00423 - Ekonomi Gig dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Ekonomi gig merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital dan memengaruhi pola ketenagakerjaan secara fundamental, termasuk di kalangan umat Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ekonomi gig secara komprehensif dari perspektif Islam, mencakup aspek akad, ketenagakerjaan, etika kerja, maqashid syariah, serta peluang dan tantangan yang muncul. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber rujukan dalam ekonomi Islam dan ekonomi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi gig dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah apabila memenuhi syarat keadilan, kejujuran, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Akad ijarah, wakalah, samsarah, dan mudharabah dapat menjadi kerangka hukum Islam yang relevan untuk transaksi dalam ekonomi gig. Di sisi lain, ketidakpastian pendapatan, lemahnya perlindungan pekerja, serta isu halal-haram produk dan jasa menjadi tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem ekonomi gig yang sesuai dengan nilai-nilai syariah demi tercapainya falah.

Kata Kunci: Ekonomi Gig, Ekonomi Islam, Syariah, Maqashid Syariah, Ketenagakerjaan Islam, Falah

Abstract

The gig economy is a rapidly growing phenomenon in the digital era that fundamentally transforms employment patterns, including among Muslims. This study aims to comprehensively analyze the gig economy from an Islamic perspective, covering aspects of contracts (akad), labor, work ethics, maqashid syariah, as well as emerging opportunities and challenges. The method employed is library research with a descriptive-analytical approach to references in Islamic economics and digital economy literature. The findings indicate that the gig economy can be integrated with sharia principles provided it fulfills the requirements of justice, honesty, transparency, and freedom from elements of riba, gharar, and maysir. The contracts of ijarah, wakalah, samsarah, and mudharabah can serve as relevant Islamic legal frameworks for transactions within the gig economy. On the other hand, income uncertainty, weak worker protection, and the halal-haram issues of products and services are challenges that need to be addressed. Synergy among the government, educational institutions, religious organizations, and industry players is required to build a gig economy ecosystem aligned with sharia values in order to achieve falah.

Keywords: Gig Economy, Islamic Economics, Sharia, Maqashid Syariah, Islamic Labor, Falah

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai model ekonomi baru yang mengubah lanskap ketenagakerjaan secara fundamental. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah munculnya gig economy atau ekonomi gig, yakni suatu sistem ekonomi di mana pekerjaan dilakukan secara fleksibel, berbasis proyek, dan sering kali dimediasi oleh platform digital. Fenomena ini telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi, praktisi, dan pemikir ekonomi Islam, yang berupaya memahami dan mengevaluasi model kerja baru ini dari perspektif syariah.

Ekonomi gig, sebagaimana dijelaskan oleh Stewart dan Stanford (2007) sebagaimana dikutip dalam literatur, merupakan pola kerja di mana pekerjaan dilakukan melalui platform daring atau online dan membentuk hubungan triangulasi antara tiga pihak yang terdiri atas pekerja, pengguna akhir (end user), dan platform penyedia layanan digital (Kuntaryanto et al., 2023). Definisi ini mencakup berbagai bentuk pekerjaan, mulai dari pekerjaan berbasis platform kapital (capital platform work), pekerjaan berbasis kerumunan (crowd work), hingga pekerjaan berbasis aplikasi (app work) (Fitri et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi gig juga mencakup layanan media sosial seperti Instagram, di mana konsep triangulasi dapat diaplikasikan dengan hadirnya influencer yang memetik keuntungan ekonomi dari platform tersebut (Kuntaryanto et al., 2023).

Dari perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Ekonomi Islam, sebagaimana didefinisikan oleh M.A. Mannan, adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi umat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam (Syarkaini, 2023). Sementara itu, Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ekonomi yang berlandaskan Tuhan, dengan tujuan akhir Tuhan dan penggunaan fasilitas yang tidak terpisahkan dari syariah Tuhan (Syarkaini, 2023). Dengan demikian, kajian tentang ekonomi gig dalam perspektif Islam menjadi sangat relevan dan mendesak, mengingat semakin banyaknya umat Islam yang terlibat dalam model kerja ini.

2. Definisi Dan Karakteristik Ekonomi Gig

2.1 Pengertian Ekonomi Gig

Istilah gig economy memiliki dua terma dasar, yaitu gig dan economy. Secara harfiah, gig economy berarti pekerjaan apa pun dengan rentang waktu pendek atau tidak jelas (Fitri et al., 2022). Ekonomi gig didefinisikan sebagai 'pertunjukan/gig' yang ditawarkan oleh mereka yang membutuhkan pekerjaan dalam istilah demand, dan mereka yang melakukan pekerjaan memberi supply (Fitri et al., 2022). Dalam konteks yang lebih teknis, 'gigs' mengacu pada pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari gig economy, yang juga disebut sebagai bagian dari share economy, mencakup kegiatan seperti menyewakan rumah atau kamar sendiri, pekerjaan usaha mikro yang ditawarkan pada platform online, hingga pekerjaan apa pun yang digambarkan sebagai pekerjaan berisiko tinggi yang tidak termasuk dalam status pekerjaan penuh waktu permanen seperti pekerjaan sementara, kerja kontrak, atau kerja lepas (Fitri et al., 2022).

Kompleksitas ekonomi gig dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis pekerjaan: pekerjaan berbasis platform kapital (capital platform work), pekerjaan berbasis kerumunan (crowd work), dan pekerjaan berbasis aplikasi (app work) (Fitri et al., 2022). Penggunaan algoritme oleh para pekerja dalam ekonomi gig menjadi fokus kajian yang membedakannya dengan pekerjaan prekariat yang sudah ada sebelumnya (Fitri et al., 2022).

2.2 Perkembangan Ekonomi Gig di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan pada bidang baru, meskipun juga menyebabkan beberapa pekerjaan akan menghilang (Rosida, 2022). Namun, para ahli ekonomi berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak menyebabkan jumlah lowongan pekerjaan berkurang, melainkan lebih kepada kurangnya skill yang dimiliki oleh sumber daya insani pada bidang yang dibutuhkan (Rosida, 2022). Melalui platform digital, jangkauan dan model bisnis ekonomi berbagi menjadi sangat luas dan tidak terbatas, di mana orang yang menggunakan platform digital tidak hanya berperan sebagai pengguna namun dapat juga sebagai penyedia sumber daya, sehingga tercipta variasi transaksi yang sangat banyak (Maika, 2017).

Generasi milenial, yang saat ini berusia 20-an dan 30-an, banyak yang terlibat dalam ekonomi gig atau bekerja sebagai freelancer, yang sering kali tidak menjamin pendapatan yang stabil setiap bulannya (Amellia et al., 2024). Hal ini membuat generasi milenial sulit untuk merencanakan keuangan jangka panjang dan mengakumulasi tabungan yang cukup untuk masa depan (Amellia et al., 2024). Selain ketidakpastian pendapatan, banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan rumah atau pinjaman usaha, karena kendala utang pendidikan yang masih harus dibayar dan pendapatan yang tidak stabil dari pekerjaan fleksibel (Amellia et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, ekonomi gig juga membuka berbagai peluang pekerjaan bagi masyarakat, termasuk pada masa pandemi COVID-19 (Fitri et al., 2022). Pekerja digital dan lingkungan bisnis yang menaungi mereka dapat digolongkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi gig yang terus berkembang (Kuntaryanto et al., 2023).

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Yang Relevan Dengan Ekonomi Gig

3.1 Landasan Filosofis Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam itu sendiri (Trimulato & Nuringsih, 2019). Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, di mana Islam adalah sistem kehidupan (way of life) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya (Trimulato & Nuringsih, 2019). Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam, dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran Islam (Trimulato & Nuringsih, 2019).

Secara mudahnya, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Islam, yang berdasar pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber asasi Muslim (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Ekonomi sendiri adalah aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Dalam konteks ini, terjadi integrasi antara Islam dan ekonomi, sehingga muncul restrukturisasi pada ekonomi konvensional berlandaskan prinsip-prinsip yang termaktub dalam syariah (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Menurut Umar Chapra, sistem ekonomi Islam merupakan sebagai induk ekonomi Islam dengan sebutan Ekonomi Tauhid (divine economic), di mana cerminan yang timbul bagi pelaku ekonomi menggambarkan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT (Robain & Harianto, 2023). Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi (Robain & Harianto, 2023). Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada aturan-Nya dikembalikan segala urusan (Robain & Harianto, 2023).

3.2 Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Transaksi

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dengan ekonomi gig adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Fikih muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi, menekankan pada beberapa prinsip kunci seperti keadilan, kejujuran, transparansi, serta ketiadaan unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Iqbal & Hamdi, 2024). Setiap transaksi harus dilihat melalui lensa ini untuk memastikan bahwa ia halal dan sah menurut hukum Islam (Iqbal & Hamdi, 2024).

Dalam konteks ekonomi gig, prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting karena hubungan kerja yang terbentuk antara pekerja gig, platform, dan pengguna akhir harus memenuhi syarat keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir (Iqbal & Hamdi, 2024). Transparansi dalam perjanjian dan laporan yang transparan memastikan bahwa tidak ada penipuan atau misrepresentasi yang terjadi, yang merupakan salah satu syarat sahnya transaksi dalam Islam (Iqbal & Hamdi, 2024).

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa dalam transaksi ekonomi harus terjadi keadilan dan semua akad harus didasari oleh kesanggupan dari masing-masing pihak serta disepakati oleh semua pihak (Yati et al., 2024). Prinsip ini sangat relevan dalam konteks ekonomi gig, di mana kontrak kerja antara pekerja dan platform harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan.

3.3 Prinsip Halal dan Haram dalam Pekerjaan

Islam memberikan panduan yang jelas tentang jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua pekerjaan halal dibolehkan dalam Islam, walaupun hasilnya tidak seberapa. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan mendatangkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, meskipun mendatangkan hasil yang lebih besar, maka oleh agama Islam dilarang atau haram untuk dijadikan sebagai pekerjaan dan sumber penghasilan (Nurwahidah, 2019). Dalam Islam, berusaha atau berbisnis adalah tindakan yang jelas diperbolehkan (Jasri et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi gig, pekerja Muslim harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam kasus driver Go-Jek Muslim yang menghadapi situasi di mana mereka menerima pesanan makanan non-halal melalui aktivasi sistem auto-bid, terdapat pertimbangan etis dan agama yang harus diperhatikan (Wahyudi, 2023). Dari perspektif maqashid syariah, pengiriman makanan non-halal bisa diperbolehkan karena dianggap sebagai kebutuhan sekunder (hajiyat) dalam kehidupan sehari-hari, sebagai upaya untuk memudahkan hidup dan mengurangi kesulitan (Wahyudi, 2023).

3.4 Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Wulandari et al., 2022). Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah sangat penting, baik dari segi norma konvensional maupun syariah (Wulandari et al., 2022). Semua hukum dalam ekonomi Islam, mulai dari fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan kandungan syariahnya jika maqashid syariah tidak diterapkan (Wulandari et al., 2022).

Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (al-dîn), ilmu (al-'ilm), kehidupan (al-nafs), harta (al-mâl), dan kelangsungan keturunan (al-nasl) (Nurhayati, 2021). Dalam konteks ekonomi gig, penerapan maqashid syariah berarti bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan harus mampu melindungi dan memelihara kelima aspek tersebut, bukan hanya sekadar mencari keuntungan materi semata.

4. Akad Dan Mekanisme Transaksi Dalam Ekonomi Gig Perspektif Islam

4.1 Akad Ijarah dalam Konteks Pekerjaan Gig

Dalam ekonomi Islam, upah dipandang sebagai Al-Ijarah atau jalan untuk memenuhi hajat manusia (Pirdayanti et al., 2023). Pada konteks ini, sewa terjadi antara pemberi kerja dengan tenaga kerja di mana tenaga kerja menyewakan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan (Pirdayanti et al., 2023). Ketentuan pengupahan dalam Islam antara lain: adanya kerelaan, akad memberikan informasi mengenai manfaat yang akan didapatkan kedua belah pihak dan diketahui secara sempurna untuk menghindari perselisihan di masa depan, dan objek akad bersifat halal (Pirdayanti et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi gig, akad ijarah dapat diterapkan dalam hubungan antara pekerja gig dan platform atau klien. Kontrak kerja dalam syariat Islam memang diatur sebagai perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah), di mana seseorang diperbolehkan untuk mengontrak tenaga kerja manusia, seperti para pekerja atau buruh, untuk melakukan suatu pekerjaan (Wulandami et al., 2023). Ketika seorang karyawan terikat dengan kontrak, penting untuk menentukan jenis pekerjaan, waktu kerja, upah, dan tenaganya (Wulandami et al., 2023).

4.2 Akad Wakalah dan Samsarah dalam Keperantaraan Digital

Dalam ekonomi gig, peran perantara (wasith) sangat penting, terutama dalam platform digital yang menghubungkan pekerja dengan klien. Dari perspektif syariah, terdapat kesamaan unsur pihak ketiga yang bisa berkedudukan sebagai agen/wasith sekaligus menjadi pembeli dan/atau penjual dalam transaksi jual beli (Kautsar, 2021). Dalam keperantaraan yang dilakukan di Indonesia, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah, tetap ada potensi untuk terdapat unsur ketidakjelasan dalam perjanjian/akad, sehingga mengancam kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi (Kautsar, 2021).

Para pihak yang berkecimpung dalam jasa keperantaraan, khususnya yang berbasis syariah, perlu menyadari urgensi kejelasan penggunaan akad wakalah atau akad samsarah (Kautsar, 2021). Perlu diperhatikan juga penggunaan hak khiyar bagi pengguna jasa wasith dalam upaya menentukan keberlangsungan transaksi, untuk menjamin hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi (Kautsar, 2021).

4.3 Sistem Komisi dalam Platform Digital

Salah satu aspek penting dalam ekonomi gig adalah sistem komisi yang diterapkan oleh platform digital. Kajian terhadap sistem komisi dalam program TikTok Affiliate menunjukkan bahwa sistem komisi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam fikih muamalah (Iqbal & Hamdi, 2024). Program ini memungkinkan pembagian komisi yang proporsional dengan upaya kreator konten, dan menyediakan mekanisme pemantauan yang jelas dan transparan (Iqbal & Hamdi, 2024).

Namun, untuk memastikan bahwa sistem komisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan tinjauan dari perspektif hukum fikih muamalah (Iqbal & Hamdi, 2024). Penting bahwa produk yang dipromosikan oleh kreator adalah produk halal dan bahwa semua ketentuan mengenai komisi dijelaskan secara rinci untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) (Iqbal & Hamdi, 2024). Dengan munculnya ekonomi gig dan platform berbasis komunitas, individu memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek dan usaha tanpa harus meninggalkan rumah (Iqbal & Hamdi, 2024).

4.4 Akad Mudharabah sebagai Alternatif Pembiayaan

Bagi pekerja gig yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka, akad mudharabah dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Mudharabah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah maliyyah yang dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan ukuran bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati (Firmanie, 2023). Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil (Firmanie, 2023).

5. Aspek Ketenagakerjaan Dalam Ekonomi Gig Perspektif Islam

5.1 Konsep Kerja dalam Islam

Islam menempatkan tenaga kerja sebagai bagian inti dari kegiatan ekonomi, yang berperan atas penciptaan nilai atau penciptaan harta (Hijriah & Adiba, 2019). Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah telah memandu umat manusia bahwa pasar tenaga kerja dalam Islam diatur oleh hukum Syariah Islam, nilai kejujuran, keadilan, dan pahala yang setara dengan pekerjaan yang telah dilakukan (Hijriah & Adiba, 2019). Islam memberikan tuntunan dalam mencari karunia-Nya melalui bekerja dengan senantiasa berpegang pada tata aturan syariah Islam, artinya dengan tidak mencari rezeki dengan cara dan hasil yang haram (Hijriah & Adiba, 2019).

Dalam perspektif ekonomi Islam, diskursus tentang tenaga kerja bermuara sekitar hakikat bekerja, kewajiban bekerja, kewajiban pekerja, dan hak pekerja (Feliyani, 2021). Pekerjaan halal akan menghasilkan upah yang halal pula, dan kesatuan ini mengingatkan pada esensi bekerja sebagai bentuk ibadah yang mengharapkan ridho-Nya, sehingga dalam Islam hasil dari bekerja dapat diartikan tidak hanya berupa upah namun juga adanya perolehan berkah (Hijriah & Adiba, 2019).

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, dan beliau menjawab bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik (Nu'man, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja keras dan kemandirian dalam mencari nafkah, yang sejalan dengan semangat ekonomi gig.

5.2 Hak dan Kewajiban Pekerja Gig dalam Islam

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi gig adalah ketidakpastian status ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yaitu adil dan layak (Yati et al., 2024). Adil merupakan prinsip pengupahan dalam Islam secara normatif yang menentukan besaran upah (Yati et al., 2024). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil (Yoesoef et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi gig, pekerja sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai seperti jaminan sosial, tunjangan kesehatan, atau kepastian pendapatan. Dari perspektif Islam, hal ini menjadi perhatian serius karena Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja. Sistem pengupahan yang adil dan layak merupakan kewajiban bagi pemberi kerja, termasuk platform digital yang menjadi perantara dalam ekonomi gig.

Perbedaan upah dalam Islam dapat disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu: perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, dan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja (Yoesoef et al., 2023). Faktor-faktor ini juga relevan dalam konteks ekonomi gig, di mana pekerja dengan keahlian yang lebih tinggi cenderung mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

5.3 Etika Kerja Islam dalam Konteks Gig Economy

Etika kerja Islam merupakan tatanan prinsip moral yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam konteks Islam (Sari et al., 2021). Etika kerja Islami bukan untuk penyangkalan kehidupan tetapi untuk pemenuhan kehidupan dan menganggap motif bisnis sebagai salah satu prioritas kehidupan (Sari et al., 2021). Karyawan yang percaya pada Islam dan mengikuti etika Islam cenderung lebih kreatif dalam bekerja serta lebih berkomitmen terhadap organisasi (Sari et al., 2021).

Dalam konteks ekonomi gig, etika kerja Islam menjadi panduan penting bagi pekerja Muslim. Nilai-nilai Islam yang terkait dengan pekerjaan baik dan kerja keras (amal salih), kejujuran dan kebenaran (sidik dan amanah), keadilan dan keadilan (haqq dan adl), dan kebajikan (ihsaan) merupakan instrumen untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan dalam bekerja (Trihastuti et al., 2020). Pengusaha Muslim menganggap kewirausahaan sebagai kewajiban agama dan ekonomi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan halal (sah) untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dan untuk berkontribusi pada falah (kesejahteraan) umat Islam dalam kehidupan ini dan selanjutnya (Trihastuti et al., 2020).

6. Tantangan Ekonomi Gig Dalam Perspektif Islam

6.1 Ketidakpastian Pendapatan dan Gharar

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi gig dari perspektif Islam adalah ketidakpastian pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai gharar. Gharar dalam Islam merujuk pada ketidakpastian terkait kualitas maupun kuantitas objek akad (Firmanie, 2023). Dalam ekonomi gig, ketidakpastian pendapatan merupakan karakteristik yang melekat, di mana pekerja tidak dapat memastikan berapa penghasilan yang akan mereka terima setiap bulannya.

Generasi milenial yang banyak terlibat dalam ekonomi gig sering kali tidak menjamin pendapatan yang stabil setiap bulannya, sehingga sulit untuk merencanakan keuangan jangka panjang (Amellia et al., 2024). Dari perspektif Islam, ketidakpastian ini perlu dikelola dengan bijak melalui perencanaan keuangan yang baik, diversifikasi sumber pendapatan, dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam keuangan adalah menyusun anggaran yang teliti, prioritas dalam pengeluaran, dan investasi yang didasari dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Amellia et al., 2024). Dalam pembiayaan, ada beberapa instrumen seperti obligasi syariah atau produk investasi sosial serta meningkatkan literasi keuangan (Amellia et al., 2024).

6.2 Perpajakan dan Kewajiban Fiskal Pekerja Gig

Aspek perpajakan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi gig yang juga memiliki dimensi syariah. Dari sudut pandang penganut agama Islam, praktik pengelakan pajak dianggap ilegal, tidak bermoral, dan berdosa besar yang pantas mendapatkan hukuman berat, terutama jika negara yang bersangkutan menerapkan hukum syariah (Kuntaryanto et al., 2023). Pada negara yang tidak menerapkan hukum syariah, Muslim mempunyai kewajiban untuk membayar pajak selama tindakan dan kebijakan pemerintah dipandang baik dan mulia jika diukur dari standar Islam dan tidak bertentangan secara langsung atau melanggar hukum syariah (Kuntaryanto et al., 2023).

Penelitian tentang tax morale pada pekerja digital di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemerintahan yang bersih, efektivitas pengeluaran pemerintah, keadilan pajak, dan tarif pajak terbukti secara signifikan memengaruhi tax morale (Kuntaryanto et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pekerja gig Muslim perlu memahami kewajiban perpajakan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

6.3 Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja Gig

Dalam Islam, konsep kesejahteraan (falah) mencakup dimensi material dan spiritual, serta individu dan sosial (Wulandari et al., 2022). Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial, merupakan tujuan utama ekonomi Islam (Wulandari et al., 2022). Dalam konteks ekonomi gig, pekerja sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam Islam.

Islam menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keadilan sosial, sebab memang target keadilan sosial adalah di antara program utama syariah (Yati et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak pekerja gig, termasuk jaminan sosial, perlindungan kesehatan, dan kepastian pendapatan minimum yang layak.

6.4 Isu Konten dan Produk Halal dalam Platform Digital

Dalam ekonomi gig yang berbasis platform digital, pekerja Muslim sering kali dihadapkan pada dilema terkait konten dan produk yang mereka promosikan atau layani. Dalam Islam, barang-barang yang diharamkan tidak boleh dijadikan upah (Wahyudi, 2023). Namun, terdapat ketidakpastian dalam interpretasi terkait beberapa situasi yang melibatkan produk atau layanan yang bersifat syubhat.

Dari perspektif maqashid syariah, dalam situasi tertentu, perkara syubhat dapat dikecualikan. Maqashid syariah mempertimbangkan tujuan agama, yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wahyudi, 2023). Dalam keadaan darurat di mana tidak ada pilihan lain, ada ruang untuk melakukan pekerjaan yang termasuk dalam wilayah syubhat, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam maqashid syariah (Wahyudi, 2023).

7. Peluang Ekonomi Gig Dalam Perspektif Islam

7.1 Kewirausahaan Islam dan Ekonomi Gig

Ekonomi gig membuka peluang besar bagi pengembangan kewirausahaan Islam. Islam mendorong pengembangan bisnis seluas mungkin, karena dalam muamalah tidak ada batasan, kecuali ada larangan syara'; larangannya adalah jika bisnis yang dikembangkan tidak bermoral, mengandung ribawi, gharar, penipuan, dan penimbunan sehingga tidak membawa manfaat bagi masyarakat (Nurwahidah, 2019). Berwirausaha sesuai dengan ekonomi Islam bukan hanya perbankan, asuransi, dan pasar modal, tetapi juga mencakup persoalan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Darojah et al., 2018).

Dalam konteks ekonomi gig, kewirausahaan Islam dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti menjadi freelancer yang menawarkan jasa berbasis keahlian, mengembangkan konten digital yang bernilai edukatif dan Islami, atau membangun platform digital yang menghubungkan pekerja Muslim dengan klien yang membutuhkan layanan halal. Entrepreneur syariah adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan dengan mencari peluang, inovatif, dan kreatif dalam bentuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dalam menjalankannya berdasarkan syariat Islam (Nuraeni et al., 2022).

Nilai-nilai ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha kecil di kalangan generasi muda meliputi: Ketuhanan, Kepemilikan, Keseimbangan, Keadilan, dan Persaudaraan (Olivia et al., 2021). Nilai-nilai ini dapat membangun kewirausahaan dengan menumbuhkan karakter yang disiplin, mandiri, realistis, komitmen, jujur, kreatif, dan produktif untuk mewujudkan keuntungan yang dapat membawa keberkahan (Olivia et al., 2021).

7.2 Filantropi Islam dalam Ekonomi Digital

Ekonomi gig juga membuka peluang bagi pengembangan filantropi Islam di era digital. Beberapa kreator konten digital telah berhasil mengembangkan platform mereka dengan memadukan filantropi Islam dalam kontennya (Miladi & Noviyanti, 2022). Beramal dengan konten filantropi dapat dijadikan sebagai ladang penghasilan, meringankan ekonomi target pada konten, dan berpotensi memperbesar ekosistem filantropi di kehidupan nyata (Miladi & Noviyanti, 2022).

Filantropi Islam terdiri dari Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan dana sosial lainnya, yang semuanya telah dikelola oleh lembaga yang sudah memiliki payung hukum yang kuat (Miladi & Noviyanti, 2022). Dalam konteks ekonomi gig, pekerja digital Muslim dapat mengintegrasikan nilai-nilai filantropi Islam dalam aktivitas ekonomi mereka, sehingga tidak hanya mencari keuntungan materi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Sedekah memiliki peran besar dalam penetralan krisis ekonomi di segala era, termasuk krisis yang disebabkan ketertinggalan digital (Miladi & Noviyanti, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan yang mungkin timbul dari perkembangan ekonomi gig.

7.3 Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Gig

Ekonomi gig juga dapat menjadi katalis bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, mengembangkan UMKM tidak hanya membutuhkan skill, melainkan bagaimana pengusaha juga bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha (Anam & Qadariyah, 2024). UMKM sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara maupun daerah (Anam & Qadariyah, 2024).

Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok, dengan tidak melanggar segala aturan syariat Islam agar mendapatkan keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat (Anam & Qadariyah, 2024). Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan juga perilaku profesional yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (Anam & Qadariyah, 2024).

8. Produksi Islami Dalam Konteks Ekonomi Gig

8.1 Prinsip Produksi dalam Islam

Menurut pandangan Islam, produksi adalah usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Gumansari et al., 2022). Konsep produksi dalam Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam dan selalu menjaga maqashid al-syariah (Gumansari et al., 2022). Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia (Gumansari et al., 2022).

Dalam ekonomi Islam, konsep berproduksi tidak semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan di dunia, melainkan juga untuk memaksimalkan keuntungan di akhirat (Gumansari et al., 2022). Selain itu, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi menurut ekonomi Islam yang tidak ada dalam ekonomi konvensional (Gumansari et al., 2022). Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syariah (Gumansari et al., 2022).

Dalam konteks ekonomi gig, pekerja Muslim yang memproduksi konten digital, jasa, atau produk harus memastikan bahwa proses produksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perilaku produksi Islami adalah reaksi manusia dalam proses produksi dengan mempertimbangkan kejadian yang memengaruhi proses produksi, di mana reaksi yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Gumansari et al., 2022).

8.2 Faktor-Faktor Produksi dalam Islam

Faktor-faktor produksi menurut ekonomi Islam terdiri dari faktor-faktor yang sama dengan ekonomi konvensional, namun memiliki perbedaan konsep mendasar yang signifikan pada setiap aspek (Gumansari et al., 2022). Faktor-faktor produksi tersebut adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha (Gumansari et al., 2022). Dalam konteks ekonomi gig, tenaga kerja dan modal intelektual menjadi faktor produksi yang paling dominan, di mana pekerja gig mengandalkan keahlian dan pengetahuan mereka sebagai modal utama.

Akumulasi dari semua proses produksi, sesuai prinsip produksi dalam Islam, adalah menghasilkan sesuatu yang halal (Gumansari et al., 2022). Hal ini berarti bahwa pekerja gig Muslim harus memastikan bahwa output dari pekerjaan mereka adalah halal dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan keuntungan finansial semata.

9. Regulasi Dan Tata Kelola Ekonomi Gig Dalam Perspektif Islam

9.1 Peran Pemerintah dalam Mengatur Ekonomi Gig

Dalam Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan yang ditentukan berdasarkan syariat Islam di sebuah negara (Pirdayanti et al., 2023). Politik Ekonomi Islam hadir karena proses ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan syariat, seperti penggunaan bunga bank dan unsur gharar pada transaksi ekonomi (Pirdayanti et al., 2023).

Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Pirdayanti et al., 2023). Dalam konteks ekonomi gig, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja gig, memastikan keadilan dalam distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sistem pengupahan di Indonesia menganut tiga fungsi, yaitu menjamin kelayakan hidup pekerja dan keluarganya, memberikan imbalan atas pekerjaan seseorang, dan memberikan insentif untuk meningkatkan produktivitas pekerja (Pirdayanti et al., 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, yang harus diterapkan juga dalam konteks ekonomi gig.

9.2 Fatwa dan Regulasi Syariah untuk Ekonomi Digital

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak berdiri telah menghasilkan 138 fatwa sebagai pedoman di bidang ekonomi dan keuangan syariah (Kautsar, 2021). Fatwa-fatwa ini menjadi panduan penting bagi pelaku ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi gig, diperlukan fatwa-fatwa baru yang secara spesifik mengatur berbagai aspek pekerjaan digital, seperti sistem komisi platform, kontrak kerja digital, perlindungan data pribadi, dan berbagai isu lainnya yang muncul seiring perkembangan teknologi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSN-MUI/III/2011 merinci beberapa prinsip dalam berinvestasi secara syariah, termasuk kebebasan dari unsur maisir, gharar, riba, akad batil, ba'i ma'dum, dan ikhtikar (Firmanie, 2023). Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan regulasi syariah untuk ekonomi gig.

10. Kompetensi Dan Literasi Ekonomi Islam Untuk Pekerja Gig

10.1 Pentingnya Literasi Ekonomi Syariah

Literasi ekonomi syariah merupakan pengetahuan tentang sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits atau hukum Islam dalam segala kegiatan perekonomian (Syarkaini, 2023). Dengan literasi ekonomi yang tinggi, baik literasi ekonomi syariah maupun keuangan, dapat meningkatkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Syarkaini, 2023).

Bagi pekerja gig Muslim, literasi ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan dasar ekonomi syariah yang bersumber dari hukum agama tidak cukup hanya untuk dipahami atau dihafal saja, melainkan juga harus diimplementasikan dalam bentuk perilaku agar mendapatkan keberkahan dan pahala saat melakukan kegiatan ekonomi (Syarkaini, 2023).

10.2 Kompetensi yang Dibutuhkan di Era Gig Economy

Penelitian tentang kompetensi komunikasi lulusan perguruan tinggi di era gig economy menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi yang dibutuhkan adalah kemampuan berbicara di depan umum, menulis kreatif, berjaringan, serta bekerja sama dalam tim yang terpisah (Fitri et al., 2022). Namun, kompetensi komunikasi saja tidak cukup; perguruan tinggi juga harus mengajarkan berbagai kompetensi lain, seperti cara membaca dan menegosiasi kontrak, serta melihat tren pekerjaan dan gaji minimum pekerja gig di bidang tersebut (Fitri et al., 2022).

Dari perspektif Islam, kompetensi yang dibutuhkan oleh pekerja gig Muslim tidak hanya mencakup kompetensi teknis dan komunikasi, tetapi juga kompetensi syariah yang memungkinkan mereka untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan sistem ekonomi Islam membutuhkan daya dukung berupa sumber daya insani yang memiliki pengetahuan dan keahlian teknis dalam mengoperasikan ekonomi yang berbasis syariah (Muhalling et al., 2022).

11. Kesejahteraan Dan Falah Dalam Konteks Ekonomi Gig

11.1 Konsep Falah dalam Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, istilah falah dimaknai sebagai sebuah kesejahteraan yang holistik disertai dengan adanya keseimbangan antara dua dimensi, yaitu dimensi material dan spiritual serta individu dan sosial, sehingga terciptanya kesejahteraan di kehidupan dunia dan akhirat (Atirah, 2023). Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral (Atirah, 2023).

Dalam konteks ekonomi gig, pencapaian falah berarti bahwa pekerja gig Muslim tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan pendapatan finansial, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi mereka berkontribusi pada kesejahteraan spiritual dan sosial. Ekonomi Islam menganut cita-cita yang memungkinkan orang-orang beriman untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi di samping menikmati barang-barang duniawi, di mana ekonomi berfungsi sebagai alat dan bukan tujuan (Wulandari et al., 2022).

11.2 Distribusi Pendapatan yang Adil

Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam adalah distribusi pendapatan yang adil. Ekonomi yang sepadan menuntun manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil penduduk saja (Septiani et al., 2022). Dalam konteks ekonomi gig, ketimpangan pendapatan antara pekerja gig yang memiliki keahlian tinggi dan yang memiliki keahlian rendah dapat menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

Menurut Islam, masalah utama yang berakses terhadap ketimpangan adalah persoalan distribusi (Septiani et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme distribusi yang adil dalam ekosistem ekonomi gig, termasuk melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah yang dapat membantu pekerja gig yang berpenghasilan rendah.

12. Implikasi Dan Rekomendasi

12.1 Implikasi bagi Pekerja Gig Muslim

Berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa implikasi penting bagi pekerja gig Muslim. Pertama, mereka harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk memastikan bahwa produk atau jasa yang mereka tawarkan adalah halal. Kedua, mereka harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad yang sesuai dengan syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Ketiga, mereka harus memiliki literasi keuangan syariah yang memadai untuk mengelola pendapatan mereka secara bijak.

Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan juga perilaku profesional yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (Anam & Qadariyah, 2024). Dalam menjalankan aktivitas ekonomi menurut syariah Islam, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan dan nilai-nilai Islam (LC., 2022).

12.2 Implikasi bagi Platform Digital

Platform digital yang menjadi perantara dalam ekonomi gig juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup transparansi dalam sistem komisi, keadilan dalam distribusi pendapatan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah harus dipatuhi agar transaksi bisnis tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga halal dan sesuai dengan syariat Islam (Iqbal & Hamdi, 2024).

12.3 Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi gig dapat menjadi peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya kesadaran ini, pengembangan ekonomi syariah di era digital adalah sebuah hal yang niscaya dan bermanfaat bagi umat Islam (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Ekonomi syariah harus dapat mengadopsi digitalisasi yang ada pada masa sekarang, dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

13. Kesimpulan

Ekonomi gig merupakan fenomena yang semakin penting dalam lanskap ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dari perspektif Islam, ekonomi gig menawarkan berbagai peluang sekaligus tantangan yang perlu dikelola dengan bijak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama yang harus menjadi panduan dalam ekonomi gig perspektif Islam meliputi: keadilan dan kejujuran dalam transaksi, ketiadaan unsur riba, gharar, dan maysir, kehalalan produk dan jasa, serta orientasi pada kemaslahatan dan falah.

Ekonomi syariah adalah konsep ekonomi yang berlandaskan Islam, yang berdasar pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber asasi Muslim (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Keberadaannya penting bagi denyut nadi peradaban Islam, dan dalam perkembangannya, ekonomi syariah harus dapat mengadopsi digitalisasi yang ada pada masa sekarang (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Dengan demikian, integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan model kerja gig yang modern bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya umat Islam.

Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pelaku industri, untuk mengembangkan ekosistem ekonomi gig yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pengembangan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja gig, peningkatan literasi ekonomi syariah, pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pekerja gig, serta pengembangan fatwa-fatwa yang mengatur berbagai aspek pekerjaan digital dari perspektif Islam.

Daftar Pustaka

Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. Journal of Sharia Economics, 5(1), 70–86. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966

Amellia, N., Rahayu, A. T., Maulana, M. F., Hasibuan, A. H. S., Hafiz, A., Rahmawati, N., & Sriwati. (2024). Keuangan dan pembiayaan bagi generasi milenial dalam perspektif ekonomi syariah. Journal of Economics and Business, 2(1), 71–77. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.461

Anam, K., & Qadariyah, L. (2024). Strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sentra batik Bangkalan dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 91–99. https://doi.org/10.37034/infeb.v6i1.802

Atirah, A. (2023). Kesejahteraan nelayan tangkap dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2), 142–152. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2239

Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K. (2018). Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 218–253. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105

Feliyani, N. (2021). Manajemen ekonomi syariah dalam fungsi-fungsi bisnis Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(1), 84–97. https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.106

Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 385–396. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

Fitri, A., Utari, P., & Surwati, C. H. D. (2022). Identifikasi kompetensi komunikasi lulusan perguruan tinggi di era gig economy. Islamic Communication Journal, 7(1), 89–112. https://doi.org/10.21580/icj.2022.7.1.9490

Gumansari, Y., Huda, N., & Rini, N. (2022). Perilaku produksi Islami pada IMK produk halal di masa pandemi: Studi kasus Shofura. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 874–889. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1381

Hijriah, H. Y., & Adiba, E. M. (2019). The labor market: An overview from an Islamic perspective. TIJAB (The International Journal of Applied Business), 3(1), 24–37. https://doi.org/10.20473/tijab.v3.i1.2019.24-37

Iqbal, N. M., & Hamdi, M. (2024). Tinjauan hukum fiqih muamalah terhadap sistem komisi dalam program TikTok affiliate. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(8). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4362

Irhas, M. J. (2018). Konsep dasar manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam perspektif syariah. Wadiah, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i1.2992

Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jurnal Penelitian UPR, 3(2), 47–54. https://doi.org/10.52850/jptupr.v3i2.10729

Kautsar, I. A. (2021). Implementasi keperantaraan pada praktik jual beli 'urudh: Studi komparatif syariah versus konvensional. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 77. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9891

Kuntaryanto, O., Jati, A. N., & Purwanti, T. (2023). Tax morale pada para pekerja digital di Indonesia. Wijob: Widya Dharma Journal of Business, 2(01), 52–62. https://doi.org/10.54840/wijob.v2i01.105

LC., M. A. F. (2022). Tinjauan ideologis dan hubungan ekonomi Islam dengan ekonomi Pancasila. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 2(1), 118. https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.23

Maika, M. R. (2017). Buku ajar ekonomi Islam. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-64-5

Miladi, N., & Noviyanti, R. (2022). Konfigurasi filantropi Islam era digital: Studi peran sedekah pada aplikasi media sosial YouTube. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(2), 51–63. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.29866

Muhalling, R., Sumiyadi, S., Anselah, S., & Safriuddin, S. (2022). Analisis pengaruh keputusan mahasiswa memilih program studi ekonomi syariah. J-MKLI (Jurnal Manajemen dan Kearifan Lokal Indonesia), 6(2), 82. https://doi.org/10.26805/jmkli.v6i2.154

Nuraeni, N., Ramdani, F., & Trimulato, T. (2022). Fenomena hijrah pegawai bank pada komunitas XBank di Kota Makassar. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 11(2), 169–183. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.811

Nurhayati, N. (2021). Artikel ekonomi syariah (mekanisme pasar syariah pada hukum kepemilikan dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce

Nurwahidah, N. (2019). Pengembangan wirausaha Islami melalui reksa dana syariah. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 10(1), 37–56. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2805

Nu'man, M. (2015). Pengembangan bahan ajar matematika berbasis ekonomi syariah untuk Madrasah Tsanawiyah. Jurnal Fourier, 4(2), 123–134. https://doi.org/10.14421/fourier.2015.42.123-134

Olivia, G., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Strategi pengembangan usaha kecil (small business) di kalangan Gen Z berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.80

Pirdayanti, Y., Shaleh, C., & Nilda, E. (2023). Politik hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 1(1), 31–39. https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1907

Robain, W., & Harianto, H. (2023). Perspektif manajemen syariah melalui kepemimpinan dan pengelolaan aset dalam meningkatkan kinerja perusahaan di Kebun Klambir Lima Kabupaten Deli Serdang. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(3), 173–183. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.547

Rosida, I. N. (2022). Analisis potensi perbankan syariah di Indonesia dalam mempertahankan eksistensi pada era digital. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1). https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11454

Sari, P. R. W., Hayati, K., & Erlina, Rr. (2021). Pengaruh etika kerja Islami dan kepribadian terhadap kreativitas karyawan. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1). https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.8487

Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi dan menyikapi kesenjangan sosial dengan menggunakan penerapan ekonomi syariah. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 140–148. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130

Syarkaini. (2023). Tingkat literasi ekonomi syari'ah karyawan BMT Indragiri. Jurnal Tafidu, 2(1), 80–90. https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.272

Trihastuti, M., Hidayah, Y., Suryaningsih, A., Adha, M. M., & Aulia, S. S. (2020). Moral entrepreneur Islami melalui pendidikan Pancasila sebagai konsep pembentukan generasi perbankan syariah di era global. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 5(1), 19–26. https://doi.org/10.21067/jmk.v5i1.4306

Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan lembaga keuangan mikro syariah dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 159. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869

Wahyudi, Y. (2023). Maqashid syari'ah dalam konteks pengantar makanan non-halal oleh driver Go-Jek Muslim Kota Manado. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 93. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2852

Wulandami, T., Nazaruddin, N., & Situmorang, S. H. (2023). Penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis syariah dalam meningkatkan kinerja karyawan. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, 2(2), 35–42. https://doi.org/10.55606/jimak.v2i2.1437

Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Invest: Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661

Yati, A., Maraliza, H., & Topani, I. N. (2024). Perspektif hukum ekonomi syariah dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap implementasi perhitungan upah lembur (Studi PT Wahana Ottomitra Multiartha). Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2(4), 775–786. https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.119

Yoesoef, Y. M., Taufiq, T., & Mahira, U. (2023). Analisis sistem pengupahan karyawan bakti di Kantor Walikota Lhokseumawe perspektif ekonomi syariah. El-Amwal, 6(1), 1. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i1.10635