02195 - Pemilihan Umum dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Tinjauan Fiqh Siyasah dan Siyasah Syar'iyyah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep pemilihan umum (pemilu) dalam kerangka ilmu politik Islam, khususnya melalui lensa fiqh siyasah dan siyasah syar'iyyah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-konseptual, artikel ini mensintesis berbagai literatur tentang relasi antara demokrasi elektoral dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilu sebagai mekanisme modern seleksi kepemimpinan dapat diterima dalam perspektif Islam sebagai wilayah ijtihad kebijakan, mengingat sejarah politik Islam awal tidak mengenal prosedur tunggal pengangkatan pemimpin. Legitimasi pemilu dalam perspektif Islam dinilai bukan dari label formalnya, melainkan dari kemampuannya mengaktualisasikan keadilan, perlindungan hak politik, dan kemaslahatan umum. Etika politik Islam secara tegas melarang praktik risywah (politik uang) serta berbagai bentuk kerusakan informasional seperti hoaks dan kampanye hitam yang mengganggu integritas pemilu. Selain itu, prinsip pencegahan mudarat (sadd al-żarī'ah) menjadi parameter penting dalam pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam ilmu politik Islam, pemilu bukan sekadar prosedur pemungutan suara yang terorganisir, melainkan sebuah mekanisme pengelolaan urusan publik yang harus diuji terhadap standar keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan pencegahan kerusakan.
Kata kunci: Pemilu; Fiqh Siyasah; Siyasah Syar'iyyah; Kemaslahatan; Keadilan Politik
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of general elections (pemilihan umum) within the framework of Islamic political science, particularly through the lens of fiqh siyasah and siyasah syar'iyyah. Employing a normative-conceptual literature review method, this article synthesizes various scholarly works on the relationship between electoral democracy and the principles of Islamic law. The findings indicate that general elections as a modern mechanism for leadership selection are acceptable in the Islamic perspective as a domain of policy ijtihad, given that early Islamic political history did not establish a single fixed procedure for appointing leaders. The legitimacy of elections in the Islamic perspective is assessed not by their formal label, but by their capacity to actualize justice, protect political rights, and achieve the public interest (maslahah). Islamic political ethics explicitly prohibits the practice of risywah (money politics) as well as various forms of informational corruption such as hoaxes and black campaigns that undermine electoral integrity. Furthermore, the principle of preventing harm (sadd al-żarī'ah) serves as an important parameter in regulating the technical conduct of elections. This article concludes that in Islamic political science, general elections are not merely an organized voting procedure, but a mechanism for managing public affairs that must be evaluated against the standards of justice, public interest, deliberation, and the prevention of harm.
Keywords: General Election; Fiqh Siyasah; Siyasah Syar'iyyah; Public Interest; Political Justice
________________________________________
A. Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses formal di mana warga negara memilih wakil atau pemimpin mereka melalui pemungutan suara yang terorganisir. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, pemilu dipahami sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pejabat publik—meliputi anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden—dan diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan mandat konstitusional terkait pemilu yang berasas luber-jurdil (Alamsyah & Arif, 2024; Aris, 2018). Dalam kajian ketatanegaraan, pemilu juga diposisikan sebagai mekanisme demokratis untuk menentukan wakil rakyat dalam sistem perwakilan, yakni rakyat menentukan sendiri para wakilnya melalui pemilihan umum (Aris, 2018), dan sebagai wahana partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi (Rosyida & Kurniawan, 2023).
Sejumlah kajian menegaskan bahwa pengalaman pemilu di Indonesia pasca-Orde Baru juga dipakai untuk menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus dipertentangkan. Pemilu pasca-Orde Baru dipandang sebagai bukti praktik bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan bersamaan dalam konteks Indonesia (Pranowo, 1970). Dalam pembacaan lain, Islam mainstream menerima demokrasi baik sebagai fakta sejarah maupun dari sisi teologis, sehingga Islam dan demokrasi tidak perlu diletakkan dalam posisi yang saling berhadapan (Arifin, 2019). Sejalan dengan itu, ada argumen bahwa bila demokrasi dimaknai substantif sebagai kedaulatan di tangan rakyat, maka Islam dapat dipahami sejalan dengan prinsip demokrasi setelah penyesuaian penafsiran atas konsep demokrasi itu sendiri (Abrar, 2021).
Dengan demikian, pemilu sebagai prosedur formal memilih pemimpin atau wakil melalui suara terorganisir dapat menjadi "ruang temu" antara tata kelola modern berbasis kedaulatan rakyat dan wacana politik Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan (Alamsyah & Arif, 2024; Mahir, 2022). Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemilu secara komprehensif dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan menggunakan fiqh siyasah dan siyasah syar'iyyah sebagai kerangka analisis utama.
________________________________________
B. Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-konseptual (normative-conceptual research) dengan metode kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas relasi antara pemilu, demokrasi, dan hukum Islam, khususnya dalam konteks Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mensintesis berbagai perspektif fiqh siyasah, siyasah syar'iyyah, dan maqāṣid al-sharī'ah untuk merumuskan pemahaman yang kohesif tentang posisi pemilu dalam ilmu politik Islam.
________________________________________
C. Pembahasan
1. Kerangka Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyyah sebagai Lensa Membaca Pemilu
Dalam literatur yang digunakan di sini, diskursus "ilmu politik Islam" terutama dipahami melalui fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah, yakni cabang ilmu yang mengkaji urusan masyarakat, umat, dan negara yang diatur dalam kerangka hukum, kebijakan, dan regulasi yang dibuat penguasa sesuai prinsip syariat Islam demi kemaslahatan umat (Siregar & Khalid, 2024). Penjelasan lain menegaskan bahwa ketika istilah fiqh siyasah disebut, yang terlintas adalah politik Islam atau Islam yang bercorak politik, sekaligus memberi penekanan bahwa Islam memang memiliki corak politik meskipun politik bukan satu-satunya aspek Islam (Arief & Zumria, 2021). Di sisi lain, kajian tentang pemilu legislatif dalam perspektif siyasah juga menegaskan bahwa pemilu memiliki kedudukan penting dalam Islam dan kajiannya masuk dalam lingkup fiqh siyasah (Qomaruzzaman, 2023).
Dari sudut siyasah syar'iyyah, bentuk-bentuk pengaturan politik—termasuk mekanisme pencalonan dan seleksi pemimpin—dapat dilihat sebagai wilayah ijtihadi, yakni ruang penalaran kebijakan yang tidak ditetapkan secara baku dalam satu format tunggal, selama tetap diarahkan pada kemaslahatan (Mahir, 2022; Qomaruzzaman, 2023). Karena itu, "pemilu" sebagai mekanisme modern dapat dibaca sebagai instrumen kebijakan (policy instrument) yang dinilai dari apakah ia mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, dan mencegah mudarat dalam kehidupan publik (Mahir, 2022; Muhaimin & Wahab, 2019).
2. Pemilu sebagai Wilayah Ijtihad: Preseden Sejarah Politik Islam
Sejumlah sumber menekankan bahwa dalam praktik politik Islam awal, tidak ada satu prosedur baku pengangkatan kepala negara yang sama pada masa al-Khulafā' al-Rāsyidīn; mekanisme pengangkatan berbeda antar-khalifah (Tabrani & Irwansyah, 2023). Bahkan, satu kajian menyatakan bahwa "sistem pemilihan umum benar-benar ada dalam Islam" pada masa tersebut, namun tanpa tata cara tunggal yang ditetapkan dalam empat era al-Khulafā' al-Rāsyidīn (Tabrani & Irwansyah, 2023). Dalam uraian yang sama disebutkan variasi pengangkatan: Abu Bakar ditunjuk melalui ras politik dalam pemikiran terbuka, sementara Umar bin Khattab diangkat oleh pendahulunya—bukan melalui pemilihan dalam rapat umum—dan penunjukan dilakukan setelah pembahasan privat di antara beberapa sahabat senior (Tabrani & Irwansyah, 2023). Dalam kerangka lain, diskursus tentang pemilu serentak dan hukum Islam juga menegaskan bahwa pemilihan khalifah pada masa Nabi Muhammad tidak berlangsung "dengan cara yang sama" seperti pemilu kontemporer (Mahir, 2022).
Konsekuensinya, sistem pemilu modern sebagai prosedur formal pemungutan suara yang terorganisir lebih tepat dipahami sebagai ijtihad institusional dalam negara-bangsa modern. Islam tidak menentukan secara baku sistem pemilu mana yang harus digunakan, dan perdebatan sistem—misalnya sistem terbuka atau tertutup—diposisikan sebagai ranah ijtihadi yang dipengaruhi kondisi sosiologis dan historis (Qomaruzzaman, 2023). Perspektif ini memberi dasar konseptual untuk menerima pemilu sebagai alat seleksi kepemimpinan modern, selama memenuhi tujuan-tujuan normatif siyasah syar'iyyah, yakni keadilan dan kemaslahatan (Mahir, 2022; Muhaimin & Wahab, 2019).
3. Prinsip Normatif Pemilu dalam Politik Islam: Keadilan, Kemaslahatan, dan Musyawarah
3.1 Keadilan sebagai Fondasi Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik
Satu kajian tentang pemilu serentak 2024 dari perspektif filsafat hukum Islam menyatakan bahwa pemilu serentak mengacu pada prinsip langsung, universal atau umum, bebas, rahasia, genuine atau jujur, dan adil sebagai basis penegakan keadilan terutama dalam pemenuhan hak-hak politik warga negara (Mahir, 2022). Kajian yang sama juga menegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi basis harmonisasi norma-norma pemilu dengan hukum Islam, dan partisipasi pemilu dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan (Mahir, 2022). Hal ini berkelindan dengan kerangka ketatanegaraan yang memposisikan pemilu sebagai ekspresi kedaulatan rakyat yang harus dijalankan dengan asas luber-jurdil (Alamsyah & Arif, 2024; Aris, 2018).
Dari sisi tata kelola pemilu, diskursus penegakan UU Pemilu juga menekankan bahwa pemilu adalah implementasi kedaulatan rakyat dan pelaksanaan hak politik warga, sehingga mekanisme hukum pemilu—termasuk penanganan pelanggaran dan sengketa—merupakan bagian dari kerangka "keadilan pemilu" (electoral justice) (Prasetyo, 2022). Dengan demikian, dalam politik Islam, pemilu dapat dinilai "islami" bukan karena label formalnya, melainkan karena kemampuannya mengaktualkan keadilan publik dan melindungi hak-hak politik (Mahir, 2022; Prasetyo, 2022).
3.2 Kemaslahatan Umum (al-Maṣlaḥah al-'Āmmah) sebagai Orientasi Regulasi Pemilu
Kajian tentang futurologi Undang-Undang Pemilu dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah menyimpulkan bahwa ke depan, agar koheren dengan maqāṣid, regulator harus meletakkan al-maṣlaḥah al-'āmmah sebagai inti; diartikan bahwa regulasi perlu menghapus kontestasi politik identitas, memperkuat sistem presidensial, dan mengatur politik uang dalam proses kampanye (Muhaimin & Wahab, 2019). Artinya, pemilu dan hukum pemilu dalam perspektif Islam tidak berhenti pada "prosedur memilih", tetapi juga harus didesain untuk meminimalkan kerusakan sosial-politik yang mengganggu kemaslahatan umum (Mahir, 2022; Muhaimin & Wahab, 2019).
Penekanan kemaslahatan juga tampak dalam definisi fiqh siyasah sebagai pengaturan urusan publik oleh penguasa dalam kerangka kebijakan dan regulasi sesuai prinsip syariat demi kemaslahatan umat (Siregar & Khalid, 2024). Karena itu, pemilu sebagai kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan dampak kemaslahatan atau mudaratnya bagi masyarakat luas—misalnya, apakah memproduksi konflik identitas atau mendorong tata kelola yang lebih adil (Muhaimin & Wahab, 2019; Siregar & Khalid, 2024).
3.3 Musyawarah sebagai Etos Pengambilan Keputusan Politik
Studi tentang literasi politik Komunitas Samin dalam pemilu menjelaskan bahwa tradisi pertemuan komunitas untuk menentukan arah aspirasi politik merupakan praktik musyawarah dan dipahami sebagai penerapan prinsip musyawarah dalam Islam; bahkan ketika keputusan tidak mengikat, proses dialog membangun literasi politik yang semakin dinamis dan progresif (Hasyim, 2020). Hal ini relevan bagi pembacaan politik Islam atas pemilu karena pemilu dapat dipahami sebagai mekanisme institusional yang idealnya memperluas ruang dialog dan artikulasi aspirasi, bukan sekadar kompetisi menang-kalah (Hasyim, 2020; Mahir, 2022).
Pada saat yang sama, karena pemilu dalam Islam dipahami sebagai bagian dari fiqh siyasah dan wilayah ijtihadi, mekanisme apa pun—langsung atau tidak langsung; terbuka atau tertutup—perlu dinilai dari sejauh mana ia menjaga kualitas deliberasi publik dan menghadirkan wakil yang memenuhi kualitas kepemimpinan yang dituntut siyasah syar'iyyah (Hasyim, 2020; Qomaruzzaman, 2023).
4. Syarat Kepemimpinan dan Kualitas Wakil: Substansi Pemilu Menurut Siyasah Syar'iyyah
Satu kajian perspektif siyasah syar'iyyah menyatakan bahwa Islam tidak menentukan secara baku sistem pemilu, namun menekankan pentingnya syarat bakal calon: beriman, bertakwa, ṣiddīq (jujur), amānah (terpercaya), tablīgh (aspiratif), dan faṭānah (mempunyai kemampuan) agar yang terpilih berkualitas (Qomaruzzaman, 2023). Sejalan dengan itu, kajian lain yang menghubungkan sistem proporsional tertutup dan hukum Islam menekankan kualitas ideal kepemimpinan, mencakup integritas, karakter kuat, dapat dipercaya, jujur, dan akhlak mulia sebagai teladan (Alamsyah & Arif, 2024). Dengan demikian, pemilu dalam ilmu politik Islam berorientasi pada hasil substantif, yakni kualitas kepemimpinan dan representasi, di samping prosedur formal (Alamsyah & Arif, 2024; Qomaruzzaman, 2023).
Dalam diskursus pencalonan pemimpin negara, satu kajian tentang presidential threshold dari perspektif hukum Islam menyinggung perdebatan prasyarat kepemimpinan—misalnya diskusi tentang syarat keturunan Quraysh dalam siyasah syar'iyyah—dan menekankan bahwa syarat tersebut tidak dipandang absolut dalam rangka menghilangkan 'aṣabiyyah; di saat yang sama, mekanisme threshold diposisikan sebagai kebijakan untuk penyeragaman dalam pencalonan pemimpin negara (Putra, 2021). Meskipun fokusnya pada threshold, rujukan ini memperlihatkan cara siyasah syar'iyyah mengakui ruang kebijakan (open legal policy) dan perdebatan syarat kepemimpinan, yang memperkuat argumen bahwa pemilu modern termasuk wilayah pengaturan politik yang dapat diijtihadkan (Putra, 2021; Qomaruzzaman, 2023).
5. Etika Pemilu dalam Politik Islam: Larangan Risywah dan Pencegahan Kerusakan
5.1 Politik Uang sebagai Risywah dan Ancaman Kedaulatan Rakyat
Kajian tentang jual-beli suara dalam pilkada menyatakan bahwa praktik money politic menjadikan hak suara diperdagangkan, merusak martabat hak suara warga, membajak hak pilih untuk kepentingan kandidat, serta membuat kedaulatan rakyat "tidak berarti" karena uang dimainkan; praktik jual-beli suara dalam pemilukada diklasifikasikan sebagai risywah yang sangat dilarang dalam Islam (Umar, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang sistem proporsional tertutup dari perspektif hukum Islam menyatakan Islam melarang politik uang karena masuk kategori risywah (suap), dan mendeskripsikan risywah sebagai "pemberian" untuk meloloskan tindakan batil atau membatalkan yang benar menurut syariah (Alamsyah & Arif, 2024). Sementara itu, kajian epistemologi fatwa MUI tentang politik uang menegaskan bahwa praktik politik uang masih sistemik di berbagai pemilu di Indonesia dan dipahami sebagai ancaman bagi pemilu yang bersih dan bermartabat; kajian tersebut juga menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya bertumpu pada idealisme normatif, tetapi juga mempertimbangkan realisme efektivitas fatwa di tengah masyarakat (Tarantang et al., 2022).
Dalam perspektif fiqh siyasah yang memandang pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, rekomendasi praktis juga menggarisbawahi perlunya sosialisasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh pembelian hak suara atau suap, dan agar pilkada atau pemilu dijalankan transparan serta adil (Arief & Zumria, 2021). Dengan demikian, ilmu politik Islam tidak hanya mengharamkan risywah secara moral-keagamaan, tetapi juga menuntut perangkat kelembagaan-edukatif untuk mencegahnya sebagai kerusakan publik (mafsadah) yang mengganggu legitimasi pemilu (Arief & Zumria, 2021; Tarantang et al., 2022; Umar, 2018).
5.2 Hoaks, Kampanye Hitam, dan Konflik: Kerusakan Informasional yang Mengganggu Maṣlaḥah
Kajian yang mengaitkan puasa dan demokrasi menghubungkan larangan moral seperti kizb (kebohongan) dengan penyebaran hoaks dalam pemilu, serta mengaitkan kecenderungan "menghalalkan segala cara agar menang" dengan praktik money politics, kampanye hitam, dan kecurangan (Abrar, 2021). Penelitian lain tentang ujaran kebencian dan hoaks pada Pilpres 2019 menyatakan bahwa pada akhirnya kampanye hitam dapat mendelegitimasi hasil pemilu dan proses demokrasi (Sirait, 2020). Selain itu, kajian tentang konflik siber pada penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 menemukan bahwa konflik di ranah siber merupakan peperangan informasi menggunakan isu-isu hoaks seputar pemilu untuk memengaruhi perspektif masyarakat, dipicu antara lain oleh lemahnya sistem penyelenggaraan dan ambisi pasangan calon (Wulolo & Renmaur, 2020).
Dari perspektif maqāṣid, rekomendasi pembaruan regulasi pemilu agar "menghapus kontestasi politik identitas" dapat dipahami sebagai upaya mengurangi kerusakan sosial yang dihasilkan oleh kompetisi elektoral berbasis identitas dan disinformasi (Muhaimin & Wahab, 2019). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, menjaga kualitas informasi publik dan mencegah delegitimasi institusional merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum yang menjadi tujuan regulasi pemilu (Muhaimin & Wahab, 2019; Sirait, 2020; Wulolo & Renmaur, 2020).
6. Prinsip "Mencegah Mudarat" dalam Kebijakan Pemilu: Qawā'id Fiqhiyyah dan Situasi Darurat
Kajian komparatif tentang larangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye—berdasarkan UU Pemilu dan Putusan MK—menjelaskan bahwa dari perspektif fiqh siyasah, kampanye politik di masjid dapat saja dipandang mungkin dibenarkan selama tidak melanggar aturan syariat yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW, namun prinsip fiqh siyasah menekankan penghindaran mudarat (kerugian) lebih daripada pencapaian manfaat (Siregar & Khalid, 2024). Kerangka prioritas "menghindari mudarat" juga tampak dalam kajian pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19: penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat, sehingga penundaan pilkada dipertimbangkan demi menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) rakyat, dengan rujukan kaidah "menolak kemadharatan didahulukan daripada mengambil manfaat" (Wahyudi & Hanifannur, 2021).
Di tingkat filsafat hukum Islam untuk pemilu serentak, pemilu dipahami perlu menjaga pemenuhan hak politik sekaligus mencegah disharmoni dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab; konsepsi keadilan dalam filsafat hukum Islam dipahami terkait tujuan hukum—tidak semata keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan (merit) (Mahir, 2022). Dengan demikian, ilmu politik Islam menyediakan perangkat qawā'id dan orientasi maqāṣid untuk menilai kapan pemilu harus dijalankan, dibatasi, atau diatur ketat, dengan ukuran kemaslahatan dan pencegahan kerusakan publik (Mahir, 2022; Siregar & Khalid, 2024; Wahyudi & Hanifannur, 2021).
7. Inklusivitas dalam Pemilu sebagai Isu Politik Islam Kontemporer: Representasi Perempuan
Walaupun pembahasan ini berfokus pada konsep pemilu, sebagian literatur yang tersedia menempatkan keterwakilan perempuan sebagai isu relevan dalam diskursus pemilu dan politik Islam. Satu penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam proses legislasi nasional mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar pengaturan hak politik perempuan yang mencakup kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislasi, serta membandingkan gagasan Yusuf al-Qardhawi yang dinilai "moderat dan mengikuti zaman" terkait representasi perempuan di parlemen (Masruroh & Hasba, 2022). Selaras dengan itu, kajian partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum Islam menyimpulkan bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen secara formal ditetapkan dalam konstitusi dan regulasi, dan dalam perspektif Islam aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam karena berpegang pada kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam isu kepemimpinan ketika perempuan memiliki kualitas dan kapabilitas (Asiyah et al., 2021). Pada level empiris pemilu 2014, kajian tentang rekayasa politik bagi perempuan mencatat bahwa keterwakilan perempuan pasca-Pemilu 2014 masih jauh dari 30% dan juga menyatakan bahwa faktor primordial seperti agama (Islam) yang direpresentasikan partai Islam tidak menunjukkan pola signifikan sebagai penghambat keterlibatan perempuan (Vermonte, 2014).
Dalam sintesis politik Islam, aspek ini dapat ditempatkan sebagai bagian dari keadilan dalam pemenuhan hak politik yang setara dan kemaslahatan melalui kebijakan publik yang lebih inklusif, yang juga selaras dengan orientasi pemilu sebagai sarana pemenuhan hak politik warga (Mahir, 2022; Prasetyo, 2022). Namun, sumber-sumber yang ada terutama menegaskan kompatibilitas normatif—tidak bertentangan dengan prinsip Islam—dan belum cukup untuk menyimpulkan satu model tunggal "pemilu Islami" terkait desain afirmasi gender; isu ini tetap berada dalam ruang ijtihadi kebijakan publik (Asiyah et al., 2021; Qomaruzzaman, 2023).
________________________________________
D. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pemilu menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah/siyasah syar'iyyah) dapat disintesis ke dalam empat pokok kesimpulan berikut.
Pertama, pemilu adalah instrumen modern kedaulatan rakyat yang dapat diterima sebagai wilayah ijtihad kebijakan, karena sejarah politik Islam awal menunjukkan tidak adanya prosedur tunggal pengangkatan pemimpin dan mekanisme seleksi kepemimpinan berbeda-beda (Mahir, 2022; Tabrani & Irwansyah, 2023), sementara kajian siyasah menegaskan Islam tidak membakukan satu sistem pemilu tertentu (Qomaruzzaman, 2023).
Kedua, legitimasi pemilu dalam perspektif Islam dinilai dari substansinya: pemenuhan keadilan, perlindungan hak politik, dan pencapaian kemaslahatan umum—yang juga menjadi orientasi pembacaan maqāṣid terhadap regulasi pemilu (Mahir, 2022; Muhaimin & Wahab, 2019)—dan sejalan dengan pemaknaan pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat dan hak politik warga (Alamsyah & Arif, 2024; Prasetyo, 2022).
Ketiga, etika politik Islam menuntut integritas pemilu, khususnya melalui pelarangan risywah atau politik uang—termasuk jual-beli suara—sebagai kerusakan yang merendahkan martabat hak suara dan merusak kedaulatan rakyat (Alamsyah & Arif, 2024; Umar, 2018), serta melalui upaya normatif dan sosial seperti fatwa dan sosialisasi untuk menekan praktik tersebut (Arief & Zumria, 2021; Tarantang et al., 2022).
Keempat, prinsip pencegahan mudarat menjadi parameter penting dalam pengaturan pemilu—misalnya larangan kampanye di tempat ibadah atau penilaian kebijakan pemilu saat darurat kesehatan—karena fiqh siyasah menekankan menghindari kerugian lebih daripada mengejar manfaat (Siregar & Khalid, 2024; Wahyudi & Hanifannur, 2021).
Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, pemilu bukan sekadar prosedur pemungutan suara yang terorganisir, tetapi sebuah mekanisme pengelolaan urusan publik yang harus diuji terhadap standar keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan pencegahan kerusakan (Mahir, 2022; Qomaruzzaman, 2023; Siregar & Khalid, 2024).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abrar, A. (2021). Puasa dan demokrasi: menuju pemilu profetik. Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 86–97. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.8
Alamsyah, M. S., & Arif, M. Y. A. (2024). The effectiveness of implementing a closed-list proportional system in selecting legislative members from the perspective of Islamic law. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15001
Arief, A., & Zumria, Z. (2021). Penyelenggaraan proses pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala perspektif fiqih siyasah. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 77–104. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.21
Arifin, S. (2019). Islam, populisme dan masa depan demokrasi di Indonesia. Maarif, 14(1), 9–28. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.46
Aris, M. S. (2018). Penataan sistem pemilihan umum yang berkeadilan untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Yuridika, 33(2), 290. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379
Asiyah, A., Astuti, A., & Nuraini, N. (2021). Analisis partisipasi politik perempuan dalam perspektif hukum Islam. Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26
Hasyim, Muh. F. (2020). Literasi politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam pemilu perspektif fiqih siyasah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 225–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3933
Mahir, M. (2022). Synchronising positive law and Islamic law within a justice concept in concurrent elections 2024: From the philosophical perspective of Islamic law. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 12(1), 76–107. https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.1.76-107
Masruroh, S., & Hasba, I. B. (2022). Normatifitas keterlibatan perempuan dalam proses legislasi nasional perspektif feminist legal theory. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 3(2), 143. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34729
Muhaimin, M., & Wahab, A. (2019). Futurologi undang-undang pemilu di Indonesia perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 13(2), 279–304. https://doi.org/10.15642/islamica.2019.13.2.279-304
Pranowo, M. B. (1970). Islam di Indonesia: Mengusung demokrasi dengan basis budaya. Studia Islamika, 13(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v13i1.579
Prasetyo, D. (2022). Empowering the election supervisory agency: Enforcement of law number 7 of 2017 on general elections. Constitutionale, 3(2), 103–118. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2745
Putra, A. (2021). Indonesia's presidential threshold as open legal policy in election: As a base for Muslim studies. Jurnal Al Tasyri'iyyah, 121–131. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28791
Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu legislatif sistem proporsional tertutup dan terbuka perspektif siyasah tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507
Rosyida, S. A., & Kurniawan, B. (2023). Comparative study of the General Election Commission (KPU) in the United States and South Korea. Rechtenstudent, 4(3), 260–273. https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.292
Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran kebencian, hoax dan perilaku memilih (studi kasus pada pemilihan presiden 2019 di Indonesia). Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 179. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806
Siregar, R. I., & Khalid, K. (2024). Prohibition of the use of mosques as campaign venues: A comparative study of the Constitutional Court's decision number 65/PUU-XXI/2023 and siyāsah dusturiyyah. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 184–200. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.142
Tabrani, S. R., & Irwansyah, I. (2023). Tinjauan fiqh siasah dan yuridis terhadap wacana sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Jurnal Hukum, 39(1), 115. https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30714
Tarantang, J., Anshary, A., Sukarni, S., Hamdi, F., & Islamy, A. (2022). Epistemologi fatwa tentang politik uang di Indonesia. Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 7(2), 101–118. https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4965
Umar, M. H. (2018). Hukum menjual hak suara pada pemilukada dalam perspektif fiqh siyasi sunni. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 12(02), 1–28. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448
Vermonte, P. J. (2014). Political engineering for women in Indonesian governance. Jurnal Perempuan, 19(4), 257–264. https://doi.org/10.34309/jp.v19i4.61
Wahyudi, F., & Hanifannur, M. (2021). Pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 perspektif qawaid fiqhiyyah. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 4(1), 1–20. https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Wulolo, C. M., & Renmaur, E. S. (2020). Meredam konflik dalam pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi pemilu serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 167. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.801
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar