00464 - Strategi Konsolidasi Pasar Dalam Negeri untuk Farmasi dan Kosmetik Halal

Abstract

The policy and market dynamics of halal products in Indonesia increasingly demand domestic market consolidation that not only emphasizes meeting the needs of Muslim consumers, but also strengthens the ecosystem of the halal pharmaceutical and cosmetic industry through the use of local raw materials, strengthening production technology, and increasing competitiveness through the recognition of global and national halal standards. This article proposes three strategic pillars for domestic market consolidation: (1) market consolidation through optimization of local raw materials; (2) establishment of a special award program for halal products that increases industry competitiveness; and (3) renewal of production technology encompassing standardization of content testing equipment, porcine DNA detection, establishment of fatwa-industry forums, and exhibitions of domestic production equipment. Literature on bioprospecting innovation, halal supply chain standards, and HAS23000 compliance supports these three pillars as a foundation for strengthening the national halal ecosystem in the pharmaceutical and cosmetic sectors.

Keywords: halal pharmaceutical, halal cosmetics, domestic market consolidation, local raw materials, production technology, halal award

Abstrak

Kebijakan dan dinamika pasar produk halal di Indonesia semakin menuntut konsolidasi pasar dalam negeri yang tidak hanya menekankan pemenuhan kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga memperkuat ekosistem industri farmasi dan kosmetik halal melalui penggunaan bahan baku lokal, penguatan teknologi produksi, serta peningkatan daya saing melalui pengakuan standar halal global dan nasional. Artikel ini mengusulkan tiga pilar strategis konsolidasi pasar dalam negeri: (1) konsolidasi pasar dengan pengoptimalan bahan baku lokal; (2) pembentukan award program khusus untuk produk halal yang meningkatkan kompetitivitas industri; serta (3) pembaruan teknologi produksi yang meliputi standardisasi alat uji kandungan, deteksi DNA babi, pembentukan forum fatwa-industri, serta pameran alat produksi dalam negeri. Literatur mengenai inovasi bioprospeksi, standar halal supply chain, dan kepatuhan terhadap HAS23000 mendukung ketiga pilar ini sebagai landasan penguatan ekosistem halal nasional di sektor farmasi dan kosmetik.

Kata kunci: farmasi halal, kosmetik halal, konsolidasi pasar dalam negeri, bahan baku lokal, teknologi produksi, penghargaan halal

1. Pendahuluan

Kebijakan dan dinamika pasar produk halal di Indonesia semakin menuntut konsolidasi pasar dalam negeri yang tidak hanya menekankan pemenuhan kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga memperkuat ekosistem industri farmasi dan kosmetik halal melalui penggunaan bahan baku lokal, penguatan teknologi produksi, serta peningkatan daya saing melalui pengakuan standar halal global dan nasional. Dalam konteks ini, strategi yang berangkat dari konsolidasi pasar dalam negeri menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, meningkatkan kedaulatan pangan dan health economy nasional, serta membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di sektor farmasi dan kosmetik halal.

Berbagai literatur dan kajian mengenai industri halal, standar HAS (Halal Assurance System), serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem inovasi nasional memberikan landasan empiris untuk merumuskan tiga pilar strategi ini: (1) konsolidasi pasar dengan pengoptimalan bahan baku lokal; (2) pembentukan award program khusus untuk produk halal yang meningkatkan kompetitivitas industri; serta (3) pembaruan teknologi produksi yang meliputi standardisasi alat uji kandungan, deteksi DNA babi, pembentukan forum fatwa-industri, serta pameran alat produksi dalam negeri.

Dukungan literatur mengenai upaya substitusi impor bahan baku melalui bioprospeksi dan produk natural yang dihasilkan Indonesia juga memperlihatkan potensi nasional untuk mengurangi impor melalui inventarisasi sumber daya hayati lokal—termasuk produk bioprospeksi laut dalam—yang relevan bagi industri farmasi dan kosmetik (Ghifary et al., 2023; Hakim & Anggraeni, 2023; Radjasa, 2022; Radjasa et al., 2022; Rishelin et al., 2023; Wijayanto, 2023). Bahkan, kajian tentang standar halal supply chain dan kepatuhan terhadap HAS23000 menegaskan pentingnya mekanisme penilaian, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dalam era globalisasi pasar halal (Dermoredjo, 2016; Prabowo & Rahman, 2016; Rishelin et al., 2023).

Secara umum, literatur juga menekankan bahwa penguatan ekosistem halal tidak hanya terbatas pada produk pangan, melainkan juga mencakup kosmetik dan farmasi yang memerlukan sertifikasi halal, jaminan mutu, serta kepatuhan terhadap fatwa MUI dan regulasi terkait (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Sari et al., 2023). Dengan demikian, implementasi tiga pilar ini diharapkan dapat mempercepat modernisasi industri halal farmasi dan kosmetik serta memantapkan posisinya di pasar domestik maupun internasional.

2. Konsolidasi Pasar Dalam Negeri: Tiga Pilar Strategi

2.1 Pilar Pertama: Konsolidasi Pasar Dalam Negeri melalui Pengoptimalan Bahan Baku Lokal

2.1.1 Program A: Substitusi Bahan Baku Impor dengan Bahan Baku Lokal

Pernyataan strategis bahwa substitusi impor bahan baku dengan bahan baku lokal adalah langkah inti untuk konsolidasi pasar dalam negeri didasarkan pada pengalaman kebijakan dan praktik yang menekankan kemandirian bahan baku, pengembangan supply chain halal yang berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah domestik. Dalam konteks halal farmasi dan kosmetik, substitusi impor bahan baku dapat mengurangi kerentanan pasokan bahan baku yang sangat sensitif terhadap dinamika perdagangan internasional.

Penelitian tentang inovasi bioprospeksi laut dalam Indonesia menyoroti potensi natural products lokal—misalnya lycopene dan paeninodin—sebagai substitusi impor bagi sektor pangan, kesehatan, kosmetika, lingkungan, dan energi. Potensi ini menjadi pijakan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku asing dalam industri halal (Radjasa, 2022; Radjasa et al., 2022). Di samping itu, publikasi Habibie Prize 2022 menegaskan bahwa pendorong utama bagi kemandirian inovasi nasional—termasuk produksi bahan baku bernilai tambah tinggi—dapat diwujudkan melalui penghargaan dan penguatan SDM serta kolaborasi lintas sektor (Radjasa et al., 2022).

Secara praktis, upaya substitusi impor dapat diarahkan pada identifikasi sumber daya hayati lokal yang berdaya guna untuk formulasi farmasi dan kosmetik halal, termasuk bahan baku yang secara tradisional diimpor namun memiliki alternatif lokal yang memungkinkan produksi di dalam negeri, sehingga mengurangi impor bahan baku (Radjasa, 2022; Radjasa et al., 2022).

Output yang diharapkan dari program substitusi ini adalah berkurangnya penggunaan bahan baku impor. Secara kontekstual, program substitusi di sektor halal farmasi dan kosmetik dapat diukur melalui penurunan proporsi bahan baku impor terhadap total kebutuhan bahan baku, meskipun angka persentasenya bergantung pada kapasitas produksi lokal dan dinamika rantai pasokan. Literatur menekankan bahwa substitusi impor itu relevan dan potensial di sektor bioindustri Indonesia, terutama ketika didukung oleh inovasi bioprospeksi dan pengembangan natural products dari biodiversitas nasional (Hakim & Anggraeni, 2023; Radjasa, 2022; Radjasa et al., 2022).

Selain itu, deteksi DNA babi melalui PCR menjadi mekanisme penting untuk memastikan kehalalan produk dalam rantai pasokan, sehingga substitusi bahan baku impor dengan bahan baku lokal tetap berada dalam koridor kehalalan yang jelas dan terverifikasi secara ilmiah (Radjasa et al., 2022). Penerapan PCR untuk deteksi DNA babi dan mekanisme verifikasi kehalalan ini menjadi relevan dalam konteks farmasi dan kosmetik halal yang menuntut kepastian terhadap komponen bahan baku, teknis produksi, dan kehendak fatwa halal (Radjasa et al., 2022).

2.1.2 Program B: Pemberdayaan Pelaku Usaha Domestik yang Menghasilkan Bahan Baku Farmasi dan Kosmetik

Kebijakan dan program pemberdayaan pelaku usaha domestik—seperti petani, peternak, atau pelaku industri kecil menengah (IKM)—penting untuk memperkuat ekosistem supply chain halal. Literatur tentang literasi halal (halal literacy) menyoroti tantangan literasi di tingkat masyarakat dan pelaku usaha, serta perlunya edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi halal, termasuk kehalalan bahan baku dan prosedur produksi (Farida et al., 2023; Fauziah et al., 2023; Wijayanto, 2023).

Program pemberdayaan yang menargetkan petani dan produsen lokal untuk memproduksi bahan baku halal dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku lokal yang memenuhi standar halal, serta memperkuat kerja sama antara produsen, lembaga sertifikasi halal (LPPOM MUI), dan pelaku industri. Dalam konteks Islam, pemberdayaan pelaku usaha domestik juga sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang mendorong keadilan, kesejahteraan pelaku usaha, dan perlindungan konsumen; literasi produk halal dan kepatuhan terhadap standar halal adalah bagian integral dari praktik bisnis yang sesuai syariah (Abdulah, 2019; Prabowo & Rahman, 2016; Rishelin et al., 2023).

Output yang diharapkan adalah berkurangnya ketergantungan pada bahan baku impor, serta peningkatan kapasitas SDM dan jaringan produksi lokal yang dapat memasok kebutuhan halal farmasi dan kosmetik. Literatur menunjukkan bahwa literasi halal yang meningkat dan pelatihan untuk pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memproduksi dan memasarkan produk halal, termasuk desain kemasan, labeling halal, dan kepatuhan terhadap standar halal—yang pada gilirannya mendukung konsolidasi pasar domestik (Farida et al., 2023; Fauziah et al., 2023; Lukito et al., 2018; Suhadarliyah et al., 2024; Wijayanto, 2023). Pemberdayaan juga sejalan dengan konsep integrasi ekonomi syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan jaminan hak-hak pelaku usaha dalam ekosistem halal (Rishelin et al., 2023; Rusastra, 2016; Sari et al., 2023).

2.2 Pilar Kedua: Pembentukan Award untuk Produk Halal

2.2.1 Program: Penyelenggaraan Program Penghargaan bagi Produk dan Manajemen Halal Terbaik Setiap Tahun

Penghargaan yang mendorong inovasi dan keunggulan dalam praktik halal dapat mendorong persaingan sehat di antara pelaku industri halal, memacu peningkatan kualitas produk serta keandalan sistem jaminan halal. Habibie Prize 2022, sebagai contoh program penghargaan nasional yang mendorong kemajuan SDM Indonesia dan inovasi di seluruh hulu-hilir produksi natural products dari laut dalam, menunjukkan bagaimana mekanisme penghargaan dapat mendorong peningkatan kapasitas SDM dan inovasi teknologi nasional yang relevan dengan sektor halal—ketika dirancang untuk fokus pada domain halal supply chain dan produk bernilai tambah tinggi (Radjasa et al., 2022).

Dalam konteks farmasi dan kosmetik halal, studi literatur juga menyoroti bahwa literasi konsumen terkait hal-hal halal, sertifikasi, dan label halal memegang peran penting dalam keputusan pembelian dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, sehingga awards bisa meningkatkan kepercayaan pasar dan memacu peningkatan standar produk halal (Rishelin et al., 2023; Sari et al., 2023; Suryana & Agustian, 2016). Oleh karena itu, program penghargaan tahunan untuk produk halal dan manajemen halal terbaik dapat menjadi motor pengubah kompetitif untuk industri halal domestik, terutama jika dihubungkan dengan standar HAS23000 yang mengatur jaminan halal pada produk farmasi dan kosmetik (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016).

2.2.2 Output: Industri Halal yang Kompetitif

Sebagaimana dibuktikan dalam literatur tentang industri halal, penghargaan dan pengakuan atas praktik halal yang unggul dapat meningkatkan reputasi merek, memperluas akses pasar, serta memicu investasi lebih lanjut ke dalam inovasi proses, keamanan bahan baku, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Penelitian literatur yang membahas standar halal supply chain, penilaian risiko, serta pengalaman kebijakan yang mempromosikan praktik halal menunjukkan bagaimana mekanisme penghargaan dapat menjadi sinyal kualitas bagi konsumen, pemasok, dan mitra industri—termasuk rumah sakit syariah yang cenderung memilih produk halal bersertifikasi (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Rishelin et al., 2023).

Selain itu, peningkatan kesadaran konsumen terhadap label halal dan pola pembelian kosmetik serta produk farmasi yang halal memperkuat rasionalitas untuk menerapkan penghargaan sebagai bagian dari strategi pasar domestik yang lebih kompetitif (Fauziah et al., 2023; Sari et al., 2023; Suryana & Agustian, 2016).

2.3 Pilar Ketiga: Pembaruan dalam Teknologi Produksi

2.3.1 Program A: Standardisasi Nasional Alat Uji Kandungan pada Produk Farmasi dan Kosmetik pada Laboratorium Industri dan Institusi Pendidikan Tinggi

Standardisasi alat uji kandungan pada produk farmasi dan kosmetik adalah pilar fundamental untuk menjamin mutu, akurasi, dan konsistensi hasil uji. Dalam konteks halal, keandalan uji kandungan menjadi kunci untuk memastikan bahwa bahan baku dan produk final memenuhi persyaratan halal serta bebas dari kontaminasi non-halal, termasuk DNA babi. Literatur mengenai industri halal menekankan bahwa standardisasi mutu dan HAS23000 diperlukan untuk membangun kepercayaan di pasar global dan nasional—khususnya bagi produk farmasi dan kosmetik yang menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016).

Melalui standardisasi nasional alat uji, laboratorium industri dan institusi pendidikan tinggi dapat menghasilkan data mutu yang konsisten, memudahkan verifikasi klaim halal, serta meningkatkan peluang ekspor produk halal farmasi dan kosmetik. Realisasi standardisasi ini memerlukan dukungan sinergis antara pemerintah, lembaga standar nasional, universitas, dan industri untuk memastikan ketersediaan peralatan yang terkalibrasi, metodologi uji kandungan yang baku, serta sertifikasi kompetensi laboratorium (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016).

2.3.2 Program B: Tersedianya PCR untuk Deteksi DNA Babi

Deteksi DNA babi melalui PCR merupakan komponen teknis yang sangat penting untuk verifikasi kehalalan bahan baku dan produk akhir, terutama ketika bahan baku berasal dari sumber hewani atau campuran bahan baku yang berpotensi terkontaminasi babi. Penggunaan PCR untuk deteksi DNA babi telah diangkat sebagai bagian dari kerangka kerja halal di beberapa kajian literatur, mencerminkan kebutuhan akan mekanisme verifikasi yang akurat untuk menjaga integritas halal supply chain (Prabowo & Rahman, 2016; Radjasa et al., 2022).

Keberadaan PCR untuk deteksi DNA babi sejalan dengan praktik industri halal untuk menjamin kehalalan produk farmasi dan kosmetik—dari bahan baku hingga produk jadi—sehingga mengurangi risiko non-halal yang dapat mengganggu kepercayaan konsumen dan membatasi akses ke pasar internasional.

2.3.3 Program C: Terbentuknya Forum Komunikasi antara Pembuat Fatwa dengan Pelaku Industri guna Mendiskusikan Teknologi dan Penemuan Terbaru

Forum komunikasi antara pembuat fatwa (otoritas kehalalan) dan pelaku industri meningkatkan sinergi antara hukum syariah dan inovasi teknologi, memastikan bahwa penemuan terbaru dalam teknologi produksi halal dapat dievaluasi dari sisi kehalalan, serta mengurangi risiko misinterpretasi fatwa. Literatur mengenai industri halal menekankan pentingnya interaksi antara otoritas kehalalan dengan pelaku industri untuk memelihara standar kehalalan, memfasilitasi adopsi teknologi baru secara sah secara syariah, dan memperkuat legitimasi produk halal di pasar domestik maupun internasional (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016).

2.3.4 Program D: Pameran Alat Produksi Farmasi dan Kosmetik Buatan Dalam Negeri

Pameran alat produksi farmasi dan kosmetik buatan dalam negeri berfungsi sebagai platform untuk memamerkan teknologi produksi terbaru, mempertemukan pelaku industri dengan laboratorium, lembaga pendidikan, dan regulator, serta mendorong transfer teknologi. Literatur mengenai kebijakan halal dan inovasi menekankan bahwa upaya domestik dalam memamerkan perangkat teknologi produksi dalam negeri dapat mempercepat modernisasi industri halal dan meningkatkan kapasitas lokal untuk memenuhi standar halal serta kebutuhan pasar nasional dan internasional (Hakim & Anggraeni, 2023; Radjasa et al., 2022; Susan & Winarto, 2023).

2.3.5 Output: Modernisasi Industri Farmasi dan Kosmetik Halal

Pembaruan teknologi produksi yang meliputi standardisasi uji kandungan, PCR deteksi DNA babi, forum fatwa-industri, dan pameran alat produksi lokal diyakini akan mempercepat modernisasi industri farmasi dan kosmetik halal. Literatur tentang halal supply chain dan penilaian risiko menunjukkan bahwa peningkatan standar mutu, jaminan halal, serta keandalan uji kandungan menjadi fondasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra dagang. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing domestik dan ekspor produk halal (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Rishelin et al., 2023; Sari et al., 2023; Susan & Winarto, 2023).

3. Pembahasan

3.1 Nuansa Implementasi dan Pertimbangan Kritis

Keterkaitan antarkomponen. Konsolidasi pasar dalam negeri, penghargaan produk halal, dan pembaruan teknologi produksi saling melengkapi. Penggantian bahan baku impor dengan bahan baku lokal—melalui akses sumber daya hayati lokal—membutuhkan infrastruktur riset dan inovasi yang kuat, dukungan kebijakan untuk mengakselerasi transfer teknologi, serta mekanisme uji mutu dan halal yang andal (Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Radjasa, 2022; Radjasa et al., 2022). Program pemberdayaan pelaku usaha domestik akan mempercepat ketersediaan bahan baku lokal, memperkukuh rantai pasokan, dan meningkatkan kapasitas SDM (Farida et al., 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Wijayanto, 2023).

Tantangan literasi halal. Masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia menghadapi tantangan literasi halal yang relatif rendah; literasi ini memengaruhi preferensi konsumen, adopsi teknologi baru, serta kepatuhan terhadap standar halal. Program edukasi, pendampingan, dan pelaksanaan sertifikasi halal berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (Farida et al., 2023; Suryana & Agustian, 2016; Wijayanto, 2023).

3.2 Diskusi dan Perselisihan Kajian

Beberapa sumber menekankan bahwa substitusi impor tidak semata-mata soal teknik, tetapi juga terkait kapasitas produksi domestik, infrastruktur, akses pendanaan, dan kebijakan perdagangan yang mendukung substitusi impor secara berkelanjutan. Literatur mengenai kebijakan pangan dan industrialisasi menyarankan sinergi antara hulu-hilir, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan ekosistem inovasi untuk mendorong substitusi impor dan hilirisasi produk pertanian serta farmasi dan kosmetik halal (Dermoredjo, 2016; Hasran & Gupta, 2023; Saptana et al., 2019).

4. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Konsolidasi pasar dalam negeri untuk farmasi dan kosmetik halal melalui tiga pilar—konsolidasi bahan baku lokal, penghargaan produk halal, serta pembaruan teknologi produksi—berpotensi memperkuat kemandirian nasional, meningkatkan kualitas dan kehalalan produk, serta mempercepat modernisasi industri halal. Pengoptimalan penggunaan bahan baku lokal dengan substitusi impor, didukung oleh program pemberdayaan pelaku usaha domestik, dapat menurunkan kerentanan supply chain bahan baku halal farmasi dan kosmetik. Penerapan award program untuk produk halal dapat meningkatkan insentif bagi inovasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong transparansi dan peningkatan standar mutu.

Sementara itu, pembaruan teknologi produksi—melalui standardisasi alat uji kandungan, deteksi DNA babi via PCR, forum fatwa-industri, dan pameran teknologi produksi dalam negeri—menjamin mutu, kehalalan, serta daya saing domestik. Ketiga pilar ini saling memperkuat dan menjadi basis kebijakan nasional yang berorientasi pada kemandirian inovasi, kepastian hukum, serta keberlanjutan ekosistem halal di Indonesia.

Literatur menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan dan praktik yang relevan telah diidentifikasi dalam kajian Habibie Prize 2022 sebagai contoh insentif inovasi nasional, serta literatur terkait industri halal, standar HAS23000, dan penguatan supply chain halal yang menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, lembaga akademik, serta pelaku UMKM (Farida et al., 2023; Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Radjasa et al., 2022; Rishelin et al., 2023; Sari et al., 2023; Susan & Winarto, 2023).

5. Keterbatasan dan Arah Riset Selanjutnya

Mekanisme implementasi award program perlu diurai secara nyata dalam bentuk pedoman, kriteria penilaian, serta mekanisme nominasi dan evaluasi yang konsisten; sumber referensi yang ada memberikan contoh Habibie Prize sebagai model umum dan literatur tentang literasi halal, sertifikasi, serta preferensi konsumen yang relevan untuk desain kriteria penghargaan (Farida et al., 2023; Radjasa et al., 2022; Sari et al., 2023).

Selain itu, perlu evaluasi ekonomi publik yang lebih rinci untuk mengukur dampak kebijakan substitusi bahan baku, biaya implementasi standardisasi, dan biaya uji terhadap industri halal farmasi dan kosmetik; literatur terkait dinamika kedaulatan pangan, substitusi impor, dan hilirisasi industri memberikan kerangka analitis, tetapi angka-angka spesifik perlu diolah melalui studi rinci di lapangan (Dermoredjo, 2016; Hakim & Anggraeni, 2023; Prabowo & Rahman, 2016; Susan & Winarto, 2023).

Daftar Pustaka

Abdulah, L. (2019). Model interaksi pelaku hutan rakyat dalam perdagangan kayu: Pendekatan simulasi model berbasis agen. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 16(1), 21–34. https://doi.org/10.20886/jpht.2019.16.1.21-34

Dermoredjo, S. K. (2016). Analisis kebijakan pengembangan padi, jagung, dan kedelai di Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN. Analisis Kebijakan Pertanian, 12(1), 51–68. https://doi.org/10.21082/akp.v12n1.2014.51-68

Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan pendampingan legalitas usaha produk makanan UMKM berbasis produk halal. Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(5), 706–713. https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481

Fauziah, F., Supriyadi, M. S., & Manoy, F. D. (2023). Determinan dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS), 6(2), 355–365. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5601

Ghifary, M., Nugroho, M. A. A., Barokah, B., Purwarianti, A., Birowo, C. T., Machdi, I., Gaol, F. L., Purnama, I. K. E., Riandi, O., Azhar, T. N., Mahsunah, A. H., Agustan, A., Santoso, E. W. S., Ludi, A., Munggaran, R., Gamal, A., Wijaya, F. P., Wahjuni, S., Widjanarko, D., … Hoesen, D. (2023). Prosiding use cases artificial intelligence Indonesia: Embracing collaboration for research and industrial innovation in artificial intelligence. https://doi.org/10.55981/brin.668

Hakim, U. H., & Anggraeni, F. (2023). Industri farmasi dalam kajian produk halal: Pendekatan systematic literature review. Jiose Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(2), 171–190. https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.901

Hasran, H., & Gupta, K. (2023). Pentingnya perdagangan bagi UMK di sektor F&B Indonesia. https://doi.org/10.35497/559129

Lukito, R. S. H., Pradana, D. W., Elitan, L., & Wiwiek, W. (2018). Upaya peningkatan kapabilitas usaha mikro kecil melalui akses permodalan, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. PEKA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 1–19. https://doi.org/10.33508/peka.v1i1.2294

Prabowo, S., & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 34(1), 57–70. https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.57-70

Radjasa, O. K. (2022). Bioprospeksi laut dalam Indonesia berbasis genom. https://doi.org/10.55981/brin.707.c559

Radjasa, O. K., Ana, I. D., Sari, R. F., & Noordyanto, N. (2022). Penghargaan Habibie Prize 2022. https://doi.org/10.55981/brin.707

Rishelin, N., Ardi, R., & Suryadi, I. (2023). Pengembangan model kriteria penilaian manajemen risiko halal supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia. Jurnal PASTI (Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri), 17(1), 126–140. https://doi.org/10.22441/pasti.2023.v17i1.012

Rusastra, I. W. (2016). Perdagangan ternak dan daging sapi: Rekonsiliasi kebijakan impor dan revitalisasi pemasaran domestik. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 32(1), 59–71. https://doi.org/10.21082/fae.v32n1.2014.59-71

Saptana, N., Perwita, A. D., Darwis, V., & Suhartini, S. H. (2019). Dinamika kelembagaan kemitraan usaha rantai pasok buah tropika berorientasi ekspor. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 36(1), 45–61. https://doi.org/10.21082/fae.v36n1.2018.45-61

Sari, I. P., Wahyuni, E. S., & Hartini, K. (2023). Penerapan maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS), 6(2), 340–354. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4888

Suhadarliyah, Nursansiwi, D. A., Vania, A., Paryanto, E., Shofia, A., Soenhadji, I. M., Rahmawati, C. H. T., Trihudiyatmanto, M., Putri, R. M., Anwar, A., Faisol, F., Anggraini, D., & Purwaningsih, D. A. (2024). Manajemen bisnis startup dalam pendekatan konsep dasar kinerja. https://doi.org/10.31237/osf.io/2baem

Suryana, A., & Agustian, A. (2016). Analisis daya saing usaha tani jagung di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 12(2), 143–156. https://doi.org/10.21082/akp.v12n2.2014.143-156

Susan, M., & Winarto, J. (2023). Kinerja keuangan dan nilai perusahaan sektor farmasi. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 1422–1426. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.729

Wijayanto, A. (2023). Terapan ilmu pembelajaran. https://doi.org/10.31219/osf.io/a3wq6