00424 - Ekonomi Haji: Dimensi Finansial, Kelembagaan, Dan Dampak Sosial-Ekonomi Ibadah Haji

Abstrak

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima memiliki dimensi ekonomi yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek pembiayaan individual, pengelolaan dana kelembagaan, investasi, dampak makroekonomi, ekosistem bisnis, serta dimensi historis dan sosial-budaya. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif ekonomi haji dari berbagai perspektif, mulai dari landasan syariah kemampuan ekonomi (istitho'ah) sebagai syarat wajib haji, struktur dan dinamika Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengelolaan dan investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), produk-produk keuangan syariah terkait haji, perbandingan model pengelolaan Indonesia dan Malaysia, hingga dampak ekonomi makro dan mikro dari penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi haji merupakan ekosistem yang sangat luas dengan implikasi signifikan bagi perekonomian nasional. Dana haji yang dikelola BPKH telah mencapai lebih dari Rp 135 triliun dan memerlukan strategi investasi yang tepat agar dapat menutupi biaya haji yang terus meningkat. Model Tabung Haji Malaysia memberikan inspirasi bagi optimalisasi pengelolaan dana haji Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup berat terhadap ekosistem ekonomi haji. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji menjadi kunci kepercayaan publik terhadap institusi pengelola haji.

Kata Kunci: Ekonomi haji; BPIH; BPKH; Dana haji; Istitho'ah; Tabung Haji Malaysia; Investasi syariah

Abstract

The Hajj pilgrimage as the fifth pillar of Islam has complex and multidimensional economic dimensions, encompassing aspects of individual financing, institutional fund management, investment, macroeconomic impacts, business ecosystems, as well as historical and socio-cultural dimensions. This article aims to comprehensively examine hajj economics from various perspectives, ranging from the Sharia foundation of economic capability (istitho'ah) as a mandatory requirement for hajj, the structure and dynamics of Hajj Implementation Costs (BPIH), the management and investment of hajj funds by the Hajj Financial Management Agency (BPKH), Islamic financial products related to hajj, a comparative analysis of Indonesian and Malaysian management models, to the macro and micro economic impacts of hajj implementation. This study employs a literature review method by analyzing various previously published research. The findings indicate that hajj economics constitutes a very broad ecosystem with significant implications for the national economy. Hajj funds managed by BPKH have reached more than IDR 135 trillion and require appropriate investment strategies to cover continuously increasing hajj costs. Malaysia's Tabung Haji model provides inspiration for optimizing Indonesian hajj fund management. The Covid-19 pandemic has had a considerable impact on the hajj economic ecosystem. Transparency and accountability in hajj fund management are key to public trust in hajj management institutions.

Keywords: Hajj economics; BPIH; BPKH; Hajj fund; Istitho'ah; Malaysian Tabung Haji; Islamic investment

1. Pendahuluan: Haji sebagai Ibadah Bermuatan Ekonomi

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan (istitho'ah), baik secara fisik maupun finansial (Bahar, 2021). Kewajiban ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, dan dalam terminologi Islam, kemampuan tersebut mencakup biaya perjalanan pergi-pulang, biaya hidup selama di Arab Saudi, serta bekal yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air (Azizah et al., 2021). Dengan demikian, ibadah haji sejak awal telah memiliki dimensi ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritualnya.

Islam sendiri menjustifikasi hubungan organik antara aktivitas haji dan ekonomi. Dalam terminologi bangsa Arab dikenal ungkapan "hadjdj wa hadjah" (haji dan bisnis) sebagai satu paket tujuan dalam perjalanan ke Mekkah (Budiman, 2016). Berbagai sektor usaha mulai dari transportasi, perhotelan, perdagangan, restoran, tekstil, komunikasi, hingga beraneka jasa mengalami lonjakan permintaan yang sangat fantastis selama musim haji (Budiman, 2016). Oleh karena itu, kajian tentang ekonomi haji mencakup spektrum yang sangat luas: mulai dari aspek pembiayaan individual jamaah, pengelolaan dana haji oleh negara, investasi dana haji, dampak ekonomi makro, hingga ekosistem bisnis yang tumbuh di sekeliling penyelenggaraan ibadah ini.

Pelaksanaan ibadah haji bukan hanya meliputi aspek keagamaan, tetapi juga aspek ekonomi keuangan, kesehatan, keamanan, sosial budaya, hubungan internasional, dan aspek politik (Bahar, 2021). Kompleksitas dan kerumitan pengelolaan ibadah haji bahkan dinilai lebih kental karena faktor ekonomis dan politisnya daripada faktor keagamaannya semata (Budiman, 2016). Hal ini menjadikan ekonomi haji sebagai topik yang sangat relevan untuk dikaji secara komprehensif.

2. Landasan Syariah: Kemampuan Ekonomi sebagai Syarat Wajib Haji

2.1 Konsep Istitho'ah dalam Perspektif Ekonomi

Konsep istitho'ah (kemampuan) merupakan inti dari kewajiban haji yang memiliki implikasi ekonomi langsung. Mampu secara ekonomi bermakna bahwa orang yang hendak berhaji harus memiliki biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), mampu membiayai hidup dirinya dan keluarganya, serta ada bekal masa depan sehingga tidak miskin sepulang haji (Azizah et al., 2021). Dari pengertian ini, ada dua ruang lingkup biaya: biaya dirinya sendiri dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Sehingga, termasuk kriteria tidak mampu secara ekonomi jika seseorang berangkat haji tanpa meninggalkan biaya sedikit pun untuk keluarga yang ditinggalkan (Azizah et al., 2021).

Para ulama fikih menafsirkan istitho'ah dalam ayat Al-Qur'an dengan kemampuan seseorang untuk berangkat ke Mekkah dan menunaikan ibadah haji, meliputi kemampuan biaya dan keamanan (Chairunisyah et al., 2023). Seseorang dianggap mampu apabila telah memiliki harta secukupnya untuk melaksanakan haji, yaitu sebagai ongkos kendaraan dan biaya hidup (Syaikhu, 2020). Ukuran kemampuan tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi juga kondisi fisik, situasi perjalanan, serta kesempatan untuk mendapatkan jatah keberangkatan (Syaikhu, 2020).

2.2 Haji dengan Uang Pinjaman: Perspektif Hukum Islam

Salah satu persoalan ekonomi yang muncul dalam konteks haji adalah apakah seseorang boleh menunaikan ibadah haji dengan menggunakan uang pinjaman. Menurut kajian hukum Islam, pergi haji dengan cara meminjam uang dari pihak lain, baik dari orang kaya maupun dari lembaga keuangan perbankan, diperbolehkan (mubah) selama ada keyakinan bahwa ia mampu melunasi utangnya (Bahar, 2021). Orang yang pergi haji dengan meminjam uang, termasuk orang yang memiliki kemampuan dengan bantuan orang lain, dapat disebut memiliki "al-Istitho'ah bi Ghairi" (Bahar, 2021). Hajinya dianggap sah, diterima oleh Allah, dan kewajiban haji telah gugur darinya (Bahar, 2021).

Namun demikian, terdapat pandangan yang berbeda. Dalam salah satu fatwa disebutkan bahwa tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah; ia harus menunggu sampai Allah memberikan karunia kekayaan (Amanuddin, 2022b, 2022a). Penggunaan dana talangan yang dilakukan dengan berutang secara psikologis akan mengganggu masalah ekonomi keluarga, meskipun dampaknya bervariasi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya (Amanuddin, 2022b, 2022a).

