00422 - Ekonomi Digital Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

Abstract

The rapid development of the digital economy has created new opportunities and challenges for the implementation of Islamic economic principles. This article comprehensively examines the integration of Islamic economic principles with digital economy instruments, covering sharia fintech, digital Islamic banking, sharia e-wallets, halal marketplaces, sharia crowdfunding, and blockchain technology. Using a qualitative literature review approach, this study analyzes various academic sources related to Islamic digital economics in Indonesia and globally. The findings show that Islamic digital economic instruments have shown significant growth, as evidenced by Indonesia's achievement of first place in the Islamic Finance Country Index (IFCI) and fourth place in the Global Islamic Economy Indicator (GIER) 2020/2021. However, several challenges remain, including low Islamic economic literacy (16.3%), limited competent human resources in technology and sharia fields, cybersecurity threats, and an incomplete regulatory framework. The development of Islamic digital economics must be grounded in Maqashid Sharia principles — protecting religion, soul, reason, lineage, and property — as well as the prohibition of riba, maysir, and gharar. Synergy among government, Islamic financial institutions, academics, industry actors, and society is required to build a strong and sustainable Islamic digital economic ecosystem, with the potential to position Indonesia as a global center for Islamic economics.

Keywords: Islamic economics, digital economy, sharia fintech, halal marketplace, blockchain, Maqashid Sharia

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah menciptakan peluang dan tantangan baru bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan instrumen ekonomi digital, mencakup fintech syariah, perbankan syariah digital, e-wallet syariah, marketplace halal, crowdfunding syariah, dan teknologi blockchain. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif, studi ini menganalisis berbagai sumber akademik terkait ekonomi digital Islam di Indonesia dan global. Temuan menunjukkan bahwa instrumen ekonomi digital syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dibuktikan dengan pencapaian Indonesia di peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) dan peringkat keempat Global Islamic Economy Indicator (GIER) 2020/2021. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, meliputi rendahnya literasi ekonomi syariah (16,3%), keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah, ancaman keamanan siber, serta kerangka regulasi yang belum komprehensif. Pengembangan ekonomi digital syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah — penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — serta larangan riba, maysir, dan gharar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi digital syariah yang kuat dan berkelanjutan, dengan potensi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Kata Kunci: ekonomi Islam, ekonomi digital, fintech syariah, marketplace halal, blockchain, Maqashid Syariah

1. Pendahuluan: Ekonomi Islam sebagai Landasan Normatif

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu transendental, yakni Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber penafsiran wahyu yang dikenal dengan ijtihad (Seltina et al., 2023). Dalam perspektif yang lebih luas, ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mengkaji masalah ekonomi kerakyatan dalam sudut pandang prinsip-prinsip Islam (Nusaibah, 2023), atau sebagaimana dirumuskan oleh M.A. Manan, sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi umat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam (Syarkaini, 2023). Sementara itu, Muhammad Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu struktur ekonomi yang didirikan di atas fondasi fundamental tersebut sesuai dengan lingkungan dan zaman masing-masing (Nusaibah, 2023; Syarkaini, 2023).

Sistem ekonomi Islam sepenuhnya mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Hadits (Yulitasari, 2024). Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan utuh, sehingga sistem ekonomi Islam sepenuhnya tunduk pada hukum Islam (Yulitasari, 2024). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mencakup larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian), yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi (Djumadi, 2024, 2023). Selain itu, ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip ketuhanan (ilahiyah), keadilan (al-'adl), kenabian (an-nubuwah), pemerintahan (al-khilafah), dan hasil (al-ma'ad) (Alfarizi et al., 2021; Susilawati et al., 2021).

Secara historis, ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, para khulafaur rasyidin, dan generasi-generasi emas setelahnya (Maika, 2017). Dalam perkembangannya, ekonomi Islam mengalami kebangkitan selama beberapa dekade terakhir, meskipun masih dalam tahap awal pengembangan (Wardhana, 2022). Integrasi antara Islam dan ekonomi telah melahirkan restrukturisasi pada ekonomi konvensional berlandaskan prinsip-prinsip yang termaktub dalam syariah, yang kemudian disebut sebagai ekonomi syariah (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Ekonomi syariah adalah manifestasi dari penerapan syariat Islam dalam upaya menegakkan keadilan dan kepedulian akan sesama manusia dari sudut pandang ekonomi (Wardhana, 2020).

Urgensi sistem ekonomi Islam memberikan kesadaran kuat bahwa ekonomi Islam dapat menanggulangi permasalahan yang muncul dari sistem ekonomi konvensional (Putra et al., 2022). Ada tujuh alasan yang membuat ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan: kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan moral dan etika, kepentingan politik, perspektif sejarah, dan kepentingan internasional (Putra et al., 2022). Beberapa kajian akademik menemukan kelemahan dalam sistem ekonomi konvensional, antara lain potensi instabilitas, krisis ekonomi yang lahir dari sistem ini, serta disparitas kesenjangan antara si miskin dan kaya (Zuchroh, 2021).

2. Konsep Ekonomi Digital dalam Perspektif Islam

2.1. Definisi dan Karakteristik Ekonomi Digital

Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott dalam bukunya The Digital Economy (1995), yang bermakna keadaan sosio-politik dan sistem ekonomi dengan karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, akses ke berbagai sarana, kapasitas, dan pemesanan informasi (Fradesa et al., 2022). Ekonomi digital merupakan ekonomi yang didasarkan pada barang dan jasa yang diperdagangkan melalui perangkat elektronik dan perdagangan elektronik (Setiana & Kurniawan, 2023). Digitalisasi ekonomi merupakan perubahan sistem pada ekonomi konvensional menjadi digital yang memudahkan penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga transaksi dapat dilakukan di manapun dan kapanpun menggunakan perangkat digital (Nagri, 2021).

Era ekonomi digital atau era ekonomi baru dimulai ketika perusahaan mulai menggabungkan produktivitas teknologi informasi dari sumber daya mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki untuk menjangkau perdagangan global lintas batas dalam bentuk connected economy (Ilyas et al., 2022). Dalam ekonomi baru ini, perusahaan menggunakan teknologi informasi sebagai enabler dan senjata strategis (Ilyas et al., 2022). Digitalisasi sering diartikan sebagai penggunaan teknologi digital dalam model pemasaran bisnis baru, memberikan peluang yang baru untuk dapat menciptakan nilai (Ilyas et al., 2022).

Pertumbuhan pada bidang ekonomi digital dapat dilihat melalui pertumbuhan dua subsektor, yakni fintech dan e-commerce (Rahayu & Ningtyas, 2021). Digitalisasi sektor ekonomi syariah terdiri dari pengembangan industri halal dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan Big Data, kecerdasan artifisial, maupun blockchain, serta pengembangan layanan keuangan digital di sektor perbankan syariah, termasuk Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwil, dan koperasi syariah (Asmuni & Arifin, 2024). Pertumbuhan bidang ekonomi syariah digital secara garis besarnya dapat dilihat melalui pertumbuhan tiga subsektor, yaitu perbankan syariah digital, e-commerce syariah, dan fintech syariah (Asmuni & Arifin, 2024).

2.2. Prinsip-Prinsip Islam dalam Ekonomi Digital

Dalam perspektif Islam, ekonomi digital harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, kegiatan jual beli atau ijarah dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariah (Setiana & Kurniawan, 2023). Rukun akad dalam ekonomi digital mencakup pihak-pihak yang berakad, shighah atau ijab qabul, al-ma'qud alaih atau objek akad, dan tujuan pokok akad tersebut dilakukan (Nagri, 2021). Dengan melakukan akad, dapat menjadikan syarat agar memberikan kepercayaan dan keterbukaan antara pembeli dan penjual dalam interaksi jual beli secara daring (Nagri, 2021).

Digital marketing syariah merupakan suatu kegiatan pemasaran produk ataupun jasa yang dilakukan secara digital sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam Islam. Misalnya, dalam kegiatan digital tidak diperbolehkan mengandung riba, kegiatan di dunia maya tidak mengandung maisir (judi), kegiatan yang menyangkut pembuatan dan/atau penjualan produk haram dilarang, dan larangan dalam kegiatan mengandung unsur gharar (ketidakpastian) (Awa et al., 2024). Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi adalah kreativitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah, dengan muara akhir untuk mencapai kemuliaan hidup (falah) yaitu bahagia dunia dan akhirat (Sadeli, 2022).

Islam mengajarkan bahwa selain maksimalisasi keuntungan, keberhasilan dan tujuan semua bisnis adalah untuk mencapai falah (sukses) dan maslahat (kesejahteraan) bagi semua pihak yang terlibat (Fradesa et al., 2022). Dalam pandangan syariah, pelaksanaan marketplace halal harus didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' (Fradesa et al., 2022). Transaksi yang dilakukan pada UMKM sesuai dengan gaya hidup Islami dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada pedoman utama, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama (Awa et al., 2024).

Implementasi konsep ekonomi Islam dalam bisnis digital memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, meliputi inklusi sosial, pemberdayaan ekonomi, pemerataan kesempatan, pengurangan kesenjangan digital, dan peningkatan kesejahteraan umum (Kusuma, 2023). Dengan mempromosikan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial, bisnis digital yang berlandaskan ekonomi Islam dapat memainkan peran yang positif dalam mengembangkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Kusuma, 2023).

3. Perkembangan Ekonomi Syariah Digital di Indonesia

3.1. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar syariah yang sangat besar (Wardhana, 2020). Pada tanggal 14 Mei 2019, proyek pengembangan ekonomi syariah dimulai yang ditandai dengan diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 oleh Presiden Joko Widodo (Soediro et al., 2021). MEKSI didesain dengan empat Key Performance Index, yaitu peningkatan skala usaha ekonomi syariah, peningkatan peringkat Islamic Economic Index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan perbaikan indeks kesejahteraan (Soediro et al., 2021).

Masterplan Ekonomi Syariah menyoroti empat rekomendasi strategis utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu memperkuat produk halal, keuangan syariah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengoptimalkan ekonomi digital (Wardhana, 2020). Rancangan tersebut menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan ekonomi digital dalam bentuk e-commerce, pasar, dan teknologi keuangan (Wardhana, 2020). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2019 telah menyiapkan masterplan ekonomi Islam Indonesia 2019–2024 yang menyatakan lima strategi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, yaitu: (1) penguatan rantai nilai halal; (2) penguatan sektor keuangan Islam; (3) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah; (4) pengembangan dan penguatan ekonomi digital; (5) kebijakan ekosistem strategis (Ghozali et al., 2022).

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 (Imaniyati et al., 2023). Untuk mewujudkan Indonesia sebagai hub ekonomi syariah terkemuka, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia memiliki empat strategi utama yang diusulkan: (1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi dan daya saing tinggi; (2) penguatan arsitektur keuangan syariah; (3) penguatan sektor UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal; (4) penguatan ekonomi digital, khususnya perdagangan (e-commerce, pasar) dan keuangan (financial technology) untuk mendorong dan mempercepat strategi (Imaniyati et al., 2023).

3.2. Posisi Indonesia dalam Ekonomi Syariah Global

Pada tahun 2019, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-satu di dunia dalam pengembangan keuangan syariah berdasarkan skor Islamic Finance Country Index (IFCI) (Asri & Ilyas, 2022). Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator (GIER) Report 2020/2021, Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia (setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab) (Syahputra, 2021). Indonesia juga meraih peringkat pertama sebagai Islamic Finance Country Index (IFCI) pada Global Islamic Finance Report 2021 (Pratiwi et al., 2023). Dari laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020–2021, Indonesia menempati posisi keempat untuk sektor halal food atau naik sekitar delapan peringkat dibandingkan posisi sebelumnya, sedangkan pada sektor fashion muslim berada pada peringkat ketiga (Yazid et al., 2022).

Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan bahkan Inggris, telah memposisikan diri sebagai pusat ekonomi syariah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan industri halal dan keuangan syariah (Yaman et al., 2024). Teknologi digital memainkan peran vital dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini (Yaman et al., 2024). Terdapat empat faktor utama pendorong ekonomi syariah global, yaitu: (1) pertumbuhan penduduk (muda) Muslim; (2) permintaan pasar yang terus meningkat; (3) dukungan regulasi; dan (4) inovasi teknologi (Asri & Ilyas, 2022).

4. Financial Technology (Fintech) Syariah

4.1. Konsep dan Prinsip Fintech Syariah

Financial Technology (Fintech) merupakan perpaduan antara inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan yang mempercepat dan mempermudah proses bisnis mulai dari transaksi, investasi, dan penyaluran dana (Alim et al., 2022). Fintech syariah adalah gabungan dari teknologi dan keuangan Islam, yang berarti bahwa setiap produk atau layanan yang memunculkan fintech harus mematuhi aturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dikenal sebagai syariah (Lubis et al., 2020). Sharia fintech requires compliance with Islamic principles, which means that financial transactions must avoid interest (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir) (Ummah et al., 2024).

Fintech syariah lebih mengutamakan penggunaan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukunnya serta ketentuan dalam Islam (Hasibuan & Nasution, 2022). Prinsip-prinsip dasar fintech syariah berlandaskan pada fondasi ekonomi syariah, yaitu ketuhanan (ilahiyah), keadilan (al-adl), kenabian (al-nubuwwah), pemerintahan (al-khalifah), dan hasil (al-ma'ad) (Alfarizi et al., 2021). Fintech syariah merupakan inklusivitas layanan keuangan melalui demokratisasi layanan keuangan dengan menggunakan saluran digital baru (Lubis et al., 2020).

Platform fintech Islam menggunakan teknologi revolusioner seperti kecerdasan buatan, blockchain, data besar, komputasi awan yang luas, dan perangkat internet dalam menyediakan layanan keuangan Islam dengan cara yang lebih canggih dan transparan (Lubis et al., 2020). Fintech sangat memudahkan aktivitas masyarakat khususnya dalam hal transaksi keuangan (Alfarizi et al., 2021). Fintech berperan penting dalam industri keuangan Islam, seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (Muryanto et al., 2021).

4.2. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data Islamic Fintech assets di Indonesia tumbuh mencapai 134 miliar rupiah pada Juni 2021, mewakili 3 persen dari total aset fintech di Indonesia (Wulandari et al., 2021). Namun, pasar fintech syariah Indonesia masih berada di bawah Saudi Arabia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Saudi Arabia's Islamic fintech is the biggest market in the world, with $17.9bn worth of transactions in 2020, while Iran is at $9.2bn, UAE $3.7bn, Malaysia $3.0bn, and Indonesia $2.9bn (Muryanto et al., 2021).

Berbagai bentuk fintech syariah telah berkembang di Indonesia, antara lain: (1) Peer-to-peer (P2P) financing yang memungkinkan UMKM dan bisnis lainnya memperoleh pendanaan langsung dari investor tanpa melalui mekanisme perbankan tradisional; (2) Mobile banking syariah yang memungkinkan nasabah mengakses akun, mentransfer dana, membayar tagihan, dan melakukan transaksi keuangan lainnya secara syariah; (3) Digital payment berbasis syariah (Supriadi et al., 2023). Fintech syariah telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas keuangan, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia (Supriadi et al., 2023).

Regulasi fintech syariah di Indonesia masih menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia, yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah (Susilawati et al., 2021). Sementara Malaysia menggunakan Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013, sebuah undang-undang yang mengatur kepatuhan syariah dari sektor jasa keuangan Islam, dan juga memiliki Dewan Pertimbangan Syariah sebagai pengawas pelaksanaan jasa keuangan Islam (Susilawati et al., 2021). Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah telah menjadi landasan regulasi bagi fintech syariah di Indonesia (Mufrih & Hadiroh, 2022).

4.3. Crowdfunding Syariah

Salah satu inovasi fintech syariah yang berkembang pesat adalah crowdfunding syariah. Financial technology crowdfunding involves a project initiated by an individual or group aiming to raise funds or income through the Internet, with contributions from various individuals (Ummah et al., 2024). Penerapan crowdfunding syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah sejalan dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah (Makraja, 2023). Pelaksanaan crowdfunding syariah harus terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti unsur penipuan, pemaksaan, serta harus terhindar dari unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba) (Makraja, 2023).

Crowdfunding platforms in Indonesia began to appear in 2015, primarily focused on philanthropic, social, and charitable activities (Ummah et al., 2024). Sharia-based fintech, particularly in the form of crowdfunding, can be an effective means for MSMEs to obtain capital through online platforms (Ummah et al., 2024). Crowdfunding also presents opportunities for investors who wish to contribute to the funding of MSMEs in a manner that aligns with Sharia principles (Ummah et al., 2024). Islamic crowdfunding could be an alternative to Islamic funding in Indonesia, dan diharapkan pemerintah dan lembaga terkait, khususnya OJK, dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengelola Islamic crowdfunding (Wulandari et al., 2021).

5. Perbankan Syariah Digital

5.1. Transformasi Digital Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam yang mengalami transformasi signifikan di era digital. Bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah (Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Perbankan Digital dalam Perspektif Generasi Z, 2023). Bank syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan, dan jasa lalu lintas pembayaran, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits (Anggreni & Taufiq, 2022).

Transformasi digital merupakan implementasi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan dalam suatu usaha melalui perubahan layanan dari proses manual ke proses digital atau melakukan pergantian teknologi yang lama dengan teknologi yang lebih baru (Yazid et al., 2022). Kondisi ini membuat perbankan syariah perlu merespons transformasi digital sebagai elemen utama dan salah satu strategi dalam peningkatan daya saing bank syariah (Asri & Rahmat, 2022). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi perbankan syariah yaitu: pertama, sumber daya manusia (SDM) sebagai digital talent yang andal; kedua, digital culture; ketiga, mempersiapkan dan melengkapi infrastruktur teknologi digital; keempat, membangun sinergi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital (Asri & Rahmat, 2022).

Perkembangan teknologi juga memungkinkan layanan perbankan syariah dapat diakses secara daring melalui internet banking dan mobile banking (Kesia & Suwindra, 2024). Digitalisasi berperan signifikan dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit daring dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) secara daring oleh masyarakat (Mukharom et al., 2024).

Inovasi di sektor perbankan syariah di era digital menunjukkan bagaimana industri keuangan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip etis dan keadilan (Haerunnisa & Sugitanata, 2024). Penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan bank syariah untuk berkolaborasi dengan fintech syariah, lembaga zakat, dan entitas lainnya untuk menciptakan solusi keuangan yang holistik dan inklusif, termasuk pengembangan dompet digital syariah yang tidak hanya memfasilitasi transaksi keuangan sehari-hari tetapi juga memungkinkan pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah secara efisien dan transparan (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

5.2. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Contoh Transformasi Digital

Merger tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan terobosan baru yang diharapkan menjadi nafas segar bagi semua kalangan (Kurniawan et al., 2023). Merger ini memiliki dampak positif pada pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, antara lain: peningkatan modal perbankan, peningkatan aktivitas ekonomi di bidang pasar modal Islam, dan promosi sistem halal dalam semua kegiatan layanan perbankan (Ghozali et al., 2022).

BSI Mobile Application milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dinobatkan sebagai mobile banking terbaik untuk kategori bank umum syariah, mendapatkan penghargaan dari 2022 Infobank Digital Brand Awards sebagai apresiasi atas kerja keras BSI dalam mengembangkan industri perbankan syariah berbasis digital di Indonesia (Kurniawan et al., 2023). Tingkat literasi keuangan Islam dan indeks inklusi keuangan syariah pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,14% dan 12,12% dari sebelumnya 8,93% dan 9,10% (Abdulloh, 2023). Perkembangan digital banking telah memberikan dampak positif, terbukti dengan meningkatnya jumlah transaksi menggunakan mobile banking mencapai 158% dari 2018 hingga 2023 (Abdulloh, 2023).

Qualified digital banking is a must and must be able to accommodate the interests of Islamic banking services to achieve the goal of benefit within the framework of Maqashid Syariah (Dharuriyyah, Hajiyat, dan Tahsiniyat) (Anggreni & Taufiq, 2022). Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat (Maqashid Syariah) menjadi landasan dalam pengembangan perbankan syariah digital (Anggreni & Taufiq, 2022). Dalam menghadapi tantangan di era digital, diperlukan peningkatan skill pada angkatan kerja dalam memahami penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) dalam industri, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing, penggunaan teknologi digital pada pelaku industri, dan inovasi teknologi pada produk perbankan (Rosida, 2022).

6. E-Wallet dan Sistem Pembayaran Digital Syariah

6.1. Konsep E-Wallet Syariah

E-wallet atau dompet digital syariah adalah bentuk metode pembayaran berbasis teknologi di mana pengguna dapat menyimpan uang elektronik dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran di toko fisik atau daring (Subagja, 2023). E-wallet syariah harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, misalnya tidak mengenakan bunga atau denda yang bertentangan dengan ajaran Islam (Subagja, 2023). Dompet digital dengan layanan syariah adalah dompet digital yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yakni terbebas dari riba, gharar, dan maysir (Malihah et al., 2021).

Penerimaan syariah terhadap e-wallet berangkat dari kaidah dasar fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dari sebuah kegiatan maupun alat dalam konteks hubungan manusia dengan manusia lain (muamalah) adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dan keluar dari kaidah-kaidah dan dalil hukum Islam (syariah) (Andriyaningtyas et al., 2022). Islamic e-money must certainly meet Islamic business ethics which consists of four axioms, namely: (1) Unity, without discriminating against ethnicity, religion, race, and culture; (2) Justice or balance; (3) Free will, namely working with halal merchants to get the pleasure of Allah; and (4) Responsibility for funds and user data (Bella & Efendi, 2021).

6.2. Strategi Penguatan E-Wallet Syariah

Islamic e-wallet dapat dioptimalkan melalui empat poin, yaitu promosi, edukasi, kolaborasi, dan kepercayaan, namun tetap memenuhi kepatuhan syariah sehingga nilai-nilai ajaran Islam tidak hilang (Bella & Efendi, 2021). Promosi dalam bentuk cashback dapat disubstitusi dengan poin yang dikonversi menjadi donasi melalui platform crowdfunding Islam (Bella & Efendi, 2021). Edukasi dapat ditingkatkan melalui platform media sosial dengan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh publik Islam (Bella & Efendi, 2021).

Faktor-faktor seperti User Value, Effort Expectancy, dan Social Influence memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Performance Expectancy dalam penerimaan e-wallet syariah (Andriyaningtyas et al., 2022). Penelitian ini memberikan saran dalam membangun ekonomi digital di Indonesia melalui program penguatan literasi dan regulasi dalam memanfaatkan potensi umat Muslim dan preferensi dalam menggunakan produk syariah di Indonesia sesuai dengan rencana besar dalam Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019–2024 (Andriyaningtyas et al., 2022).

7. Teknologi Blockchain dalam Ekonomi Islam

7.1. Konsep Blockchain dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam

Blockchain adalah sebuah sistem transaksi yang terdesentralisasi, di mana informasi transaksi tercatat secara terbuka, transparan, dan aman dalam blok-blok yang saling terhubung (Djumadi, 2023). Hal ini memungkinkan untuk menciptakan basis data terdistribusi yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi dengan mudah (Djumadi, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, blockchain dapat memberikan manfaat tambahan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Djumadi, 2024).

Teknologi blockchain dapat digunakan dalam keuangan Islam, seperti sistem pembayaran, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Djumadi, 2024, 2023). Penggunaan blockchain dapat membantu memastikan bahwa dana dan aset dikelola dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariah, serta dapat mengurangi biaya transaksi dalam ekonomi Islam (Djumadi, 2024). Kontrak pintar atau smart contracts dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena smart contracts adalah kode pemrograman yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi (Djumadi, 2024, 2023).

7.2. Blockchain untuk Keterlacakan Produk Halal

Salah satu aplikasi penting blockchain dalam ekonomi Islam adalah untuk keterlacakan (traceability) produk halal. Blockchain dapat digunakan untuk keterlacakan informasi tentang makanan halal sebagai bentuk pengembangan sistem keterlacakan yang memastikan dan menjaga kualitas makanan dan minuman halal di Indonesia (Mahsun et al., 2023). Prinsip digitalisasi dalam industri kreatif juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, yang merupakan konsep perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta setiap anggota masyarakat (Mahsun et al., 2023).

Negara-negara Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab berupaya memastikan kepatuhan prinsip syariah dalam penggunaan aset digital (Herman et al., 2024). Pentingnya prinsip syariah bagi sistem aset digital pada infrastruktur blockchain terletak pada kepatuhan terhadap nilai-nilai dan norma Islam (Herman et al., 2024). Dengan menggabungkan semua aspek ini dalam pengembangan kerangka kerja sistem, platform dapat menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membangun kepercayaan pengguna, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Herman et al., 2024).

8. E-Commerce Syariah dan Marketplace Halal

8.1. Konsep dan Perkembangan E-Commerce Syariah

E-commerce dikenal sebagai pertumbuhan dunia komersial berbasis daring (internet), yang telah berkembang sangat pesat dalam dua puluh tahun terakhir (Setiana & Kurniawan, 2023). Dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia, ekonomi digital berperan sebagai enabler dalam industri halal, salah satunya melalui e-commerce (Rahayu & Ningtyas, 2021). Merujuk pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, quick wins yang direkomendasikan untuk pengembangan ekonomi Islam digital di Indonesia salah satunya adalah pengembangan online marketplace dan sistem pembayaran halal (Rahayu & Ningtyas, 2021).

Marketplace halal dapat menjadi saluran pemasaran produk dan jasa hingga transaksi yang menerapkan etika bisnis Islam, sehingga mata rantai halal (halal value chain) dapat terjamin dari hulu ke hilir (Setyorini et al., 2021). Kehadiran marketplace halal tidak lepas dari dukungan pemerintah, dalam hal ini Komite Nasional Keuangan Syariah, di mana terdapat salah satu program pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi digital syariah melalui halal marketplace (Setyorini et al., 2021).

8.2. Inovasi Marketplace Halal: Shopee Barokah dan Tokopedia Salam

Shopee dan Tokopedia sebagai salah satu situs e-commerce di Indonesia melihat potensi permintaan pasar halal yang sangat besar. Marketplace terus berinovasi untuk menarik hati pelanggannya, salah satunya dengan fitur syariah yang diluncurkan, yaitu fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam (Fradesa et al., 2022). Fitur ini mendapat respons yang baik dari masyarakat yang khawatir bahwa belanja tidak sesuai dengan hukum Islam (Fradesa et al., 2022). Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat mengembangkan ekonomi digital berbasis syariah mengingat Indonesia didominasi oleh komunitas Muslim (Fradesa et al., 2022).

Pemanfaatan halal e-commerce mendorong transformasi digital melalui sistem pembayaran dan pembiayaan usaha syariah serta pemasaran, yang memfasilitasi usaha skala kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan berbasis syariah, sistem pembayaran menggunakan platform digital fintech syariah maupun lembaga keuangan syariah, dan melakukan pemasaran secara daring yang dapat memperluas pangsa pasar (Rahayu & Ningtyas, 2021). Platform digital halal e-commerce dapat sekaligus memperkuat beberapa sasaran dalam pengembangan ekonomi syariah, di antaranya UMKM, rantai nilai halal, hingga capaian skala produksi dan ranking laporan global (Rahayu & Ningtyas, 2021).

8.3. Tantangan Marketplace Halal

Rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi tantangan bagi pengembangan marketplace halal. Bank Indonesia (2020) dalam hasil risetnya menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah hanya berkisar pada angka 16,3 persen (Setyorini et al., 2021). Literasi ekonomi syariah adalah pengetahuan individu terhadap nilai-nilai syariah Islam guna mengelola dan menggunakan hartanya untuk mencapai kesejahteraan secara seimbang (Setyorini et al., 2021). Inklusi keuangan syariah juga masih terbilang rendah, yaitu sekitar 8,93 persen (Setyorini et al., 2021). Sinergitas marketplace halal dengan perbankan syariah maupun digital wallet syariah sebagai metode pembayaran diperlukan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Setyorini et al., 2021).

9. Industri Halal dan Ekonomi Digital

9.1. Potensi Industri Halal Global

Industri halal merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariah (Imaniyati et al., 2023). Pasar halal global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang (Imaniyati et al., 2023). Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Report 2019, konsumen produk industri halal mencapai 1,8 miliar penduduk Muslim (Fauzan et al., 2023). Proyeksi dari Compound Annual Growth Rate (CAGR) menyatakan bahwa dalam periode 2018–2024, industri halal akan meningkat mencapai 6,2 persen (Fauzan et al., 2023).

Ekonomi syariah dan industri halal merupakan sektor yang memiliki kesempatan, peluang, dan berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar (Asri & Ilyas, 2022). Berbagai dukungan yang diberikan pemerintah melalui beberapa program, di antaranya bauran kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah pada tahun 2022, salah satu upayanya melalui penguatan ekosistem halal value chain (Asri & Ilyas, 2022). Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global (Asri & Ilyas, 2022).

9.2. Optimalisasi Industri Halal dengan Teknologi Digital

Transformasi digital membawa pengaruh dan perubahan besar di banyak sektor, termasuk sektor industri halal (Fauzan et al., 2023). Industri halal harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas (Fauzan et al., 2023). Jumlah pengguna teknologi dalam bentuk internet yang besar dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang bergerak di industri halal untuk melakukan pemasaran melalui internet (Fauzan et al., 2023). Pelaku bisnis di industri halal yang membawa teknologi di dalamnya akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar (Fauzan et al., 2023).

Diperlukan peningkatan kompetensi daya saing para pelaku bisnis dalam menghadapi era society 5.0. Indonesia diharuskan untuk menggunakan strategi digital dari bermacam lini seperti membuat platform ekonomi digital yang mampu mengakses halal value chain, UMKM, serta mencapai kapabilitas produksi halal sehingga menjangkau pada skala global (Asri & Ilyas, 2022). Strategi ini dapat memaksimalkan potensi pasar industri halal (Asri & Ilyas, 2022).

9.3. Halal Value Chain dan Digitalisasi

Penguatan halal value chain meliputi beberapa sektor, di antaranya: (1) industri makanan dan minuman yang terdiri dari bahan baku, manufaktur, retailer, pembiayaan, saluran distribusi, dan teknologi; (2) stakeholders industri halal yaitu pemerintah, konsumen, industri, dan investor (Asri & Ilyas, 2022). Stakeholders memiliki peranan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan antara demand dan supply pada industri halal (Asri & Ilyas, 2022).

Lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar dalam memajukan industri halal, terutama perbankan syariah, yang berfungsi memberikan pembiayaan serta tempat penyaluran dana dan penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Mariyam, 2024). Perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi (Mariyam, 2024). Selain itu, perbankan syariah turut mendukung proses sertifikasi halal yang memastikan kehalalan produk dan jasa, meningkatkan kepercayaan konsumen (Mariyam, 2024).

10. Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Era Digital

10.1. Digitalisasi Zakat melalui Fintech

Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki dampak luar biasa terhadap perekonomian. Pada 2019, dilakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74% (Asra & Syahputra, 2021). Dalam konteks ekonomi makro, zakat mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian (Asra & Syahputra, 2021).

Pembayaran zakat melalui fintech tidak dilarang dalam perspektif Islam. Ulama Indonesia telah menyepakati proses penghimpunan zakat melalui fintech melalui Fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah (Alfarizi, 2023). Lembaga zakat ditemukan responsif dan adaptif terhadap perubahan teknologi terkini (Alfarizi, 2023). Berbagai fasilitas digital zakat yang tersedia memiliki potensi untuk memotivasi masyarakat membayar zakat kepada lembaga, khususnya selama pandemi (Alfarizi, 2023).

Lembaga pengelola zakat juga harus proaktif untuk bekerja sama dengan perbankan syariah melalui pemanfaatan jaringan kerja perbankan yang luas dan fasilitas layanan yang jauh lebih lengkap seperti jaringan mesin ATM, SMS banking, internet banking, mobile banking, fasilitas auto debet, serta layanan digital seperti QR Code yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat di manapun dan kapanpun (Asra & Syahputra, 2021).

10.2. Wakaf Digital

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Mahmudi & Muhammad, 2022). Digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan merupakan salah satu inovasi penting dalam pengelolaan wakaf modern (Mahmudi & Muhammad, 2022). Gerakan Jogja Berwakaf, misalnya, telah berhasil menggerakkan para stakeholder pemerintah maupun swasta untuk bersinergi dan bergerak bersama mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai program inovatif, termasuk digitalisasi wakaf (Mahmudi & Muhammad, 2022).

11. Peluang, Tantangan, dan Kendala Ekonomi Syariah Digital

11.1. Peluang

Ekonomi syariah berbasis digital memiliki berbagai peluang yang signifikan. Pertama, Indonesia sebagai komunitas Muslim terbesar dan promosi produk dalam digitalisasi merupakan peluang utama (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Kedua, tren halal lifestyle yang semakin mengarus utama dalam kehidupan global memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah digital (Rachim & Santoso, 2021). Ketiga, generasi Z yang aktif menggunakan internet dan teknologi digital memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi Islam (Nusaibah, 2023). Generasi Z lebih menyukai media digital daripada tradisional dan memiliki kebutuhan yang konstan untuk menerima jenis informasi baru yang berbeda (Olivia et al., 2021).

Keempat, perkembangan sharing economy yang terus mengalami pertumbuhan signifikan membuka peluang baru bagi ekonomi Islam (Kusuma, 2023). Sharing economy dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keterbukaan (Kusuma, 2023). Kelima, investasi pada subsektor digitalisasi ekonomi syariah merupakan salah satu strategi investasi yang menjanjikan, termasuk bagi pengelolaan dana haji (Rachman, 2021).

11.2. Tantangan

Tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah digital mencakup: pertama, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas harus dapat tersedia ketika menginginkan ekonomi syariah dapat berkembang pesat di era digital (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Mengembangkan keterampilan tenaga kerja Indonesia untuk memahami pemanfaatan teknologi IoT di industri dan menggunakan teknologi digital untuk memahami persaingan dan meningkatkan produktivitas merupakan cara untuk mengatasi tantangan ini (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Kedua, cyber security atau keamanan dunia maya adalah tantangan penting yang diakibatkan oleh digitalisasi. Karena krisis kejahatan dunia maya yang semakin berkembang, maka penting bagi berbagai sektor ekonomi syariah, misalnya perbankan syariah, untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Ketiga, digitalisasi sektor ekonomi syariah dapat berdampak pada terabaikannya nilai-nilai Islam dalam produk maupun jasa (Asmuni & Arifin, 2024). Keempat, tantangan regulasi yang belum komprehensif, di mana Indonesia masih memerlukan pembentukan undang-undang fintech yang merupakan infrastruktur penting dalam ekosistem digital (Muryanto et al., 2021).

11.3. Kendala

Kendala utama dalam pengembangan ekonomi syariah digital adalah: pertama, minimnya kesadaran publik terhadap ekonomi syariah. Pemahaman sebagian besar umat Islam sendiri terhadap konsep ekonomi syariah masih terbatas, bahkan sekadar identik dengan bank tanpa bunga (Yulitasari, 2024). Literasi dan preferensi masyarakat Muslim terhadap produk keuangan syariah pun masih perlu terus ditingkatkan (Yulitasari, 2024).

Kedua, keterbatasan teknologi. Salah satu kekurangan bank digital syariah adalah kurangnya cabang dan pengiriman layanan daring (Nusaibah, 2023). Ketiga, salah satu penyebab lambannya pertumbuhan keuangan dan ekonomi syariah adalah karena belum tersentuh aspek digital dengan maksimal (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Apabila kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transaksi masyarakat yang tumbuh pesat sudah terhubung dengan nilai-nilai syariah, maka keuangan syariah juga akan tumbuh kuat (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

12. Regulasi dan Fatwa dalam Ekonomi Syariah Digital

12.1. Peran Fatwa DSN-MUI

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjadi panduan praktis bagi publik dalam bermuamalah sesuai syariah (Syahputra, 2021). Penerbitan fatwa berkaitan ekonomi syariah merupakan sebuah ijtihad hukum atau penelitian hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jembatan di atas jurang hukum (legal gaps) melalui upaya lembaga fatwa untuk memberikan fatwa atas kasus-kasus yang baru, terutama kasus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dalam pembiayaan serta transaksi pada sektor ekonomi syariah (Mufrih & Hadiroh, 2022).

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan salah satu fatwa penting yang mengakomodasi perkembangan fintech syariah (Aulia & Zahara, 2023; Mufrih & Hadiroh, 2022). Fatwa-fatwa yang berkembang sudah cukup, namun masih pasif, melihat beberapa fatwa yang dinilai kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah di era digitalisasi (Mufrih & Hadiroh, 2022). Beberapa regulasi telah diatur secara khusus oleh POJK sebagai lembaga pelaksana, meskipun bukti di lapangan masih perlu disempurnakan dalam beberapa hal sehingga diperlukan kemajuan hukum dalam mengatasi perkembangan tersebut (Mufrih & Hadiroh, 2022).

12.2. Kerangka Hukum Fintech Syariah

Indonesia masih memerlukan pembentukan undang-undang fintech yang komprehensif sebagai infrastruktur penting dalam ekosistem digital (Muryanto et al., 2021). Undang-undang tersebut harus mencakup substansi hukum seperti: kepatuhan Islam; prosedur izin satu pintu yang terintegrasi; pembagian wewenang, koordinasi, dan sinergi antar otoritas; pencegahan dan penyelesaian krisis sistem keuangan digital; sanksi pidana; dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen (Muryanto et al., 2021).

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah digital, Pengadilan Agama yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan seluruh sengketa ekonomi syariah juga mempunyai tugas untuk mengadili sengketa ekonomi syariah digital (Asmuni & Arifin, 2024). Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Asmuni & Arifin, 2024). Implementasi teori Maqashid Syariah sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital menjadi penting untuk dikembangkan (Asmuni & Arifin, 2024).

13. Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Islam Digital

Konsep green economy sangat relevan dengan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam karena sesuai dengan landasan ekonomi Islam sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang terdapat larangan untuk melakukan pengrusakan (Anantyasari et al., 2024). Berdasarkan sudut pandang Islam, tidak diperbolehkan tindakan yang menyebabkan kerusakan baik terhadap diri sendiri, orang lain, sesama ciptaan Allah SWT, maupun alam semesta (Anantyasari et al., 2024). Dari sudut pandang Maqashid Syariah, konsep green economy sangat relevan dengan ekonomi syariah (Anantyasari et al., 2024).

Green economy merupakan konsep ekonomi hijau yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan sosial, pengurangan emisi, kelestarian lingkungan, dan sumber daya terbarukan (Anantyasari et al., 2024). Konsep green economy sejalan dengan konsep ekonomi syariah sebagaimana dalam prinsip sosial dan juga prinsip etika bisnis Islam (Mutmainah & Argarini, 2023). Green banking adalah salah satu upaya untuk merubah paradigma dalam pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy; bank syariah diharapkan dapat bertanggung jawab melalui cara pembiayaannya (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Digital marketing memiliki benang merah dengan konsep green economy karena secara praktis, digital marketing adalah metode penjualan dan promosi yang sangat ramah lingkungan karena tidak menggunakan media yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam (Anantyasari et al., 2024). Prinsip-prinsip syariah relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan regulasi green economy; bahkan jauh sebelum adanya wacana green economy, prinsip-prinsip syariah sebenarnya telah mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

14. UMKM Syariah di Era Digital

14.1. Peran UMKM dalam Ekonomi Syariah Digital

UMKM diakui sebagai pilar ekonomi negara, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja (Amalia et al., 2023). Dalam ekonomi syariah, pengembangan UMKM tidak hanya menggambarkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan, tetapi juga bagaimana pengusaha dapat menerapkan beberapa prinsip Islam untuk membangun dan mengembangkan usaha (Awa et al., 2024). Kegiatan UMKM pada umumnya berada dalam wilayah kegiatan ekonomi syariah jika dikaitkan dengan nilai-nilai syariah Islam (Awa et al., 2024).

Penerapan digital marketing dianggap sebagai aset berharga untuk mengoptimalkan bisnis di era digital, tidak hanya memperluas jangkauan tetapi juga memberikan alat untuk meningkatkan efektivitas, interaksi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar (Amalia et al., 2023). Peran atau dampak digital marketing dalam UMKM dengan prinsip syariah mencakup: (1) memfasilitasi akses ke informasi; (2) memasarkan produk; (3) menjadi produk unggulan; (4) persaingan yang sehat; (5) memperluas target/pangsa pasar; (6) memperluas jangkauan geografis; (7) membangun kepercayaan dan reputasi; (8) keputusan pembelian; (9) peningkatan pendapatan; (10) peningkatan penjualan; (11) peningkatan kinerja bisnis; (12) keberlanjutan dan keberhasilan bisnis; (13) penerapan etika pemasaran Islam; (14) pengembangan UMKM berlabel halal; dan (15) pengembangan UMKM melalui koperasi (Awa et al., 2024).

14.2. Digitalisasi UMKM Syariah

Transformasi digital mengharuskan organisasi untuk berubah dengan cara yang lebih profesional. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan transformasi digital membantu dalam mengoptimalkan supply chain dan operasi, pemrosesan informasi dan pengetahuan yang lebih cepat, optimalisasi penggunaan bahan baku, dan pengurangan konsumsi energi (Yazid et al., 2022). Sementara itu, salah satu agenda pemangku kepentingan ekonomi syariah Indonesia untuk memajukan kemandirian dan menjadikan pusat ekonomi syariah dunia adalah pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan (e-commerce, marketplace) dan keuangan (teknologi finansial/tekfin) (Yazid et al., 2022).

Tingkat pendidikan dan pemanfaatan digital memiliki hubungan positif dan signifikan dengan manajemen keuangan syariah bagi pelaku UMKM (Nurjannah, 2023). Dengan kata lain, tingkat pendidikan dan pemanfaatan digital dapat memberikan aksesibilitas yang lebih mudah, efisiensi yang lebih tinggi, dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dengan menggunakan manajemen keuangan syariah (Nurjannah, 2023).

15. Maqashid Syariah sebagai Landasan Ekonomi Digital Islam

Maqashid Syariah merupakan dasar pergerakan ekonomi syariah di era digital. Implementasi sistem ekonomi modern yang serba digital merupakan kebutuhan primer (dharuriyat), setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyat), sehingga masyarakat Muslim Indonesia harus melakukan tidak hanya inovasi berkelanjutan, tetapi juga inovasi disruptif yang diimplementasikan dalam sistem ekonomi digital untuk menjamin keamanan hak publik (hifdz al-mujtama') dan membangun kemajuan ekonomi sebagai penerapan salah satu prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifdz al-mal) (Maulana et al., 2024).

Terkait dengan menjaga harta, perbankan syariah di era digital menawarkan solusi keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi seperti dompet digital syariah dan platform crowdfunding mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, memperluas akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (Haerunnisa & Sugitanata, 2024). Analisis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi tersebut memenuhi tujuan hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta melindungi lingkungan (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

Paradigma ekonomi syariah dipandang sangat fleksibel karena didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan pada sistem perubahan ekonomi pada tataran praktis (Maulana et al., 2024). Selaras dengan semangat paradigma ekonomi Pancasila, paradigma ekonomi syariah juga mengembangkan sistem yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama bagi masyarakat (Maulana et al., 2024).

16. Kesimpulan

Ekonomi digital perspektif Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari di era modern ini. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Islam, dan dalam perkembangannya, era digital telah mengubah semua hal, termasuk pula ekonomi syariah (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Berbagai instrumen ekonomi digital syariah, mulai dari fintech syariah, perbankan digital syariah, e-wallet syariah, marketplace halal, crowdfunding syariah, hingga teknologi blockchain, telah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam ekosistem digital (Haerunnisa & Sugitanata, 2024; Supriadi et al., 2023; Susilawati et al., 2021). Teknologi digital memainkan peran vital dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi syariah (Yaman et al., 2024), dan dengan terus mengembangkan solusi yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern sambil mempertahankan integritas nilai-nilai syariah, ekonomi Islam berada di garis terdepan dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

Namun demikian, berbagai tantangan dan kendala masih harus diatasi, mulai dari rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi dan syariah, ancaman keamanan siber, hingga kerangka regulasi yang belum komprehensif (Afwadzi & Djalaluddin, 2024; Muryanto et al., 2021). Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi digital syariah yang kuat dan berkelanjutan. Teknologi digital pada sektor ekonomi syariah akan berdampak luas dalam pencapaian pembangunan perekonomian nasional pada khususnya (Mufrih & Hadiroh, 2022), dan dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Daftar Referensi

Abdulloh, M. (2023). Digital Transformation of Bank Syariah Indonesia Services and Its Impact on Financial Inclusion. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(2), 224–235. https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.6977

Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. Journal of Sharia Economics, 5(1), 70–86. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966

Alfarizi, M. (2023). Zakat melalui FinTech: Analitik literatur perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Kawakib, 4(1), 41–56. https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.88

Alfarizi, M., Hanum, R. K., & H, S. A. (2021). Optimalisasi penggunaan transaksi digital syariah untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 6(1), 122. https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.25977

Alim, M. N., Supriadi, S., Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi peran fintech dan bisnis digital syariah untuk penguatan ekonomi umat. I-Com Indonesian Community Journal, 2(2), 79–88. https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296

Amalia, N., Wati, R., Putri, B. D., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi prinsip ekonomi mikro Islam terhadap keberlanjutan usaha mikro di era digitalisasi. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 142–156. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419

Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan literasi green economy berbasis syariah melalui pembuatan produk alami dan pelatihan digital marketing. Journal of Community and Development, 4(3), 196–204. https://doi.org/10.47134/comdev.v4i3.172

Andriyaningtyas, I., Adam, M., & Herianingrum, S. (2022). Penerimaan e-wallet syariah LinkAja dalam rangka pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 5(4). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4772

Anggreni, M., & Taufiq, M. (2022). Urgensi transformasi digitalisasi perbankan syariah secara masif dalam kerangka Maqashid Syariah. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 2(3), 115–128. https://doi.org/10.55606/jurima.v2i3.1691

Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi teori Maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29

Asra, A., & Syahputra, A. (2021). The role of Islamic bank in optimizing zakat in Aceh. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 192. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i2.23270

Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. Alif, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712

Asri, K. H., & Rahmat, F. M. (2022). Digitalization of Islamic banking in the VUCA era. Alif, 1(1), 27–36. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.711

Aulia, D., & Zahara, F. (2023). Evaluasi kelembagaan pinjaman dana syariah yang menggunakan pembiayaan berbunga perspektif Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(2), 998–1009. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5503

Awa, A., Safari, A., & Riyanti, A. (2024). Peran digital marketing pada UMKM dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen dan Pariwisata, 3(2), 249–273. https://doi.org/10.32659/jmp.v3i2.378

Bella, F. I., & Efendi, N. F. (2021). Strengthening the Islamic digital payment system through sharia electronic wallet (e-wallet). El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 94–107. https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.11451

Djumadi, D. (2023). Teknologi blockchain dalam perspektif ekonomi/keuangan Islam. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 3897–3915. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131

Djumadi. (2024). Teknologi blockchain dalam perspektif ekonomi Islam/keuangan Islam. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4335–4351. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.887

Fauzan, A. P., Athoillah, A., & Salam, A. N. (2023). Optimization of halal industrial products with the assistance of digital technology in the industrial revolution era 4.0. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 158–169. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7778

Fradesa, F., Abadi, S. P., Ma'ani, B., Hardi, E. A., & Sucipto, S. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi marketplace halal sebagai upaya pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2893. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559

Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The merger of Indonesian Islamic banks: Impact on the Islamic economy development. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551

Haerunnisa, H., & Sugitanata, A. (2024). Eksplorasi teori disrupsi digital Clayton Christensen dan Maqashid Syariah terhadap inovasi perbankan syariah di era digital. J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 3(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.290

Hasibuan, M. H., & Nasution, M. I. P. (2022). Mengembangkan produk pada layanan jasa informasi perbankan dengan shariah governance untuk pengaplikasian keuangan digital syariah. Sci-Tech Journal, 2(2), 157–165. https://doi.org/10.56709/stj.v2i2.76

Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka sistem aset digital pada infrastruktur blockchain yang sejalan dengan syariah Islam. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 9(2), 768–781. https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(1), 71. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335

Ilyas, R., Hartono, R., & Aswin, A. (2022). PKM society empowering dalam upaya peningkatan digitalisasi keuangan syariah bagi pondok pesantren. Jurnal Pengabdian Undikma, 3(3), 499. https://doi.org/10.33394/jpu.v3i3.6042

Imaniyati, N. S., Wiyanti, D., Putra, P. A. A., & Trimelawati, R. (2023). Pendampingan wanita penggerak halal untuk eskalasi pemahaman ekosistem halal di lingkungan majelis taklim Kota Bandung. Sewagati, 7(6), 959–969. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.732

Kesia, P., & Suwindra, S. (2024). Dampak penerapan akuntansi akrual syariah terhadap kinerja keuangan perbankan Islam di era digital. Journal of Social Science (JOSS), 3(1), 249–254. https://doi.org/10.59188/jcs.v3i1.608

Kurniawan, R., Hakim, S., & Safitri, N. A. (2023). The existence of Bank Syariah Indonesia post-merger in Denpasar City. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2697. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8502

Kusuma, K. A. (2023). Buku ajar pengantar bisnis digital dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-070-0

Lubis, C., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Peluang pengusaha mikro dan kecil (UMK) menggunakan layanan digital lembaga keuangan mikro syariah. Jurnal Al-Qardh, 5(1), 56–68. https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1769

Mahmudi, M., & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative governance in the Jogja Berwakaf movement. Justicia Islamica, 19(1), 171–193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759

Mahsun, M., Putra, Y. H. S., Asnawi, N., Djalaluddin, A., & Hasib, N. (2023). Blockchain as a reinforcement for traceability of Indonesian halal food information through the value chain analysis framework. Al-Muqayyad, 6(1), 49–66. https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1031

Maika, M. R. (2017). Buku ajar ekonomi Islam. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-64-5

Makraja, F. (2023). Analisis crowdfunding syariah berdasarkan prinsip sharia compliance pada produk perbankan syariah. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 189. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.18278

Malihah, L., Ma'mun, M. Y., Al-Mubarak, M. A. R., & Amalia, R. (2021). Analisis SWOT terhadap motivasi penggunaan transaksi non tunai (e-money syariah) oleh pelaku UMKM. MJSE, 1(2), 89–99. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4183

Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459

Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., Hasanah, U., & Fitriana, N. (2024). Maqosid al-syari'ah sebagai dasar pergerakan ekonomi syariah di era digital. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 2(2), 301–318. https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.264

Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas fatwa dan regulasi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Alhamra Jurnal Studi Islam, 3(2), 77. https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2021). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. International Journal of Law and Management, 64(2), 239–252. https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2021-0162

Mutmainah, M., & Argarini, G. M. (2023). Green economy in shariah economics perspective improving community welfare. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(2), 317–325. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.265

Nagri, E. P. (2021). Peran digitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam. Journal of Practice Learning and Educational Development, 1(4), 149–152. https://doi.org/10.58737/jpled.v1i4.25

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic green banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Nurjannah, L. A. (2023). Analisis tingkat pendidikan dan pemanfaatan digitalisasi terhadap penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM di Kecamatan Ciamis. Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 7(2), 185–197. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v7i2.7470

Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah di kalangan generasi Z untuk peningkatan literasi keuangan syariah (studi kasus mbanking BSI). MJSE, 12(1), 12–22. https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6695

Olivia, G., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Strategi pengembangan usaha kecil (small business) di kalangan Gen Z berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.80

Peluang dan tantangan bank syariah di era perbankan digital dalam perspektif generasi Z. (2023). Kurs Jurnal Akuntansi Kewirausahaan dan Bisnis, 8(2). https://doi.org/10.35145/kurs.v8i2.3462

Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI). Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 7(2), 198–217. https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643

Putra, H. M., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi filsafat ekonomi syari'ah sebagai landasan filosofis perbankan syari'ah di Indonesia. Ecobankers Journal of Economy and Banking, 3(1), 30. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666

Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mengarusutamakan halal lifestyle: Antara peluang dan tantangan kapasitas perlindungan sosial dalam trend global. Adbispreneur, 6(2), 151. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085

Rachman, A. (2021). Peluang investasi dana haji pada industri halal di Indonesia. El-Buhuth Borneo Journal of Islamic Studies, 131–152. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.3254

Rahayu, R. D., & Ningtyas, R. D. (2021). Halal e-commerce in the Muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 71. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77

Rosida, I. N. (2022). Analisis potensi perbankan syariah di Indonesia dalam mempertahankan eksistensi pada era digital. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1). https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11454

Sadeli, N. W. (2022). Analisis manfaat e-payment dari perspektif ekonomi Islam. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 3(1), 31–43. https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.798

Seltina, I., Deinsyah, P., & Rohani, S. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah. Journal of Social Science (JOSS), 2(7), 2073–2083. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413

Setiana, F. A., & Kurniawan, N. (2023). Analisis penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan omset penjualan produk Rabbani perspektif ekonomi Islami. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 33–39. https://doi.org/10.57151/jeko.v2i1.115

Setyorini, W., Jannah, A. R., Wulansari, U., & Nisa', M. (2021). Opportunities and challenges halal marketplace in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 90. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97

Soediro, A., Kusumawardani, M., Farhan, M., Adhitama, F., Yusrianti, H., Bashir, A., & Hamidi, I. (2021). Literasi ekonomi Islam menuju pusat industri halal dunia. Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services, 2(1), 39–46. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.34

Subagja, A. Z. (2023). Tinjauan Shopeepay Later dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Studi fenomenologi di Kota Bekasi. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 15(01), 52–62. https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i01.1160

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 153. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740

Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y. B., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative study on the regulation of sharia financial technology in Indonesia and Malaysia. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 1–19. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12213

Syahputra, A. (2021). Kondisi ekonomi syariah di Indonesia pasca mergernya bank syariah BUMN. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKAPE), 5(1), 90–106. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1237

Syarkaini. (2023). Tingkat literasi ekonomi syari'ah karyawan BMT Indragiri. Jurnal Tafidu, 2(1), 80–90. https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.272

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Wardhana, A. K. (2020). Information search trends about sharia: A comparation study between business-industry genre with book-literature genre. Journal of Halal Product and Research, 3(1), 35. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.3-issue.1.35-42

Wardhana, A. K. (2022). Janji (wa'ad) sebagai jaring pengaman pada transaksi keuangan dan bisnis syariah. Jurnal Keislaman, 5(1), 124–132. https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3412

Wulandari, T. R., Saktiawan, B., & Ahmad, D. P. (2021). Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan? Sebelas Maret Business Review, 6(1), 47. https://doi.org/10.20961/smbr.v6i1.55839

Yaman, A., Amin, D., Marasabessy, S., Hamizar, A., Maruapey, M. W., & Nacikit, M. R. (2024). Giat realisasi ekonomi syariah berkelanjutan melalui kompetisi karya tulis ilmiah akademik. MAJU, 1(6), 351–359. https://doi.org/10.62335/00z8zh68

Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi digital dan industri halal pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Istiqro, 8(2), 215–224. https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1576

Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212

Zuchroh, I. (2021). Fintech syariah: Kolaborasi teknologi dan moral sebagai instrumen pembiayaan di masa depan. Ecoplan, 4(2), 122–130. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.383