02209 - Ratifikasi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual Berbasis Siyāsah Shar'iyyah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep ratifikasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual-fungsional. Ratifikasi lazim dipahami sebagai tindakan pengesahan yang mengikatkan suatu pihak pada perjanjian atau keputusan publik. Dalam konteks ketatanegaraan modern, tindakan ini melibatkan dimensi prosedur internal konstitusional maupun prosedur eksternal hukum internasional. Kajian ini berupaya membangun padanan konseptual ratifikasi dalam bingkai siyāsah shar'iyyah, dengan merujuk pada peran ulil amri, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, prinsip maslahat, dan kewajiban menepati janji. Melalui pendekatan kajian pustaka normatif-konseptual, artikel ini menyimpulkan bahwa ratifikasi dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai tindakan pengesahan otoritatif oleh pemegang kewenangan publik terhadap suatu perjanjian atau keputusan, melalui mekanisme yang mempertimbangkan maslahat dan legitimasi, sehingga komitmen tersebut berubah status menjadi mengikat dan wajib dipenuhi dengan itikad baik.
Kata kunci: ratifikasi, siyāsah shar'iyyah, maslahat, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, perjanjian internasional
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of ratification from the perspective of Islamic political science in a conceptual-functional manner. Ratification is commonly understood as an act of endorsement that binds a party to an agreement or public decision. In the context of modern constitutional law, this act involves both internal constitutional procedural dimensions and external international law procedural dimensions. This study seeks to construct a conceptual equivalent of ratification within the framework of siyāsah shar'iyyah, referring to the roles of ulil amri, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, the principle of maslahah, and the obligation to uphold commitments. Through a normative-conceptual literature review approach, this article concludes that ratification in Islamic political science can be formulated as an authoritative endorsement act by the holder of public authority over an agreement or decision, through a mechanism that considers maslahah and legitimacy, so that the commitment changes its status to become binding and must be fulfilled in good faith.
Keywords: ratification, siyāsah shar'iyyah, maslahah, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, international treaty
________________________________________
A. Pendahuluan
Ratifikasi merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum internasional dan hukum tata negara yang menjadi penanda keterikatan definitif suatu negara terhadap perjanjian atau keputusan publik. Dalam praktik ketatanegaraan modern, ratifikasi tidak sekadar dipahami sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai tindakan hukum yang menentukan konsekuensi mengikat bagi para pihak yang terlibat.
Di sisi lain, ilmu politik Islam sebagai disiplin akademik menawarkan kerangka analitis tersendiri dalam memahami legitimasi tindakan publik negara. Konsep siyāsah shar'iyyah, peran ulil amri, serta mekanisme Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd menyediakan perangkat konseptual yang relevan untuk menganalisis bagaimana tindakan pengesahan—termasuk ratifikasi—diposisikan dalam tata kelola publik yang berbasis nilai Islam.
Kajian ini bertujuan membangun konstruksi konseptual ratifikasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis, dengan menelaah relasi antara praktik ratifikasi dalam hukum positif modern dan padanan konseptualnya dalam bingkai siyāsah shar'iyyah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum dan politik Islam kontemporer, khususnya dalam menjembatani konsep-konsep hukum internasional dengan prinsip-prinsip normatif Islam.
________________________________________
B. Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat normatif-konseptual. Data primer diperoleh dari literatur hukum tata negara, hukum internasional, dan ilmu politik Islam yang relevan. Analisis dilakukan melalui pembacaan komparatif dan sintesis konseptual untuk membangun rumusan ratifikasi yang koheren dalam perspektif ilmu politik Islam.
________________________________________
C. Pembahasan
1. Pengertian "Ratifikasi/Pengesahan" (Definisi Operasional)
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (sebagai contoh konkret praktik modern), ratifikasi lazim dipahami sebagai salah satu bentuk pengesahan (legalization/endorsement) yang berfungsi sebagai perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional (Machali, 2016; Muhammadin, 2023; Oktadewi & Wahyu, 2018; Rinaldo & Pradikta, 2021; Zulfikar, 2019). Definisi ini secara eksplisit muncul dalam berbagai pembahasan yang merujuk pada UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyebut pengesahan sebagai tindakan mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan (Machali, 2016; Muhammadin, 2023; Oktadewi & Wahyu, 2018; Zulfikar, 2019). Dengan kerangka ini, ratifikasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan keterikatan (bindingness) secara hukum terhadap suatu komitmen perjanjian (Asnawi, 2012; Rinaldo & Pradikta, 2021; Yuni, 2012; Zulfikar, 2019).
Sejumlah literatur yang membahas ratifikasi juga menekankan bahwa penandatanganan suatu perjanjian tidak otomatis bermakna negara telah terikat sepenuhnya; keterikatan definitif biasanya memerlukan ratifikasi/pengesahan apabila memang dipersyaratkan oleh perjanjian tersebut (Asnawi, 2012; Itang, 2014; Mathovani, 2022; Suwartono & Erlangga, 2024). Karena itu, ratifikasi sering diposisikan sebagai tahap krusial dalam rangkaian pembentukan perjanjian internasional: tahap inilah yang menunjukkan persetujuan negara untuk terikat secara definitif (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Suwartono & Erlangga, 2024; Yuni, 2012).
2. Ratifikasi sebagai Tindakan Politik-Konstitusional: Otoritas, Prosedur Internal-Eksternal, dan Konsekuensi Mengikat
Studi-studi tentang ratifikasi dalam hukum tata negara dan hukum internasional menggambarkan ratifikasi sebagai titik temu antara kewenangan eksekutif (yang merundingkan/menandatangani) dan mekanisme pengawasan atau persetujuan legislatif (dalam model tertentu) (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Firdaus, 2017; Itang, 2014). Dalam kerangka Indonesia, pengesahan dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan/peraturan presiden sesuai kualifikasi materi tertentu (Itang, 2014; Muhammadin, 2023; Oktadewi & Wahyu, 2018; Zulfikar, 2019). Selain itu, terdapat penegasan konseptual bahwa persetujuan lembaga perwakilan (misalnya DPR) perlu dipahami sebagai bagian dari prosedur internal ketatanegaraan, sedangkan "ratifikasi" dalam pengertian hukum perjanjian juga mengandung dimensi prosedur eksternal (misalnya instrument of ratification/piagam ratifikasi) yang mengoperasionalkan keterikatan pada tataran internasional (Itang, 2014; Suwartono & Erlangga, 2024; Yuni, 2012; Zulfikar, 2019).
Beberapa kajian menekankan pembedaan tersebut karena praktik menunjukkan bahwa keberlakuan komitmen perjanjian tidak selalu identik dengan semata-mata lahirnya "UU pengesahan" (sebagai prosedur internal), melainkan terkait juga dengan prosedur eksternal serta syarat-syarat berlakunya perjanjian dalam teks perjanjian itu sendiri (misalnya ketentuan mulai berlaku setelah terpenuhinya syarat tertentu) (Bakar, 2014; Itang, 2014; Suwartono & Erlangga, 2024). Dengan demikian, ratifikasi berfungsi sebagai mekanisme yang mengubah "komitmen politik hasil perundingan" menjadi "komitmen yang mengikat," melalui kanal otoritas konstitusional dan teknik hukum yang diakui (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Suwartono & Erlangga, 2024; Yuni, 2012).
Dalam literatur yang membahas kewajiban negara setelah ratifikasi, ditegaskan pula prinsip itikad baik dalam pemenuhan komitmen (pacta sunt servanda) sebagai konsekuensi moral-hukum dari keterikatan pada perjanjian yang telah diratifikasi (albab et al., 2024; Farida, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021). Artinya, ratifikasi bukan semata "tanda setuju," tetapi pemicu kewajiban untuk menunaikan isi perjanjian sesuai komitmen yang sudah disahkan (albab et al., 2024; Farida, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021).
3. Padanan Konseptual dalam Ilmu Politik Islam: Siyāsah Shar'iyyah, Maslahat, dan Legitimasi Tindakan Mengikat
Dalam ilmu politik Islam, istilah politik sering disejajarkan dengan siyāsah, yang secara etimologis dipahami sebagai tindakan "mengatur/mengendalikan" demi kemaslahatan (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022). Pada level terminologis, dikenal konsep fiqh siyāsah atau siyāsah shar'iyyah, yaitu pranata untuk mengatur urusan negara dan umat sesuai syariat agar terwujud maslahat dan terhindar dari mudarat (Kamsi, 2012; Setiawan et al., 2022). Dengan kerangka ini, "ratifikasi" (sebagai tindakan pengesahan yang membuat suatu keputusan/perjanjian menjadi mengikat) dapat dianalisis sebagai bagian dari praktik siyāsah shar'iyyah: tindakan otoritatif negara/ulil amri yang meneguhkan komitmen publik demi kemaslahatan (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022).
Beberapa rujukan politik Islam juga menekankan bahwa bangunan politik Islami berhubungan dengan perikatan (misalnya perjanjian/bai'at) yang menimbulkan konsekuensi kepatuhan dan keterikatan pada tatanan yang disepakati (Masyhuri, 2022). Dalam perspektif ini, pengesahan (endorsement) bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme legitimasi yang mengaktifkan konsekuensi sosial-politik: adanya kewajiban menepati komitmen, mengatur tertib hidup bersama, dan memelihara stabilitas perjanjian/komitmen publik (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022).
4. Ratifikasi dalam Politik Islam sebagai "Pengesahan Otoritatif" Berbasis Lembaga/Aktor Berwenang (Ulil Amri dan Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd)
Dalam kajian fiqh siyāsah dustūriyyah (politik konstitusional Islam), pengaturan kekuasaan legislatif sering dikaitkan dengan peran Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd sebagai pihak yang menjalankan fungsi pembentukan/penetapan norma demi kemaslahatan (Ichwan, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021). Rujukan ini penting karena ratifikasi—secara politik—pada dasarnya adalah tindakan kelembagaan untuk "mengesahkan" dan "mengikatkan" komunitas politik pada suatu keputusan/perjanjian (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Suwartono & Erlangga, 2024). Dalam terminologi yang digunakan sebagian kajian, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd diposisikan memiliki otoritas untuk membentuk atau merevisi aturan yang diberlakukan dalam masyarakat (Rinaldo & Pradikta, 2021), sehingga tindakan ratifikasi (dalam arti pengesahan formal oleh lembaga berwenang) dapat dipahami sebagai ekspresi dari mekanisme otoritatif dalam negara untuk menetapkan suatu komitmen menjadi mengikat (Ichwan, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021).
Pada saat yang sama, literatur politik Islam menekankan dimensi kepatuhan terhadap otoritas yang sah (ulil amri), khususnya dalam konteks aturan publik yang dibentuk demi keteraturan dan kemaslahatan (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023). Beberapa kajian hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa produk hukum negara yang dibentuk melalui mekanisme representasi dan kewenangan pemerintah dapat dipandang sebagai hasil ijtihad pemerintah/ulil amri dan karenanya menimbulkan kewajiban untuk dipatuhi demi maslahat dan pencegahan mudarat (Rofiq et al., 2023). Dengan cara baca ini, ratifikasi (pengesahan) oleh otoritas berwenang menjadi perangkat legitimasi yang mengubah rancangan/komitmen menjadi norma/keputusan yang wajib ditaati dalam tata kelola publik (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023).
5. Objek Ratifikasi dalam Politik Islam: Perjanjian (Mu'āhadah) dan Keputusan Publik
Ilmu politik Islam (dan kajian hubungan internasional dalam perspektif Islam) mengakui realitas perjanjian sebagai instrumen pengaturan hubungan sosial-politik. Rujukan historis yang sering disebut adalah praktik perjanjian pada masa Nabi, seperti Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah (Kamsi, 2012). Rujukan semacam ini memperlihatkan bahwa "komitmen politik" dan "tata kelola berbasis kesepakatan" merupakan bagian dari pengalaman politik Islam, sehingga tindakan peneguhan/legitimasi perjanjian oleh otoritas politik (yang dalam istilah modern dapat diparalelkan secara fungsional dengan ratifikasi) relevan untuk dibahas secara konseptual (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022).
Lebih jauh, karena politik Islam didefinisikan sebagai pengaturan urusan umat demi kemaslahatan (Kamsi, 2012), maka objek yang "disahkan" tidak terbatas pada perjanjian eksternal, tetapi juga dapat berupa keputusan/aturan publik internal yang perlu dilegitimasi oleh lembaga berwenang agar mengikat dan dapat dilaksanakan (Rofiq et al., 2023; Solihin, 2023). Di titik ini, ratifikasi dalam perspektif politik Islam dapat dipahami sebagai tahap penetapan/pengesahan (endorsement) yang mengubah keputusan menjadi "berlaku" dan menimbulkan kewajiban sosial-politik untuk ditaati (Iskandar et al., 2021; Rofiq et al., 2023; Solihin, 2023).
6. Prosedur Ratifikasi dalam Perspektif Politik Islam: Shūrā (Musyawarah), Legislasi (Taqnīn), Penerapan (Tathbīq), dan Perubahan (Taghyīr)
Beberapa literatur politik hukum Islam menguraikan bahwa tugas negara terkait hukum dapat dipetakan ke dalam tiga ranah: membentuk/legislasi (taqnīn), menerapkan (tathbīq), dan mengubah/amandemen (taghyīr) (Solihin, 2023). Pemetaan ini relevan untuk menjelaskan ratifikasi sebagai titik transisi dari "kesepakatan/rancangan" menuju "norma/komitmen mengikat" (yang kemudian memerlukan implementasi) (Asnawi, 2012; Huda, 2015; Solihin, 2023).
Dalam kerangka tersebut, ratifikasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari taqnīn (pembentukan/penetapan norma keputusan/perjanjian agar mengikat) dan sekaligus gerbang menuju tathbīq (pelaksanaan) (Rofiq et al., 2023; Solihin, 2023). Karena itu, ratifikasi menurut ilmu politik Islam tidak cukup dipahami sebagai simbol persetujuan, melainkan sebagai mekanisme institusional yang: (1) memastikan keputusan/perjanjian telah diproses melalui pertimbangan kemaslahatan; (2) memperoleh legitimasi otoritatif; serta (3) siap untuk diterapkan sebagai kewajiban publik (Kamsi, 2012; Setiawan et al., 2022; Solihin, 2023).
Terkait shūrā, sejumlah kajian yang membahas sistem Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dalam penentuan keputusan politik dan pengangkatan/penetapan otoritas dalam tradisi politik Islam (Ichwan, 2022; Setiawan et al., 2022). Walaupun rujukan tersebut tidak merumuskan "ratifikasi" sebagai istilah teknis politik Islam, ia menyediakan kerangka prosedural: keputusan yang mengikat idealnya terkait dengan mekanisme deliberatif yang memberi bobot legitimasi dan akuntabilitas (Ichwan, 2022; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022).
7. Prinsip Normatif yang Mengikat setelah Ratifikasi: Menepati Janji, Itikad Baik, dan Kepatuhan pada Otoritas Sah
Dalam pembahasan tentang ratifikasi perjanjian internasional, asas pacta sunt servanda sering dipahami sebagai prinsip bahwa perjanjian yang telah disepakati/diratifikasi mengikat dan harus dilaksanakan dengan keadilan dan itikad baik (albab et al., 2024; Farida, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021). Prinsip ini koheren dengan sejumlah penekanan normatif dalam politik Islam yang menempatkan kewajiban memegang janji sebagai prinsip etika-politik (Masyhuri, 2022). Dengan demikian, ratifikasi dalam politik Islam dapat dibaca sebagai tindakan yang secara moral-politik menegaskan bahwa suatu komitmen telah naik status menjadi amanah publik yang harus ditunaikan (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023).
Selain itu, dalam pembahasan politik hukum Islam mengenai kewajiban mematuhi produk hukum negara, ditegaskan bahwa kepatuhan pada ketentuan yang diputuskan oleh otoritas sah (ulil amri)—setelah al-Qur'an dan Hadis—diletakkan sebagai dasar kepatuhan warga terhadap hukum publik (Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023). Dalam konteks ini, ratifikasi (pengesahan) merupakan momen institusional yang menandai bahwa suatu keputusan telah memperoleh legitimasi otoritatif dan karenanya menuntut kepatuhan untuk tujuan maslahat dan tertib sosial (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023).
8. Batasan Ratifikasi menurut Politik Islam: Filtrasi Nilai, Keselarasan dengan Syariah, dan Kalkulasi Maslahat-Mafsadat
Sejumlah kajian menekankan adanya potensi gesekan antara norma eksternal (misalnya hukum internasional) dan syariat, sekaligus menegaskan bahwa Islam tidak melarang kerja sama atau mengambil manfaat dari pihak luar, tetapi menuntut adanya proses penyaringan/filtrasi agar tidak membawa mudarat (Huda, 2015; Muhammadin, 2023). Dalam kerangka ini, "ratifikasi" tidak boleh diperlakukan sebagai tindakan otomatis, melainkan membutuhkan penilaian politik-hukum: apakah kewajiban perjanjian/keputusan yang akan disahkan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan tanpa merusak kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip normatif yang dijaga (Huda, 2015; Kamsi, 2012; Muhammadin, 2023).
Kajian lain mengenai ratifikasi juga mengingatkan bahwa sebelum melakukan ratifikasi perlu dipertimbangkan kemampuan pemerintah dan lembaga perwakilan dalam menerjemahkan kewajiban perjanjian ke dalam hukum nasional, serta kehati-hatian terhadap dampak yang dapat mengintervensi kedaulatan hukum, politik, ekonomi, dan budaya (Huda, 2015). Prinsip kehati-hatian ini dapat disepadankan dengan orientasi siyāsah shar'iyyah yang menuntut kebijakan publik diarahkan pada maslahat dan pencegahan mafsadat (Kamsi, 2012; Setiawan et al., 2022).
9. Rumusan Konseptual (Sintesis): "Ratifikasi" menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, ratifikasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan (secara fungsional-konseptual) sebagai:
Tindakan pengesahan otoritatif oleh pemegang kewenangan publik (ulil amri/atau lembaga representatif seperti Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd) terhadap suatu perjanjian atau keputusan publik, melalui mekanisme yang mempertimbangkan maslahat dan legitimasi (musyawarah/taqnīn), sehingga komitmen tersebut berubah status menjadi mengikat dan wajib dipenuhi dengan menepati janji serta itikad baik.
Rumusan ini bertumpu pada: (i) pemahaman siyāsah sebagai pengaturan demi kemaslahatan (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022); (ii) pengakuan terhadap perjanjian sebagai instrumen politik (contoh historis Piagam Madinah dan Hudaibiyah) (Kamsi, 2012); (iii) peran otoritas/lembaga yang berwenang dalam membentuk dan mengesahkan norma publik (Ichwan, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021; Rofiq et al., 2023); (iv) kewajiban moral untuk menepati komitmen dan menjalankan kewajiban dengan itikad baik (albab et al., 2024; Farida, 2020; Masyhuri, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021); serta (v) kehati-hatian/filtrasi agar ratifikasi tidak melahirkan mudarat atau pertentangan nilai yang substansial (Huda, 2015; Muhammadin, 2023).
________________________________________
D. Penutup
Kajian ini menunjukkan bahwa ratifikasi, meskipun merupakan konsep yang lahir dari tradisi hukum internasional modern, memiliki padanan konseptual yang dapat diidentifikasi dalam bingkai ilmu politik Islam. Melalui kerangka siyāsah shar'iyyah, peran Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd dan ulil amri, prinsip maslahat-mafsadat, serta kewajiban normatif menepati janji, ratifikasi dapat dipahami sebagai mekanisme pengesahan otoritatif yang berfungsi mengubah komitmen menjadi kewajiban mengikat yang harus ditunaikan dengan itikad baik.
Temuan konseptual ini memiliki implikasi praktis, terutama bagi negara-negara yang berupaya menyelaraskan sistem hukum nasional berbasis nilai Islam dengan tuntutan hukum internasional. Ratifikasi tidak perlu dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan sebagai instrumen tata kelola publik yang dapat dijalankan sesuai prinsip siyāsah shar'iyyah, selama proses pengesahannya melalui pertimbangan maslahat yang memadai dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar.
________________________________________
Daftar Pustaka
Afidatussolihat. (2014). Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Asean Charter Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 2(1). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1459
albab, W. U., Lubis, E., Wijaya, B. K., Erlangga, I. N. G., Aziz, K. K., & Salisa, S. (2024). From the Elimination of Sexual Violence Draft Bill to the Sexual Violence Crime: Conflict of Ideology Feminist and Religious Ideology Related to Sexual Consent. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 19(1), 72–92. https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9378
Asnawi, H. S. (2012). Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia. Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam, 11(1), 67. https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84
Bakar, D. U. M. (2014). Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Yuridika, 29(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372
Farida, E. (2020). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families). Administrative Law & Governance Journal, 3(1), 182–191. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.182-191
Firdaus, F. (2017). Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 351–371. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-371
Huda, N. (2015). Status Penyelenggaraan Peradilan HAM di Indonesia Berbasis Hukum Internasional. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 473. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.473-483
Ichwan, A. K. (2022). Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 3(2), 150. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.33051
Iskandar, I., Huda, U. N., & Nursiti, N. (2021). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12150
Itang, I. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280
Kamsi, K. (2012). Hubungan Internasional dan HAM dalam Perspektif Islam. Millah: Jurnal Studi Agama, 12(1), 265–281. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art14
Machali, I. (2016). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam, 27(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492
Masyhuri, A. A. (2022). Konsep Ideologi Politik dalam Al-Qur'an. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 8(2), 119–141. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1516
Mathovani, S. A. (2022). Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN. Constitution Journal, 1(1), 79–106. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.10
Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia Membersamai Pemerintah dalam Hukum Internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344
Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Dilihat dari UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(2), 132. https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146
Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955
Rofiq, N., Tamtowi, M., Rahmawati, R., Muhammad, M., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Terhadap Dasar Wajib Patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 173–193. https://doi.org/10.61136/cbgbze13
Setiawan, A. Y., Murjani, M., & Sagama, S. (2022). Dualisme Partai Demokrat dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 6(2), 129–150. https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5378
Solihin, D. (2023). Tafsir Normatif Terhadap Perkembangan Politik Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5
Suwartono, R. D. B., & Erlangga, V. L. S. (2024). Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di dalam Konstitusi Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 26–60. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985
Yuni, L. A. (2012). Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(1), 84. https://doi.org/10.22146/jmh.16210
Zulfikar, A. (2019). Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. https://doi.org/10.31237/osf.io/bprac
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar