Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI di Kami (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Hubungi narahubung Kami untuk pembelian buku-buku terbitan Kami |
Abstract
The Tulunid Dynasty (868–905 CE) represents one of the most significant periods in medieval Egyptian economic history. Founded by Ahmad ibn Tulun, this dynasty achieved remarkable prosperity through fiscal autonomy from the Abbasid Caliphate in Baghdad, enabling Egyptian tax revenues to be reinvested domestically rather than remitted to the central caliphate. This article comprehensively examines the economic dimensions of the Tulunid system, encompassing the tax farming (iltizam) system, land taxation (kharaj), monetary policy and coin minting, trade networks across the Red Sea and Mediterranean, urban development particularly the construction of al-Qata'i, industrial sectors including textiles and ceramics, and the military's economic impact. The study demonstrates that Tulunid prosperity was fundamentally built upon an efficient tax farming system, strategic geographic positioning facilitating international trade, and ambitious infrastructure investment. Furthermore, Tulunid economic innovations laid enduring foundations for subsequent Egyptian dynasties, including the Ikhshidid, Fatimid, Ayyubid, and Mamluk periods. This dynasty also established early precedents for Turkic-Islamic governance patterns that influenced later dynasties such as the Seljuks and Ottomans.
Keywords: Tulunid Dynasty, Medieval Egyptian Economy, Tax Farming, Ahmad ibn Tulun, Islamic Economic History, Red Sea Trade, Al-Qata'i
Abstrak
Daulah Thuluniyah (254–292 H/868–905 M) merupakan salah satu periode paling signifikan dalam sejarah perekonomian Mesir abad pertengahan. Didirikan oleh Ahmad ibn Tulun, dinasti ini mencapai kemakmuran yang luar biasa melalui otonomi fiskal dari Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, yang memungkinkan pendapatan pajak Mesir diinvestasikan kembali di dalam negeri daripada dikirimkan ke pusat kekhalifahan. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi sistem perekonomian Thuluniyah, mencakup sistem pertanian pajak (iltizam), perpajakan tanah (kharaj), kebijakan moneter dan pencetakan koin, jaringan perdagangan Laut Merah dan Mediterania, pembangunan perkotaan khususnya al-Qata'i, sektor industri meliputi tekstil dan keramik, serta dampak ekonomi dari sistem militer. Kajian ini menunjukkan bahwa kemakmuran Thuluniyah dibangun di atas fondasi sistem pertanian pajak yang efisien, posisi geografis strategis yang memfasilitasi perdagangan internasional, dan investasi infrastruktur yang ambisius. Lebih jauh, inovasi-inovasi ekonomi Thuluniyah meletakkan fondasi yang bertahan lama bagi dinasti-dinasti Mesir selanjutnya, termasuk Ikhshidiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Dinasti ini juga meletakkan preseden awal bagi pola-pola pemerintahan Turki-Islam yang kemudian memengaruhi dinasti-dinasti seperti Seljuk dan Ottoman.
Kata Kunci: Daulah Thuluniyah, Perekonomian Mesir Abad Pertengahan, Pertanian Pajak, Ahmad ibn Tulun, Sejarah Ekonomi Islam, Perdagangan Laut Merah, Al-Qata'i
1. Pendahuluan
Daulah Thuluniyah merupakan salah satu dinasti Islam yang paling signifikan dalam sejarah Mesir abad pertengahan. Didirikan oleh Ahmad ibn Tulun pada tahun 254 H/868 M, dinasti ini menandai babak baru dalam sejarah Mesir sebagai entitas politik yang secara de facto otonom dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, meskipun secara nominal masih mengakui kedaulatan khalifah (Treadwell & Bacharach, 2023). Ahmad ibn Tulun, putra seorang prajurit budak Uighur yang mengabdi dalam angkatan bersenjata Khalifah al-Mu'tashim, dibesarkan di Samarra sebelum dikirim untuk memerintah Mesir pada tahun 868 M (Treadwell & Bacharach, 2023). Dalam beberapa tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil membangun kekuasaan yang kokoh: mengakhiri pemberontakan pedesaan yang berulang terhadap penyalahgunaan pajak, merebut kendali atas aparatur fiskal, merekrut angkatan bersenjata yang besar, dan mendorong perekonomian Mesir (Treadwell & Bacharach, 2023). Dinasti ini bertahan hingga tahun 292 H/905 M ketika digulingkan oleh pasukan Abbasiyah (Hoyle, 1991).
Sistem perekonomian yang dibangun oleh Daulah Thuluniyah merupakan salah satu aspek paling menonjol dari warisan dinasti ini. Kemakmuran yang dicapai selama periode Thuluniyah telah menarik perhatian para sejarawan modern, yang berupaya memahami fondasi-fondasi struktural yang memungkinkan dinasti ini mencapai tingkat kemakmuran yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi sistem perekonomian Daulah Thuluniyah, mulai dari sistem perpajakan, perdagangan, pertanian, pembangunan kota, hingga kebijakan moneter dan dampaknya terhadap masyarakat Mesir pada umumnya.
2. Latar Belakang Historis dan Konteks Ekonomi
2.1 Warisan Ekonomi Pra-Thuluniyah
Untuk memahami sistem perekonomian Daulah Thuluniyah, perlu terlebih dahulu memahami konteks ekonomi yang diwarisi dari periode sebelumnya. Mesir di bawah kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah merupakan salah satu provinsi paling produktif dalam kekhalifahan Islam, terutama karena kesuburan lembah Nil yang menjadi tulang punggung perekonomian agraris (Hoyle, 1991). Namun, di bawah pemerintahan Abbasiyah, Mesir sering kali mengalami eksploitasi fiskal yang berat. Para gubernur Abbasiyah memperkenalkan pungutan-pungutan tidak resmi di samping pajak-pajak resmi yang sudah sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan penduduk (A. Ivanova, 2017; A. M. Ivanova, 2020).
Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang kronis. Pemberontakan-pemberontakan yang berulang, sebagian besar dipicu oleh persoalan pajak, mewarnai periode pra-Thuluniyah (Younes, 2018). Ketika Ahmad ibn Tulun mengambil alih kekuasaan, ia mewarisi sebuah provinsi yang secara ekonomi terbebani oleh sistem administrasi yang tidak efisien dan kebijakan fiskal yang memberatkan. Salah satu langkah pertama dan terpenting yang dilakukannya adalah mengakhiri pemberontakan-pemberontakan pedesaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan pajak, yang secara langsung berdampak positif pada stabilitas ekonomi (Treadwell & Bacharach, 2023).
2.2 Otonomi Fiskal sebagai Fondasi Kemakmuran
Kunci utama kemakmuran ekonomi Daulah Thuluniyah terletak pada pencapaian otonomi fiskal dari Baghdad. Ahmad ibn Tulun berhasil merebut kendali atas aparatur fiskal Mesir, yang sebelumnya berada di tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk langsung oleh Baghdad (Treadwell & Bacharach, 2023). Langkah ini memungkinkan pendapatan pajak Mesir yang sangat besar untuk tetap berada di dalam negeri dan digunakan untuk pembangunan lokal, alih-alih dikirimkan ke Baghdad sebagai upeti. Dengan demikian, Daulah Thuluniyah mampu membiayai program-program pembangunan yang ambisius, membangun angkatan bersenjata yang kuat, dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Treadwell & Bacharach, 2023).
Otonomi ini juga memungkinkan Daulah Thuluniyah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Berbeda dengan gubernur-gubernur Abbasiyah sebelumnya yang lebih berorientasi pada pengiriman pendapatan ke pusat kekhalifahan, para penguasa Thuluniyah dapat menginvestasikan kembali surplus ekonomi ke dalam pembangunan infrastruktur, militer, dan perkotaan di Mesir sendiri (Hoyle, 1991; Treadwell & Bacharach, 2023).
3. Sistem Perpajakan Thuluniyah
3.1 Sistem Pertanian Pajak (Tax Farming)
Salah satu pilar terpenting sistem perekonomian Daulah Thuluniyah adalah sistem pertanian pajak (tax farming atau iltizam). Menurut kajian yang dilakukan oleh para sejarawan ekonomi, sistem pertanian pajak telah mapan di Mesir selama era Thuluniyah (868–905 M), dan kemakmuran Thuluniyah yang terkenal itu sebagian besar disebabkan oleh sistem ini (Joseph, 2022). Sistem ini melibatkan pelelangan hak pemungutan pajak kepada pihak swasta (para pemungut pajak atau tax farmers), yang membayar sejumlah uang di muka kepada pemerintah dan kemudian memungut pajak dari penduduk untuk mendapatkan keuntungan (Joseph, 2022).
Pentingnya sistem pertanian pajak bagi tatanan keuangan Mesir Thuluniyah dikonfirmasi oleh sebuah insiden yang sangat mengungkapkan. Ketika pasukan Abbasiyah menaklukkan Thuluniyah pada tahun 292 H/905 M, gubernur Abbasiyah dan direktur keuangan yang baru ditunjuk terpaksa mundur ke Alexandria. Di antara sedikit hal penting yang mereka bawa serta adalah catatan-catatan pertanian pajak (tax-farming records), yang menunjukkan bahwa para penguasa Abbasiyah sangat memahami bahwa sistem pertanian pajak merupakan tulang punggung kekuatan finansial Thuluniyah (Joseph, 2022). Bahkan setelah penaklukan Abbasiyah, ketika seorang jenderal Thuluniyah bernama Muhammad al-Khaliji memberontak dan memproklamasikan pemulihan Thuluniyah, para pemberontak berhasil menemukan para pemungut pajak dan memaksa mereka untuk membayar kewajiban kontrak mereka kepada pihak Thuluniyah daripada kepada Abbasiyah (Joseph, 2022).
Sistem pertanian pajak ini dimulai dengan perpajakan pertanian dan kemudian berkembang ke sektor-sektor lain (Joseph, 2022). Keunggulan sistem ini terletak pada kemampuannya untuk memastikan pendapatan yang dapat diprediksi bagi negara, sementara juga mendorong efisiensi dalam pengumpulan pajak karena para pemungut pajak memiliki insentif finansial yang kuat untuk memaksimalkan pendapatan (Joseph, 2022). Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan para pemungut pajak untuk mengeksploitasi wajib pajak secara berlebihan dalam upaya mereka untuk mendapatkan keuntungan (Joseph, 2022).
3.2 Kharaj dan Sistem Perpajakan Tanah
Perpajakan tanah (kharaj) merupakan sumber pendapatan utama bagi Daulah Thuluniyah, sebagaimana halnya bagi semua dinasti Islam abad pertengahan yang memerintah Mesir. Kekayaan pertanian Mesir yang dikelola oleh para administrator yang didatangkan dari Irak merupakan fondasi ekonomi yang sangat penting (Lev, 2020). Para administrator ini tidak hanya mengelola kekayaan pertanian Mesir, tetapi juga terlibat dalam urusan keuangan Suriah, yang menunjukkan jangkauan ekonomi Daulah Thuluniyah yang melampaui batas-batas Mesir sendiri (Lev, 2020).
Sistem perpajakan tanah yang diterapkan oleh Daulah Thuluniyah merupakan kelanjutan dari sistem yang telah ada sebelumnya, tetapi dengan modifikasi-modifikasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi penyalahgunaan. Ahmad ibn Tulun secara khusus berupaya mengakhiri pemberontakan-pemberontakan pedesaan yang dipicu oleh penyalahgunaan pajak, yang menunjukkan kesadarannya akan pentingnya keadilan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi (Treadwell & Bacharach, 2023). Dengan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan adil dalam pemungutan pajak, ia berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dan, pada akhirnya, pendapatan negara.
3.3 Jizyah dan Perpajakan Non-Muslim
Komunitas non-Muslim, terutama kaum Koptik yang merupakan penduduk asli Kristen Mesir, memainkan peran penting dalam perekonomian Thuluniyah. Berbeda dengan periode Abbasiyah sebelumnya yang ditandai oleh kebijakan pajak yang semakin ketat terhadap kaum Koptik (A. Ivanova, 2017; A. M. Ivanova, 2020), masa Thuluniyah membawa kondisi yang relatif lebih stabil. Periode stabilitas relatif di bawah dinasti Thuluniyah, Ikhshidiyah, dan Fatimiyah membawa kaum Koptik ke posisi-posisi administratif tertinggi, menjadikan mereka bagian dari elit negara (A. Ivanova, 2017; A. M. Ivanova, 2020).
Keterlibatan kaum Koptik dalam administrasi keuangan dan perpajakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem ekonomi Thuluniyah. Keahlian mereka dalam administrasi dan akuntansi, yang telah terasah selama berabad-abad, menjadikan mereka aset yang sangat berharga bagi pemerintahan Thuluniyah (A. Ivanova, 2017). Dengan memanfaatkan keahlian ini dan memberikan kaum Koptik akses ke posisi-posisi administratif yang penting, Daulah Thuluniyah berhasil membangun aparatur administrasi yang efisien yang mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif.
4. Kebijakan Moneter dan Sistem Keuangan
4.1 Pencetakan Koin Thuluniyah
Salah satu manifestasi paling nyata dari otonomi ekonomi Daulah Thuluniyah adalah kebijakan pencetakan koin sendiri. Penelitian numismatik telah mengungkapkan bahwa Ahmad ibn Tulun mulai mencetak dirham di percetakan Mesir (Misr mint) sejak tahun 265 H atas namanya sendiri ("A Rare Tulunid Dirham Minted in Misr 265 AH. In the Name of Ahmad b. Tulun," 2018). Sebuah dirham Thuluniyah yang langka yang dicetak di Misr pada tahun 265 H atas nama Ahmad ibn Tulun, yang tersimpan dalam koleksi Adnan Jarwa di Aleppo, merupakan dirham Thuluniyah tertua yang diketahui dicetak di Mesir dan merupakan tambahan baru yang penting bagi koleksi koin Thuluniyah pada khususnya dan koin Mesir pada umumnya ("A Rare Tulunid Dirham Minted in Misr 265 AH. In the Name of Ahmad b. Tulun," 2018).
Pencetakan koin ini memiliki signifikansi ekonomi dan politik yang besar. Dari segi ekonomi, kemampuan untuk mencetak koin sendiri memberikan Daulah Thuluniyah kendali atas pasokan uang dan memungkinkan mereka untuk membiayai pengeluaran negara secara lebih fleksibel. Dari segi politik, pencetakan koin atas nama penguasa Thuluniyah merupakan pernyataan simbolis tentang otonomi dan kedaulatan, meskipun nama khalifah Abbasiyah tetap dicantumkan pada koin-koin tersebut sebagai pengakuan atas legitimasi kekhalifahan ("A Rare Tulunid Dirham Minted in Misr 265 AH. In the Name of Ahmad b. Tulun," 2018). Koin-koin Thuluniyah mengikuti tradisi koin Islam yang telah mapan, dengan formula-formula keagamaan yang pertama kali muncul pada koin-koin reformasi Abd al-Malik ibn Marwan dan berlanjut selama periode Umayyah dan Abbasiyah ("A Rare Tulunid Dirham Minted in Misr 265 AH. In the Name of Ahmad b. Tulun," 2018).
Oleg Grabar, salah satu sejarawan seni Islam terkemuka, bahkan menjadikan The Coinage of the Tulunids sebagai buku pertamanya, yang menunjukkan betapa pentingnya numismatik Thuluniyah bagi pemahaman kita tentang dinasti ini (Bates, 2011). Penelitian numismatik ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan moneter dan ekonomi Daulah Thuluniyah yang tidak selalu dapat diperoleh dari sumber-sumber tekstual saja.
4.2 Sistem Keuangan dan Administrasi Fiskal
Sistem keuangan Daulah Thuluniyah ditandai oleh tingkat sofistikasi yang cukup tinggi untuk ukuran zamannya. Para administrator keuangan yang didatangkan dari Irak membawa serta keahlian dan pengalaman mereka dalam mengelola sistem keuangan yang kompleks (Lev, 2020). Salah satu contoh yang menarik adalah Ahmad ibn Ibrahim al-Madhra'i dari al-Wasit, seorang Persia yang menjadi gubernur keuangan di Mesir pada masa Thuluniyah (Power, 2018). Kehadiran tokoh-tokoh seperti ini menunjukkan bahwa Daulah Thuluniyah secara aktif merekrut para profesional keuangan yang berpengalaman untuk mengelola sistem keuangan negara.
Sistem keuangan Thuluniyah juga mencakup mekanisme-mekanisme untuk mengelola pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak tanah, pajak perdagangan, dan pendapatan dari berbagai industri. Kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai aliran pendapatan ini ke dalam sistem keuangan yang koheren merupakan salah satu kunci keberhasilan ekonomi Daulah Thuluniyah (Joseph, 2022; Treadwell & Bacharach, 2023).
5. Perdagangan dan Jaringan Komersial
5.1 Perdagangan Laut Merah dan Jalur India
Daulah Thuluniyah memerintah Mesir pada saat yang sangat penting dalam sejarah perdagangan internasional. Selama periode ini, terjadi pergeseran historis jalur perdagangan India dari Teluk Persia Abbasiyah ke Laut Merah Fatimiyah, dan Mesir Thuluniyah memainkan peran penting dalam transisi ini (Power, 2018). Kembalinya perdagangan India ke Mesir pada akhir abad ke-9 merupakan salah satu perkembangan ekonomi paling signifikan dari periode ini (Mikhail, 2014).
Para pengusaha dan investor mulai meninggalkan Teluk Persia menuju Laut Merah. Contoh yang menarik adalah Yusuf ibn Ibrahim, yang sebelumnya merupakan seorang pejabat istana di Baghdad dan kemudian membuat kekayaan dari perdagangan rami Mesir, serta Ahmad ibn Ibrahim al-Madhra'i dari al-Wasit yang menjadi gubernur keuangan di Mesir; keduanya tiba di Mesir pada masa Thuluniyah (Power, 2018). Migrasi para pengusaha dan investor ini ke Mesir merupakan indikator yang jelas dari daya tarik ekonomi Mesir Thuluniyah sebagai pusat perdagangan yang berkembang.
Perdagangan melalui Laut Merah mencakup berbagai komoditas berharga, termasuk rempah-rempah, tekstil, emas, perak, tembaga, zamrud, dan budak (Mikhail, 2014). Mesir, dengan posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung antara Mediterania dan Samudra Hindia, berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk memanfaatkan perdagangan internasional ini. Daulah Thuluniyah, dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung perdagangan dan stabilitas yang relatif lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, berhasil menarik lebih banyak aktivitas perdagangan ke Mesir.
5.2 Perdagangan Mediterania
Selain perdagangan Laut Merah, Daulah Thuluniyah juga terlibat dalam jaringan perdagangan Mediterania yang lebih luas. Perdagangan Mediterania pada periode ini distimulasi oleh berbagai faktor, termasuk berdirinya emirat Aghlabiyah di Ifriqiya (sekitar 800–909 M), yang menaklukkan Sisilia pada tahun 827 M dan mendorong perdagangan dengan Amalfi dan al-Andalus, sehingga menjadikan Qayrawan sebagai pusat perdagangan Mediterania (Power, 2018). Kebangkitan dinasti Makedonia (sekitar 867–1056 M) juga menghidupkan kembali kekayaan Byzantium dan merangsang perekonomian Mediterania timur (Power, 2018).
Dalam konteks ini, Mesir Thuluniyah merupakan salah satu simpul penting dalam jaringan perdagangan Mediterania. Alexandria, sebagai pelabuhan utama Mesir, memainkan peran kunci dalam perdagangan ini. Kota ini tumbuh menjadi pusat perdagangan yang besar dan berhasil, dengan koneksi ke berbagai pusat perdagangan di seluruh Mediterania (Hoyle, 1991). Perdagangan budak juga merupakan komponen penting dari jaringan perdagangan ini; misalnya, Venesia memperoleh kekayaan dari penjualan budak Adriatik ke Mesir, dan koneksi Aleksandria sangat kuat dalam sejarah awal Venesia (Power, 2018).
5.3 Perdagangan Budak dan Dampak Ekonominya
Perdagangan budak merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan dalam sistem ekonomi Daulah Thuluniyah. Emirat-emirat yang bergantung pada tentara-tentara budak, di mana kavaleri terdiri dari orang-orang Turki dan infanteri terdiri dari orang-orang Afrika, menyebabkan peningkatan besar dalam perdagangan budak di Laut Merah (Power, 2018). Angkatan bersenjata Thuluniyah sendiri mencakup 45.000 orang Afrika (Power, 2018), yang menunjukkan skala besar perdagangan budak yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan militer ini.
Sebelum Thuluniyah, gubernur-gubernur Abbasiyah serta Thuluniyah (868–896 M) dan Ikhshidiyah (935–969 M) menggunakan pasukan budak kulit hitam (Zouache, 2019). Penggunaan budak dalam kapasitas militer ini menciptakan permintaan yang besar dan berkelanjutan untuk perdagangan budak, yang pada gilirannya menjadi salah satu komponen penting dalam sistem ekonomi Thuluniyah. Pendapatan dari perdagangan budak, baik melalui pajak maupun melalui pembelian langsung oleh negara, merupakan bagian dari keseluruhan sistem keuangan Thuluniyah.
6. Pembangunan Kota dan Infrastruktur Ekonomi
6.1 Al-Qata'i: Ibu Kota Ekonomi Baru
Salah satu manifestasi paling dramatis dari kemakmuran ekonomi Daulah Thuluniyah adalah pembangunan ibu kota baru, al-Qata'i, yang didirikan oleh Ahmad ibn Tulun pada tahun 256 H/870 M (Elassal, 2023). Kota ini, yang namanya berarti "kuartal-kuartal" (quarters), dibangun sebagai pusat administratif dinasti baru yang merdeka di Mesir (Elassal, 2023). Al-Qata'i merupakan ibu kota Islam ketiga dalam sejarah Mesir, setelah al-Fustat dan al-Askar (Elassal, 2023).
Kota al-Qata'i merupakan proyek pembangunan yang sangat ambisius yang mencerminkan kemakmuran ekonomi Daulah Thuluniyah. Kota ini dilengkapi dengan pasar-pasar, jalan-jalan, gerbang-gerbang, istana-istana, dan bangunan-bangunan administratif (Elassal, 2023). Menurut para sejarawan Thuluniyah, kota al-Qata'i lebih terurbanisasi dibandingkan kota-kota besar dan kota-kota di Levant dan seluruh dunia Islam pada abad ke-9 (Elassal, 2023). Pembangunan kota ini tidak hanya mencerminkan kemakmuran ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui penciptaan lapangan kerja, stimulasi perdagangan lokal, dan pengembangan industri konstruksi.
Pembangunan al-Qata'i dilakukan dengan mengikuti model Samarra Abbasiyah, yang merupakan salah satu dari banyak kesamaan antara dinasti Thuluniyah dan Aghlabiyah (Gordon, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa para penguasa Thuluniyah secara sadar berupaya untuk mereplikasi dan bahkan melampaui kemegahan ibu kota Abbasiyah, yang merupakan pernyataan simbolis tentang kemakmuran dan kekuatan ekonomi mereka.
Sayangnya, kota al-Qata'i dibakar pada tahun 905 M oleh pasukan Abbasiyah dalam upaya mereka untuk merebut kembali kendali atas Mesir (Elassal, 2023). Penghancuran kota ini merupakan pukulan besar bagi warisan fisik Daulah Thuluniyah, meskipun Masjid Ibn Tulun yang dibangun pada tahun 263 H/876–77 M dan selesai pada tahun 265 H/April–Mei 879 M tetap bertahan hingga hari ini sebagai salah satu masjid tertua yang masih utuh di seluruh dunia Islam (Elassal et al., 2023).
6.2 Infrastruktur Hidraulik dan Pertanian
Infrastruktur hidraulik merupakan komponen kritis dari sistem ekonomi agraris Mesir. Penelitian terbaru tentang Alexandria telah menunjukkan bahwa sejumlah besar cistern yang diketahui sebagian besar berasal dari masa Thuluniyah atau kemudian, yang merupakan mekanisme kritis untuk regenerasi perkotaan (Crow, 2020). Pembangunan cistern-cistern ini mencerminkan investasi Daulah Thuluniyah dalam infrastruktur perkotaan yang mendukung kehidupan ekonomi kota.
Pada akhir abad ke-9, Mesir menjadi merdeka dari Baghdad Abbasiyah di bawah dinasti Thuluniyah dan kota Alexandria menyaksikan kebangkitan kembali (Crow, 2020). Kebangkitan ini tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga ekonomi, dengan investasi dalam infrastruktur perkotaan yang mendukung pertumbuhan perdagangan dan industri. Pembangunan cistern-cistern baru di Alexandria, yang mengikuti prototipe Konstantinopel meskipun dengan fitur-fitur khas Aleksandria, merupakan contoh konkret dari investasi infrastruktur Thuluniyah (Crow, 2020).
6.3 Masjid Ibn Tulun sebagai Pusat Ekonomi dan Sosial
Masjid Ibn Tulun, yang merupakan masjid jami' ketiga yang dibangun di Mesir selama era Islam, memainkan peran penting tidak hanya sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan sosial (Elassal et al., 2023). Masjid ini dimaksudkan sebagai titik fokus ibu kota Ibn Tulun, "al-Qata'i," yang berfungsi sebagai pusat administratif dinasti Thuluniyah (Ahmad & Aslam, 2020). Dalam konteks ekonomi, masjid-masjid besar seperti ini sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi, dengan pasar-pasar yang berkembang di sekitarnya dan berbagai transaksi komersial yang berlangsung di halaman-halamannya.
Selama era Thuluniyah dan Fatimiyah, dengan meningkatnya urbanisasi, formasi perkotaan baru untuk masjid-masjid muncul, yang mengambil inspirasi dari kota-kota yang terurbanisasi dengan lingkungan gurun yang memengaruhi desain (Dwidar et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan masjid-masjid besar seperti Masjid Ibn Tulun merupakan bagian dari proses urbanisasi yang lebih luas yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur perkotaan.
7. Industri dan Kerajinan
7.1 Industri Tekstil dan Tiraz
Industri tekstil merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting di Mesir Thuluniyah. Mesir telah lama dikenal sebagai produsen linen berkualitas tinggi, dan perdagangan linen Mesir merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perekonomian Mesir (Power, 2018). Yusuf ibn Ibrahim, yang disebutkan sebelumnya sebagai salah satu pengusaha yang pindah ke Mesir pada masa Thuluniyah, membuat kekayaannya dari perdagangan linen Mesir (Power, 2018), yang menunjukkan betapa menguntungkannya industri ini.
Selain linen, industri tekstil Thuluniyah juga mencakup produksi sutra dan berbagai jenis kain mewah. Bengkel-bengkel yang dijalankan pemerintah yang dikenal sebagai tiraz memproduksi sutra yang mengandung nama penguasa, memungkinkan para bangsawan untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada penguasa (بلال & النواوی, 2021). Produksi tiraz ini merupakan industri yang dikelola negara yang memiliki signifikansi ekonomi dan politik sekaligus.
7.2 Industri Keramik dan Lustre
Industri keramik juga merupakan sektor ekonomi yang penting pada masa Thuluniyah. Teknik lustre, yang merupakan inovasi para pembuat tembikar Abbasiyah pada abad ke-9, menyebar ke Mesir selama dinasti Thuluniyah (868–905 M) yang ingin menyaingi Baghdad dan Samarra (Sciau et al., 2016). Meskipun analisis terhadap apa yang disebut lustre Thuluniyah telah menunjukkan asal-usul Irak mereka (Giralt, n.d.), kehadiran industri keramik yang canggih di Mesir Thuluniyah menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi dan keahlian teknis yang signifikan.
Industri keramik Fatimiyah kemudian merupakan perpanjangan dari industri yang telah berkembang di Mesir sejak era Thuluniyah ("Reproduction of Scenes Applied in Fatimid Islamic Ceramics with Contemporary Ceramic Models," 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Daulah Thuluniyah meletakkan fondasi bagi perkembangan industri keramik Mesir yang kemudian mencapai puncaknya pada era Fatimiyah. Kesinambungan ini merupakan bukti pentingnya warisan ekonomi Thuluniyah bagi perkembangan ekonomi Mesir selanjutnya.
7.3 Mashrabiya dan Kerajinan Kayu
Menurut Egyptologist Prancis Gaston Maspero, mashrabiya (elemen arsitektur kayu yang umum ditemukan di Timur Tengah dan Afrika Utara) mulai berkembang selama era Thuluniyah dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Arab (AlAzhari, 2023). Perkembangan kerajinan kayu ini merupakan indikator lain dari kemakmuran ekonomi dan kecanggihan budaya Daulah Thuluniyah. Industri kerajinan kayu yang berkembang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi komoditas ekspor yang berharga.
8. Sistem Militer dan Dampak Ekonominya
8.1 Angkatan Bersenjata sebagai Faktor Ekonomi
Angkatan bersenjata Thuluniyah merupakan salah satu yang terbesar dan paling mahal di dunia Islam pada zamannya. Angkatan bersenjata ini mencakup 45.000 orang Afrika (Power, 2018), belum termasuk pasukan kavaleri Turki dan berbagai kontingen lainnya. Pembiayaan angkatan bersenjata yang besar ini merupakan salah satu pengeluaran terbesar negara Thuluniyah dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Di satu sisi, pembiayaan militer yang besar ini membutuhkan sistem perpajakan yang efisien dan pendapatan negara yang besar. Di sisi lain, angkatan bersenjata yang besar juga merupakan faktor ekonomi yang penting dalam dirinya sendiri: para prajurit membutuhkan makanan, pakaian, senjata, dan berbagai kebutuhan lainnya, yang menciptakan permintaan yang besar untuk berbagai produk dan jasa. Dengan demikian, angkatan bersenjata Thuluniyah berfungsi sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi yang penting.
Ahmad ibn Tulun merekrut angkatan bersenjata yang besar yang ia kerahkan secara internal dan di Suriah (Treadwell & Bacharach, 2023). Ekspansi ke Suriah ini memiliki dimensi ekonomi yang penting: dengan menguasai Suriah, Daulah Thuluniyah mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi tambahan dan jalur perdagangan yang penting. Para administrator Thuluniyah tidak hanya mengelola kekayaan pertanian Mesir, tetapi juga terlibat dalam urusan keuangan Suriah (Lev, 2020).
8.2 Sistem Iqta' dan Distribusi Pendapatan
Sistem iqta' (pemberian hak atas pendapatan pajak dari tanah negara kepada komandan militer) merupakan salah satu mekanisme distribusi pendapatan yang penting dalam sistem ekonomi Thuluniyah. Pengenalan iqta' militer di Irak pada abad ke-9 dan di Mesir Fatimiyah pada abad ke-10 menggeser pendapatan dari tanah dari negara ke individu: para militer mengumpulkan gaji mereka langsung dari para petani, yang merupakan pukulan besar bagi kapasitas negara (Shatzmiller, 2018). Meskipun referensi ini lebih berfokus pada periode Fatimiyah, sistem serupa kemungkinan besar juga berlaku pada masa Thuluniyah, mengingat kesinambungan institusional antara kedua dinasti tersebut.
9. Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
9.1 Pertanian Nil sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Pertanian berbasis Nil merupakan tulang punggung perekonomian Mesir Thuluniyah, sebagaimana halnya bagi semua dinasti yang memerintah Mesir sepanjang sejarah. Kesuburan lembah Nil yang diperbarui setiap tahun oleh banjir tahunan merupakan fondasi dari seluruh sistem ekonomi agraris Mesir (Adams, 2002). Pengelolaan yang efektif atas sumber daya pertanian ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Thuluniyah.
Mesir adalah negara pertanian dan semua aspek kehidupan bergantung pada sifat musiman banjir Nil (Moustafa et al., 2023). Dalam konteks ini, kemampuan Daulah Thuluniyah untuk mengelola sistem irigasi dan memastikan distribusi air yang adil merupakan faktor kritis dalam keberhasilan ekonomi mereka. Investasi dalam infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber daya air merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi Thuluniyah.
9.2 Tanaman Ekspor dan Diversifikasi Pertanian
Selain produksi pangan untuk konsumsi lokal, pertanian Mesir Thuluniyah juga mencakup produksi tanaman ekspor yang berharga. Linen Mesir, yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, berbagai tanaman industri lainnya juga diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar internasional.
Perekonomian Mesir terus berkembang dengan pembukaan perdagangan rempah-rempah India, tetapi pergeseran ke tanaman industri dan industri-industri baru mungkin tidak memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan (Shatzmiller, 2018). Meskipun pernyataan ini lebih berfokus pada periode yang lebih panjang, ia memberikan konteks yang berguna untuk memahami dinamika pertanian Mesir pada masa Thuluniyah. Diversifikasi pertanian yang dilakukan selama periode ini meletakkan fondasi bagi perkembangan ekonomi Mesir selanjutnya.
10. Hubungan Ekonomi dengan Kekhalifahan Abbasiyah
10.1 Upeti dan Hubungan Fiskal
Meskipun Daulah Thuluniyah secara de facto otonom dari Baghdad, mereka tetap mempertahankan hubungan formal dengan kekhalifahan Abbasiyah, termasuk dalam hal keuangan. Para penguasa Thuluniyah, seperti banyak dinasti regional lainnya, mengakui kedaulatan nominal khalifah Abbasiyah dan dalam beberapa kasus mengirimkan upeti ke Baghdad (Hoyle, 1991). Namun, jumlah upeti ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang sebelumnya dikirimkan ke Baghdad oleh gubernur-gubernur Abbasiyah, sehingga memungkinkan sebagian besar pendapatan Mesir untuk tetap berada di dalam negeri.
Catatan terakhir uang yang datang dari Mesir atau Suriah ke Baghdad berasal dari sekitar tahun 927 M, sekitar waktu dinasti Ikhshidiyah mulai mengalami kemunduran relatif (Ellis & Ottewill‐Soulsby, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode Thuluniyah, aliran keuangan dari Mesir ke Baghdad sudah sangat berkurang, yang merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan kemakmuran ekonomi Thuluniyah.
10.2 Persaingan Ekonomi dengan Baghdad
Daulah Thuluniyah secara aktif bersaing dengan Baghdad dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya. Pembangunan al-Qata'i sebagai ibu kota baru yang megah merupakan pernyataan simbolis tentang kemampuan Thuluniyah untuk menyaingi kemegahan Baghdad (Elassal, 2023). Demikian pula, pengembangan industri keramik lustre di Mesir merupakan upaya untuk menyaingi produksi keramik Baghdad dan Samarra (Sciau et al., 2016).
Persaingan ini memiliki dampak ekonomi yang positif: ia mendorong inovasi, investasi dalam kualitas produk, dan pengembangan keahlian teknis. Dengan berupaya untuk menyaingi Baghdad dalam berbagai bidang, Daulah Thuluniyah mendorong perkembangan ekonomi dan budaya Mesir yang pada akhirnya menguntungkan seluruh masyarakat.
11. Elit Sipil dan Peran Mereka dalam Ekonomi
11.1 Administrator dan Teknokrat
Elit sipil Thuluniyah memainkan peran kunci dalam pengelolaan sistem ekonomi. Elit sipil periode Thuluniyah terdiri dari para administrator yang didatangkan dari Irak, yang tidak hanya mengelola kekayaan pertanian Mesir, tetapi juga terlibat dalam urusan keuangan Suriah (Lev, 2020). Para administrator ini membawa serta keahlian dan pengalaman mereka dalam mengelola sistem ekonomi yang kompleks, yang sangat berharga bagi Daulah Thuluniyah yang baru berdiri.
Keterlibatan elit sipil dalam urusan-urusan ekonomi tidak terbatas pada administrasi pajak semata. Mereka juga terlibat dalam perdagangan, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Beberapa di antara mereka, seperti Yusuf ibn Ibrahim yang disebutkan sebelumnya, berhasil membangun kekayaan pribadi yang besar melalui keterlibatan mereka dalam perdagangan dan investasi (Power, 2018).
11.2 Peran Qadi dalam Sistem Ekonomi
Para qadi (hakim) juga memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Thuluniyah, terutama dalam hal penyelesaian sengketa komersial dan penegakan kontrak. Gaji para qadi meningkat menjadi 30 dinar per bulan selama periode Abbasiyah awal (Lev, 2020), yang memberikan gambaran tentang tingkat kompensasi yang diterima oleh para pejabat hukum pada masa itu. Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik merupakan prasyarat penting bagi perkembangan ekonomi, karena ia memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk transaksi komersial.
Penurunan Malikisme di Mesir di bawah Thuluniyah (254–292 H/868–905 M) (Fierro, 2021) menunjukkan bahwa ada perubahan dalam lanskap hukum Mesir selama periode ini, yang mungkin memiliki implikasi bagi sistem ekonomi. Perubahan dalam mazhab hukum yang dominan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk hukum kontrak, hukum properti, dan regulasi perdagangan.
12. Kemunduran Ekonomi dan Kejatuhan Daulah Thuluniyah
12.1 Faktor-Faktor Kemunduran Ekonomi
Kemunduran Daulah Thuluniyah pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10 memiliki dimensi ekonomi yang penting. Kekhalifahan Abbasiyah memanfaatkan kemunduran ekonomi dan militer negara Thuluniyah di Mesir, dan bekerja untuk menguras kekayaan dan sumber dayanya dengan berbagai cara, yang mempercepat nasib Thuluniyah di Mesir (مجاهد, 2022). Faktor-faktor internal juga berkontribusi pada kemunduran ini, termasuk konflik suksesi dan ketidakstabilan politik yang mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi.
Kelemahan pemerintah pusat Mesir selama dinasti Thuluniyah (254–92 H/868–905 M) memberikan kesempatan kepada orang-orang Nubia dan suku-suku Beja lokal untuk melanjutkan serangan sporadis ke Mesir Hulu (Khan, 2024). Serangan-serangan ini mengganggu kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah yang terkena dampak dan menambah beban keuangan negara yang sudah tertekan.
12.2 Pemberontakan al-Khaliji dan Dampak Ekonominya
Setelah penaklukan Abbasiyah pada tahun 292 H/905 M, seorang jenderal Thuluniyah bernama Muhammad al-Khaliji memberontak dan memproklamasikan pemulihan Thuluniyah (Joseph, 2022; مجاهد, 2022). Pemberontakan ini, meskipun pada akhirnya gagal, menunjukkan betapa kuatnya semangat kemerdekaan yang telah ditanamkan oleh Daulah Thuluniyah di kalangan penduduk Mesir. Dari perspektif ekonomi, pemberontakan ini juga menunjukkan betapa pentingnya sistem pertanian pajak Thuluniyah: para pemberontak berhasil menemukan para pemungut pajak dan memaksa mereka untuk membayar kewajiban kontrak mereka kepada pihak Thuluniyah daripada kepada Abbasiyah (Joseph, 2022).
Kejatuhan Daulah Thuluniyah pada tahun 905 M diikuti oleh periode pemerintahan terpusat dari Baghdad hingga Ikhshidiyah merebut kendali pada tahun 935 M (Hoyle, 1991). Transisi ini menandai berakhirnya eksperimen otonomi ekonomi Thuluniyah dan kembalinya Mesir ke dalam orbit kekhalifahan Abbasiyah, meskipun hanya untuk waktu yang singkat sebelum Ikhshidiyah mengambil alih.
13. Warisan Ekonomi Daulah Thuluniyah
13.1 Dampak Jangka Panjang pada Perekonomian Mesir
Warisan ekonomi Daulah Thuluniyah jauh melampaui masa pemerintahannya yang relatif singkat. Meskipun Fatimiyah menolak pengaturan perjanjian dua dinasti sebelumnya dengan Abbasiyah, mereka melanjutkan dan meningkatkan sistem hukum dan ekonomi yang dikembangkan selama era sebelumnya (Islam, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi-inovasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Daulah Thuluniyah memiliki dampak yang bertahan lama pada perkembangan ekonomi Mesir.
Industri keramik Fatimiyah, misalnya, merupakan perpanjangan dari industri yang telah berkembang di Mesir sejak era Thuluniyah ("Reproduction of Scenes Applied in Fatimid Islamic Ceramics with Contemporary Ceramic Models," 2020). Demikian pula, mashrabiya yang mulai berkembang selama era Thuluniyah kemudian menyebar ke berbagai wilayah Arab (AlAzhari, 2023). Warisan-warisan ini menunjukkan bahwa Daulah Thuluniyah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi dan budaya Mesir dan dunia Islam yang lebih luas.
13.2 Kontribusi terhadap Sistem Ekonomi Islam
Daulah Thuluniyah merupakan salah satu dari banyak dinasti Islam yang terdaftar sebagai tatanan akses terbatas yang monoteis (Iyigun, 2007), yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi mereka beroperasi dalam kerangka institusional yang lebih luas dari peradaban Islam. Kontribusi mereka terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam mencakup inovasi dalam sistem perpajakan, pengembangan jaringan perdagangan, dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan ekonomi.
Dominasi politik Turki di dunia Arab yang dimulai dengan Thuluniyah (Bıyıklı, 2020) merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam sejarah Islam abad pertengahan. Daulah Thuluniyah, sebagai salah satu negara Turki-Islam pertama (ÇALIŞKAN, 2019), meletakkan fondasi bagi pola-pola pemerintahan dan ekonomi yang kemudian diikuti oleh dinasti-dinasti Turki lainnya, termasuk Seljuk dan Ottoman.
14. Kesimpulan
Sistem perekonomian Daulah Thuluniyah merupakan salah satu aspek paling menonjol dan paling menarik dari warisan dinasti ini. Dibangun di atas fondasi otonomi fiskal dari Baghdad, sistem ini menggabungkan berbagai elemen yang saling mendukung: sistem pertanian pajak yang efisien, jaringan perdagangan yang luas, industri yang berkembang, pembangunan infrastruktur yang ambisius, dan kebijakan moneter yang inovatif.
Kemakmuran Thuluniyah yang terkenal itu sebagian besar disebabkan oleh sistem pertanian pajak yang mapan (Joseph, 2022), yang memungkinkan negara untuk memaksimalkan pendapatan sambil mendorong efisiensi dalam pengumpulan pajak. Otonomi fiskal yang dicapai oleh Ahmad ibn Tulun memungkinkan pendapatan Mesir yang besar untuk tetap berada di dalam negeri dan diinvestasikan kembali dalam pembangunan lokal (Treadwell & Bacharach, 2023), yang menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang positif.
Pada saat yang sama, Daulah Thuluniyah berhasil memanfaatkan posisi geografis strategis Mesir untuk mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, baik melalui Laut Merah maupun melalui Mediterania (Mikhail, 2014; Power, 2018). Migrasi para pengusaha dan investor dari Baghdad ke Mesir selama periode ini merupakan bukti nyata dari daya tarik ekonomi Mesir Thuluniyah (Power, 2018).
Warisan ekonomi Daulah Thuluniyah bertahan jauh melampaui masa pemerintahannya yang singkat. Inovasi-inovasi ekonomi yang diperkenalkan selama periode ini, termasuk sistem perpajakan yang lebih efisien, pengembangan industri keramik dan tekstil, dan pembangunan infrastruktur perkotaan, meletakkan fondasi bagi perkembangan ekonomi Mesir selanjutnya di bawah dinasti-dinasti Ikhshidiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk (Islam, 2013; "Reproduction of Scenes Applied in Fatimid Islamic Ceramics with Contemporary Ceramic Models," 2020). Dengan demikian, Daulah Thuluniyah tidak hanya merupakan dinasti yang penting dalam sejarah politik Mesir, tetapi juga merupakan salah satu titik balik paling signifikan dalam sejarah ekonomi Mesir abad pertengahan.
Daftar Pustaka
A Rare Tulunid dirham minted in Misr 265 AH. In the name of Ahmad b. Tulun. (2018). مجلة مرکز المسکوکات الإسلامية - مصر, (1), 43–51. https://doi.org/10.36816/jince.001.16
Adams, C. (2002). Agriculture in Egypt from Pharaonic to Modern Times. By Alan K. Bowman and Eugene Rogan. American Journal of Archaeology, 106(1), 125–126. https://doi.org/10.2307/507205
Ahmad, Z. T., & Aslam, S. (2020). Comparative Study of Architecture of the Great Mosque at Samarra, Iraq and Ibn Tulun Mosque at Cairo, Egypt. Journal of Islamic Thought and Civilization, 10(2). https://doi.org/10.32350/jitc.102.16
AlAzhari, O. (2023). Evolution of 'Mashrabiya' in the Middle East and North Africa: traditional wood carving technique revival. https://doi.org/10.26530/9789401496476-156
Bates, Ü. Ü. (2011). OLEG GRABAR (1923–2011). International Journal Middle East Studies, 43(4), 777–778. https://doi.org/10.1017/s0020743811001140
Bıyıklı, M. (2020). Turkish Glossary Production and Meaning in the Inherit of Turkish Culture: Comparative Analysis of Seventeen Turkish Language Dictionaries. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2051–2066. https://doi.org/10.33206/mjss.549882
Crow, J. (2020). 'Still waters run deep': cisterns and the hydraulic infrastructure of Constantinople and Alexandria. Antiquité Tardive, 28, 113–125. https://doi.org/10.1484/j.at.5.122357
Dwidar, S., Sirror, H., Derbali, A., Abdelgawad, D., & Abdelsattar, A. (2022). Importance of Internal Courtyards in Designing Historical and Contemporary Masjid. Journal of Islamic Architecture, 7(2), 356–363. https://doi.org/10.18860/jia.v7i2.16065
Elassal, I. (2023). Reviving the Lost City of al-Qaṭāʾi through Virtual Reality Technology. International Journal of Heritage Tourism and Hospitality, 17(2), 1–14. https://doi.org/10.21608/ijhth.2024.249274.1044
Elassal, I., Rojas, R., & Moreno-Quispe, L. A. (2023). Loyalty to World Heritage Cities: A Case Study of the Historic Ibn Ṭūlūn Mosque in Cairo (Egypt). Sustainability, 15(17), 13154. https://doi.org/10.3390/su151713154
Ellis, C., & Ottewill‐Soulsby, S. (2026). The caliph and the falcons: a ninth‐century history from Iceland to Iraq. Early Medieval Europe, 34(2), 299–322. https://doi.org/10.1111/emed.70022
Fierro, M. (2021). Mālikī Jurists from the Maghrib and al-Andalus in Post-Fāṭimid Egypt. 411–434. https://doi.org/10.1515/9783110713305-015
Giralt, G. M. (n.d.). Colour and technology in historic decorated glazes and glasses. https://doi.org/10.5821/dissertation-2117-95296
Gordon, M. (2022). Review of Anderson, Fenwick, & Rosser-Owen (eds.), The Aghlabids and Their Neighbors. Al-ʿUsur Al-Wusta, 30. https://doi.org/10.52214/uw.v30i.10273
Hoyle, M. S. W. (1991). Introduction. xxi–xxvii. https://doi.org/10.1163/9789004634817_007
Islam, N. N. (2013). Development through Contestation: the Consequences of Interaction between Shi'ism and Sunnism between 9th and 11th Century. HPS the Journal of History and Political Science, 2. https://doi.org/10.25071/2291-3637.37181
Ivanova, A. (2017). Traits of Negative and Positive Discrimination in the Relationships between Coptic Community and Muslim Authorities of Medieval Egypt. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2940229
Ivanova, A. M. (2020). Traits of positive and negative discrimination of the Copts in medieval Egypt as described by the "History of the Patriarchs of Alexandria." Scrinium, 16(1), 214–232. https://doi.org/10.1163/18177565-00160a04
Iyigun, M. (2007). Monotheism (from a Sociopolitical and Economic Perspective). SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1021782
Joseph, F. I. (2022). Tax Farming As Panacea For Increased Revenue Generation In Nigeria. International Journal of Management and Economics Invention, 08(02). https://doi.org/10.47191/ijmei/v8i2.01
Khan, G. (2024). 1. Introduction. 1–14. https://doi.org/10.11647/obp.0391.01
Lev, Y. (2020). The Civilian Ruling Elite of the Ṭūlūnid-Ikhshīdid Period. 407–420. https://doi.org/10.1515/9783110669800-016
Mikhail, M. (2014). Timothy Power, The Red Sea from Byzantium to the Caliphate, AD 500–1000 (Cairo: American University in Cairo Press, 2012). Pp. 384. $34.50 cloth. International Journal Middle East Studies, 46(3), 645–646. https://doi.org/10.1017/s0020743814000877
Moustafa, Y. M., Mahmoud, S., & Abdelrazik, S. (2023). Women in the Fatimid Era (358–567 AH/969–1171 AD). Minia Journal of Tourism and Hospitality Research MJTHR, 16(2), 1–23. https://doi.org/10.21608/mjthr.2023.245497.1123
Power, T. (2018). The Red Sea under the Caliphal Dynasties, c. 639–1171. History Compass, 16(10). https://doi.org/10.1111/hic3.12484
Reproduction of Scenes Applied in Fatimid Islamic Ceramics with Contemporary Ceramic Models. (2020). Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, XII(IV). https://doi.org/10.37896/jxat12.04/1215
Sciau, Ph., Noé, L., & Colomban, P. (2016). Metal nanoparticles in contemporary potters' master pieces: Lustre and red "pigeon blood" potteries as models to understand the ancient pottery. Ceramics International, 42(14), 15349–15357. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.06.179
Shatzmiller, M. (2018). Recent trends in Middle East economic history: Cultural factors and structural change in the medieval period 650–1500 (Part two). History Compass, 16(12). https://doi.org/10.1111/hic3.12511
Treadwell, L., & Bacharach, J. L. (2023). Ahmad ibn Tulun: Governor of Abbasid Egypt, 868–884. Matthew S. Gordon. Makers of the Muslim World series (London: Oneworld Academic, 2021). Pp. 159. $30.00 cloth. ISBN: 9781851688098. International Journal Middle East Studies, 55(2), 386–387. https://doi.org/10.1017/s0020743823000107
Younes, K. (2018). New Governors Identified in Arabic Papyri. 13–43. https://doi.org/10.1163/9789004386549_003
Zouache, A. (2019). Remarks on the Blacks in the Fatimid Army, Tenth–Twelfth Century CE. Northeast African Studies, 19(1), 23–60. https://doi.org/10.14321/nortafristud.19.1.0023
ÇALIŞKAN, E. (2019). SUNNI POLITICAL CULTURE AND ITS EFFECTS ON THE TURKISH STATE TRADITION. Kilis 7 December University Journal of Theology, 10(10), 17–40. https://doi.org/10.29228/k7auifd.10.1
بلال, ر. ع. ا. ق., & النواوی, أ. أ. ب. (2021). التراث الإسلامی کإطار لإنتاج عمل فنی مستدام. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية, 0(0), 0–0. https://doi.org/10.21608/mjaf.2020.46625.1976
مجاهد, ح. (2022). ابن الخلنجی ومحاولة إحیاء الدولة الطولونیة (292–293هـ/905–906م). حولية کلية اللغة العربية بالزقازيق – جامعة الأزهر, 42(3), 2408–2458. https://doi.org/10.21608/bfla.2022.277986
0 Komentar