02211 - Referendum dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Referendum in the Perspective of Islamic Political Science
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep referendum sebagai mekanisme demokrasi langsung dalam kerangka ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis, kajian ini menelaah kompatibilitas referendum dengan prinsip-prinsip syūrā (musyawarah), maslahat, dan maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa referendum, sebagai bentuk pemungutan suara langsung oleh rakyat atas isu kebijakan atau konstitusional, dapat diposisikan sebagai instrumen voting modern yang berpotensi kompatibel dengan kerangka syūrā, dengan prasyarat bahwa ia tidak memutuskan hal-hal yang telah ditetapkan secara nash, didahului oleh proses deliberatif yang memadai, serta tunduk pada batas-batas konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini juga menegaskan bahwa mayoritas suara dalam referendum tidak otomatis menjadi legitimasi normatif dalam perspektif Islam, dan bahwa desain kelembagaan referendum harus memperhitungkan risiko mudarat sosial-politik demi tercapainya tujuan maslahat. Dalam konteks Indonesia, referendum perlu dibaca dalam kerangka musyawarah sebagaimana tercermin dalam sila ke-4 Pancasila dan mekanisme demokratis-konstitusional transformasi nilai Islam.
Kata kunci: referendum, ilmu politik Islam, syūrā, maslahat, maqāṣid al-sharī'ah, demokrasi langsung
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of referendum as a mechanism of direct democracy within the framework of Islamic political science. Employing a normative-analytical approach, this study investigates the compatibility of referendum with the principles of shūrā (deliberation), maṣlaḥah, and maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that referendum, as a form of direct popular voting on policy or constitutional issues, can be positioned as a modern voting instrument potentially compatible with the shūrā framework, provided that it does not decide matters already stipulated by naṣṣ, is preceded by an adequate deliberative process, and remains subject to constitutional limits and human rights protections. This study further asserts that a majority vote in a referendum does not automatically constitute normative legitimacy from an Islamic perspective, and that the institutional design of referendum must account for the risk of socio-political harm in order to achieve the objective of maṣlaḥah. In the Indonesian context, referendum needs to be understood within the framework of deliberation as reflected in the 4th Principle of Pancasila and the democratic-constitutional mechanisms for the transformation of Islamic values.
Keywords: referendum, Islamic political science, shūrā, maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah, direct democracy
________________________________________
I. Pendahuluan
Referendum — pemungutan suara langsung oleh rakyat untuk memutuskan suatu isu kebijakan atau konstitusional — merupakan salah satu instrumen demokrasi langsung yang terus menghadirkan perdebatan, baik dalam diskursus ilmu politik modern maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Di satu sisi, referendum dipandang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang paling murni; di sisi lain, ia mengundang pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip normatif Islam yang menempatkan syūrā, maslahat, dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan pengambilan keputusan publik.
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa sejumlah negara mayoritas Muslim modern telah menggunakan referendum sebagai instrumen transformasi ketatanegaraan — sebagaimana terefleksi, misalnya, dalam transformasi sistem presidensial Turki pascareferendum 16 April 2017 (Gazali, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa referendum bukanlah entitas asing dalam lanskap politik negara-negara Muslim, meski ia hadir sebagai produk modernitas yang tidak secara eksplisit dikenal dalam khazanah fikih siyāsah klasik.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji referendum dalam perspektif ilmu politik Islam secara analitis dan komprehensif. Pembahasan diorganisasikan secara sistematis, mulai dari pengertian referendum dalam kerangka ilmu politik dan titik masuknya ke dalam kajian politik Islam, prinsip syūrā sebagai dasar normatif, perbandingannya dengan mekanisme klasik pemerintahan Islam, hingga parameter evaluasi substantif berupa maslahat dan maqāṣid al-sharī'ah, serta implikasi kontekstual bagi Indonesia.
________________________________________
II. Pengertian Referendum dalam Ilmu Politik dan Titik Masuk ke Kajian Politik Islam
Dalam literatur ilmu politik, referendum ditempatkan sebagai salah satu pola demokrasi langsung (direct democracy), yakni pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui "referendum (jajak pendapat)" (Hasan & Rohmanu, 2022). Dengan demikian, referendum dapat dipahami sebagai mekanisme pemungutan suara langsung untuk menyelesaikan persoalan publik tertentu dalam kerangka demokrasi langsung (Hasan & Rohmanu, 2022).
Dalam diskusi yang lebih luas tentang voting, mekanisme ini dipahami sebagai metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan dan digunakan dalam negara demokratis untuk membuat keputusan kenegaraan yang penting (Solihin, 2023). Dalam kerangka tersebut, referendum dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk voting yang diarahkan pada keputusan kebijakan atau ketatanegaraan — bukan semata pemilihan pejabat — dengan tetap bertumpu pada logika pemungutan suara (Hasan & Rohmanu, 2022; Solihin, 2023).
Catatan penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pola referendum dinilai lebih mudah diterapkan pada negara dengan wilayah kecil, dan penerapannya menjadi berbeda ketika dicoba pada negara berwilayah luas seperti Indonesia (Hasan & Rohmanu, 2022). Pernyataan ini bukanlah penolakan normatif terhadap referendum, melainkan menunjukkan adanya dimensi keterbatasan praktis (governance feasibility) yang perlu dipertimbangkan ketika membahas referendum sebagai instrumen partisipasi politik (Hasan & Rohmanu, 2022; Solihin, 2023).
________________________________________
III. Kerangka Ilmu Politik Islam: Syūrā sebagai Prinsip dan Kewajiban serta Relasinya dengan Voting
Dalam tradisi ilmu politik Islam, pilar kunci untuk membaca mekanisme keputusan publik adalah syūrā (musyawarah). Musyawarah dipaparkan sebagai kewajiban keislaman sekaligus prinsip konstitusional yang pokok, yang sangat lazim dipakai dan "tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya" (Sugitanata, 2023). Sejalan dengan itu, kajian kompatibilitas Islam–demokrasi menegaskan bahwa dalam pemerintahan Islam, urusan pemerintahan diputuskan melalui Majelis Syura (dewan permusyawaratan) (Halim, 2013). Namun, sumber yang sama juga memberi batas: keputusan "demokratis" dalam arti prosedural diterapkan pada permasalahan yang tidak disebutkan secara khusus dalam syariah (Halim, 2013). Ini penting karena menandai ranah kebijakan yang bersifat ijtihādī/taqdīrī (ruang diskresi atau penalaran kebijakan) sebagai wilayah kerja mekanisme musyawarah.
Dalam konteks hubungan syūrā dan voting, studi tentang "titik temu voting dan syura" menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, voting digunakan untuk membuat keputusan negara yang penting (Solihin, 2023). Studi tersebut juga menegaskan bahwa voting dapat dilakukan bila konsensus (mufakat) tidak tercapai (Solihin, 2023). Lebih jauh, diajukan tesis prosedural bahwa voting pada dasarnya bagian dari deliberasi karena "sebelum voting ada musyawarah" agar hasil keputusan dapat diterima dalam forum permusyawaratan (Solihin, 2023).
Dengan landasan ini, referendum sebagai voting langsung rakyat dalam isu kebijakan dapat diposisikan sebagai instrumen yang mungkin kompatibel dengan kerangka syūrā — dengan prasyarat bahwa ia tidak memutuskan hal-hal yang sudah ditetapkan secara nash dan bahwa prosesnya tetap berwatak deliberatif, bukan semata agregasi suara (Halim, 2013; Solihin, 2023).
________________________________________
IV. Referendum sebagai Pemungutan Suara Langsung: Perbandingan dengan Mekanisme Klasik Pemerintahan Islam
Pembahasan pemilu dan demokrasi dalam perspektif ketatanegaraan Islam menunjukkan bahwa proses seleksi melalui mekanisme pemilu dapat diidentifikasikan dengan beberapa sistem pemilihan dalam pemerintahan Islam, seperti mekanisme ahl al-ḥall wa al-'aqd yang dilakukan melalui kepercayaan dan bai'at, serta bentuk seleksi lain yang bersifat periodik atau seleksi sosial (Hasan & Rohmanu, 2022). Namun, sumber yang sama menegaskan bahwa dalam pemilihan tokoh yang dapat duduk dalam dewan tersebut, prosesnya bukan melalui pemungutan suara (pemilu), melainkan melalui penilaian kemampuan atau kapasitas yang terkait praktik kerja dan otoritas religio-politik (Hasan & Rohmanu, 2022). Ini mengindikasikan bahwa referendum modern (direct vote oleh massa rakyat) bukan format dominan dalam praktik klasik yang digambarkan sumber tersebut (Hasan & Rohmanu, 2022).
Pada saat yang sama, literatur tentang dinamika konstitusi Islam dari periode kekhilafahan hingga nation-state menegaskan bahwa keragaman konstitusi di negara-negara Muslim modern dipengaruhi antara lain oleh ketiadaan aturan spesifik tentang ketatanegaraan dalam sumber ajaran Islam dan pengaruh modernitas atau kolonialisme (Gazali, 2024). Dalam kerangka itu, penggunaan referendum dalam praktik ketatanegaraan modern memperlihatkan bahwa referendum merupakan perangkat politik modern yang muncul dalam konteks nation-state Muslim (Gazali, 2024), bukan sesuatu yang secara sederhana dapat disamakan dengan pola klasik yang ditandai bai'at atau seleksi elit (ahl al-ḥall wa al-'aqd) (Gazali, 2024; Hasan & Rohmanu, 2022).
Implikasinya bagi ilmu politik Islam adalah pembahasan referendum cenderung bergerak pada wilayah ijtihād siyāsī (rekayasa kelembagaan kebijakan) dengan parameter-parameter normatif Islam — syūrā, keadilan, maslahat — bukan pada klaim bahwa referendum adalah prosedur baku yang secara tekstual ditetapkan sejak awal (Gazali, 2024; Halim, 2013).
________________________________________
V. Maslahat sebagai Kriteria Normatif Pemilihan Instrumen Kebijakan
Dalam literatur fikih-siyāsah, terdapat kaidah yang berulang ditegaskan: "kebijakan pemerintah harus didasarkan pada tujuan kemaslahatan rakyat" (taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah) (Itasari, 2013). Kaidah ini diturunkan dari nash dan diposisikan sebagai prinsip penting dalam hukum Islam (Putra & Saiful, 2024). Dalam kajian fiqh siyāsah lain, ditegaskan pula bahwa kebijakan dapat diformulasikan selama maslahat (benefit) masyarakat dapat dicapai (Testriono, 2015).
Dengan demikian, pemilihan mekanisme — termasuk referendum — dapat dinilai bukan dari "apakah ia identik dengan prosedur klasik tertentu", melainkan dari apakah ia instrumen yang rasional untuk mencapai maslahat dan mencegah mafsadah dalam konteks politik yang dihadapi (Itasari, 2013; Testriono, 2015).
Maslahat di sini tidak berdiri sendiri, karena literatur syūrā–voting juga mengingatkan adanya perbedaan epistemik antara demokrasi prosedural dan klaim normatif Islam. Studi voting–syura menegaskan bahwa dalam Islam mayoritas suara bukan ukuran kebenaran (Solihin, 2023). Ini menghadirkan rambu penting: referendum sebagai agregasi suara mayoritas tidak otomatis menjadi legitimasi normatif bila materi yang diputus melanggar batas syariah atau merusak tujuan-tujuan dasar syariah (Halim, 2013; Solihin, 2023).
________________________________________
VI. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Parameter Evaluasi Substantif
Beberapa kajian menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai perangkat evaluasi kebijakan publik dan perubahan hukum. Dalam kajian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat kepemimpinan, maqāṣid disebut mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wijayanti & Lailam, 2018). Daftar yang sama juga ditampilkan dalam kajian lain yang menjelaskan maqāṣid sebagai tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan, dengan menyebut dimensi hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-māl, dan hifz al-'irdh/kehormatan (Syamsi & Adiyono, 2021). Di sisi lain, kajian pembatasan kebebasan beragama pada masa darurat kesehatan menegaskan bahwa menjaga jiwa (hifz al-nafs) merupakan bagian dari al-kulliyyāt al-khams yang dipandang sebagai tujuan umum syariah (Mikail, 2018).
Dengan kerangka maqāṣid ini, referendum sebagai instrumen keputusan publik dapat dinilai melalui pertanyaan substantif: apakah isu yang dimintakan suara rakyat (a) berada dalam wilayah kebijakan yang ijtihādī dan (b) mendorong perlindungan tujuan-tujuan dasar tersebut (Halim, 2013; Mikail, 2018; Wijayanti & Lailam, 2018). Kerangka ini juga selaras dengan tuntutan evaluasi kebijakan jangka panjang dan pelibatan masyarakat agar perubahan kebijakan tetap kompatibel dengan nilai Islam (Wijayanti & Lailam, 2018).
________________________________________
VII. Prosedur yang Kompatibel dengan Syūrā: Deliberasi, Partisipasi, dan Tata Kelola Pemungutan Suara
Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan menyatakan bahwa praktik partisipasi publik tersebut dapat termasuk dalam konsep shura (Sugitanata, 2023). Ini relevan karena referendum, agar tidak menjadi sekadar kompetisi angka, perlu didahului oleh proses deliberatif atau partisipatif yang memadai — musyawarah, penjelasan isu, penajaman alternatif — sejalan dengan gagasan bahwa voting seharusnya terjadi setelah deliberasi ketika konsensus tidak tercapai (Solihin, 2023; Sugitanata, 2023).
Dengan demikian, referendum yang "Islami" dalam kerangka ilmu politik Islam bukan hanya "pemungutan suara langsung", tetapi pemungutan suara langsung yang didahului dan/atau disertai proses syūrā (Halim, 2013; Solihin, 2023; Sugitanata, 2023).
Dari sisi problem tata kelola, studi voting–syura mengingatkan bahwa praktik voting rawan kecurangan, misalnya pada proses penghitungan suara, dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada hasil voting (Solihin, 2023). Sementara itu, rujukan tentang referendum dalam demokrasi langsung juga menekankan tantangan penerapan pada negara berwilayah luas seperti Indonesia (Hasan & Rohmanu, 2022). Dua catatan ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam — yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat — desain referendum harus memperhitungkan risiko kerusakan sosial-politik berupa ketidakpercayaan, delegitimasi, dan konflik yang dapat mengalahkan tujuan partisipasi itu sendiri (Itasari, 2013; Putra & Saiful, 2024; Solihin, 2023).
________________________________________
VIII. Batas Konstitusional, HAM, dan Risiko Mayoritarianisme: Dialog dengan Pemikiran An-Na'īm
Sejumlah kajian menampilkan gagasan Abdullahi Ahmed An-Na'īm yang penting untuk membaca referendum dalam negara modern. Pertama, An-Na'īm menekankan bahwa syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela; bila dipaksakan oleh negara, syariah berisiko kehilangan otoritas dan nilai religiusnya (Alamudi, 2023). Kedua, ia menolak gagasan bahwa negara teritorial modern seharusnya menjalankan syariah sebagai hukum positif dan kebijakan publik; namun pada saat yang sama, prinsip-prinsip syariah dapat menjadi sumber kebijakan publik asalkan tunduk pada perlindungan konstitusional dan HAM serta non-diskriminasi (Fatoni, 2019; Mubarok, 2020). Ketiga, dalam rumusan lain, konstitusionalisme Islam modern menurut An-Na'īm harus lebih aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif, serta warga negara berhak menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan dan keputusan yang menentukan hidup mereka (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).
Dalam cakrawala ini, referendum mengandung ambivalensi. Di satu sisi ia dapat menjadi kanal "aspiratif" untuk menyatakan persetujuan atau penolakan publik (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021); di sisi lain, referendum juga dapat menjadi instrumen "mayoritas" untuk memaksakan preferensi tertentu yang berpotensi mengancam minoritas bila tidak dibatasi oleh konstitusi dan HAM (Fatoni, 2019; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Kekhawatiran mengenai negasi hak konstitusional juga muncul dalam kajian HAM di Indonesia yang mengingatkan bahwa pengesahan kebijakan bernuansa syariah di sejumlah daerah dapat menegasikan hak-hak konstitusional kebebasan beragama (Himayasari et al., 2022).
Karena itu, dalam bacaan ilmu politik Islam yang mempertimbangkan gagasan An-Na'īm, referendum yang kompatibel dengan nilai Islam dalam negara plural harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional dan tidak boleh berubah menjadi "otoritarianisme mayoritas" (Fatoni, 2019; Himayasari et al., 2022).
________________________________________
IX. Relevansi Konteks Indonesia: Musyawarah dalam Pancasila dan Jalur Demokratis-Konstitusional Transformasi Nilai Islam
Kajian voting–syura menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, syura/musyawarah tercermin dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" (Solihin, 2023). Pada level teori politik hukum Islam di Indonesia, transformasi nilai-nilai hukum agama ke dalam hukum nasional dipahami sebagai kewajiban konstitusional yang ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang demokratis, dan proses akomodasi hukum Islam harus diuji agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Hidayat, 2015). Paradigma formalisasi yang dinilai tepat juga ditekankan sebagai paradigma transformasi nilai yang merujuk pada konstitusi negara (Ridho, 2021).
Dengan demikian, referendum — jika diposisikan sebagai mekanisme demokratis untuk memutus isu kebijakan atau konstitusional — secara teoritik dapat dibaca sebagai salah satu varian prosedur demokratis; namun ia tetap harus diikat oleh kerangka musyawarah (syura), konstitusionalitas, dan kemaslahatan, sebagaimana ditekankan berbagai sumber tentang syura, maslahah, dan demokratis-konstitusionalisasi nilai Islam (Hidayat, 2015; Itasari, 2013; Ridho, 2021; Solihin, 2023; Sugitanata, 2023). Catatan praktis tentang kesulitan referendum di negara besar seperti Indonesia memperkuat bahwa pembahasan referendum tidak cukup normatif, tetapi juga harus menilai kelayakan institusional agar tujuan maslahat tercapai (Hasan & Rohmanu, 2022; Itasari, 2013).
________________________________________
X. Penutup
Berdasarkan sintesis pembahasan di atas, referendum menurut ilmu politik Islam — dalam pengertian analitis, bukan klaim prosedur baku klasik — dapat dirumuskan melalui enam simpulan berikut.
Pertama, secara prosedural, referendum adalah pola demokrasi langsung berupa jajak pendapat atau pemungutan suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan (Hasan & Rohmanu, 2022), yang secara teknis beririsan dengan konsep voting sebagai metode pemungutan suara untuk keputusan publik penting (Solihin, 2023).
Kedua, dari sisi dasar normatif Islam, keputusan publik idealnya melalui syūrā/musyawarah yang dipandang sebagai kewajiban dan prinsip konstitusional (Halim, 2013; Sugitanata, 2023). Voting — dan karenanya referendum — dapat dipakai ketika konsensus tidak tercapai, dan secara ideal didahului deliberasi (Solihin, 2023; Sugitanata, 2023).
Ketiga, dari sisi batas materi, mekanisme prosedural termasuk referendum terutama relevan untuk isu yang tidak ditetapkan secara khusus dalam syariah, yakni ranah ijtihādī (Halim, 2013).
Keempat, dari sisi kriteria evaluasi, kebijakan harus berorientasi maslahat (Itasari, 2013; Testriono, 2015) dan dapat dinilai melalui maqāṣid al-sharī'ah yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kehormatan dalam berbagai pemetaannya (Mikail, 2018; Wijayanti & Lailam, 2018).
Kelima, dari sisi rambu mayoritas dan perlindungan hak, sekalipun referendum bertumpu pada suara mayoritas, literatur menegaskan mayoritas bukan ukuran kebenaran dalam Islam (Solihin, 2023). Karena itu, referendum harus tunduk pada batas konstitusional dan HAM serta prinsip non-diskriminasi, sebagaimana ditekankan dalam gagasan An-Na'īm tentang kebijakan publik dan perlindungan hak (Alamudi, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021) serta peringatan tentang negasi hak konstitusional dalam praktik kebijakan bernuansa syariah tertentu (Himayasari et al., 2022).
Keenam, dari sisi pertimbangan tata kelola, referendum menghadapi tantangan implementasi pada negara besar (Hasan & Rohmanu, 2022) dan rawan problem integritas pemungutan atau penghitungan suara yang dapat merusak kepercayaan publik (Solihin, 2023). Hal ini harus diperhitungkan karena politik Islam berorientasi mencegah mudarat dan mencapai maslahat (Itasari, 2013; Putra & Saiful, 2024).
Dalam batas kajian ini, kerangka di atas merupakan cara paling langsung untuk menjelaskan referendum "menurut ilmu politik Islam": bukan dengan mengklaim adanya satu model referendum yang tunggal dalam khazanah klasik, melainkan dengan meletakkan referendum sebagai instrumen voting modern yang dapat dipertimbangkan sepanjang kompatibel dengan syūrā, maslahat/maqāṣid, dan perlindungan hak konstitusional (Halim, 2013; Hasan & Rohmanu, 2022; Itasari, 2013; Putra & Saiful, 2024; Ridho, 2021; Wijayanti & Lailam, 2018).
________________________________________
Daftar Pustaka
Alamudi, I. A. (2023). Konfigurasi politik hukum nasional terhadap karakteristik dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. JISYAKU, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6360
Fatoni, S. (2019). Fungsionalisasi nilai Islam dan local wisdom dalam pembaruan hukum pidana. Justicia Islamica, 16(1), 21–40. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1598
Gazali, G. (2024). Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah perspektif otonomi daerah dan hukum nasional Indonesia. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611
Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938
Hasan, A., & Rohmanu, A. (2022). Putusan open legal policy ketentuan tindak pidana zina perspektif maqashid syariah. Journal of Economics Law and Humanities, 1(1), 152–168. https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572
Hidayat, U. (2015). Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665
Himayasari, N. D., Anshori, A. R., & Maulida, I. S. R. (2022). Legal effectiveness of the Supreme Court regulation on sharia economic dispute settlement in West Java religious court. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(1), 77. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072
Itasari, N. (2013). Penerapan parliamentary threshold pada pemilihan umum 2009. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), 356–374. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.356-374
Mikail, K. (2018). Analisis kebijakan peraturan daerah yang mengandung materi muatan ajaran Islam di Kota Palembang. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 18(2), 147–166. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2793
Mubarok, M. S. (2020). Membedah anatomi fiqh siyasah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold. Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332
Putra, A., & Saiful. (2024). Conflict of interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi: Telaah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Journal of Excellence Humanities and Religiosity, 1(2), 99–116. https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214
Ridho, A. (2021). Syari'at Islam dan dilema daulah Islamiyah: Indonesia cerminan negara Madinah. Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 2(2), 109–131. https://doi.org/10.20414/mudabbir.v2i2.4138
Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5
Sugitanata, A. (2023). Dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 23–42. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79
Syamsi, A. B., & Adiyono, A. (2021). Model partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pariwisata halal di Madura berbasis nilai keislaman dan hukum positif. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i02.267
Testriono, T. (2015). Islam Indonesia dan demokratisasi: Dari transisi ke konsolidasi. Studia Islamika, 22(3), 563–576. https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2411
Wijayanti, S. N., & Lailam, T. (2018). Implikasi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan maqashid syari'ah. Jurnal Media Hukum, 25(2). https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0115.202-216
Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran publik Indonesia: Tinjauan maqasid syariah. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar