02242 - Transparansi dalam Ilmu Politik Islam: Keterbukaan Pemerintah dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Penggunaan Sumber Daya Publik

Abstract

Transparency is a fundamental principle in Islamic political thought, rooted in the concept of amanah (trust) and the ethical obligations of public authority. This article examines the concept of governmental transparency in Islamic political science, focusing on its normative foundations, institutional mechanisms, and implementation challenges. Drawing on the framework of Islamic good governance, this study synthesizes scholarship on shūrā (consultation), hisbah (enjoining good and forbidding evil), maqāṣid al-Sharīʿah, and public financial management to demonstrate that transparency in Islam is not merely an administrative procedure but an ethical-institutional imperative. The analysis reveals that transparency functions as a prerequisite for accountability, a corruption-prevention mechanism, and a legitimacy-conferring principle in Islamic governance. Empirical evidence from Aceh, Indonesia highlights persistent implementation gaps between normative ideals and actual budgetary practices, underscoring the need for standardized reporting, digitalization (e-budgeting), public data disclosure, and effective audit mechanisms. The article concludes that effective transparency in Islamic politics requires both normative commitment and robust institutional infrastructure.

Keywords: transparency, Islamic political science, good governance, shūrā, accountability, public finance, maqāṣid al-Sharīʿah

________________________________________

Abstrak

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pemikiran politik Islam yang berakar pada konsep amanah dan kewajiban etis otoritas publik. Artikel ini mengkaji konsep transparansi pemerintahan dalam ilmu politik Islam, dengan fokus pada landasan normatif, mekanisme institusional, dan tantangan implementasinya. Dengan menggunakan kerangka good governance Islam, kajian ini mensintesis berbagai literatur mengenai shūrā (konsultasi), hisbah (amar makruf nahi munkar), maqāṣid al-Sharīʿah, dan pengelolaan keuangan publik untuk menunjukkan bahwa transparansi dalam Islam bukan sekadar prosedur administratif, melainkan imperatif etis-institusional. Analisis menunjukkan bahwa transparansi berfungsi sebagai prasyarat akuntabilitas, mekanisme pencegahan korupsi, dan prinsip legitimasi dalam tata kelola Islam. Bukti empiris dari Aceh, Indonesia, mengungkap kesenjangan implementasi yang persisten antara idealisme normatif dan praktik penganggaran aktual, sehingga menegaskan perlunya pelaporan terstandar, digitalisasi (e-budgeting), keterbukaan data publik, dan mekanisme audit yang efektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa transparansi yang efektif dalam politik Islam menuntut komitmen normatif sekaligus infrastruktur institusional yang kokoh.

Kata kunci: transparansi, ilmu politik Islam, good governance, shūrā, akuntabilitas, keuangan publik, maqāṣid al-Sharīʿah

________________________________________

1. Pendahuluan

Transparansi merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan secara konseptual berkaitan erat dengan akuntabilitas, partisipasi publik, serta pencegahan korupsi. Dalam konteks ilmu politik Islam, prinsip transparansi tidak hadir sebagai konsep yang diadopsi secara mekanis dari wacana tata kelola kontemporer, melainkan memiliki akar normatif yang dalam pada tradisi pemikiran Islam — mulai dari gagasan amanah, shūrā, hisbah, hingga maqāṣid al-Sharīʿah.

Perkembangan kajian good governance berbasis nilai-nilai Islam semakin intensif seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola Islam memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan standar good governance internasional, sekaligus menawarkan landasan moral yang lebih kuat bagi implementasinya.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep transparansi dalam ilmu politik Islam, khususnya dalam dimensi keterbukaan pemerintah pada proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Kajian ini disusun berdasarkan sintesis literatur yang mencakup kerangka normatif Islam, mekanisme institusional transparansi, studi kasus empiris, serta implikasi kebijakan yang relevan.

________________________________________

2. Pengertian Transparansi dalam Ilmu Politik Islam

Dalam ilmu politik Islam, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan otoritas publik — baik pemerintah/penguasa maupun aparatur — sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan, termasuk penggunaan sumber daya publik, dapat diketahui, ditelaah, dan diuji oleh masyarakat. Dalam literatur good governance, transparansi dijelaskan sebagai proses pemerintahan yang "diketahui dan jelas" dalam prosedur dan pelaksanaannya sehingga publik dapat melihat "bagaimana dan mengapa" keputusan dibuat (Aisyah et al., 2024).

Dalam kerangka nilai dan prinsip Islam untuk tata kelola, Batchelor menempatkan transparansi sebagai salah satu nilai moral yang dituntut dari penguasa dan pejabat publik, sekaligus menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk pengawasan (scrutiny) (Batchelor, 2014). Pada konteks yang lebih luas, Akhmetova juga menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari perluasan makna good governance dan mengaitkannya dengan tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun politik (Jaelani, 2017).

Dengan demikian, transparansi dalam politik Islam bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bertaut dengan legitimasi dan etika kekuasaan. Batchelor menyebutkan bahwa legitimasi pemerintahan dalam perspektif Islam antara lain terkait dengan konsultasi (shūrā), serta pembuktian transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Batchelor, 2014). Akhmetova menekankan bahwa tata kelola Islam yang baik bertujuan menjaga keadilan, harmoni, dan stabilitas sosial, yang menuntut jaminan hak warga dan keterlibatan publik dalam keputusan (Jaelani, 2017). Temuan Wiryanto bahwa terdapat kesamaan kategori antara karakteristik good governance — yang mencakup transparansi — dan karakteristik tata kelola Islam menguatkan posisi transparansi sebagai prinsip yang kompatibel dengan kerangka normatif Islam dan reformasi layanan publik (Karbhari et al., 2020).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Amanah, Akuntabilitas, dan Maqāṣid al-Sharīʿah

Transparansi dalam politik Islam berakar pada gagasan bahwa kekuasaan dan sumber daya publik dipandang sebagai amanah (kepercayaan), sehingga pengelolaannya meniscayakan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Batchelor menempatkan trustworthiness dan transparency sebagai nilai moral bagi penguasa dan pejabat, serta menyusun prinsip-prinsip tata kelola yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, dan Maqāṣid al-Sharīʿah (Batchelor, 2014).

Sejalan dengan itu, Sulaeman merangkum bahwa keuangan publik dalam perspektif Islam menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, serta menuntut pengelolaan sumber-sumber keuangan publik untuk kepentingan umum (Alam et al., 2021). Dalam kajian belanja publik, Jaelani juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran idealnya dijalankan berdasarkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan (Shahib et al., 2023).

Pada aspek akuntabilitas, Akhmetova mengutip pandangan bahwa prinsip akuntabilitas dalam syariah pada dasarnya tidak membedakan antara pemimpin pemerintah dan anggota masyarakat lainnya — semuanya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya (Jaelani, 2017). Batchelor juga memasukkan akuntabilitas dan konsultasi sebagai prinsip kunci tata kelola yang berimplikasi pada struktur institusi pemerintahan dan praktik good governance (Batchelor, 2014). Karena itu, transparansi dalam politik Islam berfungsi sebagai mekanisme etis-institusional yang memungkinkan akuntabilitas berjalan, terutama ketika kekuasaan mengelola sumber daya yang bersifat publik dan berdampak luas pada kemaslahatan.

________________________________________

4. Transparansi sebagai Prasyarat Akuntabilitas dan Kualitas Keputusan Publik

Sejumlah rujukan dalam koridor tata kelola — termasuk yang digunakan untuk menjelaskan tata kelola berbasis syariah — menekankan keterkaitan konseptual antara transparansi, akuntabilitas, dan kualitas keputusan. Wiryanto, dengan mengacu pada UNESCAP, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan rule of law (Karbhari et al., 2020). Greuning dan Iqbal menyatakan bahwa transparansi mendorong akuntabilitas, disiplin internal, dan tata kelola yang lebih baik, serta bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam institusi yang berorientasi kebijakan (policy-oriented) dan sektor publik (Asnaashari & Safarzadeh, 2023).

Dalam konteks pencegahan korupsi, Doktoralina dkk. menekankan bahwa tidak semua laporan pemerintah terbuka bagi publik dan mendorong penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi akuntansi dan layanan. Mereka juga menekankan pentingnya publikasi data kepada masyarakat agar masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kontrol melalui keterbukaan informasi publik (Ramli et al., 2018).

Dari sudut pandang politik Islam, relasi tersebut menjadi semakin kuat karena transparansi tidak hanya merupakan instrumen administratif, tetapi bagian dari etika kekuasaan. Batchelor menekankan keterbukaan proses keputusan untuk pengawasan publik (Batchelor, 2014), sementara Akhmetova mengaitkan konsultasi publik dengan akuntabilitas dan partisipasi sebagai prasyarat mencapai tujuan-tujuan dasar pemerintahan dalam Islam, yakni keadilan dan stabilitas sosial (Jaelani, 2017). Dengan demikian, transparansi berperan sebagai jembatan antara norma — amanah dan keadilan — dan institusi — mekanisme kontrol, audit, dan pelaporan — dalam tata kelola publik.

________________________________________

5. Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Shūrā, Partisipasi, dan Pengawasan Sosial

5.1 Shūrā (Konsultasi) sebagai Mekanisme Transparansi Politik

Dalam ilmu politik Islam, shūrā diposisikan sebagai kanal utama yang menghubungkan rakyat dengan penguasa serta menjadi ruang akuntabilitas. Batchelor menyatakan bahwa konsultasi (mushāwarah/shūrā) dan hak masyarakat untuk dikonsultasikan dalam urusan pemerintahan merupakan sarana partisipasi komunitas dalam pemerintahan, menyuarakan perhatian kebijakan, dan meminta pemerintah untuk bertanggung jawab (Batchelor, 2014). Akhmetova juga menekankan bahwa konsultasi mengandung derajat tertentu akuntabilitas kepada publik sekaligus partisipasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (Jaelani, 2017).

Dalam kerangka "religious democracy", Abbas dan Asim menyebut bahwa para pendukung demokrasi religius menjadikan shūrā sebagai ajaran Islam paling penting yang mendukung otoritas rakyat. Mereka juga menekankan bahwa negara yang akuntabel memberi warga hak untuk mengkritik kebijakan dan fungsi negara, serta mengaitkan akuntabilitas negara dengan kewajiban amar makruf nahi munkar (Akhmetova, 2014).

Dengan demikian, transparansi keputusan publik dalam politik Islam tidak berdiri sendiri: ia terlembagakan melalui shūrā sebagai prosedur konsultatif yang secara konseptual mengikat penguasa pada opini dan masukan publik sekaligus membuka ruang evaluasi sosial — suatu pola yang juga diletakkan Batchelor sebagai prinsip tata kelola Islam (Batchelor, 2014) dan Akhmetova sebagai prasyarat partisipasi warga (Jaelani, 2017).

5.2 Hisbah dan Amar Makruf Nahi Munkar sebagai Kerangka Pengawasan

Batchelor memasukkan hisbah (enjoining good dan forbidding evil) sebagai prinsip tata kelola yang berdampak pada struktur dan praksis institusi untuk menjamin pemerintahan yang baik (Batchelor, 2014). Bhatti dan Bhatti menjelaskan bahwa model tata kelola Islam berbasis institusi hisbah menuntut pembukuan yang jujur, disclosure, dan transparansi yang berlandaskan etika syariah (Masruki et al., 2020). Pada konteks pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan, Doktoralina dkk. mengembangkan pentingnya integritas dan hisbah, serta menekankan keterbukaan data dan informasi agar masyarakat dapat mengontrol kebijakan dan aktivitas pejabat publik (Ramli et al., 2018).

Dalam perspektif politik Islam, transparansi dengan demikian bukan hanya "hak informasi", tetapi bagian dari ekosistem pengawasan moral-sosial. Mekanisme hisbah/amar makruf nahi munkar dipakai untuk menegakkan kepatuhan etis dan mendorong keterbukaan agar penyimpangan dapat diidentifikasi dan dikoreksi (Batchelor, 2014; Masruki et al., 2020; Ramli et al., 2018). Abbas dan Asim juga menghubungkan kewajiban tersebut dengan tuntutan akuntabilitas negara dalam model demokrasi religius (Akhmetova, 2014).

________________________________________

6. Transparansi dalam Penggunaan Sumber Daya Publik: Keuangan Publik, Anggaran, dan Kemaslahatan

6.1 Transparansi sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik dalam Islam

Dalam perspektif keuangan publik Islam, transparansi diposisikan sebagai prinsip yang melekat pada tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan. Sulaeman menyatakan bahwa keuangan publik Islam menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, serta bahwa sumber-sumber keuangan publik harus dikelola secara efisien dan digunakan untuk kepentingan umum (Alam et al., 2021). Jaelani menegaskan bahwa pengelolaan anggaran seharusnya mengikuti prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan (Shahib et al., 2023).

Dalam pembahasan kebijakan belanja publik yang berorientasi syariah di Aceh, Dayyan menempatkan kebijakan pengeluaran publik sebagai bagian dari siyāsah sharʿiyyah dan menekankan bahwa pengeluaran publik diarahkan untuk memelihara lima elemen maqāṣid — agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — sebagai prioritas pembangunan (Murphy & Smolarski, 2018). Kombinasi rujukan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi penggunaan sumber daya publik dalam politik Islam berfungsi untuk memastikan belanja publik benar-benar mengarah pada kemaslahatan (maqāṣid) dan bukan penyalahgunaan amanah (Alam et al., 2021; Murphy & Smolarski, 2018; Shahib et al., 2023).

6.2 Anggaran Publik sebagai Arena Utama Transparansi Politik

Transparansi dalam politik Islam menjadi sangat nyata ketika diterapkan pada proses penganggaran (budgeting), karena anggaran merupakan instrumen alokasi sumber daya publik. Studi Farhana dkk. tentang penganggaran publik di Pemerintah Provinsi Aceh menemukan adanya problem manajemen anggaran, termasuk alokasi sumber daya yang buruk, keterlambatan anggaran, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi, yang menunjukkan performa yang tidak memuaskan dalam mengintegrasikan prinsip dan nilai Islam ke dalam praktik penganggaran (Priyadi & Pambekti, 2019). Mereka juga menekankan bahwa tantangan kunci berasal dari perspektif masyarakat Aceh tentang syariah yang masih dibatasi pada aspek tertentu — misalnya simbol dan ritual — dan belum diperluas ke praktik tata kelola dan penganggaran (Priyadi & Pambekti, 2019).

Temuan ini sejalan dengan kerangka normatif yang disusun Batchelor yang menuntut proses keputusan yang transparan dan terbuka untuk pengawasan (Batchelor, 2014) serta Akhmetova yang mengaitkan partisipasi publik dengan konsultasi dan akuntabilitas (Jaelani, 2017), karena problem transparansi anggaran menunjukkan putusnya hubungan antara prinsip normatif dan realisasi institusional.

Aisyah dkk. juga menempatkan transparansi sebagai salah satu kriteria penting dalam evaluasi good governance dan menawarkan penguatan keterlibatan masyarakat sipil, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam konteks pemerintahan Aceh (Jumroh, 2024). Dengan demikian, dalam politik Islam, transparansi anggaran bukan sekadar publikasi angka, melainkan bagian dari mekanisme legitimasi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan (Batchelor, 2014; Jaelani, 2017; Jumroh, 2024; Priyadi & Pambekti, 2019).

________________________________________

7. Instrumen Implementasi Transparansi: Informasi Publik, Digitalisasi, Pelaporan, dan Audit

7.1 Keterbukaan Informasi Publik dan Standarisasi Pelaporan

Dalam literatur tata kelola, transparansi bukan hanya "niat baik", tetapi membutuhkan perangkat institusional seperti pelaporan dan format yang dapat dibandingkan. Studi Shahib dkk. yang menganalisis laporan akuntabilitas pemerintah daerah di Aceh dan Sumatera Barat menemukan bahwa pengungkapan isu gender dalam laporan akuntabilitas masih rendah dan terdapat ketiadaan format standar untuk penyampaian indikator kinerja beserta penjelasannya (Daud, 2019). Namun, mereka juga menegaskan bahwa pengungkapan yang belum optimal tidak secara otomatis dapat ditafsirkan sebagai kelemahan nilai-nilai Islam sebagai rujukan pemerintah daerah (Daud, 2019).

Temuan ini relevan bagi politik Islam karena memperlihatkan bahwa sekalipun prinsip transparansi kuat secara normatif sebagaimana ditunjukkan Batchelor (Batchelor, 2014), implementasinya membutuhkan standar, struktur pelaporan, dan mekanisme komunikasi agar keterbukaan benar-benar operasional dan dapat diaudit serta ditelaah (Batchelor, 2014; Daud, 2019).

7.2 Digitalisasi (E-Budgeting/AIS) untuk Transparansi Anggaran dan Layanan Publik

Aisyah dkk. mengutip gagasan bahwa sistem informasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting) dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik sehingga mendukung terwujudnya good governance (Jumroh, 2024). Doktoralina dkk. juga menekankan bahwa sistem informasi akuntansi diharapkan memberi transparansi akuntansi dan layanan di sektor pemerintahan, serta bahwa data seharusnya dipublikasikan kepada publik agar masyarakat dapat menjalankan kontrol melalui keterbukaan informasi (Ramli et al., 2018).

Dalam perspektif kebijakan, hal ini mengoperasionalkan tuntutan Batchelor agar pengambilan keputusan terbuka untuk pengawasan (Batchelor, 2014) dan menegaskan prasyarat Wiryanto bahwa transparansi diperlukan untuk menegakkan akuntabilitas (Karbhari et al., 2020).

7.3 Audit dan Pengawasan sebagai Pelengkap Transparansi

Dalam tata kelola, transparansi yang bermakna biasanya berpasangan dengan audit dan pengawasan. Greuning dan Iqbal menggarisbawahi bahwa transparansi mendorong akuntabilitas dan disiplin internal yang memperbaiki tata kelola dan keputusan (Asnaashari & Safarzadeh, 2023). Pada konteks pencegahan korupsi, Doktoralina dkk. menekankan perlunya keterbukaan informasi agar publik dapat menjadi alat kontrol terhadap kebijakan dan aktivitas pejabat publik (Ramli et al., 2018). Secara normatif, Batchelor menuntut proses keputusan yang transparan dan terbuka untuk pengawasan (Batchelor, 2014), sementara Akhmetova mengaitkan konsultasi publik dengan partisipasi dan akuntabilitas (Jaelani, 2017).

Kombinasi ini menunjukkan bahwa dalam politik Islam, transparansi yang efektif meniscayakan ekosistem pengawasan yang mencakup: (i) keterbukaan data dan informasi; (ii) pengawasan sosial melalui partisipasi dan hisbah; serta (iii) audit dan pemeriksaan yang memberi bobot pembuktian (evidence) atas klaim pemerintah (Asnaashari & Safarzadeh, 2023; Batchelor, 2014; Jaelani, 2017; Ramli et al., 2018).

________________________________________

8. Transparansi, Korupsi, dan Penyalahgunaan Amanah Kekuasaan

Keterbukaan pemerintah dalam politik Islam berfungsi sebagai pencegahan penyalahgunaan amanah. Marwing membahas korupsi dalam sistem politik Indonesia dari perspektif hukum Islam dan menekankan strategi yang mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik (Patel, 2017). Doktoralina dkk. juga menegaskan bahwa tidak semua laporan dan informasi pemerintah terbuka bagi publik, sehingga dibutuhkan integrasi sistem informasi dan publikasi data agar masyarakat dapat mengontrol kebijakan dan aktivitas pejabat publik (Ramli et al., 2018).

Secara normatif, Batchelor menempatkan transparansi sebagai nilai moral pejabat dan tuntutan proses keputusan agar terbuka untuk pengawasan (Batchelor, 2014), sedangkan Wiryanto menekankan relasi transparansi–akuntabilitas dalam kerangka reformasi layanan publik (Karbhari et al., 2020). Karena itu, dalam ilmu politik Islam, transparansi dapat diposisikan sebagai anti-corruption enabler yang menghubungkan tuntutan moral — amanah dan integritas — dengan mekanisme institusional, yakni akses informasi, pelaporan, dan kontrol publik (Batchelor, 2014; Karbhari et al., 2020; Patel, 2017; Ramli et al., 2018).

________________________________________

9. Ilustrasi Akuntabilitas-Transparansi pada Penggunaan Dana Publik: Kasus Sukuk Negara (SBSN)

Walaupun konteksnya merupakan instrumen pembiayaan negara, Arianty menegaskan bahwa pada Project-Based Sukuk (SBSN berbasis proyek), akuntabilitas penggunaan dana dinilai "jelas dan transparan" karena publik dapat melihat hasil proyek yang didanai. Faktor transparansi dinyatakan penting dalam pencapaian akuntabilitas syariah (Sukmana, 2020). Contoh ini konsisten dengan prinsip bahwa transparansi memfasilitasi akuntabilitas dan meningkatkan kualitas keputusan serta disiplin institusional (Asnaashari & Safarzadeh, 2023), dan sejalan dengan tuntutan Batchelor agar pengambilan keputusan terbuka untuk pengawasan serta akuntabilitas pemerintahan (Batchelor, 2014). Pada level politik, keterlihatan (visibility) penggunaan dana juga memperkuat logika Akhmetova tentang konsultasi dan partisipasi sebagai jalur akuntabilitas publik (Jaelani, 2017).

________________________________________

10. Sintesis: Elemen Kunci Transparansi Pemerintahan dalam Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan, transparansi pemerintahan dalam ilmu politik Islam — yakni keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik — dapat dirumuskan melalui elemen-elemen berikut.

Pertama, nilai dan tujuan (normatif). Transparansi sebagai nilai moral penguasa dan pejabat merupakan prasyarat keputusan terbuka untuk pengawasan (Batchelor, 2014). Transparansi juga merupakan prinsip keuangan publik Islam yang terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial (Alam et al., 2021; Shahib et al., 2023), serta berorientasi pada kemaslahatan (maqāṣid) dalam kebijakan pengeluaran publik (Murphy & Smolarski, 2018).

Kedua, proses politik (decision-making). Shūrā dan konsultasi berfungsi sebagai mekanisme partisipasi yang memungkinkan akuntabilitas publik (Akhmetova, 2014; Batchelor, 2014; Jaelani, 2017). Pengawasan sosial melalui hisbah/amar makruf nahi munkar berperan sebagai kerangka etis dan mekanisme kontrol (Akhmetova, 2014; Batchelor, 2014; Masruki et al., 2020).

Ketiga, instrumen dan infrastruktur tata kelola (implementation tools). Pelaporan akuntabilitas yang dapat dipahami publik serta kebutuhan standarisasi pelaporan agar transparansi bermakna menjadi prasyarat utama (Daud, 2019). Digitalisasi perencanaan dan penganggaran serta sistem informasi diperlukan untuk keterbukaan data (Jumroh, 2024; Ramli et al., 2018). Audit, pengawasan, dan akses informasi merupakan pelengkap agar transparansi memproduksi akuntabilitas dan disiplin institusional (Asnaashari & Safarzadeh, 2023; Karbhari et al., 2020; Ramli et al., 2018).

Keempat, arah kebijakan (policy implication). Transparansi diperlakukan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan amanah dan korupsi sekaligus sebagai penguat legitimasi (Batchelor, 2014; Patel, 2017; Ramli et al., 2018). Reformasi tata kelola memerlukan perluasan pemaknaan syariah dari simbol dan ritual menuju praktik anggaran dan administrasi publik (Jumroh, 2024; Priyadi & Pambekti, 2019).

________________________________________

11. Kesimpulan

Dalam ilmu politik Islam, transparansi adalah prinsip dan nilai yang menuntut keterbukaan pemerintahan agar keputusan publik dapat diawasi serta sumber daya publik dikelola sebagai amanah untuk kemaslahatan. Landasannya tercermin pada prinsip-prinsip tata kelola Islam yang menekankan transparansi, akuntabilitas, konsultasi (shūrā), dan pengawasan moral (hisbah) (Batchelor, 2014; Jaelani, 2017; Masruki et al., 2020). Dalam ranah keuangan publik, transparansi diposisikan sebagai prinsip dasar yang terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial serta pengelolaan anggaran yang akuntabel (Alam et al., 2021; Murphy & Smolarski, 2018; Shahib et al., 2023).

Namun demikian, studi empiris di Aceh menunjukkan adanya kesenjangan implementasi, termasuk kelemahan akuntabilitas dan transparansi anggaran, serta perlunya memperluas pemahaman syariah ke praktik tata kelola publik (Jumroh, 2024; Priyadi & Pambekti, 2019). Karena itu, transparansi dalam politik Islam menuntut bukan hanya komitmen normatif, tetapi juga mekanisme institusional seperti pelaporan terstandar, digitalisasi (e-budgeting/AIS), keterbukaan data, serta audit dan kontrol publik yang efektif (Asnaashari & Safarzadeh, 2023; Daud, 2019; Jumroh, 2024; Ramli et al., 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, T., Sahrasad, H., Maryam, M., Yani, A., & Sari, E. (2024). Nomocracy and good governance in Aceh, Indonesia: A preliminary study. Proceedings of International Conference on Social Science Political Science and Humanities (Icospolhum), 4, 00023. https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.396

Akhmetova, E. (2014). The Arab Spring, good governance and citizens' rights. ICR Journal, 5(3), 334–350. https://doi.org/10.52282/icr.v5i3.386

Alam, Md. K., Rahman, Md. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, Md. F. (2021). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. Asian Journal of Accounting Research, 7(1), 2–16. https://doi.org/10.1108/ajar-11-2020-0112

Asnaashari, H., & Safarzadeh, M. H. (2023). An investigation of the Iranian audit firms' transparency: Evidence from an Islamic context. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(2), 249–272. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2023-0003

Batchelor, D. A.-F. (2014). Integrating Islamic principles and values into the fabric of governance. ICR Journal, 5(3), 351–374. https://doi.org/10.52282/icr.v5i3.387

Daud, D. (2019). The role of Islamic governance in the reinforcement waqf reporting: SIRC Malaysia case. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 392–406. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2017-0008

Jaelani, A. (2017). Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093

Jumroh, L. A. (2024). The influence of the implementation of good corporate governance on the quality of financial performance at Muamalat Bank in Sorong District in 2018–2022. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5209

Karbhari, Y., Alam, Md. K., & Rahman, Md. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. PSU Research Review, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.1108/prr-05-2020-0015

Masruki, R., Hussainey, K., & Aly, D. (2020). Factors influencing information disclosure by Malaysian State Islamic Religious Councils: Evidence from interviews. Journal of Modern Accounting and Auditing, 16(8). https://doi.org/10.17265/1548-6583/2020.08.002

Murphy, M. J., & Smolarski, J. (2018). Religion and CSR: An Islamic "political" model of corporate governance. Business & Society, 59(5), 823–854. https://doi.org/10.1177/0007650317749222

Patel, G. H. (2017). Islam and capital, mortared by trust: The case of Sri Lanka. Society and Business Review, 12(3), 373–394. https://doi.org/10.1108/sbr-07-2017-0045

Priyadi, U., & Pambekti, G. T. (2019). The implementation potential of village fund in Islamic economic perspective with the instrument of Maqashid Syariah. https://doi.org/10.2991/iscogi-17.2019.43

Ramli, N. M., Ali, N. S. A. M., & Muhammed, N. A. (2018). Integrated reporting based on Maqasid Al-Shariah: A proposed framework for Islamic non-profit organizations. https://doi.org/10.2991/piceeba-18.2018.80

Shahib, H. M., Amanah, N., & Abdulrahim, M. O. (2023). Gender issues in local government accountability reports: Insights from Islamic regions in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 5(2), 299–318. https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.18062

Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: Lesson for government and future directions. Heliyon, 6(10), e05074. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074