02219 - Revolusi: Konsep, Tipologi, Dan Dinamika Perubahan Sosial-Politik

AFANIN MEDIA UTAMA



A Conceptual Review of Revolution in Social and Political Science Literature
________________________________________
Abstrak
Artikel ini menyajikan tinjauan konseptual mengenai revolusi sebagai fenomena perubahan sosial-politik yang mendasar dan cepat. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi ciri-ciri utama revolusi, kondisi pemicunya, tipologi, serta relasinya dengan kekerasan, teknologi informasi, dan perubahan institusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa revolusi tidak semata-mata berkaitan dengan dimensi politik, melainkan juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, demografis, dan teknologis. Revolusi dibedakan dari bentuk perubahan lain berdasarkan cakupannya yang luas dan radikal, temponya yang cepat, serta mekanismenya yang berkaitan dengan konflik atas kekuasaan dan penataan ulang institusi. Meskipun kekerasan sering dipandang sebagai unsur yang lazim dalam revolusi, sejumlah kerangka teoretik tetap mengakui kemungkinan revolusi berlangsung tanpa pertumpahan darah. Artikel ini juga menelaah tegangan antara revolusi dan reformasi, peran teknologi digital dalam memfasilitasi mobilisasi, serta interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam dinamika revolusioner.
Kata kunci: revolusi, perubahan sosial, perubahan politik, mobilisasi massa, institusi
________________________________________
Abstract
This article presents a conceptual review of revolution as a fundamental and rapid social-political change phenomenon. Using a literature review approach, this article identifies the main characteristics of revolution, its triggering conditions, typology, and its relationship with violence, information technology, and institutional change. The findings indicate that revolution is not merely related to the political dimension, but also encompasses economic, social, demographic, and technological dimensions. Revolution is distinguished from other forms of change based on its broad and radical scope, rapid tempo, and its mechanism related to power conflict and institutional restructuring. Although violence is often regarded as a common element in revolution, several theoretical frameworks still acknowledge the possibility of revolution occurring without bloodshed. This article also examines the tension between revolution and reform, the role of digital technology in facilitating mobilization, and the interaction between internal and external factors in revolutionary dynamics.
Keywords: revolution, social change, political change, mass mobilization, institutions
________________________________________
1. PENDAHULUAN
Revolusi merupakan salah satu konsep paling fundamental sekaligus paling diperdebatkan dalam ilmu sosial dan politik. Sebagai fenomena yang telah membentuk perjalanan sejarah umat manusia, revolusi kerap dipahami secara beragam—mulai dari pergantian rezim yang disertai kekerasan hingga transformasi struktural yang lebih luas mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya.
Kerumitan konseptual ini mendorong kebutuhan akan tinjauan sistematis yang memetakan berbagai definisi, ciri-ciri, tipologi, serta kondisi yang memungkinkan terjadinya revolusi. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab artikel ini adalah: Apa yang dimaksud dengan revolusi dalam kerangka ilmu sosial-politik? Apa saja ciri-ciri utama yang membedakannya dari bentuk perubahan sosial lain? Dan bagaimana revolusi berinteraksi dengan variabel-variabel seperti kekerasan, teknologi, institusi, serta dinamika lokal-global?
Artikel ini disusun berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah yang mencakup perspektif teoretik tentang perubahan sosial, gerakan massa, institusi politik, dan dinamika revolusioner. Struktur pembahasan meliputi: (1) definisi dan konsep operasional revolusi, (2) ciri-ciri utama revolusi, (3) hubungan revolusi dengan kekerasan, (4) kondisi pemicu revolusi, (5) dimensi internal–eksternal revolusi, (6) peran teknologi informasi, (7) tipologi revolusi, (8) tegangan revolusi versus reformasi, serta (9) revolusi dan perubahan institusional.
________________________________________
2. DEFINISI DAN KONSEP OPERASIONAL REVOLUSI
Dalam pengertian ilmu sosial-politik, revolusi merujuk pada perubahan yang mendasar (radikal) dan cepat dalam tatanan masyarakat—terutama menyangkut sistem politik, sosial, dan/atau ekonomi—yang umumnya dipahami sebagai perubahan yang menyentuh "inti" bangunan dan fungsi sosial, serta terjadi secara tiba-tiba dibandingkan proses historis yang lebih lambat (Barkin et al., 2019; Us & Sohiron, 2020). Sejalan dengan itu, revolusi juga dipahami sebagai perubahan radikal dan sistematis atas "tatanan yang ada" (order of things), yakni bukan sekadar penyesuaian kecil, melainkan upaya mengganti atau menata ulang struktur dasar yang mengorganisasi kehidupan sosial (Barkin et al., 2019; Pérez-Hidalgo, 2015).
Dalam kerangka yang lebih spesifik, revolusi dapat dipahami sebagai perubahan model politik (pergantian tatanan politik) yang terjadi ketika krisis tertentu berkonvergensi sehingga memungkinkan substitusi model lama oleh model baru (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020).
Walaupun dalam penggunaan sehari-hari revolusi sering diasosiasikan terutama dengan politik, sejumlah literatur memperlihatkan bahwa istilah ini juga dipakai untuk menandai perubahan mendasar dan luas pada dimensi lain—misalnya teknologi atau demografi—sejauh perubahan itu dipandang "merevolusi" struktur dan relasi sosial-ekonomi (MacInnes & Díaz, 2024; Vázquez-Barquero, 2017). Karena itu, definisi operasional yang paling konsisten dengan sumber-sumber yang tersedia adalah: revolusi sebagai perubahan cepat dan fundamental yang menjangkau berbagai dimensi kehidupan kolektif, sering dikaitkan dengan perebutan/rekonfigurasi kekuasaan dan—dalam banyak pendekatan—berkaitan dengan paksaan atau kekerasan (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020).
________________________________________
3. CIRI-CIRI UTAMA REVOLUSI
3.1 Cakupan yang Luas Lintas-Dimensi
Revolusi dibedakan dari bentuk perubahan sosial lain karena cakupannya dipandang paling luas, menyentuh "semua tingkat dan dimensi" masyarakat—misalnya ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, bahkan pembentukan kepribadian atau habitus (Us & Sohiron, 2020). Penggunaan konsep "ekspresi revolusioner" dalam studi perubahan sosial juga menekankan bahwa revolusi mencakup transformasi penting yang dapat melintasi dimensi ekonomi, politik, dan ekologis dalam konteks tertentu (Barkin et al., 2019; Us & Sohiron, 2020). Dengan demikian, revolusi dalam definisi ini tidak identik dengan satu kebijakan atau satu sektor, melainkan perubahan yang meluas ke relasi sosial dan institusi yang menopang tatanan lama (Barkin et al., 2019; Nárdiz, 2014).
3.2 Radikalitas: Menyentuh "Inti" Tatanan Sosial
Sumber yang tersedia menekankan bahwa revolusi merupakan perubahan yang fundamental dan radikal—bukan sekadar reformasi administratif—karena menyentuh inti bangunan sosial dan fungsi-fungsinya (Pérez-Hidalgo, 2015; Us & Sohiron, 2020). Bahkan ketika istilah "revolusi" dipakai di luar politik—misalnya teknologi—logika yang sama dipertahankan: inovasi dan perubahan teknik dipahami dapat "merevolusi" struktur ekonomi dari dalam melalui proses mutasi industri dan creative destruction (penghancuran kreatif) (Barrera, 2018; Sturm, 2015). Di sini, radikalitas tidak harus berarti satu bentuk tunggal hasil akhir, tetapi menunjuk pada tingkat kedalaman perubahan terhadap struktur dan mekanisme tatanan lama (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020).
3.3 Kecepatan: Perubahan Cepat dan "Meledak"
Revolusi juga dicirikan oleh tempo yang cepat—digambarkan sebagai perubahan "tiba-tiba" dan "seperti ledakan" dibandingkan aliran lambat proses historis (Us & Sohiron, 2020). Dalam analisis tentang "ruptura dinámica" (ruptur dinamis), perubahan model politik dipahami terjadi ketika faktor-faktor tertentu berkonvergensi sehingga memicu gerak sosial yang menggantikan model lama secara relatif cepat (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020). Dengan demikian, kecepatan bukan sekadar persepsi, melainkan elemen konseptual yang membedakan revolusi dari perubahan gradual (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020).
3.4 Agen dan Mekanisme: Gerakan Massa, Paksaan, dan Konflik atas Kekuasaan
Konsep sosial tentang revolusi dalam salah satu sumber didefinisikan sebagai penggunaan gerakan massa atau ancaman paksaan/kekerasan terhadap penguasa untuk melaksanakan perubahan mendasar dan berkelanjutan dalam masyarakat (Us & Sohiron, 2020). Sejumlah literatur tentang gerakan dan mobilisasi juga menekankan pentingnya mekanisme artikulasi dan koordinasi aktor kolektif: pengalaman kontestasi sebelum "revolusi" dipandang menjadi "kaldu pembibitan" bagi generasi militan baru serta sarana uji-coba koordinasi lintas aktor yang kemudian memungkinkan perluasan protes menjadi berdimensi nasional (Q., 2013; Thieux, 2014). Dalam konteks ini, revolusi berkaitan erat dengan perebutan legitimasi dan kapasitas institusional negara, serta dinamika perubahan rezim yang tidak dapat direduksi pada satu penyebab tunggal (Brichs et al., 2021; Nárdiz, 2014).
________________________________________
4. REVOLUSI DAN KEKERASAN: KECENDERUNGAN UMUM DAN PERDEBATAN KONSEPTUAL
Banyak pendekatan memandang kekerasan sebagai unsur yang lazim—bahkan sering dianggap perlu—dalam revolusi. Salah satu sumber menyatakan bahwa umumnya revolusi ditandai oleh penggulingan kekuasaan dan "sering berdarah-darah" akibat konflik kekerasan antara dua kekuatan yang saling menjatuhkan, serta bahwa "kebanyakan pakar" meyakini revolusi memerlukan keterlibatan kekerasan (Us & Sohiron, 2020). Literatur tentang kekerasan politik juga menempatkan revolusi sebagai salah satu bentuk manifestasi kekerasan politik (bersama perang dan terorisme), serta memberikan contoh revolusi atau gelombang revolusioner yang berkaitan dengan destabilisasi politik—misalnya Revolusi Islam Iran 1979 dan dinamika pasca-2011 di beberapa negara (Rodríguez, 2014). Dengan demikian, dalam tradisi tertentu, kekerasan bukan sekadar insiden, melainkan bagian dari mekanisme pemaksaan perubahan ketika konflik atas kekuasaan memuncak (Rodríguez, 2014; Us & Sohiron, 2020).
Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan nuansa: revolusi dapat dipahami sebagai perubahan model politik yang "revolusi, entah berdarah atau tidak" (sea o no incruenta) (Nárdiz, 2014). Artinya, dalam konsepsi ini, kekerasan bukan syarat definisional absolut, walaupun tetap mungkin hadir (Nárdiz, 2014). Selain itu, pembahasan tentang "kiri rupturis" di Amerika Latin menegaskan bahwa strategi perubahan radikal tidak harus menempuh jalan bersenjata; dinamika transformasi dapat bertumpu pada mobilisasi massa dan aliansi sosial yang luas (Fournier, 2008; Nárdiz, 2014). Karena itu, sintesis yang paling sesuai dengan korpus sumber adalah: kekerasan sering hadir dan kerap dianggap sentral dalam revolusi, tetapi terdapat kerangka teoretik yang tetap mengklasifikasikan perubahan model politik sebagai revolusi meski berlangsung tanpa pertumpahan darah (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020).
________________________________________
5. KONDISI PEMICU: KRISIS, REPRESENTASI, DAN IDEOLOGI ALTERNATIF
Salah satu model kausal yang eksplisit dalam sumber menyatakan bahwa perubahan model politik (revolusi) terjadi bila tiga elemen hadir secara simultan: (i) krisis representasi yang berat, (ii) krisis ekonomi yang parah, dan (iii) adanya ideologi alternatif yang memungkinkan pembangunan model politik baru (Nárdiz, 2014). Bila dua krisis terjadi tanpa ideologi alternatif, yang muncul adalah "ruptura estática": pecahnya koeksistensi sosial tanpa perubahan model politik (Nárdiz, 2014). Formulasi ini menempatkan revolusi sebagai hasil konvergensi krisis legitimasi politik dan krisis material yang dibaca melalui horizon ideologis baru (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020).
Keterkaitan krisis representasi dan mobilisasi kolektif juga beresonansi dengan temuan tentang gerakan sosial kontemporer berbasis jaringan. Dalam pembacaan atas gerakan 15M, muncul penekanan bahwa ekosistem digital dan horizontalitas organisasi berkaitan dengan tuntutan transparansi, profesionalitas politik, dan persepsi ketidakefisienan institusi representatif; bahkan sebuah survei yang dikutip menyatakan 60% responden menunjuk "ketidakpercayaan terhadap partai/institusi" sebagai faktor determinan mobilisasi, dibanding 20% yang menunjuk krisis ekonomi (Nàcher, 2013). Walaupun konteks ini tidak otomatis "revolusioner" dalam arti perubahan rezim, ia memperkuat tesis bahwa krisis representasi dapat menjadi pendorong kuat mobilisasi yang—dalam konfigurasi tertentu—dapat berkontribusi pada dinamika perubahan politik yang lebih dalam (Nàcher, 2013; Nárdiz, 2014).
________________________________________
6. DIMENSI INTERNAL–EKSTERNAL: REVOLUSI DALAM KETERJALINAN LOKAL DAN GLOBAL
Sejumlah sumber menolak penjelasan yang semata-mata internal atau semata-mata eksternal. Analisis historis mengenai mobilisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) menekankan keterjalinan faktor eksternal dan internal sejak abad ke-19, serta menyatakan bahwa dampak pengaruh eksternal bergantung pada relasinya dengan sumber daya kekuasaan yang dominan pada suatu momen—misalnya tanah, negara modern, koersi, industrialisasi, atau pembiayaan (Brichs et al., 2021). Secara konseptual, pembacaan lain atas perubahan di Timur Tengah juga mengkritik kecenderungan mengabaikan "kekuatan internal perubahan" dibanding faktor eksternal, serta menilai model-model aksi kolektif belum berhasil menjelaskan dinamika transformasi dari aksi kolektif menuju revolusi (Brichs et al., 2021; Q., 2013). Sintesis dari dua rujukan ini menunjukkan bahwa revolusi sebaiknya dipahami sebagai proses yang lahir dari interaksi tekanan global dan dinamika domestik—dengan variasi yang sangat bergantung pada konfigurasi sumber daya, institusi, dan aktor (Brichs et al., 2021; Q., 2013).
Dalam kerangka "revolusi warna" (color revolutions), relasi internal–eksternal ini dibuat eksplisit: studi terkait menekankan perlunya memahami definisi revolusi warna beserta hubungan intrinsiknya dengan program promosi demokrasi, sekaligus menegaskan bahwa aspek transnasional tidak boleh dipakai untuk menafikan sebab-sebab keluhan kelas dan agravio yang "legitim" di dalam struktur sosial negara yang terdampak (Martínez & Soto, 2022). Dengan demikian, bahkan dalam fenomena yang menonjolkan difusi lintas-negara, analisis tetap menuntut perhatian pada sebab internal dan konflik sosial domestik (Brichs et al., 2021; Martínez & Soto, 2022).
________________________________________
7. PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JARINGAN SOSIAL DALAM DINAMIKA REVOLUSIONER
Beberapa sumber menyoroti bahwa teknologi komunikasi digital telah mengubah lanskap mobilisasi dan koordinasi politik. Dalam pembahasan revolusi warna, disebutkan bahwa kemunculan dan ekspansi jejaring sosial memberikan kerangka komunikasi personal dan politik yang baru; bahkan dinyatakan bahwa ekspansi jejaring sosial sejak 2008 menjadi faktor kunci perubahan taktik yang mencirikan revolusi warna (Martínez & Soto, 2022). Dalam studi masyarakat sipil Afrika Utara, internet diposisikan sebagai salah satu motor aktivisme baru di Maroko; sumber yang sama menyebut Maroko memiliki dua juta pengguna Facebook, dan internet berfungsi sebagai medium denunsiasi serta ruang mobilisasi kolektif (Thieux, 2014). Sementara itu, ulasan atas karya Castells menegaskan bahwa internet dan teknologi baru dianalisis sebagai elemen penting dalam pembentukan, dinamika, dan perspektif perubahan sosial gerakan-gerakan yang menonjol pada 2011—termasuk "revolusi" dan protes massal (Rodríguez, 2014).
Di Eropa—khususnya kasus 15M—sumber lain menekankan terbentuknya dinamika gerakan berbasis "Red" (jaringan) dalam ekosistem digital yang horizontal dan multinodal, serta kemunculan inisiatif warga tanpa perantara untuk memantau politik dan parlemen (Nàcher, 2013). Sintesis seluruh rujukan ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak otomatis "menyebabkan" revolusi, tetapi dapat menjadi infrastruktur yang memfasilitasi percepatan difusi informasi, koordinasi lintas-aktor, dan perubahan repertoar aksi kolektif—yang dalam kondisi krisis tertentu dapat berkelindan dengan dinamika perubahan politik yang lebih tajam (Martínez & Soto, 2022; Thieux, 2014).
________________________________________
8. TIPOLOGI REVOLUSI
8.1 Revolusi sebagai "Pemutus Sejarah" dan Pembentuk Fraktur Sosial
Dalam teori perkembangan politik Stein Rokkan, perubahan besar pada "abad ke-19 panjang" dipahami melalui revolusi yang menghasilkan fraktur sosial-politik: modelnya menganalisis interaksi tiga proses perubahan antara 1789 dan 1815—revolusi geopolitik (secesi dan konsolidasi teritori), revolusi ekonomi (ekspansi kapitalis dan industrialisasi), dan revolusi nasional (oposisi minoritas periferal dan/atau konflik Negara–Gereja) (Monte, 2011). Rokkan juga menempatkan Revolusi Prancis dan Revolusi Industri sebagai revolusi besar yang memunculkan tipe-tipe fraktur yang kemudian membentuk struktur politik massa (Monte, 2011; Us & Sohiron, 2020). Ini memperluas pemahaman revolusi dari sekadar "pergantian pemerintah" menjadi proses yang mengendapkan garis belah sosial baru (Monte, 2011; Nárdiz, 2014).
8.2 Revolusi Teknologi: Inovasi yang "Merevolusi" Struktur Ekonomi
Beberapa sumber menggunakan istilah revolusi untuk perubahan teknologi yang menggeser struktur ekonomi secara mendasar. Dalam kerangka Schumpeterian, kapitalisme dipahami sebagai proses evolutif non-stasioner, dengan "mutasi industrial" yang merevolusi struktur ekonomi dari dalam melalui penghancuran kreatif (Sturm, 2015). Kajian tentang perubahan teknologi menegaskan bahwa Schumpeter memandang inovasi sebagai mekanisme internal yang mendorong evolusi sistem kapitalis, dan dalam pembacaan Marx, sains dapat menjadi faktor langsung produksi yang "merevolusi" produktivitas kerja sosial (Barrera, 2018; Sturm, 2015). Dalam pendekatan institusional terhadap perkembangan kapitalisme, adopsi inovasi dipandang sebagai faktor sentral perubahan transformasi ekonomi yang ditandai oleh "tiga revolusi teknologi besar"—revolusi industrial, revolusi elektrik, dan revolusi informasional (Barrera, 2018; Vázquez-Barquero, 2017). Dengan demikian, "revolusi" di sini adalah metafora konseptual yang menandai perubahan teknologi yang berdampak struktural pada ekonomi dan institusi (Sturm, 2015; Vázquez-Barquero, 2017).
8.3 Revolusi Demografis/Reproduktif sebagai Dimensi Modernitas
Istilah revolusi juga digunakan untuk perubahan demografis yang berskala besar. Sumber tentang "revolusi reproduktif" berargumen bahwa modernitas tidak hanya ditandai revolusi ekonomi dan politik, melainkan juga memerlukan revolusi reproduktif sebagai perubahan skala dalam efisiensi reproduksi demografis; konsep ini membantu memahami perubahan demografi menuju masyarakat modern (MacInnes & Díaz, 2024; Us & Sohiron, 2020). Dalam sintesis ini, revolusi bukan hanya soal kekuasaan negara, melainkan juga transformasi struktural pada reproduksi sosial yang berdampak luas (MacInnes & Díaz, 2024; Monte, 2011).
________________________________________
9. REVOLUSI VERSUS REFORMASI: TEGANGAN STRATEGI PERUBAHAN
Sejumlah sumber memperlihatkan bahwa gerakan sosial dan proyek politik sering berada dalam tegangan "revolusi–reformasi". Dalam kajian gerakan alterglobalisasi, ditegaskan adanya perdebatan: sebagian aktor tidak mengejar "pengambilan kekuasaan" melainkan berupaya mengubah relasi kekuasaan menuju kesetaraan; sementara yang lain mempertahankan gagasan revolusi sebagai "perubahan peradaban" yang memerlukan waktu untuk terbentuk (Barón, 2009). Pada konteks kiri "rupturis", terdapat orientasi perubahan rezim kapitalis, tetapi juga penegasan bahwa "rupturisme" kontemporer tidak mesti melalui jalur bersenjata, melainkan melalui mobilisasi massa dan aliansi sosial yang beragam (Fournier, 2008; Nárdiz, 2014). Dengan demikian, garis pembeda konseptualnya bukan hanya pada tujuan perubahan, tetapi juga pada repertoar dan tempo perubahan—gradual versus ruptural (Barón, 2009; Fournier, 2008).
________________________________________
10. REVOLUSI DAN PERUBAHAN INSTITUSIONAL: STABILITAS, EROSI, DAN MOMEN FORMATIF
Sumber-sumber tentang institusi menegaskan bahwa institusi adalah "aturan main" yang membentuk interaksi manusia, sehingga perubahan revolusioner—yang menyasar tatanan politik-ekonomi—secara konseptual berkaitan dengan perubahan institusional (Bermúdez, 2011). Dalam perspektif institusional-historis, stabilitas dan perubahan dipandang tak terpisahkan: mekanisme yang menopang stabilitas juga membatasi perubahan sampai faktor eksogen atau endogen mengikis reproduksi kontinuitas dan menciptakan kondisi bagi momen formatif pola institusional baru (Echeverry, 2017; Nárdiz, 2014). Dengan kata lain, revolusi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ekstrem dari momen formatif tersebut, ketika erosi mekanisme stabilitas berujung pada substitusi model politik atau tata institusional (Echeverry, 2017; Nárdiz, 2014).
________________________________________
11. SIMPULAN
Revolusi adalah perubahan mendasar dan cepat dalam sistem politik, sosial, atau ekonomi, yang dalam banyak pendekatan melibatkan mobilisasi massa dan sering dikaitkan dengan paksaan atau kekerasan, meskipun sebagian kerangka teoretik tetap mengakui kemungkinan revolusi berlangsung tanpa pertumpahan darah (Nárdiz, 2014; Us & Sohiron, 2020). Revolusi dibedakan dari perubahan lain karena cakupannya luas dan radikal, temponya cepat, dan mekanismenya berkaitan dengan konflik atas kekuasaan dan penataan ulang institusi (Barkin et al., 2019; Echeverry, 2017; Us & Sohiron, 2020).
Tinjauan konseptual ini menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai tentang revolusi harus mempertimbangkan: (1) multidimensionalitasnya yang melampaui sekadar perubahan politik; (2) kondisi struktural berupa konvergensi krisis representasi, krisis ekonomi, dan ideologi alternatif; (3) interaksi faktor internal dan eksternal; (4) peran teknologi digital sebagai infrastruktur fasilitasi mobilisasi; serta (5) posisi revolusi dalam spektrum yang lebih luas antara reformasi gradual dan transformasi ruptural. Pemahaman yang komprehensif atas seluruh dimensi ini tidak hanya memperkaya kajian teoretik, tetapi juga memperdalam analisis empiris terhadap berbagai peristiwa transformasi sosial-politik di dunia kontemporer.
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Barkin, D., Esquivel, A. L., Carcaño, E., & Armenta, W. A. (2019). Sujeto revolucionario desde la comunidad y sus modalidades de transformación social. Cultura Y Representaciones Sociales, 14(27), 35–77. https://doi.org/10.28965/2019-27-02
Barrera, Y. J. (2018). Aproximación crítica a las principales teorías sobre el cambio tecnológico. Problemas Del Desarrollo Revista Latinoamericana De Economía, 49(193). https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2018.193.59405
Barón, M. D. (2009). Protesta e insurrección frente al fracaso del mercado La apuesta de los movimientos antiglobalización, porque otro mundo es posible. Revista De Relaciones Internacionales Estrategia Y Seguridad, 4(2), 13–37. https://doi.org/10.18359/ries.139
Bermúdez, C. (2011). Instituciones, cambio institucional y crecimiento económico: una revisión crítica del enfoque neoclásico. Revista Cs, (8), 55–82. https://doi.org/10.18046/recs.i8.1129
Brichs, F. I., Martínez, L. F., & Camps-Febrer, B. (2021). Acumulación y resistencias en el norte de África y Oriente Medio. Colonialismo, poscolonialismo y neoliberalismo. Ayer Revista De Historia Contemporánea, 124(4), 25–51. https://doi.org/10.55509/ayer/124-2021-02
Echeverry, S. S. (2017). Análisis del desarrollo institucional desde el enfoque institucional histórico. Papel Político, 21(1), 81. https://doi.org/10.11144/javeriana.papo21-1.adie
Fournier, C. U. (2008). De Populismos, Rupturismo e Izquierdas. Revista De Ciencias Económicas. https://doi.org/10.15517/rce.v26i1.7164
MacInnes, J., & Díaz, J. P. (2024). La tercera revolución de la modernidad; la revolución reproductiva. Revista Española De Investigaciones Sociológicas, (122), 89–118. https://doi.org/10.5477/cis/reis.122.89
Martínez, M. C. R., & Soto, L. F. G. (2022). Estados contendientes y revoluciones de color. Revista Publicando, 9(36), 25–43. https://doi.org/10.51528/rp.vol9.id2350
Monte, F. B. del. (2011). Política comparada, Estado y democracia en la teoría de Stein Rokkan. Revista De Sociología, 0(26). https://doi.org/10.5354/0719-529x.2011.27485
Nàcher, I. A. (2013). El debate sobre el movimiento indignado como marco de las iniciativas ciudadanas de vigilancia y participación política. Estado Gobierno Y Gestión Pública, 13(22), 37–61. https://doi.org/10.5354/0717-8980.2013.30320
Nárdiz, A. R. (2014). Crisis de la representación, crisis económica e ideología alternativa: los conceptos de ruptura estática y ruptura dinámica. Estudios De Deusto, 62(1), 235. https://doi.org/10.18543/ed-62(1)-2014pp235-259
Pérez-Hidalgo, R. (2015). Al margen de la ideología: una lectura política de la literatura obrera fuera del esquema de clases. Perífrasis Revista De Literatura Teoría Y Crítica, 6(11), 20–36. https://doi.org/10.25025/perifrasis201561102
Q., F. B. (2013). Sobre Making Islam Democratic y Life as Politics, de Asef Bayat. Estudios De Asia Y África, 255–284. https://doi.org/10.24201/eaa.v48i1.2126
Rodríguez, N. D. (2014). Los riesgos políticos en la inversión extranjera directa: el componente económico en el riesgo de violencia política. Revista De Economía Mundial, (39). https://doi.org/10.33776/rem.v0i39.3986
Sturm, G. B. (2015). La palabra innovación. Teoría y práctica de caprichosas interpretaciones Schumpeterianas. Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 7(13), 25. https://doi.org/10.22430/21457778.423
Thieux, L. (2014). Experiencias de incidencia política de la sociedad civil en el Norte de África. Trabajo Social Global-Global Social Work, 4(6), 31–48. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v4i6.2185
Us, K. A., & Sohiron, S. (2020). Pendidikan Islam dalam perspektif revolusi modern di Indonesia. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1), 9–17. https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.119
Vázquez-Barquero, A. (2017). Constitucion, desarrollo endogeno y dinamica de las instituciones. Revista De Economía Mundial, (48). https://doi.org/10.33776/rem.v0i48.3885

Tidak ada komentar:

Posting Komentar