02205 - Presidensialisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Historis, dan Normatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Presidentialism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual, Historical, and Normative Study

Abstract
This article examines presidentialism from the perspective of Islamic political science through a conceptual, historical, and normative approach. Presidentialism is defined as a system of government in which the president simultaneously serves as head of state and head of government, leading the executive branch through a cabinet. This study explores the compatibility of presidentialism with Islamic political principles by reviewing the Medina Constitution as a historical precedent, the concepts of imāmah and wizārah in siyāsah shar'iyyah, and normative Islamic principles such as shūrā (deliberation), justice ('adl), and public welfare (maṣlaḥah). The findings indicate that Islam does not prescribe a single rigid form of government; rather, it emphasizes substantive ethical criteria—justice, welfare, and the avoidance of tyranny—as the evaluative standard for any political system. In the Indonesian context, presidentialism operates within a plural nation-state based on Pancasila and the 1945 Constitution, while accommodating Islamic legal norms through legal pluralism. This reflects a model of value accommodation rather than a transformation into theocracy.
Keywords: presidentialism, Islamic political science, siyāsah shar'iyyah, Medina Constitution, maṣlaḥah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji presidensialisme dari perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan konseptual, historis, dan normatif. Presidensialisme didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana presiden sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin cabang eksekutif melalui kabinet. Kajian ini menelaah kompatibilitas presidensialisme dengan prinsip-prinsip politik Islam melalui tinjauan terhadap Piagam Madinah sebagai preseden historis, konsep imāmah dan wizārah dalam siyāsah shar'iyyah, serta prinsip-prinsip normatif Islam seperti shūrā (musyawarah), keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Temuan menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan yang rigid; melainkan menekankan kriteria etis substantif—keadilan, kesejahteraan, dan penghindaran tirani—sebagai tolok ukur evaluasi sistem politik apa pun. Dalam konteks Indonesia, presidensialisme beroperasi dalam negara-bangsa plural berbasis Pancasila dan UUD 1945, sambil mengakomodasi norma-norma hukum Islam melalui pluralisme hukum. Hal ini mencerminkan model akomodasi nilai, bukan transformasi menuju teokrasi.
Kata Kunci: presidensialisme, ilmu politik Islam, siyāsah shar'iyyah, Piagam Madinah, maṣlaḥah
________________________________________
1. Pendahuluan
Presidensialisme merupakan salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara modern, termasuk negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas. Dalam sistem ini, presiden memegang dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kewenangan eksekutif yang luas dan terpisah dari cabang legislatif. Pertanyaan mengenai bagaimana sistem ini dipandang dari sudut ilmu politik Islam menjadi relevan, mengingat terdapat tradisi pemikiran politik Islam (siyāsah shar'iyyah) yang kaya mengenai bentuk dan legitimasi kepemimpinan negara.
Kajian ini bertujuan untuk menelaah presidensialisme secara komprehensif melalui perspektif ilmu politik Islam, dengan memadukan analisis terhadap (1) definisi dan karakteristik presidensialisme dalam ilmu politik dan hukum tata negara; (2) preseden historis dalam tradisi politik Islam, khususnya Piagam Madinah; (3) padanan konseptual dalam kerangka siyāsah shar'iyyah; (4) prinsip-prinsip normatif Islam sebagai kriteria evaluatif; serta (5) implementasinya dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
________________________________________
2. Pengertian Presidensialisme dalam Ilmu Politik dan Titik Tekannya
Dalam ilmu politik dan hukum tata negara, presidensialisme merujuk pada sistem pemerintahan republik di mana presiden memegang dua fungsi sekaligus: (i) kepala negara dan (ii) kepala pemerintahan (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023). Rumusan ini secara eksplisit juga digunakan untuk menjelaskan sistem Indonesia—misalnya, kajian hukum tata negara Indonesia menegaskan bahwa Indonesia memilih bentuk republik yang dipimpin presiden yang sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam kerangka UUD 1945 (Rahmayanti & Amir, 2021). Perbandingan sistem Indonesia dengan Amerika Serikat juga menggambarkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan luas (Yunus et al., 2022).
Dalam deskripsi karakteristik sistem presidensial, sejumlah kajian menempatkan pemisahan relatif antara eksekutif dan legislatif sebagai unsur penting: cabang eksekutif dan legislatif adalah entitas terpisah, dan eksekutif tidak serta-merta "jatuh" hanya karena ketidaksetujuan legislatif (Zaini et al., 2023). Penjelasan ini sejalan dengan karakterisasi presidensialisme sebagai pemisahan (separation) atau setidaknya pembedaan (division) fungsi kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan modern (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Fitriana et al., 2020).
Dalam presidensialisme, presiden bekerja melalui kabinet dan menteri-menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan (Zaini et al., 2023; Zoelva, 2022). Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, dan menteri bertugas membantu presiden menjalankan urusan pemerintahan—misalnya ditegaskan melalui rujukan pada Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 dan pengaturan mengenai kementerian (Zaini et al., 2023). Karakter prerogatif ini juga dicantumkan sebagai salah satu ciri sistem presidensial dalam pembahasan perspektif hukum dan pemilu (Al-Fatih & Esfandiari, 2022). Dengan demikian, definisi ringkas presidensialisme sebagai "sistem pemerintahan di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan" selaras dengan uraian akademik yang menempatkan dualitas peran presiden dan kabinet sebagai struktur eksekutif utama (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Yunus et al., 2022; Zaini et al., 2023).
________________________________________
3. Titik Berangkat Ilmu Politik Islam: Apakah Islam Menentukan Satu Bentuk Sistem Pemerintahan?
Dalam diskursus politik Islam (siyāsah/fiqh siyāsī/siyāsah shar'iyyah), beberapa kajian menekankan bahwa Islam tidak memberikan ketentuan yang rigid tentang bentuk sistem pemerintahan modern—misalnya apakah harus republik, monarki, khilāfah, atau demokrasi—melainkan menekankan agar sistem apa pun dapat mengantarkan masyarakat pada keadilan dan kemaslahatan serta menghindarkan kezaliman (Rohmawati, 2021). Argumen normatif ini penting karena ia menggeser fokus ilmu politik Islam dari pemaksaan format institusional tunggal ke evaluasi substansi etis dan tujuan pemerintahan (Rohmawati, 2021).
Sejalan dengan itu, studi tentang Islam dan demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa demokrasi sebagai istilah tidak disebut secara tekstual dalam al-Qur'an atau Hadis, namun secara substansial nilai-nilai seperti kesetaraan, musyawarah, kerja sama (ta'āwun), dan perbaikan (taghyīr) dipandang kompatibel dengan nilai demokrasi (Zoelva, 2022). Jika prinsip-prinsip etik seperti musyawarah dan kesetaraan dijadikan ukuran, maka bentuk institusi modern—termasuk presidensialisme—dapat dinilai "selaras" sejauh mengamankan prinsip-prinsip tersebut (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).
Dengan demikian, presidensialisme menurut ilmu politik Islam dalam kerangka sumber yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai: (a) presidensialisme sebagai format modern dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023); dan (b) kriteria penilaian Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah ketimbang mengunci satu model negara (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022). Hal ini juga konsisten dengan pembacaan bahwa dalam konteks modern, otoritas kepala negara cenderung dipahami sebagai otoritas politik, sementara otoritas keagamaan tidak selalu melekat pada kepala negara—berbeda dari beberapa model klasik ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).
________________________________________
4. Preseden Historis dalam Politik Islam: Piagam Madinah dan Kepala Negara sebagai Kepala Pemerintahan
Salah satu rujukan penting untuk menautkan presidensialisme dengan politik Islam adalah pembahasan tentang Konstitusi atau Piagam Madinah. Kajian mengenai implementasi Konstitusi Madinah dalam administrasi negara modern menyatakan bahwa Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip kenegaraan—mencakup unsur negara, bentuk, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan—yang relevan dibaca melalui teori ilmu negara dan ilmu politik (Ali, 2021). Secara khusus, kajian tersebut menegaskan bahwa secara yuridis Nabi Muhammad bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Madinah, menjalankan fungsi eksekutif, sehingga dari sudut pandang karakteristik "kepala negara sekaligus kepala pemerintahan" hal itu diinterpretasikan sebagai corak presidensial (Ali, 2021). Artinya, meskipun terminologi "presiden" adalah modern, logika kepemimpinan eksekutif tunggal (head of state sekaligus head of government) pernah hadir sebagai pola dalam negara-kota Madinah menurut pembacaan konstitusional modern terhadap Piagam Madinah (Ali, 2021).
Namun demikian, sumber lain juga memberi nuansa penting: studi tentang hak politik dan kepemimpinan menunjukkan bahwa pada periode klasik, kepala negara—misalnya khalifah—sering menggabungkan otoritas religius dan politik, sedangkan dalam negara modern kepala negara dipahami terutama memegang otoritas politik, sementara fungsi-fungsi keagamaan seperti imam atau khatib dapat dijalankan oleh pihak lain yang bukan kepala negara ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Nuansa ini menunjukkan bahwa pengaitan Piagam Madinah dengan presidensialisme perlu dipahami sebagai analogi struktural dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Ali, 2021), dan bukan identifikasi total dengan seluruh karakter negara modern—seperti partai politik, pemilu periodik, atau birokrasi kementerian modern—yang tidak dibahas sebagai fitur Piagam Madinah dalam sumber tersebut (Ali, 2021; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).
________________________________________
5. Padanan Konseptual: Imāmah, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, dan Wizārah sebagai Infrastruktur Politik Siyāsah Shar'iyyah
Beberapa sumber menguraikan bahwa dalam konsep siyāsah shar'iyyah, institusi politik dapat dipetakan ke dalam kategori seperti imāmah (kepemimpinan negara), ahl al-ḥall wa al-'aqd (otoritas kolektif yang berfungsi dalam penetapan dan legitimasi kepemimpinan), dan wizārah (kementerian) (Putra, 2021). Dalam kerangka ini, kepala negara (imāmah) dapat diparalelkan dengan posisi presiden dalam negara Indonesia sebagai pemegang kepemimpinan negara (Putra, 2021), selaras dengan penjelasan bahwa Indonesia adalah republik yang dipimpin presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Rahmayanti & Amir, 2021).
Dalam hal pembantu eksekutif, kajian mengenai sistem presidensial Indonesia menegaskan presiden sebagai chief executive yang dibantu wakil presiden dan menteri, dengan dasar konstitusional bahwa presiden dibantu menteri-menteri negara (Zaini et al., 2023). Bahkan pembacaan dari perspektif siyāsah menyebut wazīr sebagai "tangan kanan" kepala negara dalam mengelola urusan pemerintahan yang didelegasikan (Zaini et al., 2023). Hal ini menyediakan jembatan konseptual, yakni wizārah yang berpadanan dengan kabinet atau menteri (Putra, 2021; Zaini et al., 2023), sementara imāmah berpadanan dengan presiden sebagai pemimpin eksekutif puncak (Putra, 2021; Rahmayanti & Amir, 2021).
Meskipun demikian, sumber yang sama juga menyatakan bahwa syariat tidak mengatur secara jelas mekanisme modern tertentu seperti presidential threshold (ambang pencalonan), sehingga aspek-aspek teknis elektoral modern sering diposisikan sebagai ranah kebijakan hukum (open legal policy) atau ijtihad ketatanegaraan, bukan ketentuan final agama (Putra, 2021). Ini memperkuat tesis bahwa presidensialisme menurut ilmu politik Islam lebih tepat dibaca sebagai kesesuaian prinsip dan fungsi—kepemimpinan eksekutif, musyawarah, keadilan, kemaslahatan—ketimbang pencocokan literal terhadap seluruh perangkat prosedural modern (Putra, 2021; Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).
________________________________________
6. Prinsip Normatif Penilaian Islam terhadap Presidensialisme: Musyawarah, Keadilan, dan Kemaslahatan
Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa jika Islam tidak menetapkan bentuk tunggal sistem pemerintahan, maka yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip normatif. Pertama, prinsip musyawarah (deliberation/shūrā) diangkat sebagai bagian dari kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan praktik politik modern (Zoelva, 2022). Bahkan kajian tentang pengalaman demokrasi dan politik Islam menekankan bahwa ajaran Islam mengandung prinsip kesetaraan dan deliberasi yang dapat sejalan dengan demokrasi (Zoelva, 2022). Kajian lain yang meninjau dinamika organisasi Islam menempatkan shūrā sebagai determinan relasi masyarakat-negara serta menekankan pembedaan otoritas negara dan otoritas agama (Shomad et al., 2024).
Kedua, penekanan pada keadilan dan kemaslahatan juga eksplisit: satu kajian normatif menyatakan Islam tidak menentukan bentuk sistem pemerintahan tertentu, tetapi menekankan agar sistem menghasilkan kondisi adil dan sejahtera serta bebas dari tirani (Rohmawati, 2021). Dengan demikian, presidensialisme dinilai dapat diterima bila memfasilitasi musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan—dan dapat dikritik bila menjadi jalan ke otoritarianisme atau ketidakadilan (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).
Ketiga, studi tentang jabatan modern menunjukkan adanya pergeseran: dalam modernitas, kepala negara terutama memegang otoritas politik, sementara otoritas keagamaan tidak harus melekat padanya ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Ini memungkinkan presidensialisme modern—yang pada umumnya memusatkan otoritas eksekutif pada presiden (Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023)—untuk tetap dinilai "islami" jika ruang partisipasi dan musyawarah tetap terjamin dan tidak menghapus prinsip egalitarian warga negara ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Zoelva, 2022).
Dalam konteks hak politik, misalnya, sumber tentang hak politik non-Muslim menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia termasuk non-Muslim memiliki hak politik untuk dipilih menjadi pemimpin, dan UUD 1945 tidak mensyaratkan presiden harus Muslim ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Klaim ini memperlihatkan bagaimana presidensialisme Indonesia dipahami bekerja dalam negara-bangsa plural, di mana legitimasi konstitusional dan prinsip kewargaan menjadi basis, bukan identitas agama pemimpin ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Rahmayanti & Amir, 2021).
________________________________________
7. Presidensialisme di Indonesia sebagai Kasus: Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam Negara Plural yang Mengakui Hukum Islam
Dalam sumber yang tersedia, Indonesia sering dijadikan contoh bagaimana presidensialisme modern bekerja dalam konteks masyarakat Muslim mayoritas namun negara-bangsa plural. Dari sisi struktur konstitusional, Indonesia disebut memilih bentuk republik yang dipimpin presiden dan wakil presiden, dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara serta dipilih langsung (Rahmayanti & Amir, 2021). Deskripsi perbandingan juga menegaskan posisi presiden Indonesia dan Amerika Serikat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Yunus et al., 2022). Dalam operasional eksekutif, presiden dibantu menteri-menteri negara dan memimpin kabinet (Zaini et al., 2023), sejalan dengan penjelasan umum bahwa eksekutif dalam sistem ini terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional yang dibantu kabinet (Zoelva, 2022).
Pada saat yang sama, beberapa kajian hukum tata negara menekankan bahwa sistem hukum Indonesia berbasis Pancasila dan UUD 1945, namun juga mengakui pluralisme hukum termasuk hukum Islam dan hukum adat (Yunus et al., 2022). Dengan kata lain, presidensialisme Indonesia bukan "negara agama" formal, tetapi dalam sistem hukumnya terdapat ruang pengakuan bagi norma-norma Islam dalam kerangka pluralisme hukum (Yunus et al., 2022). Literatur tentang politik-hukum Islam juga menegaskan integrasi dan kemandirian hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: substansi hukum Islam dapat diserap ke dalam produk hukum nasional, sekaligus mengatur internal umat Islam (Nuzul, 2014).
Konfigurasi ini mendukung pembacaan bahwa presidensialisme menurut ilmu politik Islam di Indonesia bukanlah transformasi ke khilāfah, melainkan penerapan sistem presidensial konstitusional yang memungkinkan nilai dan sebagian norma Islam hadir melalui kanal hukum dan kebijakan, bukan melalui perubahan bentuk negara menjadi teokrasi (Nuzul, 2014; Rohmawati, 2021; Yunus et al., 2022).
________________________________________
8. Batasan dan Potensi Masalah: Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif, Etika Keadilan, dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang
Sumber yang membahas presidensialisme modern juga mengingatkan risiko ketika kewenangan eksekutif tinggi tidak diimbangi prinsip keadilan dan mekanisme fairness. Kajian tentang pencalonan presiden dari menteri aktif, misalnya, menyoroti kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya negara serta isu konflik kepentingan; dari perspektif siyāsah, hal ini dipandang berpotensi melanggar prinsip keadilan (fairness) antara pejabat dan warga biasa (Zaini et al., 2023). Pada level konseptual, jika Islam menekankan sistem yang membawa keadilan dan menghindari tirani (Rohmawati, 2021), maka desain presidensialisme perlu menjaga agar kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif (Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023) tidak berubah menjadi dominasi yang merusak prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ukuran normatif (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).
Literatur juga menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, presiden memegang posisi penting sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023), sehingga kualitas tata kelola (good governance) menjadi penentu legitimasi etis. Bahkan dalam diskursus intelektual Islam Indonesia pada masa Reformasi, ada anjuran memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang mampu membawa negara pada good governance (Seeth, 2021), menandakan bahwa penilaian etis atas kepemimpinan eksekutif merupakan bagian dari perdebatan publik yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kemaslahatan dan pemerintahan yang baik (Seeth, 2021; Zoelva, 2022).
Karena itu, presidensialisme dalam perspektif politik Islam bukan sekadar struktur jabatan, melainkan juga problem etika kekuasaan: bagaimana presiden dan kabinet menjalankan amanah pemerintahan agar tetap adil dan maslahat (Rohmawati, 2021; Zaini et al., 2023; Zoelva, 2022).
________________________________________
9. Sintesis: Definisi Operasional Presidensialisme menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sumber-sumber yang ditelaah, presidensialisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, dari sisi bentuk institusional modern, presidensialisme adalah sistem di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memimpin eksekutif dan menjalankan pemerintahan melalui kabinet atau menteri (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Yunus et al., 2022; Zaini et al., 2023).
Kedua, dari sisi preseden dan analogi historis dalam politik Islam, pembacaan konstitusional atas Piagam Madinah menyatakan Nabi Muhammad menjalankan peran kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang oleh studi tersebut dipahami berkarakter "presidensial" dalam arti kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Ali, 2021).
Ketiga, dari sisi kerangka siyāsah shar'iyyah, kepemimpinan (imāmah) dan pembantu pemerintahan (wizārah/wazīr) menyediakan padanan konseptual untuk memahami presiden dan menteri dalam struktur eksekutif modern (Putra, 2021; Zaini et al., 2023).
Keempat, dari sisi kriteria normatif Islam, Islam tidak menetapkan satu bentuk negara secara ketat; yang ditekankan adalah agar sistem politik melahirkan keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan, serta bebas dari tirani, dan mengakomodasi prinsip musyawarah dan kesetaraan (Rohmawati, 2021; Shomad et al., 2024; Zoelva, 2022).
Kelima, dari sisi nuansa modern, otoritas kepala negara dalam modernitas cenderung merupakan otoritas politik, bukan secara otomatis otoritas keagamaan—berbeda dari beberapa model klasik. Karena itu, penerimaan terhadap presidensialisme dapat berjalan bersama pemisahan fungsional otoritas agama dari jabatan kepala negara ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Shomad et al., 2024).
________________________________________
10. Penutup
Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber yang tersedia, presidensialisme dalam perspektif ilmu politik Islam bukan terutama "bentuk wajib" negara Islam, melainkan format institusional modern—presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan—yang dapat dibaca kompatibel dengan prinsip-prinsip politik Islam sejauh ia menjaga musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan serta mencegah tirani (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Rohmawati, 2021; Zaini et al., 2023; Zoelva, 2022).
Piagam Madinah dapat dipakai sebagai analogi historis mengenai kepemimpinan eksekutif yang menyatukan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan (Ali, 2021). Namun, sumber lain menegaskan adanya pergeseran modern bahwa kepala negara terutama memegang otoritas politik, sehingga dimensi keagamaan tidak harus melekat pada jabatan presiden ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).
Dalam konteks Indonesia, presidensialisme beroperasi dalam negara-bangsa plural berbasis Pancasila dan UUD 1945 (Rahmayanti & Amir, 2021; Yunus et al., 2022), sambil mengakui pluralitas hukum termasuk keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Nuzul, 2014; Yunus et al., 2022). Hal ini menunjukkan corak akomodasi nilai ketimbang perubahan bentuk negara menjadi teokrasi (Nuzul, 2014; Rohmawati, 2021; Yunus et al., 2022). Dengan demikian, presidensialisme dalam perspektif ilmu politik Islam tidak hanya merupakan persoalan bentuk struktur kelembagaan, tetapi sekaligus persoalan etika kekuasaan yang menuntut kepemimpinan eksekutif yang adil, maslahat, dan berbasis musyawarah.
________________________________________
Referensi
Al-Fatih, S., & Esfandiari, F. (2022). Presidential Threshold in Indonesian Election: An Islamic Law Perspective. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(1), 55. https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14145
Ali, Y. F. (2021). The Implementation of the Medina Constitution in Modern State Administration: A Theoretical Viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747
Fitriana, D., Sarip, S., Rohadi, R., & Adiantika, H. N. (2020). The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 162–173. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979
Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7
Nuzul, A. (2014). The Melting Pot of Legal Systems in Indonesia (Reading the Legal Politics of Indonesian Islamic Law). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088
Putra, A. (2021). Indonesia's Presidential Threshold as Open Legal Policy in Election: As a Base for Muslim Studies. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 121–131. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28791
Rahmayanti, M., & Amir, I. (2021). Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election of Indonesia. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 83–107. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1477
Rohmawati, H. (2021). Alumni 212 and Ijtima Ulama: A Critical Study of the Relationship between Religion and Politics. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 176–198. https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i2.4374
Seeth, A. tho. (2021). "Electing a President is Islamic Worship"—The Print Media Discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404
Shomad, B. A., Mujahidin, A., & Rofiq, A. C. (2024). Implications of Hamka's Thoughts in Tafsir Al-Azhar on the Standpoint of Islamic Social Organizations in Preventing Authoritarianism in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 14(1), 91–116. https://doi.org/10.18326/ijims.v14i1.91-116
Yunus, N. R., Siagian, A., & Zein, F. (2022). Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(6), 1837–1858. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113
Zaini, A., Jambunanda, A. J., Ishom, M., Sunardi, D., & Pudoli, A. (2023). Presidential Nominations from Active Cabinet Ministers: A Delicate Balance between the Interpretation of Constitutional Court Decisions and Political Interests. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 281–297. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9355
Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar