02241 - Transisi Demokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Negosiasi Agama, Pertarungan Institusi, dan Pembentukan Budaya Politik

Abstrak

Democratic Transition in the Perspective of Islamic Political Science: Negotiating Religion, Institutional Contestation, and Political Culture Formation

Democratic transition is commonly understood as an uncertain interval linking the end of an authoritarian regime and the emergence of a new one—whose outcome is not always democracy, but may revert to authoritarianism, hybrid regimes, or widespread political violence. In the study of Islamic political science, democratic transition becomes a distinctive issue because regime change is almost invariably accompanied by debates over the role of religion in the state. This article synthesizes the literature on democratic transition in Muslim-majority countries through four main propositions: (1) Islam is not a single variable; variations in interpretation and actor strategies determine the direction of transition; (2) the key to transition lies in institutions and state–religion relations, not theology alone; (3) the early stages of transition—constitution, founding elections, and party competition—are high-risk and determine long-term trajectory; and (4) transitions are vulnerable to authoritarian reversal through military dominance, securitization, or the recovery of old elites. Drawing on comparative empirical lessons from Indonesia, Tunisia, Egypt, Mali, Senegal, Malaysia, and Pakistan, this article argues that the most productive analytical focus is not "whether Islam is compatible with democracy," but rather "through what institutions, actor strategies, and state–religion relations democracy can be built and sustained in Muslim-majority societies."

Keywords: democratic transition, Islamic political science, state–religion relations, Muslim democracy, institutional consolidation

________________________________________

Transisi Demokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Negosiasi Agama, Pertarungan Institusi, dan Pembentukan Budaya Politik

Transisi demokrasi lazim dipahami sebagai interval yang tidak pasti antara berakhirnya rezim otoriter dan munculnya rezim baru—yang hasilnya tidak selalu berupa demokrasi, melainkan dapat kembali ke otoritarianisme, rezim hibrida, atau kekerasan politik yang meluas. Dalam kajian ilmu politik Islam, transisi demokrasi menjadi isu khas karena perubahan rezim hampir selalu disertai perdebatan mengenai peran agama dalam negara. Artikel ini mensintesis literatur tentang transisi demokrasi di negara mayoritas Muslim melalui empat proposisi utama: (1) Islam bukan variabel tunggal; variasi tafsir dan strategi aktor menentukan arah transisi; (2) kunci transisi terletak pada institusi dan relasi negara–agama, bukan sekadar teologi; (3) tahap awal transisi—konstitusi, pemilu pendiri, dan kompetisi partai—bersifat berisiko tinggi dan menentukan lintasan jangka panjang; serta (4) transisi rentan pada pembalikan otoritarian melalui dominasi militer, sekuritisasi, atau pemulihan elite lama. Dengan menggunakan pelajaran empiris komparatif dari Indonesia, Tunisia, Mesir, Mali, Senegal, Malaysia, dan Pakistan, artikel ini berargumen bahwa fokus analitis yang paling produktif bukan "apakah Islam kompatibel dengan demokrasi," melainkan "dengan institusi apa, strategi aktor apa, dan relasi negara–agama seperti apa demokrasi dapat dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat mayoritas Muslim."

Kata kunci: transisi demokrasi, ilmu politik Islam, relasi negara–agama, Muslim democracy, konsolidasi institusional

________________________________________

1. Pendahuluan: "Transisi Demokrasi" dan Mengapa Ia Menjadi Isu Khas dalam Politik Islam

Dalam literatur ilmu politik, transisi demokrasi lazim dipahami sebagai interval yang menghubungkan berakhirnya suatu rezim otoriter dan munculnya rezim baru—yang hasil akhirnya tidak selalu demokrasi, melainkan bisa kembali menjadi otoritarianisme, menjadi hibrida, atau bahkan bergerak ke arah kekerasan politik yang meluas (Masri, n.d.; Sarifuzzaman, 2019; Zain, 2014). Pemahaman interval-dan-ketidakpastian ini juga tampak dalam kajian Indonesia tentang Mesir 2011–2013 yang mendefinisikan transisi sebagai periode sejak jatuhnya rezim otoriter hingga terbentuk (atau gagalnya bertahan) pemerintahan baru yang memerintah secara demokratis (Masri, n.d.). Karena itu, "transisi" bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan fase penataan ulang aturan main politik, institusi, dan relasi negara–masyarakat (Aït-Aoudia, 2016; Xenias, 2005).

Dalam ilmu politik Islam—yakni kajian politik yang memusatkan perhatian pada aktor, gagasan, dan institusi yang mengatasnamakan Islam dalam arena politik modern—transisi demokrasi menjadi isu khas karena perubahan rezim hampir selalu diikuti perdebatan tentang peran agama dalam negara, status hukum Islam, dan batas "publik–privat" dalam kehidupan politik (Margiansyah, 2025; Nurjaman, 2023; Xenias, 2005). Sejumlah karya menekankan bahwa proses menuju demokrasi di masyarakat mayoritas Muslim tidak dapat menghindari "politik keagamaan," sehingga pertanyaan kunci bukan apakah agama harus disingkirkan, melainkan bagaimana peran agama dinegosiasikan secara demokratis (Hilmy, 2007; Margiansyah, 2025; Xenias, 2005). Dalam konteks ini pula, beberapa studi memperingatkan bahaya analisis esensialis—sebab Islam dipahami memiliki banyak tafsir dan tradisi politik, sehingga konsekuensi politiknya bergantung pada konfigurasi aktor, institusi, dan sejarah negara bersangkutan (Behera, 2025; Nurjaman, 2023).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Transisi sebagai Fase yang Dipenuhi Ketidakpastian, Pertarungan Institusional, dan Negosiasi Agama–Negara

2.1 Transisi Demokrasi sebagai Fase "Interval" yang Hasilnya Tidak Pasti

Sejumlah rujukan yang digunakan dalam studi transisi menekankan bahwa transisi merupakan "interval" antar-rezim dan tidak secara otomatis berujung demokrasi terkonsolidasi (Masri, n.d.; Sarifuzzaman, 2019; Zain, 2014). Karena itu, perhatian analitis diarahkan pada aktor-aktor yang mampu membentuk aturan main baru (konstitusi, pemilu, partai), sekaligus pada risiko pembalikan (reversion) menuju otoritarianisme (Aït-Aoudia, 2016; Elbasani, 2015; Taufiqurrohman et al., 2024). Literatur pasca-Arab Spring juga menunjukkan bahwa ekspektasi demokratisasi dapat merosot menjadi prioritas keamanan (securitization), yang membatasi dorongan reformasi (Alam, 2021; Robbins & Tessler, 2012).

2.2 Peran Elite dan "Pilihan Sadar" terhadap Aturan Main Demokrasi

Beberapa kajian menekankan bahwa elite negara memainkan peran krusial: transisi dapat "diluncurkan" ketika elite meyakini mereka lebih diuntungkan dengan membuka sistem politik daripada mempertahankan penutupan (Robbins & Tessler, 2012). Hal ini sejalan dengan literatur yang menyoroti pentingnya political crafting (perundingan/pakatan) oleh aktor-aktor kunci—yang dapat menghasilkan kompromi, tetapi juga bisa berujung pada kualitas demokrasi yang suboptimal (Lookabaugh, n.d.; Robbins, 2017). Dalam konteks MENA pasca-2011, kalkulasi elite mengenai "seberapa jauh" reformasi dapat dilanjutkan juga disebut menentukan menguat atau melemahnya agenda demokratisasi (Alam, 2021; Robbins & Tessler, 2012).

2.3 Institusi Pemilu dan Partai sebagai "Arena Awal" Transisi yang Berisiko Tinggi

Pemilu dipandang sebagai institusi kunci dalam demokrasi, namun pemilu juga dapat hadir dalam rezim non-demokratis; akibatnya pengalaman warga atas keterbukaan dan keadilan pemilu selama transisi menjadi penting bagi dukungan terhadap demokrasi (Lookabaugh, n.d.). Dalam kerangka ini, "pemilu pendiri" (founding election) pasca-otoritarian dipahami sebagai kompetisi yang seharusnya bebas dan adil, dengan hasil yang tidak pasti, serta mensyaratkan partai-partai independen dari negara dan tidak direpresi (Saugy, 2020). Secara lebih umum, studi lintas-negara juga menekankan bahwa keberadaan partai dan kompetisi kepartaian berhubungan dengan peluang menjadi demokrasi dan bertahan sebagai demokrasi (Gady, 2024; Saugy, 2020).

2.4 Risiko Kekerasan dan "Perang Saudara" dalam Fase Transisi

Kajian tentang perdamaian sipil demokratis menunjukkan bahwa risiko perang saudara cenderung paling tinggi pada rezim "setengah jalan" atau yang berada dalam proses transisi antara otokrasi dan demokrasi; bahkan tindakan transisi itu sendiri dapat meningkatkan risiko kekerasan untuk beberapa tahun setelahnya (Abdel‐Latif et al., 2014). Implikasi bagi politik Islam adalah: pembukaan ruang kompetisi identitas (termasuk identitas keagamaan) dalam institusi yang belum mapan dapat menciptakan kerentanan jika tidak diimbangi kapasitas institusional dan penegakan hukum (Abdel‐Latif et al., 2014; Alam, 2021).

________________________________________

3. Perspektif Ilmu Politik Islam: dari Perdebatan "Kompatibilitas" ke Analisis Variasi Gagasan dan Strategi Aktor Muslim

3.1 Tiga Pendekatan Muslim terhadap Demokrasi (Kompatibel–Ambigu–Menolak)

Salah satu pemetaan penting dalam diskursus Indonesia membagi pendekatan Muslim terhadap demokrasi menjadi tiga: (i) pendekatan yang menegaskan kompatibilitas Islam–demokrasi; (ii) pendekatan ambigu yang berada di antara menerima dan menolak; dan (iii) pendekatan yang menganggap demokrasi bertentangan secara definisional dengan Islam (Hashemi, 2013). Pemetaan ini relevan bagi transisi karena posisi ideologis aktor Islam memengaruhi apakah mereka melihat institusi demokrasi sebagai tujuan (nilai) atau sekadar instrumen (alat) (Noland, 2005; Sarifuzzaman, 2019).

3.2 "Muslim Democracy" sebagai Strategi Pragmatis dan Komitmen pada Pluralisme Konstitusional

Konsep Muslim Democracy dalam teori politik kontemporer dibahas sebagai pergeseran dari imajinasi "kedaulatan" tunggal (sovereigntist) menuju penerimaan pluralisme dan demokrasi konstitusional, di mana aktor Muslim tidak meninggalkan tujuan yang bersumber dari komitmen agama, tetapi menempuhnya melalui prosedur demokratis dan pengakuan atas kemajemukan (March, 2023; Margiansyah, 2025). Dalam pembacaan ini, label Muslim Democracy juga dapat berfungsi sebagai sinyal reassurance kepada kekuatan politik lain bahwa partai Islam tidak berniat memonopoli kekuasaan, sehingga membantu menopang proses transisi (March, 2023; Margiansyah, 2025). Kerangka ini penting karena memindahkan fokus dari "apakah Islam kompatibel" menuju "bagaimana aktor Islam membangun koalisi, berkompromi, dan mengelola kompetisi" di dalam demokrasi (Battaloğlu & Farasin, 2017; March, 2023).

3.3 Demokrasi sebagai Praktik dan Tawar-Menawar: Melampaui "Perangkap Kompatibilitas"

Kajian tentang Tunisia mengusulkan agar demokrasi dipahami sebagai proses tawar-menawar politik (political bargaining) yang bersifat demokratis dalam praktik—alih-alih menguji aktor lokal terhadap cetak biru demokrasi yang diprasangkakan (Battaloğlu & Farasin, 2017). Dalam kerangka ini, demokrasi "dalam praktik" dapat memunculkan dua dinamika: meningkatnya agama dalam ruang publik dan, secara paradoks, "pendemokrasian" ruang keagamaan itu sendiri (Battaloğlu & Farasin, 2017; Elbanna, 2024). Perspektif ini selaras dengan kritik atas kecenderungan menempatkan Islam sebagai variabel penjelas utama, padahal variasi hasil transisi sering kali lebih terkait pada institusi dan konfigurasi kekuatan politik (Behera, 2025; Leininger, 2016).

________________________________________

4. Relasi Negara–Agama sebagai Variabel Institusional Kunci dalam Transisi Demokrasi Negara Mayoritas Muslim

4.1 "Twin Tolerations" dan Bentuk-Bentuk Non-Sekular Demokrasi

Konsep twin tolerations menyoroti pentingnya toleransi timbal balik: negara demokratis menghormati ruang agama dan aktor agama menerima otoritas prosedur demokratis (Bilici, 2021; Sahide et al., 2022). Dalam refleksi komparatif, keberhasilan pengaturan hubungan negara–agama yang menghormati twin tolerations juga dibahas dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Senegal, dan Tunisia (Bilici, 2021; Khaliq, 2024). Sejalan dengan itu, kajian tentang soft separation democracy menunjukkan bahwa banyak demokrasi terkonsolidasi tidak membangun "tembok pemisah" mutlak, melainkan pemisahan lunak yang tetap mengakomodasi promosi agama oleh negara sambil mengakui pluralitas dan kebutuhan mengakomodasi keberagaman (Khaliq, 2024; Tamburini, 2018).

4.2 Regulasi Agama oleh Negara sebagai Penghambat Kompetisi Politik dan Transisi

Salah satu penjelasan democracy gap menekankan bahwa regulasi agama yang tinggi oleh negara berkorelasi dengan tingkat demokrasi yang lebih rendah; pola yang diidentifikasi adalah represi ekspresi keagamaan yang berpotensi memobilisasi warga secara politik, terutama terhadap Muslim yang ingin independen dari agama versi negara atau yang menantang otoritarianisme (Zulfadli, 2022). Hal ini memberi perangkat analitis bagi ilmu politik Islam: problemnya bukan "Islam" sebagai doktrin, melainkan bagaimana rezim mengelola (atau memonopoli) otoritas keagamaan untuk membatasi kompetisi politik (Greenlees, 2021; Zulfadli, 2022).

4.3 Warisan Historis dan Path Dependency dalam Pembentukan Institusi Negara–Agama

Studi tentang Mali menekankan bahwa pada "momen kritis" perubahan rezim, institusi yang sudah terbentuk sejak era kolonial menciptakan path dependency yang membatasi pengaruh aktor Muslim terhadap desain institusional pasca-otoritarian (Leininger, 2016). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa "teologi politik" saja tidak cukup untuk memengaruhi hasil transisi jika aktor tidak memiliki sumber daya organisasi dan legitimasi institusional yang diperlukan (Leininger, 2016; Villalón, 2015). Argumen tentang legacies yang menyediakan sumber institusional/ideologis bagi adaptasi Islam terhadap demokrasi juga muncul dalam studi Albania pasca-komunis, yang menekankan penggunaan pool of arguments dari tradisi masa lalu untuk menegosiasikan Islam agar sejalan dengan ideal demokrasi dan integrasi regional (Elbasani, 2015; Villalón, 2015).

________________________________________

5. Pelajaran Empiris Utama (Komparatif) tentang Transisi Demokrasi di Konteks Mayoritas Muslim

5.1 Indonesia: Kontribusi Islam Arus Utama, Pancasila, dan Tantangan Demokrasi Pasca-Transisi

5.1.1 Islam Sipil dan Intelektual Muslim sebagai Penopang Transisi

Kajian sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa selama represi demokrasi (era otoritarianisme), organisasi dan jejaring Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi tulang punggung masyarakat sipil dan memberikan dukungan penting bagi prinsip non-sektarian dalam konstitusi Indonesia (Pancasila dan UUD 1945) (Barton et al., 2021; Greenlees, 2021). Neo-modernisme Islam—yang dikaitkan dengan tokoh intelektual seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid—digambarkan sebagai sintesis progresif yang menegaskan pluralisme sosial dan toleransi, dan kontribusinya dipandang membantu transisi dari otoritarianisme ke demokrasi (Barton et al., 2021; Bilici, 2021). Secara lebih spesifik, penelitian tentang Azyumardi Azra pada masa Reformasi (1998–2004) menunjukkan bagaimana intelektual Muslim secara publik membahas kompatibilitas Islam–demokrasi dan turut memperluas kebebasan berpendapat dalam ruang publik yang sedang didemokratisasi (Barton et al., 2021; Seeth, 2021).

5.1.2 Demokrasi Indonesia sebagai Contoh "Non-Sekular" yang Tetap Demokratis, namun Tidak Tanpa Problem

Indonesia kerap dijadikan rujukan bahwa Islam dan demokrasi dapat ko-eksis, termasuk dalam narasi kebijakan luar negeri yang menekankan kompatibilitas Islam, demokrasi, dan pembangunan (Barton et al., 2021; Pfeifer, 2019). Dalam kerangka soft separation democracy, Indonesia diposisikan sebagai salah satu contoh demokrasi terkonsolidasi dengan pemisahan lunak negara–agama, di mana "bargain" politik dapat mencakup promosi agama oleh negara sekaligus pengakuan atas keberagaman (Khaliq, 2024; Tamburini, 2018). Namun, literatur juga menyoroti kerentanan: misalnya, studi tentang Ahmadiyah menunjukkan bagaimana politik keagamaan dalam sistem demokrasi dapat membahayakan kelompok minoritas dan memunculkan eksklusi dalam ruang yang disebut "pseudo-sekular" (Stepan, 2016; Tamburini, 2018). Selain itu, kajian tentang dynastic regime recovery menegaskan bahwa setelah transisi cepat, elite lama dapat beradaptasi dan berupaya memulihkan legitimasi melalui strategi wacana dan jejaring kekuasaan dalam sistem multipartai kompetitif (Robbins, 2017; Taufiqurrohman et al., 2024).

5.1.3 Persaingan Partai Islam dan Dinamika Pasca-1998

Dalam studi sistem kepartaian, pemilu dan kompetisi pasca-otoritarian membuka ruang bagi partai Islam, tetapi juga mengekspos keterbatasan daya tariknya di luar basis tradisional; perubahan sistem pemilu dan konflik elite internal dipandang berkontribusi pada penurunan dukungan elektoral partai Islam tertentu (Sadiki, 2002; Slater & Simmons, 2012). Literatur ini memperkuat poin umum studi transisi bahwa institusi pemilu/partai dan aturan kompetisi dapat membentuk lintasan konsolidasi demokrasi, bukan sekadar ideologi teologis (Gady, 2024; Lookabaugh, n.d.).

5.2 Tunisia: Negosiasi Islamisme–Sekularisme, Moderasi, dan Risiko "Sekuritisasi" Pasca-Arab Spring

5.2.1 Transisi Tunisia sebagai Contoh "Demokrasi dalam Praktik" Berbasis Tawar-Menawar

Tunisia sering diposisikan sebagai kasus Arab Spring yang paling jelas mengalami transisi demokrasi, tetapi dengan catatan bahwa konsolidasi tetap menjadi pertanyaan (Battaloğlu & Farasin, 2017; Elbasani, 2015). Pendekatan yang menekankan praktik tawar-menawar memandang proses kompromi antarkekuatan (termasuk Islamis) sebagai inti demokrasi, sehingga membantu menjelaskan liberalisasi bertahap partai Islamis dalam konteks Tunisia (Battaloğlu & Farasin, 2017; Makdisi, 2021). Kerangka ini juga relevan dengan argumen bahwa keberhasilan Tunisia menantang tesis bahwa agama "secara inheren" tidak kompatibel dengan demokrasi (Etemike, 2014; Nurjaman, 2023).

5.2.2 Ennahda, "Normative Power of Secularism," dan Moderasi yang Bersifat Selektif

Analisis diskursus Ennahda (2011–2016) menekankan bahwa sekularisme dapat memiliki "kekuatan normatif" yang membentuk ruang justifikasi politik Islamis: Ennahda menavigasi standar pengakuan yang dituntut oleh norma sekularisme sekaligus batas apa yang dapat diintegrasikan secara meyakinkan dalam platformnya (Makdisi, 2021; March, 2023). Literatur lain menyoroti bahwa moderasi Islamis tidak selalu identik dengan transformasi ideologi sepenuhnya; moderasi bisa selektif (lebih prosedural daripada substantif), sehingga memunculkan pertanyaan tentang kedalaman komitmen terhadap hak perempuan dan minoritas (Elbanna, 2024; Makdisi, 2021). Dinamika ini sejalan dengan pembacaan Muslim Democracy sebagai strategi meyakinkan pihak lain untuk mendukung transisi sambil mengupayakan jaminan timbal balik agar tidak dieksklusi atau direpresi (March, 2023; Margiansyah, 2025).

5.2.3 Tantangan Salafisme dan Risiko Sekuritisasi melalui Hukum Anti-Teror

Kajian tentang Tunisia menegaskan bahwa munculnya aktor Salafi—termasuk yang menolak demokrasi sebagai asing bagi Islam—menghadirkan tantangan bagi proses demokratisasi, namun juga membuka kemungkinan bahwa institusionalisasi (jika memenuhi prinsip dasar demokrasi) dapat menandakan "ruang bagi semua" dalam tatanan baru (Elbanna, 2024; Susanti et al., 2023). Di sisi lain, studi tentang hukum anti-teror di Maghreb menunjukkan kecenderungan negara menukar kebebasan sipil dengan keamanan; dalam beberapa konteks, isu terorisme dapat "menghentikan" atau memperlambat transisi menuju demokrasi penuh, bahkan di negara yang paling maju secara prosedural (Alam, 2021; Susanti et al., 2023). Hal ini beririsan dengan argumen luas pasca-Arab Spring bahwa gelombang demokratisasi dapat bergeser menjadi sekuritisasi pada level negara dan internasional (Alam, 2021; Robbins & Tessler, 2012).

5.3 Mesir: Kegagalan Transisi, Konflik Elite, dan Restorasi Otoritarianisme

Kajian tentang Mesir menempatkan kegagalan transisi pada kombinasi perilaku Islamis, ketidakselarasan elite, serta peran dominan militer sebagai aktor internal yang mampu memutar balik proses demokratisasi (Masri, n.d.; Sarifuzzaman, 2019). Studi Indonesia tentang Mesir (2011–2013) menekankan kegagalan elite settlement dan rendahnya komitmen para aktor terhadap demokrasi sebagai satu-satunya aturan main, yang memicu instabilitas dan berujung kudeta militer (Aït-Aoudia, 2016; Masri, n.d.). Sejalan dengan itu, penelitian wacana politik Mesir pasca-Mubarak mengidentifikasi beragam diskursus (misalnya Islamisme demokratis vs. Islamisme otoriter; demokrasi sekuler vs. otoritarianisme sekuler) dan menegaskan bahwa komitmen prosedural pada pemilu tidak otomatis cukup untuk transisi demokrasi tanpa prasyarat kekuasaan dan institusi yang mendukung (Noland, 2005; Sarifuzzaman, 2019). Selain itu, pendekatan yang menekankan dominasi militer dalam transisi menegaskan bahwa demokratisasi merupakan proses jangka panjang yang menuntut keseimbangan antara kapasitas keamanan negara dan reformasi demokratis, serta bahwa demokrasi tidak identik dengan sekularisasi (Hilmy, 2007; Robbins & Tessler, 2012).

5.4 Mali dan Senegal: Aktor Agama dapat Pro-Demokrasi, tetapi Pengaruhnya Dibatasi Institusi dan Definisi "Substansi Demokrasi"

Studi Mali (1987–1992) menunjukkan bahwa aktor Muslim memang mengartikulasikan preferensi politik berbasis teologi dalam masa transisi, tetapi pengaruhnya terhadap desain institusi pasca-otoritarian sangat terbatas karena ketiadaan sarana organisasi/legitimasi dan kuatnya path dependency institusional sejak era kolonial (Leininger, 2016; Nurjaman, 2023). Dengan kata lain, pada momen transisi sebagai critical juncture, struktur institusional yang diwarisi dapat mengunci arah relasi agama–negara dan mendorong politisasi Islam non-liberal ke jalur informal di periode berikutnya (Leininger, 2016; Zulfadli, 2022).

Untuk Senegal, kajian religio-politik menegaskan bahwa aktor agama dapat berkontribusi penting pada prosedur demokrasi, tetapi secara substantif mereka juga dapat mempertanyakan sebagian pemahaman tentang apa yang "demokratis," sehingga evaluasi kontribusi mereka bergantung pada definisi demokrasi yang digunakan (Khaliq, 2024; Nurjaman, 2023). Perspektif ini konsisten dengan peringatan bahwa "demokrasi" bukan konsep tunggal: pembedaan prosedural vs. substantif penting ketika menilai peran aktor Islam dalam konsolidasi (Alam, 2021; Gassouma & Benhamed, 2023).

5.5 Malaysia dan Pakistan: Etnisitas, Institusi Negara–Agama, dan Dilema Konsolidasi

Di Malaysia, kajian transisi menekankan bahwa gerakan pro-demokrasi lintas-etnis justru dapat membuat elite Melayu dan elite agama bersikap defensif karena ancaman terhadap fondasi konstitusional dan institusional hak-istimewa berbasis etnis/komunal; akibatnya isu agama dipolitisasi berlebihan dan prospek transisi tampak suram (Hamayotsu, 2013; Sadiki, 2002). Dalam dinamika ini, studi tentang PAS mencatat pergeseran strategi dari agenda negara Islam menuju isu universal seperti demokrasi, keadilan, dan tata kelola yang baik—yakni pola yang dibahas sebagai transformasi Islamist ke Muslim Democrat dalam kompetisi demokratis (March, 2023; Tyson & Nawawi, 2022).

Sementara itu, perbandingan Indonesia–Pakistan menekankan bahwa pola relasi negara–agama yang respect-all (saling hormat dan akomodatif) dapat membantu konsolidasi demokrasi melalui independensi institusional dan teologi politik moderat yang menerima pluralisme; sebaliknya, relasi negara–agama yang terintegrasi dan komitmen pada teologi politik tradisional untuk membangun negara Islam dipandang menghadirkan tantangan bagi demokratisasi (Greenlees, 2021; Kuruvilla, 2022). Kajian rezim Pakistan juga menunjukkan bahwa transisi "demokratis" sering mempertahankan domain keputusan tertentu bagi militer dan bahwa ketentuan konstitusional keagamaan yang membatasi hak non-Muslim dapat menghasilkan demokrasi yang eksklusioner atau iliberal (Kuruvilla, 2022; Zulfadli, 2022).

________________________________________

6. Sintesis: "Transisi Demokrasi" Menurut Ilmu Politik Islam sebagai (i) Negosiasi Peran Agama, (ii) Pertempuran Institusi, dan (iii) Pembentukan Budaya Politik

Berangkat dari sintesis di atas, transisi demokrasi dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dirumuskan bukan sebagai "sekularisasi linear," melainkan sebagai proses bertahap yang (a) membuka kompetisi politik, (b) menata relasi negara–agama, dan (c) membangun institusi akuntabilitas sambil mengelola konflik identitas. Empat proposisi sintesis berikut dirujuk kuat oleh literatur yang disediakan.

Pertama, Islam bukan variabel tunggal; variasi tafsir dan strategi aktor menentukan arah transisi. Berbagai literatur menolak esensialisme dan menegaskan multivokalitas Islam serta pentingnya konteks politik (Behera, 2025; Hashemi, 2013; Nurjaman, 2023). Pemetaan pendekatan Muslim terhadap demokrasi (kompatibel–ambigu–menolak) menjelaskan mengapa sebagian aktor Islam bisa pro-demokrasi sementara yang lain menolaknya (Hashemi, 2013; Noland, 2005).

Kedua, kunci transisi terletak pada institusi dan relasi negara–agama, bukan "teologi" semata. Studi Mali menunjukkan keterbatasan pengaruh teologi tanpa kapasitas organisasi dan tanpa akses pada desain institusional (Leininger, 2016; Zulfadli, 2022). Konsep twin tolerations dan pemisahan lunak menyoroti bahwa demokrasi dapat ko-eksis dengan peran publik agama jika ada toleransi timbal balik dan pengaturan institusional yang mengakomodasi pluralitas (Bilici, 2021; Tamburini, 2018).

Ketiga, tahap awal transisi (konstitusi–pemilu pendiri–kompetisi partai) bersifat berisiko tinggi dan menentukan lintasan jangka panjang. Pemilu yang dipersepsi tidak inklusif atau tidak adil dapat menurunkan dukungan pada demokrasi (Lookabaugh, n.d.; Saugy, 2020). Kompetisi partai dan kondisi partisipasi partai baru dalam pemilu pendiri memengaruhi kualitas demokrasi awal (Gady, 2024; Saugy, 2020). Risiko kekerasan meningkat dalam rezim setengah jalan atau fase transisi, sehingga kapasitas institusional dan penegakan hukum penting (Abdel‐Latif et al., 2014; Alam, 2021).

Keempat, transisi rentan pada pembalikan otoritarian (militer, sekuritisasi, atau pemulihan elite lama). Kasus Mesir menonjolkan bagaimana konflik elite dan dominasi militer dapat menggagalkan transisi (Masri, n.d.; Sarifuzzaman, 2019). Di kawasan Maghreb, hukum anti-teror dapat menunda demokratisasi dengan mengorbankan kebebasan sipil (Alam, 2021; Robbins & Tessler, 2012). Dalam demokrasi pasca-transisi, elite lama dapat beradaptasi dan berusaha memulihkan legitimasi melalui strategi wacana dan jaringan oligarkis (Robbins, 2017; Taufiqurrohman et al., 2024).

________________________________________

7. Model Proses: Tahapan Transisi Demokrasi dalam Konteks Politik Islam

Berikut skema tahapan yang diringkas dari literatur transisi dan temuan empiris di negara mayoritas Muslim (tanpa mengasumsikan semua kasus mengikuti urutan linear).

Tahap pertama, delegitimasi rezim otoriter dan pembukaan ruang kontestasi: fase ketika rezim melemah dan berbagai aktor—termasuk Islamis, sekuler, masyarakat sipil—masuk arena (Robbins & Tessler, 2012; Sarifuzzaman, 2019).

Tahap kedua, negosiasi relasi agama–negara sebagai isu konstitusional dan sosial: demokratisasi menuntut perundingan demokratis atas peran agama, bukan eliminasi agama dari ruang publik (Margiansyah, 2025; Xenias, 2005). Konsep twin tolerations menandai prasyarat toleransi timbal balik (Bilici, 2021; Sahide et al., 2022).

Tahap ketiga, desain institusi dasar (rules of the game): pemilu pendiri, legalitas partai, kebebasan berorganisasi; proses ini menentukan siapa yang dapat berkompetisi dan bagaimana hasil diterima (Lookabaugh, n.d.; Saugy, 2020).

Tahap keempat, kompetisi elektoral dan pembentukan koalisi: aktor Islam dapat bertransformasi menjadi Muslim Democrats melalui pragmatisme koalisi dan penerimaan pluralisme konstitusional (March, 2023; Tyson & Nawawi, 2022). Namun, moderasi bisa selektif dan dipengaruhi norma sekularisme (Elbanna, 2024; Makdisi, 2021).

Tahap kelima, konsolidasi dan perlindungan kebebasan sipil: tahap ketika institusi memperoleh legitimasi, oposisi dapat berganti kekuasaan secara damai, dan hak minoritas dilindungi; kegagalannya dapat muncul lewat sekuritisasi, regulasi agama yang represif, atau dominasi militer (Alam, 2021; Kuruvilla, 2022; Zulfadli, 2022).

________________________________________

8. Kesimpulan

Menurut sintesis ilmu politik Islam yang didukung literatur di atas, transisi demokrasi adalah proses perubahan rezim yang tidak pasti hasilnya, sangat ditentukan oleh institusi, dan secara khas menuntut negosiasi demokratis mengenai peran Islam dalam negara dan ruang publik (Leininger, 2016; Margiansyah, 2025; Sarifuzzaman, 2019). Pengalaman Indonesia dan Tunisia menunjukkan bahwa aktor Islam dapat menjadi bagian penting dari demokratisasi melalui penerimaan pluralisme dan kompromi konstitusional (twin tolerations, pemisahan lunak), sementara Mesir memperlihatkan bagaimana kegagalan penyelesaian elite dan dominasi militer dapat membalikkan transisi (Greenlees, 2021; Masri, n.d.; Tamburini, 2018). Dengan demikian, fokus analisis yang paling produktif bukan "apakah Islam kompatibel," melainkan "dengan institusi apa, strategi aktor apa, dan relasi negara–agama seperti apa" demokrasi dapat dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat mayoritas Muslim (Battaloğlu & Farasin, 2017; Nurjaman, 2023; Zulfadli, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdel‐Latif, H., Mishra, T., & Staneva, A. (2014). Arab countries between winter and spring: Where democracy shock goes next! SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2534206

Alam, M. A. (2021). Democratic waves in Arab world: Ideology and typology. Asian Journal of Education and Social Studies, 11–18. https://doi.org/10.9734/ajess/2021/v18i430447

Aït-Aoudia, M. (2016). Conditions for new parties' participation in a founding election in a democratic transition. Party Politics, 24(4), 434–443. https://doi.org/10.1177/1354068816667387

Barton, G., Yılmaz, İ., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, Islamic movements and contestations of Islamic religious ideas in Indonesia. Religions, 12(8), 641. https://doi.org/10.3390/rel12080641

Battaloğlu, C., & Farasin, F. (2017). From democratization to securitization: Post‐Arab Spring political order in the Middle East. Digest of Middle East Studies, 26(2), 299–319. https://doi.org/10.1111/dome.12116

Behera, A. (2025). Interrogating political crisis in Bangladesh: Limited democracy, Islamization of polity, and external power politics. Journal of World Affairs Voice of the Global South, 1(2), 210–227. https://doi.org/10.1177/23477970251357705

Bilici, İ. (2021). Rethinking the transition to democracy in the cases of military rule, religion and economic development. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 43–48. https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.903726

Elbanna, A. (2024). The failure of the Arab uprisings: Authoritarian reversion and the status of democracy and human rights. Rowaq Arabi, 28(3). https://doi.org/10.53833/jpkf5798

Elbasani, A. (2015). Islam and democracy at the fringes of Europe: The role of useful historical legacies. Politics and Religion, 8(2), 334–357. https://doi.org/10.1017/s1755048315000012

Etemike, L. (2014). Sustainable democracy and the paradox of the Arab Spring: The Egypt experience. Alternatives Turkish Journal of International Relations, 13(1 & 2). https://doi.org/10.21599/atjir.99474

Gady, A. A. A. (2024). The Arab uprising: A decade of transformations and challenges. Development Policy Review, 42(4). https://doi.org/10.1111/dpr.12794

Gassouma, M. S., & Benhamed, A. (2023). The impact of the Islamic system on economic and social factors: A macroeconomic uncertainty context. Economies, 11(12), 303. https://doi.org/10.3390/economies11120303

Greenlees, D. (2021). A prayer for democracy: Sectarian violence and regime type in Indonesia. Journal of Global Strategic Studies, 1(2), 147–190. https://doi.org/10.36859/jgss.v1i2.848

Hamayotsu, K. (2013). Towards a more democratic regime and society? The politics of faith and ethnicity in a transitional multi-ethnic Malaysia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32(2), 61–88. https://doi.org/10.1177/186810341303200204

Hashemi, N. (2013). Why Islam (properly understood) is the solution. American Journal of Islam and Society, 30(4), 137–145. https://doi.org/10.35632/ajis.v30i4.1095

Hilmy, M. (2007). Muslim's approaches to democracy: Islam and democracy in contemporary Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 1(1), 42. https://doi.org/10.15642/jiis.2007.1.1.42-74

Khaliq, S. (2024). Democratisation and state–religion relations in post-authoritarian Indonesia and Pakistan (1998–2018). South Asian Survey, 31(1), 63–84. https://doi.org/10.1177/09715231231223848

Kuruvilla, S. J. (2022). Can the Arab world be democratic: An analytic study from the perspective of the Arab Spring. JCP, 1(2), 42–48. https://doi.org/10.53989/jcp.v1i2.9

Leininger, J. (2016). It's institutions, not theology! Muslim actors' influence on democratization in Mali. Politics and Religion, 9(4), 815–842. https://doi.org/10.1017/s1755048316000584

Lookabaugh, B. S. (n.d.). Too important to democratize: Lessons from the Arab Spring. https://doi.org/10.12794/metadc1703364

Makdisi, S. (2021). The Arab region: Development without democracy. Scottish Journal of Political Economy, 69(1), 23–36. https://doi.org/10.1111/sjpe.12269

March, A. F. (2023). After sovereignty: From a hegemonic to agonistic Islamic political thought. Political Theory, 52(2), 259–288. https://doi.org/10.1177/00905917231195565

Margiansyah, D. (2025). Beyond radicalism: Islamist attitudes and democratic support in Indonesia. Sage Open, 15(3). https://doi.org/10.1177/21582440251378287

Masri, L. (n.d.). Counter revolutions via extremists groups (c2016). https://doi.org/10.26756/th.2016.2

Noland, M. (2005). Explaining Middle Eastern authoritarianism. https://doi.org/10.2139/ssrn.759652

Nurjaman, A. (2023). The decline of Islamic parties and the dynamics of party system in post-Suharto Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 27(2), 192. https://doi.org/10.22146/jsp.79698

Pfeifer, H. (2019). The normative power of secularism: Tunisian Ennahda's discourse on religion, politics, and the state (2011–2016). Politics and Religion, 12(3), 478–500. https://doi.org/10.1017/s1755048319000075

Robbins, M. (2017). Youth, religion and democracy after the Arab uprisings: Evidence from the Arab Barometer. The Muslim World, 107(1), 100–126. https://doi.org/10.1111/muwo.12180

Robbins, M., & Tessler, M. (2012). The effect of elections on public opinion toward democracy. Comparative Political Studies, 45(10), 1255–1276. https://doi.org/10.1177/0010414011434296

Sadiki, L. (2002). The search for citizenship in Bin Ali's Tunisia: Democracy versus unity. Political Studies, 50(3), 497–513. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00381

Sahide, A., Yoyo, Y., & Muhammad, A. (2022). Tunisia's success in consolidating its democracy one decade post-the Arab Spring. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(1), 49. https://doi.org/10.22146/jsp.65912

Sarifuzzaman, K. (2019). The role of political Islam in Egyptian democratic experience. Journal of Social and Political Sciences, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.03.92

Saugy, Y. F. de. (2020). Closing the Arab democratic gap: A re-assessment of the Tunisian democratic transition. Potentia Journal of International Affairs, 11. https://doi.org/10.18192/potentia.v11i0.4623

Seeth, A. tho. (2021). "Electing a president is Islamic worship"—The print media discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404

Slater, D., & Simmons, E. S. (2012). Coping by colluding. Comparative Political Studies, 46(11), 1366–1393. https://doi.org/10.1177/0010414012453447

Stepan, A. (2016). A life in comparative politics: Chasing questions in five continents. International Political Science Review, 37(5), 691–705. https://doi.org/10.1177/0192512116661936

Susanti, V., Maharani, N., Azzahra, S. F., & Sari, Y. M. (2023). The role of democracy in reinforcing sustainable development and SDGs achievements: Evidence from 3 Muslim countries in Southeast Asia. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14038

Tamburini, F. (2018). Anti-terrorism laws in the Maghreb countries: The mirror of a democratic transition that never was. Journal of Asian and African Studies, 53(8), 1235–1250. https://doi.org/10.1177/0021909618779613

Taufiqurrohman, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 83–100. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155

Tyson, A., & Nawawi. (2022). Dictators never die: Political transition, dynastic regime recovery and the 2021 Suharto commemoration in Indonesia. Contemporary Southeast Asia, 44(3), 421–452. https://doi.org/10.1355/cs44-3b

Villalón, L. A. (2015). Cautious democrats: Religious actors and democratization processes in Senegal. Politics and Religion, 8(2), 305–333. https://doi.org/10.1017/s1755048315000176

Xenias, A. (2005). Can a global peace last even if achieved? Huntington and the democratic peace. International Studies Review, 7(3), 357–386. https://doi.org/10.1111/j.1521-9488.2005.00505.x

Zain, M. I. M. (2014). From Islamist to Muslim Democrat: The present phenomenon of Muslim politics in Malaysia. International Journal of Islamic Thought, 6(1), 37–45. https://doi.org/10.24035/ijit.06.2014.004

Zulfadli, Z. (2022). Variations of Islam and democracy in Muslim countries: From Islamic countries to secular Muslim countries and its relevance to the discourse of Islam and democracy. Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 35(2), 193–206. https://doi.org/10.20473/mkp.v35i22022.193-206