02203 - Power Politics dalam Kacamata Ilmu Politik Islam: Sebuah Tinjauan Konseptual

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of power politics from the perspective of Islamic political science through a conceptual review approach. Power politics, rooted in the realist tradition of International Relations, places military capability and national interest as the primary determinants of state behavior. Islamic political science, through the frameworks of fiqh siyāsah, siyāsah dauliyah, and siyāsah harbiyah, does not reject the reality of power and conflict in international relations, but frames its exercise within the normative boundaries of Islamic law, ethics, treaties, and maṣlaḥah. This article argues that Islamic political science offers a normative-ethical critique of power politics: power is not an end in itself (kekuasaan demi kekuasaan), but a mandate that must be accountable to divine norms and public welfare. The analysis also highlights the risks of instrumentalization of religious symbols within power-politics logic, both at the domestic and international levels. The synthesis produced shows that Islamic political science accepts power and national interest as political facts, while simultaneously demanding that such power be governed by the principles of law, ethics, and the prevention of tyranny (kezaliman).
Keywords: power politics, Islamic political science, siyāsah dauliyah, national interest, fiqh siyāsah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep power politics (politik kekuasaan) dari perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan tinjauan konseptual. Power politics, yang berakar pada tradisi realisme dalam Hubungan Internasional, menempatkan kapabilitas militer dan kepentingan nasional sebagai penentu utama perilaku negara. Ilmu politik Islam, melalui kerangka fiqh siyāsah, siyāsah dauliyah, dan siyāsah harbiyah, tidak menolak realitas kekuasaan dan konflik dalam hubungan internasional, tetapi membingkai penggunaannya dalam batasan normatif hukum Islam, etika, perjanjian, dan maṣlaḥah. Artikel ini berargumen bahwa ilmu politik Islam menawarkan kritik normatif-etis terhadap power politics: kekuasaan bukan tujuan itu sendiri, melainkan amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada norma ilahi dan kemaslahatan publik. Analisis juga menyoroti risiko instrumentalisasi simbol agama dalam logika power politics, baik pada level domestik maupun internasional. Sintesis yang dihasilkan menunjukkan bahwa ilmu politik Islam menerima kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai fakta politik, seraya menuntut agar kekuasaan tersebut diatur oleh prinsip hukum, etika, dan pencegahan kezaliman.
Kata Kunci: power politics, ilmu politik Islam, siyāsah dauliyah, kepentingan nasional, fiqh siyāsah
________________________________________
I. Pendahuluan
Dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional (HI), power politics atau politik kekuasaan merupakan salah satu pendekatan paling dominan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku negara di arena global. Pendekatan ini menekankan kekuatan militer dan kepentingan nasional sebagai penentu utama dinamika antarnegara, dan berdekatan secara konseptual dengan tradisi realisme yang memandang sistem internasional sebagai arena perebutan kekuasaan yang bersifat anarkis.
Di sisi lain, ilmu politik Islam sebagai sebuah disiplin normatif-yuridis menawarkan kerangka alternatif dalam memahami hubungan antarnegara. Melalui perangkat fiqh siyāsah—khususnya siyāsah dauliyah (hubungan antarbangsa) dan siyāsah harbiyah (pengaturan peperangan dan perdamaian)—tradisi Islam tidak sekadar mendeskripsikan bagaimana kekuasaan bekerja, tetapi juga mengajukan klaim normatif tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola.
Pertanyaan yang mengemuka ialah: bagaimana ilmu politik Islam membaca dan merespons logika power politics dalam konteks hubungan internasional kontemporer? Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut melalui tinjauan konseptual terhadap literatur ilmu politik Islam dan HI yang relevan, guna merumuskan sebuah kerangka sintesis yang menunjukkan titik temu dan titik tegangan antara kedua tradisi intelektual tersebut.
________________________________________
II. Konsep Power Politics dalam Hubungan Internasional
2.1 Pengertian dan Akar Konseptual
Dalam literatur Hubungan Internasional (HI), power politics approach dipakai sebagai salah satu cara menjelaskan perilaku negara, termasuk di Timur Tengah (Wardoyo, 2018). Dalam konteks ini, power politics berdekatan dengan kerangka realisme yang memandang politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan (power struggle) antarnegara, dengan kepentingan nasional sebagai orientasi utama kebijakan luar negeri (Rimapradesi, 2021; Rokhayati, 2017; Wicaksono, 2020).
Secara konseptual, realisme menekankan bahwa negara mengejar kekuasaan untuk bertahan (survive) dan bahkan mendominasi negara lain (Wicaksono, 2020). Karena sistem internasional dipahami berada dalam kondisi "anarkis," kepentingan nasional ditempatkan sebagai yang utama dan direpresentasikan oleh negara (Wicaksono, 2020). Dalam kerangka ini, "politik internasional adalah tentang kekuasaan" dan negara "berjuang untuk mendapatkan kekuasaan" melalui kapabilitas politik, ekonomi, dan militer (Wicaksono, 2020). Literatur lain yang dipakai dalam studi kawasan juga menunjukkan bagaimana pendekatan power politics mengidentifikasi unsur-unsur seperti kekuatan militer dan kekuatan ekonomi sebagai variabel penting dalam persaingan dan skenario krisis antarnegara (Wardoyo, 2018).
2.2 Dimensi Relasional Kekuasaan
Kerangka power politics juga kerap dirumuskan secara relasional: power dipahami sebagai hubungan antara dua aktor politik ketika aktor A memiliki kemampuan mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B, mulai dari paksaan fisik hingga pengendalian psikologis (Mamdud, 2017; Rimapradesi, 2021). Dalam pembacaan ini, politik—dan kebijakan luar negeri—menjadi praktik mengejar kepentingan negara melalui penggunaan sumber daya kekuasaan, termasuk instrumen militer (hard power) (Rimapradesi, 2021; Wicaksono, 2020).
________________________________________
III. Ilmu Politik Islam: Ruang Konseptual untuk Membahas Kekuasaan dan Politik Internasional
3.1 Landasan Konseptual
Dalam kajian politik Islam, politik dipahami sebagai ranah yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia, dan pembahasan politik juga mencakup pengelolaan kekuasaan negara (Komarudin et al., 2022). Literatur pendidikan politik Islam juga menyebut siyāsah dauliyah sebagai standar atau teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antarbangsa, yang memandu hubungan negara Muslim dengan negara lain, baik Muslim maupun non-Muslim (Komarudin et al., 2022). Dengan demikian, ilmu politik Islam menyediakan perangkat konseptual untuk menilai praktik hubungan internasional—termasuk perang dan damai—dalam cakrawala normatif dan institusional Islam (Darwis, 2013; Komarudin et al., 2022).
3.2 Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah
Dalam fiqh siyāsah, ruang lingkup pembahasan mencakup siyāsah dauliyah—yakni pengaturan pergaulan antarnegara: negara Islam dengan negara non-Islam, serta relasi warga Muslim dengan non-Muslim dalam negara Islam—dan siyāsah harbiyah, yakni pengaturan peperangan dan aspek yang berhubungan dengannya, termasuk perdamaian (Mawardi, 2002). Literatur tentang transformasi hukum Islam ke ranah al-qānūn al-duwalī (hukum internasional) juga menegaskan bahwa sumber dasar Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, memberi pedoman bagi etika perang serta konsep dār al-Islām dan dār al-ḥarb (Darwis, 2013). Artinya, dalam ilmu politik Islam, dimensi kekuasaan dan konflik tidak dihapus, tetapi diatur melalui perangkat norma dan etika yang dianggap bersumber dari ajaran Islam (Darwis, 2013; Mawardi, 2002).
________________________________________
IV. Power Politics sebagai Deskripsi Realis vs. Politik Islam sebagai Proyek Normatif-Etis
Sebagian literatur HI menggarisbawahi tesis bahwa "politik menginformasikan, menyusun, dan mendisiplinkan hukum," sehingga hukum internasional dipahami sebagai refleksi dari kekuatan politik yang mendasarinya atau epifenomena (Ahmadi, 2015). Namun, literatur yang sama juga menampilkan pembacaan alternatif: hukum dapat membentuk politik sehingga "politik akan memiliki bentuk yang berbeda ketika berada dalam nalar dan praktik hukum" (Ahmadi, 2015). Perbedaan ini penting untuk menempatkan politik Islam: ia tidak hanya mendeskripsikan bagaimana kekuasaan bekerja, tetapi juga mengajukan klaim normatif tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola (Ahmadi, 2015; Darwis, 2013).
Dalam wacana politik Islam di Indonesia, misalnya, politik dikaitkan secara tegas dengan kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan (Rs, 2015). Akan tetapi, pada saat yang sama, literatur tersebut menekankan bahwa politik menurut konsepsi syariat Islam adalah politik yang didasarkan pada moralitas keagamaan dengan tauhid sebagai "ruh"-nya. Kekuasaan bukan "politik untuk politik" atau "kekuasaan untuk kekuasaan," melainkan komitmen kepada Tuhan (Rs, 2015). Kerangka ini sejalan dengan gagasan high politics Muhammadiyah yang didefinisikan sebagai politik kualitas tinggi yang berpijak pada nilai luhur dan berdimensi moral-etis, serta berpijak pada etika keagamaan Islam (Rs, 2015; Sadikin, 2021). Dengan demikian, dari sudut ilmu politik Islam, power politics—dalam arti politik yang direduksi menjadi perebutan kekuasaan—dapat dibaca sebagai problem etis, yakni ketika politik dipahami "sebatas alat untuk menggapai kekuasaan semata" (Rs, 2015; Wisri & Asra, 2015).
________________________________________
V. Kepentingan Nasional dan Kekuatan Militer: Diterima sebagai Fakta Politik, tetapi Dibatasi oleh Norma
5.1 Kekuatan Militer dalam Logika Power Politics
Pendekatan power politics memusatkan analisis pada kepentingan nasional dan kekuatan militer sebagai determinan perilaku negara (Rimapradesi, 2021; Wicaksono, 2020). Studi tentang intervensi Arab Saudi dalam perang saudara Yaman, misalnya, secara eksplisit menempatkan power politics sebagai kerangka yang populer dan menghubungkannya dengan realisme yang menekankan kekuasaan sebagai unsur utama politik internasional (Rimapradesi, 2021). Studi tersebut juga memaparkan bahwa relasi kekuasaan menjadi jalan untuk mewujudkan kepentingan nasional, dan intervensi militer Arab Saudi tidak dipahami "hanya atas dasar kemanusiaan," melainkan terkait kepentingan seperti keamanan perbatasan, politik-ideologi, dan ekonomi (Rimapradesi, 2021). Contoh semacam ini mengilustrasikan bagaimana power politics bekerja sebagai penjelasan berbasis kepentingan dan instrumen hard power (Rimapradesi, 2021; Wicaksono, 2020).
5.2 Pembatasan Normatif dalam Ilmu Politik Islam
Akan tetapi, ilmu politik Islam juga memiliki perangkat pembatasan normatif. Dalam transformasi hukum Islam ke ranah hukum internasional, ditegaskan adanya prinsip-prinsip seperti larangan memaksakan agama—dirujukkan pada Q.S. al-Baqarah: 256—dan kewajiban menghormati perjanjian yang telah ditandatangani—dirujukkan pada Q.S. al-Tawbah: 7 (Darwis, 2013). Selain itu, siyāsah dauliyah mencakup pengaturan kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang, termasuk praktik diplomatik seperti pengangkatan duta dan konsul beserta hak istimewa serta tugas-kewajiban mereka (Darwis, 2013). Dengan demikian, penggunaan kekuatan dalam politik internasional tidak berdiri sendiri sebagai kalkulus material, tetapi dibingkai oleh etika dan kewajiban normatif yang melekat pada praktik hubungan luar negeri (Darwis, 2013; Mawardi, 2002).
________________________________________
VI. Perang, Damai, dan Perjanjian: "Kepatuhan" sebagai Elemen Politik dalam Perspektif Islam
Literatur tentang Perjanjian Hudaibiyah menempatkan Islam sebagai sumber teorisasi alternatif dalam studi HI—meski diakui masih ada keterbatasan—sekaligus menunjukkan adanya konsepsi kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam perspektif Islam (Ahmadi, 2015). Dalam kerangka tersebut, yurisprudensi Islam klasik menjelaskan peran negara Islam dalam pembagian biner hubungan internasional yang diorganisasikan oleh prinsip "perang atau damai," serta menekankan imperatif menaati aturan hukum Islam (Ahmadi, 2015). Sejalan dengan itu, fiqh siyāsah menekankan bahwa perdamaian—sebagai bentuk perjanjian—diterima secara formal apabila melibatkan pihak yang berwenang dan tidak melanggar prinsip hukum Islam (Ahmadi, 2015; Mawardi, 2002).
Pembahasan mengenai perjanjian dan kesepakatan damai juga hadir dalam kajian model komunikasi internasional Perjanjian Hudaibiyah, yang menekankan relevansinya dengan perubahan dari hard power diplomacy menuju soft power diplomacy melalui perundingan dan perjanjian kerja sama (Koadhi et al., 2018). Sumber yang sama menegaskan bahwa dalam paradigma realis, kebijakan luar negeri mengandalkan strategi penangkalan (deterrence), perimbangan kekuatan (balance of power), dan aliansi pertahanan (Koadhi et al., 2018). Namun, paradigma pluralis menolak pembatasan HI pada relasi antarnegara semata dan mengakui aktor lain selain negara (Koadhi et al., 2018). Sintesis ini relevan bagi ilmu politik Islam karena siyāsah dauliyah tidak berhenti pada situasi perang, tetapi mengatur pula domain damai, perjanjian, dan diplomasi (Darwis, 2013; Mawardi, 2002).
________________________________________
VII. Politik Kekuasaan dalam Dunia Muslim Kontemporer: Identitas, Solidaritas, dan Keterbatasan Institusional
Sejumlah studi tentang Timur Tengah memperingatkan bahwa memahami perilaku negara tidak cukup hanya dengan "power atau kekuasaan," karena kebijakan luar negeri juga melibatkan ide, identitas, norma, dan kebudayaan; "power dan identitas berjalan beriringan" (Hanifan, 2021). Studi kasus blokade Qatar menempatkan pembentukan identitas dan persepsi sebagai penjelasan utama, yakni bagaimana Qatar dipersepsikan sebagai ancaman oleh empat negara Teluk sehingga memicu blokade (Hanifan, 2021). Ini menunjukkan batas penjelasan power politics yang murni material, karena konflik dapat diproduksi melalui konstruksi identitas dan persepsi ancaman, bukan hanya distribusi kapabilitas militer (Hanifan, 2021; Wardoyo, 2018).
Kajian identitas politik dan regionalisme Timur Tengah juga menunjukkan bahwa solidaritas agama dipakai untuk mengumpulkan dukungan dan membenarkan tindakan, sekaligus menyoroti bagaimana institusi Pan-Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dinilai "berbasis pengakuan kedaulatan negara," tetapi "tidak punya kekuatan mengoordinasikan tindakan bersama" dan lebih menjadi arena negara-negara Muslim mencari legitimasi atau sekutu demi kepentingan negara (Pengaruh Identitas Politik, 2022). Dalam kerangka itu, Pan-Islamisme dapat runtuh ketika tidak ada saling ketergantungan ekonomi di antara negara-negara Muslim dan ketika identitas tersebut hanya berfungsi menekan kekuatan Barat tanpa membangun regionalisme yang efektif (Pengaruh Identitas Politik, 2022). Temuan ini penting bagi pembacaan politik Islam: institusi-institusi berlabel solidaritas keagamaan dapat tetap bekerja dalam logika kepentingan negara—mirip asumsi power politics—sehingga klaim normatif persatuan umat tidak otomatis menjadi koordinasi politik yang efektif (Hanifan, 2021; Pengaruh Identitas Politik, 2022).
________________________________________
VIII. Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan: Perspektif Politik Islam dan Good Governance
Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, good governance dipahami sebagai ijtihad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik guna "menegasikan penyalahgunaan kekuasaan," dengan ciri efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Solikhudin, 2017). Literatur yang sama menekankan bahwa secara tekstual nash syariat tidak menyikapi semua persoalan secara spesifik, sehingga maṣlaḥah mursalah dipertimbangkan sebagai metode ijtihad untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam penerapan good governance (Solikhudin, 2017). Kerangka ini memperlihatkan bahwa dalam politik Islam, isu kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai sumber daya untuk menghadapi ancaman eksternal, melainkan juga sebagai potensi godaan internal yang memerlukan desain tata kelola untuk mencegah penyelewengan (Rs, 2015; Solikhudin, 2017).
Sejalan dengan itu, kajian pelanggaran HAM pada masa Rasulullah SAW mengategorikan pelanggaran HAM sebagai "kejahatan politik" dengan nuansa khas: penyalahgunaan kekuasaan karena kejahatan dilakukan dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (committed within a governmental context and facilitated by governmental power) (Ikhwan, 2011). Dengan demikian, ilmu politik Islam menyediakan perangkat etik-yuridis untuk mengkritik kekuasaan bukan hanya pada level antarnegara, tetapi juga pada level relasi penguasa–masyarakat (Ikhwan, 2011; Solikhudin, 2017). Perspektif ini menantang reduksi power politics menjadi sekadar optimalisasi kapabilitas militer demi kepentingan nasional, karena menganggap legitimasi penggunaan kekuasaan juga ditakar melalui parameter kemaslahatan dan pencegahan kezaliman (Ikhwan, 2011; Solikhudin, 2017).
________________________________________
IX. "Politik Kekuasaan" dalam Implementasi Syariat: Peringatan tentang Instrumentalisasi Agama
Kajian tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan secara eksplisit menyatakan bahwa penerapan syariat memiliki relasi dengan "politik kekuasaan" (Zada, 2015). Di Aceh, kebijakan pemberlakuan jinayah dibaca sebagai strategi politik pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keutuhan wilayah, bahkan diakui sebagai langkah "politik darurat" (political expediency) (Zada, 2015). Di Kelantan, isu jinayah diposisikan sebagai "komoditas politik" oleh pemerintah federal untuk mendapat simpati politik, sehingga faktor kepentingan politik dipelihara dalam merespons tuntutan penerapan syariat (Zada, 2015). Sumber yang sama menegaskan bahwa formalisasi syariat di daerah dapat dimanfaatkan oleh elit politik lokal sebagai mesin politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan (Zada, 2015). Ini menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, simbol dan norma Islam dapat diinstrumentalisasi dalam logika power politics domestik, sehingga tujuan syariat berpotensi melenceng bila agama direduksi menjadi alat kekuasaan (Wisri & Asra, 2015; Zada, 2015).
________________________________________
X. Pergeseran dari Khilafah ke Nation-State: Konteks Modern bagi Kepentingan Nasional
Literatur tentang pergeseran dari sistem khilafah ke nation-state menegaskan bahwa negara-bangsa merupakan sistem pemerintahan modern yang secara historis lahir di Barat dan kemudian menjadi kenyataan sejarah yang sulit dihindari di dunia Muslim (Syah, 2017). Dalam diskursus ini juga ditegaskan bahwa dalam pemikiran politik Islam—misalnya al-Maududi—Islam menggunakan istilah kekhalifahan, bukan kedaulatan, karena "kedaulatan hanya milik Tuhan," dan penguasa hanya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan (Syah, 2017). Konteks ini penting karena power politics modern biasanya beroperasi melalui unit nation-state yang menjadikan "kepentingan nasional" sebagai kategori utama (Rimapradesi, 2021; Wicaksono, 2020), sementara sebagian tradisi politik Islam membawa prasyarat teologis bahwa otoritas politik bersifat mandat dan harus tunduk pada norma ilahi (Rs, 2015; Syah, 2017). Ketegangan konseptual inilah yang menjadi salah satu medan perdebatan ketika politik Islam berhadapan dengan logika raison d'état modern (Syah, 2017; Zada, 2015).
________________________________________
XI. Sintesis: Power Politics Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, power politics dalam kacamata ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui lima dimensi berikut.
Pertama, sebagai fakta relasional tentang kekuasaan: kekuasaan dipahami sebagai kemampuan mengendalikan pihak lain dalam relasi politik, mulai dari paksaan fisik hingga pengaruh psikologis (Mamdud, 2017; Rimapradesi, 2021).
Kedua, sebagai praktik negara dalam mengejar kepentingan: perilaku negara di arena internasional sering dipahami sebagai pengejawantahan kepentingan nasional dan keamanan, termasuk melalui penggunaan hard power (Rimapradesi, 2021; Wicaksono, 2020).
Ketiga, sebagai praktik yang harus dibatasi oleh norma-etika Islam: siyāsah dauliyah dan fiqh siyāsah mengatur perang-damai, diplomasi, dan perdamaian/perjanjian, serta menekankan etika perang dan penghormatan terhadap perjanjian (Ahmadi, 2015; Darwis, 2013; Mawardi, 2002).
Keempat, sebagai proyek moral-politik—bukan "kekuasaan demi kekuasaan": politik Islam didefinisikan sebagai politik bermoral dengan tauhid sebagai ruh, dan high politics dimaknai sebagai politik berdimensi etis (Rs, 2015; Sadikin, 2021).
Kelima, sebagai arena yang rentan instrumentalisasi: penerapan syariat atau simbol agama dapat dipakai sebagai mesin perebutan dan pelestarian kekuasaan, sehingga memunculkan kebutuhan kritik internal berbasis kemaslahatan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Ikhwan, 2011; Solikhudin, 2017; Zada, 2015).
________________________________________
XII. Penutup
Ilmu politik Islam tidak menolak realitas kekuasaan dan kepentingan dalam hubungan internasional—yang menjadi inti power politics—tetapi menuntut agar kekuasaan, termasuk kekuatan militer, dibaca dalam kerangka hukum, etika, perjanjian, dan kemaslahatan, serta diwaspadai dari reduksi politik menjadi sekadar perebutan dominasi (Darwis, 2013; Mawardi, 2002; Rs, 2015; Solikhudin, 2017).
Dengan kata lain, ilmu politik Islam menerima power politics sebagai deskripsi tentang kenyataan politik yang tidak dapat diabaikan, sekaligus menolaknya sebagai preskripsi tentang bagaimana seharusnya politik dijalankan. Kekuasaan—dalam tradisi Islam—adalah amanah, bukan tujuan. Militer adalah instrumen, bukan nilai. Dan kepentingan nasional, sekalipun nyata, harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan larangan kezaliman yang menjadi fondasi etis ilmu politik Islam.
________________________________________
Daftar Pustaka
Ahmadi, S. (2015). Perjanjian Hudaibiyah sebagai model kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam perspektif Islam. Jurnal Hubungan Internasional, 4(2), 162–170. https://doi.org/10.18196/hi.2015.0076.162-170
Darwis, R. (2013). Transformasi hukum Islam dalam bentuk al-Qânûn al-Duwalî. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.939
Hanifan, H. (2021). Blokade Qatar oleh empat negara Semenanjung Arab dilihat dari paradigma konstruktivis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(2), 97–110. https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.97-110
Ikhwan, I. (2011). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa Rasulullah SAW. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.148
Koadhi, S., Mahmud, Moh. N., & Amin, M. (2018). Model komunikasi internasional Perjanjian Hudaibiyah sebagai metode dakwah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tasamuh, 15(2), 1–24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.209
Komarudin, M., Muchtar, A., & Hasan, R. (2022). Comprehensive Islamic studies (political existence in Islam). Formosa Journal of Science and Technology, 1(8), 1059–1068. https://doi.org/10.55927/fjst.v1i8.1985
Mamdud, R. (2017). Bashar al-Assad dan kelompok oposisi: Telaah terhadap konflik Suriah pasca Arab Spring. Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 1(2). https://doi.org/10.21093/lentera.v1i2.938
Mawardi, M. (2002). Dar al-Salam dan Dar al-Kuffar dalam konsepsi hubungan antarnegara. Millah: Journal of Religious Studies, 2(1), 128–145. https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss1.art9
Pengaruh identitas politik terhadap regionalisme Timur Tengah: Integrasi atau disintegrasi? (2022). Transformasi Global, 9(2), 126–136. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.4
Rimapradesi, Y. (2021). Kepentingan Arab Saudi memberikan bantuan militer dalam perang saudara di Yaman tahun 2015–2019. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(1), 58–80. https://doi.org/10.22303/pir.5.1.2020.58-80
Rokhayati, R. (2017). Ambivalensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran. Global Insight Journal, 2(1). https://doi.org/10.52447/gij.v2i1.1675
Rs, S. (2015). Kepemimpinan dalam masyarakat Islam di Indonesia. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 14(2). https://doi.org/10.15575/anida.v14i2.838
Sadikin, S. (2021). Transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam penguatan civil society di Indonesia. Civitas: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic, 6(2), 1–11. https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1802
Solikhudin, M. (2017). Penerapan good governance di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam kontemporer. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 163–187. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187
Syah, I. A. (2017). Pergeseran dari sistem khilafah ke nation state dunia Islam. UIR Law Review, 1(2), 201–212. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752
Wardoyo, B. (2018). Rivalitas Saudi-Qatar dan skenario krisis Teluk. Jurnal Hubungan Internasional, 7(1). https://doi.org/10.18196/hi.71127
Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. Jurnal ICMES, 4(2), 171–194. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86
Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi agama dan negara untuk pembangunan Indonesia dalam konteks good governance. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88
Zada, K. (2015). Politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–62. https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.588
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar