Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI di Kami (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Hubungi narahubung Kami untuk pembelian buku-buku terbitan Kami |
Abstract
The Ayyubid Sultanate (1171–1250 CE), founded by Salah al-Din al-Ayyubi after overthrowing the Fatimid Dynasty in Egypt, constituted one of the most significant economic powers in the medieval Islamic world. This article presents a comprehensive analysis of the Ayyubid economic system, encompassing agricultural, commercial, monetary, fiscal, and institutional dimensions. The study reveals that the Ayyubid period was characterized by remarkable economic revival, marked by monetary reforms—including the introduction of the first weight-controlled silver dirham in the region for three centuries—the expansion of international trade networks stretching from the Mediterranean to the Indian Ocean and East Africa, and the flourishing of waqf (endowment) institutions as mechanisms of public economic provision. The iqṭāʿ system served as the primary instrument for distributing agricultural resources and maintaining the loyalty of the military elite. Pragmatic trade policies toward Crusader states and European merchants, particularly Italians in Alexandria, further bolstered economic prosperity. The article concludes that the Ayyubid economic legacy—including its fiscal structures, waqf institutions, and commercial networks—was substantially inherited and further developed by the subsequent Mamluk Sultanate.
Keywords: Ayyubid Sultanate, Islamic economic history, monetary reform, iqṭāʿ system, waqf, medieval trade
Abstrak
Daulah Ayyubiyah (1171–1250 M), yang didirikan oleh Salah al-Din al-Ayyubi setelah menggulingkan Dinasti Fatimiyah di Mesir, merupakan salah satu kekuatan ekonomi terpenting di dunia Islam abad pertengahan. Artikel ini menyajikan analisis komprehensif terhadap sistem perekonomian Ayyubiyah yang mencakup dimensi pertanian, perdagangan, moneter, perpajakan, dan kelembagaan. Kajian ini mengungkapkan bahwa masa Ayyubiyah ditandai oleh kebangkitan ekonomi yang luar biasa, yang tercermin dalam reformasi moneter—termasuk pengenalan dirham perak pertama yang dikontrol beratnya dalam kurun tiga abad—ekspansi jaringan perdagangan internasional yang membentang dari Mediterania hingga Samudra Hindia dan Afrika Timur, serta perkembangan pesat institusi wakaf sebagai mekanisme penyelenggaraan ekonomi publik. Sistem iqṭāʿ berfungsi sebagai instrumen utama distribusi sumber daya pertanian sekaligus pemeliharaan loyalitas elite militer. Kebijakan perdagangan yang pragmatis terhadap negara-negara Crusader dan pedagang Eropa, khususnya Italia di Alexandria, turut memperkuat kemakmuran ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa warisan ekonomi Ayyubiyah—mencakup struktur fiskal, institusi wakaf, dan jaringan perdagangan—diwarisi secara substansial dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kesultanan Mamluk yang mengikutinya.
Kata Kunci: Daulah Ayyubiyah, sejarah ekonomi Islam, reformasi moneter, sistem iqṭāʿ, wakaf, perdagangan abad pertengahan
1. Pendahuluan
Daulah Ayyubiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang memainkan peranan penting dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam aspek ekonomi, politik, dan militer. Dinasti ini didirikan oleh Salah al-Din al-Ayyubi (Saladin) setelah ia berhasil menggulingkan Dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 1171 M (Hafsaas, 2019). Wilayah kekuasaan Ayyubiyah mencakup Mesir, Suriah, Irak bagian utara, Hijaz, Yaman, dan sebagian wilayah Afrika Utara (Hafsaas, 2019), menjadikannya salah satu kekuatan geopolitik terbesar di dunia Islam pada masanya. Dalam konteks perekonomian, masa Daulah Ayyubiyah ditandai oleh kebangkitan ekonomi yang signifikan, reformasi moneter, ekspansi perdagangan, serta pengembangan institusi-institusi ekonomi yang berpengaruh jauh melampaui masa pemerintahan dinasti itu sendiri.
Pemahaman tentang sistem perekonomian Ayyubiyah tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah yang lebih luas, termasuk warisan Fatimiyah yang mereka gantikan, tekanan Perang Salib yang berlangsung sepanjang periode ini, serta dinamika hubungan dengan kekuatan-kekuatan regional lainnya seperti Mongol, Crusader, dan berbagai dinasti lokal. Artikel ini berupaya menyajikan gambaran komprehensif tentang berbagai dimensi sistem perekonomian Daulah Ayyubiyah, mulai dari pertanian, perdagangan, sistem moneter, perpajakan, institusi wakaf, hingga kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh para penguasanya.
2. Latar Belakang Berdirinya Daulah Ayyubiyah dan Kondisi Ekonomi Awal
2.1 Transisi dari Fatimiyah ke Ayyubiyah
Peralihan kekuasaan dari Dinasti Fatimiyah ke Dinasti Ayyubiyah merupakan sebuah transformasi yang tidak hanya bersifat politis dan religius, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang mendalam. Salah al-Din, yang sebelumnya menjabat sebagai wazir terakhir Dinasti Fatimiyah, secara bertahap mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti baru yang berhaluan Sunni (Marjuni et al., 2022). Proses transisi ini tidak berlangsung tanpa gejolak; salah satu langkah awal yang dilakukan Salah al-Din adalah membubarkan pasukan Fatimiyah yang terdiri dari tentara Afrika yang dikenal sebagai Sūdān, yang merupakan kelompok terbesar dalam angkatan bersenjata Fatimiyah (Hafsaas, 2019). Pembubaran ini dipandang sebagai keharusan untuk meruntuhkan struktur kekuasaan Fatimiyah dan membangun fondasi bagi dinasti baru.
Warisan ekonomi Fatimiyah yang diterima oleh Ayyubiyah sangat beragam. Di satu sisi, Mesir di bawah Fatimiyah dikenal sebagai pusat perdagangan dan kekayaan yang luar biasa, dengan berbagai harta benda dan koleksi yang mencerminkan kemewahan dan kemakmuran. Di sisi lain, kondisi ekonomi Mesir pada awal 1170-an, tepat ketika Ayyubiyah mulai mengonsolidasikan kekuasaannya, menghadapi berbagai tekanan. Menurut kajian tentang kampanye Ayyubiyah di Maghreb, invasi Ayyubiyah ke Libya dan wilayah barat pada dekade 1170-an sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi Mesir pada masa itu (Baadj, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekspansi Ayyubiyah tidak semata-mata bersifat militer atau ideologis, tetapi juga didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2.2 Geografi Ekonomi Wilayah Ayyubiyah
Wilayah yang dikuasai Daulah Ayyubiyah memiliki keunggulan geografis yang luar biasa dari perspektif ekonomi. Mesir, sebagai jantung kekuasaan Ayyubiyah, merupakan pusat pertanian yang sangat produktif berkat sistem irigasi Sungai Nil yang telah berkembang selama ribuan tahun (Adams, 2002). Suriah dan Palestina, yang juga berada di bawah kendali Ayyubiyah, merupakan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Mediterania dengan Asia. Yaman, yang ditaklukkan oleh saudara Salah al-Din, Turanshah, pada tahun 569/1173 M, memberikan akses ke jalur perdagangan Samudra Hindia dan Laut Merah yang sangat berharga (Mahoney, 2018). Motivasi penaklukan Yaman sendiri, sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber sejarah, sebagian besar didorong oleh kekayaan besar yang dapat diperoleh dari pendapatan pajak atas lanskap yang subur dan perdagangan intensitas tinggi yang melewati antara Samudra Hindia dan Laut Merah (Mahoney, 2018).
Gaza, sebagai salah satu kota penting dalam wilayah Ayyubiyah, juga memainkan peran ekonomi yang signifikan. Kota ini merupakan stasiun penting dalam jalur perdagangan antara Mesir dan Suriah, dengan karavan dagang yang melewatinya secara rutin (Gassan & Weshah, 2018). Posisi geografis Gaza yang strategis menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang ramai, dengan pasar-pasar yang menjual berbagai komoditas dari seluruh penjuru dunia (Gassan & Weshah, 2018).
3. Sektor Pertanian: Tulang Punggung Ekonomi Ayyubiyah
3.1 Sistem Pertanian dan Pengelolaan Lahan
Pertanian merupakan sektor ekonomi paling fundamental dalam sistem perekonomian Daulah Ayyubiyah. Mesir, dengan kesuburan lahan yang diperbarui setiap tahun oleh banjir Sungai Nil, menjadi lumbung pangan utama yang menopang seluruh struktur ekonomi dinasti ini (Adams, 2002). Sistem pertanian yang diwarisi dari masa Fatimiyah dan bahkan dari periode-periode sebelumnya terus dikembangkan dan dimodifikasi oleh penguasa Ayyubiyah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lahan pertanian pada masa Ayyubiyah adalah sistem iqṭāʿ, yaitu pemberian hak atas tanah kepada para pejabat militer dan sipil sebagai imbalan atas layanan mereka kepada negara. Sistem ini memiliki akar yang dalam dalam tradisi Islam dan terus berkembang sepanjang periode Ayyubiyah hingga Mamluk (Reinfandt, 2021). Dalam konteks Ayyubiyah, sistem iqṭāʿ berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mendistribusikan sumber daya pertanian sekaligus mempertahankan loyalitas para elite militer. Kajian tentang kebijakan fiskal dan kekuasaan imperial di Syro-Mesir abad pertengahan menunjukkan bahwa sistem iqṭāʿ ini memiliki implikasi yang jauh melampaui sekadar pengelolaan lahan, karena ia membentuk keseluruhan struktur sosial dan politik dinasti (Reinfandt, 2021).
Para penguasa Ayyubiyah dan Mamluk memandang lahan-lahan yang direbut kembali dari Crusader sebagai fay (rampasan kolektif) dan mengalokasikannya untuk berbagai keperluan tanpa mempertimbangkan hak-hak para penggarap (Lev, 1997). Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pragmatis Ayyubiyah terhadap pengelolaan sumber daya pertanian, di mana kepentingan negara dan militer selalu diprioritaskan di atas kepentingan petani penggarap.
3.2 Kebijakan Pertanian dan Hubungan dengan Petani
Meskipun sistem iqṭāʿ cenderung menguntungkan elite militer, para penguasa Ayyubiyah juga menyadari pentingnya menjaga produktivitas pertanian untuk kelangsungan ekonomi negara. Berbagai kebijakan diterapkan untuk mendorong produksi pertanian, termasuk pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi yang merupakan tulang punggung pertanian Mesir (Adams, 2002). Hubungan antara negara Ayyubiyah dengan petani penggarap bersifat kompleks dan sering kali ditandai oleh ketegangan antara kebutuhan negara akan pendapatan pajak dan kemampuan petani untuk membayar.
Dalam konteks yang lebih luas, sistem pertanian Ayyubiyah merupakan bagian dari ekologi dunia Mediterania yang lebih besar, di mana hubungan antara produksi agraris, perdagangan, dan kekuasaan politik saling terkait erat (İdiman, 2022). Inovasi agraris yang terjadi pada periode ini, dikombinasikan dengan kondisi iklim yang relatif menguntungkan, berkontribusi pada pertumbuhan surplus di tangan aristokrasi yang pada gilirannya mendorong produksi kerajinan dan kebangkitan perdagangan (İdiman, 2022).
4. Perdagangan: Pilar Kemakmuran Ayyubiyah
4.1 Perdagangan Internasional dan Jalur Dagang
Salah satu aspek paling menonjol dari sistem perekonomian Ayyubiyah adalah peran sentral perdagangan internasional. Posisi geografis wilayah Ayyubiyah yang menghubungkan Mediterania dengan Samudra Hindia melalui Laut Merah menjadikan dinasti ini sebagai perantara utama dalam perdagangan global pada masanya. Mesir, khususnya, berfungsi sebagai pusat redistribusi barang-barang dari Asia ke Eropa dan sebaliknya, dengan Alexandria sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan dunia Islam dengan pedagang-pedagang Italia, Prancis, dan Catalan (Ackerman-Lieberman, 2015).
Hubungan dagang Ayyubiyah dengan Ethiopia Timur juga merupakan aspek penting yang sering diabaikan. Bukti arkeologis dari situs perdagangan Harlaa menunjukkan adanya hubungan yang berkelanjutan antara Kairo dan Ethiopia Timur, khususnya pada periode Ayyubiyah dan Mamluk. Temuan koin-koin Ayyubiyah di Harlaa, termasuk enam koin tembaga fals dan dua dirham perak, memberikan bukti konkret tentang jangkauan jaringan perdagangan Ayyubiyah yang melampaui batas-batas wilayah politiknya. Kontak-kontak ini kemungkinan besar bersifat tidak langsung dan disalurkan melalui Aden, terutama setelah sebagian Yaman diduduki oleh Ayyubiyah setelah penaklukannya di bawah pimpinan Turanshah pada tahun 569/1173 M.
Perdagangan emas dari Afrika Barat juga merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi Ayyubiyah. Sumber-sumber emas terpenting bagi ekonomi Dunia Lama sebelum penaklukan Amerika terletak di Afrika Barat, dan emas tersebut diangkut melintasi Sahara ke pelabuhan-pelabuhan dan pasar-pasar di pantai Mediterania (Baadj, 2013). Penguasaan Ayyubiyah atas Mesir dan jalur-jalur perdagangan Sahara memberikan mereka akses ke sumber daya emas yang vital ini.
4.2 Perdagangan dengan Crusader dan Kota-Kota Mediterania
Meskipun Ayyubiyah dan Crusader berada dalam konflik militer yang berkepanjangan, hubungan ekonomi antara kedua pihak jauh lebih kompleks dari sekadar permusuhan. Kota-kota pesisir seperti Jaffa, Acre, dan kota-kota Crusader lainnya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi di mana penduduk lokal, baik Kristen maupun Muslim, bekerja sama untuk kepentingan bersama meskipun secara resmi mereka adalah musuh (Lotan, 2012). Fenomena ini mencerminkan realitas ekonomi yang melampaui batas-batas ideologis dan agama.
Para penguasa Ayyubiyah juga mengizinkan pedagang-pedagang Eropa, terutama Italia, untuk menetap di Alexandria (Ackerman-Lieberman, 2015). Kebijakan ini mencerminkan pragmatisme ekonomi Ayyubiyah yang mengutamakan kepentingan perdagangan di atas pertimbangan ideologis. Kehadiran pedagang-pedagang Italia di Alexandria membuka akses ke jaringan perdagangan Mediterania yang luas dan membawa masuk komoditas-komoditas berharga dari Eropa.
Namun demikian, pada periode Ayyubiyah, tekstil Mesir mulai menghadapi persaingan dari produk-produk Eropa, khususnya dari Italia (İdiman, 2022). Persaingan ini menandai pergeseran dalam keseimbangan ekonomi Mediterania yang akan terus berlanjut dan semakin intensif pada periode-periode berikutnya.
4.3 Perdagangan di Gaza dan Kota-Kota Strategis
Gaza merupakan salah satu contoh terbaik tentang bagaimana kota-kota strategis berfungsi sebagai simpul dalam jaringan perdagangan Ayyubiyah. Sebagai kota pesisir yang terletak di persimpangan antara Mesir dan Suriah, Gaza menjadi pusat aktivitas perdagangan yang ramai dengan karavan-karavan dari seluruh penjuru dunia, khususnya dari Semenanjung Arabia, Yaman, dan Afrika (Gassan & Weshah, 2018). Pasar-pasar Gaza menjual berbagai komoditas pertanian dan industri, mencerminkan kekayaan ekonomi dan nilai komersial kota ini (Gassan & Weshah, 2018).
Kemakmuran ekonomi Gaza pada masa Ayyubiyah dan Mamluk juga tercermin dalam perkembangan urbannya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong perkembangan fasilitas publik dan infrastruktur kota (Gassan & Weshah, 2018). Hal ini menunjukkan hubungan erat antara kemakmuran perdagangan dan pembangunan perkotaan yang menjadi ciri khas periode Ayyubiyah.
5. Sistem Moneter dan Kebijakan Keuangan
5.1 Reformasi Moneter Ayyubiyah
Salah satu kontribusi terpenting Daulah Ayyubiyah dalam bidang ekonomi adalah reformasi moneter yang mereka lakukan. Periode Ayyubiyah ditandai oleh kebangkitan ekonomi yang signifikan yang disertai dengan reformasi moneter yang memastikan stabilitas mata uang di wilayah tersebut, termasuk pengenalan dirham perak pertama yang dikontrol beratnya di kawasan itu selama tiga abad (Hirschler, 2016). Reformasi ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat ketidakstabilan moneter yang sering melanda dunia Islam abad pertengahan.
Sistem mata uang Ayyubiyah menggunakan dua jenis logam utama: emas (dinar) dan perak (dirham), serta tembaga (fulus) untuk transaksi sehari-hari. Koin-koin Ayyubiyah yang ditemukan di berbagai situs arkeologis, termasuk di Jerash, Yordania, menunjukkan dominasi fulūs (koin tembaga yang berfungsi sebagai "uang receh" untuk transaksi harian) dan mint-mint Suriah (Walker, 2020). Temuan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem moneter Ayyubiyah berfungsi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.
Kajian tentang teori moneter Islam dan persamaan pertukaran memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami sistem moneter Ayyubiyah. Observasi harga gandum menjadi lebih sering pada periode Ayyubiyah dibandingkan periode-periode sebelumnya, mencerminkan perkembangan ekonomi yang lebih kompleks dan terintegrasi (Abdullah, 2016). Stabilitas moneter yang dicapai melalui reformasi Ayyubiyah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang lebih luas.
5.2 Koin Ayyubiyah: Bukti Arkeologis
Bukti arkeologis tentang sistem moneter Ayyubiyah sangat kaya dan beragam. Koin-koin Ayyubiyah telah ditemukan di berbagai lokasi yang tersebar luas, dari Mesir hingga Ethiopia, mencerminkan jangkauan jaringan ekonomi dinasti ini. Di situs Harlaa di Ethiopia, ditemukan delapan koin Ayyubiyah yang terdiri dari enam fals tembaga dan dua dirham perak, dengan empat fals dicetak di Kairo. Temuan ini memberikan bukti konkret tentang integrasi Ethiopia Timur ke dalam jaringan perdagangan yang berpusat di Kairo pada periode Ayyubiyah.
Di Jerash, Yordania, analisis numismatik dari ekskavasi arkeologis menunjukkan dominasi fulūs dan mint-mint Suriah dalam assemblage Ayyubiyah (Walker, 2020). Pola ini mencerminkan karakteristik ekonomi lokal yang bergantung pada transaksi kecil sehari-hari menggunakan koin tembaga, sementara koin perak dan emas digunakan untuk perdagangan jarak jauh dan transaksi bernilai tinggi.
Crusader juga mencetak imitasi koin perak Ayyubiyah dalam jumlah besar, khususnya pada periode AH 598–614 mereka meniru dirham Ayyubiyah yang dicetak di Aleppo, dan pada periode-periode berikutnya menggunakan dirham yang dicetak di Damaskus sebagai prototipe (Vardanyan, 2015). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kualitas dan kepercayaan terhadap mata uang Ayyubiyah, tetapi juga menunjukkan betapa terintegrasinya ekonomi Crusader dengan ekonomi Ayyubiyah meskipun keduanya berada dalam konflik militer.
6. Sistem Perpajakan Ayyubiyah
6.1 Struktur Perpajakan
Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar utama keuangan negara Ayyubiyah. Berbagai jenis pajak diterapkan untuk membiayai operasional negara, termasuk biaya militer yang sangat besar akibat konflik berkelanjutan dengan Crusader dan ancaman dari berbagai pihak lainnya. Pajak-pajak utama yang diterapkan meliputi kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak kepala bagi non-Muslim), zakat (kewajiban keagamaan bagi Muslim), dan berbagai bentuk bea cukai atas perdagangan.
Dalam konteks Yaman yang dikuasai Ayyubiyah, sistem perpajakan mencakup berbagai jenis pajak seperti 'ushūr (bea cukai), shawānī (pajak maritim), dilāla (komisi broker), dan zakāh (Abudahesh, 2013). Perbandingan antara sistem perpajakan Ayyubiyah dan Rasulid yang menggantikannya di Yaman menunjukkan bahwa tarif pajak Rasulid umumnya lebih rendah dibandingkan era Ayyubiyah (Abudahesh, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak pada masa Ayyubiyah cukup berat, meskipun hal ini juga mencerminkan kebutuhan finansial yang besar untuk membiayai operasi militer yang terus-menerus.
Sistem jizyah yang diterapkan Ayyubiyah terhadap non-Muslim, khususnya Yahudi dan Kristen, merupakan pajak yang dikenakan kepada laki-laki dewasa non-Muslim sebagai imbalan atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara Islam (Abudahesh, 2013). Dalam praktiknya, penerapan jizyah pada masa Ayyubiyah bervariasi tergantung pada kondisi lokal dan kebijakan penguasa setempat.
6.2 Perlakuan terhadap Komunitas Non-Muslim
Salah satu aspek menarik dari sistem ekonomi Ayyubiyah adalah perlakuan mereka terhadap komunitas non-Muslim, khususnya Yahudi dan Kristen Koptik. Meskipun Ayyubiyah mempresentasikan diri sebagai juara Sunni dan pejuang suci melawan Crusader, dalam praktiknya mereka jauh lebih fleksibel dari klaim ideologis mereka (Reinfandt, 2021). Orang-orang Koptik, misalnya, terus menikmati perlindungan penguasa Ayyubiyah dan mempertahankan posisi mereka dalam administrasi negara (Ivanova, 2020).
Komunitas Yahudi juga mengalami kondisi yang relatif baik di bawah pemerintahan Ayyubiyah. Dokumen-dokumen Geniza Kairo memberikan gambaran yang kaya tentang kehidupan ekonomi komunitas Yahudi pada periode Fatimiyah dan Ayyubiyah (Goldberg & Krakowski, 2019). Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa komunitas Yahudi aktif terlibat dalam perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya, dengan jaringan yang mencakup seluruh wilayah Mediterania dan Samudra Hindia.
Transisi dari Fatimiyah ke Ayyubiyah membawa perubahan dalam pluralisme hukum yang memengaruhi komunitas non-Muslim. Sementara Fatimiyah menerapkan pluralisme hukum yang lebih luas dengan memilih qāḍī dari berbagai mazhab hukum Islam, Ayyubiyah dan kemudian Mamluk lebih memilih penganut mazhab Syafi'i (Ackerman-Lieberman, 2015). Perubahan ini memengaruhi cara komunitas non-Muslim berinteraksi dengan sistem hukum dan ekonomi negara. Meskipun demikian, para pedagang Eropa yang menetap di Alexandria, terutama Italia, mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar-pasar Ayyubiyah, yang pada gilirannya memperkaya komunitas-komunitas minoritas yang terlibat dalam perdagangan lintas budaya (Alenezi, 2022).
7. Institusi Wakaf: Ekonomi Sosial Ayyubiyah
7.1 Perkembangan Wakaf pada Masa Ayyubiyah
Institusi wakaf (endowmen keagamaan) merupakan salah satu inovasi ekonomi-sosial terpenting yang berkembang pesat pada masa Ayyubiyah. Wakaf berfungsi sebagai mekanisme untuk mendanai berbagai institusi keagamaan, pendidikan, dan sosial tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Pada masa Ayyubiyah, jumlah total mausoleum dan institusi pendidikan yang didirikan di Mesir dan Suriah mendekati 300 buah (Hirschler, 2016), dan sebagian besar dari institusi-institusi ini didanai melalui mekanisme wakaf.
Di Damaskus saja, selama 85 tahun kekuasaan Ayyubiyah, sebanyak 74 mausoleum dan 76 institusi pendidikan didirikan (Auchterlonie, 2021; Hirschler, 2016). Intensitas kegiatan pembangunan ini merupakan bukti nyata dari kemakmuran ekonomi yang melanda kawasan tersebut, yang dimulai pada abad ke-12 dan mencapai puncaknya pada paruh pertama abad ke-13 (Hirschler, 2016). Kemakmuran ekonomi ini disertai dengan reformasi moneter yang memastikan stabilitas mata uang di kawasan tersebut (Hirschler, 2016).
Wakaf tunai (waqf al-nuqud) juga mulai berkembang pada masa Ayyubiyah di Mesir. Instrumen ini memungkinkan individu untuk mewakafkan uang tunai yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan dan sosial. Perkembangan wakaf tunai pada masa Ayyubiyah mencerminkan tingkat sofistikasi ekonomi yang cukup tinggi dan kemampuan untuk menciptakan instrumen keuangan yang inovatif dalam kerangka hukum Islam.
7.2 Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Publik
Wakaf pada masa Ayyubiyah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi publik yang penting. Melalui wakaf, para penguasa dan elite Ayyubiyah mendanai pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang memberikan layanan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau sosial mereka (Bentlage & Necker, 2017). Praktik patronase ini merupakan instrumen penting bagi penguasa Ayyubiyah untuk membangun legitimasi dan mempertahankan dukungan dari berbagai kelompok sosial.
Para penguasa Ayyubiyah mempraktikkan patronase terhadap institusi-institusi keagamaan sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan elite yang menjadi tulang punggung sistem politik Ayyubiyah (Bentlage & Necker, 2017). Dengan mendirikan dan mendanai madrasah, khanqah (rumah sufi), dan berbagai institusi keagamaan lainnya, para penguasa Ayyubiyah tidak hanya memenuhi kewajiban keagamaan mereka, tetapi juga membangun jaringan patronase yang memperkuat posisi politik mereka.
8. Angkatan Laut dan Ekonomi Maritim
8.1 Peran Angkatan Laut Ayyubiyah
Dimensi maritim merupakan aspek penting namun sering diabaikan dari sistem ekonomi Ayyubiyah. Angkatan laut Ayyubiyah memainkan peran aktif dalam melawan Crusader dan melindungi jalur-jalur perdagangan maritim yang vital bagi perekonomian dinasti ini (Metwalli, 2021). Asad al-Din Shirkuh dan keponakannya, Salah al-Din al-Ayyubi, berhasil mengalahkan Amalric dari Yerusalem ketika ia mencoba menginvasi Mesir dan memasuki Sungai Nil dari laut pada tahun 1169 M (Metwalli, 2021).
Armada Ayyubiyah di bawah komando Husameddin Lu'lu' berhasil mengalahkan musuh dalam berbagai operasi militer di Laut Merah dan Mediterania Timur (ŞEMŞEK, 2024). Pada tahun 1187, armada Ayyubiyah memberikan keamanan maritim dalam penaklukan Palestina, dan setelah penguasaan wilayah pesisir, kekuatan angkatan laut kecil muncul di pelabuhan-pelabuhan Mediterania Timur seperti Beirut, Akka, Jubail, dan Latakia (ŞEMŞEK, 2024). Armada Ayyubiyah yang diperkuat berhasil mempertahankan pantai-pantainya dari armada Crusader Sisilia yang terdiri dari enam puluh kapal yang datang ke timur pada tahun 1188 (ŞEMŞEK, 2024).
Namun demikian, tahun-tahun terakhir Ayyubiyah dan tahun-tahun pertama Mamluk merupakan periode kemunduran dalam urusan maritim, dengan dibubarkannya Dīwānü'l-üstül (departemen angkatan laut) (ŞEMŞEK, 2024). Kemunduran ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, karena melemahnya kemampuan angkatan laut berarti berkurangnya kemampuan untuk melindungi jalur-jalur perdagangan maritim yang vital.
9. Kebijakan Ekonomi Para Penguasa Ayyubiyah
9.1 Kebijakan Salah al-Din
Salah al-Din, sebagai pendiri Daulah Ayyubiyah, meletakkan fondasi bagi sistem ekonomi yang akan berkembang sepanjang periode dinasti ini. Salah satu kebijakan ekonomi penting yang diterapkannya adalah pembangunan Benteng Kairo (Citadel) yang dimulai pada tahun 1176 M (MOHAMED et al., 2021), yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pertahanan tetapi juga sebagai pusat administrasi dan ekonomi negara. Pembangunan tembok kota yang mengelilingi baik Kairo maupun Fustat juga merupakan bagian dari rencana besar Salah al-Din untuk memperkuat infrastruktur ekonomi dan pertahanan Mesir (MOHAMED et al., 2021).
Dalam bidang perdagangan, Salah al-Din mengambil kebijakan yang pragmatis dengan mengizinkan pedagang-pedagang Eropa untuk beroperasi di Alexandria, meskipun hal ini bertentangan dengan semangat jihad yang ia proklamasikan (Ackerman-Lieberman, 2015). Kebijakan ini mencerminkan pemahaman Salah al-Din tentang pentingnya perdagangan internasional bagi kesehatan ekonomi negara.
Salah al-Din juga mewarisi angkatan laut yang sangat lemah dari Fatimiyah (ŞEMŞEK, 2024). Untuk mengatasi kelemahan ini, ia mulai membangun kekuatan angkatan laut baru, termasuk mengambil Eyle dan pulau di depan kota tersebut dengan kapal-kapal yang dibangun di galangan kapal Mesir pada tahun 566 H (1170–71 M) (ŞEMŞEK, 2024).
9.2 Kebijakan Ekonomi Al-Kamil dan Penguasa Ayyubiyah Lainnya
Al-Kamil Muhammad, salah satu penguasa Ayyubiyah yang paling menonjol, dikenal karena kebijakan-kebijakan ekonomi dan diplomatiknya yang pragmatis. Perjanjian Jaffa tahun 1229 antara Sultan al-Kamil dan Kaisar Frederick II merupakan contoh nyata dari pendekatan pragmatis ini, di mana pertimbangan ekonomi dan diplomatik mengatasi pertimbangan ideologis (Lotan, 2012). Perjanjian ini memungkinkan Crusader untuk menguasai Yerusalem sementara Ayyubiyah mempertahankan akses ke kota suci tersebut, sebuah kompromi yang mencerminkan realitas ekonomi dan politik yang kompleks.
Al-Malik al-Saleh Ayyubid, penguasa terakhir Ayyubiyah di Mesir, juga memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dinasti ini. Ia dikenal sebagai salah satu penguasa paling menonjol dalam era Daulah Ayyubiyah (567–648 H / 1171–1250 M) (Othman et al., 2023). Kebijakan-kebijakannya dalam bidang administrasi dan ekonomi meletakkan fondasi bagi transisi ke periode Mamluk yang akan mengikutinya.
10. Pembangunan Infrastruktur dan Dampak Ekonominya
10.1 Pembangunan Kota dan Infrastruktur
Salah satu indikator terpenting dari kemakmuran ekonomi Ayyubiyah adalah intensitas kegiatan pembangunan yang terjadi sepanjang periode ini. Di Damaskus, selama 85 tahun kekuasaan Ayyubiyah, sebanyak 74 mausoleum dan 76 institusi pendidikan didirikan (Auchterlonie, 2021; Hirschler, 2016). Kegiatan pembangunan yang intensif ini tidak hanya mencerminkan kemakmuran ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri konstruksi.
Pembangunan madrasah-madrasah pada masa Ayyubiyah juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Madrasah-madrasah ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai institusi ekonomi yang mempekerjakan para ulama, guru, dan staf pendukung lainnya (Marjuni et al., 2022). Sistem wakaf yang mendanai madrasah-madrasah ini menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan yang mendukung kegiatan intelektual dan ekonomi.
Di Kairo, pembangunan tembok Ayyubiyah dan Benteng Saladin merupakan proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi ekonomi yang signifikan. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat pertahanan kota, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi di sekitarnya. Tembok Ayyubiyah yang dibangun sebagai bagian dari rencana Salah al-Din untuk melindungi baik Kairo maupun Fustat dengan satu set tembok (MOHAMED et al., 2021) menjadi salah satu warisan arsitektur terpenting dari periode ini.
10.2 Penggunaan Material Bangunan dan Efisiensi Ekonomi
Aspek menarik dari kebijakan pembangunan Ayyubiyah adalah praktik penggunaan kembali (spolia) material bangunan dari situs-situs kuno. Menurut al-Maqrizi, penguasa-penguasa Ayyubiyah lebih memilih mengambil blok-blok batu dari situs-situs kuno daripada memotong batu dari Moqattam untuk menghemat tenaga dan waktu (المزين & قاسم, 2022). Praktik ini mencerminkan pertimbangan ekonomi yang pragmatis dalam pengelolaan sumber daya pembangunan.
Penggunaan kembali elemen-elemen arsitektur dari bangunan-bangunan kuno juga didorong oleh pertimbangan ekonomi lainnya, termasuk kurangnya tenaga kerja terampil dan kebutuhan untuk menyelesaikan proyek dengan dana yang terbatas (Ali & Magdi, 2017). Praktik ini, meskipun mungkin tampak sebagai tanda keterbatasan ekonomi, sebenarnya mencerminkan kemampuan Ayyubiyah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
11. Hubungan Ekonomi dengan Kekuatan-Kekuatan Eksternal
11.1 Hubungan Ekonomi dengan Crusader
Hubungan ekonomi antara Ayyubiyah dan Crusader jauh lebih kompleks dari sekadar konflik militer. Meskipun secara resmi berada dalam keadaan perang, kedua pihak terlibat dalam berbagai bentuk pertukaran ekonomi yang saling menguntungkan. Kota-kota pesisir seperti Jaffa berfungsi sebagai pusat di mana penduduk lokal, baik Kristen maupun Muslim, bekerja sama untuk kepentingan ekonomi bersama (Lotan, 2012). Fenomena ini mencerminkan realitas bahwa kepentingan ekonomi sering kali melampaui batas-batas ideologis dan agama.
Perjanjian-perjanjian damai antara Ayyubiyah dan Crusader, seperti Perjanjian Jaffa tahun 1229, juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya mengatur hubungan politik dan militer, tetapi juga membuka peluang untuk pertukaran ekonomi yang lebih intensif (Lotan, 2012). Dalam konteks ini, diplomasi Ayyubiyah dapat dipahami sebagian sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.
11.2 Dampak Ancaman Mongol terhadap Ekonomi Ayyubiyah
Ancaman Mongol yang semakin meningkat pada paruh pertama abad ke-13 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Ayyubiyah. Kelemahan pemerintahan Ayyubiyah dan perbedaan-perbedaan di antara mereka tidak hanya mencegah mereka untuk mendukung Khalifah Abbasiyah secara serius selama kejatuhan Baghdad, tetapi juga mencegah perlawanan yang kohesif dan bersatu terhadap Mongol (Shalsouz, 2022). Ketidakmampuan untuk bersatu dalam menghadapi ancaman Mongol ini memiliki konsekuensi ekonomi yang serius, karena ketidakstabilan politik yang dihasilkan mengganggu aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Penaklukan Mongol atas Aleppo dan Damaskus pada tahun 1260 M menandai berakhirnya kekuasaan Ayyubiyah di Suriah (Shalsouz, 2022). Kehancuran yang dibawa oleh invasi Mongol memiliki dampak ekonomi yang dahsyat, termasuk penghancuran infrastruktur, gangguan jalur perdagangan, dan hilangnya populasi produktif. Namun demikian, Mesir di bawah Mamluk berhasil mempertahankan diri dari serangan Mongol, sehingga menjaga kelangsungan ekonomi kawasan tersebut.
12. Kehidupan Intelektual dan Dampaknya terhadap Ekonomi
12.1 Patronase Ilmu Pengetahuan dan Ekonomi
Kehidupan intelektual pada masa Ayyubiyah memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi. Para penguasa Ayyubiyah dikenal sebagai patron ilmu pengetahuan dan seni, meskipun dengan beberapa pengecualian penting. Sebagian besar hubungan patronase antara penguasa atau pangeran Ayyubiyah dengan dokter, misalnya, digambarkan menggunakan terminologi yang mencerminkan hubungan patron-klien yang khas (Brentjes, 2008). Patronase ini tidak hanya memiliki dimensi intelektual, tetapi juga ekonomi, karena para ilmuwan dan dokter yang mendapat patronase penguasa menerima imbalan finansial yang memungkinkan mereka untuk terus berkarya.
Perpustakaan-perpustakaan yang berkembang pesat pada masa Ayyubiyah juga mencerminkan kemakmuran ekonomi periode ini. Perpustakaan Ashrafiyah di Damaskus, yang merupakan perpustakaan terbesar dan tertua di Timur Tengah abad pertengahan yang terdokumentasi, mencerminkan kemakmuran ekonomi yang memungkinkan investasi besar dalam pengumpulan dan pemeliharaan buku (Hirschler, 2016). Jumlah total mausoleum dan institusi pendidikan yang didirikan di Mesir dan Suriah selama periode Ayyubiyah saja mendekati 300 buah (Hirschler, 2016), dan banyak dari institusi-institusi ini memiliki koleksi buku yang signifikan.
12.2 Gerakan Sejarah dan Dokumentasi Ekonomi
Gerakan penulisan sejarah yang aktif pada masa Ayyubiyah juga memiliki relevansi ekonomi yang penting. Para sejarawan Ayyubiyah mendokumentasikan berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk tanaman dan komoditas, kehidupan ekonomi kota-kota, dan berbagai aktivitas perdagangan (AlRifae, 2015). Dokumentasi ini tidak hanya berharga sebagai sumber sejarah, tetapi juga mencerminkan kesadaran para penguasa dan intelektual Ayyubiyah tentang pentingnya ekonomi dalam kehidupan negara.
13. Warisan Ekonomi Ayyubiyah dan Transisi ke Mamluk
13.1 Kontinuitas Ekonomi dari Ayyubiyah ke Mamluk
Transisi dari Ayyubiyah ke Mamluk pada tahun 1250 M tidak menandai putusnya kontinuitas ekonomi, melainkan sebuah transformasi yang mempertahankan banyak struktur ekonomi yang telah dibangun oleh Ayyubiyah. Mamluk, yang awalnya merupakan budak-budak yang dilatih sebagai tentara oleh penguasa Ayyubiyah terakhir, al-Malik al-Saleh (Aravik et al., 2020), mewarisi dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah dibangun oleh pendahulu mereka. Sistem iqṭāʿ, institusi wakaf, dan jaringan perdagangan yang telah berkembang pada masa Ayyubiyah semuanya dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mamluk (El-Merheb, 2023).
Kajian tentang kebijakan fiskal dan kekuasaan imperial di Syro-Mesir abad pertengahan menunjukkan bahwa akar-akar sistem Mamluk dapat ditelusuri kembali ke periode Ayyubiyah (El-Merheb, 2023; Reinfandt, 2021). Sistem iqṭāʿ yang menjadi tulang punggung ekonomi militer Mamluk merupakan warisan langsung dari sistem yang telah dikembangkan oleh Ayyubiyah. Demikian pula, praktik patronase keagamaan dan pembangunan institusi-institusi wakaf yang menjadi ciri khas ekonomi Mamluk merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah dimulai pada masa Ayyubiyah.
13.2 Pelajaran dari Sistem Ekonomi Ayyubiyah
Sistem ekonomi Daulah Ayyubiyah menawarkan berbagai pelajaran berharga tentang pengelolaan ekonomi dalam konteks Islam abad pertengahan. Kemampuan Ayyubiyah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah tekanan militer yang terus-menerus dari Crusader dan ancaman Mongol mencerminkan ketangguhan sistem ekonomi yang mereka bangun. Reformasi moneter yang mereka lakukan, pengembangan institusi wakaf, dan kebijakan perdagangan yang pragmatis semuanya berkontribusi pada kemakmuran ekonomi yang menjadi ciri khas periode ini.
Namun demikian, sistem ekonomi Ayyubiyah juga memiliki kelemahan-kelemahan struktural yang pada akhirnya berkontribusi pada keruntuhan dinasti ini. Sistem iqṭāʿ yang memberikan kekuasaan ekonomi yang besar kepada para elite militer menciptakan ketergantungan yang berbahaya pada loyalitas mereka. Ketika para Mamluk, yang merupakan produk dari sistem ini, memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan, tidak ada mekanisme yang efektif untuk mencegah hal tersebut. Kelemahan struktural ini mencerminkan tantangan fundamental dalam membangun sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam konteks negara militer abad pertengahan.
14. Kesimpulan
Sistem perekonomian Daulah Ayyubiyah merupakan sebuah konstruksi yang kompleks dan multidimensional yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh dinasti ini sepanjang masa pemerintahannya. Dari pertanian yang produktif di lembah Nil hingga jaringan perdagangan internasional yang mencakup seluruh dunia Islam dan melampaui batasnya, dari reformasi moneter yang inovatif hingga pengembangan institusi wakaf yang berkelanjutan, sistem ekonomi Ayyubiyah mencerminkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang luar biasa.
Kemakmuran ekonomi yang dicapai pada masa Ayyubiyah, yang tercermin dalam pembangunan ratusan institusi keagamaan dan pendidikan di Mesir dan Suriah (Hirschler, 2016), dalam stabilitas moneter yang dicapai melalui reformasi dirham perak (Hirschler, 2016), dan dalam jaringan perdagangan yang mencakup dari Ethiopia hingga Mediterania, merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dalam konteks sejarah Islam abad pertengahan.
Warisan ekonomi Ayyubiyah tidak berakhir dengan runtuhnya dinasti ini pada tahun 1250 M. Sebaliknya, banyak dari institusi, kebijakan, dan praktik ekonomi yang dikembangkan oleh Ayyubiyah dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mamluk yang menggantikan mereka (El-Merheb, 2023; Reinfandt, 2021). Dalam pengertian ini, sistem ekonomi Ayyubiyah dapat dipahami sebagai jembatan penting antara tradisi ekonomi Islam klasik dan perkembangan ekonomi Islam abad pertengahan yang lebih lanjut.
Daftar Pustaka
Abdullah, A. (2016). An Islamic monetary theory of value and equation of exchange: evidence from Egypt (696-1517). Humanomics, 32(2), 121–150. https://doi.org/10.1108/h-12-2015-0090
Abudahesh, A. A. (2013). Taxation and custom system during the period of the second Rasulid Sultan Al-Muẓaffar (647-694/ 1249-1295) in Yemen. مجلة کلية الاداب جامعة المنصورة, 52(52), 3–32. https://doi.org/10.21608/artman.2013.151513
Ackerman-Lieberman, P. I. (2015). Legal pluralism among the court records of medieval Egypt. Bulletin D'études Orientales, LXIII, 79–112. https://doi.org/10.4000/beo.2904
Adams, C. (2002). Agriculture in Egypt from pharaonic to modern times. American Journal of Archaeology, 106(1), 125–126. https://doi.org/10.2307/507205
Alenezi, N. (2022). 'The city of Abraham's children': The religious communities of Damascus in the late 7th A.H./13th A.D. century. Collectanea Christiana Orientalia, 19, 1–23. https://doi.org/10.21071/cco.v19i.15252
Ali, M. M., & Magdi, S. (2017). The influence of spolia on Islamic architecture. International Journal of Heritage Architecture Studies Repairs and Maintence, 1(3), 334–343. https://doi.org/10.2495/ha-v1-n3-334-343
AlRifae, S. R. (2015). Aspects of trends of history in the Ayyubid era (1119–1198 AD / 570–648 AH). التربية (الأزهر) مجلة علمية محکمة للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية, 34(162), 687–700. https://doi.org/10.21608/jsrep.2015.33145
Aravik, H., Zamzam, F., & Tohir, A. (2020). The economic portrait of Mamluk dynasty of Egypt; History and thought. Mizan Journal of Islamic Law, 4(1), 1. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.642
Auchterlonie, P. (2021). Medieval Damascus: Plurality and diversity in an Arabic library. The Ashrafīya library catalogue. By Konrad Hirschler. Journal of the American Oriental Society, 138(2). https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.138.2.0424
Baadj, A. S. (2013). Saladino y las campañas ayyubíes en el Magreb. Al-Qanṭara, 34(2), 267–295. https://doi.org/10.3989/alqantara.2013.010
Bentlage, B., & Necker, G. (2017). The politics of Sufism and Ḥasidut in medieval Egypt. Entangled Religions, 4, 54–89. https://doi.org/10.46586/er.v4.2017.54-89
Brentjes, S. (2008). El mecenazgo cortesano de las ciencias antiguas en las sociedades islámicas post-clásicas. Al-Qanṭara, 29(2), 403–436. https://doi.org/10.3989/alqantara.2008.v29.i2.64
El-Merheb, M. (2023). Carl F. Petry: The Mamluk Sultanate: A history. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 86(2), 367–369. https://doi.org/10.1017/s0041977x2300037x
Gassan, D., & Weshah, M. (2018). Civilizational influence of Gaza city in the Ayyobi and Mamluki periods (567–922 AH / 1172–1517 AD). International Journal of History and Cultural Studies, 4(2). https://doi.org/10.20431/2454-7654.0402001
Goldberg, J. L., & Krakowski, E. (2019). Introduction: A handbook for documentary Geniza research in the twenty-first century. Jewish History, 32(2–4), 115–130. https://doi.org/10.1007/s10835-019-09338-y
Hafsaas, H. (2019). The Nubian frontier as a refuge area warrior society between c. 1200 and c. 1800 CE: A comparison between Nubia and the Ottoman Balkans. Dotawo a Journal of Nubian Studies, 6(1). https://doi.org/10.5070/d66146252
Hirschler, K. (2016). Medieval Damascus: Plurality and diversity in an Arabic library. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474408776.001.0001
İdiman, Ç. (2022). Tributary world-ecologies, part II. Journal of World-Systems Research, 28(2), 391–414. https://doi.org/10.5195/jwsr.2022.1122
Ivanova, A. M. (2020). Traits of positive and negative discrimination of the Copts in medieval Egypt as described by the "History of the Patriarchs of Alexandria." Scrinium, 16(1), 214–232. https://doi.org/10.1163/18177565-00160a04
Lev, Y. (1997). Introduction (pp. 1–8). https://doi.org/10.1163/9789004474475_005
Lotan, S. (2012). The Battle of La Forbie (1244) and its aftermath – Re-examination of the military orders' involvement in the Latin Kingdom of Jerusalem in the mid-thirteenth century. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica, 53. https://doi.org/10.12775/om.2012.004
Mahoney, D. J. (2018). The political agency of Kurds as an ethnic group in late medieval South Arabia. https://doi.org/10.1553/0x003718e3
Marjuni, Damayanti, E., Aliman, A., & Susilawati, S. (2022). Sejarah pendidikan Islam di Mesir. Al Asma Journal of Islamic Education, 4(2), 71–83. https://doi.org/10.24252/asma.v4i2.29445
Metwalli, M. M. A. (2021). History of the Egyptian Navy "A reconsideration." مجلة المجمع العلمي المصري, 96(96), 59–70. https://doi.org/10.21608/jfnile.2021.211128
Mohamed, A. R., Gawad, Z. Y. A. E., & Voda, M. (2021). Using web GIS for marketing historical destination Cairo, Egypt. Geographia Technica, 16(2), 193–204. https://doi.org/10.21163/gt_2021.162.16
Othman, M., Hamza, K., & Hussiny, F. el. (2023). A complete reading for the foundation inscription of Al-Madāres Al-Ṣāleḥiyā and its archaeological importance published for the first time. Shedet Annual Peer-Reviewed Journal Issued by the Faculty of Archaeology Fayoum University, 10(10), 246–260. https://doi.org/10.21608/shedet.2023.292148
Reinfandt, L. (2021). Land tenure, fiscal policy, and imperial power in medieval Syro-Egypt. By Daisuke Igarashi. Journal of the American Oriental Society, 138(4). https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.138.4.0922
ŞEMŞEK, V. (2024). On maritime activities in the history of Islamic civilization. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 9(1), 36–46. https://doi.org/10.52539/mad.1486870
Shalsouz, S. (2022). Investigating the relations between the Mongols and Christians and its role in the collapse of Islamic governments: From the beginning of the Mongol conquests until Abaqa Khan's death. Rudn Journal of World History, 14(1), 82–92. https://doi.org/10.22363/2312-8127-2022-14-1-82-92
Vardanyan, A. R. (2015). Christian-Islamic symbiosis emerged in money: Coins as a tool for political and economic propaganda. Shedet Annual Peer-Reviewed Journal Issued by the Faculty of Archaeology Fayoum University, 2(2), 23–39. https://doi.org/10.21608/shedet.002.11
Walker, B. J. (2020). Middle Islamic Jerash (9th century–15th century): Archaeology and history of an Ayyubid Mamluk settlement, by Achim Lichtenberger and Rubina Raja (eds.). Journal of Islamic Archaeology, 7(1), 107–109. https://doi.org/10.1558/jia.18277
المزين، م.، & قاسم، م. م. (2022). خمس كتل غير منشورة لمصر القديمة من القاهرة القديمة. Bulletin of the Center Papyrological Studies, 39(1), 185–204. https://doi.org/10.21608/bcps.2022.267881
0 Komentar