AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Repression: Conceptualization, Typology, and Dynamics of State Political Suppression
Abstract
This article presents a conceptual review of political repression as a mechanism of state power used to maintain regime stability by restricting political freedoms and civil liberties. Drawing on a systematic review of relevant literature, this article identifies the key conceptual elements of repression, including its actors, targets, and instruments. The typology discussed encompasses violent repression (personal integrity violations), nonviolent repression (civil liberties restrictions), legal-institutional repression, and digital repression. The analysis also examines the political functions of repression in authoritarian contexts, its measurement indicators, and its relationship to collective action, terrorism, and democratic backsliding. Empirical case illustrations from Indonesia, Hong Kong, South Korea, Thailand, and Zimbabwe enrich the comparative understanding of how repression operates across different regime types. This article concludes that repression is not a monolithic phenomenon but rather a spectrum of coercive actions that varies in form, intensity, and institutional context, shaped by the characteristics of the regime and the nature of the political threats it faces.
Keywords: repression, civil liberties, authoritarianism, state coercion, digital repression
________________________________________
Abstrak
Artikel ini menyajikan tinjauan konseptual mengenai represi politik sebagai mekanisme kekuasaan negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas rezim melalui pembatasan kebebasan politik dan kebebasan sipil. Dengan mengacu pada tinjauan literatur yang relevan, artikel ini mengidentifikasi unsur-unsur konseptual utama represi, meliputi pelaku, sasaran, dan instrumen yang digunakan. Tipologi yang dibahas mencakup represi kekerasan (pelanggaran integritas personal), represi non-kekerasan (pembatasan kebebasan sipil), represi legal-institusional, serta represi digital. Analisis juga mencakup fungsi politik represi dalam konteks otoritarianisme, indikator pengukurannya, serta hubungannya dengan tindakan kolektif, terorisme, dan kemunduran demokrasi. Ilustrasi kasus empiris dari Indonesia, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, dan Zimbabwe memperkaya pemahaman komparatif tentang bagaimana represi beroperasi di berbagai tipe rezim. Artikel ini menyimpulkan bahwa represi bukanlah fenomena yang monolitik, melainkan suatu spektrum tindakan koersif yang bervariasi dalam bentuk, intensitas, dan konteks institusionalnya, yang dibentuk oleh karakteristik rezim dan sifat ancaman politik yang dihadapinya.
Kata kunci: represi, kebebasan sipil, otoritarianisme, koersi negara, represi digital
________________________________________
1. Pendahuluan
Represi merupakan salah satu konsep sentral dalam studi politik komparatif, khususnya dalam kajian tentang otoritarianisme, hak asasi manusia, dan hubungan negara–warga. Meskipun digunakan secara luas dalam literatur ilmu politik, konsep represi memiliki cakupan makna yang beragam dan sering kali dioperasionalisasikan secara berbeda-beda bergantung pada kerangka teoritis dan konteks penelitian yang digunakan.
Secara umum, represi dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk menekan oposisi, membatasi perbedaan pendapat, dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan. Namun, dalam perkembangan literatur kontemporer, konsep ini telah berkembang melampaui sekadar penggunaan kekerasan fisik dan mencakup berbagai bentuk kontrol non-kekerasan, termasuk pembatasan hukum, pengawasan digital, dan pembatasan kebebasan sipil.
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan konseptual yang sistematis terhadap represi sebagai fenomena politik. Pembahasan meliputi definisi dan unsur-unsur konseptual utama, tipologi instrumen represi, fungsi politik represi dalam konteks otoritarianisme, indikator dan operasionalisasi represi dalam penelitian empiris, serta ilustrasi kasus komparatif dari berbagai negara. Melalui tinjauan ini, artikel bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terstruktur mengenai represi sebagai mekanisme kekuasaan negara.
________________________________________
2. Definisi dan Kerangka Konseptual Represi
Represi merujuk pada perilaku atau tindakan pemerintah yang digunakan untuk menciptakan ketenangan politik (political quiescence) dan menjaga keberlanjutan rezim dengan cara membatasi atau melanggar kebebasan politik dan kebebasan sipil, termasuk tindakan yang mengancam atau menjatuhkan sanksi untuk mengendalikan serta menekan oposisi dan perbedaan pendapat (Gould & Pate, 2011; Marks et al., 2009). Dalam literatur, represi juga didefinisikan secara luas sebagai pelanggaran sistematis atas kebebasan sipil dan hak asasi manusia terhadap individu maupun kelompok (Indriasari & Armando, 2023; Marks et al., 2009).
Karena itu, konsep "represi" menekankan relasi kuasa negara–warga yang diwujudkan melalui penggunaan aparat, hukum, dan/atau kekerasan untuk membatasi ruang kritik dan mobilisasi politik (Gould & Pate, 2011; Indriasari & Armando, 2023).
________________________________________
3. Unsur-Unsur Konseptual Utama
3.1 Pelaku: Negara/Pemerintah dan Aparatnya
Represi dipahami sebagai aplikasi kekuasaan negara (state power) yang menargetkan praktik-praktik kebebasan politik dan sipil (Gould & Pate, 2011; Marks et al., 2009). Dalam studi tentang autokrasi, represi bahkan ditempatkan sebagai salah satu dari instrumen dasar yang digunakan diktator untuk bertahan berkuasa (Gould & Pate, 2011). Dalam konteks lain, institusi negara seperti kepolisian dapat dimanipulasi sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk melalui represi atas kebebasan sipil (Tusalem, 2015).
3.2 Sasaran: Oposisi, Pembangkangan, Kritik, dan Aksi Kolektif
Represi diarahkan untuk mengendalikan atau menekan dissent—yakni ekspresi oposisi/kritik yang menantang otoritas—baik melalui kekerasan langsung maupun pembatasan kebebasan sipil yang menghambat tindakan kolektif (Escribà‐Folch, 2013; Gould & Pate, 2011). Literatur juga menekankan bahwa pembatasan kebebasan sipil dapat berfungsi preventif untuk mencegah aksi kolektif, sedangkan teror/kekerasan lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman dari kelompok terorganisasi (Gould & Pate, 2011). Dalam praktiknya, represi dapat mencakup pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, berasosiasi, serta tindakan yang melemahkan media kritis (Indriasari & Armando, 2023; Mamaev, 2024).
________________________________________
4. Tipologi Instrumen Represi
4.1 Represi Kekerasan (Violent Repression) / Pelanggaran Integritas Personal
Salah satu pembedaan penting memisahkan represi menjadi (i) represi kekerasan berupa pelanggaran integritas personal (personal integrity violations) dan (ii) pembatasan kebebasan sipil yang relatif kurang/tidak langsung menggunakan kekerasan (Gould & Pate, 2011). Represi kekerasan ini mencakup praktik seperti penyiksaan, "penghilangan," pemenjaraan, eksekusi di luar hukum, pembunuhan massal, dan bentuk serangan terhadap keselamatan personal (Indriasari & Armando, 2023). Rumusan serupa juga hadir dalam pemahaman bahwa "represi" mencakup pelanggaran terhadap hak-hak ala Amandemen Pertama (kebebasan berekspresi/berkumpul), due process, serta integritas/keamanan personal (Gould & Pate, 2011).
4.2 Represi Non-Kekerasan (Nonviolent Repression) / Pembatasan Kebebasan Sipil
Selain kekerasan fisik, represi juga dijalankan melalui restriksi kebebasan sipil (civil liberties restrictions) yang membatasi kanal kritik dan organisasi (Gould & Pate, 2011). Daftar cara represi yang lebih luas mencakup pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul/berasosiasi, intimidasi non-fisik, pengawasan (surveillance), kriminalisasi melalui hukum (misalnya pencemaran nama baik), serta pembatasan kesempatan kerja/karier—di samping pemenjaraan atau pengasingan (Indriasari & Armando, 2023). Dalam studi tentang sensor pers, pembatasan kebebasan sipil diperlakukan sebagai instrumen yang dapat berjalan bersama ancaman represi fisik; efektivitas pembatasan kebebasan sipil dapat bergantung pada kredibilitas ancaman represi fisik (Escribà‐Folch, 2013).
4.3 Represi Legal-Institusional: Penggunaan Hukum untuk Membatasi Oposisi
Kerangka hukum dapat dijadikan mekanisme represi ketika norma-norma (misalnya "keamanan nasional") diinstitusionalisasikan dengan penerapan yang ambigu dan diskresioner untuk membatasi tindakan politik populer, baik online maupun offline (Siregar et al., 2022). Dalam konteks ini, hukum memberi legitimasi bagi aparat negara untuk melakukan protest policing, pengawasan, dan penindasan individu/organisasi atas nama keamanan nasional (Siregar et al., 2022). Studi mengenai Rusia menekankan "inovasi otoritarian" yang mencakup represi reaktif dan proaktif, termasuk pembentukan legislasi represif yang membatasi kebebasan sipil dan menindak oposisi (Saral, 2019). Bahkan, "legislasi represif" dipahami sebagai legislasi yang melanggar hak asasi manusia (HAM) fundamental atau berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil warga (Saral, 2019).
4.4 Represi Digital (State Repression in Cyberspace)
Represi kontemporer semakin sering memanfaatkan teknologi digital. Analisis tentang Thailand menegaskan bahwa represi negara di ranah internet dapat diukur melalui dimensi regulatif, institusional, infrastruktur, dan ideasional, serta bahwa tindakan koersif online dapat melanggar hak-hak sipil-politik dan menghambat kualitas demokrasi (Mamaev, 2024). Studi mengenai "digital authoritarianism" juga menekankan bahwa kemajuan digital menyediakan alat pemantauan (digital monitoring) untuk menekan kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil lainnya (Kwak, 2024). Dalam studi Zimbabwe, represi digital dibahas melalui internet shutdowns, pengawasan online, intimidasi media sosial, dan perangkat hukum siber yang menekan kemampuan warga untuk mengorganisasi diri dan menyuarakan aspirasi (Nikolova & Popova, 2023). Variasi bentuk kontrol internet juga tampak pada studi otokrasi yang meneliti penyaringan (filtering) konten online sebagai bentuk represi, sekaligus menunjukkan bahwa tingkat penyaringan bervariasi antara rezim dan dipengaruhi karakteristik rezim (Sinpeng, 2013). Secara empiris lintas negara, meningkatnya akses internet dan telepon seluler berkorelasi dengan meningkatnya protes politik dan juga represi politik, menunjukkan keterkaitan antara media baru, mobilisasi, dan respons koersif negara (Hanitio & Perkins, 2017).
Studi eksperimental lintas beberapa negara (termasuk Rusia) menyoroti kekhawatiran bahwa alat tata kelola digital dapat disalahgunakan untuk menekan protes politik; kesadaran warga tentang potensi penyalahgunaan tersebut dapat menurunkan dukungan terhadap solusi tata kelola digital ("Citizens' Political Security in Ethiopia," 2021). Dengan demikian, dalam kerangka represi, teknologi digital dipahami bukan hanya sebagai sarana layanan publik, melainkan juga sebagai kapabilitas yang dapat memperkuat pengawasan dan kontrol politik ("Citizens' Political Security in Ethiopia," 2021; Nikolova & Popova, 2023).
________________________________________
5. Indikator dan Operasionalisasi Represi dalam Penelitian
Karena represi mencakup spektrum tindakan, penelitian kuantitatif dan komparatif biasanya mengoperasionalisasikannya lewat indikator hak asasi dan kebebasan sipil-politik. Misalnya, sejumlah studi menyebut penggunaan indikator agregat seperti Freedom House (kebebasan sipil/politik), Political Terror Scale, dan CIRI untuk mengukur represi/pelanggaran HAM (Escribà‐Folch, 2013; Ghatak et al., 2017). Freedom House sendiri dipakai sebagai ukuran kebebasan sipil dengan definisi yang mencakup kebebasan berekspresi dan keyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, rule of law, serta otonomi personal dan hak individu; skornya dinyatakan pada skala 0–60 (Jima‐González & López, 2020). Studi lain juga menggunakan skor Freedom House untuk "political rights" dan "civil liberties" pada skala 1–7 (1 paling bebas; 7 paling tidak bebas) (Cole, 2016).
Kerangka pengukuran lain ditawarkan oleh Global State of Democracy (GSoD) Indices yang mendefinisikan sub-atribut civil liberties sebagai sejauh mana hak dan kebebasan sipil dihormati, dengan lima subkomponen: kebebasan berekspresi, kebebasan berasosiasi dan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, serta integritas dan keamanan personal; skala akhirnya berada pada rentang 0–1 (Kwong, 2024). Dengan kata lain, baik Freedom House maupun GSoD memetakan represi terutama melalui derajat pembatasan kebebasan sipil dan/atau pelanggaran integritas personal (Jima‐González & López, 2020; Kwong, 2024).
________________________________________
6. Fungsi Politik Represi: Mempertahankan Kekuasaan dan Mengelola Ancaman
Dalam studi otokrasi, represi diposisikan sebagai instrumen yang digunakan diktator untuk bertahan, dan bukti empiris menunjukkan bahwa represi dapat meningkatkan peluang kelangsungan pemimpin otoriter (Gould & Pate, 2011). Lebih lanjut, pembedaan antara teror politik (pelanggaran integritas personal) dan pembatasan kebebasan sipil menegaskan fungsi yang berbeda: teror efektif menghadapi ancaman dari kelompok terorganisasi, sementara pembatasan kebebasan sipil terutama mencegah aksi kolektif (Gould & Pate, 2011). Pada saat yang sama, literatur juga memperingatkan perlunya membedakan bentuk dan konteks represi (misalnya variasi antara otokrasi) agar tidak menyederhanakan semua autokrasi sebagai seragam dalam praktik koersifnya (Hand & Saiya, 2022; Sinpeng, 2013).
Dalam konteks institusional, kapasitas birokrasi yang lebih tinggi dapat berkorelasi dengan perbaikan integritas tubuh (bodily integrity) dan juga penghormatan kebebasan sipil, tetapi peningkatan kapasitas negara tanpa mekanisme demokratis dapat justru berkaitan dengan praktik kebebasan sipil yang lebih buruk (Cantoni, 2020). Studi tersebut juga menekankan bahwa restriksi ekstrem atas kebebasan sipil mencegah warga menyuarakan keluhan atau memobilisasi diri melawan pemegang kekuasaan (Cantoni, 2020)—yakni tepat pada inti sasaran represi sebagaimana didefinisikan dalam literatur represi dan tindakan kolektif (Gould & Pate, 2011; Stein, 2016).
________________________________________
7. Ilustrasi Kasus Komparatif
7.1 Indonesia: Ruang Digital dan Kepolisian
Kajian tentang UU ITE di Indonesia menyoroti asumsi yang berkembang bahwa regulasi tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan didorong oleh motivasi negara untuk menuntut kepatuhan masyarakat sipil melalui aparatus negara yang represif; studi itu juga menilai proses pembahasan dan implementasinya tidak berbasis prinsip demokrasi deliberatif dan memperkuat rezim "digital authoritarianism" (Kwak, 2024). Studi lain mengenai kemunduran demokrasi di Indonesia menekankan penggunaan kepolisian sebagai instrumen politik, termasuk represi terhadap kebebasan sipil dan penggunaan UU No. 11/2008 untuk menangkap pihak yang beroposisi terhadap pemerintah (Tusalem, 2015). Kedua studi tersebut menggambarkan represi sebagai kombinasi instrumen legal, institusional, dan koersif untuk mengendalikan kritik (Kwak, 2024; Tusalem, 2015).
7.2 Hong Kong dan Korea Selatan: Hukum Keamanan Nasional
Analisis komparatif Hong Kong dan Korea Selatan menunjukkan bahwa hukum keamanan nasional dapat membatasi aksi politik populer dan memberi legitimasi bagi aparat untuk melakukan pengawasan, protest policing, serta penindasan individu/organisasi atas nama keamanan nasional, seringkali melalui penerapan yang diskresioner dan ambigu (Siregar et al., 2022). Kerangka ini memperlihatkan bagaimana represi dapat dilembagakan melalui "legalisme keamanan" yang memperluas kapasitas negara untuk menekan oposisi (Saral, 2019; Siregar et al., 2022).
7.3 Thailand, Zimbabwe, dan Variasi Represi Digital
Kasus Thailand memperlihatkan bagaimana koersivitas negara di ranah siber dapat menekan potensi demokratis internet melalui kombinasi regulasi, institusi, infrastruktur, dan pembingkaian ideasional yang membenarkan penertiban online (Mamaev, 2024). Di Zimbabwe, represi digital dianalisis melalui pemadaman internet, pengawasan, dan hukum siber sebagai perangkat yang menekan kebebasan dasar dan partisipasi warga (Nikolova & Popova, 2023). Secara lebih umum di otokrasi, penyaringan internet dipahami sebagai bentuk represi yang variasinya berkaitan dengan karakteristik rezim (Sinpeng, 2013).
________________________________________
8. Nuansa dan Perdebatan: Represi, Keamanan, dan Kekerasan Politik
Literatur menyoroti perdebatan mengenai relasi antara pembatasan kebebasan sipil dan kekerasan politik/terorisme. Sebagian argumen menyatakan bahwa penghormatan terhadap kebebasan politik, HAM, dan kebebasan sipil dapat menyediakan kanal institusional untuk menyalurkan keluhan, sehingga mengurangi insentif menggunakan teror (Karpa & Rochlitz, 2024). Studi lain menegaskan bahwa pembatasan kebebasan sipil dan politik dapat memiliki efek berbeda terhadap tipe kelompok teroris (misalnya "strategic" vs "universalist"), sehingga dampaknya tidak tunggal (Cole, 2016). Sementara itu, studi tentang dampak serangan teror transnasional terhadap perilaku HAM negara menunjukkan bahwa serangan berulang dapat berkaitan dengan meningkatnya pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, tetapi tidak menunjukkan pengaruh yang teramati pada beberapa "empowerment rights" seperti kebebasan berbicara/berkumpul/beragama (Nigam, 2024). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa represi sering diperdebatkan dalam kerangka "trade-off" keamanan–kebebasan, tetapi bukti empiris mengenai bentuk represi mana yang meningkat dan konsekuensinya dapat bervariasi (Cole, 2016; Nigam, 2024).
________________________________________
9. Simpulan
Secara ringkas, represi adalah tindakan penekanan/penindasan oleh pemerintah yang ditujukan untuk membatasi, menghukum, atau melumpuhkan oposisi dan perbedaan pendapat, melalui kekerasan langsung (pelanggaran integritas personal) dan/atau pembatasan kebebasan sipil (ekspresi, asosiasi, media, protes), termasuk melalui instrumen hukum, aparat keamanan, sensor, pengawasan, dan kontrol digital (Gould & Pate, 2011; Indriasari & Armando, 2023; Jima‐González & López, 2020; Kwak, 2024; Mamaev, 2024; Saral, 2019).
Represi bukan merupakan fenomena yang monolitik. Variasinya mencakup spektrum yang luas—dari kekerasan fisik langsung hingga pembatasan hukum yang halus dan pengawasan digital yang tidak kasat mata—dan bentuk-bentuknya dipengaruhi oleh karakteristik rezim, sifat ancaman yang dihadapi, serta kapasitas institusional negara. Pemahaman yang lebih terperinci dan kontekstual atas represi sangat penting, baik dalam penelitian komparatif maupun dalam upaya advokasi hak asasi manusia, untuk menghindari penyederhanaan yang dapat mengaburkan keragaman mekanisme dan dampak koersi negara terhadap warga.
________________________________________
Daftar Pustaka
Cantoni, D. (2020). China und Hongkong am Scheideweg. Perspektiven Der Wirtschaftspolitik, 21(2), 185–196. https://doi.org/10.1515/pwp-2020-0014
Citizens' Political Security in Ethiopia. (2021). DCS. https://doi.org/10.7176/dcs/11-7-01
Cole, W. M. (2016). Managing to mitigate abuse: Bureaucracy, democracy, and human rights, 1984 to 2010. International Journal of Comparative Sociology, 57(1–2), 69–97. https://doi.org/10.1177/0020715216641723
Escribà‐Folch, A. (2013). Repression, political threats, and survival under autocracy. International Political Science Review, 34(5), 543–560. https://doi.org/10.1177/0192512113488259
Ghatak, S., Gold, A., & Prins, B. (2017). Domestic terrorism in democratic states: Understanding and addressing minority grievances. Journal of Conflict Resolution, 63(2), 439–467. https://doi.org/10.1177/0022002717734285
Gould, L. A., & Pate, M. (2011). Penality, power, and polity. International Criminal Justice Review, 21(4), 443–461. https://doi.org/10.1177/1057567711431126
Hand, A. W., & Saiya, N. (2022). Democracy's ambivalent effect on terrorism. Journal of Conflict Resolution, 67(7–8), 1618–1643. https://doi.org/10.1177/00220027221143967
Hanitio, F., & Perkins, D. D. (2017). Predicting the emergence of community psychology and community development in 91 countries with brief case studies of Chile and Ghana. American Journal of Community Psychology, 59(1–2), 200–218. https://doi.org/10.1002/ajcp.12127
Indriasari, D. T., & Armando, A. (2023). The governance of information technology and deliberative democracy: Study of the law on information and electronic transactions (ITE). Eduvest - Journal of Universal Studies, 3(5), 895–912. https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.807
Jima‐González, A., & López, M. P. (2020). The "Arab Spring Index": Analyzing the democratization of the Tunisian Revolution through the Political Opportunity Theory (pp. 11–45). https://doi.org/10.53995/97895886286081
Karpa, D. F., & Rochlitz, M. (2024). Authoritarian surveillance and public support for digital governance solutions. Comparative Political Studies, 58(10), 2237–2265. https://doi.org/10.1177/00104140241290208
Kwak, S. (2024). Dynamics between national security laws and repertoires of political action: A comparative analysis of Hong Kong and South Korea. Asian Politics & Policy, 16(1), 78–93. https://doi.org/10.1111/aspp.12725
Kwong, Y. (2024). The legal profession in battle: Cause lawyers versus state-embedded lawyers in Hong Kong's democratization. Social & Legal Studies, 34(4), 580–601. https://doi.org/10.1177/09646639241279975
Mamaev, B. (2024). The evolution of authoritarianism and contentious action in Russia. https://doi.org/10.1017/9781009560672
Marks, G., Mbaye, H. A. D., & Kim, H. M. (2009). Radicalism or reformism? Socialist parties before World War I. American Sociological Review, 74(4), 615–635. https://doi.org/10.1177/000312240907400406
Nigam, S. (2024). The right to dissent in the socio-legal context: Reimagining citizenship, strengthening democracy. https://doi.org/10.31219/osf.io/ubkra
Nikolova, M., & Popova, O. (2023). Echoes of the past: The enduring impact of communism on contemporary freedom of speech values. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4661472
Saral, M. (2019). The protection of human rights in transitional Tunisia. Muslim World Journal of Human Rights, 16(1), 1–26. https://doi.org/10.1515/mwjhr-2019-0005
Sinpeng, A. (2013). State repression in cyberspace: The case of Thailand. Asian Politics & Policy, 5(3), 421–440. https://doi.org/10.1111/aspp.12036
Siregar, S. N., Raffiudin, R., & Noor, F. (2022). Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration (2014–2020). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 26(2), 197. https://doi.org/10.22146/jsp.72129
Stein, E. A. (2016). Censoring the press: A barometer of government tolerance for anti-regime dissent under authoritarian rule. Journal of Politics in Latin America, 8(2), 101–142. https://doi.org/10.1177/1866802x1600800204
Tusalem, R. F. (2015). Ethnic minority governments, democracy, and human rights. Politics & Policy, 43(4), 502–537. https://doi.org/10.1111/polp.12125
Tidak ada komentar:
Posting Komentar