3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH): Struktur dan Dinamika

3.1 Komponen dan Struktur Biaya

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji (Diniya et al., 2024; Salatalohy & Wibowo, 2019). Sebelum adanya UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji, biaya ini dikenal sebagai Ongkos Naik Haji (ONH) (Diniya et al., 2024). Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden setelah menerima usul dari Menteri Agama dan mendapatkan persetujuan DPR RI (Diniya et al., 2024).

Komponen BPIH mencakup biaya transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi pergi-pulang, akomodasi selama di Arab Saudi, transportasi di Arab Saudi, kewajiban kepada Pemerintah Arab Saudi, dan biaya lainnya yang diperlukan (Nidjam, 2017). Besaran BPIH digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (living cost) (Wahyuni et al., 2022). Biaya penyelenggaraan haji terdiri dari biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost), yang seluruhnya merupakan kewajiban calon haji (Nidjam, 2017).

Biaya riil penyelenggaraan ibadah haji ternyata jauh melampaui angka yang disetorkan oleh jamaah haji. Biaya riil tersebut terdiri dari biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji (direct cost) dan biaya yang bukan merupakan tanggungan jamaah haji atau indirect cost. Indirect cost inilah yang bersumber dari imbal hasil investasi dana haji (Oktavia et al., 2023). Setiap tahun jumlah indirect cost selalu naik bahkan telah hampir menyamai jumlah direct cost (Oktavia et al., 2023).

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BPIH

BPIH senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian (Budiman, 2016). Penelitian menggunakan pendekatan vector autoregressive (VAR) menemukan bahwa harga minyak (OP) memiliki hubungan dengan penetapan BPIH, sedangkan kurs nilai tukar (ER) berdasarkan data rata-rata tahunan tidak menunjukkan keterkaitan yang dominan terhadap penetapan BPIH (Budiman, 2016). Berdasarkan variance decomposition function, tingkat kontribusi harga minyak dan kurs nilai tukar terhadap BPIH masing-masing adalah sebesar 9,8% dan 6,93% (Budiman, 2016).

Penyebab kenaikan BPIH bermacam-macam, misalnya kenaikan harga pelayanan ibadah haji (biaya pemondokan, kesehatan, dan transportasi) yang ditetapkan negara Arab Saudi, harga minyak yang memengaruhi biaya avtur pesawat sehingga memengaruhi biaya tiket, serta kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS (Ahmad, 2016). Hampir setiap tahun, BPIH naik antara 7–10% (Ahmad, 2016). Penentuan jumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar serta faktor politik ekonomi (Anas et al., 2023).

Pada tahun 2012 biaya penyelenggaraan haji mencapai Rp33.638.100 juta yang kemudian meningkat sebanyak 20,5% atau Rp6.922.400 juta menjadi Rp40.560.500 pada tahun 2013 (Salatalohy & Wibowo, 2019). Pada tahun 2015 biaya haji berkisar antara Rp30–38,2 juta, sedangkan estimasi biaya haji di tahun 2022 pascapemberlakuan batasan ibadah haji selama dua tahun akibat pandemi Covid-19 mencapai Rp44,3 juta (Mubarok & Faizah, 2022).

3.3 Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Biaya

Informasi tentang besaran biaya penyelenggaraan haji yang selama ini sampai kepada masyarakat tidaklah lengkap, sebab lebih menitikberatkan pada besaran biaya langsung (direct cost) dan mengesampingkan biaya tidak langsung (indirect cost) (Nidjam, 2017). Sebagai implikasinya, biaya penyelenggaraan haji terkesan lebih murah dari biaya yang semestinya ditanggung oleh calon haji (Nidjam, 2017). Untuk menghindari potensi pembohongan publik, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, baik mengenai besaran serta pemanfaatan biaya penyelenggaraan haji maupun pengelolaannya (Nidjam, 2017).

Standar akuntansi yang digunakan dalam pembuatan laporan biaya penyelenggaraan ibadah haji masih belum mengatur secara detail terkait dengan pengelolaan BPIH (Umam et al., 2019). Kementerian Agama perlu melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti Ikatan Ahli Akuntansi (IAI) dalam merumuskan standar akuntansi (PSAK) BPIH dan mengembangkan sistem aplikasi informasi akuntansi agar pelaporan pengelolaan keuangan BPIH bisa lebih komprehensif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan (Umam et al., 2019).

4. Dana Haji: Pengelolaan dan Investasi

4.1 Definisi dan Komponen Dana Haji

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam (Aini, 2020; Aziz et al., 2023; Salatalohy & Wibowo, 2019). Dana yang terkumpul ini dikelola oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Putra & Yusuf, 2021).

Nilai dana haji per April tahun 2018 adalah sebesar Rp109,2 triliun (Ghofar et al., 2020). Berdasarkan data BPKH, total dana kelolaan haji per Juni 2020 mencapai Rp136 triliun dan diproyeksikan bertambah menjadi Rp140 triliun, naik dari tahun sebelumnya senilai Rp124,3 triliun (Ashari et al., 2023). Hingga tahun 2020, dana haji yang dikelola BPKH telah mencapai Rp135 triliun (Jazuli, 2022).

4.2 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah institusi yang ditugaskan untuk mengelola keuangan haji berdasarkan UU Pasal 20 Nomor 34 Tahun 2014 (Diniya et al., 2024). Lahirnya BPKH disebabkan oleh adanya penyimpangan di Kementerian Agama, yaitu pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan manajemen dana haji dan pelaksanaannya. Pada tanggal 26 Juli 2017, BPKH resmi didirikan berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 (Diniya et al., 2024).

Peran BPKH adalah mengelola ekonomi haji yang mencakup penerimaan, pembinaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji (Diniya et al., 2024). Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diatur soal pembentukan BPKH yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji (Syahrullah, 2023). BPKH bekerja secara independen dan profesional dalam mengelola ibadah haji, khususnya dananya (Jazuli, 2022).

Pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) (Fauzi, 2019). Penempatan dana haji di SDHI menguntungkan karena semua dana dijamin oleh pemerintah (Fauzi, 2019). Instrumen investasi yang dilakukan saat ini berupa Deposito Berjangka Syariah sebesar 50% dari total dana haji di 31 bank penerima setoran dana haji, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar Rp37,9 triliun, serta investasi langsung mulai 2019 pada sektor penerbangan, perhotelan, dan katering di Arab Saudi sebesar Rp18,15 triliun (Syahrullah, 2023).

4.3 Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur

Perdebatan tentang dana haji yang akan digunakan untuk investasi infrastruktur cukup rumit. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui kebijakan ini karena khawatir dana haji yang selama ini mereka kumpulkan akan hilang jika kegiatan investasi ini gagal (Muthiah, 2022). Namun demikian, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama investasi ini dilakukan dengan berstandar prinsip syariah yang diamanatkan oleh UU Pengelolaan Keuangan Haji (Muthiah, 2022).

Pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur melalui investasi di masa wabah Covid-19 secara maslahah diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa riba, gharar, maysir, tadlis (Putra & Yusuf, 2021). BPKH hanya diperbolehkan menjalin mitra kerja dengan perbankan ekonomi syariah (Putra & Yusuf, 2021). Pembahasan wacana dana haji untuk pembangunan infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengingat sumber utama pemasukan dana setoran awal BPIH pada dasarnya adalah dana titipan jamaah haji untuk melaksanakan sebuah ibadah (Wahyuni et al., 2022).

Menurut masyarakat Kudus, sebagian tidak setuju dengan diinvestasikannya dana haji untuk membangun infrastruktur karena penyetorannya memang bertujuan untuk berhaji, dan jika digunakan dikhawatirkan ketika calon jamaah haji mau berangkat dana tersebut tidak tersedia, bahkan investasi yang dilakukan bisa merugi (Wahyuni et al., 2022). Masyarakat lebih mengharapkan bahwa dana haji diinvestasikan ke sesuatu yang berbadan syariah dan pada sesuatu yang sudah nyata hasilnya dengan risiko yang minimal (Wahyuni et al., 2022).

4.4 Alternatif Investasi Dana Haji

Penelitian menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP) dengan melibatkan tujuh narasumber ahli menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur dan sektor riil memberikan manfaat kepada umat Islam secara ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Ghofar et al., 2020). Alternatif investasi yang ditawarkan meliputi infrastruktur, properti, sektor keuangan, dan sektor riil (Ghofar et al., 2020).

Pembiayaan proyek infrastruktur menggunakan skema Project Based Sukuk (PBS) yang bersumber dari dana haji dapat dilakukan dengan syarat: sukuk diterbitkan sesuai dengan dan memenuhi aturan syariah Islam; manfaat infrastruktur terutama ditujukan untuk kesejahteraan calon jamaah haji dan masyarakat umum; pembiayaan harus ditujukan pada portofolio investasi dengan risiko rendah dan memberikan imbal hasil yang terjamin untuk menjaga keamanan, kemanfaatan, dan kehati-hatian dalam mengelola dana jamaah (Aini, 2020).

Jika investasi keuangan haji disalurkan pada sektor UMKM, maka akan banyak membuka lapangan kerja yang akan turut menggerakkan ekonomi ("Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha Dan Daya Saing Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," 2021). Sektor UMKM memiliki potensi keuntungan dengan risiko yang terbagi, dan inovasi investasi dana haji pada sektor UMKM juga sangat kompatibel untuk diterapkan dengan syariah yang kafah (menyeluruh) ("Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha Dan Daya Saing Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," 2021).

4.5 Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Investasi Dana Haji

Penelitian tentang efek inflasi dan BI Rate pada imbal hasil investasi dana haji Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) periode 2010–2018 menunjukkan bahwa inflasi dan BI Rate secara simultan memengaruhi distribusi imbal hasil dari investasi dana haji pada SDHI (Salatalohy & Wibowo, 2019). Sementara itu, secara parsial inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil SDHI (Salatalohy & Wibowo, 2019). Nilai manfaat yang didapatkan oleh BPKH dari hasil investasi di SDHI akan dikelola untuk kepentingan jamaah haji yang nantinya bisa berupa subsidi untuk biaya haji yang setiap tahun mengalami kenaikan (Salatalohy & Wibowo, 2019).

Penelitian lain menunjukkan bahwa variabel inflasi, harga emas, FDR, Deposito BUS, JII, dan ISSI secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap investasi dana haji yang diproksikan oleh Aset BPKH (Aziz et al., 2023). Investasi harus dilakukan karena biaya haji Indonesia juga selalu menghadapi inflasi dan defisiensi karena pembayaran haji yang hampir 80% menggunakan mata uang dolar dan riyal, sedangkan pemasukan hanya 10% dalam bentuk rupiah ("Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha Dan Daya Saing Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," 2021).

5. Perbankan Syariah dan Produk Keuangan Haji

5.1 Bank Penerima Setoran BPIH (BPS-BPIH)

Dalam rangka mempermudah penanganan pembayaran biaya ibadah haji, pemerintah menunjuk beberapa lembaga perbankan sebagai penerima pembayaran biaya haji (Ihtiar, 2017). Bank-bank tersebut dikenal sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) (Ihtiar, 2017). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mengalihkan penyetoran biaya haji dari bank konvensional ke bank syariah atau bank konvensional yang memiliki layanan syariah (Saepujaman et al., 2021).

Terminologi Bank Umum Syariah Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dimunculkan oleh Kementerian Agama RI melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) selaku penyelenggara kegiatan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia (Saepujaman et al., 2021). Menurut paparan deskripsi pengelolaan dana haji dan rencana strategis BPKH, ada 17 bank penerima setoran yang ditunjuk oleh BPKH, terdiri dari 9 Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan 8 BPD yang memiliki unit usaha syariah (Wahyuni et al., 2022).

Aturan Penyetoran Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (APBPIH) merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. APBPIH meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Syariah Penerima Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan keuntungan semakin besar (Saepujaman et al., 2021).

5.2 Produk Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dirancang untuk membantu calon jamaah haji mengumpulkan dana secara bertahap. Untuk memperoleh nomor porsi haji, calon jamaah haji minimal harus sudah menyetor awal BPIH sebesar Rp25.000.000 melalui Bank Penerima Setoran BPIH (BPS-BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Busthomi et al., 2018). Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka tabungan jamaah haji pada BPS BPIH.

Tabungan Haji Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah (Sufyan et al., 2023). Akad Mudharabah adalah sistem dalam ekonomi syariah berupa akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha, di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal (mudharib), dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai perjanjian (Sufyan et al., 2023).

Selain akad mudharabah, tabungan haji juga dapat menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu akad titipan yang memungkinkan bank menggunakan dana titipan tersebut untuk kegiatan produktif (Aulia & Rokan, 2022; Hafizd, 2021). Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat KCP Majalengka diimplementasikan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Hafizd, 2021).

Strategi pemasaran produk tabungan haji Bank Mega Syariah dilakukan melalui empat strategi: strategi produk (termasuk jaminan keamanan, transaksi di semua jaringan perbankan, bagi hasil yang kompetitif, pendebetan zakat otomatis yang terhubung langsung dengan Kementerian Agama), strategi penetapan harga (menetapkan harga standar mulai dari harga terendah Rp200.000 dengan metode cicilan hingga Rp25.000.000 langsung), strategi distribusi, dan strategi periklanan (Sabirin, 2023).

5.3 Dana Talangan Haji: Manfaat dan Kontroversi

Dana talangan haji merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad qardh atau ijarah yang diberikan kepada calon jamaah haji dalam upaya memperoleh nomor porsi haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) (Maulidizen, 1970, 2018). Produk ini memberikan dampak positif berupa kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan cepat, meskipun dana mereka tidak mencukupi pembayaran biaya perjalanan haji (Maulidizen, 1970).

Dari sisi negatif, dana talangan haji dapat dianggap sebagai bagian dari fath al-dzari'ah (membuka pintu bahaya) dan mendatangkan bahaya (mafsadah/mudarat) (Maulidizen, 1970). Ditinjau dari hukum Islam, keabsahan akadnya sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad al-qardh dan al-ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada jumlah pinjaman dan lamanya masa pinjaman (Maulidizen, 1970).

Dampak negatif dana talangan haji adalah semakin mengaburkan kriteria mampu (istitho'ah) dalam haji dan memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji (Lestari et al., 2017; Rahmah & Rahmah, 2013). Program dana talangan haji menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan pada waiting list kuota ibadah haji (Fathansyah & Irwansyah, 2019). Tingginya animo masyarakat dalam menunaikan ibadah haji membuat dana talangan haji menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menguntungkan, namun efeknya adalah banyaknya umat yang berutang pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan daftar tunggu antrean keberangkatan ibadah haji semakin panjang dan lama (Sudarto, 2022).

Kementerian Agama menerapkan pembatasan dana talangan haji yang dituding sebagai penyebab panjangnya antrean haji. Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH boleh memberikan dana talangan haji, namun tidak boleh bersifat pinjaman (Rahmah & Rahmah, 2013). Dalam Permenag No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kemenag melarang perbankan memberikan dana talangan yang tidak sesuai dengan aturan (Rahmah & Rahmah, 2013).

5.4 Produk Pembiayaan Haji Lainnya

Selain tabungan dan dana talangan, terdapat berbagai produk pembiayaan haji lainnya. Pegadaian menyediakan produk Arrum Haji yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, di mana pihak Pegadaian akan membantu masyarakat yang mendaftar produk ini dalam hal keuangan dengan menggunakan jaminan emas (Nugroho & Firman, 2022). Untuk mendaftar haji diperlukan dana awal atau setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (SABPIH) sebesar Rp25.000.000 yang harus dibayarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor porsi haji (Nugroho & Firman, 2022).

Koperasi Nusantara juga berinovasi dengan produk pembiayaan wisata religi haji menggunakan pembiayaan murabahah (Busthomi et al., 2018). Namun dalam praktiknya, pembiayaan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang melarang pembiayaan dengan jenis talangan (Busthomi et al., 2018).

6. Pengelolaan Dana Haji: Perbandingan Indonesia dan Malaysia

6.1 Model Pengelolaan Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan dana haji melewati tonggak sejarah krusial ketika tanggung jawabnya diserahkan kepada BPKH pada 2018 (Jazuli, 2022). Ini berarti dana haji kini dikelola dengan makin profesional, transparan, dan independen lengkap dengan kerangka hukumnya (Jazuli, 2022). Dana haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian karena dana haji tujuan utamanya adalah kegiatan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, bukan untuk mencari keuntungan (Kasanah, 2021).

Perizinan dari calon jamaah haji sebagai pemilik dana haji yang disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh BPKH dilakukan melalui sistem akad wakalah yang telah ditandatangani atau disetujui (Vidyan & Rafidah, 2023). Akad wakalah ini diatur dalam Peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Vidyan & Rafidah, 2023).

Penggunaan akad wakalah dalam setoran awal dana haji bagi setiap pendaftar calon jamaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, penting, dan mutlak adanya untuk kepentingan pengelolaan seluruh dana yang dimiliki oleh calon jamaah haji agar dapat dikelola oleh BPKH (Yuliani, 2023). Tanpa akad wakalah, setoran dana calon jamaah haji tidak dapat dikelola BPKH, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya (Yuliani, 2023).

6.2 Model Pengelolaan Malaysia: Tabung Haji

Malaysia memiliki model pengelolaan dana haji yang lebih matang melalui Lembaga Tabung Haji (LTH). Tabung Haji yang hanya mengelola dana haji 25 ribu jamaah per tahunnya dengan biaya sekitar RM9 ribu (Rp26.640.000) per jamaah, pada tahun 2016 memiliki aset RM64,3 miliar (Rp192,7 triliun) dan mampu meraih laba RM2,5 miliar (Rp7,4 triliun) (Ghofar et al., 2020). Pembayaran biaya haji secara terpusat dengan sistem tabungan di muka memungkinkan Tabung Haji mengelola dana haji dari 9,1 juta nasabah secara produktif pada sektor usaha yang aman dan sesuai syariah (Ghofar et al., 2020).

Setelah melakukan penelitian tentang ekonomi luar bandar pada tahun 1950-an, Ungku Aziz menemukan masyarakat Muslim menyimpan uang hanya untuk tujuan menunaikan ibadah haji (Nurhasanah, 2011). Motif ini perlu dibantu dengan membuat institusi baru yang tidak hanya menolong mereka dengan mudah dan nyaman untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga mampu menggalakkan ekonomi negara dan ekonomi luar bandar (Nurhasanah, 2011).

Di Malaysia, biaya haji per jamaah untuk warga negaranya sebesar 9.980 Ringgit Malaysia (RM) atau setara dengan Rp34.490.000 (kurs Rp3.450), dan biaya haji di Malaysia tersebut sudah disubsidi oleh pemerintah lewat Tabung Haji (Kasanah, 2021). Subsidi diberikan kepada umat Muslim yang pertama kali melakukan ibadah haji agar biaya ibadah haji lebih terjangkau dan semakin banyak umat Islam yang mampu menunaikan ibadah haji (Kasanah, 2021).

Tabung Haji Malaysia juga mampu memberikan bagi hasil kepada nasabah haji sehingga dari bagi hasil yang didapatkan tersebut dapat membantu pelunasan sisa biaya perjalanan haji mereka (Nazri, 2013). Pencapaian Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang konsisten telah mendapatkan pengakuan dunia dan menjadi contoh pengurusan haji serta merupakan pengelola keuangan Islam inovatif bagi sebagian besar negara Islam di dunia (Syahrullah, 2023).

7. Dampak Ekonomi Haji: Perspektif Makro dan Mikro

7.1 Dampak Ekonomi Makro

Ibadah haji memiliki hikmah terhadap ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan konsumsi, dan meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat (Lestari et al., 2017). Dengan kuota haji lebih dari 220 ribu, jamaah Indonesia merupakan 11 persen dari total jamaah haji dunia setiap tahunnya (Ghofar et al., 2020). Biaya penyelenggaraan haji yang lebih murah dapat dicapai karena skala bisnis dari jamaah haji Indonesia yang sangat besar, serta posisi tawar penyelenggaraan haji Indonesia yang sangat tinggi dalam berhadapan dengan pemasok-pemasok kebutuhan haji seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi (Ghofar et al., 2020).

Ekosistem ekonomi yang terbentuk dari pelaksanaan Dam Haji memiliki multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Indonesia (Rangkuti, 2024). Berdasarkan asumsi biaya Rp3.100.000 per jamaah untuk Dam Haji dan jumlah jamaah yang mencapai 211.000 orang, potensi pemberdayaan ekonomi minimal mencapai Rp654.100.000.000 per tahun (Rangkuti, 2024). Jumlah ini mencerminkan hubungan timbal balik ekonomi dan distribusi daging Dam Haji bagi umat Islam di Indonesia dalam konteks ekosistem ekonomi haji (Rangkuti, 2024).

Terdapat tiga aspek ekonomi utama dalam ibadah haji: pra-haji (persiapan harta yang halal dan kesempatan usaha kecil serta tenaga kerja musiman), saat haji (sedekah, badal haji, dam, dan asuransi haji), dan pascahaji (zakat, infaq, sedekah, manihah, serta investasi akhirat melalui zakat) (Rangkuti, 2024).

7.2 Hubungan PDRB dengan Pendaftaran Jamaah Haji

Penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa peningkatan PDRB di setiap kabupaten/kota cenderung meningkatkan jumlah pendaftar jamaah haji baik sebelum maupun selama pandemi di tahun 2017–2019 dan 2020 (Hadi & Hadiyanto, 2021). PDRB telah memengaruhi banyaknya pendaftar jamaah haji di tahun 2017 sebesar 86,83%, tahun 2018 sebesar 84,25%, tahun 2019 sebesar 87,00%, dan tahun 2020 sebesar 79,75% (Hadi & Hadiyanto, 2021). Pandemi Covid-19 telah menurunkan jumlah pendaftar jamaah haji sebesar -33,52% (Hadi & Hadiyanto, 2021).

Situasi ekonomi tampak sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam ibadah haji (Budiman, 2016). Faktor keagamaan dan ekonomi memegang peran penting di balik keputusan seseorang untuk naik haji, di samping faktor sosial dan budaya yang juga turut berperan mendorong seseorang untuk berangkat ke Tanah Suci (Budiman, 2016).

7.3 Dampak Ekonomi Mikro: Perubahan Status Sosial-Ekonomi Jamaah

Dari perspektif mikro, ibadah haji memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi individu dan komunitas. Para haji di Bontonompo memiliki modal sumber daya manusia yang lebih baik di atas rata-rata penduduk setempat dilihat dari aspek latar belakang pendidikan dan pekerjaan (Ahmad, 2016). Dari segi ekonomi, para haji memiliki sumber daya ekonomi yang jamak: selain pendapatan dari status PNS, mereka juga memiliki sejumlah areal lahan, perusahaan batu bata, perdagangan, dan ternak (Ahmad, 2016). Sumber daya sosial menunjukkan haji cenderung dipercaya untuk menempati posisi-posisi publik dan privat di berbagai bidang yang ada di pedesaan (Ahmad, 2016).

Haji telah menciptakan sebuah etos bagi umat Islam yaitu kerja keras dan hemat, perubahan budaya ekonomi dari jasa ke uang, menciptakan lapangan pekerjaan, serta pengenalan transaksi ekonomi antardaerah (Wibowo, 2019). Sebagian besar calon haji memperoleh biaya perjalanan haji dari penjualan hasil pertanian maupun perkebunan (Wibowo, 2019). Pada periode awal abad ke-19, telah muncul sistem ijon di mana petani yang hasil pertaniannya tidak mencukupi sebagai biaya perjalanan haji akan meminjam uang kepada pedagang perantara (Wibowo, 2019).

8. Dimensi Historis Ekonomi Haji

8.1 Haji di Masa Kolonial Belanda

Ibadah haji pada abad ke-19 merupakan alat untuk mentransmisikan budaya dan doktrin agama, sekaligus memiliki dimensi ekonomi yang signifikan (Harahap, 2023). Pihak kolonial melihat adanya keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila melakukan monopoli utuh terhadap prosesi ibadah haji (Sadzali, 2018). Resolusi 1825 berkenaan dengan ONH (ongkos naik haji) yang ditentukan oleh pihak kolonial sebanyak f.110, tidak termasuk uang pembuatan paspor, biaya hidup, ongkos pulang, dan dikenakan wajib lapor kepada pemerintah setempat sepulangnya ke tanah air (Sadzali, 2018).

Ibadah haji yang dikerjakan oleh haji yang berasal dari wilayah Hindia Belanda mempunyai peran besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal (Wibowo, 2023). Para haji bekerja keras untuk menstabilkan ekonomi mereka bahkan mengembangkan kekuatan ekonomi dengan tujuan mempertahankan eksistensinya sebagai seorang haji (Wibowo, 2023). Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh kaum haji dan pemilikan atas tanah telah meningkatkan kedudukan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal (Wibowo, 2023).

Melihat Inggris dan pedagang Arab yang meraup keuntungan besar dari bisnis pelayaran haji, pemerintah kolonial yang sebelumnya enggan untuk mengurusi masalah pengangkutan haji pada akhirnya tertarik untuk turut mencari keuntungan dari pengangkutan haji melalui jalur laut (Wibowo, 2023). Ibadah haji memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan politik, sosial, dan ekonomi (Supratman, 2020).

8.2 Haji dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Di Sulawesi Selatan, ada benang merah antara jumlah masyarakat yang menunaikan ibadah haji dengan peningkatan ekonomi di wilayah tersebut (Akbar, 2021). Komoditas beras dan kopra turut mendukung masyarakat Sulawesi Selatan untuk berhaji terutama pada masa Negara Indonesia Timur (1946–1950) (Akbar, 2021). Mereka yang menunaikan ibadah haji pada masa tersebut diduga kuat berprofesi sebagai petani kopra dan pedagang beras (Akbar, 2021).

Sebagai suatu ibadah dengan keharusan pemenuhan syarat kemampuan secara ekonomi, haji dapat dijelaskan lewat teori tentang adanya hubungan etis antara agama dengan ekonomi (Ahmad, 2016). Dari teori ini dapat dipahami adanya rangsangan dari faktor agama terhadap kreativitas ekonomi. Haji dengan biaya yang tidak kurang banyaknya dapat diduga sebagai faktor pendorong bagi masyarakat untuk bekerja keras guna memenuhi persyaratan tersebut (Ahmad, 2016).

9. Aspek Sosial-Budaya Ekonomi Haji

9.1 Haji sebagai Simbol Status Sosial-Ekonomi

Haji tidak hanya bermakna ritual tetapi juga simbol status sosial (Ahmad, 2016). Sebagai indikator ekonomi, haji hanya dapat dilaksanakan jika seseorang mampu memenuhi sejumlah dana untuk ONH dan biaya sosial lainnya (Ahmad, 2016). Gelar haji di Indonesia merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyandangnya (Quthny, 2021).

Di masyarakat Samarinda, terdapat lima budaya yang melatarbelakangi masyarakat berlomba-lomba naik haji, salah satunya adalah penyempurnaan rukun Islam yang memerlukan biaya yang tidak sedikit (Khasanah et al., 2017). Sebanyak 66,7% responden dalam penelitian di Kabupaten Bone mengaku termotivasi melaksanakan ibadah haji karena pada awalnya merasa tidak enak melihat tetangganya atau kerabatnya telah berhaji (Khasanah et al., 2017). Mereka merasa malu karena itu pertanda bahwa mereka dianggap tidak mampu (Khasanah et al., 2017).

Di masyarakat Bugis Barru, ibadah haji tidak semata-mata bercorak keagamaan saja, karena corak sosial, ekonomi, dan budaya juga sangat pekat dan include di dalamnya (Nasruddin, 2020). Perpaduan biaya dalam berhaji dan acara perkawinan pada masyarakat Bugis menelan biaya yang tidak sedikit, dan hal ini merupakan cara mereka menandai dirinya sebagai orang yang memiliki finansial yang cukup (Nasruddin, 2020).

9.2 Biaya Upacara Pra-Haji dan Pascahaji

Orang yang akan berhaji tidak hanya memerlukan biaya untuk memenuhi pembayaran ONH, tetapi juga biaya upacara pra-haji yang merupakan bagian dari tradisi sosial-budaya masyarakat (Ahmad, 2016). Pengeluaran biaya perjalanan haji yang begitu banyak memunculkan dugaan bagi seseorang yang telah kembali dari Tanah Suci bahwa mereka akan menjadi miskin dan hidup kekurangan (Wibowo, 2019). Sebagian kecil dari mereka memang tidak meningkat secara ekonomi, namun tidak sampai jatuh miskin (Wibowo, 2019).

10. Penyelenggaraan Haji: Regulasi dan Kebijakan Ekonomi

10.1 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, sehingga kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah (Busthomi et al., 2018). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: "Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji" (Azizah et al., 2021).

UU 13/2008 menetapkan tiga aspek peran pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji: aspek pembinaan (menasihati masyarakat, memberikan penyuluhan kepada para jamaah haji tentang manasik), aspek layanan (memberikan pelayanan dokumen haji, pelayanan embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan akomodasi dan katering), dan aspek perlindungan (memberikan perlindungan kepada WNI, khususnya untuk pelayanan kesehatan dan keamanan selama menunaikan ibadah haji) (A. R. A. Aziz et al., 2023).

10.2 Kebijakan Fiskal dalam Penetapan BPIH

Dalam kaitannya dengan penetapan BPIH, hal ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah instrumen pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dielaborasikan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Isabella & Komar, 2020). Penentuan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah (Isabella & Komar, 2020).

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan haji dan dampaknya terhadap pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa poin penting dalam konteks kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia adalah kuota jamaah haji, sistem pendaftaran dan seleksi, biaya pendaftaran dan paket haji, layanan kesehatan dan kesejahteraan jamaah, kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, pengawasan dan evaluasi, serta dampak ekonomi dan anggaran pemerintah (Anas et al., 2023).

Sebagian besar masyarakat menganggap kenaikan BPIH sebagai langkah yang wajar dan diperlukan untuk menjamin terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas. Mereka percaya bahwa biaya yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan keamanan selama perjalanan haji (Anas et al., 2023).

10.3 Daftar Tunggu dan Kuota Haji

Meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan melampaui kuota yang telah ditetapkan (Ghofar et al., 2020). Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah orang yang telah mendaftar sebagai calon jamaah haji (telah membayar uang muka ongkos naik haji) diperkirakan mencapai 4.246.000 jamaah (Febrianti et al., 2021). Dengan kuota haji sebesar 221.000 per tahun, calon jamaah rata-rata harus menunggu 18–19 tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji (Febrianti et al., 2021).

Jamaah tunggu sampai saat ini mencapai 4,2 juta jamaah haji reguler (R. M. Aziz et al., 2023). Pencapaian tersebut diikuti dengan bertambahnya jumlah calon jamaah haji baru sebanyak 664.000 orang, meningkat sebanyak 120 persen (R. M. Aziz et al., 2023). Fenomena ini menjadi tantangan bagi seluruh negara yang rutin mengirimkan warga negaranya untuk ibadah haji, dan setiap negara diharuskan mengelola dana haji dengan cara menginvestasikannya kepada sektor yang lebih produktif dan efektif agar biaya yang makin meningkat tersebut dapat tertutupi (R. M. Aziz et al., 2023).

11. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Haji

11.1 Penurunan Penerimaan Dana Haji

Pandemi Covid-19 memberikan efek yang cukup berat terhadap sektor haji, di mana sebelum pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi sektor haji meningkat (Azizah et al., 2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh sektor mengalami perubahan pola kehidupan, termasuk sektor pembiayaan pengurusan ibadah haji di lembaga bank syariah (Mubarok & Faizah, 2022). Calon jamaah haji yang telah memenuhi setoran awal haji atau setoran minimum yang menjadi syarat pendaftaran calon jamaah haji oleh BPS akan didaftarkan menjadi calon jamaah haji pada aplikasi SISKOHAT dan masuk ke dalam daftar tunggu (Mubarok & Faizah, 2022).

Pada masa pandemi Covid-19, terdapat pengurangan dan penundaan keberangkatan haji dari Indonesia. Kementerian Agama melakukan beberapa stimulus untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan mengembalikan setoran BIPIH yang telah dilunasi oleh calon jamaah, dan menjamin calon jamaah yang tertunda dan sudah melunasi setoran BIPIH akan menjadi calon jamaah haji tahun berikutnya (Mubarok & Faizah, 2022).

Calon jamaah haji selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan, salah satunya karena masyarakat memilih umrah karena umrah tidak memakan waktu lama (Ashari et al., 2023). Dari responden yang diambil dalam penelitian di Batam, ada di antaranya yang membatalkan pendaftaran haji dan umrahnya karena faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 (Amanuddin, 2022b, 2022a).

11.2 Dampak terhadap Bisnis Perjalanan Umrah

Berhentinya operasional para biro perjalanan ibadah umrah sangat berdampak pada perekonomian, terlihat dari nilai ekonomi atau perputaran di bisnis perjalanan umrah (Darmawan et al., 2022). Bisnis perjalanan wisata pada umumnya merupakan suatu bisnis yang memiliki dampak ekonomi cukup luas atau multiplier effect, karena bisnis perjalanan wisata melibatkan berbagai sektor bisnis lainnya seperti maskapai penerbangan, hotel, perlengkapan ibadah, katering, dan suvenir (Darmawan et al., 2022). Dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, secara perhitungan biaya production cost-nya adalah 60–70% diperuntukkan untuk biaya penerbangan dan hotel (Darmawan et al., 2022).

12. Ekosistem Bisnis Haji dan Umrah

12.1 Industri Perjalanan Haji dan Umrah

Ibadah haji kemudian melibatkan banyak pihak atau stakeholder, misalnya agen perjalanan, koordinasi antarpemerintah, hubungan antarnegara, perusahaan katering, hotel, pembimbing haji, dan lain-lain (Imtihanah & Cahyono, 2022). Walhasil, haji bukan saja menyangkut hal-hal yang bersifat religius, melainkan juga bersinggungan dengan persoalan lain termasuk bisnis dan ekonomi (Imtihanah & Cahyono, 2022).

Perkembangan ekonomi Indonesia yang relatif stabil turut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kelas menengah Muslim yang prospektif menjadi jamaah umrah tiap tahunnya (Dani, 2018). Peningkatan taraf ekonomi kelas menengah Muslim memicu lonjakan perjalanan ibadah umrah pada setiap tahunnya (Dani, 2018). Beberapa tahun terakhir, umrah sudah menjadi kebutuhan yang primer akibat panjangnya waiting list ibadah haji (Dani, 2018).

Keterbatasan kuota haji yang diiringi dengan animo masyarakat Muslim berimbas pada lamanya daftar antrean haji sehingga banyak kalangan ekonomi bawah menempuh opsi dengan beribadah umrah (Arif, 2019). Ketika antrean pemberangkatan haji dinilai cukup panjang, beberapa kalangan ekonomi atas menilai bahwa penyelenggaraan ibadah umrah bisa menjelma menjadi potensi lahan bisnis yang menggiurkan (Arif, 2019).

12.2 Haji Khusus dan Aspek Ekonominya

Perbedaan haji plus dengan haji reguler biasanya terletak di cara pendaftaran, besarnya biaya yang dibayarkan, serta fasilitas dan pelayanan yang didapat. Karena biaya yang dibayarkan lebih banyak (biasanya sampai dua kali lipat lebih besar daripada haji reguler), meski sama-sama bisa masuk dalam daftar tunggu, waktu tunggu calon jamaah haji plus lebih singkat dibandingkan jamaah haji reguler (Imtihanah & Cahyono, 2022). Haji furodah yang menggunakan visa haji dikenakan tarif yang sangat mahal, bisa mencapai enam kali lipat biaya haji reguler kuota, yakni antara Rp150 juta hingga Rp300 juta (Farida, 2019).

13. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji

13.1 Tantangan Transparansi

Pengelolaan keuangan dan pelayanan penyelenggaraan haji yang belum transparan, adil, dan partisipatif merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan haji (Rahmaniah, 2015). Laporan keuangan pengelolaan dana haji sering mendapat berbagai kritikan dari publik atas cara penyajian dan pemahaman yang terjadi di masyarakat dalam membaca laporan keuangan dana haji (Vidyan & Rafidah, 2023). Perlu ada gagasan yang mudah dipahami tentang transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman yang memadai bagi publik untuk memahami laporan dana haji, yaitu dengan memisahkan laporan pengelolaan dana haji dari laporan keuangan BPKH (Vidyan & Rafidah, 2023).

Pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan selalu meningkatkan pelayanan dan tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan tugasnya (Kasanah, 2021). Dana haji memiliki potensi yang sangat besar dan pengelolaannya harus ditujukan untuk kemaslahatan umat sebesar-besarnya (Kasanah, 2021).

13.2 Pertanggungjawaban Hukum

Jika investasi menguntungkan maka pembagian hasilnya benar-benar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan juga menekan biaya haji tersebut. Namun jika investasi merugi, BPKH juga harus bertanggung jawab tidak hanya tanggung jawab renteng namun harus ditambah dengan tanggung jawab secara privat (Muthiah, 2022). Tingkat kepuasan penyelenggaraan haji tahun 2018 menurut BPS adalah 85,23%, yang secara umum layanan pemerintah kepada jamaah haji telah cukup memuaskan (Witjaksono, 2020).

14. Kesimpulan

Ekonomi haji merupakan topik yang sangat multidimensional, mencakup aspek pembiayaan individual, pengelolaan dana oleh negara, investasi, dampak makroekonomi, ekosistem bisnis, serta dimensi historis dan sosial-budaya. Dari perspektif individual, kemampuan ekonomi (istitho'ah) merupakan syarat wajib haji yang memiliki implikasi langsung terhadap berbagai produk keuangan syariah seperti tabungan haji, dana talangan, dan pembiayaan haji (Azizah et al., 2021; Bahar, 2021; Syaikhu, 2020). Dari perspektif kelembagaan, BPKH sebagai pengelola dana haji memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dana yang mencapai ratusan triliun rupiah secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah (Diniya et al., 2024; Kasanah, 2021; Syahrullah, 2023).

Investasi dana haji merupakan keniscayaan mengingat biaya haji yang terus meningkat setiap tahunnya, sementara setoran awal jamaah relatif tetap (Oktavia et al., 2023; Witjaksono, 2020). Pilihan instrumen investasi yang tepat, mulai dari sukuk, deposito syariah, hingga investasi langsung di sektor infrastruktur dan riil, harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (Aini, 2020; Fauzi, 2019; Ghofar et al., 2020). Model Tabung Haji Malaysia dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan jamaah (Kasanah, 2021; Nurhasanah, 2011; Syahrullah, 2023).

Pada level makro, ibadah haji memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui multiplier effect yang mencakup berbagai sektor industri (Budiman, 2016; Rangkuti, 2024). Sementara pada level mikro, haji mendorong etos kerja keras, perubahan budaya ekonomi, dan peningkatan status sosial-ekonomi jamaah (Ahmad, 2016; Wibowo, 2019, 2023). Dengan demikian, ekonomi haji bukan sekadar persoalan biaya perjalanan, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang kompleks dengan implikasi yang luas bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan umat Islam.

Daftar Pustaka

Ahmad, Abd. K. (2016). Haji di Bontonompo Kabupaten Gowa tinjauan sosial ekonomi. Al-Qalam, 19(2), 165. https://doi.org/10.31969/alq.v19i2.153

Aini, H. (2020). Format pengelolaan dana tabungan haji untuk pembangunan sektor riil melalui skema Project Based Sukuk (PBS) dalam kajian fikih. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.74

Akbar, A. (2021). Haji Sulawesi Selatan pada masa Negara Indonesia Timur (NIT) (1946–1950). Handep Jurnal Sejarah dan Budaya, 4(2). https://doi.org/10.33652/handep.v4i2.136

Amanuddin, M. (2022a). Pengaruh dana talangan haji dan umrah terhadap ekonomi dan keharmonisan keluarga. Jurnal Sosial dan Sains, 2(9), 995–1002. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.479

Amanuddin, M. (2022b). Pengaruh dana talangan haji dan umrah terhadap ekonomi dan keharmonisan keluarga. Jurnal Sosial dan Sains, 2(9), 995–1002. https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i9.479

Anas, K., Nurhayati, W., & Aslichah. (2023). Evaluasi kebijakan penyelenggaraan haji dan dampaknya terhadap pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 2023. Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(1), 170–183. https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.50

Arif, F. M. (2019). Rancang bangun regulasi penyelenggaraan umrah berbasis maslahat. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 8(2), 168. https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.9461

Ashari, I., Amalia, N., & Hana, K. F. (2023). Analisis tingkat penerimaan dana haji di masa pandemi Covid-19. Islamic Business and Finance, 4(1), 37. https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.20685

Aulia, R., & Rokan, M. K. (2022). Penerapan dan tantangan produk tabungan haji iB Makbul pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Acman Accounting and Management Journal, 2(2), 114–120. https://doi.org/10.55208/aj.v2i2.35

Aziz, A. R. A., Huda, N., & Faizin, A. (2023). Fatwa MUI tentang investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Journal of Religious Policy, 2(1), 209–242. https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.24

Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soekapdjo, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi investasi pengelolaan dana haji. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(1), 722–732. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009

Azizah, N., Talli, Abd. H., & Kurniati, K. (2021). Pemikiran hukum Islam bidang perhajian. Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 9(2), 161–184. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v9i2.412

Bahar, M. (2021). Pergi haji dengan uang pinjaman dalam perspektif hukum Islam. Akselerasi Jurnal Ilmiah Nasional, 3(3), 79–92. https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.563

Budiman, M. A. (2016). Analisis faktor yang memengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 1–15. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.667

Busthomi, A. O., Wasman, & Farichah, N. (2018). Produk pembiayaan wisata religi haji pada koperasi dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 55. https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2933

Chairunisyah, A. D., Ramadhani, S., & Nasution, J. (2023). Analisis pencapaian maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji (studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut). Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 2(2), 354–374. https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1486

Dani, A. A. (2018). Problematika pengelolaan penyelenggaraan umrah di Kota Surakarta. Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies, 12(1), 23–45. https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1903

Darmawan, R., Abidin, J., & Agustin, R. (2022). Dampak pesebaran virus corona (Covid-19) terhadap perjalanan wisata religi (umrah) di wilayah Jakarta. Bogor Hospitality Journal, 5(1). https://doi.org/10.55882/bhj.v5i1.19

Diniya, H., Mufrodah, Sholihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). Manajemen pengelolaan dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 62–71. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.566

Farida, A. (2019). Penanganan kasus penyelenggaraan haji furodah (kasus Jawa Barat). Penamas, 32(1), 635–654. https://doi.org/10.31330/penamas.v32i1.305

Fathansyah, M. A., & Irwansyah, I. (2019). Pengaruh program dana talangan haji pada bank syariah terhadap waiting list ibadah haji. Al-Azhar Islamic Law Review, 1(1), 26–38. https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.6

Fauzi, A. S. (2019). Peran BPKH terhadap pengembangan pasar modal syariah dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(2), 201–232. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.493

Febrianti, S. A., Junaedi, D., & Indiastuti, E. (2021). Mekanisme simpanan haji dan umrah (SHAUM) di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 144–154. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i2.412

Ghofar, A., Firdaus, A., & Rulindo, R. (2020). Pemilihan alternatif investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). Journal of Finance and Islamic Banking, 2(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1808

Hadi, M. F., & Hadiyanto, S. (2021). Analisis kuadran pengaruh produk domestik regional bruto kabupaten/kota terhadap pendaftar jamaah haji sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5(1), 186–198. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14116

Hafizd, J. Z. (2021). Analisa produk tabungan iB Hijrah Haji dengan akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat KCP Majalengka. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 6(1), 94. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i1.7477

Harahap, N. I. (2023). Haji di masa kolonial: Ordonasi dan resolusi. Islamijah Journal of Islamic Social Sciences, 4(1), 53. https://doi.org/10.30821/islamijah.v4i1.17078

Ihtiar, H. W. (2017). Kriteria penentuan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 5(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.185-207

Imtihanah, A. N., & Cahyono, K. (2022). Strategi pemasaran biro umrah dan haji pada masa pandemi Covid-19. Multazam Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, 1(2), 113. https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5375

Inovasi investasi keuangan haji pada sektor UMKM sebagai strategi peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-19. (2021). Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 12(2), 97–111. https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.223

Isabella, I., & Komar, F. (2020). Kebijakan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 5(2). https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035

Jazuli, M. R. (2022). Manajemen dana abadi umat untuk kewirausahaan berbasis pesantren: Potensi manfaat dan tantangannya. Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani, 3(1), 20–39. https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534

Jumena, J., Bustomi, I., & Fatimah, S. (2018). Hak jamaah haji atas hasil pengelolaan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 237. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3728

Kasanah, R. (2021). Pengelolaan dana haji sebagai bentuk manajemen keuangan publik. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 304–321. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4487

Khasanah, A., Akhlak, A., & Safitri, I. I. (2017). Hajiku budayaku: Sebuah semiotika budaya di Samarinda. Calls (Journal of Culture Arts Literature and Linguistics), 3(1), 59. https://doi.org/10.30872/calls.v3i1.818

Lestari, W. D., Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2017). Pembiayaan ibadah haji pada lembaga keuangan syariah. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 12(2), 141–150. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1703

Maulidizen, A. (1970). Analisis kritikal terhadap penyaluran dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. Intizar, 23(2), 301–318. https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2161

Maulidizen, A. (2018). Analisis dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru menurut hukum Islam. Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(1), 113. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.1937

Mubarok, A., & Faizah, I. (2022). Biaya penyelenggaraan ibadah haji dan praktiknya di bank syariah pada masa pandemi Covid-19. Multazam Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, 2(1), 74. https://doi.org/10.32332/multazam.v2i1.5269

Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban hukum pada pengelolaan dana haji untuk investasi infrastruktur. Al-Adl Jurnal Hukum, 14(1), 65. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965

Nasruddin, N. (2020). Haji dalam budaya masyarakat Bugis Barru: Suatu pergeseran makna. Kamaya Jurnal Ilmu Agama, 3(2), 158–173. https://doi.org/10.37329/kamaya.v3i2.438

Nazri, R. (2013). Bank haji Indonesia: Optimalisasi pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan jama'ah haji Indonesia (sebuah gagasan). Khazanah Jurnal Mahasiswa, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art2

Nidjam, A. (2017). Akuntabilitas informasi biaya penyelenggaraan haji. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 14(1), 69–81. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6

Nugroho, M. A., & Firman, M. S. (2022). Gadai emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Cabang Palu Barat. Journal of Principles Management and Business, 1(01), 37–45. https://doi.org/10.55657/jpmb.v1i01.56

Nurhasanah, N. (2011). Tabung Haji Malaysia dalam perspektif ekonomi. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(2), 179–192. https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2520

Oktavia, N. T., Febriani, A., Asiyah, B. N., Subagiyo, R., & Nurhayati, D. A. W. (2023). Manajemen risiko investasi dana haji sebagai upaya pengembangan dana tepat guna. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 9(1), 61–72. https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.848

Putra, A. R. A. S., & Yusuf, M. Y. P. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap problematika investasi haji pada masa pandemi virus Covid-19. El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 101–119. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.164

Quthny, A. Y. A. (2021). Akad kerja sama dalam bimbingan pelaksanaan ibadah haji perspektif hukum Islam. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.389

Rahmah, S. S., & Rahmah, S. (2013). Studi evaluasi atas dana talangan haji produk perbankan syariah di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943

Rahmaniah, S. E. (2015). Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan haji di Kota Pontianak. Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 23(1), 100. https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.611

Rangkuti, M. A. (2024). Multiplier effect ekosistem ekonomi dam haji: Urgen dan esensi prospektif policy. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 147–163. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7268

Sabirin, M. (2023). Strategi pemasaran produk tabungan haji Bank Mega Syariah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Islamika, 5(4), 1500–1515. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3838

Sadzali, A. M. (2018). Kelas haji kelas sosial: Sejarah haji dari zaman kolonial hingga kini ditinjau dari kajian kritis kapitalisme. Tsaqofah dan Tarikh Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 3(1), 25. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i1.1551

Saepujaman, S., Levyda, L., & Ispriyahadi, H. (2021). Analisis kinerja bank syariah penerima setoran penyelenggaraan ibadah haji. Management & Accounting Expose, 1(1), 51–62. https://doi.org/10.36441/mae.v1i1.82

Salatalohy, H. A., & Wibowo, H. (2019). Pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap imbal hasil penyaluran investasi dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(1), 118–158. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11478

Sudarto, A. (2022). Dana talangan haji dalam etika Islam. Multazam Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, 1(2), 67. https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5371

Sufyan, S., Himmawan, D., & Fatkhuroji, F. (2023). Pelaksanaan akad mudharabah pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu. JSEF Journal of Sharia Economics and Finance, 2(1), 62–68. https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.17

Sulistiani, S. L., Edriyanti, R., & Ibrahim, I. (2023). Model investasi dana haji dalam pengembangan aset wakaf di Indonesia perspektif maqashid syariah. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 4(1), 51–65. https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.978

Supratman, F. R. (2020). Analyzing information about a hajj pilgrimage in Indonesia in the rare newspaper collection of The National Library of Indonesia. Record and Library Journal, 6(2), 189. https://doi.org/10.20473/rlj.v6-i2.2020.189-198

Syahrullah, M. (2023). Manajemen investasi keuangan haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Jurnal Islamika, 5(2), 1–7. https://doi.org/10.37859/jsi.v5i2.4462

Syaikhu, S. (2020). Istitha'ah dalam haji (studi tematik tafsir ahkam surah Ali Imran ayat 97). El-Mashlahah, 10(1), 15–30. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792

Umam, K., Abidin, Z., & Firmansyah, F. (2019). Analisis perlakuan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam perspektif akuntansi. Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 7(2), 119–126. https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i2.1358

Vidyan, Y., & Rafidah, R. (2023). Penyajian laporan keuangan pengelolaan dana haji: Gagasan yang dapat dipahami pemangku kepentingan. Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6305

Wahyuni, Y. D., Bagaskara, M. A., & Hana, K. F. (2022). Persepsi masyarakat Kudus mengenai penggunaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(2), 118. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2181

Wibowo, E. Y. (2019). Ibadah haji dan kontribusinya terhadap berbagai bidang sosial masyarakat di Indonesia (tahun 1900–1945). Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary, 4(2), 109–122. https://doi.org/10.22515/shahih.v4i2.1866

Wibowo, E. Y. (2023). Strategi ekonomi haji di Hindia Belanda awal abad ke-19. Al-Isnad Journal of Islamic Civilization History and Humanities, 4(1), 77–89. https://doi.org/10.22515/isnad.v4i1.7430

Witjaksono, B. (2020). Analisis kelayakan investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur dan tingkat imbal hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Performance, 27(1), 30. https://doi.org/10.20884/1.jp.2020.27.1.1981

Yuliani, M. (2023). Analisis maqashid syariah dalam setoran awal dana haji di Indonesia. Istinbath, 21(2), 374–390. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.573