02204 - Pragmatisme Politik dalam Ilmu Politik Islam: Antara Adaptasi Normatif dan Oportunisme Transaksional

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of political pragmatism within the framework of Islamic political science, understood as a political action strategy that prioritizes practical achievements over rigid ideological formulas. Drawing on a systematic review of literature spanning multiple Muslim-majority country contexts—including Indonesia, Iran, Turkey, Tunisia, Sudan, Palestine, and Lebanon—this study identifies three key dimensions of political pragmatism in Islamic politics: (1) normative-contextual adaptation grounded in Islamic legitimacy devices such as maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah, fiqh siyāsah, ijtihād, and shūrā; (2) forms of pragmatic behavior in electoral democracy, including coalition formation, program moderation, and service-oriented politics; and (3) transactional dimensions involving patronage, clientelism, and money politics. The analysis reveals that political pragmatism in the Islamic political tradition is an ambivalent phenomenon: it can function as a strategy for integration and moderation in democracy—associated with post-Islamism and Muslim Democracy—but can also degenerate into transactional opportunism that suspends ideology and erodes public accountability. This study concludes that the assessment of political pragmatism must be contextual, considering state conditions, democratic competition structures, religious actor–party relations, as well as institutional and social pressures.
Keywords: political pragmatism, Islamic political science, maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah, post-Islamism, Muslim Democracy, Islamic political parties
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep pragmatisme politik dalam kerangka ilmu politik Islam, yang dipahami sebagai strategi tindakan politik yang memprioritaskan capaian-capaian praktis ketimbang formula ideologis yang kaku. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis yang mencakup berbagai konteks negara mayoritas Muslim—termasuk Indonesia, Iran, Turki, Tunisia, Sudan, Palestina, dan Lebanon—studi ini mengidentifikasi tiga dimensi utama pragmatisme politik dalam politik Islam: (1) adaptasi normatif-kontekstual yang berpijak pada perangkat legitimasi Islam seperti maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah, fiqh siyāsah, ijtihād, dan shūrā; (2) bentuk-bentuk perilaku pragmatis dalam demokrasi elektoral, termasuk pembentukan koalisi, moderasi program, dan politik pelayanan; serta (3) dimensi transaksional yang meliputi patronase, klientelisme, dan politik uang. Analisis menunjukkan bahwa pragmatisme politik dalam tradisi politik Islam merupakan fenomena yang ambivalen: dapat berfungsi sebagai strategi integrasi dan moderasi dalam demokrasi—yang diasosiasikan dengan post-Islamisme dan Muslim Democracy—tetapi juga dapat merosot menjadi oportunisme transaksional yang menangguhkan ideologi dan mengikis akuntabilitas publik. Studi ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap pragmatisme politik harus bersifat kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi negara, struktur kompetisi demokratis, relasi aktor religius–partai, serta tekanan institusional dan sosial.
Kata Kunci: pragmatisme politik, ilmu politik Islam, maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah, post-Islamisme, Muslim Democracy, partai politik Islam
________________________________________
1. Pendahuluan
Pragmatisme politik merupakan salah satu konsep yang semakin relevan dalam kajian ilmu politik Islam kontemporer, terutama seiring dengan berkembangnya partai-partai berbasis Islam dalam arena demokrasi elektoral di berbagai belahan dunia. Dalam diskursus akademik, pragmatisme politik sering kali dipahami secara reduktif, baik sebagai semata-mata "pengkhianatan ideologi" maupun sebagai tanda kedewasaan politik aktor-aktor Islam. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian lintas konteks, pragmatisme politik dalam tradisi Islam memiliki genealogi intelektual yang panjang dan ekspresi yang beragam.
Artikel ini bertujuan memetakan konsep pragmatisme politik menurut ilmu politik Islam secara komprehensif, mulai dari dimensi konseptual dan genealogi pemikiran, mekanisme legitimasi normatif, tipologi perilaku pragmatis dalam praktik, hingga penilaian normatif atas bentuk-bentuk pragmatisme tersebut. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, artikel ini berupaya menyajikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang pragmatisme politik sebagai fenomena yang kompleks, kontekstual, dan ambivalen dalam tradisi politik Islam.
________________________________________
2. Definisi Konseptual: Dari Pragmatisme Filsafat ke Pragmatisme Politik
Dalam literatur yang digunakan, pragmatisme—sebagai tradisi filsafat—dipahami sebagai orientasi yang menekankan konsekuensi praktis serta kemampuan gagasan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Titik tekan ini secara eksplisit dirujuk melalui pemaknaan pragmatisme ala William James dan John Dewey, dan kemudian ditarik ke ranah politik Islam sebagai upaya menavigasi kompleksitas pemerintahan modern sambil tetap merujuk prinsip-prinsip agama (Maram et al., 2024).
Dalam ranah partai dan kompetisi demokratis, "pragmatisme politik" juga digunakan secara lebih spesifik untuk menunjuk perilaku aktor atau partai yang memusatkan orientasi pada kemenangan elektoral dan pembagian kekuasaan, sebagaimana dirangkum dalam pembahasan koalisi partai-partai Islam di Indonesia yang mengutip definisi pragmatisme politik sebagai fokus memenangkan pemilu dan berbagi kekuasaan (Chalik, 2021). Sejalan dengan itu, literatur Muslim Democracy/Muslim Democrats menempatkan pragmatisme sebagai kecenderungan pasca-ideologis yang menekankan penyusunan platform elektoral yang layak dan koalisi pemerintahan yang stabil dalam batas-batas arena demokrasi (March, 2023; Rane, 2011).
Berdasarkan sintesis definisional berbasis sumber, pragmatisme politik dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai strategi dan orientasi tindakan politik yang memprioritaskan capaian-capaian praktis—kemenangan, stabilitas pemerintahan, kebijakan yang dapat dijalankan, koalisi yang mungkin—ketimbang mempertahankan formula ideologis yang kaku, sambil—dalam variasi tertentu—tetap mencari justifikasi normatif Islam, misalnya kemaslahatan/maqāṣid/fiqh, untuk tindakan yang adaptif terhadap realitas politik (Chalik, 2021; Maram et al., 2024; March, 2023; Rane, 2011).
________________________________________
3. Genealogi dan Dasar dalam Pemikiran Politik Islam: Pragmatisme sebagai Tema yang Berulang
Sebagian literatur menekankan bahwa hubungan Islam–negara–politik tidak bisa disederhanakan sebagai "fusi permanen" yang ahistoris. Misalnya, pembacaan genealogi "negara Islam" menunjukkan bahwa Islamisme modern menempatkan negara sebagai pusat diskursus bukan semata karena teologi, melainkan karena konfigurasi formasi negara modern—termasuk karakter intervensinya—yang mendorong penataan ulang cara Islam dipahami sebagai proyek kenegaraan (Ahmad, 2009). Pada level teori, telaah politik Islam juga menyoroti perdebatan apakah politik Islam merupakan fenomena modern yang sangat dipengaruhi institusi negara modern, ataukah berutang pada komitmen religius yang lebih lama; ketegangan interpretatif ini menjadi konteks penting mengapa "pragmatisme" sering muncul sebagai cara menghadapi realitas negara modern (March, 2015).
Lebih langsung lagi, pembahasan teori politik Muslim klasik menunjukkan bahwa tradisi pemikiran politik Muslim memiliki dimensi pragmatis dalam urusan siyāsah (politik), termasuk penandaan batas antara agama dan budaya dalam fatwa, serta gagasan bahwa agama dan negara "bersaudara kembar": bersatu dalam asal, tetapi dapat dipahami sebagai terhubung namun tidak identik (Masud, 2020). Dalam konteks Syiah awal dan Islamisme Syiah, juga ditemukan dasar pragmatis berupa penerimaan realitas politik—termasuk kemungkinan bekerja sama dengan penguasa yang dianggap tidak sepenuhnya legitim—dalam kondisi tertentu, yang sekaligus menunjukkan adanya ruang akomodasi terhadap kenyataan politik (Scharbrodt, 2021). Bahkan, salah satu kontribusi kajian terhadap Bāqir al-Ṣadr adalah penekanan bahwa ia memakai repertoar ideologis Islamisme untuk mengeksplorasi parameter legitimasi negara secara pragmatis (Scharbrodt, 2021).
Secara historis-teoretis, pragmatisme bukan sekadar "penyimpangan modern", tetapi dapat muncul sebagai modus pengelolaan hubungan antara komitmen normatif Islam dan realitas kekuasaan, baik melalui pembacaan ulang konsep negara dalam modernitas (Ahmad, 2009; March, 2015) maupun melalui tradisi siyāsah yang menampakkan fleksibilitas dalam praktik (Masud, 2020; Scharbrodt, 2021).
________________________________________
4. Mekanisme Legitimasi Pragmatis: Maṣlaḥah, Maqāṣid, Fiqh Siyāsah, Ijtihād, dan Shūrā
Dalam sumber yang tersedia, pragmatisme politik dalam kerangka Islam sering memperoleh pijakan melalui perangkat normatif yang memungkinkan justifikasi perubahan. Terdapat lima perangkat utama yang dapat diidentifikasi.
4.1 Maṣlaḥah (Kepentingan Publik dan Ekspediensi)
Studi tentang kebijakan luar negeri Iran pasca-Revolusi menekankan peran maṣlaḥah sebagai "celah" yang dipakai negara untuk mendorong proyek politik krusial ketika kelangsungan rezim dipandang terancam, dan menempatkan Expediency Council sebagai institusi penting dalam menentukan pilihan antara supra-nasionalisme Islam dan kepentingan nasional atau kedaulatan (Khelghat‐Doost, 2023). Ini menunjukkan model pragmatisme yang dilembagakan, yakni pragmatisme sebagai rasionalisasi kebijakan melalui kategori fiqh-politik yang tersedia (Khelghat‐Doost, 2023). Di sisi lain, kajian Islamisme Syiah juga menandai "belokan pragmatis" pasca wafat Khomeini yang memicu evaluasi ulang gagasan politik sebelumnya (Scharbrodt, 2021).
4.2 Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Jembatan antara Nilai Islam dan Tuntutan Politik Modern
Literatur tentang dampak maqāṣid pada pemikiran politik Islamis menyatakan bahwa "generasi kedua" partai berorientasi Islam cenderung mengartikulasikan tujuan seperti demokrasi, tata kelola yang baik, kemakmuran ekonomi, keadilan sosial-ekonomi, hak asasi manusia, dan pluralisme sebagai objektif Islam; ini sekaligus dipahami sebagai respons terhadap faktor domestik dan internasional serta upaya meraih konstituen yang lebih luas (Rane, 2011). Dalam kerangka ini, pragmatisme tidak selalu berarti nihil prinsip, melainkan reorientasi prinsip dari legalisme-ideologis menuju tujuan-tujuan yang diklaim Islami sekaligus kompatibel dengan politik kompetitif (Rane, 2011).
4.3 Fiqh dan "Constitutional Islamic Jurisprudence" sebagai Dasar Keterlibatan Ulama dalam Politik Praktis
Studi tentang ulama atau pesantren di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian ulama memaknai politik praktis sebagai aktivitas yang dapat dibenarkan oleh prinsip fiqh untuk mencapai kesejahteraan umum, dan keputusan politik ulama diklaim berbasis perspektif "political Islam" dan prinsip-prinsip fiqh yang menjustifikasi keterlibatan ulama (Yahya & Sahidin, 2022). Studi yang sama juga mengidentifikasi motivasi yang mencakup tujuan dakwah nilai Islam, menunjukkan eksistensi ulama dalam administrasi negara modern, dan—secara pragmatis—tujuan memperoleh kekuasaan (Yahya & Sahidin, 2022). Dengan demikian, pragmatisme dapat tampil sebagai motivasi instrumental—mencapai posisi atau akses—maupun sebagai strategi dakwah-kebijakan yang mengaitkan politik dengan maṣlaḥah publik (Yahya & Sahidin, 2022).
4.4 Shūrā sebagai Perangkat Pembatas (Checks-and-Balances) dalam Belokan Pragmatis
Dalam pembahasan evolusi ide Taqī al-Mudarrisī, pengalaman "real existing" Islamisme Syiah dan pragmatisme politik pasca-Khomeini mendorong evaluasi ulang mandat politik klerikal, termasuk memasukkan shūrā sebagai mekanisme checks-and-balances untuk membatasi otoritas absolut (Scharbrodt, 2021). Ini menunjukkan bahwa pragmatisme dapat berkaitan dengan rekayasa institusional demi mengurangi risiko absolutisme dalam kerangka legitimasi agama (Scharbrodt, 2021).
4.5 Casuistic Reasoning/Ijtihād sebagai Kerangka Penjelas Realpolitik Religio-Politik
Kajian tentang Hizbullah menegaskan perlunya pendekatan yang "religiously framed" untuk menjelaskan bagaimana identitas religius dapat memberi landasan justifikasi bagi pragmatisme politik, dan mengusulkan casuistry untuk membaca titik temu identitas keagamaan dan pragmatisme politik (Farida, 2015). Pada saat yang sama, kajian tentang janji politik dalam lensa teologi dan fiqh menyoroti "political realism" dalam praktik kampanye serta risiko derivatif seperti transaksi politik, money politics, dan bentuk-bentuk patronase; ini memperlihatkan bahwa "legitimasi" tindakan politik pragmatis diperdebatkan sebagai sesuatu yang bersifat kontekstual-kondisional, bukan otomatis (Sholeh, 2020).
________________________________________
5. Pragmatisme sebagai Adaptasi Islamisme dalam Demokrasi: Post-Islamisme dan Muslim Democracy
Dalam literatur politik Islam kontemporer, pergeseran dari proyek ideologis "negara Islam" menuju kerja politik praktis sering dibingkai sebagai post-Islamism atau transformasi menuju Muslim Democracy.
5.1 Post-Islamisme sebagai Pergeseran dari Negara Islam ke Isu Kesejahteraan, Keadilan, dan Demokrasi
Analisis program partai Islam Indonesia pada Pemilu 2019 menyatakan adanya pergeseran dari perjuangan ideologis—mendirikan negara Islam—menuju kerja politik praktis yang menonjolkan kesejahteraan, keadilan, demokrasi, dan kesetaraan; fenomena pergeseran ideologis menuju pragmatis ini disebut post-Islamism (Argenti et al., 2022). Di ranah Indonesia, juga muncul catatan kritis bahwa istilah post-Islamism masih memerlukan kajian lebih lanjut dan bisa gagal mengungkap fakta dasar, serta dapat menjadi "kendaraan" manuver elit yang oportunistik dan pragmatis untuk perolehan suara (Huda, 2021).
5.2 Muslim Democracy sebagai Sintesis Praktis dan Koalisi Lintas Ideologi
Kajian teori politik menunjukkan bahwa pandangan standar tentang Muslim Democracy memahaminya sebagai pendekatan pragmatis pasca-ideologis dalam politik elektoral, berfokus pada platform elektoral yang viable dan koalisi pemerintahan stabil yang melayani kepentingan Islam maupun sekuler dalam batas arena demokrasi (March, 2023). Dalam pembacaan ini, pragmatisme juga terkait pengakuan pluralisme dan kebutuhan koalisi bahkan dengan "adversaries" demi mempertahankan kebebasan politik (March, 2023). Esai teori politik Islam juga menegaskan bahwa Bayat telah mengamati fase post-Islamist berupa tindakan politik Islam yang pragmatis dan pluralis dalam praktik, meskipun tidak selalu sesuai dengan sekularisme liberal yang "berprinsip" (March, 2015).
5.3 Nuansa: Pragmatisme Tidak Otomatis Berarti "Selesai dengan Islamisme"
Dalam konteks Tunisia, kajian Ennahda menilai bahwa partai melakukan pilihan-pilihan politik yang sangat pragmatis, dan secara bertahap meninggalkan unsur-unsur radikal proyek negara Islam bersyariah; namun studi yang sama juga menegaskan bahwa label post-Islamism tidak sepenuhnya menangkap evolusi ideologis-politik Islamis karena kompetisi tetap berlangsung melalui kategori-kategori religius tertentu (Cavatorta & Torelli, 2021). Dengan kata lain, pragmatisme dapat berjalan bersamaan dengan kelanjutan bahasa dan kategori religius, bukan menggantikannya sepenuhnya (Cavatorta & Torelli, 2021; March, 2015).
________________________________________
6. Tipologi Pragmatisme Politik dalam Praktik
6.1 Pragmatisme Koalisi dan Office-Seeking dalam Demokrasi Elektoral
Dalam kasus Indonesia, pragmatisme sangat menonjol pada pembentukan koalisi lintas ideologi. Studi koalisi partai Islam 1999–2019 menyatakan adanya pergeseran dari koalisi ideologis menuju "koalisi pragmatis" yang berorientasi pada perolehan posisi dan keuntungan politik, termasuk distribusi kursi kementerian dan posisi strategis; pragmatisme dipautkan dengan kepentingan material, office, dan self-interest (Chalik, 2021). Kajian Pemilu Presiden 2024 juga menekankan fragmentasi partai Islam serta aliansi dengan partai "terbuka/non-Islam" sebagai tanda pendekatan pragmatis alih-alih ideologis, dan menyatakan bahwa pertimbangan dukungan kandidat presiden tidak memasukkan pertimbangan ideologis melainkan pragmatis (Mahyudin, 2024). Studi elektabilitas partai Islam menjelaskan bahwa partai-partai berhaluan Islam terpisah ke beberapa koalisi dan latar ideologis yang sama tidak digunakan untuk membangun "poros Islam," sehingga praktik koalisi lebih terkait peluang memperbesar kekuatan dan policy/office seeking daripada konsistensi ideologis (Taufik et al., 2024).
Di luar Indonesia, literatur tentang Muslim Democracy juga menegaskan pola koalisi lintas ideologi sebagai konsekuensi pengakuan pluralisme dan kebutuhan mempertahankan kebebasan politik (March, 2023), selaras dengan argumen bahwa keterbukaan arena demokratis dan tuntutan "hasil" mendorong penyesuaian pesan dan kebijakan (Driessen, 2012).
6.2 Pragmatisme Moderasi Program dan "Politik Pelayanan"
Dalam studi transformasi partai Islam di Turki, terdapat gambaran bahwa sebagian aktor Islamis menurunkan intensitas terminologi atau agenda Islamis untuk menghindari hambatan institusional dan memperluas basis pemilih, sehingga moderasi sering tampil sebagai strategi adaptasi (Kirdiş, 2021). Dalam pembacaan sistematis atas identitas Partai Keadilan dan Pembangunan (JDP/AKP), sebagian literatur menilai AKP menekankan "practicality" seperti ekonomi dan perkembangan politik serta tidak tertarik pada urusan ideologis pendirian negara Islam bersyariah; bahkan AKP dapat dipahami sebagai pragmatis-oportunis dalam beradaptasi (Ibrahim & Nor, 2023). Artikel kebijakan sosial Turki juga menyebut strategi "Responsible Pragmatism" yang menghasilkan kompromi strategis dalam kebijakan sosial di bawah identitas "Conservative Democracy," memperlihatkan pengelolaan tegangan nilai dan kendala ekonomi-politik (Akan, 2011). Kajian lain tentang Erdoğan menyatakan bahwa selain motif identitas atau ideologi, terdapat intensi pragmatis: membangun aliansi yang menguntungkan dan menggalang dukungan domestik maupun regional (Gontijo & Barbosa, 2020).
Di Malaysia, studi PAS menyatakan bahwa perubahan lanskap politik dan demokratisasi mendorong Islamis memoderasi sikap secara pragmatis untuk memperoleh dukungan lebih luas dengan menekankan isu universal seperti demokrasi, keadilan, dan good governance (Zain, 2014). Ini sejalan dengan argumen yang lebih umum bahwa kompetisi demokratis dan eksposur publik dapat memberi insentif pada aktor Islamis untuk meninggalkan slogan sederhana semacam "Islam adalah solusi" dan mengadopsi posisi kebijakan yang lebih berhasil secara politik (Driessen, 2012).
6.3 Pragmatisme Transaksional: Patronase, Klientelisme, dan Money Politics
Sejumlah sumber menekankan bahwa pragmatisme politik juga dapat mengambil bentuk transaksi elektoral yang menangguhkan ideologi. Studi tentang patronase di Jawa Timur menyebut relasi yang didorong "pragmatic desires" elit partai, "voter pragmatism," transaksi ekonomi untuk suara, dan money politics; dalam konteks ini, ideologi partai "disisihkan" oleh kebutuhan elektoral (Kuswandoro, 2023). Kajian penurunan partai Islam di Indonesia juga menyoroti keterputusan relasi partai–pemilih akibat praktik uang, meningkatnya pragmatisme kader atau partai, serta dorongan perilaku pemilih yang tidak lagi menjadikan ideologi sebagai basis pilihan melainkan pragmatis (Nurjaman, 2023). Analisis janji politik dalam perspektif fiqh juga memperingatkan bahwa legitimasi yang memaksa fiqh membenarkan janji-janji politik dapat berujung pada pembenaran konsekuensi turunan seperti transaksi politik, money politics, patronase-klien, dan korupsi atau kolusi atau nepotisme, sehingga "realisme" politik harus dibaca kritis dan kondisional (Sholeh, 2020). Dalam studi Pemilu 2024, "transactional pragmatism" disebut menguntungkan posisi presiden dalam sistem presidensial dan berkaitan dengan personalisasi partai—konteks yang memperkuat pembacaan pragmatisme sebagai kalkulasi kekuasaan jangka pendek (Mahyudin, 2024).
6.4 Pragmatisme Aktor Keagamaan: Dari Otoritas Moral ke Broker Politik
Dalam konteks Indonesia, beberapa studi menunjukkan meningkatnya pragmatisme politik di kalangan kiai atau pesantren pasca-Reformasi, termasuk keterlibatan kiai dalam politik praktis yang melampaui peran tradisional, dengan implikasi pada inkonsistensi ideologi, fragmentasi internal partai Islam, dan persepsi publik yang semakin pragmatis (Maram et al., 2023). Studi lain menegaskan bahwa ulama pasca-1998 terlibat politik karena alasan ideologis dan pragmatis; secara pragmatis keterlibatan bertujuan memperoleh kekuasaan, sementara secara ideologis terkait tanggung jawab memperjuangkan nilai Islam (Yahya & Sahidin, 2022). Transformasi kiai menjadi "political broker" dan meningkatnya pragmatisme juga dikaitkan dengan pergeseran nilai politik dan komersialisasi, termasuk rujukan bahwa rezim Orde Baru memperkenalkan jargon yang mempromosikan nilai pragmatis (Mufti, 2023). Dinamika organisasi Islam besar juga memperlihatkan keputusan pragmatis untuk menjaga relasi dengan pemerintah dan menjaga kelangsungan organisasi; misalnya, keputusan Nahdlatul Ulama menerima Pancasila dipahami sebagai keputusan pragmatis dan perlu (Damm, 2018).
________________________________________
7. Ilustrasi Kasus: Bagaimana Pragmatisme Bekerja dalam Politik Islam
7.1 Sudan (Hasan al-Turabi): Pragmatisme sebagai Strategi Gerakan dan Kekuasaan
Studi tentang Hasan al-Turabi menggambarkan pragmatisme sebagai ciri kepemimpinan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Sudan, termasuk penerjemahan ideal Islam ke tindakan politik melalui pembangunan aliansi dan pemanfaatan momentum politik (Maram et al., 2024). Namun, studi yang sama menegaskan ambivalensi: keberhasilan mendorong islamisasi dan membentuk lanskap sosio-politik disertai tantangan implementasi syariah yang konsisten dan perlindungan hak kelompok yang termarjinalkan (Maram et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa pragmatisme dapat efektif secara mobilisasi dan institusionalisasi, tetapi berpotensi memunculkan masalah normatif dalam tata kelola yang inklusif (Maram et al., 2024), konsisten dengan diskusi lebih luas bahwa politik Islam beroperasi di bawah dinamika konteks masing-masing negara mayoritas Muslim (March, 2015; Yahya & Sahidin, 2022).
7.2 Iran: Maṣlaḥah dan Institusionalisasi "Expediency"
Kajian kebijakan luar negeri Iran menegaskan ketegangan antara supra-nasionalisme Islam (ummah) dan logika kedaulatan Westphalia, lalu menunjukkan bagaimana maṣlaḥah dipakai untuk menjustifikasi pergeseran kebijakan yang lebih praktis ketika berhadapan dengan keterbatasan tatanan internasional dan kebutuhan kelangsungan negara (Khelghat‐Doost, 2023). Di tingkat institusi, peran Expediency Council disebut signifikan dalam menentukan jalan di persimpangan supra-nasionalisme dan kepentingan nasional (Khelghat‐Doost, 2023). Literatur Islamisme Syiah juga mencatat belokan pragmatis pasca-Khomeini yang memengaruhi evaluasi ulang teori politik dan memasukkan shūrā sebagai pembatas otoritas (Scharbrodt, 2021). Secara sintetis, Iran menjadi contoh pragmatisme politik Islam yang dilembagakan melalui bahasa fiqh (maṣlaḥah) dan rekayasa institusional (checks-and-balances) (Khelghat‐Doost, 2023; Scharbrodt, 2021).
7.3 Palestina: Pragmatisme dalam Bentuk Hudna dan Adaptasi Gerakan
Dalam konteks Palestina, pragmatisme dalam evolusi politik Islam dicontohkan melalui penggunaan hudna (gencatan senjata) oleh Hamas sebagai cara menghadapi penindasan lokal, menunjukkan bahwa gerakan Islam tidak statis meskipun berakar pada tulisan-tulisan Islam dan politik lokal (Habashi, 2012). Contoh ini menegaskan bahwa pragmatisme dapat berupa strategi taktis dalam konflik untuk tujuan politik atau komunitarian yang lebih luas (Habashi, 2012), sejalan dengan pembacaan umum bahwa banyak gerakan Islam menempuh lintasan pragmatis dan terhitung dalam konteks tertentu (March, 2015).
7.4 Hizbullah: Realpolitik yang Dibaca melalui Kerangka Religius
Kajian tentang Hizbullah menekankan bahwa untuk memahami pragmatisme partai religio-politik, diperlukan pendekatan yang menautkan identitas religius dengan kalkulasi politik; casuistry dipakai sebagai pendekatan untuk menjelaskan pertemuan antara identitas Syiah dan pragmatisme politik dalam realpolitik (Farida, 2015). Dengan demikian, pragmatisme tidak dipahami semata sebagai "sekularisasi tindakan", melainkan dapat tampil sebagai justifikasi berbasis kerangka moral-religius tertentu (Farida, 2015), sejalan dengan pengamatan bahwa politik Islam dapat mengambil bentuk adaptasi wacana dan praktik, bukan sekadar pergeseran ideologi formal (Cavatorta & Torelli, 2021; March, 2015).
7.5 Indonesia: Pragmatisme Koalisi, Fragmentasi Partai Islam, dan Kalkulasi Aktor Religius
Kasus Indonesia memperlihatkan pragmatisme sebagai pola lintas level. Pada level partai, koalisi pasca-1999 cenderung pragmatis dan office-seeking dibanding koalisi ideologis, dengan indikasi pembagian posisi dan keuntungan sebagai motif kunci (Chalik, 2021). Dalam Pemilu Presiden 2024, fragmentasi dan aliansi lintas partai menandai pragmatisme dan fleksibilitas partai Islam dalam lingkungan plural Reformasi (Mahyudin, 2024), serta sejalan dengan kajian lain tentang koalisi dan kegagalan membentuk poros berbasis kesamaan ideologi (Taufik et al., 2024). Pada level perilaku politik, patronase dan money politics dikaitkan dengan "voter pragmatism," dan ideologi dikesampingkan demi kebutuhan elektoral (Kuswandoro, 2023); perubahan sistem elektoral dan meningkatnya biaya politik juga dipautkan dengan meningkatnya pragmatisme dan melemahnya pengaruh ideologi (Nurjaman, 2023). Pada level aktor religius, pragmatisme kiai atau pesantren pasca-1998 dinilai memengaruhi persepsi publik dan dinamika internal partai Islam (Maram et al., 2023), sementara keterlibatan ulama dibingkai oleh sebagian pihak sebagai aktivitas fiqh untuk maṣlaḥah publik, tetapi juga dapat bermotif perolehan kuasa (Yahya & Sahidin, 2022). Organisasi Islam besar pun mengambil keputusan pragmatis tertentu untuk menjaga relasi dan kelangsungan organisasi dalam konteks negara (Damm, 2018).
________________________________________
8. Penilaian Normatif: Kapan Pragmatisme Menjadi "Prinsipil," Kapan Jatuh Menjadi Oportunistik
Berdasarkan sumber yang tersedia, pragmatisme politik dalam konteks Islam tidak dapat dinilai tunggal; ia bergerak pada spektrum antara pragmatisme yang diklaim "berorientasi tujuan" dan pragmatisme yang transaksional.
8.1 Pragmatisme yang Dapat Dibaca sebagai "Prinsipil"
Model maqāṣid-oriented menempatkan demokrasi, good governance, keadilan, hak asasi manusia, dan pluralisme sebagai objektif Islam—sebuah cara menghubungkan komitmen religius dengan kebutuhan praktis pemerintahan modern dan perluasan basis dukungan (Rane, 2011). Di level teori Muslim Democracy, pragmatisme koalisi lintas ideologi dapat dibaca sebagai pengakuan pluralisme dan upaya mempertahankan kebebasan politik dalam kerangka demokrasi konstitusional (March, 2023). Dalam Islamisme Syiah, belokan pragmatis yang menambahkan shūrā sebagai checks-and-balances menunjukkan upaya menata institusi agar kekuasaan tidak absolut, sekaligus tetap dalam kerangka legitimasi religius (Scharbrodt, 2021). Pada ranah hak asasi manusia, pendekatan "harmonistic perspective" menekankan kemungkinan memanfaatkan Islam sebagai kendaraan konstruktif untuk perwujudan hak asasi manusia melalui pendekatan sosial-budaya dan politico-legal, termasuk justifikasi institusi perlindungan hak dalam negara mayoritas Muslim (Baderin, 2007)—yang konsisten dengan gagasan bahwa relasi Islam dan institusi modern dapat dibangun melalui sintesis praktis, bukan sekadar oposisi ideologis (March, 2015; Rane, 2011).
8.2 Pragmatisme yang Cenderung Oportunistik/Merusak
Sisi gelap pragmatisme tampak ketika orientasi praktis berubah menjadi transaksi patronase dan money politics, sementara ideologi dikesampingkan demi kebutuhan elektoral (Kuswandoro, 2023; Nurjaman, 2023). Kajian janji politik memperingatkan bahwa logika realisme politik dapat melahirkan pembenaran bagi transaksi politik dan korupsi atau kolusi atau nepotisme jika fiqh dipaksa mengabsahkan praktik yang secara karakter bertentangan dengan janji non-politik (Sholeh, 2020). Kasus al-Turabi menunjukkan bahwa pragmatisme dapat efektif untuk islamisasi dan pembentukan tatanan politik, tetapi tetap dapat menghadapi problem serius dalam implementasi syariah yang konsisten serta perlindungan hak kelompok yang termarjinalkan (Maram et al., 2024). Dalam konteks post-Islamism Indonesia, terdapat pula peringatan bahwa label "post-Islamism" dapat menjadi kendaraan elit untuk manuver pragmatis-oportunistik demi suara (Huda, 2021).
8.3 Nuansa Metodologis: Jangan Mereduksi Pragmatisme Hanya sebagai "Moderat" atau "Radikal"
Literatur mengingatkan bahwa politik Islam bukan fenomena monolitik; konsep "Islamisme/political Islam" sendiri didefinisikan sebagai instrumentalisasi Islam untuk tujuan politik dan memuat variasi luas dalam orientasi (Achilov, 2016; Achilov & Şen, 2016). Karena itu, pragmatisme dapat muncul pada spektrum yang beragam: dari moderasi programatik yang kompatibel dengan demokrasi (March, 2023; Rane, 2011; Zain, 2014) hingga pragmatisme transaksional yang mengikis institusi dan kepercayaan publik (Kuswandoro, 2023; Nurjaman, 2023; Sholeh, 2020). Bahkan dalam kasus Ennahda, pragmatisme politik dapat hadir berdampingan dengan penggunaan kategori religius dalam kompetisi, sehingga perubahan tidak selalu identik dengan sekularisasi atau "akhir Islamisme" (Cavatorta & Torelli, 2021).
________________________________________
9. Kesimpulan
Dengan merujuk langsung pada literatur yang digunakan, pragmatisme politik menurut ilmu politik Islam dapat dipahami melalui empat karakteristik utama. Pertama, pragmatisme merupakan orientasi tindakan yang menekankan hasil praktis—kekuasaan, stabilitas koalisi, kebijakan yang feasible—dalam arena politik modern (Chalik, 2021; Mahyudin, 2024; March, 2023). Kedua, pragmatisme merupakan adaptasi normatif-kontekstual yang sering mencari pijakan dalam perangkat legitimasi Islam seperti maṣlaḥah, maqāṣid, prinsip fiqh untuk kemaslahatan umum, dan mekanisme konsultatif seperti shūrā (Khelghat‐Doost, 2023; Rane, 2011; Scharbrodt, 2021; Yahya & Sahidin, 2022). Ketiga, pragmatisme merupakan fenomena yang ambivalen: dapat menjadi strategi integrasi dan moderasi dalam demokrasi (post-Islamism/Muslim Democracy) (Argenti et al., 2022; March, 2023; Zain, 2014), tetapi juga dapat merosot menjadi oportunisme transaksional—patronase, money politics—yang menangguhkan ideologi dan merusak akuntabilitas (Kuswandoro, 2023; Nurjaman, 2023; Sholeh, 2020). Keempat, pragmatisme merupakan konsep yang sangat kontekstual: variasi bentuk dan dampaknya dipengaruhi kondisi negara, struktur kompetisi demokratis, relasi aktor religius–partai, serta tekanan institusional dan sosial (Chalik, 2021; Khelghat‐Doost, 2023; Maram et al., 2023, 2024; March, 2015).
Studi ini menegaskan bahwa penilaian terhadap pragmatisme politik Islam tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan kerangka analisis yang mampu membedakan antara pragmatisme yang berorientasi pada maqāṣid dan kemaslahatan publik di satu sisi, dengan pragmatisme yang semata-mata merupakan kalkulasi kekuasaan jangka pendek di sisi lain. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengembangkan indikator-indikator yang lebih operasional dalam membedakan kedua jenis pragmatisme tersebut, khususnya dalam konteks demokrasi elektoral di negara-negara mayoritas Muslim.
________________________________________
Daftar Pustaka
Achilov, D. (2016). Revisiting political Islam: Explaining the nexus between political Islam and contentious politics in the Arab World. Social Science Quarterly, 97(2), 252–270. https://doi.org/10.1111/ssqu.12232
Achilov, D., & Şen, S. (2016). Got political Islam? Are politically moderate Muslims really different from radicals? International Political Science Review, 38(5), 608–624. https://doi.org/10.1177/0192512116641940
Ahmad, I. (2009). Genealogy of the Islamic state: Reflections on Maududi's political thought and Islamism. Journal of the Royal Anthropological Institute, 15(s1). https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2009.01547.x
Akan, T. (2011). Responsible pragmatism in Turkish social policy making in the face of Islamic egalitarianism and neoliberal austerity. International Journal of Social Welfare, 20(4), 367–380. https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2010.00766.x
Argenti, G., Paskarina, C., Darmayanti, N., & Deliarnoor, N. A. (2022). Post-Islamism in Indonesia: Analysis of Islamic political party programs in the 2019 national elections. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(1), 127. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0011
Baderin, M. A. (2007). Islam and the realization of human rights in the Muslim world: A reflection on two essential approaches and two divergent perspectives. Muslim World Journal of Human Rights, 4(1). https://doi.org/10.2202/1554-4419.1117
Cavatorta, F., & Torelli, S. (2021). From victim to hangman? Ennahda, Salafism and the Tunisian transition. Religions, 12(2), 76. https://doi.org/10.3390/rel12020076
Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999-2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514
Damm, M. (2018). The (trans)formation of religious capital in Indonesian politics during New Order era: A case study of Nahdlatul Ulama. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 8(2), 144–158. https://doi.org/10.14203/jissh.v8i2.96
Driessen, M. D. (2012). Public religion, democracy, and Islam: Examining the moderation thesis in Algeria. Comparative Politics, 44(2), 171–189. https://doi.org/10.5129/001041512798838049
Farida, M. (2015). A casuistic explanation to Hizbullah's realpolitik: Interpreting the re-interpreted. International Review of Social Research, 5(3), 167–178. https://doi.org/10.1515/irsr-2015-0016
Gontijo, L. C. B., & Barbosa, R. S. (2020). Erdoğan's pragmatism and the ascension of AKP in Turkey: Islam and neo-Ottomanism. Digest of Middle East Studies, 29(1), 76–91. https://doi.org/10.1111/dome.12205
Habashi, J. (2012). Children's religious agency: Conceptualising Islamic idioms of resistance. Area, 45(2), 155–161. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2012.01126.x
Huda, M. N. (2021). Post-Islamism: The new face of political Islam in Indonesia. Journal Intellectual Sufism Research (JISR), 3(2), 46–53. https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94
Ibrahim, M. K., & Nor, M. R. M. (2023). On the Islamism identity of Turkey's Justice and Development Party (JDP): A systematic review. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 10(1), 71–84. https://doi.org/10.11113/umran2023.10n1.587
Khelghat‐Doost, H. (2023). Foreign policy of post-revolutionary Iran: Expediency at the crossroad of supra-nationalism and sovereignty. Austral Brazilian Journal of Strategy & International Relations, 11(22). https://doi.org/10.22456/2238-6912.116576
Kirdiş, E. (2021). Islamic populism in Turkey. Religions, 12(9), 752. https://doi.org/10.3390/rel12090752
Kuswandoro, W. E. (2023). Multi patronage and melting-pot social cleavage: Secularist political parties defeat Islamist political parties in Muslim society. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(1), 390–401. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1778
Mahyudin, M. A. A. (2024). The declining role of Islamic politics and the Jokowi's factors in the 2024 presidential election: A study of contemporary political policies and dynamics in Indonesia. Religion and Policy Journal, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.15575/rpj.v2i1.746
Maram, A. N., Aziz, H., & Nasir, M. (2024). Hasan al-Turabi's pragmatic approach to establishing an Islamic state in Sudan. Pharos Journal of Theology, 105(3). https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.317
Maram, A. N., Busyairi, A., & Assidiqi, M. R. (2023). Decline of ideology and rise of political pragmatism among kiai in post-authoritarian Indonesia. An-Nur International Journal of Islamic Thought, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.62032/aijit.v1i1.15
March, A. F. (2015). Political Islam: Theory. Annual Review of Political Science, 18(1), 103–123. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-082112-141250
March, A. F. (2023). After sovereignty: From a hegemonic to agonistic Islamic political thought. Political Theory, 52(2), 259–288. https://doi.org/10.1177/00905917231195565
Masud, M. K. (2020). Religion and state are twin brothers: Classical Muslim political theory. ICR Journal, 9(1), 9–26. https://doi.org/10.52282/icr.v9i1.135
Mufti, M. (2023). The waning of kiai's role: Transformation from cultural broker to political broker in regional head election. Khazanah Sosial, 5(2), 206–219. https://doi.org/10.15575/ks.v5i2.25326
Nurjaman, A. (2023). The decline of Islamic parties and the dynamics of party system in post-Suharto Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 27(2), 192. https://doi.org/10.22146/jsp.79698
Rane, H. (2011). The impact of maqasid al-shari'ah on the Islamist political thought: Implications for Islam-West relations. ICR Journal, 2(2), 337–357. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.652
Scharbrodt, O. (2021). Divine sovereignty and clerical authority in early Shi'i Islamism: Bāqir al-Ṣadr (1935–80) and Taqī al-Mudarrisī (b. 1945) on the Islamic state. Journal of the Royal Asiatic Society, 32(2), 311–332. https://doi.org/10.1017/s1356186321000304
Sholeh, M. (2020). Political promises in the lens of Islamic theology and jurisprudence: A case study of Surabaya Mayor Election 2020. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(2), 145–170. https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6985
Taufik, M., Khairina, E., Gunawan, I. K., & Paselle, E. (2024). A study on the electability of Islamic parties in the 2024 presidential election (pp. 979–990). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-273-6_101
Yahya, I., & Sahidin, S. (2022). Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(4). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405
Zain, M. I. M. (2014). From Islamist to Muslim Democrat: The present phenomenon of Muslim politics in Malaysia. International Journal of Islamic Thought, 6(1), 37–45. https://doi.org/10.24035/ijit.06.2014.004
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar