02196 - Perdamaian Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual Dan Praksis Diplomasi Internasional

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep perdamaian dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual dan praksis, dengan fokus pada dimensi hubungan internasional dan diplomasi. Dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap literatur fiqh siyasah, siyasah dauliyah, dan studi perdamaian kontemporer, artikel ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam ilmu politik Islam bukan sekadar kondisi ketiadaan konflik bersenjata (negative peace), melainkan merupakan proyek normatif-institusional yang mencakup rekonstruksi sosial-politik, keadilan, rekonsiliasi, dan pendidikan perdamaian (positive peace). Dalam kerangka siyasah dauliyah, perdamaian merupakan prinsip dasar relasi antarnegara, sementara perang diposisikan sebagai pengecualian yang dibatasi oleh etika dan hukum. Diplomasi dipahami sebagai instrumen utama pencapaian perdamaian, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, termasuk melalui mekanisme organisasi internasional seperti OKI. Artikel ini juga mengidentifikasi ketegangan antara konstruksi fikih klasik dan norma hukum humaniter modern, serta menegaskan bahwa konsep perdamaian dalam ilmu politik Islam kontemporer berfungsi pula sebagai counter-ideology terhadap ekstremisme dan kekerasan atas nama agama.
Kata kunci: perdamaian, ilmu politik Islam, siyasah dauliyah, diplomasi, peace building, hubungan internasional
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of peace in Islamic political science, both conceptually and practically, with a focus on international relations and diplomacy. Using a literature review method drawing on fiqh siyasah, siyasah dauliyah, and contemporary peace studies, this article demonstrates that peace in Islamic political science is not merely the absence of armed conflict (negative peace), but constitutes a broader normative-institutional project encompassing socio-political reconstruction, justice, reconciliation, and peace education (positive peace). Within the framework of siyasah dauliyah, peace serves as the foundational principle of inter-state relations, while war is positioned as an exception constrained by ethics and law. Diplomacy is understood as the primary instrument for achieving peace, both bilaterally and multilaterally, including through international organizational mechanisms such as the OIC. This article also identifies tensions between classical jurisprudential constructions and modern humanitarian law norms, and affirms that the concept of peace in contemporary Islamic political science additionally functions as a counter-ideology against extremism and religiously justified violence.
Keywords: peace, Islamic political science, siyasah dauliyah, diplomacy, peace building, international relations
________________________________________
A. PENDAHULUAN
Perdamaian merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian ilmu politik, khususnya dalam studi hubungan internasional. Dalam disiplin ilmu politik Islam—yang dalam tradisi fikih politik sering dibahas melalui fiqh siyasah dan khususnya siyasah dauliyah (politik luar negeri)—perdamaian diposisikan sebagai tema normatif sekaligus praksis: ia menjadi standar etik, tujuan tata kelola, serta orientasi hubungan antarkomunitas dan antarnegara (Rahardjo, 2016; Sholeh, 2017). Sejumlah tulisan juga menegaskan bahwa perdamaian adalah bahasan yang inheren dalam pembahasan Islam tentang perang, hubungan internasional, perjanjian, dan diplomasi; artinya, "perang dan damai" dipahami sebagai satu spektrum yang diatur oleh norma-norma syariah dan pertimbangan kemaslahatan (Basyar, 2020; "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020; Sholeh, 2017).
Dalam bahasa studi perdamaian, "perdamaian" kerap dipahami minimal sebagai ketiadaan perang atau konflik bersenjata, yang sering disebut negative peace (Taufiq, 2021; Tohari, 2021). Namun, beberapa sumber menekankan bahwa pengertian ini belum cukup, karena perdamaian yang berkelanjutan mensyaratkan proses sosial-politik yang lebih luas—meliputi rekonstruksi, penegakan keadilan, pendidikan perdamaian, dan sebagainya—yang sering diasosiasikan dengan peace building (Husni, 2022; Tohari, 2021).
Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis bagaimana konsep perdamaian dirumuskan, dikembangkan, dan dipraktikkan dalam perspektif ilmu politik Islam, baik pada tataran konseptual-normatif maupun pada tataran praksis diplomasi internasional.
________________________________________
B. PEMBAHASAN
1. Basis Konseptual dalam Islam: Salam/Silm, "Islam", dan Imajinasi Politik Damai
Beberapa rujukan menautkan konsep perdamaian dengan akar konseptual Islam sendiri. Literatur tentang resolusi konflik dunia Islam menyebut bahwa makna dasar Islam dapat ditelusuri dari akar kata salaam dan bahwa orientasi damai yang dibawa Islam dimaksudkan lintas ras, bangsa, dan agama (Basyar, 2020; "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020). Literatur lain menekankan kedekatan konseptual antara "Islam" dan "perdamaian", termasuk dimensi praksis seperti tradisi pengucapan salam sebagai simbol dan praktik relasi sosial yang mengafirmasi damai (Taufiq, 2021; Wardoyo et al., 2011). Dengan demikian, dalam kerangka politik, perdamaian tidak diperlakukan sebagai konsep eksternal yang "ditambahkan" ke Islam, melainkan sebagai nilai yang dilekatkan pada identitas normatif Islam—misalnya rahmah (kasih sayang), kemanusiaan, dan toleransi (Puri & Yumitro, 2022; Wardoyo et al., 2011).
Sejumlah karya juga menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya target sosial makro, tetapi memiliki dimensi personal dan sosial: perdamaian dunia mensyaratkan subjek yang mampu berdamai dengan dirinya—dalam pikiran, ucapan, dan tindakan yang konsisten—dan pada saat yang sama membutuhkan pranata sosial-politik yang menopang perdamaian (Tohari, 2021; Wardoyo et al., 2011). Dengan kata lain, dalam perspektif politik Islam yang ditampilkan sumber-sumber ini, perdamaian adalah proyek etika-politik: ia menuntut transformasi individu sekaligus pengaturan institusional (Tohari, 2021; Wardoyo et al., 2011).
2. Perdamaian sebagai Prinsip Dasar Siyasah Dauliyah (Hubungan Internasional Islam)
Dalam artikel tentang Dar al-Salam dan Dar al-Kuffar, fiqh siyasah dipaparkan memiliki ruang lingkup yang mencakup siyasah dauliyah—yakni pengaturan pergaulan antarnegara Islam dan non-Islam, relasi warga lintas wilayah, serta batas-batas hubungan dalam damai dan perang—dan siyasah harbiyah, yakni pengaturan peperangan serta aspek yang berhubungan dengannya, termasuk perdamaian (Sholeh, 2017). Ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam ilmu politik Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam arsitektur norma hubungan internasional yang mengatur kapan damai dipertahankan, kapan perang diizinkan, dan bagaimana transisi damai–perang harus diatur (Rahardjo, 2016; Sholeh, 2017).
Tulisan tentang hubungan internasional dan HAM dalam perspektif Islam secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip hubungan internasional dalam Islam adalah "perdamaian yang abadi", dengan perang diposisikan sebagai pengecualian pada kondisi darurat; bahkan ketika perang terjadi, perang dipahami sebagai perang defensif dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia (Rahardjo, 2016). Kerangka ini sejalan dengan literatur lain yang menyatakan bahwa hukum internasional menurut Islam mencakup aspek perang maupun damai, dan pengaturannya dibahas dalam kategori-kategori wilayah seperti Dar al-Islam, Dar al-Harb, dan Dar al-'Ahd (wilayah perjanjian damai) (Alvian et al., 2017; "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020). Karena itu, "perdamaian" dalam ilmu politik Islam pada level hubungan internasional bukan sekadar "preferensi", melainkan asas atau keadaan dasar yang menjadi titik tolak relasi antarnegara, sementara perang adalah kondisi yang dibatasi dan diatur ("Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020; Puri & Yumitro, 2022; Rahardjo, 2016).
2.1 Perjanjian Damai sebagai Mekanisme Politik-Legal
Dalam perspektif fiqh siyasah, perdamaian dapat diwujudkan melalui perjanjian (agreement); bahkan disebut bahwa aplikasi damai terjadi "dalam sebuah kesepakatan" dan perjanjian damai diterima secara formal bila memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya pihak yang berhak, kesepakatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam (Sholeh, 2017). Di sisi lain, kajian tentang manajemen dakwah Nabi pada Piagam Madinah memposisikan negosiasi sebagai metode mencapai kesepakatan dan kohesi sosial; Piagam Madinah diperlakukan sebagai "perjanjian damai" yang memuat nilai toleransi, kemanusiaan, transendensi, dan pembebasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial (Hidayati & Fikriyah, 2022). Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa dalam ilmu politik Islam, perdamaian bukan hanya "kondisi", tetapi juga proses institusional yang dapat dirancang melalui negosiasi, perjanjian, dan tata kelola kolektif (Hidayati & Fikriyah, 2022; Sholeh, 2017).
3. Definisi Minimal: Perdamaian sebagai Ketiadaan Konflik Bersenjata (Negative Peace)
Definisi perdamaian sebagai "kondisi ketiadaan konflik bersenjata" berkorespondensi dengan definisi negative peace dalam studi perdamaian. Literatur "Islam dan peace building" menyebut bahwa perdamaian dalam pengertian negatif adalah kondisi tidak adanya peperangan, konflik kekerasan, ketegangan, dan kerusuhan berskala besar (Taufiq, 2021). Sementara itu, kajian bina-damai di pesantren menyatakan bahwa damai kerap diartikan sebagai kondisi no war atau no fighting, tetapi secara praksis perdamaian tidak berhenti pada ketiadaan perang semata (Tohari, 2021). Dengan demikian, dari sudut ilmu politik Islam yang disajikan sumber-sumber ini, negative peace adalah batas bawah (minimum threshold) bagi perdamaian: ia penting, tetapi tidak otomatis menjamin perdamaian yang stabil dan adil (Husni, 2022; Tohari, 2021).
Nuansa pentingnya tampak pada studi tentang perdamaian Aceh yang menyimpulkan bahwa keberhasilan tertentu baru mewujudkan perdamaian negatif, sementara perdamaian positif belum sepenuhnya terwujud (Husni, 2022). Ini menegaskan pembedaan analitis: ketiadaan konflik bersenjata dapat ada bersamaan dengan masih tersisanya persoalan struktural dan sosial-politik yang mengganggu keberlanjutan damai (Husni, 2022; Tohari, 2021).
4. Perluasan Makna: Perdamaian Positif (Positive Peace) sebagai Agenda Politik
Sejumlah sumber menguatkan bahwa perdamaian yang memadai dalam politik Islam tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan perang. Kajian tentang peace building—dengan rujukan Johan Galtung—menjelaskan peace building sebagai proses perubahan sosial damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial, dan ekonomi (Husni, 2022). Literatur lain menegaskan bahwa dialog dan pertemuan tanpa kekerasan dapat berhenti pada tahap peace keeping dan belum mencapai peace making, apalagi peace building, sehingga dibutuhkan penegakan hukum, rehabilitasi sosial-ekonomi, dan pendidikan perdamaian (Wardoyo et al., 2011). Ini memperluas horizon: perdamaian dalam ilmu politik Islam sebagaimana ditampilkan sumber-sumber ini adalah agenda tata kelola—mencakup institusi, kebijakan, pendidikan, dan keadilan—bukan hanya penghentian tembak-menembak (Husni, 2022; Wardoyo et al., 2011).
Keterkaitan perdamaian dan keadilan juga dinyatakan secara eksplisit dalam karya tentang epistemologi al-islah dalam Al-Qur'an: hukum Islam dipaparkan mengedepankan al-islah untuk memelihara perdamaian dan harmonisasi, dan keadilan dipandang penting untuk ditransformasikan dalam penyelesaian konflik dan ketertiban (Mawardi, 2002). Sejalan dengan itu, sebuah artikel tentang pemikiran politik An-Nabhani juga menyatakan bahwa keadilan adalah prasyarat untuk menciptakan perdamaian (Kartini, 2018). Dua sumber ini menunjukkan bahwa "perdamaian" menurut ilmu politik Islam dalam kerangka yang disediakan bukanlah keadaan netral tanpa konflik saja, melainkan kondisi yang menuntut keadilan sebagai fondasi (Kartini, 2018; Mawardi, 2002).
5. Perdamaian dan Perang: Perang Dibatasi, Damai Diprioritaskan
Karena ilmu politik Islam juga membahas kapan kekerasan dapat dibenarkan, konsep perdamaian perlu dibaca bersama kerangka etika perang. Artikel tentang etika perang dalam Islam menyatakan adanya tahapan sebelum perang, larangan membunuh non-kombatan, larangan merusak lingkungan—misalnya merusak pohon dan membunuh binatang peliharaan—serta kewajiban memperlakukan tawanan dengan baik (Hidayat & Suwanto, 2020). Karya tentang khazanah hukum perang dan damai juga menegaskan adab perang: larangan berlebihan, larangan membunuh non-kombatan, kewajiban memperlakukan tawanan secara terhormat, serta pelarangan merusak lingkungan dalam damai maupun perang (Puri & Yumitro, 2022). Selain itu, tulisan tentang hubungan internasional Islam menegaskan bahwa ketika perang terjadi, perang bersifat defensif dan tidak melanggar HAM (Rahardjo, 2016). Secara sintesis, sumber-sumber ini menggambarkan bahwa perdamaian dalam ilmu politik Islam terkait dengan pembatasan kekerasan secara normatif, dan bahwa perang hanya diizinkan dalam kondisi tertentu serta tetap dibatasi oleh etika dan hukum (Hidayat & Suwanto, 2020; Puri & Yumitro, 2022; Rahardjo, 2016).
Namun, terdapat pula catatan kritis: artikel yang membandingkan etika perang Islam dan teori just war menyebut adanya problematik tertentu. Misalnya, dalam jus ad bellum terdapat posisi yang tidak setara antara penghuni Dar al-Islam dan Dar al-Harb, dan dalam jus in bello gagasan diskriminasi kombatan–non-kombatan dalam Islam klasik dinilai tidak sepenuhnya setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan (Hidayat & Suwanto, 2020). Di sini terlihat adanya ketegangan antara sebagian konstruksi fikih klasik dan norma hukum humaniter modern, yang menjadi arena perdebatan ketika ilmu politik Islam dibaca dalam konteks hubungan internasional kontemporer (Hidayat & Suwanto, 2020; Puri & Yumitro, 2022).
6. Diplomasi dalam Hubungan Internasional: "Jalan Damai" sebagai Tujuan Utama
6.1 Diplomasi sebagai Praktik Damai dalam Politik Internasional
Artikel tentang resolusi konflik dunia Islam menyatakan bahwa relasi antarnegara sering dimaknai sebagai manifestasi "menginginkan perdamaian", dan ketika jalur diplomasi tidak dapat digunakan, negara cenderung beralih ke hard power; sekaligus ditegaskan bahwa Islam punya panduan tentang perdamaian, diplomasi, dan kapan perang diizinkan ("Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020). Sementara itu, artikel tentang peran OKI dalam penguatan diplomasi Islam menegaskan bahwa diplomasi Islam memprioritaskan perdamaian dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah; diplomasi difokuskan pada pencegahan dan resolusi konflik (Alvian et al., 2017). Dalam kajian hubungan internasional kontemporer tentang dialog lintas agama, diplomasi dijelaskan mencakup korespondensi, pembicaraan tidak resmi, lobi, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas yang damai, serta dapat berlangsung bahkan dalam kondisi perang atau konflik bersenjata (Tidore, 2022). Ketiga rujukan ini membingkai diplomasi sebagai instrumen politik yang pada hakikatnya ditautkan dengan pencarian jalan damai dan manajemen konflik (Alvian et al., 2017; "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020; Tidore, 2022).
Kerangka normatif serupa tampak dalam kutipan Ali Alatas yang dikemukakan dalam artikel tentang resolusi konflik Asia Tenggara: "any settlement, to be just and durable should be attained through political means and not by force of arms" (Siswanto, 2018). Pernyataan ini mengikat diplomasi dan penyelesaian damai pada prinsip political means (cara-cara politik) sebagai prasyarat penyelesaian yang adil dan tahan lama, sehingga selaras dengan tesis bahwa diplomasi—secara tujuan—diarahkan untuk menghindari penyelesaian melalui senjata ("Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020; Siswanto, 2018).
6.2 Diplomasi Islam: Landasan Normatif dan Institusional
Sumber tentang OKI menegaskan bahwa diplomasi Islam berbeda dari diplomasi konvensional yang dipandang memiliki banyak kekurangan; diplomasi Islam menekankan clean diplomacy berbasis perspektif Islam dan memprioritaskan perdamaian serta kerja sama (Alvian et al., 2017). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa OKI berperan mengoptimalkan diplomasi dengan mengutamakan kerja sama dan perdamaian, serta memfokuskan diplomasi pada pencegahan dan resolusi konflik (Alvian et al., 2017). Ini penting bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa "perdamaian" tidak hanya dibahas sebagai nilai teologis, tetapi juga diartikulasikan dalam kerangka organisasi internasional dan mekanisme multilateral (Alvian et al., 2017; Tidore, 2022).
Di luar lembaga antarnegara, beberapa sumber menekankan peran aktor keagamaan sebagai bagian dari diplomasi dan transformasi konflik. Studi tentang Afghanistan menyatakan bahwa ketertarikan Afghanistan terhadap Indonesia sebagai mediator didorong oleh kesamaan karakteristik—misalnya penduduk Muslim, negara demokratis, peran ulama—serta persepsi bahwa Indonesia netral dan aktif dalam menjaga perdamaian (Pradesi, 2019). Dalam artikel lain tentang reposisi agama dalam perang, NU dijelaskan menggunakan religious diplomacy dalam upaya transformasi konflik Afghanistan, dengan visi menciptakan positive peace dan menghilangkan justifikasi agama sebagai alat pelanggeng konflik sipil (Rohman & Mansyur, 2022). Sementara itu, penelitian tentang diplomasi kiai NU melalui konferensi ulama internasional menyebut bahwa konferensi-konferensi tersebut berkontribusi membangun jejaring dan menekankan karakter moderat (washathiyah) Islam Indonesia sebagai masukan bagi pembuat kebijakan serta penajaman diplomasi Indonesia (Mahmudah, 2021). Ketiganya menunjukkan bahwa dalam praktik, diplomasi menuju perdamaian dapat melibatkan multi-aktor: negara, organisasi internasional, dan komunitas epistemik keagamaan (Mahmudah, 2021; Pradesi, 2019; Rohman & Mansyur, 2022).
7. Negosiasi dan Piagam Madinah sebagai Model Politik Damai
Dalam ilmu politik Islam, praktik Nabi di Madinah sering dijadikan rujukan untuk tata kelola damai di masyarakat majemuk. Kajian Piagam Madinah menekankan bahwa negosiasi damai dilakukan sebagai bentuk manajemen dakwah untuk mencapai kesepakatan dan mewujudkan kohesivitas sosial; nilai yang ditonjolkan meliputi toleransi, kemanusiaan, transendensi, dan pembebasan (Hidayati & Fikriyah, 2022). Artikel tentang Dar al-Salam juga memaparkan fakta historis awal berupa perjanjian (bay'at) sebagai bentuk persekutuan dan perlindungan keselamatan yang dalam ilmu politik disebut "kontrak sosial", yang menunjukkan adanya kesepakatan politik untuk saling menjaga (Sholeh, 2017). Dengan demikian, sumber-sumber ini mengonstruksi fondasi bahwa perdamaian dalam politik Islam dapat dibangun melalui kontrak sosial, kesepakatan lintas kelompok, dan desain institusional yang mengikat masyarakat majemuk (Hidayati & Fikriyah, 2022; Sholeh, 2017).
8. Perdamaian Sosial di Tingkat Domestik: Rekonsiliasi, Dialog Lintas Iman, dan Kerja Bina-Damai
Walaupun dimensi hubungan internasional menjadi fokus utama, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa ilmu politik Islam juga menaruh perhatian pada rekonsiliasi sosial domestik sebagai bagian dari "politik perdamaian". Studi rekonsiliasi Ambon menegaskan bahwa agama bertujuan pada perdamaian, tetapi realitas kehidupan beragama tidak terpisah dari konflik; penelitian ini mengkaji rekonsiliasi Islam–Kristen dan memetakan upaya-upaya dialog, aturan bersama, serta kerja sama lintas kelompok (Luhuringbudi et al., 2020). Studi resolusi konflik berbasis teologi BakuBae menilai bahwa pendekatan keamanan top-down yang reaktif dapat memperkeras segregasi identitas, sedangkan gerakan sosial bottom-up yang melibatkan masyarakat sipil memainkan peran signifikan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian (Sa'diyah & Nurhayati, 2019). Keduanya memperlihatkan bahwa perdamaian dalam perspektif politik-keagamaan tidak semata-mata "ketiadaan kekerasan", tetapi juga transformasi relasi sosial, pengurangan segregasi, dan pelembagaan dialog (Luhuringbudi et al., 2020; Sa'diyah & Nurhayati, 2019).
Kerangka teoritik yang paralel muncul dalam studi bina-damai pesantren: perdamaian dipahami bukan sekadar ketiadaan perang, dan konflik dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme internal kelompok, antarkelompok, dan eksternal (Tohari, 2021). Ini sejalan dengan sumber lain yang menguraikan tahapan peace keeping, peace making, dan peace building, serta menegaskan urgensi pendidikan perdamaian sebagai proses penyadaran dari budaya kekerasan menuju budaya damai (Wardoyo et al., 2011). Dengan demikian, perdamaian menurut ilmu politik Islam dalam sumber-sumber ini dapat dibaca sebagai "ekosistem" yang mencakup dialog, rekonsiliasi, pendidikan, dan desain mekanisme lintas kelompok (Tohari, 2021; Wardoyo et al., 2011).
9. Ambivalensi dan Tantangan: Mengapa "Islam = Damai" Tetap Harus Diproduksi sebagai Praktik Politik?
Sebagian sumber menekankan adanya paradoks: Islam sering menampilkan diri sebagai agama perdamaian, tetapi dalam realitas kontemporer kerap diidentikkan dengan kekerasan—misalnya dikaitkan dengan terorisme—sehingga memunculkan kebutuhan untuk membangun kerangka konseptual dan praksis peace building yang lebih kuat (Rohman & Mansyur, 2022; Rustandi & Sahidin, 2019). Studi historis radikalisme dalam Islam menegaskan bahwa Islam tidak mengenal cara kekerasan untuk mencapai tujuan; perdamaian dipandang mendasar dan jihad yang benar dipahami sebagai perjuangan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan (Maula, 2020). Dalam studi tentang keamanan dan perdamaian melalui pemikiran Abdullah bin Bayyah, ditegaskan bahwa sarjana kontemporer mengembangkan gagasan perdamaian untuk menolak ideologi keras; keamanan dipandang penting dan seruan pembentukan keamanan melampaui batas kaum dan akidah (ukhwah bashariyyah) untuk mencapai keamanan global (Fauzi, 2015). Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam kontemporer, konsep perdamaian juga berfungsi sebagai counter-ideology terhadap ekstremisme—yakni sebagai basis legitimasi normatif untuk menolak kekerasan atas nama agama (Fauzi, 2015; Maula, 2020).
________________________________________
C. SIMPULAN
Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber yang ditelaah, perdamaian menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam beberapa dimensi sebagai berikut.
Pertama, definisi minimal: perdamaian adalah kondisi ketiadaan konflik bersenjata atau peperangan (negative peace) (Taufiq, 2021; Tohari, 2021). Kedua, definisi politik yang lebih memadai: perdamaian juga mencakup agenda peace building—rekonstruksi sosial-politik-ekonomi, dialog, rekonsiliasi, pendidikan perdamaian, dan penegakan keadilan—sehingga perdamaian negatif tidak otomatis berarti perdamaian positif (Husni, 2022; Mawardi, 2002; Wardoyo et al., 2011). Ketiga, dalam hubungan internasional Islam (siyasah dauliyah/fiqh al-siyar): prinsip dasarnya adalah perdamaian; perang adalah pengecualian yang dibatasi—darurat/defensif—dan diatur etika serta hukum, termasuk perlindungan non-kombatan, larangan perusakan berlebihan, dan perlakuan baik pada tawanan (Hidayat & Suwanto, 2020; Puri & Yumitro, 2022; Rahardjo, 2016). Keempat, dalam hubungan internasional modern: diplomasi dipahami sebagai rangkaian aktivitas politik yang pada hakikatnya bersifat damai—negosiasi, korespondensi, lobi, kunjungan—dan diarahkan pada pencegahan serta penyelesaian konflik, termasuk dalam kerangka "diplomasi Islam" yang menekankan kerja sama dan perdamaian melalui OKI (Alvian et al., 2017; "Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki," 2020; Tidore, 2022). Kelima, nuansa kritis: beberapa konstruksi klasik—misalnya kategorisasi Dar al-Islam/Dar al-Harb—dapat memunculkan problem kesetaraan dalam pembacaan kontemporer dan dinilai problematis bila dibandingkan dengan norma modern kekebalan non-kombatan; karena itu konsep perdamaian dalam ilmu politik Islam kontemporer sering bergerak ke arah koreksi, moderasi, dan perluasan basis humanitarisme (Fauzi, 2015; Hidayat & Suwanto, 2020).
Dengan demikian, rumusan "perdamaian = ketiadaan konflik bersenjata; tujuan utama diplomasi" adalah benar sebagai definisi minimal, tetapi sumber-sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa ilmu politik Islam umumnya mengembangkan konsep itu menjadi proyek normatif-institusional yang lebih luas: damai sebagai prinsip relasi internasional, perang sebagai pengecualian yang dibatasi, dan diplomasi serta negosiasi sebagai instrumen utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tahan lama (Alvian et al., 2017; Rahardjo, 2016; Siswanto, 2018).
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional, 6(2). https://doi.org/10.18196/hi.62112
Basyar, M. H. (2020). Etika perang dalam Islam dan teori just war. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 17. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854
Fauzi, I. (2015). Ambiguitas agama sebagai peluang dalam menciptakan perdamaian agama. Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, 5(2). https://doi.org/10.15642/religio.v5i2.575
Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan etika politik Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam konteks perpolitikan Indonesia. Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 3(2), 124. https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469
Hidayati, N., & Fikriyah, A. (2022). Perempuan dan politik: Antara cita dan fakta studi atas peran perempuan dalam pembangunan di Brunei Darussalam. Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, 14(1), 111–121. https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.238
Husni, A. S. (2022). Sinergi pemerintah-elit lokal dalam membangun damai di Bondowoso. The Sociology of Islam, 5(2), 107–125. https://doi.org/10.15642/jsi.2022.5.2.107-125
Kartini, I. (2018). Deklarasi Panmunjom dan prospek perdamaian Korea di era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 1. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.752
Luhuringbudi, T., Liza, F., & Akbar, N. (2020). Islam berkemadjoean perspektif globalisasi: Kontribusi Islam Indonesia pada peradaban global. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 74–96. https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1011
Mahmudah, H. (2021). Pendidikan agama Islam untuk resolusi konflik dan perdamaian. Kreatif: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 19(2), 89–100. https://doi.org/10.52266/kreatif.v19i2.794
Maula, B. S. (2020). Radikalisme Islam sebagai problem bagi bangsa Indonesia di masa kontemporer. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan, 6(1), 147. https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.6772
Mawardi, M. (2002). Dar al-Salam dan Dar al-Kuffar dalam konsepsi hubungan antarnegara. Millah: Journal of Religious Studies, 2(1), 128–145. https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss1.art9
Perdamaian Aceh pasca bencana tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah kritis disaster diplomacy pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Aceh. (2020). Jurnal Politik Profetik, 8(1), 89–111. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a4
Pradesi, Y. (2019). Resolusi konflik di dunia Islam: Antara damai, diplomasi, dan perang (perspektif Islam dan hubungan internasional). Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, 15(2), 188. https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1502-05
Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam penguatan diplomasi Islam. Jurnal Sosial Politik, 8(1), 96–108. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717
Rahardjo, D. (2016). Kemiskinan pemikiran dalam kajian Islam di Indonesia menuju ilmu-ilmu sosial profetik. Jurnal Sosiologi Reflektif, 10(1), 199. https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1142
Rohman, A., & Mansyur, H. M. (2022). Diplomasi profetik: Studi analisis pada lawatan Cheng Ho di Nusantara. Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs, 7(2), 1. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8497
Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). Analisis historis manajemen dakwah Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 7(2). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5503
Sa'diyah, H., & Nurhayati, S. (2019). Pendidikan perdamaian perspektif Gus Dur: Kajian filosofis pemikiran pendidikan Gus Dur. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 175. https://doi.org/10.19105/tjpi.v14i2.2759
Sholeh, B. (2017). Resolusi konflik di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 12(1). https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.29-52
Siswanto, S. (2018). Kepemimpinan Donald Trump dan turbulensi tatanan dunia. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 49. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.735
Taufiq, T. T. (2021). Kontribusi filsafat perdamaian Eric Weil bagi resolusi konflik masyarakat majemuk. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 4(1). https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2780
Tidore, B. (2022). Resolusi konflik berbasis teologi Baku Bae Ambon (1999–2002). Media: Jurnal Filsafat dan Teologi, 3(2), 212–235. https://doi.org/10.53396/media.v3i2.111
Tohari, A. (2021). Rekonsiliasi antarumat beragama Kristen dan Islam di Ambon Maluku. The Sociology of Islam, 4(2), 223–245. https://doi.org/10.15642/jsi.2021.4.2.223-245
Wardoyo, B., Wirawan, H., & Santiko, U. (2011). Mediasi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina–Israel. Global: Jurnal Politik Internasional, 13(1). https://doi.org/10.7454/global.v13i1.163
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar