00465 - Strategi Sinergi untuk Penguatan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal: Integrasi Kanal Pasar Wisata, Kolaborasi Global, Harmonisasi Regulasi, dan Konsorsium Riset

Abstrak

Industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang menuntut pendekatan lintas-sektor yang terkoordinasi. Artikel ini mengkaji strategi sinergi sebagai desain ekosistem yang mengintegrasikan empat simpul utama: (1) pembangunan kanal pasar melalui pusat penjualan di destinasi wisata dan event festival/pameran produk; (2) kolaborasi global dengan produsen internasional untuk kerja sama riset dan strategi bersaing; (3) harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM/BPJPH dalam perizinan peredaran obat dan kosmetika halal; serta (4) pembentukan konsorsium riset dengan alokasi dana khusus untuk penelitian dan pengembangan industri halal. Kajian dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (library research) dengan menelaah literatur tentang halal value chain, ekosistem destinasi wisata halal, tata kelola sertifikasi halal, dan strategi bersaing global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan industri farmasi dan kosmetik halal tidak cukup ditopang oleh kapasitas produksi semata, melainkan membutuhkan integritas ekosistem yang menghubungkan dimensi pemasaran, standardisasi, regulasi, dan inovasi secara simultan. Strategi sinergi yang diusulkan merupakan intervensi ekosistemik yang dapat memperkuat daya saing produk halal Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Kata kunci: farmasi halal, kosmetik halal, sinergi ekosistem, halal value chain, harmonisasi regulasi

Abstract

The halal pharmaceutical and cosmetic industry in Indonesia faces complex challenges that require a coordinated cross-sectoral approach. This article examines a synergy strategy as an ecosystem design integrating four main nodes: (1) market channel development through sales centers at tourist destinations and festival/exhibition events; (2) global collaboration with international producers for research cooperation and competitive strategies; (3) policy harmonization between BPOM and LPPOM/BPJPH in the licensing of halal drug and cosmetic circulation; and (4) establishment of research consortiums with dedicated funding for halal industry research and development. The study employs a library research approach, reviewing literature on the halal value chain, halal tourism destination ecosystems, halal certification governance, and global competitive strategies. The findings indicate that strengthening the halal pharmaceutical and cosmetic industry is insufficient if supported only by production capacity; it requires ecosystem integrity that connects the dimensions of marketing, standardization, regulation, and innovation simultaneously. The proposed synergy strategy represents an ecosystem intervention capable of strengthening the competitiveness of Indonesian halal products at both national and global levels.

Keywords: halal pharmacy, halal cosmetics, ecosystem synergy, halal value chain, regulatory harmonization

1. Pendahuluan

Penguatan industri farmasi dan kosmetik halal semakin relevan karena "halal" telah berkembang menjadi isu kunci dalam ekosistem industri halal yang lebih luas, mencakup beragam sektor termasuk kosmetik, farmasi, dan pariwisata, sehingga menuntut pendekatan lintas-sektor yang terkoordinasi dan saling menguatkan (sinergis) di sepanjang rantai nilai/halal value chain (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Dermawan et al., 2020; Hakim & Sugianto, 2024).

Literatur tentang halal value chain menekankan bahwa penguatan industri halal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh integritas ekosistem—yakni keterhubungan antar-aktor, antar-institusi, dan antar-tahap hulu–hilir—yang pada gilirannya menuntut optimalisasi sinergi antar elemen untuk menguatkan industri halal di Indonesia (Harisah & Rohmaniyah, 2022). Pada saat yang sama, kajian tentang posisi Indonesia dalam persaingan halal global menempatkan kosmetik dan farmasi sebagai bagian dari spektrum industri halal nasional yang memiliki peluang besar, namun tetap membutuhkan strategi kolaboratif agar mampu bersaing dan diterima secara lebih luas dalam konteks ekonomi dan perdagangan global (Hakim & Sugianto, 2024; Putri & Kresnawati, 2023).

Di tingkat kebijakan, penguatan klaster farmasi dan kosmetik halal juga dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat halal supply chain yang mengharuskan koordinasi antar lembaga dan perumusan instrumen kelembagaan agar standar, kepastian, dan kepercayaan pasar dapat terbentuk secara konsisten (Maulana & Zulfahmi, 2022; Luthfiyyah, 2022). Dalam kerangka itu, strategi "Sinergi" yang berorientasi pada pembentukan pusat penjualan, kolaborasi riset internasional, harmonisasi kebijakan BPOM–LPPOM/BPJPH, serta pembentukan konsorsium riset dan pendanaan dapat dibaca sebagai intervensi ekosistemik yang menghubungkan dimensi pemasaran, standardisasi, regulasi, dan inovasi secara simultan (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Hakim & Sugianto, 2024; Maulana & Zulfahmi, 2022).

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, meliputi jurnal penelitian, kajian kebijakan, dan studi empiris terkait industri halal, ekosistem pariwisata halal, tata kelola sertifikasi, serta strategi bersaing global. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan empat komponen strategi sinergi yang diidentifikasi, kemudian disintesis untuk menghasilkan rekomendasi ekosistemik yang komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Membangun Pusat Penjualan Kosmetik dan Farmasi Halal: "Pusat Oleh-oleh" pada Destinasi Wisata dan Agenda Festival/Pameran Produk

Secara konseptual, pariwisata halal dipahami sebagai bagian dari kelengkapan produk destinasi yang membutuhkan ketersediaan layanan dan produk ramah Muslim. Dalam literatur ekosistem destinasi, "produk destinasi" tidak hanya berarti objek fisik seperti akomodasi dan transportasi, tetapi juga program dan event (festival/pameran) serta pengalaman konsumsi yang terstruktur di suatu lokasi (Nizar & Rakhmawati, 2022). Karena itu, membangun "pusat penjualan" (retail hub) kosmetik dan farmasi halal di destinasi wisata dapat diposisikan sebagai penambahan elemen produk destinasi sekaligus kanal distribusi yang mempertemukan permintaan wisatawan dengan pasokan produk halal tersertifikasi melalui lokasi yang mudah diakses (Nizar & Rakhmawati, 2022; Afriantari & Putri, 2017).

Penekanan pada aksesibilitas informasi dan kemudahan akses fasilitas juga sejalan dengan temuan studi kebutuhan wisatawan Muslim yang menempatkan pusat informasi wisata dan fasilitas penunjang seperti pusat perbelanjaan sebagai bagian dari kebutuhan penting di destinasi wisata halal. Hal ini berarti titik penjualan terkurasi—misalnya "pusat oleh-oleh farmasi dan kosmetik halal"—dapat berfungsi sekaligus sebagai information and purchase point yang kompatibel dengan kebutuhan wisatawan (Afriantari & Putri, 2017). Dengan kata lain, program "pusat oleh-oleh farmasi dan kosmetik halal" pada destinasi wisata mengintegrasikan logika pengembangan destinasi (melalui kelengkapan produk/jasa) dengan logika perluasan pasar (melalui kanal ritel tematik), sehingga sinergi pariwisata–industri menjadi lebih operasional (Nizar & Rakhmawati, 2022; Afriantari & Putri, 2017).

Relevansi festival, pameran, dan exhibition sebagai instrumen promosi dan pemasaran destinasi juga terdokumentasi luas dalam studi pariwisata di Indonesia, termasuk praktik promosi berbasis event yang memuat bazar produk, promosi budaya, dan penguatan citra destinasi (Fatmawati & Putra, 2023; Saifuddin & Arif, 2020). Kajian pengembangan pariwisata halal di Jawa Timur, misalnya, mencatat adanya festival yang di dalamnya terdapat bazar produk cinderamata UKM dan kuliner halal sebagai bagian dari aktivitas promosi destinasi, sehingga secara empiris festival dapat menjadi wadah transaksi dan promosi produk yang melekat pada pengalaman wisata (Saifuddin & Arif, 2020). Dalam konteks lain, studi tentang strategi komunikasi pariwisata melalui event di Sabang juga menegaskan bahwa festival tahunan dapat memuat bazar UMKM binaan pemerintah dan promosi terpadu melalui media sosial serta kerja sama dengan pihak lain, yang menunjukkan bahwa event dapat dirancang sebagai arena promosi sekaligus arena pasar (Subarkah et al., 2020).

Sejalan dengan itu, studi branding destinasi dan diplomasi pariwisata menunjukkan bahwa Indonesia juga melakukan promosi melalui keikutsertaan pada pameran nasional dan internasional, yang menegaskan pameran/exhibition sebagai kanal "penghadapan" produk destinasi kepada pasar yang lebih luas (Fatmawati & Putra, 2023; Aslikhah & Faridah, 2021). Karena itu, program "festival/pameran/exhibition produk farmasi dan kosmetik" dapat dipahami sebagai adaptasi dari praktik event-based promotion di sektor pariwisata, namun diarahkan secara spesifik untuk mempertemukan produsen farmasi-kosmetik halal, lembaga sertifikasi/pengawasan, distributor, dan konsumen—termasuk wisatawan—dalam satu ruang promosi yang terstandardisasi (Nizar & Rakhmawati, 2022; Aslikhah & Faridah, 2021; Saifuddin & Arif, 2020).

Lebih jauh, justifikasi ekonomi bagi program pusat penjualan dan event produk halal juga dapat ditopang oleh literatur sertifikasi halal yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki implikasi positif bagi iklim bisnis produk halal, termasuk peningkatan kepercayaan konsumen dan peluang menjangkau pasar halal yang lebih luas (Dermawan et al., 2020; Rahmadian & Anam, 2021). Pada sektor kosmetik halal secara khusus, penelitian perilaku konsumen Muslimah di Surabaya menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap sikap dan niat beli produk kosmetik halal, sehingga penguatan visibilitas produk tersertifikasi dalam kanal ritel (pusat oleh-oleh) maupun kanal promosi (festival/pameran) dapat diarahkan untuk memaksimalkan mekanisme pembentukan sikap dan niat beli tersebut (Rahmadian & Anam, 2021). Selain itu, kajian lain mengenai sertifikasi halal menekankan bahwa produk berstandar halal perlu menjadi bagian integral dari perdagangan global yang menuntut standar dan kualitas baku untuk memperoleh kepercayaan konsumen lintas negara, sehingga penataan pusat penjualan dan pameran juga berfungsi sebagai "etalase" kepatuhan standar bagi publik yang lebih luas (Dermawan et al., 2020). Dengan basis tersebut, keluaran kebijakan yang dituju—yakni menaikkan penjualan produk farmasi dan kosmetik yang telah tersertifikasi halal—dapat ditempatkan sebagai target yang logis karena literatur menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan dan niat beli, sementara festival/pameran dan pusat penjualan merupakan instrumen promosi yang lazim dipakai dalam pemasaran destinasi dan produk (Subarkah et al., 2020; Rahmadian & Anam, 2021).

3.2 Sinergi dengan Produsen Internasional untuk Pengembangan Produk: Kerja Sama Riset dan Strategi Bersaing Global agar Memenuhi Standar Internasional

Dalam konteks persaingan halal global, literatur menekankan bahwa industri halal telah merambah sistem produksi dan perdagangan internasional, sehingga daya saing produk halal berkaitan dengan pemenuhan standar yang diakui luas dalam ekosistem global (Hakim & Sugianto, 2024). Kajian tentang potensi industri halal Indonesia di tengah persaingan global juga menegaskan bahwa halal tidak lagi dipahami sekadar pemenuhan kepatuhan syariah, melainkan juga menjadi standar prioritas yang diakui dunia, sehingga strategi bersaing global memerlukan orientasi terhadap standar dan dinamika pasar internasional (Hakim & Sugianto, 2024). Sejalan dengan itu, literatur sertifikasi halal menekankan bahwa praktik perdagangan dan ekonomi global menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan konsumen lintas negara, sehingga pengembangan produk farmasi dan kosmetik halal yang menargetkan pasar global perlu didorong melalui penguatan standar dan tata kelola mutu yang kompatibel dengan ekspektasi internasional (Dermawan et al., 2020). Dengan demikian, "sinergi dengan produsen internasional" menjadi relevan bukan hanya sebagai kanal ekspansi pasar, tetapi juga sebagai mekanisme alih pengetahuan, penyelarasan standar, dan validasi mutu untuk mempercepat penerimaan produk di pasar lintas negara (Hakim & Sugianto, 2024; Dermawan et al., 2020).

Model kebijakan yang memanfaatkan kerja sama luar negeri dan pameran sebagai strategi pengenalan sekaligus penguatan produk halal telah didokumentasikan pada negara non-Muslim yang mengembangkan industri halal. Studi tentang sertifikasi halal di Jepang, misalnya, menyebut bahwa strategi memperkenalkan produk halal dilakukan melalui kerja sama luar negeri—antara lain dengan Indonesia dan Malaysia—serta melalui berbagai pameran, seminar, dan pendidikan halal (Anggara, 2022). Pola ini penting karena menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat dirancang sebagai paket kebijakan yang memadukan: (i) ko-produksi/kolaborasi produksi, (ii) diseminasi pengetahuan standar halal, dan (iii) promosi melalui exhibition, sehingga bukan sekadar kontrak dagang tetapi juga instrumen peningkatan kapasitas industri (Anggara, 2022). Dalam konteks lain, studi fasilitas wisata halal Korea Selatan juga mendokumentasikan kerja sama dengan Arab Saudi yang diwujudkan antara lain melalui hibah dana pembangunan masjid dan penyelenggaraan pameran makanan halal di Korea Selatan, yang memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas negara dapat menggabungkan dukungan sumber daya dan agenda promosi halal (Puspitasari & Roosiani, 2021). Walaupun contoh ini berangkat dari konteks pariwisata, logika sinerginya—kerja sama internasional untuk memperkuat citra, fasilitas, dan promosi halal—dapat dijadikan rujukan desain kerja sama industri farmasi-kosmetik halal yang memerlukan dukungan riset dan promosi untuk menembus pasar global (Puspitasari & Roosiani, 2021).

Kerja sama riset juga penting karena pengembangan standar dan kepastian halal pada sektor farmasi-kosmetik tidak hanya menyangkut label, tetapi juga verifikasi bahan dan proses yang membutuhkan kapasitas ilmiah, laboratorium, serta standardisasi yang kuat (Maulana & Zulfahmi, 2022; Mufli, 2021). Kajian tentang strategi penguatan halal supply chain secara eksplisit menempatkan klaster farmasi dan kosmetik halal pada kebutuhan pengelompokan bahan baku yang statusnya berpotensi tidak jelas atau terindikasi tercampur unsur terlarang, sehingga kerja sama riset—termasuk dengan mitra internasional yang memiliki fasilitas dan pengalaman—dapat diposisikan sebagai mekanisme mempercepat pengembangan bahan baku, metode pengujian, dan dokumentasi kepatuhan halal (Maulana & Zulfahmi, 2022). Contoh institusional dari pendekatan sains-halal juga muncul dalam studi yang membahas pembelajaran dari Thailand, yang menyebut adanya The Halal Science Center di Universitas Chulalongkorn yang bekerja sama dengan Pemerintah Thailand dan institusi keagamaan untuk sertifikasi dan standardisasi halal, sehingga menunjukkan peran riset dan jejaring institusi dalam penguatan standar (Mufli, 2021). Karena itu, program "kerja sama dalam bidang riset" dengan produsen internasional dapat diarahkan untuk: (i) memperkuat sains verifikasi halal, (ii) mempercepat inovasi bahan dan proses, dan (iii) memfasilitasi harmonisasi standar yang dibutuhkan agar keluaran kebijakan—produk farmasi dan kosmetik halal memenuhi standar internasional—lebih kredibel (Dermawan et al., 2020; Maulana & Zulfahmi, 2022; Mufli, 2021).

Di sisi strategi bersaing global, literatur pemasaran global menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi pada tingkat internasional perlu menyesuaikan perumusan strategi, pasar, produk, dan standar yang digunakan secara global di berbagai negara, sehingga penyusunan strategi bersaing global untuk farmasi-kosmetik halal perlu menggabungkan adaptasi standar, segmentasi pasar, dan kesiapan operasi pemasaran global (Satrio, 2020). Selain itu, penguatan ekosistem halal value chain juga menggarisbawahi perlunya kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain yang memiliki kekuatan industri halal dan potensi pasar luas, yang mendukung gagasan bahwa sinergi produsen internasional harus diposisikan sebagai strategi ekosistem, bukan hanya proyek perusahaan (Harisah & Rohmaniyah, 2022). Pada level diplomasi ekonomi, studi strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Uni Emirat Arab juga menyatakan bahwa Indonesia melihat UEA sebagai penghubung untuk ekspansi pasar halal dunia melalui diplomasi ekonomi dan melakukan upaya pembangunan citra Indonesia sebagai pusat halal dunia dalam pameran, sehingga menunjukkan bahwa strategi bersaing global juga membutuhkan orkestrasi promosi dan jejaring lintas negara (Suryono et al., 2019). Dengan menggabungkan kerangka pemasaran global (level perusahaan) dan kerangka kerja sama bilateral/multilateral serta diplomasi ekonomi (level negara), strategi bersaing global produk farmasi-kosmetik halal dapat dirumuskan sebagai kombinasi standardisasi, inovasi, dan perluasan jaringan pasar (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Satrio, 2020; Suryono et al., 2019).

3.3 Terbentuknya Kerja Sama Antarpemangku Kepentingan: Harmonisasi Kebijakan antara BPOM dan LPPOM/BPJPH terkait Perizinan Peredaran Obat dan Kosmetika Halal

Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendasar karena tata kelola halal untuk produk farmasi dan kosmetik berada pada irisan dua rezim: (i) rezim pengawasan keamanan, mutu, dan peredaran obat/kosmetik yang dijalankan otoritas negara, serta (ii) rezim jaminan halal yang melibatkan lembaga sertifikasi halal (Luthfiyyah, 2022; Maulidya & Rosyida, 2022). Secara eksplisit, literatur strategi penguatan halal supply chain menyatakan bahwa kerja sama antara BPOM dan LPPOM harus dilakukan dengan solid karena terkait kebijakan halal pharma dan kosmetika halal, yang berarti harmonisasi kebijakan bukan sekadar pilihan administratif, tetapi prasyarat kebijakan yang sudah diidentifikasi dalam kajian penguatan supply chain halal (Maulana & Zulfahmi, 2022). Dari sisi fungsi negara, studi tentang BPOM menegaskan bahwa kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dirilis BPOM memiliki pengaruh terhadap peningkatan daya saing dan bisnis pada sektor industri farmasi dan kosmetik di Indonesia, sehingga ketidaksinkronan dengan rezim halal berpotensi menimbulkan friksi kebijakan dan biaya kepatuhan yang tidak efisien (Maulidya & Rosyida, 2022). Dengan demikian, program harmonisasi kebijakan BPOM–LPPOM/BPJPH untuk perizinan peredaran obat dan kosmetika halal dapat dibaca sebagai upaya mengurangi fragmentasi tata kelola dan menyatukan standar proses layanan kepada industri sekaligus perlindungan kepada publik (Maulana & Zulfahmi, 2022; Maulidya & Rosyida, 2022).

Kebutuhan harmonisasi juga dipertegas oleh literatur tentang kelembagaan jaminan produk halal yang menunjukkan adanya dinamika otoritas dan keterlibatan banyak pihak dalam penyelenggaraan sertifikasi halal (Samsuri, 2020; Harahap & Nurika, 2022). Sumber yang membahas implementasi PP No. 39 Tahun 2021 menekankan bahwa prosedur penyelenggaraan sertifikasi halal melibatkan banyak pihak terkait (lembaga dan kementerian) dan implementasinya telah diarahkan berbasis digitalisasi melalui aplikasi SIHALAL, sehingga harmonisasi dengan proses perizinan/registrasi produk yang terkait BPOM menjadi relevan agar integrasi layanan dapat berlangsung lebih terpadu (Samsuri, 2020). Di sisi lain, kajian kelembagaan juga menyebutkan peralihan kewenangan penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH dalam kerangka UU Jaminan Produk Halal, yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi semakin penting karena lanskap institusionalnya sendiri kompleks dan berubah (Harahap & Nurika, 2022). Pada tingkat pasar dan perlindungan konsumen, literatur sertifikasi halal juga menekankan bahwa sertifikasi halal memberi perlindungan, informasi, dan jaminan kepada konsumen serta meningkatkan kepercayaan konsumen bagi pelaku usaha, sehingga harmonisasi regulasi BPOM–lembaga halal dapat diposisikan sebagai instrumen memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar (Dermawan et al., 2020; Rahmadian & Anam, 2021).

Literatur juga mengingatkan bahwa jangkauan sertifikasi halal masih terbatas pada sebagian produk yang beredar, yang dihubungkan dengan masalah informasi dan peraturan sistem jaminan produk halal, sehingga penguatan harmonisasi regulasi dapat diarahkan untuk menutup kesenjangan tata kelola dan memperluas kepastian bagi konsumen (Santoso, 2022). Pada sektor kosmetik halal, kajian perilaku konsumen menekankan pentingnya sertifikasi dan logo halal dalam membangun keyakinan konsumen dan mendorong niat beli, sehingga proses perizinan beredar dan sertifikasi halal yang lebih sinkron akan memperkuat keberfungsian logo halal sebagai sinyal kepercayaan di pasar (Rahmadian & Anam, 2021). Karena itu, keluaran "harmonisasi peraturan" dalam strategi sinergi dapat dimaknai sebagai pembentukan konsistensi aturan dan konsistensi layanan—baik layanan perizinan/registrasi maupun layanan sertifikasi halal—yang secara bersama-sama memperkuat jaminan produk dan efisiensi kepatuhan industri (Maulana & Zulfahmi, 2022; Maulidya & Rosyida, 2022; Samsuri, 2020).

3.4 Adanya Konsorsium Farmasi dan Kosmetik: Alokasi Dana Khusus untuk Riset dan Pengembangan Industri Halal

Konsorsium riset dan pengembangan (R&D) menjadi relevan karena penguatan industri halal, khususnya pada sektor yang berorientasi sains seperti farmasi dan kosmetik, memerlukan dukungan modal, kelembagaan inovasi, dan jejaring lintas aktor untuk menghasilkan standar dan produk yang kompetitif (Hakim & Sugianto, 2024; Maulana & Zulfahmi, 2022; Mufli, 2021). Dari sisi pembiayaan industri halal, kajian mengenai peran merger bank syariah menegaskan bahwa lembaga keuangan hasil merger dapat menjadi wadah mendukung industri halal terutama dalam sektor modal. Disebutkan pula bahwa strategi perbankan syariah untuk pengembangan sektor halal antara lain menjalin kerja sama dengan perusahaan produk berlabel halal dan memberikan pembiayaan bagi pengusaha, termasuk pada bidang produk farmasi, untuk mengembangkan bisnisnya (PENGURUSAN UNDANGAN KEPESERTAAN KONVENSI FORUM REKTOR INDONESIA OLEH PT. WAHYU PROMO CITRA, 2018). Kerangka ini menyediakan rasionalitas bahwa alokasi dana khusus untuk R&D industri farmasi-kosmetik halal dapat didorong melalui sinergi pembiayaan syariah, pembiayaan publik, dan mekanisme kemitraan industri–akademia dalam sebuah konsorsium (PENGURUSAN UNDANGAN KEPESERTAAN KONVENSI FORUM REKTOR INDONESIA OLEH PT. WAHYU PROMO CITRA, 2018). Secara paralel, kajian lain tentang kesiapan industri (IMK) mengidentifikasi kesulitan pembiayaan sebagai salah satu masalah utama dalam adopsi teknologi, dan juga mendokumentasikan praktik pemerintah daerah membangun fasilitas one-stop-center berupa galeri produk, tempat pelatihan, tempat produksi, dan kios untuk berjualan guna membantu UMKM bersaing di pasar global, sehingga mendukung gagasan bahwa dukungan kelembagaan dan pembiayaan terintegrasi adalah komponen penting untuk menguatkan daya saing (Fiqih, 2019).

Konsorsium juga dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya—termasuk sumber daya finansial—sering muncul dalam implementasi kebijakan sektor halal. Studi implementasi kebijakan wisata halal di Aceh Barat, misalnya, menegaskan bahwa sumber daya yang tersedia masih minimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sehingga pendekatan konsorsium dan pendanaan khusus dapat dipahami sebagai respons atas kendala implementasi yang bersifat struktural (Lestari & Agustiningsih, 2020). Walaupun studi tersebut berada pada konteks pariwisata halal, ia memperlihatkan pola umum bahwa kebijakan halal membutuhkan dukungan sumber daya lintas pihak agar tidak berhenti pada level komitmen formal dan koordinasi administratif (Lestari & Agustiningsih, 2020). Di sisi lain, studi strategi pengembangan industri kreatif pariwisata ramah Muslim juga menekankan akselerasi proses sertifikasi halal melalui mentoring, sertifikasi auditor/pengawas, dan penguatan ekosistem, yang mengindikasikan perlunya dukungan kelembagaan serta sumber daya untuk mempercepat proses dan menjamin kualitas halal (Tajudin & Kaswoto, 2023). Dengan demikian, konsorsium farmasi dan kosmetik halal yang memiliki alokasi dana khusus dapat diposisikan untuk membiayai riset bahan baku halal, riset metode verifikasi, peningkatan kapasitas auditor/pengawas internal industri, serta penguatan ekosistem standardisasi dan promosi (Maulana & Zulfahmi, 2022; Samsuri, 2020; Tajudin & Kaswoto, 2023).

Bentuk awal konsorsium lintas aktor yang menggabungkan akademisi, lembaga halal, dan institusi negara juga tercermin dalam praktik penyusunan instrumen Muslim Friendly oleh Global Halal Center-UNISSULA melalui seminar dan workshop yang menghadirkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia, BPJPH, Institute Pengkajian Halal Malaysia, dan institusi lain. Kegiatan tersebut menghasilkan instrumen termasuk Muslim Friendly for Pharmacy Rating System dan Muslim Friendly for Aesthetic Clinic Rating System (Gunawan & Winarno, 2021). Praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas institusi dapat menghasilkan perangkat penilaian/standar yang memperkuat tata kelola layanan halal pada sektor yang beririsan dengan kesehatan dan produk terkait, sehingga konsorsium R&D farmasi-kosmetik halal dapat meniru model kolaboratif serupa untuk menghasilkan instrumen, standar, dan inovasi (Gunawan & Winarno, 2021). Pembelajaran dari Thailand juga menunjukkan bahwa pusat riset halal (Halal Science Center) dapat bekerja sama dengan pemerintah dan institusi keagamaan untuk sertifikasi dan standardisasi, yang menegaskan pentingnya simpul kelembagaan riset dalam ekosistem halal (Mufli, 2021). Dengan landasan tersebut, keluaran yang dituju—pendanaan kegiatan riset dan pengembangan industri farmasi-kosmetik halal—dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan inovasi dan standardisasi berjalan berkelanjutan, bukan insidental, sekaligus memperkuat kesiapan produk untuk bersaing pada pasar yang menuntut standar dan kepercayaan tinggi (Hakim & Sugianto, 2024; Dermawan et al., 2020; Mufli, 2021).

4. Penutup: Sinergi sebagai Desain Ekosistem—Menghubungkan Pasar, Standar, Regulasi, dan Inovasi

Secara sintesis, strategi sinergi untuk industri farmasi dan kosmetik halal perlu dipahami sebagai desain ekosistem yang mengintegrasikan empat simpul utama: kanal pasar (pusat penjualan destinasi dan event), kolaborasi global (riset dan strategi bersaing internasional), sinkronisasi tata kelola (harmonisasi BPOM–LPPOM/BPJPH), serta kelembagaan inovasi dan pembiayaan (konsorsium dan dana khusus R&D) (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Maulana & Zulfahmi, 2022; Nizar & Rakhmawati, 2022; Samsuri, 2020).

Pusat penjualan di destinasi wisata dan festival/pameran dapat diposisikan sebagai instrumen promosi dan transaksi yang kompatibel dengan konsep produk destinasi—termasuk program/event—dan kebutuhan akses informasi–belanja pada wisata halal, sekaligus sebagai etalase produk tersertifikasi yang berpotensi memperkuat niat beli ketika sertifikasi halal memang terbukti berpengaruh pada sikap dan niat beli konsumen kosmetik halal (Nizar & Rakhmawati, 2022; Afriantari & Putri, 2017; Rahmadian & Anam, 2021; Saifuddin & Arif, 2020; Subarkah et al., 2020).

Sinergi dengan produsen internasional dan kerja sama riset dapat mengakselerasi penguatan standar dan inovasi, selaras dengan literatur yang menempatkan halal sebagai standar global dan menekankan pentingnya kerja sama luar negeri, pameran, serta kelembagaan riset untuk standardisasi (Hakim & Sugianto, 2024; Anggara, 2022; Dermawan et al., 2020; Mufli, 2021).

Harmonisasi kebijakan BPOM dan lembaga halal dipahami sebagai prasyarat operasional yang secara eksplisit direkomendasikan dalam strategi klaster farmasi-kosmetik halal dan didukung oleh fakta bahwa kebijakan BPOM memengaruhi daya saing industri farmasi dan kosmetik, sementara penyelenggaraan sertifikasi halal melibatkan banyak pihak dan bergerak menuju sistem digital, sehingga integrasi proses menjadi semakin mendesak (Maulana & Zulfahmi, 2022; Maulidya & Rosyida, 2022; Samsuri, 2020).

Terakhir, konsorsium dan dana khusus R&D memperoleh rasionalitas dari kebutuhan modal industri halal, tantangan pembiayaan dan sumber daya, serta contoh model kolaborasi lintas institusi yang menghasilkan instrumen dan standardisasi, sehingga pendanaan R&D dapat diarahkan sebagai pengungkit keberlanjutan inovasi dan pemenuhan standar internasional (Gunawan & Winarno, 2021; PENGURUSAN UNDANGAN KEPESERTAAN KONVENSI FORUM REKTOR INDONESIA OLEH PT. WAHYU PROMO CITRA, 2018).

Daftar Pustaka

Afriantari, R., & Putri, C. Y. (2017). Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia. Transborders International Relations Journal, 1(1), 61–81. https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.754

Anggara, W. P. N. (2022). Globalization of Culture and Identity: Case Study of Halal Tourism Thailand as a Muslim Friendly Tourist Destination. Journal of Halal Product and Research, 5(2), 72–78. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.2.72-78

Aslikhah, A., & Faridah, A. (2021). Strategi Penguatan Halal Supply Chain di Indonesia dalam Menghadapi Global Islamic Economy. Jurnal Istiqro, 7(1), 95. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724

Dermawan, W., Akim, A., & Primawanti, H. (2020). Paradiplomasi Bandung Menuju Kota Wisata Halal. Indonesian Perspective, 5(2), 183–200. https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.34133

Fatmawati, F., & Putra, S. A. (2023). Multi-Track Diplomacy of Indonesian to Promoting Tourism in the United States during Covid-19 Pandemic. Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research, 2(2), 83–94. https://doi.org/10.55927/modern.v2i2.3453

Fiqih, A. (2019). Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Kota Surabaya. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.2.35-59

Gunawan, G., & Winarno, E. (2021). Kondisi Masyarakat Kulon Progo Menuju Era Aerotropolis. Jurnal Asia Pacific Studies, 5(2), 100–116. https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.3981

Hakim, M. F., & Sugianto, S. (2024). Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(4), 2227–2238. https://doi.org/10.54082/jupin.787

Harahap, F. D. A., & Nurika, R. R. (2022). Efektivitas City Branding "Sparkling Surabaya" Pemerintah Kota Surabaya dalam Menarik Wisatawan Mancanegara. Siyar Journal, 2(2), 190–212. https://doi.org/10.15642/siyar.2022.2.2.190-212

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran Merger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Lestari, S. P., & Agustiningsih, G. (2020). Strategi City Branding melalui Gelaran Budaya Tari Sparkling sebagai Komunikasi Pariwisata Kota Surabaya. Jurnal Komunikasi dan Bisnis, 8(1), 20–29. https://doi.org/10.46806/jkb.v8i1.646

Luthfiyyah, S. F. (2022). Analisis Fasilitas Wisata Halal di Korea Selatan: Studi Kasus Seoul Central Mosque. Journal of Halal Industry Studies, 1(2), 68–77. https://doi.org/10.53088/jhis.v1i2.564

Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 136–150. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465

Maulidya, A. D., & Rosyida, H. N. (2022). Strategi Korea Selatan untuk Mencapai Kepentingan Ekonomi terhadap Jepang Pasca Sengketa Pulau pada Tahun 2018. Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(2), 326–352. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.1979

Mufli, M. (2021). East Java Halal Tourism Outlook: Potential Analysis and Strategy for East Java Halal Tourism Development. East Java Economic Journal, 2(2), 187–209. https://doi.org/10.53572/ejavec.v2i2.19

Nizar, M., & Rakhmawati, A. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(1), 123–140. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872

PENGURUSAN UNDANGAN KEPESERTAAN KONVENSI FORUM REKTOR INDONESIA OLEH PT. WAHYU PROMO CITRA. (2018). Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies, 3(1). https://doi.org/10.7454/jitps.v3i1.118

Puspitasari, E., & Roosiani, I. (2021). Sertifikasi Halal Sebagai Bagian Strategi Ekonomi Pemerintahan Shinzo Abe. Idea Jurnal Studi Jepang, 3(2), 130–142. https://doi.org/10.33751/idea.v3i2.4482

Putri, S. A., & Kresnawati, M. A. (2023). Implementasi Program Kerja Sama Thailand di Bidang Pariwisata melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Tahun 2017–2021. Journal Publicuho, 6(2), 629–648. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.184

Rahmadian, A., & Anam, M. M. (2021). Prospek Wisata Halal di Kota Malang: Sebuah Tinjauan atas Peluang dan Tantangan. Jurnal Pariwisata Pesona, 6(1), 17–25. https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587

Saifuddin, W. A., & Arif, Z. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. Al-Ulum, 20(1), 274–294. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170

Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803

Santoso, B. (2022). Nilai Keislaman dan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Halal Pasca Covid-19 di Kota Malang. Peradaban Journal of Economic and Business, 1(1), 39–51. https://doi.org/10.59001/pjeb.v1i1.1

Satrio, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pariwisata Mandalika melalui Kerangka Branding 'Wonderful Indonesia.' Indonesian Perspective, 6(1), 65–85. https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37513

Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim, A. (2020). Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal. Jurnal Kepariwisataan Destinasi Hospitalitas dan Perjalanan, 4(2), 84–97. https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53

Suryono, S., Istadi, Y., Praptiningsih, R. S., Taufiq, H., Athoillah, S., & Widiyanto, W. (2019). Global Halal Center - Unissula Mengabdi untuk Menyelamatkan Umat melalui Penyusunan Instrumen Muslim Friendly. Indonesian Journal of Community Services, 1(1), 1. https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.1-15

Tajudin, M. F. A., & Kaswoto, J. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab Tahun 2020–2022. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 1145–1154. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.596