02218 - Reses: Masa Jeda Sidang Parlemen dari Kegiatan Legislatif Resmi

AFANIN MEDIA UTAMA



Kajian Konseptual dan Problematika Implementasi dalam Sistem Perwakilan di Indonesia
________________________________________
Abstrak
Abstract
This article examines the concept of recess (reses) in the Indonesian parliamentary system through a conceptual and literature review approach. Recess is formally defined as a break from official legislative sessions; however, in Indonesian constitutional practice, this period is functionally filled with representational activities—particularly constituency visits and public aspiration absorption. Drawing on studies of the DPR, DPD, and various regional legislative councils (DPRD), this article identifies the position of recess within the parliamentary work cycle, its institutional mechanisms, budgetary dimensions, its role as policy input, as well as recurring implementation problems including formality, unequal public access, weak documentation, minimal follow-through, and the risk of misuse for campaign or party consolidation activities. The article concludes that recess constitutes an institutional bridge between deliberative forums and public needs, whose effectiveness is determined by accountability mechanisms, transparency, and adequate documentation.
Keywords: recess, parliamentary representation, aspiration absorption, regional legislative council, parliamentary transparency
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep reses dalam sistem perwakilan Indonesia melalui pendekatan tinjauan konseptual dan literatur. Reses secara formal didefinisikan sebagai masa jeda dari persidangan resmi; namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, periode ini secara fungsional diisi dengan aktivitas representasi—terutama kunjungan ke daerah pemilihan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan menyandarkan kajian pada studi-studi tentang DPR, DPD, dan berbagai DPRD, artikel ini mengidentifikasi kedudukan reses dalam siklus kerja parlemen, mekanisme kelembagaannya, dimensi anggaran, perannya sebagai masukan kebijakan, serta problematika implementasi yang berulang, mencakup formalitas, akses publik yang tidak merata, lemahnya dokumentasi, rendahnya tindak lanjut, dan risiko penyalahgunaan untuk kepentingan kampanye maupun konsolidasi partai. Artikel ini menyimpulkan bahwa reses merupakan jembatan kelembagaan antara forum deliberasi dan kebutuhan publik, yang efektivitasnya ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan dokumentasi yang memadai.
Kata kunci: reses, representasi parlemen, penyerapan aspirasi, DPRD, transparansi parlemen
________________________________________
I. Pendahuluan
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, parlemen tidak hanya bekerja melalui forum-forum sidang formal, tetapi juga melalui mekanisme yang menghubungkan wakil rakyat dengan konstituennya secara langsung. Salah satu mekanisme tersebut adalah reses—sebuah instrumen yang secara definitif merupakan masa jeda dari kegiatan legislatif resmi, tetapi secara fungsional merupakan periode kerja representasi yang tidak kalah pentingnya dari sidang itu sendiri.
Pemahaman tentang reses kerap berhenti pada pemaknaan harfiah sebagai "libur sidang" atau "jeda parlemen", tanpa melihat kedalaman fungsional yang sesungguhnya diemban oleh mekanisme ini dalam sistem perwakilan. Padahal, literatur tentang DPRD, DPD, maupun DPR secara konsisten menunjukkan bahwa reses adalah arena kerja representasi yang memiliki konsekuensi kelembagaan, anggaran, dokumentasi, dan kebijakan yang signifikan.
Artikel ini disusun untuk memetakan secara komprehensif konsep reses dalam literatur ketatanegaraan Indonesia, mencakup definisi konseptual, kedudukan dalam siklus kerja parlemen, tujuan dan fungsi, pola pelaksanaan, dimensi anggaran dan fasilitasi, peran sebagai masukan kebijakan, hingga problematika implementasi dan arah perbaikan yang telah tercatat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian tentang representasi legislatif dan akuntabilitas parlemen di Indonesia.
________________________________________
II. Definisi Konseptual
Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, reses merujuk pada masa jeda persidangan ketika anggota lembaga perwakilan tidak menjalankan kegiatan persidangan formal—misalnya rapat-rapat di ruang sidang—melainkan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di daerah pemilihan, untuk menjalankan fungsi representasi melalui penyerapan aspirasi dan interaksi langsung dengan konstituen.
Pemaknaan ini tampak konsisten dalam studi tentang DPRD yang menjelaskan reses sebagai periode anggota DPRD melakukan aktivitas di luar sidang untuk menampung aspirasi masyarakat, serta studi lain yang menegaskan reses sebagai masa anggota DPRD "berhenti bersidang" dan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi (Serlina et al., 2024). Kerangka serupa juga digunakan dalam pembahasan DPD, di mana masa reses dipahami sebagai kesempatan anggota bertatap muka langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi (Wuisang & Abiyoso, 2022).
