Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI di Kami (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Hubungi narahubung Kami untuk pembelian buku-buku terbitan Kami |
Abstrak
Daulah Buwaihi (934–1062 M) merupakan entitas politik bercorak Syiah Dua Belas Imam yang berhasil menguasai sebagian besar Iran dan Irak, sekaligus mengendalikan kekhalifahan Abbasiyah secara de facto. Artikel ini mengkaji sistem perekonomian yang berkembang pada masa kekuasaan Daulah Buwaihi melalui beberapa dimensi utama, meliputi struktur administrasi fiskal dan perpajakan, jaringan perdagangan internasional dan domestik, kebijakan moneter, perkembangan industri dan kerajinan, serta peran patronase ilmu pengetahuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem iqtha' menjadi instrumen fiskal utama yang mentransformasi hubungan antara kekuasaan militer dan kontrol ekonomi. Jaringan perdagangan maritim melalui Teluk Persia dan jalur darat kafilah membentuk tulang punggung perekonomian kawasan. Industri pengerjaan logam, keramik, dan tekstil berkembang pesat di bawah patronase aktif para penguasa Buwaihi. Paradoks utama yang ditemukan adalah bahwa kemakmuran ekonomi relatif berhasil dipertahankan di tengah ketidakstabilan politik yang kronis, didukung oleh jaringan sosial yang kuat, toleransi agama, dan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur serta ilmu pengetahuan. Warisan ekonomi Buwaihi, terutama dalam sistem iqtha' dan pengembangan jaringan perdagangan, terus memengaruhi perkembangan ekonomi dunia Islam pasca-berakhirnya dinasti ini.
Kata Kunci: Daulah Buwaihi; sistem iqtha'; perdagangan Islam abad pertengahan; administrasi fiskal; ekonomi Islam
Abstract
The Buyid Dynasty (934–1062 CE) was a Twelver Shia political entity that successfully dominated most of Iran and Iraq while de facto controlling the Abbasid Caliphate. This article examines the economic system that developed during the Buyid rule across several key dimensions, including fiscal administration and taxation structures, international and domestic trade networks, monetary policy, industrial and craft development, and the role of scientific patronage in stimulating economic growth. This study reveals that the iqtha' system served as the primary fiscal instrument transforming the relationship between military power and economic control. Maritime trade networks through the Persian Gulf and overland caravan routes formed the backbone of the regional economy. Metalworking, ceramics, and textile industries flourished under the active patronage of Buyid rulers. A central paradox identified is that relative economic prosperity was maintained amid chronic political instability, sustained by strong social networks, religious tolerance, and continuous investment in infrastructure and knowledge. The Buyid economic legacy, particularly in the iqtha' system and trade network development, continued to influence the economic development of the Islamic world long after the dynasty's end.
Keywords: Buyid Dynasty; iqtha' system; medieval Islamic trade; fiscal administration; Islamic economics
________________________________________
1. Pendahuluan
Daulah Buwaihi (Buyid dynasty) merupakan salah satu entitas politik paling signifikan dalam sejarah Islam abad pertengahan, yang berkuasa dari sekitar tahun 934 hingga 1062 M (Mohammadi, 2013). Dinasti ini berasal dari wilayah Daylam di Gilan, kawasan pegunungan di sebelah barat daya Laut Kaspia, dan berhasil membangun kekuasaan yang mencakup sebagian besar Iran dan Irak (Brentjes, 2022; Pohl, 2021). Sebagai dinasti yang bercorak Syiah Dua Belas Imam (Imamiyah), Buwaihi memainkan peran yang sangat penting tidak hanya dalam bidang politik dan keagamaan, tetapi juga dalam membentuk sistem perekonomian kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka (Marcinkowski, 2015; Scheiner & Toral‐Niehoff, 2022). Periode kekuasaan Buwaihi sering disebut sebagai "Abad Syiah" (al-Qarn al-Shi'i), suatu masa ketika berbagai aspek kehidupan intelektual, budaya, dan ekonomi mengalami perkembangan yang luar biasa (Fayazi, 2024).
Pemahaman terhadap sistem perekonomian masa Daulah Buwaihi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan sosial yang melingkupinya. Ketika para pemimpin Buwaihi memasuki Baghdad pada tahun 945 M dan memaksa khalifah Abbasiyah untuk mengangkat mereka sebagai komandan seluruh pasukan khalifah, mereka mewarisi sebuah sistem administrasi dan ekonomi yang telah lama berjalan namun sedang mengalami tekanan berat (Berger, 2020; Dias, 2023). Dari titik inilah Buwaihi mulai membangun dan memodifikasi sistem perekonomian yang akan menjadi ciri khas pemerintahan mereka selama hampir satu abad.
2. Latar Belakang Historis dan Asal-Usul Daulah Buwaihi
Sebelum membahas sistem perekonomian secara mendalam, penting untuk memahami asal-usul dan konteks historis Daulah Buwaihi. Menurut sumber-sumber yang tersedia, para pendiri dinasti ini adalah putra-putra seorang nelayan sederhana bernama Buya ibn Fanna Khusraw dari Daylam di Gilan, Iran utara, yang memulai karier mereka sebagai tentara bayaran dalam pelayanan dua dinasti yang berkuasa di dalam kekhalifahan Abbasiyah atas sebagian Iran dan Asia Tengah (Brentjes, 2022). Tiga bersaudara—Ali, Hasan, dan Ahmad—berhasil memanfaatkan peluang untuk mendirikan kekuasaan regional di berbagai bagian Iran (Pohl, 2021).
Ketika Buwaihi memasuki Baghdad pada tahun 945 M, mereka tidak menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah, melainkan memilih untuk mengendalikannya (Marcinkowski, 2015). Keputusan strategis ini memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar, karena Buwaihi dengan demikian mewarisi seluruh infrastruktur administratif dan fiskal kekhalifahan Abbasiyah, sambil menambahkan elemen-elemen baru dari tradisi Iran pra-Islam yang mereka bawa dari wilayah asal mereka (Alizadeh, 2021). Pilihan untuk mempertahankan khalifah Abbasiyah sebagai figur nominal juga membantu Buwaihi memperoleh legitimasi di mata mayoritas penduduk Sunni yang mereka perintah, meskipun para penguasa Buwaihi sendiri berhaluan Syiah (Alshaar, 2022; Dias, 2023).
3. Struktur Administrasi Fiskal dan Perpajakan
3.1 Sistem Iqtha' sebagai Instrumen Ekonomi Utama
Salah satu aspek paling menentukan dari sistem perekonomian Buwaihi adalah penggunaan sistem iqtha' (pemberian tanah atau pendapatan) sebagai mekanisme utama untuk membiayai militer dan administrasi pemerintahan. Sistem ini, yang telah ada sebelum masa Buwaihi, mengalami transformasi signifikan di bawah kekuasaan mereka (Durand‐Guédy, 2002). Dalam sistem iqtha', para komandan militer dan pejabat pemerintah diberikan hak untuk memungut pajak dari wilayah atau tanah tertentu sebagai pengganti gaji tunai dari kas negara.
Penerapan sistem iqtha' oleh Buwaihi merupakan respons terhadap krisis fiskal yang parah yang diwarisi dari periode akhir kekhalifahan Abbasiyah. Sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber yang relevan, masalah utama bagi khalifah Abbasiyah pada abad ke-10 adalah permintaan uang yang terus-menerus dari pasukan, pada saat pendapatan khalifah dari pajak tanah dan sewa sedang menyusut (Scheiner & Toral‐Niehoff, 2022). Solusi yang ditemukan, yaitu memperkenalkan iqtha' atas bidang-bidang tanah, justru menimbulkan masalah baru karena semakin mengurangi pendapatan administrasi khalifah (Scheiner & Toral‐Niehoff, 2022). Buwaihi mewarisi dan kemudian memperluas sistem ini secara lebih sistematis.
Periode Buwaihi dan Saljuk diakui sebagai periode kunci dalam evolusi iqtha', dan wilayah Iran serta Irak-Suriah adalah yang paling terdokumentasi dalam hal ini (Durand‐Guédy, 2002). Sistem iqtha' Buwaihi pada dasarnya mengalihkan tanggung jawab pengumpulan pajak dari birokrasi pusat kepada para pemegang iqtha' individual, yang sebagian besar adalah komandan militer. Hal ini menciptakan hubungan yang kompleks antara kekuasaan militer dan kontrol ekonomi, di mana para pemegang iqtha' memiliki insentif untuk memaksimalkan pendapatan dari wilayah yang diberikan kepada mereka.
3.2 Pajak Tanah dan Pertanian
Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi di bawah kekuasaan Buwaihi, sebagaimana halnya di seluruh dunia Islam abad pertengahan. Pajak tanah (kharaj) merupakan sumber pendapatan utama negara, dan pengelolaannya menjadi perhatian utama pemerintahan Buwaihi. Ketika Buwaihi Ali ibn Buya (Imad al-Dawla) menaklukkan Shiraz pada tahun 322 H/934 M, pajak yang dihasilkan (atau tunggakan pajak) segera dikelola melalui sistem iqtha' (Paul, 2020).
Sumber-sumber menunjukkan bahwa pada masa puncak kekuasaan Buwaihi, terutama di bawah Adud al-Dawla, terdapat organisasi birokrasi keuangan yang teratur di wilayah Faris (Paul, 2020). Angka-angka yang disebutkan oleh Ibn Hawqal menunjukkan adanya sistem administrasi keuangan yang terorganisasi, meskipun detail spesifik mengenai jumlah pendapatan tidak dapat dikonfirmasi dari sumber-sumber yang tersedia dalam kajian ini.
Investasi dalam infrastruktur pertanian dan pengelolaan air juga menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi Buwaihi. Berbagai catatan dokumenter dan arkeologis menunjukkan upaya para elit pada masa Dinasti Buwaihi (934–1062 M) untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan air (Saatsaz & Rezaei, 2023). Pekerjaan-pekerjaan hidraulik penting juga dilakukan selama periode Buwaihi (Fontana, 2017), yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan infrastruktur pertanian sebagai fondasi ekonomi.
4. Perdagangan dan Jaringan Komersial
4.1 Perdagangan Internasional dan Jalur Perdagangan
Salah satu aspek paling dinamis dari perekonomian Buwaihi adalah perdagangan internasional. Wilayah yang dikuasai Buwaihi, yang mencakup Iran dan Irak, berada di persimpangan jalur perdagangan utama yang menghubungkan Mediterania dengan Asia Tengah, India, dan Cina. Baghdad, sebagai pusat kekuasaan Buwaihi di Irak, merupakan simpul perdagangan yang sangat penting, di mana para pedagang regional mengurus pasokan lokal sementara pedagang lain terlibat dalam perdagangan internasional dengan barang-barang mewah untuk kalangan kaya, memanfaatkan posisi optimal Baghdad di antara jalur air di Tigris dan Eufrat serta jalur darat yang menghubungkannya dengan seluruh Irak, Iran, Hijaz, dan Suriah (Scheiner & Toral‐Niehoff, 2022).
Pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia memainkan peran krusial dalam jaringan perdagangan Buwaihi. Kota Daybul di Delta Indus, misalnya, digambarkan sebagai tempat tinggal Putra Mahkota Buwaihi, di mana Gubernur dan Perwakilan Khalifah memiliki istana mereka, dan merupakan inti dari perdagangan global melalui sungai, laut, dan darat (Fiorani, 2023). Ini menunjukkan betapa pentingnya jaringan perdagangan maritim bagi perekonomian Buwaihi.
Pelabuhan Siraf di Teluk Persia juga merupakan titik kontak penting dalam perdagangan antara Cina dan Samudra Hindia di satu sisi, dan Iran di sisi lain, selama periode Buwaihi (Wing, 2020). Kemunduran Siraf setelah periode Buwaihi mencerminkan perubahan pola perdagangan yang terjadi setelah berakhirnya kekuasaan Buwaihi, yang menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik Buwaihi bagi kelangsungan jaringan perdagangan ini.
Oman juga memainkan peran penting dalam sistem perdagangan Buwaihi. Pada sekitar tahun 952 M, kaum Qaramitah memberikan pukulan serius terhadap kepentingan ekonomi Buwaihi ketika mereka melancarkan kampanye militer yang menaklukkan wilayah utara Teluk Persia, termasuk pelabuhan al-Ubulla dan Basra, tempat kapal-kapal berlayar ke dan dari India (Fiorani, 2017). Ini merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan perdagangan Buwaihi, yang menunjukkan betapa vitalnya jalur perdagangan maritim bagi perekonomian mereka.
4.2 Perdagangan Darat dan Kafilah
Selain perdagangan maritim, perdagangan darat melalui jalur kafilah juga merupakan komponen penting dari perekonomian Buwaihi. Kota Firuzabad di wilayah Faris, misalnya, berfungsi tidak hanya sebagai pusat ekonomi sebagai pasar, tetapi juga sebagai pusat ideologis domain Buwaihi (Rossi, 2018). Jalur kafilah yang membawa air mawar yang diproduksi di Firuzabad merupakan contoh konkret dari jaringan perdagangan darat yang beroperasi di bawah kekuasaan Buwaihi (Rossi, 2018).
Perjanjian damai dengan Ghaznavid, pakta yang ditandatangani dengan Daybul, dan kebijakan cerdas dalam memberikan hak istimewa lokal kepada para penguasa Buwaihi (seperti Kakuyid dari Yazd) menjamin jalur aman bagi barang-barang dan kafilah di sepanjang jalur darat dari Daybul melalui Kij-Makran dan Garmsir ke Kerman, Yazd, dan Shiraz (Fiorani, 2023). Ini menunjukkan bahwa Buwaihi secara aktif mengelola dan melindungi jaringan perdagangan darat mereka melalui diplomasi dan perjanjian.
5. Kebijakan Moneter dan Sistem Keuangan
5.1 Mata Uang dan Legitimasi Politik
Sistem moneter Buwaihi merupakan cerminan dari kompleksitas politik dan ekonomi masa itu. Perubahan dalam mata uang Buwaihi setelah pengangkatan al-Qadir sebagai khalifah pada tahun 381/991 M menjadi subjek kajian yang menarik (Haug & Judd, 2022). Pengakuan simbolis terhadap khalifah baru pada koin-koin Buwaihi tidak terjadi secara langsung, dan keterlambatan pengakuan ini dikaitkan dengan persaingan regional antara elit-elit Buwaihi (Haug & Judd, 2022). Ini menunjukkan bahwa mata uang bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat legitimasi politik yang penting.
Koin-koin Buwaihi mencerminkan ambivalensi politik dinasti ini: di satu sisi mereka mengakui otoritas nominal khalifah Abbasiyah, di sisi lain mereka menegaskan kekuasaan nyata mereka sendiri. Penggunaan gelar-gelar kebesaran Iran pra-Islam seperti Shahanshah (Raja dari segala Raja) oleh para penguasa Buwaihi, sebagaimana dibahas dalam kajian tentang legitimasi kekuasaan di Iran Samanid dan Buwaihi (Gillet, 2005), mencerminkan upaya mereka untuk membangun legitimasi ganda—baik dalam tradisi Islam maupun dalam tradisi kekaisaran Iran.
5.2 Sistem Perbankan dan Kredit
Meskipun sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan detail spesifik tentang sistem perbankan Buwaihi, terdapat indikasi bahwa sistem keuangan yang canggih beroperasi selama periode ini. Para pemikir Muslim pada masa ini berkontribusi dalam bidang perbankan dan keuangan, membuat cek yang tepat serta merumuskan sistem keuangan yang menjalankan seluruh sistem dengan lancar di atas dasar yang adil (Salah & Kasi, 2021). Ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan merupakan bagian dari warisan intelektual periode Buwaihi.
6. Industri dan Kerajinan
6.1 Industri Logam
Salah satu sektor industri yang paling berkembang pada masa Buwaihi adalah industri pengerjaan logam (metalworking). Para penguasa di wilayah Mazandaran di sepanjang Laut Kaspia selama Dinasti Buwaihi (934–1062 M) melindungi peralatan yang tersisa dari Kekaisaran Sassanid di rumah-rumah mereka, dan para seniman pengerjaan logam di wilayah ini meniru karya-karya tersebut (Golestan et al., 2016). Oleh karena itu, sebagian besar piring logam Iran diperoleh dari wilayah ini, dan era Buwaihi dianggap sebagai masa kejayaan industri pengerjaan logam (Golestan et al., 2016).
Yang lebih signifikan lagi, para seniman Buwaihi tidak hanya mengabaikan keyakinan Abbasiyah tentang larangan penggunaan logam mulia seperti emas dan perak, tetapi juga mulai bersaing dengan para pengrajin logam dari Dinasti Sassanid di Iran (Golestan et al., 2016). Ini menunjukkan bahwa industri pengerjaan logam Buwaihi merupakan ekspresi dari ambisi budaya dan ekonomi dinasti ini untuk melampaui pendahulu-pendahulu mereka.
6.2 Keramik dan Industri Lainnya
Industri keramik juga berkembang pesat selama periode Buwaihi. Keramik berlapis lustre (lustre-ware) yang diproduksi di Irak abad pertengahan awal merupakan produk industri yang penting, yang didistribusikan ke wilayah yang sangat luas (Mason, 1997). Meskipun produksi keramik berkualitas tinggi ini terbatas pada sejumlah pusat produksi, distribusinya yang luas mencerminkan jaringan perdagangan yang aktif dan permintaan yang tinggi dari kalangan elit.
Selain itu, era Samanid yang bersamaan dengan awal kekuasaan Buwaihi menyaksikan kebangkitan industri yang terwujud dalam keramik, kertas, karpet, dan tekstil (Meirison & Muzakki, 2021). Meskipun ini terutama dikaitkan dengan Samanid, perkembangan industri serupa juga terjadi di wilayah-wilayah yang dikuasai Buwaihi, mengingat kedua dinasti ini beroperasi dalam konteks ekonomi yang saling terhubung.
7. Patronase Ilmu Pengetahuan dan Dampak Ekonominya
7.1 Investasi dalam Ilmu Pengetahuan sebagai Kebijakan Ekonomi
Salah satu aspek yang paling menonjol dari kebijakan Buwaihi adalah patronase mereka terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Buwaihi bukan hanya pelindung ilmu pengetahuan, surat-menyurat, dan seni, tetapi juga pelindung pembelajaran Syiah Dua Belas Imam (Marcinkowski, 2015). Investasi dalam ilmu pengetahuan ini memiliki dimensi ekonomi yang penting, karena menarik para cendekiawan, seniman, dan pengrajin dari seluruh dunia Islam ke pusat-pusat kekuasaan Buwaihi, yang pada gilirannya merangsang aktivitas ekonomi.
Patronase budaya di bawah Buwaihi menciptakan permintaan yang signifikan untuk berbagai produk dan jasa. Para vizier Buwaihi, yang memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, memperkuat posisi vizirat itu sendiri, terutama di segmen timur kekaisaran, yang merupakan benteng Buwaihi (England, 2017). Para vizier ini, seperti al-Sahib ibn Abbad yang terkenal, menjadi patron penting bagi para cendekiawan dan seniman, menciptakan ekosistem intelektual dan ekonomi yang dinamis.
Seorang vizier dan akhirnya bendahara di bawah patronase Buwaihi bernama Abu Ali Ahmad Miskawayh (320/932–421/1030) memberikan kontribusi penting berikutnya dalam etika Islam (Zartman, 2018). Kehadiran tokoh-tokoh intelektual seperti ini di istana Buwaihi mencerminkan investasi dinasti ini dalam modal intelektual, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan ekonomi melalui inovasi dan pengetahuan.
7.2 Astronomi dan Ilmu Pengetahuan Alam
Investasi Buwaihi dalam ilmu pengetahuan alam, termasuk astronomi, juga memiliki implikasi ekonomi. Abd al-Rahman ibn Umar al-Sufi, yang menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di istana-istana Buwaihi sebagai guru putra tertua Rukn al-Dawla, Fanna Khusraw, dan kemudian sebagai astrolog istana (Brentjes, 2022), merupakan contoh bagaimana Buwaihi menginvestasikan sumber daya mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 338/949, pada usia 13 tahun, Fanna Khusraw diangkat sebagai gubernur Faris dan menerima gelar kehormatan "Adud al-Dawla" (Penopang Dinasti) (Brentjes, 2022). Setelah kematian ayahnya Rukn al-Dawla, ia menjadi emir Buwaihi yang paling berkuasa (Brentjes, 2022).
8. Hubungan antara Ekonomi dan Agama
8.1 Peran Syiah dalam Kebijakan Ekonomi
Identitas Syiah Buwaihi memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi mereka. Di bawah kekuasaan Buwaihi, yang merupakan dinasti Syiah, kaum Imami Syiah mendapat perlindungan resmi, mengembangkan teologi mereka yang khas dalam majlis-majlis dan perpustakaan-perpustakaan, dan dapat mempraktikkan ritus-ritus keagamaan mereka di depan umum (Scheiner & Toral‐Niehoff, 2022). Perlindungan ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan ekonomi komunitas Syiah, yang sebelumnya sering menghadapi diskriminasi dan pembatasan.
Pada tahun 963 M, penguasa Buwaihi Mu'izz al-Dawla memerintahkan agar kemartiran Hussein secara resmi diperingati selama sepuluh hari pertama bulan Muharram (Альхаджрі, 2021). Peringatan-peringatan keagamaan ini, yang diselenggarakan secara publik di Baghdad—pusat kekhalifahan Sunni—memiliki dimensi ekonomi yang penting, karena menciptakan permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang terkait dengan perayaan tersebut.
Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Buwaihi berhaluan Syiah, mereka menerapkan kebijakan yang relatif toleran terhadap berbagai kelompok agama. Kebijakan damai dan ketiadaan bias agama mengurangi konflik dan memberikan kesempatan bagi berbagai sekte untuk maju baik dalam bidang ilmiah maupun sosial (Abad et al., 2017). Toleransi ini memiliki implikasi ekonomi positif, karena menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan pertukaran intelektual lintas batas sektarian.
8.2 Hubungan dengan Komunitas Non-Muslim
Hubungan Buwaihi dengan komunitas non-Muslim, khususnya Yahudi, juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Di bawah Buwaihi, kaum Yahudi dan Syiah mengembangkan persahabatan yang luar biasa erat yang menguntungkan kaum Yahudi dalam jangka pendek (Rahim, 2015). Namun, kemunduran Buwaihi disertai dengan kekerasan periodik dan kerusuhan perkotaan, di mana pada tahun 1031 M rumah-rumah dan toko-toko milik Yahudi diserang karena mereka dianggap sebagai teman dan sekutu Buwaihi yang tidak populer (Rahim, 2015). Ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi komunitas non-Muslim sangat terkait dengan nasib politik Buwaihi.
9. Kemakmuran Ekonomi dan Kehidupan Sosial
9.1 Kemakmuran Relatif di Tengah Krisis Politik
Salah satu paradoks yang menarik dari periode Buwaihi adalah bahwa krisis otoritas kerajaan yang berulang-ulang hidup berdampingan dengan kemakmuran ekonomi yang relatif dan kehidupan sosial yang teratur yang dimungkinkan oleh pemahaman bersama tentang kepercayaan, kesetiaan, dan patronase (Eickelman, 1995). Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Buwaihi memiliki ketahanan yang cukup untuk bertahan bahkan di tengah ketidakstabilan politik.
Pemahaman dan jaringan kewajiban ini menyiratkan tatanan moral yang tidak hanya sebagian besar berbeda dari negara atau otoritas kerajaan, tetapi juga melampaui ikatan keluarga, suku, dan lokalitas (Eickelman, 1995). Dengan kata lain, sistem ekonomi Buwaihi tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan negara, tetapi juga didukung oleh jaringan sosial dan kepercayaan yang lebih luas.
Kemakmuran ekonomi dan isolasi geografis Arabia Timur memungkinkan kemerdekaan Syiah dari otoritas politik Abbasiyah (Patterson, 2015). Meskipun pernyataan ini terutama merujuk pada konteks yang lebih luas, prinsip yang sama berlaku untuk wilayah-wilayah yang dikuasai Buwaihi, di mana jaringan ekonomi lokal yang kuat memberikan fondasi bagi otonomi politik.
9.2 Perkembangan Kota dan Infrastruktur
Perkembangan kota-kota besar di bawah kekuasaan Buwaihi merupakan indikator penting dari kemakmuran ekonomi. Baghdad, sebagai pusat kekuasaan Buwaihi di Irak, terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya yang menarik banyak orang dari Timur Tengah dan Asia Tengah yang menetap secara permanen di kota tersebut (Scheiner & Toral‐Niehoff, 2022). Investasi dalam infrastruktur perkotaan, termasuk jalan, jembatan, kanal, dan pasar, mencerminkan komitmen Buwaihi terhadap pembangunan ekonomi.
Di Isfahan, pasar Buwaihi dan Saljuk terletak di dekat Masjid Jumat, dan pasar Buwaihi-Saljuk yang lebih besar berlokasi kira-kira di tempat yang sama dengan pasar abad ke-8 (Duva, 2017). Ini menunjukkan kontinuitas dalam infrastruktur perdagangan dari periode sebelumnya ke periode Buwaihi, dengan Buwaihi memperluas dan mengembangkan infrastruktur yang sudah ada.
10. Konflik Ekonomi dan Tantangan
10.1 Persaingan dengan Dinasti Lain
Sistem perekonomian Buwaihi tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi dalam konteks persaingan yang intens dengan dinasti-dinasti lain. Persaingan antara Buwaihi dan Samanid, misalnya, memiliki dimensi ekonomi yang penting. Samanid menjadi kekuatan besar yang memerintah wilayah yang luas yang membentang di satu sisi ke wilayah Buwaihi di Irak dan di sisi lain ke perbatasan Afghanistan (Meirison & Muzakki, 2021). Persaingan ini mencakup perebutan jalur perdagangan, sumber daya alam, dan pengaruh politik.
Konflik dengan Ghaznavid juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Sultan Mahmud dari Ghazna membenarkan serangan terhadap wilayah Buwaihi di Iran dan Irak dengan mengutip keyakinan Syiah orang-orang Iran ini dan dukungannya sendiri terhadap Khalifah Abbasiyah Sunni, yang saat itu dikendalikan oleh Buwaihi (Dale, 2009). Serangan-serangan ini mengganggu jaringan perdagangan dan produksi ekonomi di wilayah-wilayah yang terkena dampak.
10.2 Konflik Internal dan Dampak Ekonominya
Konflik internal di antara para pangeran Buwaihi juga memiliki dampak ekonomi yang serius. Perselisihan yang terjadi antara para pangeran Buwaihi melemahkan kota-kota di bawah kendali mereka setelah sebagian besar garnisun militer menarik diri dari kota-kota penting dan mereka sibuk dengan konflik internal antara para pangeran Buwaihi (AL-DULAIMI, 2023). Ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik internal Buwaihi memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata, termasuk melemahnya pertahanan kota-kota dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi.
11. Warisan Ekonomi Daulah Buwaihi
11.1 Dampak Jangka Panjang terhadap Sistem Ekonomi
Warisan ekonomi Daulah Buwaihi sangat signifikan dan bertahan lama. Sistem iqtha' yang dikembangkan dan diperluas oleh Buwaihi menjadi model bagi dinasti-dinasti berikutnya, termasuk Saljuk (Durand‐Guédy, 2002). Transformasi sistem administrasi fiskal yang dilakukan Buwaihi meletakkan dasar bagi perkembangan ekonomi politik Islam abad pertengahan selanjutnya.
Kemunduran Buwaihi di bawah serangan Saljuk Sunni menuju pertengahan abad ke-11 mengganggu perkembangan ini untuk sementara waktu (Marcinkowski, 2015). Namun, banyak institusi dan praktik ekonomi yang dikembangkan selama periode Buwaihi bertahan dan diadaptasi oleh para penerus mereka. Dengan bangkitnya Saljuk dan berakhirnya "Abad Syiah," kaum Syiah kehilangan status tinggi yang mereka nikmati di bawah Buwaihi dan menghadapi pembatasan dan penganiayaan (Fayazi, 2024).
11.2 Kontribusi terhadap Peradaban Islam
Kontribusi Buwaihi terhadap peradaban Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, sangat besar. Pengembangan ilmu pengetahuan, metode, peradaban, budaya Islam, dorongan bagi para filsuf untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan berbagai jenis ilmu pengetahuan, dan perhatian terhadap wacana keagamaan, merupakan fitur-fitur terpenting dari Dinasti Buwaihi yang mengarah pada peningkatan budaya dan peradaban di Iran (Abad et al., 2017). Investasi dalam modal intelektual ini memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang melampaui periode kekuasaan Buwaihi itu sendiri.
Produksi budaya di Irak mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode awal kekuasaan Abbasiyah, yang kemudian terhenti ketika Abbasiyah kehilangan kedaulatan mereka dan menjadi boneka, pertama dari para jenderal mereka, kemudian dari Buwaihi, dan kemudian dari Saljuk (Romanov, 2017). Ini menunjukkan bahwa meskipun Buwaihi membatasi kekuasaan politik khalifah, mereka justru mendorong perkembangan budaya dan intelektual yang memiliki implikasi ekonomi positif.
12. Kesimpulan
Sistem perekonomian Daulah Buwaihi merupakan konstruksi yang kompleks dan multidimensional, yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi dinasti ini selama hampir satu abad kekuasaan. Dari sistem iqtha' yang menjadi instrumen fiskal utama, hingga jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Teluk Persia dengan India dan Cina, dari industri pengerjaan logam yang kompetitif hingga patronase ilmu pengetahuan yang menghasilkan inovasi intelektual—semua ini membentuk gambaran ekonomi yang kaya dan dinamis.
Paradoks utama dari perekonomian Buwaihi adalah bahwa kemakmuran ekonomi yang relatif dapat dipertahankan bahkan di tengah ketidakstabilan politik yang kronis (Eickelman, 1995). Hal ini dimungkinkan oleh jaringan sosial dan kepercayaan yang kuat, toleransi agama yang relatif, dan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan ilmu pengetahuan. Namun, pada akhirnya, konflik internal dan tekanan eksternal dari Ghaznavid dan kemudian Saljuk mengakhiri eksperimen ekonomi-politik Buwaihi yang unik ini (Dale, 2009; Fayazi, 2024).
Warisan ekonomi Buwaihi, terutama dalam hal sistem iqtha', patronase ilmu pengetahuan, dan pengembangan jaringan perdagangan, terus memengaruhi perkembangan ekonomi dunia Islam jauh setelah berakhirnya kekuasaan mereka. Dalam pengertian ini, Daulah Buwaihi bukan hanya merupakan episode penting dalam sejarah politik Islam, tetapi juga merupakan laboratorium penting bagi eksperimentasi ekonomi yang hasilnya membentuk peradaban Islam abad pertengahan secara keseluruhan.
Daftar Pustaka
AL-DULAIMI, M. N. K. H. A.-D. A. M. DR. A. M. T. S. (2023). The foreign policy of the governor of Sijistan, Prince Khalaf Bin Ahmad Al-Sijistani (350_399 AH / 961_1003 AD). Russian Law Journal, 11(12s). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i12s.2089
Abad, A. F. G. J., Moftakhari, H., Moghadam, B. A., & Jalali, A. (2017). Analysis and investigation of religious conflicts in Buyid Dynasty Era in Ray. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 919. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.949
Alizadeh, N. (2021). Imagined Iran after the arrival of Islam in Aryanist Orientalist, Nationalist and Islamist Historiography. Journal of History School, L(L), 25–53. https://doi.org/10.29228/joh.46870
Alshaar, N. (2022). Interplay of religion and philosophy in al-Tawḥīdī's political thought and practical ethics. Journal of Arabic and Islamic Studies, 21, 313–337. https://doi.org/10.5617/jais.9382
Berger, L. (2020). Mamluks in Abbasid society (hlm. 413–429). https://doi.org/10.1163/9789004425613_015
Brentjes, S. (2022). The stars in the sky and on the globe: ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿUmar al-Ṣūfī's visualization of the heavens. Aestimatio Sources and Studies in the History of Science, 2(2), 59–98. https://doi.org/10.33137/aestimatio.v2i2.39088
Dale, S. F. (2009). The Muslim empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals. https://doi.org/10.1017/cbo9780511818646
Dias, J. V. de M. P. (2023). The eternal children: Efforts towards the "Abbasidization" of the Macedonian Dynasty and the imperial response (912–1025). Byzantion Nea Hellas, (42), 111–148. https://doi.org/10.4067/s0718-84712023000100111
Durand‐Guédy, D. (2002). Ṣādeq Sajjādī. «Eqṭā'». Dāyerat ol-ma'āref-e bozorg-e eslāmī, t. IX, Tehrān, 2000/1379, pp. 643–665. Abstracta Iranica, Volume 23. https://doi.org/10.4000/abstractairanica.35374
Duva, F. (2017). New perspectives on the first Abbasid Masjid-i Jumʿa of Iṣfahān. Vicino Oriente, 21, 97–109. https://doi.org/10.53131/vo2724-587x2017_6
Eickelman, D. F. (1995). Foreword (hlm. ix–xiv). https://doi.org/10.1163/9789004492936_002
England, S. (2017). Medieval empires and the culture of competition. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474425223.001.0001
Fayazi, H. (2024). Imāmiyya dar 'aṣr‐i Saljūqiyān: Ḥayāt siyāsī, ijtimā'ī wa farhangī [Imāmi Shiites in the Seljuq era: Political, social, and cultural life]. Religious Studies Review, 50(2), 377–378. https://doi.org/10.1111/rsr.17209
Fiorani, V. P. (2017). Oman as pole of cultural, mercantile and economic business between East and West. Istituto Lombardo - Accademia Di Scienze E Lettere - Incontri Di Studio. https://doi.org/10.4081/incontri.2017.276
Fiorani, V. P. (2023). Historic-archaeological research of the Catholic University of the Sacred Heart of Milano on the Indus Delta (2019–2021). Istituto Lombardo - Accademia Di Scienze E Lettere - Rendiconti Di Lettere. https://doi.org/10.4081/lettere.2022.816
Fontana, M. V. (2017). Qalʿa-Iṣṭakhr and the Sigunbadān. Vicino Oriente, 21, 147–165. https://doi.org/10.53131/vo2724-587x2017_9
Gillet, M. (2005). Luke Treadwell. «Shāhānshāh and al-Malik al-Mu'ayyad: The legitimation of power in Samānid and Būyid Iran». Abstracta Iranica, Volume 26. https://doi.org/10.4000/abstractairanica.2721
Golestan, M., Zavieh, S. S. S. A., & Rahmani, M. (2016). Iranian elites' cultural hegemony during the Seljuk and its influence on the art of metalworking. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 6(AGSE), 1567–1578. https://doi.org/10.7456/1060agse/039
Haug, R., & Judd, S. (2022). Preliminary material (hlm. i–xxxii). https://doi.org/10.1163/9789004527836_001
Marcinkowski, M. I. (2015). Twelver Shi'ite Islam: Conceptual and practical aspects. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 2(1), 1–39. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no1.1
Mason, R. B. (1997). Early mediaeval Iraqi lustre-painted and associated wares: Typology in a multidisciplinary study. Iraq, 59, 15–61. https://doi.org/10.1017/s0021088900003338
Meirison, M., & Muzakki, M. (2021). Samanid Dynasty development, government administration, race and science. Journal of Islamic Studies and Humanities, 6(2), 111–119. https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8545
Mohammadi, F. (2013). Ashura rituals: A tool for freedom or oppression? Arc, 41. https://doi.org/10.26443/arc.v41i.414
Patterson, M. O. (2015). The Shi'a Spring. Mathal Journal of Islamic and Middle Eastern Multidisciplinary Studies, 4. https://doi.org/10.17077/2168-538x.1058
Paul, J. (2020). Who were the Mulūk Fārs? (hlm. 117–146). https://doi.org/10.1515/9783110669800-006
Pohl, W. (2021). The emergence of new polities in the breakup of the Western Roman Empire (hlm. 28–63). https://doi.org/10.1093/oso/9780190067946.003.0003
Rahim, M. A. (2015). The position of non-Muslims in an Islamic state. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 1(2), 71–105. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol1no2.2
Romanov, M. (2017). Algorithmic analysis of medieval Arabic biographical collections. Speculum, 92(S1), S226–S246. https://doi.org/10.1086/693970
Rossi, D. (2018). A road to Fīrūzābād. Ex Novo Journal of Archaeology, 3, 79–100. https://doi.org/10.32028/exnovo.v3i0.382
Saatsaz, M., & Rezaei, A. (2023). The technology, management, and culture of water in ancient Iran from prehistoric times to the Islamic Golden Age. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1). https://doi.org/10.1057/s41599-023-01617-x
Salah, S., & Kasi, N. A. (2021). Western colonization or institutionalism? Exploring the reason behind the socio-economic problems of the Muslim world in the 21st century. Rahat-Ul-Quloob, 104–110. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/313
Scheiner, J., & Toral‐Niehoff, I. (2022). Baghdād's topography and social composition (hlm. 1–43). https://doi.org/10.1163/9789004513372_002
Wing, P. (2020). Jean Aubin, Études sur l'Iran médiéval, géographie historique et société éd. Denise Aigle. Bulletin Critique Des Annales Islamologiques, 34. https://doi.org/10.4000/bcai.599
Zartman, J. K. (2018). Using historical Islamic sources to promote ethical character. Journal of Islamic Thought and Civilization, 08(02), 01–18. https://doi.org/10.32350/jitc.82.01
Альхаджрі, Х. (2021). Ісламський театр те'зіє: шлях до Європи. Вісник Київського Національного Університету Культури І Мистецтв Серія Сценічне Мистецтво, 4(2), 88–108. https://doi.org/10.31866/2616-759x.4.2.2021.243237
0 Komentar