysis in Islamic perspective. International Journal of Education and Knowledge Management, 1–10. https://doi.org/10.37227/ijekm-2020-04-78

Nekha, A. (2024). Halal pharmaceutical development in Indonesia. Islamic Economics Methodology, 2(2). https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.353

Ningtyas, P. F., Permana, I., Rosa, E. M., & Jaswir, I. (2022). Halal medicine selection process in sharia-certified hospital. Indonesian Journal of Halal Research, 4(2), 85–96. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i2.16722

Nursita, R. D., Adelia, D., Septiani, R., & Widyaputry, P. D. (2024). The role of non-state actors in establishing the halal ecosystem in Indonesia. Hasanuddin Journal of International Affairs, 4(01), 44–56. https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.33028

Rachman, A., & Khokhar, A. J. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in halāl certification and product guarantee. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.14

Rafianti, F., Asmuni, A., & Jamil, J. (2023). Dynamics of halal certification application in medicinal products: Comparative study of Islamic law and positive law. Sasi, 329–341. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1356

Rahem, A., Effendi, M. H., & Faridah, H. D. (2021). Analysis of pharmacists' knowledge and attitude in the pharmaceutical industry of halal certification and their readiness to produce halal medicine. Pharmacy Education, 21(2), 1–7. https://doi.org/10.46542/pe.2021.212.17

Rahman, M. M., & Ahmad, Z. (2024). Ensuring halal product integrity and an investigative study of U.S policy practices. Journal of World Science, 3(1), 58–68. https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.528

Rahman, S. bin A., & Razak, N. I. B. A. (2024). Diverse halal standards in Malaysia, Indonesia, and Brunei: Their effect on regional halal food trade industry development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i7/22141

Rusmita, S. A., Ryandono, M. N. H., Filianti, D., & Salleh, M. C. M. (2020). Islamic economic students knowledge and attitude toward halal pharmacy product in East Java, Indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p1-15

Rusydiana, A. S. (2024). How to develop halal industry in Indonesia. HFS, 1(1). https://doi.org/10.58968/hfs.v1i1.450

Sulaiman, N. S., Abdullah, R., & Hashim, N. (2023). Halal industry development in Brunei Darussalam: Realities and challenges. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14308

Tukiran, N. A., Anuar, N. A. A., & Jamaludin, M. A. (2023). Gelatin in halal pharmaceutical products. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(1). https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.344

Windasari, N. A., Azhari, N. P. D. A., & Putra, I. F. (2023). Assessing consumer preferences on halal service: The emergence of sharia hospitals for Muslim consumer. Journal of Islamic Marketing, 15(1), 22–41. https://doi.org/10.1108/jima-07-2022-0192

Zuniarto, A. A., Mahfudh, N., Perwitasari, D. A., & Pandanwangi, S. (2023). Development of knowledge, perceptions, and public attitudes questionnaire facing the era of compulsory halal medicine certification. Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 8(4), 1411–1422. https://doi.org/10.37874/ms.v8i4.1002