02212 - Reformasi: Perubahan Bertahap Dalam Sistem Politik Atau Kebijakan Untuk Perbaikan

AFANIN MEDIA UTAMA



Kajian Konseptual dan Empiris dalam Konteks Indonesia dan Komparatif

Abstract
Reform as a concept in public policy and political studies refers to gradual and incremental changes in rules, institutions, and policy practices aimed at improving governance performance. This article synthesizes the theoretical and empirical literature on reform, with a focus on the Indonesian experience after 1998 and comparative cases. Using a conceptual-analytical approach, this study examines reform across multiple dimensions: constitutional change, security sector restructuring, decentralization, anti-corruption governance, sector-specific policy reform, and the role of social movements. The findings indicate that reform is not a single event but a political trajectory characterized by a mixture of rupture, gradual realignment, and continuity. Reform outcomes frequently take the form of compromises and partial changes, with persistent gaps between governance symbolism and substantive transformation. Structural resistance, elite collusion, and implementation deficits remain central challenges. These findings reinforce the understanding of reform as an iterative, negotiated, and politically contingent process.
Keywords: reform, gradual change, institutional change, governance, Indonesia
________________________________________
Abstrak
Reformasi sebagai konsep dalam kajian kebijakan publik dan politik merujuk pada perubahan bertahap dan inkremental dalam aturan, institusi, dan praktik kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja tata kelola. Artikel ini mensintesis literatur teoretis dan empiris tentang reformasi, dengan fokus pada pengalaman Indonesia pascа-1998 dan kasus komparatif. Menggunakan pendekatan analitis-konseptual, studi ini mengkaji reformasi pada berbagai dimensi: perubahan konstitusional, restrukturisasi sektor keamanan, desentralisasi, tata kelola antikorupsi, reformasi kebijakan sektor-spesifik, serta peran gerakan sosial. Temuan menunjukkan bahwa reformasi bukan peristiwa tunggal, melainkan trajektori politik yang dicirikan oleh campuran ruptura, penataan ulang bertahap, dan keberlanjutan. Hasil reformasi kerap berupa kompromi dan perubahan parsial, dengan kesenjangan persisten antara simbolisme tata kelola dan transformasi substantif. Resistensi struktural, kolusi elite, dan defisit implementasi tetap menjadi tantangan sentral. Temuan ini memperkuat pemahaman reformasi sebagai proses iteratif, ternegosiasi, dan terkondisi secara politik.
Kata kunci: reformasi, perubahan bertahap, perubahan institusional, tata kelola, Indonesia
________________________________________
1. PENDAHULUAN
Reformasi merupakan salah satu konsep paling sentral sekaligus paling diperdebatkan dalam kajian kebijakan publik dan ilmu politik. Dalam banyak konteks, kata "reformasi" membawa muatan normatif yang kuat: ia mengacu pada harapan akan perbaikan, koreksi terhadap penyimpangan, dan pembangunan tata kelola yang lebih baik. Namun di balik muatan normatif tersebut, reformasi juga merupakan proses sosial dan politik yang kompleks, tidak linear, dan sering kali tidak sesuai dengan janji awalnya.
Artikel ini bertujuan menyajikan kajian konseptual dan empiris tentang reformasi, dengan menekankan dimensi gradual dan inkremental sebagai ciri utama reformasi yang membedakannya dari revolusi. Dengan mengintegrasikan berbagai literatur dari kajian perubahan institusional, reformasi sektor publik, transisi politik, dan pengalaman spesifik Indonesia pascа-1998, artikel ini berargumen bahwa reformasi paling tepat dipahami sebagai trajektori perubahan yang membutuhkan negosiasi berkelanjutan, kapasitas implementasi yang memadai, dan kepekaan terhadap dinamika politik-ekonomi yang melingkupinya.
Studi ini disusun sebagai kajian literatur analitis-konseptual. Sumber-sumber yang digunakan mencakup literatur akademik dari berbagai disiplin, termasuk ilmu politik, hukum, kebijakan publik, sosiologi, dan kajian keamanan, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia dan beberapa kasus komparatif di Asia Tenggara.
________________________________________
2. DEFINISI DAN CIRI KONSEPTUAL REFORMASI
Istilah reformasi dalam kajian kebijakan publik dan politik umumnya merujuk pada perubahan yang dirancang untuk memperbaiki kinerja tata kelola, aturan, dan institusi, dengan perhatian khusus pada tempo perubahan: apakah dilakukan secara radikal (sekali jadi) atau gradual–inkremental (bertahap) (Donzelli, 2024; Irianto, 2020). Perdebatan "radikal vs gradual" ini dipakai untuk memahami banyak agenda reformasi sektor publik, karena reformasi sering kali dipersoalkan dari sisi pace and timing—apakah berupa "one-time changes" atau "gradual and incremental" (Irianto, 2020).
Dalam literatur perubahan institusional, perubahan gradual dipahami dapat terjadi melalui penyesuaian kecil yang berakumulasi (mis. cumulative change), sehingga transformasi besar tidak selalu muncul melalui satu "lompatan paradigma", melainkan lewat rangkaian perubahan yang lebih kecil namun konsisten (Donzelli, 2024). Perspektif reformasi sektor keamanan juga menekankan bahwa reformasi yang tampak kecil—praktik baru, pergeseran kebijakan, perubahan sikap—dapat menjadi fondasi perubahan yang menentukan dalam jangka panjang, sehingga penting menilai reformasi sebagai proses iteratif dan bertahap (Bettinger, 2015).
Dalam konteks transisi politik, reformasi juga lazim dipahami bukan sebagai peristiwa tunggal yang selesai seketika, melainkan sebagai campuran antara ruptura, penataan ulang gradual, dan keberlanjutan (continuities) (Jones, 2012). Karena itu, reformasi sering berwujud kompromi dan negosiasi yang menghasilkan perubahan parsial: ada aspek yang cepat berubah, tetapi ada pula aspek yang bertahan atau hanya berubah secara simbolik/teknokratis (Bettinger, 2015; Jones, 2012). Kerangka ini sejalan dengan praktik reformasi birokrasi yang secara eksplisit memandang reform sebagai proses bertahap, misalnya melalui strategi inkremental dalam desain reformasi birokrasi nasional (Cammack et al., 2015).
________________________________________
3. REFORMASI SEBAGAI ANTITESIS "REVOLUSI" DAN SEBAGAI PROYEK PERBAIKAN TATA KELOLA
Dalam pengalaman Indonesia pascа-otoritarianisme, "Reformasi" juga berfungsi sebagai penanda orientasi perubahan yang menolak malpraktik rezim sebelumnya dan menekankan perbaikan tata kelola. Satu rujukan mendefinisikan reformasi sebagai proses sosiopolitik yang bertujuan mengakhiri malpraktik yang diasosiasikan dengan Orde Baru—termasuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)—serta memperkenalkan reform sosial, politik, ekonomi, dan budaya menuju masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis (Noor, 2021).
Dalam kajian konflik dan perdamaian pascа-Suharto, bahkan ditegaskan bahwa slogan gerakan saat 1998 lebih sering menekankan "reformasi damai" (peaceful reform) sebagai penolakan eksplisit terhadap opsi "revolusi" (Sarjito, 2025). Dengan demikian, reformasi—secara definisional dan politis—sering melekat pada gagasan perbaikan bertahap yang diupayakan melalui perubahan aturan dan lembaga, bukan penggulingan menyeluruh dengan disrupsi total (Noor, 2021; Sarjito, 2025).
________________________________________
4. REFORMASI INDONESIA PASCА-1998: PERUBAHAN INSTITUSIONAL YANG BERTAHAP NAMUN LUAS
Reformasi Indonesia lazim diposisikan sebagai fase transisional pascа runtuhnya Orde Baru. Sejumlah studi mencatat bahwa Presiden Suharto mundur pada Mei 1998 dan menyerahkan kekuasaan kepada B. J. Habibie, membuka periode transisi yang dipahami sebagai "critical historical conjuncture" karena aktor-aktor politik memiliki pilihan yang lebih luas atas arah negara (Haripin & Siregar, 2018). Perubahan pascа-1998 juga dipicu oleh runtuhnya rezim otoriter dan pembentukan imajinasi politik baru yang memerlukan teknologi visual-diskursif untuk "membuktikan" terjadinya demokratisasi dan tata kelola yang lebih baik (Jones, 2012), sejalan dengan penekanan bahwa reformasi tidak semata institusional-ekonomi, tetapi juga membutuhkan infrastruktur pembuktian dan simbolisasi perubahan (Jones, 2012; Noor, 2021).
Di tingkat kebijakan politik dasar, salah satu rujukan menyatakan bahwa Habibie "embracing the spirit of reformasi" dengan melonggarkan pembatasan kebebasan pers dan hak membentuk partai politik (Suntoro, 2019). Dalam waktu dekat setelah itu, pemilu demokratis 1999 diselenggarakan dan disebut sebagai pemilu demokratis pertama sejak 1955 (Suntoro, 2019). Agenda Reformasi sendiri dirangkum sebagai kompleks dan mencakup antara lain reformasi militer untuk supremasi sipil serta penghentian dwifungsi, disertai pemilihan demokratis dan otonomi daerah sebagai pilar agenda legislasi era Habibie (Vel, 2008). Namun, rujukan yang sama menegaskan bahwa meskipun retorika "Reformasi total" kuat, perubahan tidak terjadi cepat (Vel, 2008), menguatkan pemahaman reformasi sebagai proses bertahap yang berisi kompromi (Jones, 2012; Sarjito, 2025; Vel, 2008).
________________________________________
5. DESENTRALISASI DAN OTONOMI: REFORMASI BERTAHAP DENGAN KONSEKUENSI KONTESTASI SUMBER DAYA
Salah satu pilar Reformasi Indonesia adalah desentralisasi dan demokratisasi. Studi tentang Reformasi dan desentralisasi menyebut bahwa setelah jatuhnya Suharto pada 1998, Indonesia memulai rangkaian reform desentralisasi dan demokratisasi yang mengubah lanskap politik nasional dan subnasional (Haryono & Ziegenhain, 2022). Dalam kerangka legislasi, undang-undang yang sering dirujuk ialah UU 22/1999, yang disebut mendevolusikan kewenangan besar ke pemerintah kabupaten/distrik (Haryono & Ziegenhain, 2022; Vel, 2008). Rujukan lain menambahkan bahwa agenda otonomi daerah juga dipahami sebagai respons atas tuntutan warga untuk kebebasan, demokrasi, HAM, serta seruan untuk otonomi regional dan pengakuan hak adat atas sumber daya desa (Muhammad, 2016), sehingga reformasi di bidang tata kelola teritorial terhubung dengan tuntutan politik-hak warga (Muhammad, 2016; Vel, 2008).
Namun, desentralisasi juga menciptakan arena kontestasi baru. Kajian pada taman nasional menunjukkan bahwa Reformasi membuka ruang politik baru di tingkat distrik/provinsi dan memunculkan kesempatan baru mengakses sumber daya negara yang kemudian diperebutkan melalui pemilu yang relatif bebas dan adil (Haryono & Ziegenhain, 2022). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, taman nasional menjadi arena negosiasi antara pengguna sumber daya lokal, elite distrik, dan pemerintah nasional (Haryono & Ziegenhain, 2022), menggambarkan bahwa reformasi kebijakan teritorial dapat menghasilkan konfigurasi kekuasaan baru yang tidak selalu menyelesaikan konflik secara instan (Haryono & Ziegenhain, 2022; Jones, 2012).
________________________________________
6. REFORMASI KONSTITUSIONAL, RULE OF LAW, DAN KETERBATASAN KEADILAN TRANSISIONAL
Dalam bidang hukum, Reformasi Indonesia sering dikaitkan dengan perubahan konstitusional dan penguatan institusi hukum. Satu kajian menyebut bahwa Reformasi menciptakan beberapa perbaikan legal; bahkan dinyatakan bahwa reform legal paling kuat adalah amandemen UUD 1945 (Budiman, 2018). Kajian perbandingan wacana konstitusi juga menekankan bahwa setelah 1998, reformers perlu mengubah cara berpikir pembuat perubahan konstitusi tentang tata kelola yang dibatasi konstitusi, dan menyoroti lahirnya Mahkamah Konstitusi yang "quickly demonstrated" kompeten dan independen dari kebijakan pemerintah (Buana, 2020). Dengan demikian, reformasi konstitusi dipahami sebagai arena perubahan institusional sekaligus perubahan ide tentang pemerintahan yang tunduk pada batas hukum (Buana, 2020; Budiman, 2018).
Akan tetapi, literatur juga menekankan keterbatasan Reformasi pada dimensi keadilan transisional dan HAM masa lalu. Satu analisis menyatakan bahwa salah satu hambatan vital ialah kegagalan pemerintah pascа-reformasi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; pengadilan HAM ad hoc disebut gagal mengungkap kebenaran untuk beberapa kasus menonjol dan reformasi konstitusi dinilai tidak menyediakan instrumen langsung untuk pemulihan pelanggaran HAM berat masa lalu (Budiman, 2018). Kajian konflik dan perdamaian pascа-Suharto menambahkan bahwa karena politisasi revisi legal atas kekuasaan militer, gagasan membuat kerangka hukum komprehensif cenderung "disuttled", lalu ditempuh pendekatan piecemeal yang bertahap "chipped away" pada perangkat tertentu—misalnya kewenangan keadaan darurat—ketika ada kemauan politik (Sarjito, 2025). Kedua rujukan ini selaras dalam menunjukkan bahwa reformasi legal sering bergerak bertahap, tidak selalu komprehensif, dan menghadapi resistensi politik (Budiman, 2018; Sarjito, 2025).
________________________________________
7. REFORMASI SEKTOR KEAMANAN: POLISI DAN MILITER SEBAGAI CONTOH PERUBAHAN BERTAHAP DAN KOMPROMISTIS
Reformasi Indonesia juga mencakup restrukturisasi sektor keamanan. Dalam kajian hubungan sipil-militer, perubahan era Reformasi ditandai oleh pemisahan militer dan polisi serta penghapusan doktrin dwifungsi dan reformasi militer, namun dinyatakan bahwa dua dekade setelah Reformasi belum membentuk mekanisme ideal untuk hubungan sipil–militer dalam kerangka kontrol sipil objektif (Sebastian & Chen, 2021). Kajian yang sama menyimpulkan reformasi militer pascа-Orde Baru belum "fruitful" dalam membentuk prajurit profesional, dan militer masih terlibat dalam politik dan kehidupan sipil dengan dalih kekosongan regulasi tertentu (Sebastian & Chen, 2021). Sejalan dengan itu, analisis lebih awal tentang korupsi dan disintegrasi pascа-Suharto menegaskan kegagalan presiden dan parlemen terpilih untuk menanggulangi korupsi endemik atau mereformasi angkatan bersenjata, yang disebut masih menikmati imunitas hampir total dan terlibat dalam praktik korupsi dan pemerasan (Taniguchi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan bergerak dalam lanskap kompromi dan hambatan struktural (Sarjito, 2025; Sebastian & Chen, 2021; Taniguchi, 2020).
Di sisi kepolisian, reformasi juga dikonstruksikan sebagai proses bertahap. Satu studi menyebut bahwa ketika reformasi polisi masuk agenda demokratisasi, itu merupakan terobosan politik untuk merespons aspirasi iklim politik baru yang terbuka; pada 1999 POLRI memperkenalkan reform di tiga area: struktural, instrumental, dan kultural (Peluso et al., 2008). Studi yang sama memetakan perbedaan orientasi internal—progresif, konservatif, moderat—dan menekankan bahwa kelompok moderat percaya reform hanya dapat dibawa maju secara gradual (Peluso et al., 2008). Pada fase berikutnya, POLRI mengumumkan agenda reform baru berupa Grand Strategy 2005–2025, yang secara sengaja melibatkan pakar manajemen, kriminolog, dan peneliti, menunjukkan kecenderungan pendekatan teknokratis/manajerial dalam merespons tuntutan publik atas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (Peluso et al., 2008). Dengan demikian, reformasi sektor keamanan memperlihatkan logika "gradual change" yang terikat negosiasi elite dan pendekatan manajerial, sekaligus rentan politisasi (Bettinger, 2015; Peluso et al., 2008; Taniguchi, 2020).
________________________________________
8. REFORMASI TATA KELOLA DAN ANTIKORUPSI: KEMAJUAN INSTITUSIONAL VERSUS PERSISTENSI KOLUSI ELITE
Reformasi juga sering dibingkai sebagai proyek membangun "good governance" dan memerangi korupsi. Dalam salah satu kajian, disoroti adanya aktivisme masyarakat sipil dan media liberal pada isu korupsi serta hadirnya "commendable new array" institusi antikorupsi, tetapi upaya reform dinilai hampir dinetralisir oleh kolusi luas elite politik, birokrasi, militer, dan bisnis dalam mempertahankan—sekaligus "mendemokratisasi" dan mendesentralisasi—sistem korupsi warisan Suharto (Taniguchi, 2020). Kajian semiotika Reformasi juga menyoroti proliferasi artefak grafis di kantor pemerintah—spanduk dengan flowchart/diagram prosedur dan struktur—sebagai teknologi pembuktian "demokrasi" dan "good governance", namun dinilai hanya sebagian berhasil dan sekaligus "betrays widespread anxieties" bahwa era Reformasi gagal memenuhi janji reformisnya (Jones, 2012). Kedua rujukan ini sama-sama menekankan jurang antara simbol/infrastruktur pembuktian good governance dan realitas politik-ekonomi yang menahan reform substantif (Jones, 2012; Taniguchi, 2020).
Keterbatasan ini juga relevan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Program reformasi birokrasi Indonesia dirujuk memiliki Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 81/2010 (Cammack et al., 2015). Rujukan yang sama menekankan strategi inkremental—reformasi sebagai proses bertahap—serta mencatat bahwa pada periode awal, reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding sektor politik, hukum, dan komersial, sebelum pemerintah menegaskan kembali pentingnya prinsip good governance (Cammack et al., 2015). Dengan demikian, reformasi tata kelola menunjukkan pola bertahap: desain nasional dan teknologi manajerial berkembang, tetapi efektivitas substantif dapat tersendat oleh struktur kepentingan dan kolusi (Cammack et al., 2015; Jones, 2012; Taniguchi, 2020).
________________________________________
9. REFORMASI KEBIJAKAN SEKTOR-SPESIFIK: LOGIKA "BERTAHAP" DALAM PAJAK DAN KEHUTANAN
Reformasi sebagai perubahan bertahap juga tampak pada reformasi kebijakan sektor tertentu. Dalam reformasi perpajakan, satu studi menekankan bahwa politik hukum pajak perlu ditransformasi untuk menciptakan pemungutan pajak yang adil dan efisien, dan memperingatkan bahwa pengenalan perlakuan pajak khusus dapat menciptakan kelompok kepentingan baru (Edi, 2020). Studi tersebut menekankan pentingnya strategi reformasi pajak yang memungkinkan implementasi reform fundamental dan efisien, termasuk kebutuhan komunikasi visi dan tujuan reform dengan jelas (Edi, 2020). Secara spesifik, ia mengusulkan mekanisme transisi bertahap melalui aturan yang memungkinkan aturan lama tetap berlaku untuk situasi tertentu sementara aturan baru berlaku bagi situasi masa depan, sebagai cara mewujudkan reformasi (Edi, 2020). Ini adalah contoh eksplisit desain "gradual transition" dalam kebijakan (Donzelli, 2024; Edi, 2020).
Dalam kehutanan, reformasi tenurial juga dipahami sebagai pergeseran bertahap dari manajemen yang terpusat menuju lebih berbasis komunitas. Kajian implementasi reformasi tenurial menyatakan bahwa kebijakan hutan di Indonesia semakin bergeser dari pengelolaan yang tersentralisasi dan berbasis negara ke pengelolaan hutan berbasis komunitas, dengan devolusi yang secara gradual memberikan peran pada komunitas lokal dan adat (Herawati et al., 2019). Program perhutanan sosial dirujuk pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri LHK No. 83/2016, sebagai hasil revisi dan integrasi berbagai aturan sebelumnya (Herawati et al., 2019). Namun, studi yang sama mencatat berbagai kendala implementasi—misalnya kurangnya pengetahuan tentang hak dan kebijakan pada level komunitas dan pejabat pendukung, proses perizinan yang onerous, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia—yang menunjukkan bahwa reformasi bertahap tidak otomatis mudah dijalankan (Herawati et al., 2019). Pola ini konsisten dengan pemahaman reformasi sebagai proses panjang yang membutuhkan kapasitas institusional dan pembelajaran partisipatif (Bettinger, 2015; Herawati et al., 2019).
________________________________________
10. REFORMASI, GERAKAN SOSIAL, DAN RUANG PUBLIK: PERLUASAN PARTISIPASI TETAPI HASIL TIDAK LINEAR
Reformasi sering membuka ruang partisipasi dan debat publik, namun hasilnya tidak linear. Studi tentang gerakan agraria dan lingkungan menekankan bahwa represi Orde Baru memaksa aktivis reforma agraria bergerak bawah tanah, sementara isu lingkungan relatif termainstream; setelah Reformasi, dalam rezim desentralisasi yang didominasi kebijakan neoliberal, gerakan agraria menghadapi peluang dan kendala baru akibat pengaruh nasional dan transnasional serta dinamika aliansi (Lindsey, 2004). Dalam konteks perluasan proyek agribisnis, kajian tentang strategi legal negara dalam ekspansi sawit mencatat bahwa sejak Reformasi aktivis sipil dan politik berupaya mengubah relasi kekuatan agar reforma agraria benar-benar diimplementasikan, tetapi hal itu "still very hard" karena gerakan kontra-reform yang kuat—misalnya perusahaan perkebunan dan kehutanan (Ratnawati, 2018). Dua rujukan ini menegaskan bahwa reformasi membuka kesempatan advokasi, tetapi implementasi kebijakan redistributif menghadapi perlawanan kepentingan ekonomi-politik (Lindsey, 2004; Ratnawati, 2018).
Di bidang hak keluarga dan gender, Reformasi juga memperlihatkan ambivalensi: satu kajian menyatakan reformasi hukum keluarga Islam yang sudah berjalan sebelum 1998 "not changed much" dan cenderung berlanjut ke lebih banyak kontrol negara, tetapi liberalisasi–demokratisasi–desentralisasi pascа-1998 mendorong perempuan lebih berani mengeksekusi haknya dan menghidupkan perdebatan reform lanjutan (Hasan, 2018). Kajian lain tentang kuota gender menegaskan bahwa kuota kandidat perempuan 30% pertama kali diimplementasikan pada pemilu 2004; momentum Reformasi 1998 membuka "window of opportunity" untuk advokasi hak perempuan dan reform hukum pemilu/partai, dengan pengaruh NGO internasional yang "significant yet indirect" (Huang et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi bertahap sering bekerja melalui perluasan ruang publik, koalisi advokasi, dan perubahan regulasi parsial yang dapat memicu dinamika sosial-politik baru (Hasan, 2018; Huang et al., 2020; Lindsey, 2004).
________________________________________
11. HAMBATAN IMPLEMENTASI: POLITIK-EKONOMI REFORMASI DAN KEBUTUHAN NEGOSIASI
Sejumlah literatur menekankan bahwa keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh politik implementasi. Kajian reformasi infrastruktur hukum pascа-krisis menyebut pengalaman Indonesia menjalankan reformasi infrastruktur hukum yang "radical" dan "extensive" namun juga "troubled", dan mengkritik praktik reform governance yang cenderung menyederhanakan proyek reform hukum yang kompleks dan politis (Wardhana, 2020). Rujukan yang sama menegaskan bahwa reform yang didanai lembaga asing perlu dinegosiasikan dengan seleksi representatif elite dan kelompok sosial kunci—termasuk oposisi—serta menerima bahwa transplantasi hukum akan berubah dalam proses transplantasi (Wardhana, 2020).
Hal ini selaras dengan gambaran bahwa pascа jatuhnya Suharto, aktor internasional terlibat dalam reform politik dengan menetapkan prasyarat bantuan; bahkan dibentuk Partnership for Governance Reform in Indonesia pada Oktober 2000 sebagai kerja sama antara donor/lender internasional dan pemerintah Indonesia pada isu demokrasi dan good governance (Kimura, 2010). Keterhubungan antara agenda donor, kapasitas institusi, dan negosiasi elite ini menegaskan bahwa reformasi bertahap adalah proses politik yang rentan kompromi dan resistensi, bukan sekadar urusan desain teknis (Bettinger, 2015; Kimura, 2010; Wardhana, 2020).
________________________________________
12. CATATAN KOMPARATIF: "REFORMASI" SEBAGAI REPERTOAR PERUBAHAN BERTAHAP DI MALAYSIA
Di luar Indonesia, istilah "Reformasi" juga dipakai untuk menyebut gerakan dan tuntutan perubahan tata kelola. Studi tentang Turki dan Malaysia menyatakan bahwa pemecatan Anwar Ibrahim mendorong peluncuran Reformation Movement ("Reformasi") yang menyerukan pemerintah Mahathir lebih transparan dan menjalankan reform demokratis, termasuk agenda ekonomi yang dikaitkan dengan dorongan kebijakan IMF (Ahmad et al., 2020). Kajian lain menekankan bahwa demonstrasi Reformasi pascа-1998 di Malaysia bersifat belum pernah terjadi sebelumnya dan terutama didukung kelas menengah perkotaan yang menginginkan "new dawn of democracy", serta memicu keterlibatan politik lebih aktif dan kritik lebih terbuka (Vel, 2008). Dalam studi tentang media/politik, Reformasi Malaysia juga dikaitkan dengan penggunaan internet untuk menyebarkan suara alternatif, mengorganisasi unjuk rasa, dan membangkitkan kesadaran sipil (Al-Asyura & Basyar, 2022).
Namun, analisis dinamika politik Malaysia mencatat bahwa mobilisasi Reformasi tidak otomatis menghasilkan liberalisasi penuh; perubahan kerap berjalan gradual dan menghadapi hambatan institusional maupun politik pembangunan (developmentalism) (Kurnianingsih et al., 2021), serta reform proyek politik dapat dibatasi oleh karakter struktural koalisi dan resistensi terhadap reform, seperti dicatat pada evaluasi tahun pertama pemerintahan pascа-pergantian rezim 2018 yang menunjukkan reform lebih berupa restrukturisasi skala kecil dan memantik resistensi (Erb & Adams, 2000). Rangkaian rujukan ini memperkuat gagasan reformasi sebagai perubahan bertahap yang dibatasi struktur kekuasaan dan negosiasi elite (Ahmad et al., 2020; Erb & Adams, 2000).
________________________________________
13. SINTESIS DAN PEMBAHASAN: REFORMASI SEBAGAI TRAJEKTORI PERUBAHAN BERTAHAP
Berdasarkan sintesis literatur di atas, Reformasi dapat dirumuskan secara operasional melalui empat proposisi utama.
Pertama, reformasi merupakan proses perubahan bertahap (gradual–inkremental) pada aturan, institusi, dan praktik kebijakan yang dapat berakumulasi menjadi transformasi jangka panjang (Bettinger, 2015; Cammack et al., 2015; Donzelli, 2024). Karakter inkremental ini membedakan reformasi dari revolusi dan menjadikannya proses yang lebih rentan terhadap kompromi, namun juga lebih berpotensi bertahan dalam jangka panjang karena tidak memerlukan disrupsi total terhadap tatanan yang ada.
Kedua, reformasi merupakan proyek perbaikan tata kelola yang sering dibingkai sebagai koreksi terhadap malpraktik rezim/pola lama—misalnya KKN—dan upaya membangun keterbukaan, demokrasi, akuntabilitas, serta profesionalisme (Jones, 2012; Noor, 2021; Taniguchi, 2020). Dimensi normatif ini memberikan legitimasi pada agenda reformasi sekaligus menjadi tolok ukur yang digunakan masyarakat sipil untuk mengevaluasi kemajuan atau kegagalan reformasi.
Ketiga, reformasi merupakan proses politik yang tidak linear, dicirikan oleh campuran ruptura, penataan ulang, dan keberlanjutan; hasilnya sering berupa kompromi, resistensi, dan kesenjangan antara simbol/retorika good governance dengan perubahan substantif (Jones, 2012; Taniguchi, 2020; Vel, 2008; Wardhana, 2020). Ketidaklinearan ini bukan anomali, melainkan karakter inheren reformasi sebagai proses politik yang berlangsung dalam arena kekuasaan yang asimetris.
Keempat, reformasi merupakan arena kontestasi—misalnya desentralisasi, sektor keamanan, redistribusi agraria/tenurial—yang membuka ruang partisipasi baru, tetapi juga menciptakan pemenang–pecundang baru sehingga memunculkan perlawanan dan implementation gaps (Haryono & Ziegenhain, 2022; Herawati et al., 2019; Peluso et al., 2008; Ratnawati, 2018). Reformasi yang berhasil membuka akses bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat sekaligus mengancam kepentingan elite yang mapan, sehingga resistensi terhadap reformasi adalah fenomena yang dapat diprediksi.
Dengan demikian, sesuai definisi operasional reformasi sebagai "perubahan bertahap dalam sistem politik atau kebijakan untuk perbaikan", reformasi paling tepat dipahami sebagai trajektori perubahan: ia bergerak melalui rangkaian reform yang saling terkait, membutuhkan negosiasi dan kapasitas implementasi, dan dapat menghasilkan kemajuan institusional yang nyata sekaligus menyisakan problem yang belum terselesaikan (Budiman, 2018; Herawati et al., 2019; Sarjito, 2025; Sebastian & Chen, 2021; Wardhana, 2020).
________________________________________
14. KESIMPULAN
Artikel ini telah menyajikan kajian konseptual dan empiris tentang reformasi sebagai perubahan bertahap dalam sistem politik atau kebijakan untuk perbaikan. Melalui sintesis literatur yang mencakup teori perubahan institusional, pengalaman Indonesia pascа-1998, dan kasus komparatif Malaysia, artikel ini menegaskan bahwa reformasi adalah proses yang kompleks, tidak linear, dan sarat dengan tegangan antara aspirasi normatif dan realitas politik-ekonomi.
Beberapa implikasi penting dapat ditarik dari kajian ini. Dalam dimensi teoritis, pemahaman reformasi sebagai trajektori—bukan sebagai peristiwa diskrit—memungkinkan analisis yang lebih bernuansa tentang bagaimana perubahan institusional terjadi, bertahan, atau terhenti. Dalam dimensi kebijakan, penekanan pada politik implementasi, negosiasi elite, dan kapasitas institusional mengingatkan bahwa desain reformasi yang baik tidak cukup tanpa kondisi politik yang memungkinkan.
Pada akhirnya, reformasi—sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Indonesia dan negara-negara lain—adalah pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia membutuhkan komitmen jangka panjang, pembelajaran adaptif, dan kesediaan untuk terus menegosiasikan perubahan di tengah resistensi yang tak terhindarkan.
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, S., Anggraeni, N., & Pambudi, A. K. (2020). A. Djazuli's thinking regarding ḥifẓu al-ummah: Dismissing the entangled bureaucracy to commemorate the era of society 5.0. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 12(1), 86–101. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8700
Al-Asyura, M. K. Z., & Basyar, M. H. (2022). The political economy of rentier states: Understanding barriers on economic reform and integration in GCC states. Politico, 21(2), 95–111. https://doi.org/10.32528/politico.v21i2.5708
Bettinger, K. A. (2015). Political contestation, resource control and conservation in an era of decentralisation at Indonesia's Kerinci Seblat National Park. Asia Pacific Viewpoint, 56(2), 252–266. https://doi.org/10.1111/apv.12069
Buana, M. S. (2020). A realistic perspective to transitional justice. Journal of Southeast Asian Human Rights, 4(2), 406. https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i2.8395
Budiman, M. (2018). Treading the path of the shari'a: Indonesian feminism at the crossroads of western modernity and Islamism. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 1(1). https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.5
Cammack, M., Bedner, A., & Huis, S. C. van. (2015). Democracy, human rights, and Islamic family law in post-Soeharto Indonesia. New Middle Eastern Studies, 5. https://doi.org/10.29311/nmes.v5i0.2656
Donzelli, A. (2024). From mandala to flowchart: Managerial governmentality and the evidentiary technologies of Indonesia's Reformasi. Journal of Linguistic Anthropology, 34(2), 290–319. https://doi.org/10.1111/jola.12435
Edi, A. C. (2020). Can CSR be politically transformative? Discussing its prospects and challenges. Politika Jurnal Ilmu Politik, 11(1), 76–95. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.76-95
Erb, M., & Adams, K. (2000). Introduction: A changing Indonesia. Asian Journal of Social Science, 28(2), 1–9. https://doi.org/10.1163/030382400x00028
Haripin, M., & Siregar, S. N. (2018). The defects of police reform in Indonesia. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 6(2), 53–64. https://doi.org/10.14203/jissh.v6i2.40
Haryono, E., & Ziegenhain, P. (2022). Mahathir Mohamad in public policy and politics of Malaysia. Populasi, 30(2), 126. https://doi.org/10.22146/jp.80192
Hasan, N. (2018). Reformasi, religious diversity, and Islamic radicalism after Suharto. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 1(1). https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.2
Herawati, T., Mwangi, E., & Liswanti, N. (2019). Implementing forest tenure reforms: Perspectives from Indonesia's forestry agencies. Indonesian Journal of Forestry Research, 6(2), 117–132. https://doi.org/10.20886/ijfr.2019.6.2.117-132
Huang, A. R., Revina, S., Fillaili, R., & Akhmadi, A. (2020). The struggle to recruit good teachers in Indonesia: Institutional and social dysfunctions. https://doi.org/10.35489/bsg-rise-wp_2020/041
Irianto, E. S. (2020). Transformation of politics of tax law to create a fair and efficient tax collection system. Lex Publica, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.58829/lp.7.1.2020.1-10
Jones, T. (2012). Indonesian cultural policy in the reform era. Indonesia, 93(1), 147–176. https://doi.org/10.1353/ind.2012.a475922
Kimura, E. (2010). Changing the rules: Historical conjuncture and transition in Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 51(3), 248–261. https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2010.01429.x
Kurnianingsih, F., Nazaki, N., & Adhayanto, O. (2021). Bureaucratic reform strategy employee performance in the secretariat of DPRD Kepulauan Riau Province. Ganaya Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(2), 567–577. https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1397
Lindsey, T. (2004). Legal infrastructure and governance reform in post-crisis Asia: The case of Indonesia. Asian-Pacific Economic Literature, 18(1), 12–40. https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2004.00142.x
Muhammad, R. (2016). The development of ICT and its political impact in Malaysia. Journal of Borneo Social Transformation Studies, 1(1). https://doi.org/10.51200/jobsts.v1i1.143
Noor, M. N. M. (2021). Pakatan Harapan's first year in Putrajaya: Reform and resistance. Journal of Strategic Studies & International Affairs, 1(1). https://doi.org/10.17576/sinergi.0101.2021.02
Peluso, N. L., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia (pp. 209–238). https://doi.org/10.1002/9781444307191.ch8
Ratnawati, T. (2018). Crouch, Harold. (2010). Political reform in Indonesia after Soeharto. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 3(1), 131–142. https://doi.org/10.14203/jissh.v3i1.49
Sarjito, A. (2025). Policy cartelization in post-Reformasi Indonesia: Oligarchy, rent, and elite consensus. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7567465/v1
Sebastian, L. C., & Chen, J. H. (2021). Indonesia's foreign and maritime policies under Joko Widodo: Domestic and external determinants. Journal of Asian Security and International Affairs, 8(3), 287–303. https://doi.org/10.1177/23477970211039639
Suntoro, A. (2019). The military and civil supremacy in Indonesian democracy: Towards an ideal model in siyāsah shar'iyyah perspective. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 19(2), 159. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.488
Taniguchi, Y. (2020). Repeated elections and opposition challenges in Malaysia. https://doi.org/10.33774/apsa-2020-8852s
Vel, J. A. C. (2008a). Chapter V: Regime change and democratization (pp. 113–120). https://doi.org/10.1163/9789004253926_007
Vel, J. A. C. (2008b). Chapter VII: Growing political public (pp. 149–165). https://doi.org/10.1163/9789004253926_010
Wardhana, D. (2020). Inequality in Indonesia: Kuznets waves or Kuznets curve? Bappenas Working Papers, 3(2), 168–183. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.67
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar