Islamologics



 Formulir Data Penulis Buku

Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami 

 Layanan Penerbitan ISBN Buku

Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-)

 Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku

Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-)

 Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah

Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI di Kami (mulai harga Rp350.000,-)

 Layanan Indeksasi Google Play Books

Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-)

 Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar

Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-)

 Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar

Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-)

 Hubungi Kami: Klik Disini (Nindi)

Hubungi narahubung Kami untuk pembelian buku-buku terbitan Kami

Abstract

The Samanid Dynasty (888–999 CE) constituted one of the most economically sophisticated polities in medieval Islamic history. Governing the strategically vital regions of Transoxiana and Khorasan, the Samanids developed an integrated economic system encompassing productive agricultural infrastructure, diversified urban industries, extensive commercial networks, and a highly productive silver monetary system. This article comprehensively examines the economic system of the Samanid era, covering the structures of agriculture and irrigation, the taxation system, trade and commercial networks, the monetary system and coin minting, as well as industries and handicrafts. Special attention is given to the role of the Samanids in the Afro-Eurasian trade network, particularly in the context of the circulation of Islamic silver dirhams—which served as the backbone of the regional economy—reaching as far as Scandinavia and Eastern Europe through the Volga-Baltic trade routes. The study also analyzes the administrative legacy of the Samanids, including the use of Persian as the language of administration and the siyaq numeral system, which influenced subsequent dynasties across Central Asia. Ultimately, the Samanid economic model represents a pivotal turning point in the economic history of Central Asia whose impact extended far beyond the temporal and geographical boundaries of their rule.




Keywords: Samanid Dynasty, Central Asian Economy, Islamic Silver Dirham, Silk Road Trade, Medieval Islamic Fiscal System




Abstrak

Daulah Samaniyah (888–999 M) merupakan salah satu entitas politik dengan sistem perekonomian paling canggih dalam sejarah Islam abad pertengahan. Menguasai kawasan strategis Transoxiana dan Khurasan, Samaniyah mengembangkan sistem ekonomi terpadu yang mencakup infrastruktur pertanian yang produktif, industri perkotaan yang beragam, jaringan perdagangan yang luas, serta sistem moneter perak yang sangat produktif. Artikel ini mengkaji secara komprehensif sistem perekonomian pada masa Daulah Samaniyah, meliputi struktur pertanian dan irigasi, sistem perpajakan, perdagangan dan jaringan komersial, sistem moneter dan percetakan koin, serta industri dan kerajinan tangan. Perhatian khusus diberikan pada peran Samaniyah dalam jaringan perdagangan Afro-Eurasia, khususnya dalam konteks peredaran dirham perak Islam yang menjangkau kawasan sejauh Skandinavia dan Eropa Timur melalui jalur perdagangan Volga-Baltik. Kajian ini juga menganalisis warisan administratif Samaniyah, termasuk penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi dan sistem numerasi siyaq, yang memengaruhi dinasti-dinasti penerus di seluruh Asia Tengah. Pada akhirnya, model ekonomi Samaniyah merepresentasikan titik balik dalam sejarah ekonomi Asia Tengah yang dampaknya terasa jauh melampaui batas-batas temporal dan geografis kekuasaan mereka.




Kata Kunci: Daulah Samaniyah, Ekonomi Asia Tengah, Dirham Perak Islam, Perdagangan Jalur Sutra, Sistem Fiskal Islam Abad Pertengahan




1. Pendahuluan: Konteks Historis Daulah Samaniyah

Daulah Samaniyah merupakan salah satu dinasti Islam paling berpengaruh yang pernah berkuasa di kawasan Asia Tengah, khususnya di wilayah Transoxiana (Mawarannahr) dan Khurasan. Dinasti ini, yang berasal dari keluarga bangsawan Iran yang mengklaim keturunan dari jenderal Sasanid Bahram Chobin, memerintah dari kota Bukhara atas wilayah yang mencakup Khurasan, Transoxiana, Farghana, Khwarazm, dan sebagian besar Afghanistan modern (Grinberg, 2013). Menurut sumber-sumber akademis, Samaniyah berfungsi sebagai gubernur Abbasiyah sejak tahun 819 M sebelum akhirnya membangun kekuasaan yang lebih mandiri, dengan periode kekuasaan penuh berlangsung antara 888 hingga 999 M (Kovalev & Kaelin, 2007). Dinasti ini dikenal luas sebagai salah satu dinasti Perso-Islam paling berpengaruh yang muncul ketika kekuasaan Khalifah Abbasiyah mulai melemah pada akhir abad kesembilan dan awal abad kesepuluh (Duturaeva, 2022).

Keberadaan Daulah Samaniyah tidak dapat dipisahkan dari konteks disintegrasi Kekhalifahan Abbasiyah. Sebagaimana dicatat oleh para sejarawan, pada paruh pertama abad kesepuluh, kekhalifahan Abbasiyah mengalami disintegrasi yang signifikan, membuka ruang bagi munculnya dinasti-dinasti regional yang semi-independen (Duturaeva, 2022a). Dalam konteks ini, Samaniyah tampil sebagai kekuatan yang tidak hanya mempertahankan legitimasi Islam melalui pengakuan nominal terhadap Khalifah Abbasiyah di Baghdad, tetapi juga membangun sistem perekonomian yang canggih dan terintegrasi yang menjadi fondasi kemakmuran kawasan Asia Tengah selama lebih dari satu abad (Merkel et al., 2023). Dinasti ini memainkan peran besar dalam proses Islamisasi bangsa Turki di kawasan stepa, yang pada gilirannya membentuk ulang lanskap politik dan militer dunia Muslim (Irigoin, 2016).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem perekonomian yang berkembang pada masa Daulah Samaniyah, meliputi struktur pertanian dan irigasi, sistem perpajakan, perdagangan dan jaringan komersial, sistem moneter dan percetakan koin, serta industri dan kerajinan tangan. Kajian ini juga akan membahas peran Samaniyah dalam jaringan perdagangan Afro-Eurasia yang lebih luas, khususnya dalam konteks peredaran dirham perak Islam yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan tersebut.




2. Landasan Geografis dan Demografis Ekonomi Samaniyah

2.1 Wilayah Kekuasaan dan Sumber Daya Alam

Wilayah kekuasaan Samaniyah mencakup beberapa kawasan yang secara geografis sangat strategis dan kaya sumber daya. Transoxiana, yang dikenal dalam sumber-sumber Arab sebagai Mawarannahr, merupakan kawasan yang terletak di antara dua sungai besar, Amu Darya (Oxus) dan Syr Darya (Jaxartes), dan telah lama dikenal sebagai salah satu kawasan pertanian paling produktif di Asia Tengah (Duturaeva, 2022b). Kota-kota utama seperti Bukhara, Samarkand, Nishapur, Merv, Balkh, dan lainnya berfungsi sebagai pusat-pusat ekonomi yang saling terhubung dalam jaringan perdagangan yang luas (Grynaviski & Steinsson, 2023).

Posisi geografis wilayah Samaniyah yang berada di persimpangan jalur perdagangan antara dunia Islam di barat, stepa Eurasia di utara, dan Tiongkok di timur memberikan keuntungan komparatif yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi dinasti ini (Moudud, 2018). Kawasan ini merupakan bagian integral dari apa yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra, yang menghubungkan berbagai peradaban besar dunia melalui jaringan perdagangan darat dan laut (Doten-Snitker, 2020). Selain itu, wilayah Samaniyah juga kaya akan sumber daya mineral, termasuk deposit perak yang signifikan di kawasan Asia Tengah, yang menjadi bahan baku utama bagi industri percetakan koin yang sangat produktif (IRIGOIN, 2009).




2.2 Struktur Sosial dan Kelas Ekonomi

Masyarakat Samaniyah terdiri dari berbagai lapisan sosial yang memiliki peran ekonomi yang berbeda-beda. Di puncak hierarki sosial terdapat keluarga penguasa dan aristokrasi militer, diikuti oleh kelas pedagang (tujjar) yang memainkan peran krusial dalam jaringan perdagangan jarak jauh, kemudian kelas pengrajin dan pekerja terampil di perkotaan, serta petani dan penggarap lahan di pedesaan (Aoki, 2014). Struktur sosial ini mencerminkan kompleksitas ekonomi Samaniyah yang menggabungkan elemen-elemen ekonomi agraris, komersial, dan industri dalam satu sistem yang terintegrasi.

Kelas pedagang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Samaniyah karena kontribusi mereka yang besar terhadap pendapatan negara melalui pajak perdagangan dan bea cukai. Hubungan antara negara dan kelas pedagang ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam ekonomi Islam abad pertengahan, di mana penguasa dan pedagang saling bergantung dalam menciptakan kemakmuran bersama (Aoki, 2014b). Sementara itu, kelas petani merupakan tulang punggung ekonomi agraris yang menyediakan surplus pangan dan bahan baku bagi industri perkotaan, sekaligus menjadi sumber utama pendapatan pajak negara (Valk, 2021).




3. Sektor Pertanian: Fondasi Ekonomi Samaniyah

3.1 Sistem Irigasi dan Pengelolaan Air

Pertanian merupakan sektor ekonomi paling fundamental dalam sistem perekonomian Samaniyah. Keberhasilan pertanian di kawasan Transoxiana dan Khurasan sangat bergantung pada sistem irigasi yang canggih, mengingat sebagian besar wilayah ini beriklim semi-arid yang memerlukan pengelolaan air yang cermat (Kaye, 2023). Pemerintah Samaniyah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mereka yang lebih luas.

Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa pada masa Samaniyah, terdapat para spesialis irigasi yang dikenal dengan sebutan mirob, joibon, dan poykor, yang bekerja sepanjang musim panas untuk memastikan distribusi air yang memadai bagi para petani (Kershaw & Merkel, 2021). Keberadaan para spesialis ini mencerminkan tingkat organisasi dan profesionalisasi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya air, yang merupakan prasyarat bagi produktivitas pertanian yang tinggi. Sistem irigasi yang baik memungkinkan budidaya berbagai tanaman pangan dan komoditas ekspor yang menjadi sumber kemakmuran ekonomi Samaniyah.




3.2 Komoditas Pertanian dan Produksi Pangan

Kawasan Transoxiana dan Khurasan pada masa Samaniyah dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Pertanian di wilayah ini mencakup produksi biji-bijian seperti gandum dan jelai sebagai bahan pangan pokok, serta berbagai tanaman komersial yang diperdagangkan dalam jaringan perdagangan regional dan internasional (Bruch, 2025). Produksi pertanian yang surplus tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan penduduk lokal, tetapi juga menyediakan komoditas ekspor yang penting bagi neraca perdagangan Samaniyah.

Peternakan juga merupakan komponen penting dari ekonomi agraris Samaniyah. Pada abad IX–X M, peternakan di Mawarannahr dan Khurasan berada pada tingkat yang tinggi, dengan ternak tidak hanya menyediakan produk-produk peternakan bagi penduduk, tetapi juga menyediakan kuda bagi semua sektor ekonomi (Lally, 2018). Kuda, keledai, unta, dan lembu digunakan secara luas dalam pertanian dan transportasi, sementara penyediaan kuda bagi angkatan bersenjata negara, khususnya kavaleri, merupakan kepentingan strategis yang sangat penting (Liu, 2014).




3.3 Pajak Pertanian sebagai Sumber Pendapatan Negara

Pajak pertanian (kharaj) merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting bagi negara Samaniyah. Pendapatan dari pajak pertanian dan sewa lahan menutup sebagian besar pendapatan negara, sehingga para penguasa Samaniyah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pertanian di seluruh wilayah kekuasaan mereka (Duturaeva, 2022a). Sistem perpajakan pertanian ini diorganisir melalui birokrasi negara yang terstruktur, dengan para pejabat pajak yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengumpulkan pajak dari para petani dan pemilik lahan.

Sistem pajak pertanian Samaniyah mencerminkan warisan tradisi fiskal Islam yang lebih luas, di mana kharaj (pajak tanah) merupakan instrumen fiskal utama yang diwarisi dari sistem administrasi Sasanid dan kemudian diadaptasi oleh negara-negara Islam (Matheou, 2021). Besarnya pajak biasanya ditetapkan berdasarkan luas lahan, jenis tanaman, dan ketersediaan air irigasi, dengan sistem penilaian yang dilakukan secara periodik oleh para pejabat negara. Pendapatan dari pajak pertanian ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pemeliharaan angkatan bersenjata, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan istana serta birokrasi.




4. Industri dan Kerajinan Tangan

4.1 Pusat-Pusat Industri Perkotaan

Kota-kota besar di wilayah Samaniyah, khususnya Bukhara dan Samarkand, berkembang menjadi pusat-pusat industri yang penting pada masa itu. Di kota-kota Mawarannahr dan Khwarazm, berbagai profesi industri berkembang pesat, termasuk tekstil, keramik, tembikar, pengerjaan tembaga, pembuatan perhiasan, pembuatan kaca, dan pertukangan (Introduction, 2024). Keragaman industri ini mencerminkan tingkat spesialisasi ekonomi yang tinggi dan kemampuan para pengrajin Samaniyah untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun internasional.

Industri tekstil merupakan salah satu sektor industri paling penting dan produktif di wilayah Samaniyah. Transoxiana dikenal sebagai salah satu pusat produksi kain terkemuka di dunia Islam, dengan produk-produk tekstilnya yang diperdagangkan ke seluruh penjuru dunia Islam dan bahkan ke luar kawasan tersebut (Velkar, 2018). Kain-kain berkualitas tinggi dari Samarkand, Bukhara, dan kota-kota lain di Transoxiana sangat diminati di pasar-pasar dari Mediterania hingga Asia Timur, menjadikan industri tekstil sebagai salah satu penggerak utama ekspor Samaniyah.




4.2 Industri Keramik dan Kertas

Era Samaniyah juga ditandai oleh kebangkitan industri keramik yang luar biasa. Keramik Samaniyah, yang dikenal dengan desain kaligrafinya yang khas dan teknik glasir yang canggih, merupakan salah satu pencapaian artistik dan industri terbesar dari periode ini (Friederich, n.d.). Produksi keramik tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang penting, mencerminkan kemampuan para pengrajin Samaniyah untuk menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang kompetitif di pasar internasional.

Industri kertas juga berkembang pesat pada masa Samaniyah, sebagai kelanjutan dari tradisi pembuatan kertas yang diperkenalkan ke dunia Islam melalui Samarkand pada abad kedelapan. Ketersediaan kertas yang relatif murah dan melimpah mendorong perkembangan budaya literasi dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas peradaban Samaniyah (Küçük, 2020). Industri kertas ini juga memiliki dimensi ekonomi yang penting, karena kertas menjadi komoditas perdagangan yang diperdagangkan ke berbagai penjuru dunia Islam.




4.3 Arsitektur Kota dan Infrastruktur Ekonomi

Struktur fisik kota-kota Samaniyah mencerminkan organisasi ekonomi yang terencana dan sistematis. Di dalam benteng kota, sebagaimana lazimnya, terdapat kediaman kerajaan (dargah), perbendaharaan negara, percetakan koin (mint), dan penjara (Dale, 2009). Di pusat kota terdapat Alun-alun Registan, kantor-kantor pemerintahan (devon), istana pengadilan, serta istana-istana mewah para bangsawan, pejabat istana, ulama, tuan tanah, dan pedagang kaya, bengkel-bengkel pembuatan senjata, peralatan, pelana, toko-toko kerajinan, dan kios-kios perdagangan (Dincecco, 2008).

Infrastruktur perkotaan ini mencerminkan integrasi antara fungsi pemerintahan, ekonomi, dan sosial dalam satu ruang urban yang terorganisir. Keberadaan percetakan koin di dalam kompleks istana menunjukkan betapa pentingnya kontrol negara atas sistem moneter sebagai instrumen kekuasaan dan pengelolaan ekonomi (Wade, 2009). Sementara itu, keberadaan pasar-pasar (bazaar) yang ramai di pusat kota mencerminkan vitalitas ekonomi komersial yang menjadi ciri khas kota-kota Samaniyah.




5. Sistem Moneter dan Percetakan Koin

5.1 Dirham Perak sebagai Instrumen Ekonomi Utama

Sistem moneter Samaniyah berpusat pada dirham perak, yang merupakan mata uang standar dunia Islam pada periode tersebut. Dirham Samaniyah, yang dicetak di berbagai kota di Transoxiana termasuk Samarkand dan al-Shash (Tashkent), dikenal karena kualitas peraknya yang tinggi dan kandungan bismut (Bi) yang khas, yang menjadi penanda kimiawi yang membedakannya dari dirham-dirham dari kawasan lain (Mullins, 2025). Karakteristik metalurgi yang unik ini memungkinkan para sejarawan modern untuk melacak peredaran dirham Samaniyah di berbagai kawasan Eurasia melalui analisis isotop timbal dan elemen jejak.

Produksi dirham Samaniyah mencapai skala yang luar biasa besar, mencerminkan vitalitas ekonomi dan kapasitas industri pertambangan perak di kawasan Asia Tengah. Sumber-sumber akademis mencatat bahwa sekitar tahun 890 M, terjadi pergeseran signifikan dalam pasokan dirham ke kawasan Eropa Utara, dari dirham Abbasiyah yang dicetak terutama di Irak dan Iran ke dirham Samaniyah yang dicetak di Asia Tengah (Wareham, 2011). Pergeseran ini mencerminkan dominasi Samaniyah dalam produksi perak dan percetakan koin di dunia Islam pada periode tersebut.




5.2 Sumber Perak dan Pertambangan

Keberhasilan sistem moneter Samaniyah sangat bergantung pada ketersediaan perak sebagai bahan baku utama percetakan koin. Kawasan Asia Tengah, khususnya wilayah yang berada di bawah kekuasaan Samaniyah, telah lama dianggap sebagai pemasok perak dominan bagi seluruh Kekhalifahan, termasuk selama periode sekitar 700–900 M (Green, 2019). Tulisan-tulisan para geograf Muslim abad kesepuluh dan setelahnya menyebutkan kawasan ini sebagai pusat penambangan perak yang penting, meskipun penelitian arkeometri modern menunjukkan bahwa gambaran ini mungkin lebih kompleks dari yang selama ini dipahami.

Analisis isotop timbal terhadap dirham-dirham Islam awal menunjukkan bahwa sumber-sumber perak untuk percetakan koin Islam tersebar di berbagai kawasan, dari Maroko hingga Tien Shan (Chin, 2023). Namun demikian, pada periode Samaniyah (abad kesepuluh), kawasan Asia Tengah memang menjadi fokus utama percetakan koin, dan dirham Samaniyah mendominasi pasokan perak ke kawasan-kawasan yang jauh seperti Eropa Utara dan Rusia (Cherian, 2022). Keberhasilan Samaniyah dalam mengelola sumber daya perak dan mengorganisir produksi koin dalam skala besar merupakan salah satu pencapaian ekonomi terpenting dari dinasti ini.




5.3 Peredaran Dirham Samaniyah dalam Jaringan Perdagangan Eurasia

Salah satu indikator paling jelas dari vitalitas ekonomi Samaniyah adalah luasnya peredaran dirham mereka dalam jaringan perdagangan Afro-Eurasia. Penelitian numismatik modern telah mendokumentasikan ribuan simpanan (hoards) dirham Islam di berbagai kawasan, dengan sebagian besar ditemukan bukan di dunia Muslim, melainkan di Eropa Utara dari sekitar 800 hingga 1100 M, dan dibawa ke sana terutama melalui Rusia (Trundle & Lisle, 2022). Temuan ini menunjukkan betapa jauhnya jangkauan ekonomi Samaniyah dan betapa pentingnya peran mereka dalam jaringan perdagangan global abad pertengahan.

Dirham Samaniyah yang ditemukan di simpanan-simpanan Viking di Skandinavia dan Eropa Timur mencerminkan aliran perak yang masif dari Asia Tengah ke Eropa Utara melalui jaringan perdagangan yang melewati Rusia dan kawasan Volga-Baltik (MacCarron, 2024). Perak ini mengalir ke Eropa Utara yang kekurangan perak dan ditukarkan dengan komoditas-komoditas yang sangat diminati di dunia Islam, terutama bulu-bulu hewan dan budak (The King's Money, 2024). Pola perdagangan ini mencerminkan integrasi ekonomi yang mendalam antara dunia Islam di bawah kepemimpinan Samaniyah dengan kawasan-kawasan yang jauh di Eropa Utara dan Asia Timur.

Lebih jauh lagi, analisis komposisi kimia dirham Samaniyah yang ditemukan di berbagai simpanan Viking menunjukkan bahwa kandungan bismut yang tinggi dalam dirham Samaniyah dapat dideteksi bahkan setelah proses peleburan ulang (recycling) perak (Finkel & Bukhsh, 1936). Hal ini memungkinkan para peneliti untuk melacak kontribusi perak Samaniyah terhadap berbagai kelompok artefak arkeologis di kawasan Viking, memberikan gambaran yang lebih rinci tentang jaringan perdagangan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Eropa Utara pada abad kesepuluh.




6. Perdagangan dan Jaringan Komersial

6.1 Posisi Samaniyah dalam Jaringan Perdagangan Jalur Sutra

Daulah Samaniyah menempati posisi strategis yang sangat penting dalam jaringan perdagangan Jalur Sutra yang menghubungkan Tiongkok di timur dengan Mediterania di barat. Sebagai penguasa kawasan Transoxiana dan Khurasan, Samaniyah mengendalikan beberapa rute perdagangan terpenting yang menghubungkan berbagai kawasan peradaban besar dunia (Katô & Tanaka, 2019). Posisi ini memberikan Samaniyah keuntungan ekonomi yang besar melalui pendapatan dari bea cukai dan pajak perdagangan yang dipungut dari para pedagang yang melewati wilayah mereka.

Kota-kota Samaniyah, khususnya Bukhara dan Samarkand, berfungsi sebagai pusat-pusat perdagangan internasional yang ramai, di mana para pedagang dari berbagai penjuru dunia bertemu untuk melakukan transaksi komersial (Reden, 2019). Bukhara, sebagai ibu kota Samaniyah, berkembang menjadi salah satu kota terpenting di dunia Islam pada abad kesepuluh, dengan pasar-pasar yang menawarkan berbagai komoditas dari seluruh penjuru Eurasia. Keberhasilan Bukhara sebagai pusat perdagangan internasional mencerminkan kemampuan Samaniyah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas komersial.




6.2 Komoditas Perdagangan Utama

Perdagangan Samaniyah mencakup berbagai komoditas yang diperdagangkan dalam jaringan regional dan internasional. Komoditas ekspor utama dari wilayah Samaniyah meliputi tekstil berkualitas tinggi, keramik, kertas, produk-produk pertanian, serta berbagai barang kerajinan tangan (Abreu & Lago, 2001). Selain itu, Samaniyah juga berperan sebagai perantara dalam perdagangan komoditas-komoditas yang berasal dari kawasan stepa Eurasia, termasuk bulu-bulu hewan dan budak, yang sangat diminati di pasar-pasar dunia Islam.

Perdagangan budak merupakan salah satu komponen penting dari ekonomi Samaniyah yang sering diabaikan dalam narasi sejarah konvensional. Kawasan stepa Eurasia di utara wilayah Samaniyah merupakan sumber utama budak-budak Turki yang diperdagangkan ke seluruh dunia Islam (Karaman & Pamuk, 2013). Para budak militer (ghulam atau mamluk) yang direkrut dari kawasan stepa ini tidak hanya menjadi komoditas perdagangan yang bernilai tinggi, tetapi juga menjadi komponen penting dari angkatan bersenjata Samaniyah dan dinasti-dinasti Islam lainnya. Ironisnya, sistem ghulam inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada keruntuhan Samaniyah, ketika para budak militer Turki yang mereka rekrut dan latih akhirnya mendirikan dinasti-dinasti mereka sendiri.




6.3 Hubungan Perdagangan dengan Tiongkok

Hubungan perdagangan antara Samaniyah dan Tiongkok merupakan aspek penting dari jaringan komersial Samaniyah yang sering kurang mendapat perhatian. Sumber-sumber Tiongkok dari periode Song menyebutkan kawasan Transoxiana, yang dikenal sebagai Dashi, sebagai salah satu pusat produksi kain terkemuka (Kline, 2000). Meskipun hubungan diplomatik langsung antara Samaniyah dan Tiongkok mungkin terbatas, perdagangan antara kedua kawasan berlangsung melalui jaringan perantara yang kompleks yang melibatkan berbagai kelompok pedagang dari kawasan Asia Tengah.

Posisi Samaniyah sebagai penguasa kawasan yang terletak di antara dunia Islam dan Tiongkok memberikan mereka peran penting sebagai perantara dalam perdagangan antara kedua peradaban besar ini (Horesh, 2022). Komoditas-komoditas Tiongkok seperti sutra dan porselen mengalir ke barat melalui wilayah Samaniyah, sementara produk-produk dari dunia Islam dan Eropa mengalir ke timur melalui jalur yang sama. Pendapatan dari perdagangan transit ini merupakan sumber penting bagi keuangan negara Samaniyah.




7. Sistem Perpajakan dan Administrasi Fiskal

7.1 Struktur Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan Samaniyah merupakan salah satu aspek paling penting dari sistem perekonomian mereka, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai fungsi pemerintahan. Sistem perpajakan ini diwarisi dari tradisi fiskal Islam yang lebih luas, yang pada gilirannya merupakan adaptasi dari sistem administrasi Sasanid dan Bizantium (Battilossi & Yago, 2019). Pajak-pajak utama yang dipungut oleh negara Samaniyah meliputi kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak kepala bagi non-Muslim), zakat (pajak keagamaan bagi Muslim), serta berbagai pajak perdagangan dan bea cukai.

Pajak pertanian (kharaj) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Samaniyah, mencerminkan dominasi sektor agraris dalam struktur ekonomi mereka (Birch, 2022). Pajak ini dipungut dari para pemilik dan penggarap lahan berdasarkan penilaian terhadap produktivitas lahan dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Sistem penilaian pajak ini memerlukan aparatur birokrasi yang terorganisir dengan baik, termasuk para pejabat pajak yang terlatih dan sistem pencatatan yang akurat.




7.2 Birokrasi Fiskal dan Administrasi Negara

Keberhasilan sistem perpajakan Samaniyah sangat bergantung pada kualitas birokrasi fiskal yang mereka bangun. Samaniyah dikenal sebagai salah satu dinasti Islam pertama yang mengembangkan sistem administrasi yang canggih dengan menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi, menggantikan dominasi bahasa Arab dalam urusan pemerintahan (Biran, 2024). Pengembangan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi ini memiliki implikasi ekonomi yang penting, karena memungkinkan rekrutmen pejabat-pejabat yang lebih luas dari kalangan masyarakat Iran yang melek huruf.

Sistem numerasi siyaq, yang diadopsi dari bahasa Arab dan kemudian diintegrasikan ke dalam tradisi administrasi Persia, memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara Samaniyah (Horesh, 2022b). Sistem numerasi ini, yang menggunakan singkatan grafem dari kata-kata Arab untuk angka desimal, menjadi bagian integral dari pendidikan sekretarial dan memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Setelah digunakan oleh Samaniyah, sistem siyaq ini kemudian diteruskan ke dinasti-dinasti berikutnya, mencerminkan warisan administratif Samaniyah yang bertahan lama.




7.3 Pendapatan dari Perdagangan dan Bea Cukai

Selain pajak pertanian, pendapatan dari perdagangan dan bea cukai merupakan sumber penting bagi keuangan negara Samaniyah. Posisi strategis wilayah Samaniyah di persimpangan jalur perdagangan utama Eurasia memungkinkan mereka untuk memungut bea cukai dari para pedagang yang melewati wilayah mereka (Buchanan & Yoon, 2002). Pendapatan dari bea cukai ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung bagi keuangan negara, tetapi juga mencerminkan vitalitas ekonomi komersial yang menjadi ciri khas peradaban Samaniyah.

Sistem bea cukai Samaniyah diorganisir melalui jaringan pos-pos pemeriksaan di sepanjang rute-rute perdagangan utama, di mana para pedagang diwajibkan untuk membayar bea atas komoditas-komoditas yang mereka bawa (Zelmanovitz, 2017). Besarnya bea yang dipungut bervariasi tergantung pada jenis komoditas dan nilai perdagangan, dengan komoditas-komoditas mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan perhiasan biasanya dikenakan bea yang lebih tinggi. Sistem ini mencerminkan kemampuan negara Samaniyah untuk mengekstrak pendapatan dari aktivitas ekonomi komersial yang berlangsung di wilayah mereka.




8. Peran Samaniyah dalam Islamisasi Ekonomi Asia Tengah

8.1 Islamisasi dan Transformasi Ekonomi

Salah satu kontribusi terpenting Samaniyah terhadap perkembangan ekonomi kawasan Asia Tengah adalah peran mereka dalam proses Islamisasi yang mengubah struktur sosial dan ekonomi kawasan tersebut secara fundamental. Dorongan Samaniyah untuk mengislamkan Asia Tengah tidak hanya membawa perubahan religius, tetapi juga transformasi ekonomi yang mendalam, termasuk integrasi kawasan tersebut ke dalam jaringan ekonomi dunia Islam yang lebih luas (Jaakkola, 2023). Islamisasi membuka akses bagi masyarakat Asia Tengah ke jaringan perdagangan Islam yang luas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kawasan.

Proses Islamisasi yang dipimpin oleh Samaniyah juga memiliki dimensi ekonomi yang penting dalam konteks rekrutmen dan integrasi bangsa Turki ke dalam sistem ekonomi dan militer dunia Islam. Sementara subjek Muslim sering kali melakukan konversi karena faktor-faktor sosio-ekonomi dan akulturasi, Islamisasi di luar batas dunia Muslim biasanya didorong oleh alasan-alasan politik dan strategis (Ahmed, 2022). Integrasi bangsa Turki ke dalam sistem ekonomi Islam melalui institusi ghulam (budak militer) menciptakan dinamika ekonomi baru yang memiliki implikasi jangka panjang bagi perkembangan dunia Islam.




8.2 Patronase Ilmu Pengetahuan dan Dampak Ekonominya

Daulah Samaniyah dikenal sebagai patron ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang luar biasa, dan patronase ini memiliki dimensi ekonomi yang penting. Para penguasa Samaniyah aktif mendatangkan para sarjana ke istana mereka dan memberikan penghargaan serta imbalan yang besar kepada mereka (Kennedy, 2021). Kebijakan patronase ini tidak hanya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan melalui penciptaan lapangan kerja bagi para sarjana, penyalin naskah, dan berbagai profesi yang terkait dengan produksi dan distribusi pengetahuan.

Kota Bukhara di bawah Samaniyah berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan terpenting di dunia Islam, dengan perpustakaan-perpustakaan besar dan lembaga-lembaga pendidikan yang menarik para sarjana dari seluruh penjuru dunia Islam (Introduction The Frontiers of the Persianate World, 2019). Keberadaan para sarjana terkemuka seperti Ibn Sina (Avicenna), Al-Biruni, dan Firdausi di lingkungan Samaniyah mencerminkan kemampuan dinasti ini untuk menciptakan lingkungan intelektual yang kondusif, yang pada gilirannya berkontribusi pada reputasi dan daya tarik ekonomi kota-kota Samaniyah sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan.




9. Hubungan Ekonomi dengan Kekhalifahan Abbasiyah

9.1 Otonomi Ekonomi dalam Kerangka Nominal Abbasiyah

Meskipun secara nominal mengakui supremasi Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Samaniyah dalam praktiknya menjalankan kebijakan ekonomi yang sangat otonom. Mereka tidak pernah melepaskan diri dari subordinasi nominal terhadap Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad (Tor, 2009), namun dalam urusan ekonomi sehari-hari, mereka memiliki kebebasan yang sangat besar untuk mengembangkan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan mereka sendiri. Otonomi ekonomi ini merupakan salah satu ciri khas dari dinasti-dinasti regional yang muncul seiring dengan melemahnya kekuasaan Abbasiyah.

Hubungan ekonomi antara Samaniyah dan Kekhalifahan Abbasiyah mencerminkan pola yang lebih luas dari fragmentasi politik dan ekonomi dunia Islam pada abad kesembilan dan kesepuluh. Ketika kekuasaan Abbasiyah melemah, dinasti-dinasti regional seperti Samaniyah mengambil alih kendali atas sumber-sumber pendapatan utama di wilayah mereka, termasuk pajak pertanian, bea cukai, dan pendapatan dari percetakan koin (Daems & Talloen, 2022). Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan hubungan simbolis dengan Khalifah Abbasiyah melalui pengakuan nominal dan pencantuman nama khalifah dalam khotbah Jumat dan pada koin-koin yang mereka cetak.




9.2 Kontribusi Samaniyah terhadap Ekonomi Dunia Islam

Terlepas dari otonomi politik mereka, Samaniyah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia Islam secara keseluruhan. Produksi dirham perak dalam skala besar oleh percetakan koin Samaniyah membantu mempertahankan pasokan uang yang memadai bagi seluruh jaringan perdagangan Islam (O'Brien, 2006). Selain itu, posisi Samaniyah sebagai penguasa kawasan yang kaya sumber daya dan strategis secara geografis memungkinkan mereka untuk memfasilitasi perdagangan antara berbagai kawasan dunia Islam dan kawasan-kawasan di luar batas dunia Islam.

Kontribusi Samaniyah terhadap ekonomi dunia Islam juga tercermin dalam peran mereka sebagai perantara dalam perdagangan antara dunia Islam dan kawasan-kawasan yang belum terislamkan di utara dan timur. Perdagangan bulu-bulu hewan dan budak dari kawasan stepa Eurasia, yang mengalir melalui wilayah Samaniyah ke pasar-pasar dunia Islam, merupakan salah satu komponen terpenting dari jaringan perdagangan Islam abad pertengahan (Faugère, 2015). Peran Samaniyah sebagai perantara dalam perdagangan ini memberikan mereka pendapatan yang besar sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan ekonomi regional yang dominan.




10. Faktor-Faktor Kemunduran Ekonomi dan Keruntuhan Samaniyah

10.1 Tekanan Militer dan Beban Ekonomi

Keruntuhan Daulah Samaniyah pada akhir abad kesepuluh merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk tekanan militer dari luar dan kelemahan internal yang semakin memburuk. Dari sisi ekonomi, pemeliharaan angkatan bersenjata yang besar dan mahal merupakan beban yang semakin berat bagi keuangan negara Samaniyah (O'Brien, 2010). Ketergantungan mereka pada tentara bayaran Turki dan sistem ghulam menciptakan dinamika ekonomi-politik yang pada akhirnya melemahkan kontrol dinasti atas sumber-sumber pendapatan negara.

Konflik militer yang berkepanjangan dengan berbagai kekuatan regional, termasuk Ghaznavid dan Qarakhanid, menguras sumber daya ekonomi Samaniyah secara signifikan (Salter, 2015). Biaya perang yang tinggi memaksa pemerintah Samaniyah untuk meningkatkan beban pajak, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas ekonomi dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Lingkaran setan antara kebutuhan militer yang meningkat dan kapasitas fiskal yang menurun ini merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada keruntuhan Samaniyah.




10.2 Peran Ghaznavid dan Qarakhanid dalam Mengakhiri Dominasi Ekonomi Samaniyah

Pada tahun 1000 M, Daulah Samaniyah dikalahkan oleh Ghaznavid dan Turki Qarakhanid, yang mendominasi kawasan tersebut (Fifield, 2026). Keruntuhan Samaniyah menandai berakhirnya era dominasi Iran dalam politik dan ekonomi Asia Tengah, dan awal dari periode dominasi Turki yang akan berlangsung selama berabad-abad. Mahmud dari Ghazni, yang merupakan mantan budak militer dan jenderal dalam angkatan bersenjata Samaniyah, mendirikan negara di Ghazni dan dengan cepat memperluas kekuasaannya (Morrison, 2009).

Transisi kekuasaan dari Samaniyah ke Ghaznavid dan Qarakhanid memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi kawasan Asia Tengah. Meskipun jaringan perdagangan dan infrastruktur ekonomi yang dibangun oleh Samaniyah sebagian besar bertahan, perubahan dalam kepemimpinan politik membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan (Prichard et al., 2018). Warisan ekonomi Samaniyah, termasuk sistem administrasi, jaringan perdagangan, dan tradisi percetakan koin, diteruskan oleh dinasti-dinasti penerus mereka, mencerminkan ketahanan institusi-institusi ekonomi yang telah dibangun selama lebih dari satu abad kekuasaan Samaniyah.




11. Warisan Ekonomi Samaniyah

11.1 Kontribusi terhadap Perkembangan Bahasa Persia sebagai Bahasa Ekonomi

Salah satu warisan terpenting Samaniyah adalah pengembangan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi dan kebudayaan, yang memiliki implikasi ekonomi jangka panjang yang signifikan. Pada akhir periode Samaniyah sekitar tahun 1000 M, sebagai bahasa tertulis, ruang lingkup dan fungsi bahasa Persia Baru masih terbatas (Karaman et al., 2020). Namun demikian, ekspansi bahasa Persia ke dalam prosa di bawah Samaniyah meletakkan fondasi bagi perkembangan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi dan perdagangan yang akan mendominasi kawasan yang luas dari Anatolia hingga India selama berabad-abad berikutnya.

Pengembangan sistem numerasi siyaq dalam konteks administrasi Samaniyah merupakan kontribusi teknis yang penting bagi perkembangan sistem administrasi fiskal di kawasan Persianate yang lebih luas (Ahmed, 2017). Sistem ini, yang memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien melalui penggunaan singkatan numerik yang standar, diteruskan dari penggunaan Samaniyah ke dinasti-dinasti berikutnya, mencerminkan warisan administratif Samaniyah yang bertahan lama dalam sejarah kawasan tersebut.




11.2 Model Administrasi Samaniyah sebagai Warisan bagi Dinasti-Dinasti Berikutnya

Sistem administrasi dan ekonomi yang dikembangkan oleh Samaniyah menjadi model bagi dinasti-dinasti berikutnya di kawasan Asia Tengah dan sekitarnya. Sistem pendidikan militer Samaniyah, yang menjadi dasar bagi pendekatan sejumlah besar negara-negara Islam berikutnya seperti negara Seljuk Turki dan para pengikutnya dari Atabegs dan Ayyubiyah, mencerminkan pengaruh institusional Samaniyah yang luas (Economou & Kyriazis, 2019). Warisan ini mencakup tidak hanya sistem militer, tetapi juga sistem administrasi sipil, kebijakan fiskal, dan tradisi patronase ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas peradaban Samaniyah.

Hubungan ekonomi yang baik antara Samaniyah dan Kekhalifahan Abbasiyah, khususnya dalam bidang ekonomi yang secara signifikan meningkatkan standar hidup rakyat mereka (Manning, 2006), menjadi model bagi hubungan antara dinasti-dinasti regional dan kekuasaan pusat dalam dunia Islam. Model ini, yang menggabungkan otonomi ekonomi regional dengan pengakuan nominal terhadap otoritas pusat, menjadi pola yang berulang dalam sejarah politik dan ekonomi dunia Islam.




12. Kesimpulan

Sistem perekonomian Daulah Samaniyah merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ekonomi dunia Islam abad pertengahan. Dibangun di atas fondasi pertanian yang produktif, industri kerajinan yang beragam, jaringan perdagangan yang luas, dan sistem moneter yang canggih, ekonomi Samaniyah mencapai tingkat kemakmuran dan kompleksitas yang luar biasa untuk zamannya. Posisi strategis wilayah Samaniyah di persimpangan jalur perdagangan Eurasia memungkinkan mereka untuk memainkan peran kunci dalam jaringan perdagangan global yang menghubungkan Tiongkok di timur dengan Eropa Utara di barat.

Kontribusi Samaniyah terhadap perkembangan ekonomi kawasan Asia Tengah dan dunia Islam secara keseluruhan sangat signifikan. Produksi dirham perak dalam skala besar, pengembangan sistem administrasi fiskal yang efisien, patronase ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta peran mereka dalam proses Islamisasi Asia Tengah semuanya berkontribusi pada pembentukan fondasi ekonomi yang akan bertahan jauh melampaui masa kekuasaan Samaniyah itu sendiri (Hrnjić et al., 2020). Warisan ekonomi Samaniyah, yang mencakup sistem administrasi, jaringan perdagangan, tradisi percetakan koin, dan model patronase ilmu pengetahuan, diteruskan oleh dinasti-dinasti penerus mereka dan terus membentuk perkembangan ekonomi kawasan Asia Tengah selama berabad-abad berikutnya.

Keruntuhan Samaniyah pada akhir abad kesepuluh tidak menghapus warisan ekonomi mereka, melainkan mentransformasikannya melalui dinasti-dinasti penerus yang mewarisi dan mengembangkan institusi-institusi ekonomi yang telah dibangun oleh Samaniyah. Dalam pengertian ini, Daulah Samaniyah tidak hanya merupakan kekuatan ekonomi regional yang penting pada masanya, tetapi juga merupakan titik balik dalam sejarah ekonomi Asia Tengah yang dampaknya terasa jauh melampaui batas-batas temporal dan geografis kekuasaan mereka.




Daftar Pustaka

Abreu, M. de P., & Lago, L. A. C. do. (2001). Property rights and the fiscal and financial systems in Brazil: Colonial heritage and the imperial period (pp. 327–377). https://doi.org/10.1017/cbo9780511664793.010

Ahmed, M. A. (2017). Pakistan: State autonomy, extraction, and elite capture—A theoretical configuration. The Pakistan Development Review, 127–162. https://doi.org/10.30541/v56i2pp.127-162

Ahmed, M. A. (2022). Pakistan's governance goliath: The case of non-professional chairman, FBR. The Pakistan Development Review, 621–656. https://doi.org/10.30541/v55i4i-iipp.621-656

Aoki, M. (2014a). Economic and political transitions from premodern to modern states in the Meiji Restoration and Xinhai Revolution: A strategic approach. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2456950

Aoki, M. (2014b). Formal rules in institutional transitions: An examination based on the Meiji Restoration and the Xinhai Revolution. Asian Journal of Law and Society, 1(1), 31–54. https://doi.org/10.1017/als.2014.5

Battilossi, S., & Yago, K. (2019). Introduction: New research in monetary history—A map (pp. 1–41). https://doi.org/10.1007/978-981-10-0622-7_55-1

Biran, M. (2024). Islamic expansion into Central Asia and Muslim-Buddhist encounters (pp. 13–64). https://doi.org/10.1163/9789004687288_003

Birch, J. (2022). Premodern confederacies: Balancing strategic collective action and local autonomy. Frontiers in Political Science, 4. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.807239

Bruch, J. (2025). Klaus Lohrmann. Babenberger und Traungauer. Landesherrschaft und Ökonomie (1150–1250). International Review of Social History, 70(3), 545–548. https://doi.org/10.1017/s0020859025101016

Buchanan, J. M., & Yoon, Y. J. (2002). Universalism through common access: An alternative model of distributive majoritarian politics. Political Research Quarterly, 55(3), 503–519. https://doi.org/10.1177/106591290205500301

Cherian, D. (2022). Power (pp. 17–39). https://doi.org/10.1525/luminos.139.b

Chin, M. (2023). Some observations on koina and monetary economy in Hellenistic Asia Minor. Gephyra, 25, 189–221. https://doi.org/10.37095/gephyra.1264663

Daems, D., & Talloen, P. (2022). Moving in together? Synoikismos and polis formation at Sagalassos and in Southwest Anatolia. Bulletin of the American Society of Overseas Research, 387, 181–205. https://doi.org/10.1086/719184

Dale, S. F. (2009). The Muslim empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511818646

Dincecco, M. (2008). Fiscal centralization, limited government, and public revenues in Europe, 1650–1913. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1015781

Doten-Snitker, K. (2020). Contexts of state violence: Jewish expulsions in the Holy Roman Empire. Social Science History, 45(1), 131–163. https://doi.org/10.1017/ssh.2020.39

Duturaeva, D. (2022a). Between the Islamic world and Liao China (pp. 37–59). https://doi.org/10.1163/9789004510333_004

Duturaeva, D. (2022b). Qarakhanid allies and China (pp. 115–162). https://doi.org/10.1163/9789004510333_007

Duturaeva, D. (2022c). Qarakhanid roads to China. https://doi.org/10.1163/9789004510333

Duturaeva, D. (2022d). The Qarakhanid world (pp. 10–36). https://doi.org/10.1163/9789004510333_003

Economou, E. M. L., & Kyriazis, N. C. (2019). The evolution of property rights in Hellenistic Greece and the Ptolemaic Kingdom of Egypt. Journal of Institutional Economics, 15(5), 827–843. https://doi.org/10.1017/s1744137419000055

Faugère, C. (2015). Think tank—Back to the future: A NanoGold Standard proposal. Global Business and Organizational Excellence, 34(5), 53–61. https://doi.org/10.1002/joe.21626

Fifield, D. (2026). A segmented state: The inadequacies of fiscal centralization in North American colonial conflicts, 1688–1700. Journal of Policy History, 38(3), 258–282. https://doi.org/10.1017/s089803062610058x

Finkel, J., & Bukhsh, S. K. (1936). The Arab civilization. The Jewish Quarterly Review, 26(3), 233. https://doi.org/10.2307/1452412

Friederich, A. C. M. (n.d.). States- and taxman: Frederick I Barbarossa and the Holy Roman Empire in the twelfth century. https://doi.org/10.14418/wes01.1.2663

Green, N. (2019). Introduction: The frontiers of the Persianate world (ca. 800–1900) (pp. 1–71). https://doi.org/10.1525/luminos.64.a

Grinberg, L. (2013). "Is this city yours or mine?" Political sovereignty and Eurasian urban centers in the ninth through twelfth centuries. Comparative Studies in Society and History, 55(4), 895–921. https://doi.org/10.1017/s0010417513000455

Grynaviski, E., & Steinsson, S. (2023). Wisdom is welcome wherever it comes from: War, diffusion, and state formation in Scandinavia. International Organization, 77(2), 294–323. https://doi.org/10.1017/s0020818323000061

Horesh, N. (2022a). Coin debasement and the "Great Divergence": A research note. Open Journal for Studies in History, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.32591/coas.ojsh.0501.01001h

Horesh, N. (2022b). Untitled. Open Journal for Studies in History, 5(1). https://doi.org/10.32591/coas.ojsh.0501

Hrnjić, M., Röhrs, S., Denker, A., Weisser, B., Stoess, C., Matosz, M., & del Hoyo-Meléndez, J. M. (2020). Multi-technical study of silver denars from medieval Poland for an improved understanding of their archaeological context and provenance. Archaeometry, 63(3), 609–626. https://doi.org/10.1111/arcm.12624

Introduction. (2024). (pp. 1–33). https://doi.org/10.1017/9781009279567.001

Introduction: The frontiers of the Persianate world (ca. 800–1900). (2019). (pp. 1–72). https://doi.org/10.1525/9780520972100-004

IRIGOIN, M. A. (2009). Gresham on horseback: The monetary roots of Spanish American political fragmentation in the nineteenth century. The Economic History Review, 62(3), 551–575. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2008.00430.x

Irigoin, A. (2016). Representation without taxation, taxation without consent: The legacy of Spanish colonialism in America. Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History, 34(2), 169–208. https://doi.org/10.1017/s0212610916000069

Jaakkola, J. (2023). From the governance of national tax systems to governing through European taxation: A justification for the EU's power to levy taxes (pp. 59–82). https://doi.org/10.5040/9781509964048.ch-005

Karaman, K. K., & Pamuk, Ş. (2013). Different paths to the modern state in Europe: The interaction between warfare, economic structure, and political regime. American Political Science Review, 107(3), 603–626. https://doi.org/10.1017/s0003055413000312

Karaman, K. K., Pamuk, Ş., & Yıldırım-Karaman, S. (2020). Money and monetary stability in Europe, 1300–1914. Journal of Monetary Economics, 115, 279–300. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.07.007

Katô, J., & Tanaka, S. (2019). Does taxation lose its role in contemporary democratisation? State revenue production revisited in the third wave of democratisation. European Journal of Political Research, 58(1), 184–208. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12276

Kaye, N. (2023). The Attalids of Pergamon and Anatolia. https://doi.org/10.1017/9781009279567

Kennedy, H. (2021). The emergence of new polities in the breakup of the Abbasid Caliphate (pp. 14–27). https://doi.org/10.1093/oso/9780190067946.003.0002

Kershaw, J., & Merkel, S. (2021). Silver recycling in the Viking Age: Theoretical and analytical approaches. Archaeometry, 64(S1), 116–133. https://doi.org/10.1111/arcm.12709

Kline, W. (2000). The English Crown's foreign debt, 1544–1557. https://doi.org/10.15760/etd.6223

Kovalev, R. K., & Kaelin, A. (2007). Circulation of Arab silver in medieval Afro-Eurasia: Preliminary observations. History Compass, 5(2), 560–580. https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2006.00376.x

Küçük, H. (2020). The bureaucratic sense of the forthcoming in seventeenth-century Istanbul. Journal for the History of Knowledge, 1(1). https://doi.org/10.5334/jhk.22

Lally, J. (2018). Beyond "tribal breakout": Afghans in the history of empire, ca. 1747–1818. Journal of World History, 29(3), 369–397. https://doi.org/10.1353/jwh.2018.0035

Liu, G. (2014). The making of a fiscal state in Song China, 960–1279. The Economic History Review, 68(1), 48–78. https://doi.org/10.1111/ehr.12057

MacCarron, M. (2024). Review of periodical literature for 2023: (i) 400–1100. The Economic History Review, 78(1), 345–351. https://doi.org/10.1111/ehr.13404

Manning, J. G. (2006). Coinage as "Code" in Ptolemaic Egypt. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1426874

Matheou, N. S. M. (2021). Merchant capital, taxation and urbanisation: The city of Ani in the global long thirteenth century. Medieval Worlds, 14, 75–116. https://doi.org/10.1553/medievalworlds_no14_2021s75

Merkel, S., Oravisjärvi, J., & Kershaw, J. (2023). Sources of early Islamic silver: Lead isotope analysis of dirhams. Antiquity, 97(396), 1564–1580. https://doi.org/10.15184/aqy.2023.165

Morrison, K. M. (2009). Oil, nontax revenue, and the redistributional foundations of regime stability. International Organization, 63(1), 107–138. https://doi.org/10.1017/s0020818309090043

Moudud, J. K. (2018). Analyzing the constitutional theory of money: Governance, power, and instability. Leiden Journal of International Law, 31(2), 289–313. https://doi.org/10.1017/s0922156518000134

Mullins, Z. A. (2025). The role of reputational incentives in an international currency union: Greek monetary institutions in the classical and Hellenistic periods. Journal of Institutional Economics, 21. https://doi.org/10.1017/s1744137425000050

O'Brien, P. (2006). Contentions of the purse between England and its European rivals from Henry V to George IV: A conversation with Michael Mann. Journal of Historical Sociology, 19(4), 341–363. https://doi.org/10.1111/j.1467-6443.2006.00287.x

O'Brien, P. (2010). The nature and historical evolution of an exceptional fiscal state and its possible significance for the precocious commercialization and industrialization of the British economy from Cromwell to Nelson. The Economic History Review, 64(2), 408–446. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00538.x

Prichard, W., Salardi, P., & Segal, P. (2018). Taxation, non-tax revenue and democracy: New evidence using new cross-country data. World Development, 109, 295–312. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.014

Reden, S. von. (2019). The Hellenistic empires (pp. 15–52). https://doi.org/10.1515/9783110607741-003

Salter, A. W. (2015). Rights to the realm: Reconsidering Western political development. American Political Science Review, 109(4), 725–734. https://doi.org/10.1017/s0003055415000477

The King's Money. (2024). (pp. 129–187). https://doi.org/10.1017/9781009279567.004

Tor, D. G. (2009). The Islamization of Central Asia in the Sāmānid era and the reshaping of the Muslim world. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 72(2), 279–299. https://doi.org/10.1017/s0041977x09000524

Trundle, M., & Lisle, C. de. (2022). Coinage and the creation of the Seleukid kingdom (pp. 57–76). https://doi.org/10.1515/9783110755626-007

Valk, J. P. J. de. (2021). A state of extraction: Navigating taxation in ancient polities (pp. 1–36). https://doi.org/10.18574/nyu/9781479806225.003.0005

Velkar, A. (2018). Imagining economic space in colonial India (pp. 109–128). https://doi.org/10.1108/s0743-41542018000036b008

Wade, G. (2009). An early age of commerce in Southeast Asia, 900–1300 CE. Journal of Southeast Asian Studies, 40(2), 221–265. https://doi.org/10.1017/s0022463409000149

Wareham, A. (2011). Fiscal policies and the institution of a tax state in Anglo-Saxon England within a comparative context. The Economic History Review, 65(3), 910–931. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00624.x

Zelmanovitz, L. (2017). La cláusula fiscal. Criterio Libre, 11(19), 23–49. https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2013v11n19.1099