02202 - Populisme Islam Dalam Perspektif Ilmu Politik: Kajian Konseptual Dan Empiris Di Indonesia

Abstract

Populism in political science is understood as a "thin-centered ideology" that divides society into two antagonistic camps: "the pure people" versus "the corrupt elite," while demanding that politics reflect the general will of the people. This article examines the concept of populism from the perspective of Islamic political science, with a focus on the Indonesian context. Through a literature review approach, this article elaborates on three main dimensions: (1) the conceptual definition of populism and its variants; (2) the characteristics and dynamics of Islamic populism in Indonesia, particularly in the context of the Aksi Bela Islam mobilization (2016–2017) and the 2019 Presidential Election; and (3) the tension between the concept of Islamic populism and the normative tradition of Sunni Islamic political thought (fiqh siyasah). The findings show that Islamic populism in Indonesia is better understood as a contemporary political practice that politicizes Islamic identity rather than as a classical doctrine of fiqh siyasah. Furthermore, Islamic populism is characterized by its susceptibility to instrumentalization by elites and oligarchs, and its tendency to exacerbate identity-based polarization. Normative debates in the literature show that Islamic populism is simultaneously assessed as a legitimate channel of democratic criticism and as a potential threat to the quality of democracy.

Keywords: populism, Islamic populism, Islamic political science, identity politics, Indonesian democracy

________________________________________

Populisme dalam ilmu politik dipahami sebagai ideologi "tipis" (thin-centered ideology) yang membelah masyarakat menjadi dua kubu antagonis: "rakyat yang murni" versus "elite yang korup", seraya menuntut agar politik merefleksikan kehendak umum rakyat. Artikel ini mengkaji konsep populisme dari perspektif ilmu politik Islam, dengan fokus pada konteks Indonesia. Melalui pendekatan kajian pustaka, artikel ini mengelaborasi tiga dimensi utama: (1) definisi konseptual populisme dan ragam pendekatannya; (2) ciri dan dinamika populisme Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks mobilisasi Aksi Bela Islam (2016–2017) dan Pilpres 2019; serta (3) ketegangan antara konsep populisme Islam dengan tradisi normatif pemikiran politik Islam Sunni (fiqh siyasah). Temuan menunjukkan bahwa populisme Islam di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai praktik politik kontemporer yang mempolitisasi identitas Islam ketimbang sebagai doktrin klasik fiqh siyasah. Lebih lanjut, populisme Islam dicirikan oleh kerentanannya terhadap instrumentalisasi elite dan oligarki, serta kecenderungannya memperparah polarisasi berbasis identitas. Perdebatan normatif dalam literatur menunjukkan bahwa populisme Islam sekaligus dinilai sebagai kanal kritik demokratis yang sah dan sebagai potensi ancaman bagi kualitas demokrasi.

Kata kunci: populisme, populisme Islam, ilmu politik Islam, politik identitas, demokrasi Indonesia

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu politik, populisme kerap dipahami sebagai ideologi "tipis" (thin-centered ideology) yang membelah masyarakat menjadi dua kubu homogen dan antagonistik: "rakyat yang murni" melawan "elite yang korup", serta menuntut agar politik merefleksikan kehendak umum (volonté générale) (Ardipandanto, 2020; Herianto & Wijanarko, 2022). Formulasi ini juga dipakai dalam kajian-kajian populisme di Indonesia untuk menjelaskan bagaimana narasi "atas nama rakyat" bekerja melalui polarisasi moral-politik terhadap elite (Deha, 2021; Margiansyah, 2019). Di Indonesia, sejumlah studi juga menegaskan bahwa populisme sering tampil bukan hanya sebagai ideologi, melainkan juga gaya/manuver politik yang bergerak dalam bingkai antagonistik "rakyat vs elite" (Haq, 2019).

Dalam konteks pembahasan "menurut ilmu politik Islam", istilah tersebut—dalam literatur yang tersedia—lebih sering merujuk pada dua hal yang saling terkait: (i) pembacaan ilmu politik (modern) atas mobilisasi politik yang memakai simbol/identitas Islam (sering disebut populisme Islam) (Basya, 2019; Putra, 2020); dan (ii) posisi konsep populisme terhadap tradisi pemikiran politik Islam (fiqh siyasah dan teologi politik), yang menurut sebagian sarjana justru tidak memberi ruang konseptual yang memadai bagi populisme politik (Azra, 2021). Karena itu, pembahasan populisme "menurut ilmu politik Islam" di bawah ini disusun dengan membedakan definisi analitis (ilmu politik) dan ketegangan normatif-historis dalam tradisi politik Islam (Azra, 2021; Putra, 2020).

________________________________________

2. DEFINISI POPULISME DALAM ILMU POLITIK: UNSUR POKOK DAN RAGAM PENDEKATAN

2.1 Populisme sebagai Ideologi "Tipis": Rakyat vs Elite dan Klaim Kehendak Umum

Pendekatan ideasional (ideational approach) yang banyak dipakai dalam studi populisme mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang membelah masyarakat menjadi dua kubu antagonis—"rakyat yang murni" dan "elite yang korup"—seraya mengajukan klaim bahwa politik seharusnya menjadi ekspresi kehendak umum rakyat (Ardipandanto, 2020; Herianto & Wijanarko, 2022). Dalam konteks ini, populisme juga dipahami sebagai imajinasi politik yang memoral-kan konflik politik: pihak "rakyat" diposisikan sebagai subjek moral yang otentik, sedangkan "elite" diposisikan sebagai pihak yang menyimpang dan korup (Ardipandanto, 2020; Deha, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang retorika populisme di Indonesia menegaskan bahwa pembelahan ini kerap dipaketkan sebagai narasi keberpihakan "atas nama rakyat" yang bekerja terutama melalui retorika politik (Deha, 2021b, 2021a).

2.2 Populisme sebagai Gaya Diskursif/Komunikasi

Selain sebagai ideologi, populisme juga sering didekati sebagai gaya komunikasi politik yang dapat dikenali dari fitur pesan (bukan semata aktornya), terutama dalam konteks media baru dan kompetisi wacana (Deha, 2021b; A. A. Putra, 2019). Kajian komunikasi politik populis menekankan bahwa populisme dapat dipahami sebagai seperangkat elemen pesan komunikatif—misalnya klaim mewakili "orang awam", penolakan pada perantara/institusi, dan oposisi "kita" vs "mereka"—yang beresonansi dengan motif aktor dan dinamika publik (Deha, 2021a; A. A. Putra, 2019). Dengan demikian, populisme dapat "dioperasionalkan" melalui analisis retorika—misalnya, bagaimana bahasa politik membentuk identitas kolektif dan menetapkan musuh politik (elite/out-group) (Deha, 2021b; A. A. Putra, 2019).

2.3 Ciri-Ciri yang Sering Dilekatkan: Antikemapanan, Otoritarianisme, Nativisme

Sejumlah kajian yang merujuk pada karakterisasi populisme menempatkan antikemapanan (anti-establishment/anti-elite) sebagai ciri penting, dan sering menambahkan unsur otoritarianisme serta nativisme dalam pemetaan karakter populisme tertentu (Deha, 2021b; Kusumo & Hurriyah, 2019). Dalam literatur tentang populisme di Indonesia, klasifikasi ciri tersebut dipakai untuk membaca bagaimana aktor politik membangun narasi melawan elite sekaligus memobilisasi dukungan dengan memanfaatkan sentimen identitas dan moralitas (Deha, 2021b; Kusumo & Hurriyah, 2019). Namun, literatur yang sama juga menekankan bahwa populisme sebagai konsep tetap diperdebatkan dan lentur, sehingga definisi operasionalnya bergantung konteks politik dan cara peneliti mengoperasionalkan konsep (Sihidi et al., 2020).

________________________________________

3. DARI POPULISME KE POPULISME ISLAM: APA YANG "ISLAM"-KAN DALAM POPULISME?

3.1 Populisme Islam sebagai Ekstensi dari Populisme Politik Modern

Sejumlah sarjana menegaskan bahwa penggunaan istilah populisme Islam untuk menjelaskan fenomena politik sebagian umat Islam Indonesia merupakan ekstensi dari populisme politik modern (Azra, 2021; A. E. Putra, 2020). Dengan kata lain, kerangka "rakyat vs elite" tetap menjadi inti, tetapi "rakyat" itu dibingkai melalui identitas dan bahasa politik Islam (Basya, 2019; A. E. Putra, 2020). Karena itu, populisme Islam di Indonesia dipahami sebagai populisme yang secara khas menjadikan Islam (simbol, bahasa, identitas "umat/ummah") sebagai medium artikulasi politik dan mobilisasi (Kusumo & Hurriyah, 2019; A. E. Putra, 2020).

3.2 "Rakyat" sebagai Ummah dan Politik Identitas Berbasis Agama

Dalam populisme Islam, kategori "rakyat" kerap dikonstruksi sebagai ummah (komunitas Muslim) yang diposisikan berhadapan dengan elite yang dianggap menindas/korup atau mengabaikan kepentingan umat (Fariansyah et al., 2020; Kusumo & Hurriyah, 2019). Di Indonesia, literatur menegaskan bahwa kebangkitan mobilisasi massa Islam—misalnya rangkaian Aksi Bela Islam—memperlihatkan penggunaan simbol Islam sebagai pemersatu sekaligus landasan mobilisasi politik (Kusumo & Hurriyah, 2019; A. E. Putra, 2020). Pada titik ini, populisme berkelindan erat dengan politik identitas; salah satu studi bahkan menempatkan populisme sebagai sub-tipe politik identitas karena selalu memerlukan proses polarisasi dan moralisasi ruang politik (Ardipandanto, 2020; Jati, 2023).

________________________________________

4. CIRI-CIRI POPULISME ISLAM DALAM LITERATUR INDONESIA: NARASI, MOBILISASI, DAN MEDIUM DIGITAL

4.1 Narasi Antikemapanan dan Anti-Otoritarianisme

Kajian tentang populisme Islam di ruang digital menunjukkan bahwa narasi populis dapat dimaksimalkan melalui antikemapanan dan anti-otoritarianisme, disertai seruan "kembali" pada nilai-nilai dasar Islam (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai pedoman hidup menyeluruh, termasuk dalam urusan berbangsa dan bernegara (Hannan, 2021; Muhammad, 2021). Dalam studi kasus Felix Siauw, populisme Islam di kalangan netizen digambarkan melalui tiga bentuk: (i) narasi antikemapanan; (ii) narasi anti-otoritarianisme; dan (iii) narasi purifikasi/seruan kembali pada ajaran yang dianggap "otentik" (Hannan, 2021; Muhammad, 2021). Literatur lain menambahkan bahwa retorika populisme di ruang digital dapat berkelindan dengan pola komunikasi post-truth, yakni bentuk komunikasi populis yang membangkitkan imaji dan emosi komunal (Akmaliah, 2019; Haq, 2019).

4.2 Konstruksi "Rakyat Murni" Membutuhkan "Liyan" dan Bingkai Antagonistik

Dalam pembahasan populisme berbasis agama di media sosial, populisme dipaparkan bergerak dalam bingkai antagonistik "rakyat yang murni" vs "elite yang korup" dan membutuhkan figur "liyan" sebagai pihak yang dianggap merebut kedaulatan (atau mengancam kemurnian kolektif) (Deha, 2021b; Haq, 2019). Dengan kerangka ini, populisme menjadi wahana delegitimasi terhadap lawan politik melalui oposisi moral yang tegas, terutama saat ia dipadukan dengan isu identitas (Ardipandanto, 2020; Haq, 2019). Literatur tentang populisme Islam juga menempatkan populisme pada struktur kesempatan politik dan diskursif (political opportunity structure dan discursive opportunity structure), sehingga keberhasilan artikulasi populisme sangat ditentukan oleh konteks kontestasi dan medium wacana (Haq, 2019; Margiansyah, 2019).

4.3 Aliansi Multikelas, "Satu Ummah", dan Persoalan Ketahanan Koalisi

Dalam studi Aksi Bela Islam (2016–2017), unsur populisme Islam dibaca melalui adanya aliansi multikelas dan narasi "satu ummah" yang menjadi perekat mobilisasi (Fariansyah et al., 2020; Kusumo & Hurriyah, 2019). Namun, penelitian Kusumo dan Hurriyah menyimpulkan bahwa meskipun terdapat unsur populisme Islam, gerakan tersebut lebih tepat disebut populisme Islam semu (pseudo Islamic populism), karena hanya sebagian unsur terpenuhi, aliansi tidak bertahan lama, dan pemaknaan "ummah" beragam di antara peserta (Kusumo & Hurriyah, 2019). Argumen "populisme Islam semu" ini juga didukung oleh studi lain yang menilai rapuhnya ikatan aliansi multikelas sebagai alasan untuk meragukan klaim terbentuknya populisme Islam yang solid (Angretnowati & Karolus, 2022).

________________________________________

5. POPULISME DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (FIQH SIYASAH): KETEGANGAN KONSEPTUAL

Satu kontribusi penting dari literatur yang tersedia adalah penegasan bahwa populisme politik (termasuk yang diberi label "populisme Islam") tidak mendapatkan tempat dalam paradigma teologis dan fiqh siyasah Sunni (Azra, 2021). Azra menekankan bahwa pemikiran politik Islam Sunni "sangat menekankan kepatuhan warga Muslim pada penguasa", sehingga dalam tradisi Sunni sulit menemukan ruang bagi ulama/pemimpin informal untuk menggalang kekuatan massa yang memunculkan populisme Islam (Azra, 2021). Dalam bingkai ini, "populisme Islam" dipandang sebagai konsep yang lebih cocok ditempatkan sebagai fenomena politik modern yang menempel pada dinamika demokrasi dan kontestasi kekuasaan, bukan sebagai kelanjutan langsung dari kerangka normatif fiqh siyasah Sunni (Azra, 2021; A. E. Putra, 2020).

Azra juga menandai adanya perbedaan tradisi di kalangan Muslim Syi'ah, yang menunjukkan bahwa relasi otoritas-agama dan mobilisasi politik tidak seragam dalam sejarah pemikiran politik Islam (Azra, 2021). Karena itu, dalam "ilmu politik Islam" (dibaca sebagai studi politik tentang Islam), populisme Islam lebih produktif dipahami sebagai praktik kontemporer yang mempolitisasi identitas Islam ketimbang sebagai doktrin baku dalam khazanah fiqh siyasah (Azra, 2021; Mudzakkir, 2016).

________________________________________

6. POPULISME ISLAM DALAM POLITIK INDONESIA: KONTESTASI ELEKTORAL, OLIGARKI, DAN POLARISASI

6.1 Pilkada DKI 2017 dan Aksi Bela Islam sebagai Momentum Wacana Populisme Islam

Literatur Indonesia menempatkan rangkaian mobilisasi Aksi Bela Islam (2016–2017) sebagai rujukan utama kebangkitan wacana populisme Islam (Azra, 2021; A. E. Putra, 2020). Studi kasus GNPF-MUI menegaskan bahwa aksi-aksi tersebut menggunakan simbol Islam sebagai basis mobilisasi massa untuk menuntut proses hukum terkait Ahok yang dianggap menista Al-Qur'an (Kusumo & Hurriyah, 2019). Dalam pembacaan lain, periode ini juga dipahami sebagai momen menguatnya politik identitas Islam dan menjadi panggung kontestasi antara kelompok Islam radikal dan moderat dalam ruang publik dan politik elektoral (Jati, 2023; Rubaidi & Setianingsih, 2021).

Namun terdapat nuansa penting: sementara sebagian literatur menggunakan tesis kebangkitan "new Islamic populism"/"Islamist populism" untuk menjelaskan momentum ini (Basya, 2019; Rubaidi & Setianingsih, 2021), penelitian lain justru menilai gerakan tersebut lebih tepat disebut "populisme Islam semu" karena problem ketahanan koalisi dan keragaman makna "ummah" (Angretnowati & Karolus, 2022; Kusumo & Hurriyah, 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa, bahkan ketika kasus empiriknya sama, konseptualisasi populisme Islam tetap diperdebatkan (Kusumo & Hurriyah, 2019; Sihidi et al., 2020).

6.2 Pilpres 2019: Populisme Islam sebagai Strategi Kompetisi Dukungan

Sejumlah studi menilai Pilpres 2019 menjadi panggung ekspresi populisme agama/Islam sebagai strategi menarik pemilih; kedua kandidat dipahami sama-sama memberi ruang bagi simbol dan narasi religius dalam kontestasi (Deha, 2021b; Sihidi et al., 2020). Ardipandanto menekankan bahwa populisme berbasis politik identitas—terutama agama—menciptakan citra kubu "lebih saleh" berhadapan dengan kubu yang dinarasikan "kurang saleh", dan situasi ini dipandang berbahaya karena mendorong polarisasi berbasis sentimen religius (Ardipandanto, 2020; Jati, 2023). Studi lain menambahkan bahwa praktik populisme dalam pemilu berkaitan dengan polarisasi moral-keagamaan yang melampaui sekadar preferensi sosok politik (Basya, 2019; Margiansyah, 2019).

Pada level retorika, penelitian tentang retorika populisme dalam kontestasi 2019 menemukan bahwa kedua kandidat membawa politik identitas dan terhubung dengan elite/oligarki, sehingga politik populis menjadi kontradiktif dengan klaim "mewakili rakyat" (Deha, 2021b; Margiansyah, 2019). Sejalan dengan itu, literatur lain menegaskan bahwa populisme di Indonesia dapat menjadi kendaraan kepentingan elite yang menginstrumentalisasi berbagai aspek—termasuk identitas primordial—tanpa menawarkan transformasi politik substantif (Ismanto, 2023; Margiansyah, 2019).

6.3 Oligarki, Instrumentalisasi, dan "Kawin-Mawin" Populisme dengan Predator Politik

Margiansyah berargumen bahwa populisme dalam kontestasi elektoral Indonesia menjelang 2019 kerap diinstrumentalisasi sebagai kendaraan kepentingan elite dan oligarki melalui eksploitasi identitas dan relasi klientelistik, alih-alih memperdalam demokrasi (Margiansyah, 2019). Dalam nada serupa, literatur tentang disinformasi dan populisme Islam menekankan bahwa menguatnya populisme Islam dapat "berkawin-mawin" dengan predator politik dalam politik elektoral, memperparah kualitas demokrasi melalui sirkulasi fitnah/hoaks dan meningkatnya imajinasi tentang kebutuhan "tangan besi" negara (Akmaliah, 2019; Deha, 2021b). Konteks digital juga dinilai memperkuat dinamika ini: retorika post-truth berbasis agama dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi populis yang menggugah emosi komunal (Akmaliah, 2019; Haq, 2019).

Dengan demikian, dalam pembacaan ilmu politik tentang Islam di Indonesia, populisme Islam sering kali tampil sebagai modus artikulasi ketidakpuasan yang sekaligus rentan menjadi alat instrumentalisasi elite (Ismanto, 2023; Margiansyah, 2019). Tegangan ini penting karena menjelaskan mengapa populisme Islam dapat dipandang sebagai kritik demokratis di satu sisi, namun juga sebagai risiko polarisasi dan erosi etika kewargaan di sisi lain (Jati, 2023; A. E. Putra, 2020).

________________________________________

7. POPULISME ISLAM: ANCAMAN, TANTANGAN, ATAU BAGIAN SAH DEMOKRASI? (PERDEBATAN DALAM LITERATUR)

Literatur menunjukkan perbedaan penilaian normatif terhadap populisme Islam. Putra berargumen bahwa populisme Islam dapat dipahami sebagai kritik yang wajar dalam negara demokrasi dan bagian yang sah/legal dalam prinsip hukum dan keadilan; karena itu, menganggapnya sebagai "makar" dinilai berlebihan (A. E. Putra, 2020; Saepudin, 2024). Saepudin juga menilai bahwa memandang populisme Islam semata sebagai ancaman destruktif bagi demokrasi merupakan pandangan yang tidak tepat; populisme Islam juga dapat dibaca sebagai gerakan konstruktif yang membawa tuntutan keadilan dan kesejahteraan mayoritas (A. E. Putra, 2020; Saepudin, 2024).

Sebaliknya, studi tentang narasi Menteri Agama yang menyatakan populisme Islam harus dicegah menunjukkan bahwa wacana populisme Islam telah menjadi kontroversi: ada pandangan bahwa populisme Islam berbahaya karena memuat politik identitas, tetapi ada juga pandangan lain yang menilai populisme Islam merupakan bagian dari demokrasi dan tidak berbahaya (Pratista & Herdiansyah, 2022; Yudantiasa, 2020). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa perdebatan bukan sekadar soal "ada/tidak ada" populisme Islam, melainkan tentang bagaimana menilai efek demokratisnya dan siapa yang diuntungkan dalam kontestasi wacana populisme (Margiansyah, 2019; Pratista & Herdiansyah, 2022).

________________________________________

8. SINTESIS: POPULISME MENURUT ILMU POLITIK ISLAM (DEFINISI OPERASIONAL BERBASIS LITERATUR)

Berdasarkan literatur yang tersedia, populisme menurut ilmu politik (tentang Islam) dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, populisme adalah ideologi "tipis"/gaya diskursif yang membelah masyarakat menjadi "rakyat" versus "elite korup" dan mengklaim mewakili kehendak umum rakyat (Ardipandanto, 2020; Deha, 2021b; Herianto & Wijanarko, 2022).

Kedua, populisme Islam adalah bentuk populisme yang mengartikulasikan "rakyat" terutama sebagai ummah dan menggunakan bahasa/simbol Islam untuk mobilisasi politik melawan elite yang dituduh menindas, korup, atau anti-umat (Basya, 2019; Kusumo & Hurriyah, 2019; A. E. Putra, 2020).

Ketiga, dalam konteks Indonesia, populisme Islam beroperasi kuat dalam momentum kontestasi elektoral dan ruang publik (termasuk media sosial), melalui narasi antikemapanan/anti-otoritarianisme dan seruan purifikasi keagamaan, tetapi juga diperdebatkan apakah ia "baru" dan solid atau lebih tepat disebut "semu" karena rapuhnya koalisi dan beragamnya makna "ummah" (Angretnowati & Karolus, 2022; Hannan, 2021; Kusumo & Hurriyah, 2019).

Keempat, dalam kerangka tradisi politik Islam Sunni, populisme politik tidak memiliki tempat yang kuat dalam paradigma teologis dan fiqh siyasah karena penekanan pada kepatuhan pada penguasa; karenanya "populisme Islam" lebih tepat dipahami sebagai fenomena politik modern yang mempolitisasi identitas Islam, bukan sebagai doktrin klasik fiqh siyasah (Azra, 2021; Mudzakkir, 2016).

________________________________________

9. PENUTUP

Keseluruhan literatur yang dirujuk menunjukkan bahwa populisme Islam adalah kategori analitis modern yang dipakai untuk membaca mobilisasi politik atas nama Islam dalam demokrasi Indonesia, terutama sejak mobilisasi massa 2016–2017 dan kontestasi elektoral 2019 (Azra, 2021; Margiansyah, 2019; A. E. Putra, 2020). Di satu sisi, sebagian literatur menekankan potensi populisme Islam sebagai kanal kritik, tuntutan keadilan, dan dinamika demokrasi (A. E. Putra, 2020; Saepudin, 2024). Di sisi lain, literatur lain menyoroti risikonya—polarisasi identitas, disinformasi, dan instrumentalisasi oleh elite/oligarki—serta kontroversi kebijakan dan wacana negara dalam meresponsnya (Akmaliah, 2019; Pratista & Herdiansyah, 2022).

Dalam pengertian "ilmu politik Islam" sebagai studi politik mengenai fenomena Islam kontemporer, tugas analitis utama bukan hanya mendefinisikan populisme Islam, tetapi juga menilai secara kontekstual: siapa yang mengklaim "umat", siapa yang ditetapkan sebagai "elite/liyan", medium apa yang dipakai (elektoral/digital), dan sejauh mana agenda keadilan-kesejahteraan benar-benar menjadi substansi, bukan sekadar instrumen kompetisi kekuasaan (Haq, 2019; Margiansyah, 2019; A. E. Putra, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Akmaliah, W. (2019). Kebenaran yang terbelah: Populisme Islam dan disinformasi politik elektoral. Maarif, 14(1), 129–149. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.53

Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 369–393. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393

Ardipandanto, A. (2020). Dampak politik identitas pada Pilpres 2019: Perspektif populisme. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 11(1), 43–63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582

Azra, A. (2021). Populisme Islam dan politik. Jurnal Peradaban, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.51353/jpb.v1i1.492

Basya, M. H. (2019). Populisme Islam, krisis modal sosial dan tantangan terhadap demokrasi: Refleksi Pemilu 2019. Maarif, 14(1), 43–59. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.48

Deha, D. (2021a). Representasi ideologi populisme dalam pemberitaan Tempo.co. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(2), 150–165. https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.150-165

Deha, D. (2021b). Retorika populisme dalam kontestasi politik di Indonesia. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(1), 1–13. https://doi.org/10.36451/jisip.v18i1.45

Fariansyah, M., Hidayat, D. R., & Basith, A. A. (2020). Konstruksi makna Aksi Massa 212 bagi wartawan Detik.com. Jurnal Kajian Jurnalisme, 3(2), 196. https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.25487

Hannan, A. (2021). Cyberspace dan populisme Islam di kalangan netizen: Studi kasus pada akun media sosial Felix Siauw. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(2), 224–249. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2116

Haq, M. N. (2019). Penggunaan retorika post-truth dalam populisme Islam (Studi kasus caption Instagram Felix Siauw). Islamic Insights Journal, 1(2), 103–122. https://doi.org/10.21776/ub.iij.2019.001.02.2

Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia. Jurnal Filsafat Indonesia, 5(1), 53–64. https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581

Ismanto, I. (2023). Pendidikan politik kewarganegaraan. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 6, 1–11. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v6i0.1853

Jati, W. R. (2023). Dampak populisme agama dalam pemilu kepala daerah: Pengalaman Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007–2017. Dialog, 46(2), 255–268. https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.752

Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2019). Populisme Islam di Indonesia: Studi kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI tahun 2016–2017. Jurnal Politik, 4(1), 87. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172

Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia kontemporer: Transformasi persaingan populisme dan konsekuensinya dalam dinamika kontestasi politik menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 47. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783

Mudzakkir, A. (2016). Islam dan politik di era kontemporer. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 11(1). https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48

Muhammad, N. A. (2021). Populisme dan dinamika otoritas keagamaan dalam Islam di media sosial. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 4(2), 113. https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10487

Pratista, B. T., & Herdiansyah, A. G. (2022). Mencegah perkembangan populisme Islam: Analisis wacana kritis terhadap narasi Menteri Agama tentang radikalisme di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 18(2), 60–80. https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.14396

Putra, A. A. (2019). Model komunikasi politik populis: Sebab, bentuk, dan efeknya. Jurnal Al-Bayan, 24(1). https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3174

Putra, A. E. (2020). Populisme Islam: Tantangan atau ancaman bagi Indonesia? Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15(2), 218–227. https://doi.org/10.24042/tps.v15i2.4236

Rubaidi, R., & Setianingsih, D. (2021). Politik identitas Islam Indonesia kontemporer: Radikalisme Islam versus moderatisme Islam dalam politik elektoral Pilpres 2019. Potret Pemikiran, 25(2), 149. https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1593

Saepudin. (2024). Islamic populism and Indonesian democracy movement: Reflections from the 2019 presidential election. Jurnal Sosial Humaniora, 15(1), 88–103. https://doi.org/10.30997/jsh.v15i1.13102

Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 174–189. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516

Yudantiasa, M. R. (2020). The face of Islam after the 2019 presidential election: Democracy and the challenge of dialogue. Dialog, 43(2), 265–274. https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.373