02210 - Realpolitik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Antara Pragmatisme Kekuasaan dan Batas Etika

AFANIN MEDIA UTAMA



Konseptualisasi, Spektrum Ideologis, dan Implikasi Normatif
Abstract
This article examines the conceptualization of realpolitik within the framework of Islamic political science, analyzing its theoretical foundations, empirical manifestations, and normative boundaries. Drawing on a systematic review of Indonesian Islamic political literature, this study maps how realpolitik — understood as power-oriented practical politics — is positioned within the discursive traditions of Islamic jurisprudence (fiqh siyāsah) and Islamic political philosophy. The analysis reveals that Islamic political thought neither wholesale rejects nor uncritically accepts realpolitik. Instead, it situates pragmatic political calculation within an ethical framework derived from sharī'ah and akhlāq. Empirically, realpolitik manifests in the coalition behavior of Islamic political parties, the accommodative-pragmatic postures of organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, and the instrumentalization of religious identity in electoral competition. Normatively, Islamic political science evaluates realpolitik through principles of public interest (maṣlaḥah), democratic procedure, and ethical legitimacy. The article concludes that realpolitik in Islamic political perspective is best understood as "bounded pragmatism": strategic adaptability is permissible, but must not sever politics from its moral foundations and public purposes.
Keywords: realpolitik, Islamic political science, fiqh siyāsah, political pragmatism, Islamic political ethics, bounded pragmatism
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konseptualisasi realpolitik dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan menganalisis fondasi teoretis, manifestasi empiris, dan batas-batas normatifnya. Berdasarkan telaah sistematis atas literatur politik Islam Indonesia, studi ini memetakan bagaimana realpolitik — yang dipahami sebagai politik praktis berorientasi kekuasaan — diposisikan dalam tradisi diskursus fikih siyāsah dan filsafat politik Islam. Analisis menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak menolak realpolitik secara total, dan tidak pula menerimanya tanpa syarat. Sebaliknya, ia menempatkan kalkulasi politik pragmatis dalam kerangka etika yang bersumber dari syariat dan akhlak. Secara empiris, realpolitik tampak dalam perilaku koalisi partai-partai politik Islam, sikap akomodatif-pragmatis organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta instrumentalisasi identitas keagamaan dalam kompetisi elektoral. Secara normatif, ilmu politik Islam mengevaluasi realpolitik melalui prinsip-prinsip maslahat, prosedur demokratis, dan legitimasi etika. Artikel ini menyimpulkan bahwa realpolitik dalam perspektif politik Islam paling tepat dipahami sebagai "pragmatisme yang dibatasi" (bounded pragmatism): adaptabilitas strategis diperbolehkan, tetapi tidak boleh memutus politik dari fondasi moral dan tujuan publiknya.
Kata kunci: realpolitik, ilmu politik Islam, fikih siyāsah, pragmatisme politik, etika politik Islam, pragmatisme terbatas
________________________________________
I. Pendahuluan
Realpolitik — pendekatan politik yang mengutamakan pertimbangan praktis dan kepentingan kekuasaan di atas ideologi atau moralitas — merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian politik modern yang terus diperdebatkan relevansinya dalam konteks berbagai tradisi pemikiran, termasuk tradisi pemikiran Islam. Perdebatan ini semakin relevan dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, di mana organisasi-organisasi Islam besar, partai-partai berbasis agama, dan tokoh-tokoh keagamaan secara aktif terlibat dalam kompetisi kekuasaan dan negosiasi kebijakan.
Pertanyaan yang mengemuka adalah: bagaimana ilmu politik Islam memposisikan realpolitik? Apakah realpolitik merupakan konsep yang kompatibel, bertentangan, atau berada dalam ketegangan dengan prinsip-prinsip normatif Islam tentang politik? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui telaah sistematis atas diskursus ilmu politik Islam, dengan fokus pada: (1) konseptualisasi realpolitik dalam kerangka analitik ilmu politik Islam; (2) spektrum idealis-realis dalam pemikiran politik Islam sebagai ruang masuk realpolitik; (3) manifestasi empiris realpolitik dalam perilaku politik organisasi dan partai Islam Indonesia; serta (4) batas-batas normatif yang diajukan tradisi diskursus Islam terhadap praktik realpolitik.
________________________________________
II. Konseptualisasi Realpolitik dalam Ilmu Politik Islam
2.1 Realpolitik sebagai Pragmatisme Politik
Dalam kajian ilmu politik kontemporer, realpolitik dapat dipahami sebagai orientasi politik yang menempatkan kemenangan, pembagian kekuasaan, dan kepentingan praktis sebagai fokus utama tindakan politik. Di dalam literatur tentang koalisi partai — termasuk partai-partai Islam — istilah yang berdekatan adalah "pragmatisme politik", yakni kecenderungan partai untuk berfokus pada kemenangan elektoral dan pembagian kekuasaan, serta menjadikan posisi politik dan keuntungan sebagai pertimbangan utama koalisi (Koadhi et al., 2018).
Dalam konteks Indonesia, istilah realpolitik/real politics juga dipakai secara eksplisit untuk menunjuk "politik praktis" yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan, terutama yang dijalankan oleh partai politik dan lembaga-lembaga formal negara (Chalik, 2015; Soetomo, 2020). Bahkan dalam pembacaan terhadap dinamika Muhammadiyah, realpolitik diposisikan sebagai salah satu jalur artikulasi politik (politik praktis) yang dibedakan dari jalur moral dan kebangsaan (Itmam, 2019). Dengan demikian, realpolitik — sebagai istilah operasional — dapat disepadankan secara analitis dengan praktik politik yang menekankan efektivitas kekuasaan dan kalkulasi kepentingan, bukan pertama-tama idealisme ideologis atau moralitas sebagai tujuan langsung (Itmam, 2019; Koadhi et al., 2018).
2.2 Keragaman Tradisi dalam Ilmu Politik Islam
Namun, "ilmu politik Islam" bukan satu tradisi tunggal; ia memiliki keragaman pendekatan, sumber legitimasi, serta fokus etika yang berbeda. Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam dipetakan berkembang melalui dua genre besar: disiplin fikih (termasuk fikih politik/fiqh siyāsah) dan filsafat (filsafat politik) (Parhanudin, 2022). Meskipun keduanya berbeda perspektif dan pendekatan, keduanya sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik dan menjadikan etika sebagai karakter dasar politik (Parhanudin, 2022).
Pada level metodologis, kajian fiqh siyāsah dipandang bersifat kompleks dan dinamis, sehingga metodologi dan pendekatan yang digunakan dapat berubah dan berkembang, sekaligus menuntut dukungan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, dan ekonomi (Masruhan, 2014). Selain itu, relasi Islam dan politik juga ditegaskan bersifat multi-interpretatif, sehingga tidak ada satu pandangan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik "seharusnya" dikaitkan secara final (Masruhan, 2014). Kerangka plural dan multi-tafsir ini menjadi prasyarat untuk memahami bagaimana realpolitik dapat "hadir" dalam praktik politik umat/organisasi Islam, namun tetap diperdebatkan batas-batasnya secara normatif (Masruhan, 2014; Parhanudin, 2022).
________________________________________
III. Spektrum Idealis-Realis dalam Pemikiran Politik Islam: Ruang Masuk Realpolitik
Salah satu cara menjelaskan posisi realpolitik dalam ilmu politik Islam adalah melalui spektrum "idealis–realis" dalam ideologi/pemikiran politik Islam. Dalam pemetaan ideologi politik Islam, terdapat kecenderungan idealis yang mengidealisasi tata pemerintahan melalui nilai-nilai Islam ideal, dan kecenderungan realis yang menolak idealisasi tersebut dan menerima kenyataan pemerintahan dengan konsekuensi memberi legitimasi atau melakukan kontrol atas kekuasaan (Sulthon, 2013). Spektrum ini membantu menjelaskan mengapa sebagian aktor/arus pemikiran Islam dapat memilih strategi yang lebih kompromistis dan pragmatis ketika berhadapan dengan realitas negara, institusi, dan kompetisi kekuasaan — tanpa harus menganggap bahwa mereka sedang sepenuhnya meninggalkan Islam sebagai sumber nilai (Kamsi, 2012; Sulthon, 2013).
Kerangka ini sejalan dengan temuan penelitian tentang sikap politik elite Muhammadiyah pasca-Orde Baru yang memperlihatkan varian sikap, termasuk "realistic-critical" dan "accommodative-pragmatic" (Syahab, 2018). Kategori "akomodatif-pragmatis" secara konseptual dekat dengan praktik realpolitik karena menekankan adaptasi terhadap dinamika politik yang berubah, sementara "realistis-kritis" menekankan nilai-nilai substantif dalam membaca realitas politik (Syahab, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam — sebagai medan kajian yang memotret perilaku politik umat dan institusi Islam — realpolitik dapat dipahami sebagai salah satu ekspresi dari kecenderungan realis/akomodatif-pragmatis, yang muncul ketika aktor Islam memilih strategi berdaya guna dalam struktur politik yang ada (Sulthon, 2013; Syahab, 2018).
________________________________________
IV. Realpolitik dalam Hubungan Internasional dan Pembacaan Islam
4.1 Paralel antara Realisme HI dan Perspektif Islam
Dalam kajian hubungan internasional (HI), teori realis menekankan keamanan, kekuatan, konflik, dan perang sebagai ciri hubungan antarnegara (Ali-Fauzi, 1970). Pada tingkat strategi, paradigma realis dalam politik luar negeri dikenal menggunakan strategi penangkalan (deterrence), perimbangan kekuatan (balance of power), dan aliansi pertahanan (defence alliances) (Azra, 1970). Dari sudut pandang tipologi pemikiran Islam tentang HI dan HAM, bahkan dinyatakan bahwa kelompok fundamentalis dalam HI lebih dekat mencerminkan cara pandang real-politik (realis) (Ali-Fauzi, 1970). Klaim kedekatan fundamentalisme dengan realpolitik ini memperlihatkan bahwa sebagian ekspresi politik Islam — setidaknya pada level cara pandang HI — dapat dibaca selaras dengan logika kekuasaan dan konflik sebagaimana ditekankan realisme (Ali-Fauzi, 1970; Azra, 1970).
4.2 Ketegangan Normatif: Perdamaian versus Kekuatan
Akan tetapi, sumber yang sama juga menegaskan bahwa prinsip relasi internasional dalam perspektif Islam diarahkan pada perdamaian abadi sebagai prinsip dasar, dan perang dipahami sebagai pengecualian dalam kondisi darurat, serta ditempatkan sebagai perang defensif yang tidak melanggar HAM (Ali-Fauzi, 1970). Ini menunjukkan ketegangan konseptual: di satu sisi terdapat pembacaan realpolitik/realisme (keamanan-kekuatan-konflik), di sisi lain terdapat tuntutan normatif Islam yang mengarahkan relasi antarkomunitas politik pada perdamaian dan pembatasan etis dalam perang (Ali-Fauzi, 1970). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, realpolitik tidak dapat diperlakukan sebagai deskripsi netral belaka, tetapi selalu berhadapan dengan perdebatan normatif mengenai tujuan dan batas moral tindakan politik (Ali-Fauzi, 1970; Parhanudin, 2022).
________________________________________
V. Batas Normatif: Mengapa Realpolitik "Tidak Pernah Murni" dalam Kerangka Politik Islam
5.1 Etika Politik sebagai Bagian Integral Syariat dan Ibadah
Dalam kajian etika politik Islam, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah, termasuk dimensi niat (misalnya diniatkan lillāhi ta'ālā) (Srifariyati, 2024). Etika politik Islam diposisikan sebagai bagian integral dari syariat yang wajib diamalkan dalam kehidupan, terutama dalam ranah politik dan penyelenggaraan kenegaraan (Srifariyati, 2024). Karena itu, sekalipun aktor Islam melakukan kalkulasi praktis — misalnya untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan atau memenangkan kompetisi — kerangka etika tidak hilang dari standar legitimasi keislaman yang dipakai untuk menilai tindakan politik (Parhanudin, 2022; Srifariyati, 2024).
Penekanan etika ini juga tampak dalam kajian komunikasi politik: dalam perspektif komunikasi Islam, praktik komunikasi politik yang ditekankan adalah komunikasi politik etis yang menjauh dari praktik saling menyerang dan menjatuhkan (Chalik, 2021). Secara konseptual, ini berarti logika realpolitik yang cenderung memaksimalkan kemenangan — termasuk melalui strategi komunikasi agresif — akan dinilai problematis bila bertentangan dengan tuntutan etika komunikasi Islam (Chalik, 2021; Srifariyati, 2024). Maka, dalam ilmu politik Islam, realpolitik umumnya dibaca sebagai praktik yang harus "dibatasi" atau "diikat" oleh etika (akhlāq siyāsī/akhlak siyasah) alih-alih dilepaskan sebagai seni merebut dan mempertahankan kekuasaan semata (Chalik, 2021; Srifariyati, 2024).
5.2 Politik Islam sebagai Diskursus Multi-Tafsir: Batas Etika Diperdebatkan, tetapi Tidak Dihapus
Kajian metodologi politik Islam menegaskan bahwa politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam dan model penafsiran ajaran Islam; sebagian Muslim menekankan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik, tetapi karena sifat Islam yang multi-interpretatif, tidak ada pandangan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik harus dikaitkan (Masruhan, 2014). Implikasi pentingnya: perdebatan batas etika realpolitik tidak berujung pada nihilisme etika, melainkan pada perbedaan argumentasi tentang (i) bagaimana menurunkan prinsip dari sumber agama dan (ii) bagaimana menerapkannya dalam konteks sosial-politik tertentu (Masruhan, 2014; Srifariyati, 2024). Keragaman ini menjelaskan mengapa sebagian aktor menilai kompromi politik sebagai strategi sah, sementara yang lain menilai kompromi tertentu sebagai pengorbanan moralitas (Masruhan, 2014; Srifariyati, 2024).
5.3 Orientasi Maslahat dan Keutuhan Sosial-Politik sebagai Pembatas Praktik
Dalam konteks positivisasi/formalisasi hukum Islam, dinyatakan bahwa proses legislasi/positivisasi perlu tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa yang pluralistik agar terhindar dari konflik, serta membutuhkan political will pemerintah sebagai faktor penentu (Dahlan, 2021). Artinya, kalkulasi politik praktis — yang dalam realpolitik sering dipahami sebagai perebutan pengaruh — berada dalam koridor tujuan menjaga keutuhan dan menghindari konflik sosial-politik dalam masyarakat plural (Dahlan, 2021).
Sejalan dengan itu, dalam perspektif tata hukum Indonesia mengenai legislasi hukum Islam, ditegaskan bahwa proses legislasi harus menempuh pendekatan keilmuan (akademis) dan demokratisasi, bukan indoktrinasi; pendekatan ini diarahkan agar produk hukum dapat diterima masyarakat dan memiliki legitimasi hukum yang kuat (Maskuri, 2015). Dua sumber ini sama-sama menunjukkan bahwa dalam isu "Islam dan kekuasaan negara", strategi politik praktis (realpolitik) tidak dapat dilepaskan dari syarat penerimaan sosial, prosedur demokratis, dan pembenaran akademis (Dahlan, 2021; Maskuri, 2015).
________________________________________
VI. Realpolitik sebagai Fenomena Empiris Politik Islam Indonesia
6.1 Nahdlatul Ulama: Pragmatisme dan Akomodasi sebagai Pola Perilaku yang Diperdebatkan
Dalam kajian tentang NU, dijelaskan adanya rentang sikap NU dari "political pragmatism and accommodation" hingga militansi dan idealisme, serta adanya perubahan relasi NU dengan rezim dari waktu ke waktu (Jurnal Adabiyah, 2019). Pada saat yang sama, pemikiran dan kultur politik NU disebut bersumber dari tradisi politik Sunni dan pemikir seperti al-Māwardī dan al-Ghazālī (Jurnal Adabiyah, 2019). Di sisi lain, pemikiran politik NU dalam paradigma politik kebangsaan digambarkan memadukan nilai kebangsaan dan nilai keagamaan; NU mengambil sikap selektif, akomodatif, dan integratif dalam merespons masalah baru tanpa menimbulkan gejolak, sambil tetap memegang nilai dan prinsip dasar (Al-Hamdi, 2013).
Dua gambaran ini koheren: realpolitik (politik praktis akomodatif) dapat menjadi strategi institusional NU dalam konteks tertentu, tetapi ia dibingkai oleh komitmen nilai dan prinsip, serta orientasi kebangsaan-keagamaan (Al-Hamdi, 2013; Jurnal Adabiyah, 2019). Namun, literatur yang menyoroti ambiguitas politik kiai mengingatkan risiko pergeseran dari "politik kebangsaan" menuju "politik kekuasaan", di mana legitimasi kiai dapat dipakai dalam manuver politik partisan; kondisi ini dipandang dapat mereduksi nilai moral ketulusan pengabdian karena dikalahkan oleh logika kekuasaan (Alhaddad, 2019). Ini menandai kritik internal terhadap "realpolitik-isasi" otoritas keagamaan: ketika ulama/kiai terlalu masuk ke politik partisan, wibawa moralnya justru dapat merosot (Alhaddad, 2019). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam Indonesia, realpolitik pada NU/kiai dapat dibaca sebagai strategi adaptif, tetapi sekaligus sebagai locus kritik etika — terutama bila mengikis otoritas moral dan ketulusan pengabdian (Alhaddad, 2019; Srifariyati, 2024).
6.2 Muhammadiyah: Pembedaan Eksplisit antara Realpolitik dan "Politik Moral/Substansial"
Dalam pembacaan atas konsep Dār al-'Ahd wa al-Shahādah, relasi Muhammadiyah dengan negara/agensi politik diartikulasikan melalui tiga jalan: realpolitik (politik praktis), filsafat/moral, dan kebangsaan (Itmam, 2019). Dalam kerangka ini, Muhammadiyah dicontohkan menegaskan diri bukan partai politik dan tidak bermain dalam politik praktis (realpolitik), serta mengklaim lebih memilih partisipasi dalam demokratisasi yang bersifat substantif; klaim ini juga disertai penegasan bahwa praktik Muhammadiyah "berbeda" dari realpolitik yang "semata-mata" bertujuan meraih kursi kekuasaan (Itmam, 2019). Namun pada saat yang sama, sumber ini menilai posisi Muhammadiyah ambivalen: mengafirmasi posisi moral di atas politik, tetapi juga terlibat dalam permainan realpolitik (Itmam, 2019). Ambivalensi ini penting secara ilmiah karena menunjukkan bahwa penolakan normatif terhadap realpolitik tidak otomatis meniadakan keterlibatan praktis dalam kontestasi dan negosiasi kekuasaan (Itmam, 2019; Syahab, 2018).
Dalam buku ajar Kemuhammadiyahan, dijelaskan pembedaan peran: (i) politik praktis/berorientasi kekuasaan (real politics) dijalankan partai politik dan lembaga formal negara; dan (ii) Muhammadiyah lebih menekankan kegiatan kemasyarakatan dan politik tidak langsung (high politics) untuk memengaruhi kebijakan dengan "perjuangan moral" (moral force) (Chalik, 2015). Artikel lain tentang Pemuda Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi non-politik dapat berperan melalui politik tidak langsung dan terbuka sesuai situasi nasional, serta menyebut realpolitik sebagai politik praktis berorientasi kekuasaan yang dijalankan oleh partai politik dan lembaga formal negara dalam arah membangun sistem politik demokratis dan beradab (Soetomo, 2020). Dua rujukan ini sama-sama menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam — khususnya studi organisasi Islam — realpolitik dipahami sebagai ranah yang "diakui keberadaannya" tetapi sering ditempatkan sebagai ranah yang seharusnya tidak menjadi modus utama gerakan sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah, yang lebih memilih jalur moral dan kebijakan substantif (Itmam, 2019; Soetomo, 2020).
6.3 Partai Politik Islam: Koalisi Pragmatis dan Krisis Ideologi sebagai Wajah Realpolitik
Pada level partai, dinamika koalisi partai-partai Islam memperlihatkan bahwa koalisi dapat terbentuk bukan hanya karena kesamaan ideologi, tetapi juga karena pragmatisme politik dan kompromi antara idealisme serta kebutuhan pragmatis untuk "tetap berada di kantor/kekuasaan" (Koadhi et al., 2018). Pragmatisme politik dalam pembentukan koalisi digambarkan berorientasi pada perolehan posisi dan keuntungan politik, terkait material, jabatan, dan kepentingan diri; fenomena pragmatis tampak ketika koalisi mendistribusikan kursi menteri dan posisi strategis (Koadhi et al., 2018).
Dalam kajian lain tentang partai Islam di Indonesia, problem yang dicatat mencakup politisasi agama dan pragmatisme politik — misalnya pada PKS — serta sikap politik PPP yang dipandang "sangat pragmatis demi sebuah jabatan tertentu" dan sering "lompat pagar" koalisi (Riyadi, 2020). Gambaran-gambaran ini memperlihatkan realpolitik sebagai praktik empiris: ideologi dapat ditawar, dinegosiasikan, atau dikompromikan demi akses pada sumber daya kekuasaan (Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020).
Kajian mengenai "kesalehan dan politik" juga menambahkan dimensi penting: dukungan politik tidak otomatis mengikuti kesalehan; partai mana pun yang mengambil kebijakan "populis" cenderung memperoleh dukungan lebih besar, sementara tantangan terhadap demokrasi Indonesia dinilai datang dari proses politik yang korup dan kotor, dan aktor politik Islam hanya salah satu dari banyak aktor (Sani, 2021). Pernyataan ini konsisten dengan diagnosis realpolitik sebagai politik yang digerakkan kalkulasi elektoral dan strategi kebijakan populer, bukan semata identitas religius atau kesalehan (Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020; Sani, 2021).
6.4 Populisme-Identitas dan Instrumentalisasi Agama: Realpolitik Berbasis Simbol
Dalam studi tentang partisipasi publik pada diskursus politik keagamaan Pemilu Presiden 2019, disebutkan adanya ikatan pragmatis dalam populisme Islam: dukungan populis tidak bergantung pada garis ideologis Islam yang sama, dan tidak didorong oleh misi politik ideologis; identitas Islam dipakai sebagai instrumen manipulasi dan mobilisasi untuk kepentingan politik, khususnya perebutan kekuasaan dan ekonomi (Irsyad, 2020). Ini menegaskan satu bentuk realpolitik berbasis simbol: agama/identitas dapat menjadi perangkat mobilisasi kekuasaan dalam kompetisi demokratis, tetapi bukan karena kedalaman kesamaan ideologi, melainkan karena efektivitasnya sebagai instrumen politik (Irsyad, 2020; Sani, 2021).
Di titik ini, kritik etika politik Islam menjadi relevan: ketika simbol agama dipakai secara manipulatif untuk kepentingan perebutan kuasa, ia berpotensi bertabrakan dengan tuntutan etika politik Islam yang menempatkan akhlak dan syariat sebagai basis tindakan politik (Chalik, 2021; Srifariyati, 2024). Karena itu, studi-studi tentang populisme Islam dan pragmatisme koalisi dapat dibaca sebagai data empiris yang memperkuat urgensi "pembatas etis" terhadap realpolitik dalam perspektif Islam (Irsyad, 2020; Srifariyati, 2024).
________________________________________
VII. Kritik terhadap Realpolitik yang "Tak Berbatas": Politik Transaksional, Politik Uang, dan Erosi Otoritas Moral
Kajian etika politik kiai menilai politik Indonesia kian pragmatis dan memicu lahirnya politik transaksional, politik uang, serta praktik koruptif; dalam kerangka itu, nilai-nilai populis dalam aktivisme politik kiai diposisikan sebagai kritik konstruktif untuk mengembalikan politik pada spirit demokrasi prosedural dan substantif (Fauzan, 2017). Pada isu politik uang, studi epistemologi fatwa MUI tentang politik uang menegaskan praktik politik uang masih "merajalela" dan didorong kepentingan pragmatis; sementara fatwa tidak hanya berangkat dari epistemologi idealistik-normatif-deduktif, tetapi juga menekankan realisme hukum berupa pertimbangan efektivitas fatwa di tengah kehidupan masyarakat (Muksin, 2018). Dua studi ini menunjukkan dua hal: (i) realpolitik yang jatuh pada transaksionalisme dan politik uang dipandang sebagai problem serius; dan (ii) respons keagamaan (fatwa) pun memasukkan pertimbangan realisme efektivitas, bukan hanya idealisme normatif (Fauzan, 2017; Muksin, 2018).
Lebih jauh, kajian tentang politik hukum Islam di Indonesia menegaskan konfigurasi politik berpengaruh terhadap karakter produk hukum Islam, dan bahwa politik memiliki konsentrasi energi lebih besar dibanding hukum sehingga hukum kerap berada pada posisi lemah (Nasucha, 2020). Dalam perspektif sosio-historis penegakan hukum dan keadilan, bahkan disebut bahwa dalam praktik politik, penegakan supremasi hukum dapat "dikorbankan", sehingga dibutuhkan rekonstruksi pendekatan hukum yang tidak hanya positivistik-yuridis formal, tetapi diperkaya etic-substantive-pragmatic, serta ditopang political will dan good will pemimpin (Khasanah & Hamzani, 2019). Ini memperkuat argumen ilmiah bahwa realpolitik — bila dipahami sebagai dominasi kalkulasi kekuasaan — dapat menggeser hukum dan keadilan, sehingga ilmu politik Islam (yang menekankan etika) cenderung mengajukan syarat-syarat normatif agar kalkulasi praktis tidak merusak tujuan keadilan dan kemaslahatan (Khasanah & Hamzani, 2019; Nasucha, 2020; Srifariyati, 2024).
________________________________________
VIII. Sintesis: Realpolitik dalam Ilmu Politik Islam sebagai "Pragmatisme yang Dibatasi Etika"
Berdasarkan sintesis atas peta diskursus (fikih dan filsafat) yang sama-sama menekankan etika (Parhanudin, 2022), konsepsi etika politik Islam sebagai bagian syariat/ibadah (Srifariyati, 2024), serta data empiris pragmatisme koalisi dan instrumentalisasi identitas (Irsyad, 2020; Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020), realpolitik dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami bukan sebagai penolakan total terhadap pertimbangan praktis, melainkan sebagai pengakuan atas realitas kekuasaan yang harus ditundukkan pada batas etika. Dengan kata lain, yang muncul adalah "pragmatisme politik yang dibatasi" (bounded pragmatism): strategi politik boleh mempertimbangkan efektivitas, kompromi, dan adaptasi — sebagaimana tampak pada kecenderungan realis dan akomodatif-pragmatis (Sulthon, 2013; Syahab, 2018) — tetapi tidak boleh memutus hubungan politik dari fondasi akhlak/syariat dan tujuan publik (Dahlan, 2021; Srifariyati, 2024).
Secara operasional, batas-batas itu — dalam bentuk prinsip evaluatif yang didukung literatur — dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, etika sebagai standar legitimasi tindakan politik: politik dipandang bagian ibadah dan etika politik Islam merupakan bagian syariat yang wajib diamalkan (Srifariyati, 2024); komunikasi politik Islam menuntut praktik etis dan menjauh dari pola saling menyerang/menjatuhkan (Chalik, 2021).
Kedua, maslahat dan keutuhan sosial dalam masyarakat plural sebagai orientasi kebijakan: positivisasi/legislasi perlu mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa pluralistik untuk menghindari konflik, dan membutuhkan political will (Dahlan, 2021).
Ketiga, prosedur demokratis dan pendekatan akademis dalam pelembagaan hukum/kebijakan: legislasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dianjurkan melalui pendekatan akademis dan demokratisasi, bukan indoktrinasi (Maskuri, 2015).
Keempat, penolakan terhadap transaksionalisme, politik uang, dan korupsi sebagai distorsi pragmatisme: pragmatisme politik yang memicu transaksi, politik uang, dan korupsi dikritik (Fauzan, 2017), sementara fatwa tentang politik uang pun menggabungkan idealisme normatif dengan realisme efektivitas untuk merespons problem sosial (Muksin, 2018).
Kelima, kewaspadaan terhadap instrumentalisasi agama/identitas untuk perebutan kuasa: populisme Islam dapat bersifat pragmatis, tidak berbasis garis ideologis yang sama, dan dapat menjadikan identitas Islam instrumen manipulasi-mobilisasi untuk perebutan kekuasaan dan ekonomi (Irsyad, 2020); hal ini perlu diuji dengan standar etika politik Islam (Srifariyati, 2024).
Dalam kerangka ini, realpolitik tidak otomatis dianggap "haram" sebagai cara membaca realitas politik, tetapi menjadi problem ketika ia menanggalkan dimensi etika dan berubah menjadi dominasi kepentingan kekuasaan yang mengorbankan keadilan, hukum, dan integritas moral (Khasanah & Hamzani, 2019; Nasucha, 2020; Srifariyati, 2024). Karena ilmu politik Islam mengakui kompleksitas, dinamika, dan multi-tafsir hubungan Islam–politik (Masruhan, 2014), posisi akhirnya cenderung bersifat evaluatif-kritis: menerima perlunya strategi dalam dunia kekuasaan (realis/akomodatif), tetapi menolak pemutlakan strategi yang melanggar prinsip etika dan kemaslahatan (Dahlan, 2021; Srifariyati, 2024; Sulthon, 2013).
________________________________________
IX. Kesimpulan
Dalam ilmu politik Islam, realpolitik paling memadai dipahami sebagai praktik dan logika politik praktis yang berorientasi kekuasaan — misalnya kemenangan, koalisi, distribusi jabatan, dan mobilisasi dukungan — yang secara empiris tampak dalam perilaku partai dan sebagian dinamika organisasi Islam (Itmam, 2019; Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020). Akan tetapi, tradisi diskursus politik Islam — baik melalui fikih maupun filsafat — menempatkan etika sebagai fondasi politik, dan etika politik Islam dipandang sebagai bagian syariat/ibadah (Parhanudin, 2022; Srifariyati, 2024).
Karena itu, realpolitik dalam perspektif politik Islam cenderung dibaca sebagai pragmatisme yang harus dibatasi oleh etika, maslahat, prosedur demokratis, serta penolakan terhadap distorsi seperti politik transaksional dan politik uang (Dahlan, 2021; Fauzan, 2017; Maskuri, 2015; Muksin, 2018). Ketegangan antara kebutuhan strategi dan tuntutan moral inilah yang membentuk karakter khas pembahasan realpolitik dalam ilmu politik Islam: bukan sekadar "politik kekuasaan", melainkan "politik kekuasaan yang diuji oleh akhlak dan tujuan publik" (Dahlan, 2021; Khasanah & Hamzani, 2019; Srifariyati, 2024).
________________________________________
Daftar Pustaka
Al-Hamdi, R. (2013). Islam and politics: political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998-2010. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3(2), 267. https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.267-290
Alhaddad, M. R. (2019). Manajemen lembaga pendidikan Islam dan politik. Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(2), 55–68. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.48
Ali-Fauzi, I. (1970). Kebangkitan Islam dan negara beberapa kasus dari Asia Tenggara. Studia Islamika, 5(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v5i3.743
Azra, A. (1970). NU: Islam tradisional dan modernitas di Indonesia. Studia Islamika, 4(4). https://doi.org/10.15408/sdi.v4i4.770
Chalik, A. (2015). Fundamentalisme dan masa depan ideologi politik Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 54. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.54-80
Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999-2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514
Dahlan, D. (2021). Etika politik dalam Islam (konstruksi dan perspektif). Menara Ilmu, 15(1). https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389
Fauzan, F. (2017). Pemikiran politik Ibnu Rusyd. Kalam, 9(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336
Irsyad, M. (2020). Urgensi pemahaman politik dan hukum dalam menghadapi dinamika organisasi Pemuda Muhammadiyah di Kota Medan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.42
Itmam, M. S. (2019). Indonesian jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367–394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639
Kamsi, K. (2012). Hubungan internasional dan HAM dalam perspektif Islam. Millah: Jurnal Studi Agama, 12(1), 265–281. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art14
Khasanah, N., & Hamzani, A. I. (2019). Relasi agama dan demokrasi: Telaah kritis eksistensi partai Islam di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(4), 391–404. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13745
Koadhi, S., Mahmud, Moh. N., & Amin, M. (2018). Model komunikasi internasional perjanjian Hudaibiyah sebagai metode dakwah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tasamuh, 15(2), 1–24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.209
Maskuri, M. (2015). Relasi politik dan agama di tengah ketidakpastian ideologi. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 83–104. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.87
Masruhan, M. (2014). Positivisasi hukum Islam di Indonesia era reformasi. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 119. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.119-133
Muksin, A. (2018). Partai politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 777–788. https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.476
Muslims' thoughts of non-Muslims' political rights in majority Muslim areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7
Nasucha, J. A. (2020). Kompetensi dan yurisdiksi hukum Islam dalam perspektif filsafat hukum Islam. Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 139–155. https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.21
Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732
Riyadi, A. K. (2020). Tasawuf dalam cengkeraman materialisme historis: Kajian pemikiran Husein Muruwwa. Jurnal Theologia, 31(2), 277–312. https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.2.6746
Sani, H. (2021). Elite agama dalam Pileg 2009-2014: Analisis terhadap peran Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga. Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 2(1), 68–80. https://doi.org/10.19109/ampera.v2i1.7598
Soetomo, G. (2020). Radikalisme di Indonesia: Sejarah rekonstruksi dan dekonstruksi. Jurnal Indo-Islamika, 6(1), 108–138. https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14798
Srifariyati, S. (2024). Pandangan kritis dan empiris filsafat Ibnu Taimiyah. Madaniyah: Terciptanya Insan Akademis Berkualitas dan Berakhlak Mulia, 13(2), 256–273. https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.682
Sulthon, M. (2013). Upaya penegakan hukum dan keadilan (perspektif sosio-historis Islam). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11(2). https://doi.org/10.30984/as.v11i2.174
Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar