02201 - Politik Identitas dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Aktor, Mekanisme, dan Batas Etis

ABSTRAK

Politik identitas merupakan salah satu fenomena yang paling menonjol dalam dinamika demokrasi Indonesia kontemporer. Artikel ini bertujuan mengkaji politik identitas dalam bingkai ilmu politik Islam dengan menelaah konsep, aktor, mekanisme, serta batas etisnya berdasarkan sumber-sumber normatif Islam (Al-Qur'an dan Hadis) maupun literatur ilmu politik. Melalui pendekatan tinjauan pustaka sistematis terhadap berbagai kajian empiris dan normatif di Indonesia, artikel ini menemukan bahwa politik identitas dalam perspektif ilmu politik Islam mengandung tegangan antara efektivitas politik dan batas moral-etika yang berlandaskan wahyu. Secara sosiologis, politik identitas bekerja melalui framing, mobilisasi massa, penggunaan simbol/ayat/otoritas ulama, serta propaganda label. Secara normatif, ia dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan etika politik Islam yang menuntut persatuan, toleransi, dan keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa politik identitas dapat berwajah konstruktif maupun destruktif, tergantung pada cara dan tujuan penggunaannya, serta mengarahkan rekomendasi pada moderasi beragama, pendidikan politik, dan Pancasila sebagai mediator konflik identitas.

Kata kunci: politik identitas, ilmu politik Islam, etika politik, mobilisasi massa, demokrasi Indonesia

________________________________________

Abstract

Identity politics is one of the most prominent phenomena in contemporary Indonesian democratic dynamics. This article aims to examine identity politics within the framework of Islamic political science by analyzing its concepts, actors, mechanisms, and ethical boundaries based on Islamic normative sources (the Qur'an and Hadith) as well as political science literature. Through a systematic literature review of various empirical and normative studies in Indonesia, this article finds that identity politics in the perspective of Islamic political science contains a tension between political effectiveness and moral-ethical boundaries grounded in revelation. Sociologically, identity politics operates through framing, mass mobilization, the use of symbols/verses/religious authority, and label-based propaganda. Normatively, it is evaluated based on its alignment with Islamic political ethics that demand unity, tolerance, and justice. This article concludes that identity politics can take both constructive and destructive forms, depending on how and why it is employed, and directs recommendations toward religious moderation, political education, and Pancasila as a mediator of identity conflicts.

Keywords: identity politics, Islamic political science, political ethics, mass mobilization, Indonesian democracy

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Politik identitas sebagai mobilisasi berbasis "kesamaan" telah menjadi salah satu topik sentral dalam kajian ilmu politik Indonesia. Dalam literatur ilmu politik, politik identitas umumnya dipahami sebagai tindakan atau mobilisasi politik untuk memajukan kepentingan kelompok dengan bertumpu pada kesamaan identitas, misalnya ras, etnisitas, gender, dan agama (Nughara, 2019; Putra & Riyanto, 2023). Definisi ini juga tampil dalam studi-studi elektoral yang menekankan bahwa politik identitas bekerja dengan cara membangun pembeda "kami" dan "bukan kami" serta menentukan siapa yang "diikutkan" dan "ditinggalkan" dalam komunitas politik (Fautanu et al., 2020; Fitriah, 2020).

Dalam praktik Indonesia kontemporer, banyak kajian mengaitkan penguatan politik identitas dengan kontestasi elektoral—baik pilkada maupun pilpres—dan bentuk-bentuk mobilisasi massa berbasis sentimen identitas, terutama agama (Adam, 2022; Mahpudin, 2021; Rubaidi & Setianingsih, 2021).

Dalam ilmu politik Islam, pembahasan politik identitas tidak berhenti pada deskripsi mobilisasi (siapa memobilisasi siapa), melainkan juga menuntut penilaian normatif-etis. Hal ini karena etika politik Islam ditegaskan berlandaskan sumber yang dianggap sakral, yakni Al-Qur'an dan Hadis (Lubis & Syam, 2021), serta perdebatan tentang bagaimana agama hadir dalam ruang publik politik (Rahardjo, 2017). Karena itu, politik identitas dalam bingkai ilmu politik Islam biasanya dibaca sebagai persoalan: (i) penggunaan identitas—khususnya identitas Islam—dalam perebutan dukungan dan kekuasaan (Oceania et al., 2024; Rif'an, 2020); (ii) relasi otoritas keagamaan (ulama/kiai/pesantren/ormas) dengan mobilisasi politik (Istiqamah, 2021; Makhsun, 2021; Sulfa, 2020); dan (iii) dampaknya terhadap persatuan sosial, konflik, dan kualitas demokrasi (Mahpudin, 2021; Oceania et al., 2024; Perkasa, 2023).

________________________________________

2. DISTINGSI KONSEPTUAL: IDENTITAS, IDENTITAS SOSIAL, IDENTITAS POLITIK, DAN POLITIK IDENTITAS

2.1 Identitas sebagai Penanda "Kesamaan" dan "Perbedaan"

Sejumlah rujukan yang dipakai dalam kajian politik identitas menegaskan bahwa identitas berkaitan dengan ciri khas atau penanda yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain (Paralihan, 2019). Dalam pendekatan sosiologis yang juga masuk ke studi politik identitas, identitas sering dipilah menjadi identitas sosial (ras, kelas, etnis, gender) dan identitas politik (nasionalitas, kewarganegaraan) (Zahid, 2020). Pemilahan ini penting karena politik identitas kerap bekerja dengan memindahkan identitas sosial—seperti agama dan etnis—menjadi sumber daya politik dalam kompetisi (Mukmin & Damanik, 2018; Sutisna & Akbar, 2018).

2.2 "Identitas Politik" ≠ "Politik Identitas"

Beberapa karya menekankan perlunya membedakan identitas politik (posisi/identitas yang dimiliki aktor dalam komunitas politik) dari politik identitas (mekanisme/strategi mengorganisasi identitas sebagai sarana politik) (Fautanu et al., 2020; Paralihan, 2019; D. K. Putra, 2019). Perbedaan ini juga tampak dalam studi pilkada dan pilpres yang menegaskan bahwa politik identitas adalah upaya mengaktivasi kepemilikan identitas untuk membangun garis pembeda "kami vs. bukan kami" (Fautanu et al., 2020), sedangkan identitas politik lebih menunjuk pada identitas yang melekat pada aktor atau kelompok dalam konfigurasi politik (Fathani et al., 2021; Paralihan, 2019).

Dengan kata lain, politik identitas menandai perubahan identitas menjadi instrumen yang diorganisasi dalam arena kompetisi (M.Si, 2021; Nughara, 2019).

________________________________________

3. POLITIK IDENTITAS DALAM BINGKAI ILMU POLITIK ISLAM: MAKNA, POSISI ETIKA, DAN SUMBER NORMATIF

3.1 Politik Identitas Islam sebagai "Pemakaian Identitas Islam" untuk Keuntungan Politik

Kajian yang secara eksplisit membaca politik identitas melalui Al-Qur'an dan Hadis mendefinisikan politik identitas dalam konteks Islam sebagai penggunaan identitas Islam untuk meraih keuntungan politik (Oceania et al., 2024). Pada saat yang sama, literatur historis tentang gerakan kontemporer—misalnya gerakan 212—mendudukkan politik identitas sebagai politik yang memakai identitas Islam sebagai "semangat" gerakan (Adam, 2022). Kajian perilaku pemilih menunjukkan bagaimana simbol, ayat, dan otoritas keagamaan dipakai untuk membangun diskursus bahwa dukungan politik tertentu adalah bagian dari pembelaan agama (Rif'an, 2020).

Dengan demikian, "politik identitas Islam" dalam kajian-kajian Indonesia sering menunjuk pada instrumentalisasi simbol dan otoritas Islam dalam kontestasi (M.Si, 2021; Rif'an, 2020), sembari tetap mengakui bahwa Islam juga dapat menjadi identitas sosial yang mengakar dan tidak selalu sekadar alat (Fitriah, 2020).

3.2 Tegangan "Sekuler vs. Moral-Etis": Politik Identitas dalam Pandangan Islam Tidak Identik dengan Pemahaman Sekuler

Studi berbasis tinjauan pustaka tentang politik identitas menurut Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap politik identitas tidak sejalan dengan pemahaman sekuler yang dapat lebih menekankan kepentingan politik dibanding moral-etika (Oceania et al., 2024). Tegangan ini relevan dengan posisi ilmu politik Islam yang menuntut pembahasan etika politik sebagai pedoman berpolitik (Lubis & Syam, 2021) dan diskusi ruang publik yang memperlihatkan bagaimana agama hadir sebagai identitas sekaligus sebagai arena perebutan legitimasi (Rahardjo, 2017).

Artinya, dalam perspektif ilmu politik Islam, politik identitas tidak hanya dinilai dari efektivitas elektoralnya, melainkan dari apakah ia selaras dengan orientasi moral yang dianggap bersumber dari wahyu dan tradisi keagamaan (Lubis & Syam, 2021; Oceania et al., 2024).

3.3 Etika Politik Islam sebagai Batas Normatif

Kajian tentang etika politik Islam menegaskan bahwa etika politik Islam berbeda dari etika politik "umum" karena memiliki landasan sakral, yakni Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pedoman (Lubis & Syam, 2021). Dalam kerangka ini, problem politik identitas menjadi etis ketika identitas dipakai untuk menghalalkan cara, memproduksi polarisasi, atau menegasikan kelompok lain—karena kajian-kajian konflik politik identitas menautkan politisasi identitas dengan risiko friksi sosial dan instabilitas (M.Si, 2021; Perkasa, 2023).

Karena itu, sebagian literatur menilai politik identitas "sesungguhnya bertentangan" dengan ajaran Islam dan merusak nilai kemanusiaan serta keadilan (Paralihan, 2019), sementara kajian lain lebih menekankan kebutuhan memperkuat persatuan, toleransi, dan keadilan sebagai respons atas polarisasi, hoaks, serta ujaran kebencian yang kerap menyertai politik identitas (Muhtador, 2022; Oceania et al., 2024).

________________________________________

4. ULAMA/KIAI/PESANTREN SEBAGAI AKTOR KUNCI: OTORITAS, FATWA, PATRONASE, DAN AMBIVALENSI

4.1 Ulama sebagai Aktor yang Dapat Memproduksi Narasi dan Memengaruhi Segregasi

Kajian tentang ulama dalam penguatan politik identitas menyoroti bahwa fatwa ulama dapat memiliki pengaruh otoritatif dalam membentuk narasi; jika fatwa tidak benar, ia dapat memicu kesenjangan horizontal dan segregasi (Sulfa, 2020). Kajian yang sama mengaitkan krisis ini dengan menguatnya politik identitas dalam kontestasi politik (Sulfa, 2020), sehingga ulama dapat menjadi aktor sentral baik sebagai penjaga moral maupun sebagai penggerak polarisasi jika otoritasnya dipakai secara tidak bertanggung jawab (Rif'an, 2020; Sulfa, 2020).

4.2 Kiai/Pesantren sebagai Pusat Sosial Sekaligus Pusat Politik: Patronase dan Vote Getter

Berbagai kajian tentang pesantren menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan atau keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan bahkan menjadi sentral politik dan budaya melalui figur kiai dan tuan guru (Istiqamah, 2021). Dalam konteks politik lokal, kiai sering diposisikan sebagai patron yang memengaruhi pilihan politik masyarakat (Istiqamah, 2021). Kajian ritual keagamaan menunjukkan bagaimana basis sosial keagamaan pedesaan—misalnya tahlilan—dapat menjadi medium pengumpulan massa saat pemilu sehingga menjadi sarana politik identitas, dengan pemuka agama sebagai penentu kuat dalam tatanan sosial-politik setempat (Makhsun, 2021).

Studi lain juga mencatat adanya transformasi posisi kiai akibat globalisasi: muncul "kiai politik" dan politik identitas berbasis massa yang melibatkan modal simbolik, sosial, dan budaya (Zahid, 2020). Dalam konteks pendidikan politik santri, pesantren dapat mengintegrasikan pendidikan politik untuk membangun kesadaran dan identitas politik santri, namun sekaligus menghadapi tantangan potensi pesantren sebagai komoditas politik (Afizah & Dahlan, 2023), selaras dengan temuan bahwa arena keagamaan sering menjadi target mobilisasi identitas dalam kontestasi (M.Si, 2021; Sutisna & Akbar, 2018).

4.3 Ambivalensi Peran Ulama: Legitimasi Partisipasi Politik vs. Risiko Politisasi

Kajian Qur'ani tentang ulama menyatakan—misalnya dengan merujuk Q.S. Ali 'Imran (3):104—bahwa ulama diperbolehkan berperan aktif dan positif dalam politik (Sulfa, 2020). Namun, studi kasus pilpres menunjukkan penggunaan ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai instrumentasi kampanye dapat membangun opini bahwa dukungan pada kandidat tertentu adalah jihad membela agama (Rif'an, 2020), yang berpotensi menggeser ulama dari penjaga etika menjadi perangkat mobilisasi identitas (M.Si, 2021; Rif'an, 2020).

Tegangan ini menegaskan ambivalensi aktor keagamaan dalam politik identitas: antara partisipasi yang sah (Sulfa, 2020) dan instrumentalisasi yang memecah-belah (Hayat & Nurhakki, 2022; Perkasa, 2023).

________________________________________

5. ORMAS ISLAM DAN KONTESTASI KONSEP NEGARA: POLITIK IDENTITAS SEBAGAI "IDENTITAS PENGETAHUAN KEAGAMAAN"

Politik identitas dalam perspektif ilmu politik Islam juga tampak pada kontestasi organisasi Islam terkait negara dan kebijakan. Kajian tentang pembubaran HTI melalui Perppu Ormas menunjukkan perbedaan HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam memaknai "makar" serta legitimasi Perppu; perbedaan ini dipengaruhi oleh konsepsi negara yang terinternalisasi pada masing-masing ormas (Hermawan & Sidik, 2021).

Pada saat yang sama, analisis berbasis teori politik identitas dalam kajian tersebut menekankan bahwa masing-masing ormas membawa identitas pemahaman keagamaan dalam berpolitik; HTI, misalnya, menonjolkan konsep khilafah sebagai identitas kelompok yang didasarkan pada tafsir agama untuk berhadapan dengan pemerintah atau komunitas lain (Hermawan & Sidik, 2021).

Dinamika ini sejalan dengan pembacaan bahwa dalam politik elektoral 2019 terjadi kontestasi kelompok Islam "radikal" dan "moderat", dengan Islam moderat (NU dan sebagian Muhammadiyah, dll.) diposisikan berhadapan dengan representasi Islam radikal (misalnya GNPF-MUI beserta jejaring ormas) dalam perebutan ruang publik dan kekuasaan (Rubaidi & Setianingsih, 2021). Pada titik ini, politik identitas bukan hanya soal emosi massa, tetapi juga soal kompetisi tafsir keagamaan yang menubuh menjadi identitas politik kolektif (Hermawan & Sidik, 2021; Rubaidi & Setianingsih, 2021).

________________________________________

6. MEKANISME POLITIK IDENTITAS: FRAMING, MOBILISASI MASSA, PROPAGANDA LABEL, DAN PELUANG POLITIK

6.1 Politik Identitas sebagai Proses Framing dan Mobilisasi

Kajian tentang gerakan Islam radikal dengan pendekatan sosiologi politik menunjukkan bahwa radikalisme dapat dipahami sebagai upaya membentuk identitas dengan memanfaatkan jejaring massa, mobilisasi, framing, dan peluang politik dalam iklim demokratis (Ahyar, 2015). Dalam konteks pemilu, penelitian tentang politisasi identitas menegaskan bahwa politik identitas termanifestasi dalam mobilisasi massa untuk menunjukkan "kekuatan jumlah" dan dapat mengganggu stabilitas politik karena memicu gerakan tandingan dan friksi sosial (M.Si, 2021).

Studi pilkada juga menekankan simbol identitas (etnik/agama) sering menjadi alat mobilisasi paling menonjol (Sutisna & Akbar, 2018), memperlihatkan bagaimana mekanisme mobilisasi identitas bekerja pada tingkat komunikasi politik dan struktur kesempatan (Ahyar, 2015; Sutisna & Akbar, 2018).

6.2 Labelisasi Identitas Agama sebagai Propaganda: Memperlebar Polarisasi

Dalam era media sosial, penelitian semiotik tentang label "kadrun" menunjukkan bahwa labelisasi berbasis identitas agama dipakai sebagai propaganda politik dan memperlebar polarisasi, misalnya "kadrun vs. cebong" (Hayat & Nurhakki, 2022). Kajian ini menegaskan bahwa identitas agama dalam komunikasi politik dapat menjadi komoditas propaganda dan bahwa narasi politik di ruang publik seharusnya netral dari pertentangan identitas agama (Hayat & Nurhakki, 2022).

Klaim ini selaras dengan studi lain yang menandai tantangan politik identitas berupa polarisasi, hoaks, dan ujaran kebencian (Oceania et al., 2024), yang dalam praktiknya dapat memperkeras batas "kami vs. mereka" sebagaimana definisi politik identitas itu sendiri (Fautanu et al., 2020; Fitriah, 2020).

________________________________________

7. DAMPAK POLITIK IDENTITAS: POLARISASI, KONFLIK, INTOLERANSI, DAN DEMOKRASI PROSEDURAL

7.1 Dari "Politik Pengakuan" ke Eksklusi Sosial

Literatur tentang kebangkitan politik identitas pascaOrde Baru menegaskan bahwa politik identitas menempatkan perbedaan sebagai kategori politik utama, yang dapat berimplikasi pada peniadaan "yang lain" (exclusion) (Mahpudin, 2021). Studi yang sama menyimpulkan bahwa penguatan politik identitas berkontribusi pada mandeknya pendalaman demokrasi (demokrasi substansial), membuat demokrasi lebih prosedural serta berkaitan dengan kekerasan, intoleransi, diskriminasi, dan pengeksklusian (Mahpudin, 2021).

Hal ini sejalan dengan kajian konflik politisasi agama yang menekankan bahwa agama kerap dijadikan alat menciptakan konflik vertikal dan horizontal (Pradana et al., 2022), serta studi yang menunjukkan demokrasi bisa memberi eskalasi konflik sosial ketika isu identitas dieksploitasi untuk mobilisasi destruktif (Perkasa, 2023).

7.2 Politik Identitas dan Pemicu Konflik Elektoral

Studi kasus Pilkada DKI 2017 dalam perspektif konflik sosial menegaskan bahwa masyarakat mudah terprovokasi isu sensitif identitas; hal ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk membentuk pemikiran dominan dan memobilisasi massa yang destruktif (Perkasa, 2023). Kajian perilaku pemilih juga menyatakan politik identitas lazim memunculkan sektarianisme politik, dan simbol identitas (agama/etnik) sering dipakai untuk mengafirmasi kontestasi antarkelompok (Sutisna & Akbar, 2018).

Dalam pembacaan moderasi beragama, puncak kemunculan politik identitas juga dikaitkan dengan Pilkada DKI yang diawali peristiwa pemaknaan Q.S. Al-Maidah: 51 sebagai isu utama. Politik identitas dinilai efektif menarik pemilih melalui ikatan emosional, namun dapat memunculkan intoleransi, intimidasi, dan konflik ras atau etnis (Muhtador, 2022), konsisten dengan daftar tantangan politik identitas: polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan pelemahan demokrasi (Oceania et al., 2024).

________________________________________

8. ILUSTRASI EMPIRIS DI INDONESIA: BAGAIMANA POLITIK IDENTITAS BEKERJA DALAM KASUS-KASUS KONKRET

8.1 Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Gerakan 212: Agama sebagai Basis Identitas Politik

Studi tentang Pilkada DKI 2017 menunjukkan politik identitas dipicu isu penistaan agama dan Aksi 212 yang membangkitkan semangat memilih pemimpin seagama, dipahami sebagai faktor penggerak kemenangan Anies–Sandi (Fautanu et al., 2020). Kajian historis gerakan 212 menegaskan gerakan ini bermula dari peristiwa penistaan agama dan kemudian berubah orientasi menjadi gerakan politik identitas yang memunculkan konflik dalam kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-politik (Adam, 2022). Analisis konflik sosial juga menekankan mobilisasi massa "mengatasnamakan umat Islam" dan adanya tujuan menghukum penista agama, dengan dinamika yang berujung pada aksi intoleran dan mobilisasi destruktif (Perkasa, 2023).

Secara teoritis dan empiris, rangkaian temuan ini menguatkan gambaran bahwa politik identitas berbasis agama bekerja melalui: (i) pembentukan garis "kami vs. bukan kami" (Fautanu et al., 2020; Fitriah, 2020); (ii) mobilisasi massa dan narasi perjuangan agama (M.Si, 2021; Perkasa, 2023); dan (iii) dampak polarisasi serta konflik sosial (Perkasa, 2023; Sutisna & Akbar, 2018).

8.2 Efek Meluas ke Daerah: Preferensi Politik Banten dan Mobilisasi Simbol

Penelitian tentang Pilgub Banten 2017 menunjukkan kasus penistaan agama oleh Ahok berdampak elektoral pada perubahan preferensi politik warga Banten, karena pemberitaan negatif dan resonansi isu penistaan agama terus menguat sampai masa tenang pilkada (Sutisna & Akbar, 2018). Dalam kerangka yang sama, kajian tersebut menekankan bahwa simbol identitas etnik dan agama sering menjadi alat mobilisasi paling menonjol dalam pilkada, dan mobilisasi identitas dapat terjadi tanpa pembelahan total, tetapi tetap mengafirmasi kontestasi antarkelompok identitas (Sutisna & Akbar, 2018).

Hal ini konsisten dengan pembacaan bahwa politisasi identitas dalam pemilu kerap berupa simbolisasi agama atau etnis untuk merangkul simpati mayoritas dan menjatuhkan lawan (M.Si, 2021), serta menegaskan bagaimana isu identitas dapat melampaui batas wilayah satu kontestasi (Mahpudin, 2021; Sutisna & Akbar, 2018).

8.3 Pilpres 2019: Kontestasi Islam Radikal vs. Moderat dan Depolarisasi "Wasathiyah"

Kajian kontestasi 2019 menekankan bahwa di balik Aksi 411/212 dan isu kampanye terdapat persaingan dua kubu (radikal vs. moderat) dalam perebutan Islam di ruang publik dan politik kekuasaan; narasi "Islam wasathiyah" dan simbol NKRI "harga mati" diposisikan sebagai strategi kubu moderat (Rubaidi & Setianingsih, 2021). Penelitian komunikasi politik juga menyoroti bahwa Ma'ruf Amin mengampanyekan Islam wasathiyah sebagai model keislaman yang relevan dalam bingkai kenegaraan Indonesia (Mujab & Irfansyah, 2020), namun personal branding sebagai tokoh Islam dinilai belum mampu menandingi branding partisipasi politik 212 berbasis Islam (Mujab & Irfansyah, 2020).

Pada level wacana publik, polarisasi pasca-2019 juga diperlihatkan melalui labelisasi "kadrun" yang berbasis identitas agama dan memperlebar polarisasi (Hayat & Nurhakki, 2022). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa ilmu politik Islam—ketika membaca Pilpres 2019—perlu mengkaji bukan hanya kompetisi kandidat, tetapi juga kompetisi identitas keagamaan (radikal vs. moderat) (Rubaidi & Setianingsih, 2021), penggunaan simbol-narasi keagamaan dalam branding (Mujab & Irfansyah, 2020), dan konsekuensi polarisasi yang diperkeras propaganda label (Hayat & Nurhakki, 2022).

8.4 Kota Palembang: Ayat/Hadis sebagai Instrumentasi Kampanye dan Efek pada Perilaku Pemilih

Studi di Palembang menemukan politik identitas berbasis agama dipakai secara terstruktur oleh pemimpin agama lokal pendukung pasangan tertentu; politisasi simbol agama di mimbar dakwah serta penggunaan ayat Al-Qur'an dan Hadis dipakai untuk membangun diskursus bahwa dukungan politik tertentu adalah bagian perjuangan atau jihad membela agama (Rif'an, 2020). Studi ini juga menegaskan bahwa penggunaan ulama dan ayat sebagai instrumen kampanye memengaruhi opini publik dan preferensi pemilih (Rif'an, 2020).

Temuan ini memperlihatkan secara konkret bagaimana otoritas teks dan otoritas ulama dapat menjadi perangkat mobilisasi identitas (Rif'an, 2020), sejalan dengan kekhawatiran bahwa fatwa atau narasi ulama dapat membentuk segregasi bila tidak benar (Sulfa, 2020).

8.5 Sumatera Utara 2018: Agama, Etnis, dan "Putra Daerah" sebagai Vote Getter

Kajian demografi politik Kota Medan menunjukkan pola permukiman yang dihuni berdasarkan kesamaan agama, etnis, dan asal daerah serta berimplikasi pada pilihan politik; isu agama, etnisitas, dan "putra daerah" disebut menjadi vote getter (Mukmin & Damanik, 2018). Studi lain tentang Pilgub Sumut 2018 menegaskan politik identitas menguat pada pemilih Muslim terutama dalam isu agama, pribumi, dan "natives" (D. K. Putra, 2019). Dalam kajian etika politik Islam pada Pilgub Sumut, politik identitas disebut menjadi "warna tersendiri", dan isu putra daerah dipahami sebagai strategi kampanye (Lubis & Syam, 2021).

Dengan demikian, kasus Sumut memperlihatkan integrasi faktor sosiologis (agama/etnis) ke dalam strategi elektoral (Mukmin & Damanik, 2018; D. K. Putra, 2019), yang memunculkan pertanyaan etika-politik menurut Islam tentang cara meraih dukungan tanpa mengabaikan pedoman etika (Lubis & Syam, 2021).

8.6 Bali 2018: Minoritas Muslim dan Negosiasi Politik Identitas

Studi tentang masyarakat Muslim Bali menegaskan gerakan politik identitas bersifat dinamis terutama ketika mereka merasa sebagai golongan minoritas; mereka tetap dapat mendukung pemimpin non-Muslim selama agenda politik kandidat tidak berseberangan dengan politik identitas mereka (Witawan, 2018). Kajian ini juga mengaitkan politik identitas dengan resistance identity (Castells) dan menunjukkan bahwa minoritas dapat memiliki posisi tawar melalui dinamika pendekatan kandidat (Witawan, 2018).

Temuan ini menambah nuansa bahwa politik identitas tidak selalu bermuara pada penolakan kategoris "yang lain", melainkan dapat berwujud negosiasi kepentingan dan representasi dalam kondisi minoritas (Witawan, 2018), berbeda dari pola mobilisasi eksklusif yang ditunjukkan dalam kasus-kasus polarisasi akut (Hayat & Nurhakki, 2022; Perkasa, 2023).

8.7 Aceh: Islam sebagai Identitas yang Mengakar Sekaligus Dinegosiasikan dalam Nation-State

Studi tentang Aceh menegaskan bahwa politik identitas dapat dipakai untuk membaca kontestasi identitas; politik identitas didefinisikan sebagai politik pembeda yang memberi batas "kami vs. kalian" dan menentukan included/excluded (Fitriah, 2020). Dalam konteks otonomi khusus dan syariat, reassertion identitas Islam dalam pendidikan Aceh menghasilkan sistem hibrid yang mengonvergensikan identitas Islam Aceh dengan sistem pendidikan sekuler Indonesia; identitas dipahami fleksibel dan dapat dinegosiasikan, dan Islam dibingkai sebagai bagian identitas nasional (Fitriah, 2020).

Dalam perspektif ilmu politik Islam, Aceh memperlihatkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai identitas politik yang mengakar—bukan sekadar komoditas—tetapi tetap mengalami transformasi dan negosiasi dalam kerangka negara-bangsa (Fitriah, 2020), sejalan dengan wacana perlunya menjembatani nilai Islam dengan identitas kebangsaan (Pancasila) (Rahman, 2020).

8.8 Kalimantan Barat: Etnis-Agama dan Mobilisasi Simbol Keagamaan

Kajian tentang Dayak dan Melayu di Kalimantan menunjukkan perubahan identitas etnis Dayak Muslim menjadi Melayu ("masuk Melayu") sebagai contoh pembentukan identitas, serta bahwa dalam politik lokal isu etnisitas kerap dikaitkan dengan agama—Kristen sebagai identitas Dayak dan Islam sebagai identitas budaya Melayu (Isman, 2015). Kajian ini juga menyatakan bahwa dalam persaingan elit Dayak vs. Melayu, simbol-simbol Kristen dan Islam dimunculkan sebagai alat mobilisasi dukungan politik akar rumput (Isman, 2015).

Hal ini konsisten dengan definisi politik identitas sebagai mobilisasi berbasis kesamaan identitas (etnis/agama) (G. B. Putra & Riyanto, 2023) dan penegasan bahwa agama berpengaruh kuat membentuk identitas dan konflik etnis (G. B. Putra & Riyanto, 2023), memperlihatkan bagaimana identitas sosial dapat dipolitisasi dalam administrasi dan perebutan kuasa lokal (Isman, 2015; G. B. Putra & Riyanto, 2023).

________________________________________

9. POLITIK IDENTITAS DALAM ILMU POLITIK ISLAM: TIPOLOGI NORMATIF (KONSTRUKTIF VS. DESTRUKTIF)

9.1 Politik Identitas Berorientasi Kemaslahatan/Keadilan (Potensi Konstruktif)

Sebagian literatur menegaskan bahwa tujuan awal politik identitas dapat terkait dengan upaya mencapai keadilan sosial-politik-ekonomi bagi suatu kelompok identitas (Sulfa, 2020). Kajian Qur'an–Hadis juga menyebut bahwa politik identitas dapat dipakai sebagai alat edukasi untuk menyebarkan nilai Islam dan mobilisasi untuk tujuan baik, misalnya partisipasi politik positif, advokasi kebijakan, dan aksi sosial (Oceania et al., 2024). Bahkan ulama dinyatakan dapat mengambil peran aktif dan positif dalam politik (Sulfa, 2020).

Pada sisi ini, politik identitas dapat dipahami sebagai kanal partisipasi atau representasi yang tidak otomatis destruktif, terutama ketika bergerak dalam batas etika politik Islam (Lubis & Syam, 2021) dan tetap menjaga orientasi persatuan serta keadilan (Oceania et al., 2024).

9.2 Politik Identitas sebagai Komodifikasi/Agama sebagai Alat Konflik (Pola Destruktif)

Sebaliknya, banyak kajian menekankan sisi gelap politik identitas: polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan melemahnya demokrasi (Oceania et al., 2024); mobilisasi destruktif dan konflik sosial (Perkasa, 2023); serta kecenderungan eksklusi dan diskriminasi pascaOrde Baru (Mahpudin, 2021). Kajian konflik politisasi agama menegaskan agama dapat dijadikan alat gerak untuk kepentingan tertentu dan menciptakan konflik (Pradana et al., 2022), dan analisis labelisasi menilai identitas agama sebagai komoditas propaganda yang memperlebar polarisasi (Hayat & Nurhakki, 2022).

Dalam perspektif tertentu, politik identitas bahkan dinyatakan bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai kemanusiaan atau keadilan (Paralihan, 2019). Dengan demikian, tipologi destruktif mengacu pada instrumentalisasi identitas untuk kekuasaan yang menimbulkan konflik dan merusak kohesi sosial (Mahpudin, 2021; Perkasa, 2023).

9.3 Nuansa dan Perbedaan Penilaian dalam Literatur

Terdapat perbedaan penekanan antarliteratur. Studi berbasis pemikiran Nurcholish Madjid dalam konteks DKI 2017 menyatakan politik identitas berbasis agama pada masyarakat Muslim adalah "keniscayaan" dalam budaya politik, tampil dalam bentuk ukhuwah Islamiyah dan faktor budaya-keagamaan (Fautanu et al., 2020). Sementara itu, rujukan lain menilai politik identitas "sesungguhnya bertentangan" dengan ajaran Islam (Paralihan, 2019).

Upaya sintesis yang tetap konsisten dengan sumber-sumber di atas adalah: politik identitas sebagai fakta sosiologis dapat dipandang niscaya atau nyata dalam demokrasi (Fautanu et al., 2020; Mahpudin, 2021), namun sebagai praktik normatif ia tetap harus diuji oleh etika politik Islam yang berbasis wahyu (Qur'an–Hadis) (Lubis & Syam, 2021), termasuk tuntutan persatuan, toleransi, dan keadilan (Oceania et al., 2024).

________________________________________

10. IMPLIKASI UNTUK TATA KELOLA DEMOKRASI DAN REKOMENDASI YANG KONSISTEN DENGAN ILMU POLITIK ISLAM

10.1 Moderasi Beragama dan Penguatan Nilai Persatuan/Toleransi/Keadilan

Kajian Qur'an–Hadis menekankan perlunya upaya bersama untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan keadilan sebagai respons terhadap polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan pelemahan demokrasi akibat politik identitas (Oceania et al., 2024). Studi teo-sosiologi moderasi beragama juga menempatkan politik identitas sebagai problem masyarakat modern yang perlu dikelola melalui kerangka moderasi (Muhtador, 2022). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, moderasi beragama dapat dibaca sebagai perangkat etis-sosiologis untuk mengurangi ekses politik identitas (Muhtador, 2022; Oceania et al., 2024).

10.2 Pendidikan Politik (Pesantren dan Institusi Pendidikan) untuk Membentuk Etika Berpolitik

Penelitian tentang pendidikan politik santri menunjukkan pendidikan politik di pesantren dapat membentuk perilaku politik yang etis dan bijak, membangun kesadaran hak-kewajiban warga negara, serta mengembangkan identitas politik dan keterampilan organisasi; namun ada tantangan komodifikasi pesantren dalam politik (Afizah & Dahlan, 2023). Di tingkat pendidikan kebangsaan, kajian pembelajaran sejarah untuk pendidikan multikultural menyatakan penguatan politik identitas berbahaya bagi bangsa plural dan mendorong institusi pendidikan menanamkan nilai multikulturalisme, yaitu saling menghormati, toleransi, dan rasa persatuan (Sohabudin & Darmawan, 2023). Rekomendasi berbasis pendidikan ini konsisten dengan agenda mereduksi konflik identitas melalui pembelajaran dan internalisasi nilai kebersamaan (Afizah & Dahlan, 2023; Sohabudin & Darmawan, 2023).

10.3 Pancasila sebagai Mediator Konflik dan Jembatan Nilai

Kajian politisasi agama dalam ranah konflik menegaskan perlunya ideologi Pancasila sebagai mediator dan resolusi konflik untuk meminimalkan konflik akibat politisasi agama (Pradana et al., 2022). Pada level pemikiran Islam-humanisme, kajian multi-identitas dalam perspektif Ahmad Syafii Maarif menegaskan perlunya menjembatani nilai-nilai Islam dengan Pancasila, serta menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber moral dalam menghadapi konflik identitas (Rahman, 2020). Dalam konteks Aceh, identitas Islam juga dibingkai sebagai bagian dari identitas nasional dan dinegosiasikan dalam nation-state (Fitriah, 2020).

Maka, rekomendasi "jembatan" antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan memiliki landasan kuat dalam literatur (Fitriah, 2020; Pradana et al., 2022; Rahman, 2020).

________________________________________

11. KESIMPULAN

Dalam sintesis literatur yang tersedia, politik identitas menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai: (1) praktik mobilisasi politik berbasis kesamaan identitas—terutama identitas Islam—yang secara empiris bekerja melalui framing, mobilisasi massa, penggunaan simbol/ayat/otoritas ulama, dan propaganda label (Hayat & Nurhakki, 2022; G. B. Putra & Riyanto, 2023; Rif'an, 2020); (2) fenomena yang mengandung tegangan antara efektivitas politik dan batas moral-etika yang berlandaskan Qur'an–Hadis (etika politik Islam) (Lubis & Syam, 2021; Oceania et al., 2024); dan (3) realitas yang dapat berwajah konstruktif—edukasi, advokasi, keadilan—atau destruktif—polarisasi, konflik, eksklusi—tergantung cara dan tujuan pemakaiannya (Oceania et al., 2024; Perkasa, 2023; Sulfa, 2020).

Karena itu, ilmu politik Islam berdasarkan sumber-sumber yang diberikan mengarahkan evaluasi politik identitas pada dua poros: poros sosiologis (bagaimana identitas dikonstruksi dan dimobilisasi dalam demokrasi Indonesia) (Mahpudin, 2021; Sutisna & Akbar, 2018), dan poros normatif (bagaimana praktik tersebut dinilai terhadap etika politik Islam dan agenda persatuan–toleransi–keadilan) (Lubis & Syam, 2021; Oceania et al., 2024; Pradana et al., 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Y. F. (2022). Islam dan politik identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam perspektif sejarah Indonesia. Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 6(2), 88–103. https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395

Afizah, N., & Dahlan, D. (2023). Pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Jabal Rahmah Anau Kadok Talang. Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.31958/pi.v2i2.10386

Ahyar, M. (2015). Membaca gerakan Islam radikal dan deradikalisasi gerakan Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 23(1), 1–26. https://doi.org/10.21580/ws.23.1.220

Fathani, A. T., Desmaniar, D., Rusli, R., & Azmi, N. A. (2021). Analisis kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009–2020). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 17(1), 69–83. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8542

Fautanu, I., Buhori, M., & Gunawan, H. (2020). Politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017: Perspektif pemikiran politik Nurcholish Madjid. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(2), 87–112. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146

Fitriah, A. (2020). Identitas Islam dan pendidikan di era otonomi khusus Aceh. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 18(1), 1–18. https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.626

Hayat, N., & Nurhakki, N. (2022). Religion identity and political polarization: How does labeling make it worst? Palita: Journal of Social-Religion Research, 7(1), 51–66. https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2715

Hermawan, S., & Sidik, S. (2021). Negara, politik identitas, dan makar: Pandangan organisasi massa Islam tentang makar dan upaya pencegahannya melalui Perppu Ormas. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 6(1), 15–33. https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3993

Isman, Z. (2015). Dayak dan Melayu di Kalimantan. Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 19(2). https://doi.org/10.26418/proyeksi.v19i02.456

Istiqamah, S. S. (2021). Manajemen strategi pesantren dalam pendidikan berbasis transformasi budaya dan politik. Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir, 3(1), 87–107. https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.42

Lubis, S., & Syam, S. (2021). Apresiasi dosen Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan terhadap implementasi etika politik Islam dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 3(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9536

M.Si, F. (2021). Analisis politisasi identitas dalam kontestasi politik pada pemilihan umum di Indonesia. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 29–48. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540

Mahpudin. (2021). Kebangkitan politik identitas dalam proses demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Jurnal Sosial Politik, 7(2), 148–160. https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781

Makhsun, S. (2021). Hegemoni dan relasi kuasa: Studi kasus tahlilan di Dusun Gunung Kekep. Komunitas, 12(2), 97–119. https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i2.4301

Muhtador, M. (2022). Teo-sosiologi sebagai basis moderasi beragama di tengah pandemi Covid-19. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 14(2), 205–234. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.9319

Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi politik identitas K.H. Ma'ruf Amin sebagai strategi depolarisasi agama pada kontestasi demokrasi Pilpres 2019. Warta ISKI, 3(01), 54–66. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i01.46

Mukmin, B. A., & Damanik, M. R. S. (2018). Demografi politik Sumatera Utara: Analisis pilihan politik masyarakat berdasarkan persebaran penduduk, agama dan etnis dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Kota Medan. Jurnal Geografi, 10(2), 129–143. https://doi.org/10.24114/jg.v10i2.10532

Nughara, I. A. (2019). Dinamika organisasi sosial Islam dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Asketik, 3(2), 151–161. https://doi.org/10.30762/ask.v3i2.1564

Oceania, S. A., Robiansyah, F., Alfalah, M., & Danuarta, V. Y. (2024). Analisis penggunaan politik identitas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 12(1), 131–152. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2753

Paralihan, H. (2019). Islam dan demokrasi. Aqlania, 10(1), 63. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109

Perkasa, A. W. A. P. (2023). Konflik sosial berupa politisasi agama sebagai sisi gelap politik Indonesia. Deviance: Jurnal Kriminologi, 7(1), 1. https://doi.org/10.36080/djk.2356

Pradana, M. Y. A., Parasmana, M., Fajrin, H., & Fadilah, M. F. (2022). Politisasi agama dalam ranah konflik di Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, 7(1), 68–82. https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i1.30716

Putra, D. K. (2019). Relevansi politik identitas pemilih Muslim dalam pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(2), 236–244. https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n2.p236-244.2019

Putra, G. B., & Riyanto, A. (2023). Menelisik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto. Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 9. https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948

Rahardjo, M. D. (2017). Agama di ruang publik politik. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2(1), 95. https://doi.org/10.33550/sd.v2i1.57

Rahman, M. I. (2020). Identitas sosial dalam konsep multi-identitas di Indonesia perspektif Ahmad Syafii Maarif. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 3(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2093

Rif'an, F. A. (2020). Politik identitas dan perilaku pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan. JPW (Jurnal Politik Walisongo), 2(2), 83–100. https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8499

Rubaidi, R., & Setianingsih, D. (2021). Politik identitas Islam Indonesia kontemporer: Radikalisme Islam versus moderatisme Islam dalam politik elektoral Pilpres 2019. Potret Pemikiran, 25(2), 149. https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1593

Sohabudin, A., & Darmawan, W. (2023). Narasi alternatif dalam pembelajaran sejarah untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesian Journal of History Education, 8(1), 61–78. https://doi.org/10.15294/ijhe.v8i1.57924

Sulfa, N. (2020). Ulama dalam penguatan politik identitas perspektif Al-Qur'an. Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(2), 179–200. https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3829

Sutisna, A., & Akbar, I. (2018). Dampak elektoral kasus dugaan penistaan agama terhadap preferensi politik warga Banten pada Pilgub 2017. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 161. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.732

Witawan, I. G. M. A. S. (2018). Dinamika politik identitas masyarakat Muslim Bali pada Pilgub Bali tahun 2018. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 3(1), 40. https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.19244

Zahid, A. (2020). Dampak globalisasi dan peran sosok kiai di Sumenep: Kajian kritis Anthony Giddens pada peran kiai di Sumenep, Madura. Jurnal Sosiologi Agama, 14(2), 141. https://doi.org/10.14421/jsa.2020.142-01