Secara fungsional, reses diperlakukan sebagai instrumen kerja perwakilan yang menghubungkan kerja-kerja politik di parlemen dengan kebutuhan publik di luar gedung parlemen. Literatur tentang partisipasi kebijakan menempatkan reses sebagai ruang yang dapat dipakai anggota legislatif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bahkan menekankan perlunya instrumen penjaringan aspirasi yang jelas agar pemanfaatan reses lebih efektif. Sejalan dengan itu, kajian mengenai DPRD menyatakan reses dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas lembaga—termasuk legislasi, penganggaran, dan pengawasan—melalui aktivitas di luar forum sidang (Wasti, 2018), sementara kajian lain menekankan reses sebagai periode kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dan meningkatkan kinerja anggota dewan.
________________________________________
III. Kedudukan Reses dalam Siklus Kerja Parlemen
Reses berada di antara masa-masa sidang dan secara praktis menandai pergeseran dari aktivitas deliberasi internal—rapat paripurna/komisi—ke aktivitas representasi eksternal berupa kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi. Studi DPRD Sumatera Barat menegaskan bahwa "di antara setiap masa sidang" terdapat masa reses ketika anggota DPRD berhenti bersidang, mengunjungi daerah pemilihan, dan menyerap aspirasi masyarakat (Serlina et al., 2024). Penjelasan operasional yang sejalan juga muncul pada kajian DPRD lain yang menyebut reses sebagai bagian dari periode kerja DPRD yang diisi kegiatan di luar persidangan—di luar gedung DPRD, misalnya turun ke masyarakat—untuk menjaring aspirasi (Wasti, 2018).
Mekanisme kelembagaan juga memperlihatkan bahwa reses tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pengaturan agenda oleh alat kelengkapan. Kajian kinerja DPRD Kabupaten Merauke, misalnya, menyebut Badan Musyawarah memiliki kewenangan penetapan jadwal dan kegiatan masa reses (Majid & Hajir, 2021), yang menunjukkan bahwa reses merupakan bagian dari manajemen agenda parlemen daerah. Di tingkat praktik, kajian DPRD Jawa Tengah menegaskan bahwa komunikasi formal anggota DPRD dengan masyarakat memang dilakukan melalui masa reses yang diatur dalam Tata Tertib DPRD (Patawari & Bidja, 2019), sehingga menempatkan reses sebagai kanal institusional komunikasi antara wakil dan yang diwakili.
________________________________________
IV. Tujuan dan Fungsi: Representasi dan Penyerapan Aspirasi
Literatur yang ada secara konsisten mengaitkan reses dengan fungsi representasi melalui penyerapan aspirasi dan pelaporan balik. Pada DPD, masa reses dipandang baik untuk penyerapan aspirasi karena anggota dapat bertatap muka langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya (Wuisang & Abiyoso, 2022). Pada DPRD, reses didefinisikan sebagai periode anggota melakukan kegiatan di luar sidang, terutama di daerah pemilihan, untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta sebagai masa kunjungan ke konstituen untuk menyerap harapan dan aspirasi warga (Serlina et al., 2024; Wasti, 2018). Dalam kerangka kebijakan publik, reses juga diposisikan sebagai peluang penting bagi anggota legislatif untuk menggali kebutuhan masyarakat (need assessment) sebagai masukan penyusunan kebijakan.
Sejumlah studi juga menunjukkan dimensi feedback dan akuntabilitas. Kajian tentang DPRD menekankan adanya kewajiban membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan reses dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Wasti, 2018). Pada DPD, praktik pelaporan pascareses dijelaskan dilakukan melalui Sidang Paripurna DPD RI pada akhir tahun, meskipun dikritik sebagai formalitas karena waktu pembacaan laporan sangat singkat dan lebih banyak hanya tertuang dalam laporan tertulis (Wuisang & Abiyoso, 2022). Dengan demikian, reses tidak hanya dipahami sebagai "jeda persidangan", tetapi juga sebagai satu rangkaian kerja representasi yang menuntut dokumentasi dan penyampaian hasil (Wasti, 2018; Wuisang & Abiyoso, 2022).
________________________________________
V. Pola Pelaksanaan: Frekuensi dan Durasi
Sumber-sumber yang ada menunjukkan bahwa pola reses dapat berbeda antarinstansi atau antardaerah, mengikuti pengaturan setempat dan kondisi tertentu.
5.1 DPRD
Kajian DPRD Sumatera Barat menyatakan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun dan paling lama enam hari kerja untuk satu kali reses (Serlina et al., 2024). Kajian lain tentang DPRD juga menyebut reses dilaksanakan selama enam hari kegiatan sebagai bagian dari masa sidang (Wasti, 2018).
5.2 Penyesuaian karena Kondisi Luar Biasa
Studi DPRD Kabupaten Sinjai menyebut bahwa reses yang biasanya dilakukan selama enam hari untuk satu masa sidang dipangkas menjadi tiga hari berdasarkan rapat Badan Musyawarah dengan pertimbangan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 (Pratama & Sarmiasih, 2019). Studi yang sama juga mencatat perbedaan metode pelaksanaan reses pada masa pandemi, termasuk pendekatan door to door (Pratama & Sarmiasih, 2019).
5.3 DPR
Dalam kajian pengawasan terhadap anggota parlemen, disebutkan bahwa "tiap tahun DPR menangguhkan masa reses tiga bulan untuk melawat daerah konstituen" (Shobahah, 2016); pernyataan yang sama juga muncul dalam buku yang mengulas perbandingan parlemen dan pengawasan (Ihsan et al., 2023).
Temuan ini menunjukkan adanya variasi rezim waktu reses—misalnya "tiga kali setahun maksimal enam hari" pada DPRD tertentu (Serlina et al., 2024) versus "tiga bulan reses tahunan" pada DPR (Ihsan et al., 2023; Shobahah, 2016)—sehingga definisi reses sebagai "masa jeda sidang" perlu dipahami secara fungsional, yakni sebagai periode nonsidang formal, dengan rincian durasi yang bergantung pada aturan lembaga/daerah dan situasi yang berlaku (Pratama & Sarmiasih, 2019; Serlina et al., 2024; Shobahah, 2016).
________________________________________
VI. Dimensi Anggaran dan Fasilitasi Kelembagaan
Sumber-sumber yang ada juga menempatkan reses sebagai aktivitas yang didukung anggaran dan fasilitasi sekretariat, yang berdampak pada isu akuntabilitas. Studi DPD menyoroti bahwa tidak ada mekanisme yang menjamin pelaksanaan masa reses, bahkan dengan dana yang disebut diberikan sebesar Rp150 juta untuk setiap anggota DPD (Wuisang & Abiyoso, 2022). Studi DPRD Sumatera Barat menyatakan bahwa dana reses anggota DPRD dipenuhi dari APBD, termasuk komponen akomodasi, sewa gedung beserta perlengkapannya, konsumsi, dan transportasi (Serlina et al., 2024).
Dari sisi dukungan administratif, studi Sekretariat DPRD Kota Medan menjelaskan bahwa kinerja sekretariat turut mencakup fasilitasi kegiatan sidang dan reses (Widayati, 2015). Studi yang sama mendeskripsikan inovasi e-Reses sebagai fitur untuk mendokumentasikan aspirasi masyarakat selama reses secara digital—berbeda dari dokumentasi manual sebelumnya—dan menyebut tujuan e-Reses antara lain agar pelaksanaan reses lebih terorganisir serta menghindari penyimpangan dalam kegiatan reses (Widayati, 2015). Rangkaian ini menguatkan bahwa reses bukan sekadar "libur sidang", melainkan aktivitas kelembagaan dengan konsekuensi anggaran, layanan sekretariat, dan kebutuhan sistem dokumentasi (Serlina et al., 2024; Widayati, 2015; Wuisang & Abiyoso, 2022).
________________________________________
VII. Reses sebagai Masukan Proses Kebijakan dan Penganggaran
Sejumlah referensi secara eksplisit menempatkan reses sebagai input kebijakan. Studi DPRD Sumatera Barat menyatakan bahwa makna kunjungan kerja anggota DPRD penting sebagai inspirasi masukan untuk merancang dan menyusun peraturan daerah (Serlina et al., 2024). Dalam kajian DPRD OKU Selatan, reses dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; aspirasi yang disampaikan saat reses diidentifikasi bersama peserta dan DPRD, lalu disusun menjadi laporan aspirasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah (Arsil, 2018). Studi tersebut juga mengaitkan hasil reses dengan pembahasan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan fraksi—pandangan umum fraksi—sebagai rujukan anggota DPRD dalam rapat-rapat berikutnya (Arsil, 2018).
Secara konseptual, pembahasan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan menegaskan bahwa penjaringan aspirasi masyarakat merupakan tahap penting, dan reses dapat dipakai untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sekaligus menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat—dengan catatan bahwa efektivitasnya membutuhkan panduan atau instrumen penjaringan aspirasi yang jelas. Dengan demikian, reses dapat dipahami sebagai simpul hulu (aspirasi/need assessment) yang memengaruhi hilir kebijakan (peraturan daerah, program, dan agenda anggaran), meskipun kualitas keterhubungannya ditentukan oleh mekanisme dokumentasi, pengolahan aspirasi, dan tindak lanjut (Arsil, 2018; Serlina et al., 2024).
________________________________________
VIII. Problematika Implementasi
Walaupun reses dirancang sebagai mekanisme representasi, sumber-sumber menunjukkan problem implementasi yang berulang.
8.1 Formalitas dan Lemahnya Mekanisme Penjaminan
Pada DPD, pola kegiatan reses diserahkan kepada masing-masing anggota sehingga bervariasi, dan dikritik karena tidak adanya mekanisme yang menjamin pelaksanaan reses meski terdapat dukungan dana (Wuisang & Abiyoso, 2022). Masih pada DPD, pelaporan hasil reses dalam Sidang Paripurna akhir tahun digambarkan cenderung bersifat formalitas—misalnya pembacaan laporan yang singkat—sehingga tidak efektif untuk menyampaikan kekayaan temuan reses (Wuisang & Abiyoso, 2022).
8.2 Akses Publik yang Tidak Merata dan Pergeseran Tujuan
Studi DPRD Jawa Tengah menyatakan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses untuk mengikuti kegiatan reses; yang paling memiliki akses justru sebagian kecil masyarakat seperti pengurus partai dan simpatisan, sehingga aspirasi masyarakat luas berpotensi tidak tertampung (Patawari & Bidja, 2019). Studi yang sama juga menyebut masa reses banyak dimanfaatkan menjadi kegiatan konsolidasi internal partai (Patawari & Bidja, 2019), mengindikasikan pergeseran dari tujuan representasi publik ke agenda organisasi politik.
8.3 Dokumentasi Lemah dan Rendahnya Realisasi Tindak Lanjut
Studi di Kabupaten Nias Selatan menyebut dinamika reses menunjukkan gejala kurang produktif; hasil reses belum terdokumentasi secara utuh dan terstruktur sehingga kurang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program pemerintah daerah; penyerapan aspirasi melalui reses pun menjadi mekanisme rutin tanpa makna karena hasil dan realisasi reses tidak terakomodasi (Rikardo, 2020). Kajian tentang DPRD Kota Makassar juga menegaskan reses sebagai instrumen utama pertanggungjawaban kepada konstituen, tetapi menemukan partisipasi masyarakat yang rendah dan implementasi hasil reses yang minimal; bahkan disebutkan laporan reses kerap diserahkan tiga bulan setelah reses sehingga dinilai tidak efektif karena anggaran sudah dibahas dan disahkan (Andriyan, 2018).
8.4 Penyimpangan Berupa Kampanye pada Masa Reses
Kajian empiris mengenai kampanye pada masa reses menyatakan bahwa reses adalah periode kegiatan di luar sidang untuk mengakomodasi aspirasi, tetapi bila digunakan untuk kampanye maka melanggar aturan pemilu dan berpotensi merusak demokrasi serta mencoreng citra anggota legislatif; studi ini juga menyebut bahwa tanpa regulasi yang jelas, praktik kampanye saat reses menjadi tantangan pengawasan pemilu, misalnya bagi Panwaslu. Sejalan dengan itu, kajian DPRD Jawa Tengah juga menunjukkan reses dapat bergeser menjadi konsolidasi internal partai (Patawari & Bidja, 2019), yang secara fungsional dekat dengan risiko penggunaan reses untuk kepentingan elektoral atau partisan.
Problem-problem tersebut memperlihatkan bahwa definisi reses sebagai "masa jeda sidang" tidak identik dengan kevakuman kerja; sebaliknya, reses adalah arena kerja representasi yang rawan menjadi formalitas atau diselewengkan bila tidak ditopang mekanisme akuntabilitas, keterbukaan, dan pengawasan yang memadai (Patawari & Bidja, 2019; Rikardo, 2020; Wuisang & Abiyoso, 2022).
________________________________________
IX. Transparansi dan Digitalisasi: Arah Perbaikan yang Tercatat
Upaya memperkuat transparansi kegiatan parlemen—termasuk pada masa reses—muncul dalam beberapa rujukan. Studi tentang Open Parliament di DPR RI menyebut bahwa keraguan masyarakat terhadap DPR antara lain disebabkan oleh sulitnya memperoleh akses informasi dan sulitnya mengetahui aktivitas anggota, baik dalam masa sidang maupun masa reses; Open Parliament diperkenalkan untuk memberi informasi tentang parlemen dan menjaring aspirasi melalui sarana teknologi informasi sebagai perwujudan transparansi, teknologi informasi, dan representasi (Turyana & Rohmah, 2021). Pada level sekretariat DPRD, studi inovasi layanan DPRD Kota Medan mencatat e-Reses sebagai fitur digital untuk mengakomodasi dan mendokumentasikan pokok-pokok pikiran serta aspirasi saat reses, dengan tujuan membuat reses lebih terorganisir dan menghindari penyimpangan (Widayati, 2015).
Dua rujukan ini menunjukkan bahwa problem reses—misalnya dokumentasi yang lemah dan sulitnya publik memantau—direspons melalui agenda keterbukaan informasi dan inovasi dokumentasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun sumber yang tersedia tidak menyediakan evaluasi kuantitatif yang seragam tentang efektivitas solusi tersebut di seluruh lembaga (Turyana & Rohmah, 2021; Widayati, 2015).
________________________________________
X. Simpulan
Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, reses dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, reses merupakan masa jeda dari persidangan formal, yakni ketika anggota "berhenti bersidang" atau melakukan kegiatan di luar sidang (Serlina et al., 2024; Wasti, 2018). Kedua, masa tersebut dialihkan menjadi masa kerja representasi di luar gedung parlemen, terutama melalui kunjungan ke daerah pemilihan dan interaksi langsung dengan konstituen untuk menyerap aspirasi (Serlina et al., 2024; Wasti, 2018; Wuisang & Abiyoso, 2022). Ketiga, reses memiliki konsekuensi kelembagaan berupa pengaturan agenda—misalnya oleh Badan Musyawarah—dukungan anggaran, kewajiban pelaporan, serta kebutuhan dokumentasi (Majid & Hajir, 2021; Serlina et al., 2024; Wasti, 2018; Widayati, 2015; Wuisang & Abiyoso, 2022). Keempat, dalam praktiknya, reses dapat menghadapi persoalan akses publik yang timpang, formalitas pelaporan, lemahnya dokumentasi, rendahnya tindak lanjut, dan risiko penyalahgunaan untuk kampanye atau konsolidasi partai (Andriyan, 2018; Patawari & Bidja, 2019; Rikardo, 2020; Wuisang & Abiyoso, 2022).
Dengan demikian, frasa "Reses—Masa jeda sidang parlemen dari kegiatan legislatif resmi" tepat sebagai definisi ringkas, tetapi perlu dipahami bahwa "jeda" tersebut dalam literatur Indonesia justru berisi aktivitas representasi—penyerapan aspirasi dan kunjungan kerja—yang menjadi jembatan antara arena sidang dan kebutuhan publik (Serlina et al., 2024; Wuisang & Abiyoso, 2022).
________________________________________
Daftar Pustaka
Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif teori bikameralisme. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(1), 79–94. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1742
Arsil, F. (2018). Menggagas pembatasan pembentukan dan materi muatan Perppu: Studi perbandingan pengaturan dan penggunaan Perppu di negara-negara presidensial. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 1. https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593
Ihsan, K., Khairunisa, T. K., Zulkhoir, I., Hasibuan, A. N., & Fitriani, F. (2023). Peranan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam mengupayakan aspirasi masyarakat. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 22(2), 529–537. https://doi.org/10.47467/mk.v22i2.3159
Majid, A., & Hajir, M. (2021). Sistem pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 23–43. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.14
Patawari, P., & Bidja, I. (2019). Ketentuan hukum perbandingan sistem pengawasan terhadap anggota lembaga parlemen di beberapa negara. Kalabbirang Law Journal, 1(2), 44–66. https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang19
Pratama, P. Y., & Sarmiasih, M. (2019). Polemik produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia dari tahun 2015–2017. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 1(1), 37–50. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7798
Rikardo, O. (2020). Penerapan kedaulatan rakyat di dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Sasana, 6(1), 51–71. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228
Serlina, A., Cahyono, E. B., Kurniasih, H., Nashrullah, M. P., Saputri, T. I., & Gusman, E. (2024). Pelaksanaan kampanye pada masa reses oleh legislatif Agam, Sumatera Barat. Puan Indonesia, 5(2), 637–644. https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.228
Shobahah, N. (2016). Harmonisasi interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.363-392
Turyana, N., & Rohmah, S. N. (2021). Implikasi perubahan konstitusi 1945–1959 terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(1), 297–314. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19656
Wasti, R. M. (2018). Fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 439. https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1587
Widayati, W. (2015). Sistem parlemen berdasarkan konstitusi Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 415. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424
Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah pencarian presidensialisme yang efektif. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 294–308. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar