02194 - Pemakzulan Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah): Kajian Konseptual Dan Kelembagaan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep pemakzulan dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah) secara komprehensif, meliputi dimensi terminologis, normatif, substantif, kelembagaan, dan tujuan politik-syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka terhadap literatur fiqh siyasah klasik dan kontemporer serta perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Islam, artikel ini menunjukkan bahwa pemakzulan dalam ilmu politik Islam bukan sekadar mekanisme penggantian pemimpin, melainkan instrumen akuntabilitas yang berakar pada relasi legitimasi antara pemimpin dan umat. Secara terminologis, pemakzulan berkaitan erat dengan konsep 'azl (pemberhentian) dan al-khalla' (pencopotan pejabat negara). Secara normatif, pemakzulan merupakan konsekuensi logis dari relasi bai'at dan kewajiban pemimpin memenuhi amanah kemaslahatan. Alasan pemakzulan mencakup aspek moral-politik (ketidakjujuran, bid'ah, ketidakadilan, dosa) maupun kemampuan faktual (kelemahan fisik-mental, hilang kebebasan). Secara kelembagaan, terdapat ketegangan antara mekanisme kontrol umat/perwakilan dan mekanisme peradilan yang dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi, yang dapat dianalogikan dengan institusi Wilayah al-Maẓālim. Keseluruhan kerangka ini diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kezaliman sebagai tujuan utama fiqh siyasah.
Kata kunci: pemakzulan, fiqh siyasah, 'azl, kemaslahatan, akuntabilitas, Wilayah al-Maẓālim
________________________________________
Abstract
This article comprehensively examines the concept of impeachment (pemakzulan) from the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah), encompassing terminological, normative, substantive, institutional, and political-sharia dimensions. Employing a literature review approach drawing on classical and contemporary fiqh siyasah scholarship as well as comparative constitutional studies of Indonesia and Islam, this article demonstrates that impeachment in Islamic political thought is not merely a mechanism for replacing leaders, but an accountability instrument rooted in the legitimacy relationship between rulers and the people (ummah). Terminologically, impeachment is closely related to the concepts of 'azl (dismissal) and al-khalla' (removal of state officials). Normatively, impeachment is a logical consequence of the bay'ah relationship and the leader's obligation to fulfill the trust of public welfare (maslahah). Grounds for impeachment encompass moral-political aspects (dishonesty, bid'ah, injustice, sin) as well as factual incapacity (physical-mental weakness, loss of freedom). Institutionally, there exists a tension between popular/representative control mechanisms and judicial mechanisms, which in the Indonesian context is realized through the Constitutional Court, analogous to the Wilayah al-Maẓālim institution. The entire framework is oriented toward achieving maslahah and preventing tyranny (zulm) as the primary objectives of fiqh siyasah.
Keywords: impeachment, fiqh siyasah, 'azl, maslahah, accountability, Wilayah al-Maẓālim
________________________________________
1. Pengertian "Pemakzulan" dalam Kajian Politik Islam dan Ketatanegaraan
Dalam literatur ketatanegaraan kontemporer Indonesia, pemakzulan dipahami sebagai proses untuk menurunkan pejabat dari jabatannya, dan dalam pemahaman populer dikaitkan dengan proses ketika badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap pejabat tinggi negara sebagai langkah awal menuju kemungkinan pemberhentian melalui pemungutan suara lembaga perwakilan (Habibi, 2015; Yunus, 2020). Sejumlah penulis juga menekankan perbedaan akademik antara impeachment dan pemakzulan: impeachment dipahami sebagai tuduhan/dakwaan (menitikberatkan proses dan tidak selalu berakhir pada pemberhentian), sedangkan pemakzulan menunjuk pada turunnya/berhentinya/dipecatnya pejabat dari jabatannya setelah proses tersebut (Fikri, 2023; Habibi, 2015; Sulistiani, 2019). Secara konseptual, pembeda ini penting karena membedakan tahap pendakwaan (prosedural) dari akibat akhirnya (pemberhentian) (Fikri, 2023; Habibi, 2015; Sulistiani, 2019).
Dalam UUD 1945 sendiri, istilah yang dipakai bukan "pemakzulan" melainkan "diberhentikan/pemberhentian" (khususnya Pasal 7A dan 7B), dan ada usulan agar nomenklatur "pemakzulan" dipakai khusus untuk Presiden/Wakil Presiden agar menegaskan sifat prosedur konstitusionalnya yang berbeda dari pemberhentian pejabat publik lain (Rohman & Harisman, 2021). Kerangka terminologis ini relevan untuk "ilmu politik Islam" karena dalam studi fiqh siyasah, istilah Arab yang sering dipakai untuk "pencopotan" adalah al-khalla' (pencopotan/pemecatan/penyingkiran pejabat negara) atau akar istilah 'azl (pemberhentian) (Fikri, 2023; Munafi et al., 2020), dan sejumlah penulis menegaskan bahwa "impeachment" dalam bahasa Arab dapat dipahami sebagai pemecatan/pemberhentian dari kekuasaan (Munafi et al., 2020). Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa istilah modern "makzul/pemakzulan" menjadi rancu jika dipaksakan sebagai "turun takhta" karena sistem ketatanegaraan Islam tidak mengenal "makzul" dalam arti terminologis yang sama dengan tradisi ketatanegaraan modern (Sulistiani, 2019). Dengan demikian, pembahasan "pemakzulan menurut ilmu politik Islam" perlu memisahkan (i) persoalan istilah, (ii) alasan substantif pemberhentian, dan (iii) desain kelembagaan/prosedural yang dinilai sejalan dengan tujuan politik-syariah (kemaslahatan dan pencegahan kezaliman) (Munafi et al., 2020; Sulistiani, 2019).
________________________________________
2. Posisi Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah) sebagai Kerangka Analitis Pemakzulan
Beberapa rujukan menyebut fiqh siyasah sebagai ranah kajian yang mempelajari pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. Definisi ini menempatkan fiqh siyasah sebagai perangkat analitis yang menghubungkan norma syariah, institusi politik, dan kebijakan/ketertiban kenegaraan dalam orientasi maslahah (kebaikan umum). Dalam literatur lain, fiqh siyasah juga dipahami sebagai gabungan dua kata (fiqh dan siyasah) yang berkaitan dengan pemahaman hukum syara' dan tata kelola/politik pemerintahan, sehingga ia menjadi basis konseptual bagi "hukum tata negara Islam" (sering juga disebut siyasah dusturiyah) (Muchlisin, 2020). Bahkan, ada penegasan bahwa fiqh siyasah dapat dipahami sebagai "ilmu politik Islam" atau "pemikiran politik di dalam Islam" yang dalam perkembangan lanjut dapat menjadi disiplin yang relatif independen, sehingga penilaian atas pemakzulan bukan semata legal-formal, tetapi juga terkait etika politik dan desain pembatasan kekuasaan (Mulia et al., 2023).
Karena fiqh siyasah membahas tata kelola kekuasaan untuk kemaslahatan, maka pemakzulan dalam kerangka ini terutama dipahami sebagai instrumen akuntabilitas (pertanggungjawaban pemegang kekuasaan) dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ketika pemimpin tidak lagi memenuhi syarat moral/keadilan/kecakapan atau melakukan penyimpangan yang merusak kemaslahatan (Fikri, 2023). Penekanan kemaslahatan ini konsisten dengan pembacaan terhadap al-Mawardi yang memandang negara sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan, serta dengan pembahasan al-Mawardi bahwa pemimpin wajib menjalankan tugas-tugas pemerintahan (dan karenanya dapat dievaluasi bila gagal menjalankan tugas).
________________________________________
3. Legitimasi dan Akuntabilitas Pemimpin sebagai Dasar "Dapat Dimakzulkan"
Dalam kajian fiqh siyasah, hubungan rakyat (umat) dan kepala negara dipahami sebagai hubungan perwakilan karena umat yang memilihnya; dari relasi ini umat memiliki hak untuk mengawasi kepala negara dan pejabat dalam urusan negara (Fakihudin, 2021). Hak pengawasan ini dipelihara pada masa awal Islam (masa sahabat) dan dikaitkan dengan fungsi kontrol politik (checks and balances) dalam kerangka negara hukum dan demokrasi (Fakihudin, 2021). Pada aras teori politik Islam yang lebih luas, disebut pula bahwa warga (pria maupun wanita) memiliki hak memberi nasihat kepada penguasa dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk kontrol terhadap penguasa tanpa memandang jabatan (Diana, 2009). Kerangka ini menegaskan bahwa kemungkinan "pemakzulan" tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada prinsip akuntabilitas dan kontrol publik terhadap pemegang amanah kekuasaan (Diana, 2009; Fakihudin, 2021).
Dalam tradisi Melayu-Islam, misalnya pada uraian pemikiran Raja Ali Haji, ditegaskan bahwa pertanggungjawaban di hadapan rakyat terjadi karena rakyat memberikan hak memerintah; karenanya rakyat berhak memberikan bai'at, meminta pertanggungjawaban, dan berhak pula memakzulkannya bila ada sebab-sebabnya. Ini memperlihatkan bahwa "pemakzulan" dipahami sebagai konsekuensi logis dari legitimasi politik yang bersumber dari penerimaan/kontrak sosial (bai'at) dan kewajiban pemimpin untuk memenuhi amanah. Sejalan dengan itu, al-Mawardi juga dipahami menekankan relasi hak dan kewajiban: bila khalifah/imam meminta ketaatan dan loyalitas, ia harus memenuhi tugas-tugas perlindungan dan pengurusan urusan rakyat secara bertanggung jawab.
________________________________________
4. Istilah dan Bentuk Pemakzulan dalam Fiqh Siyasah: 'Azl dan Al-Khalla'
Sejumlah literatur fiqh siyasah memaknai pema'zulan sebagai turunan dari akar kata 'azl yang berarti pemberhentian (Fikri, 2023). Dalam studi perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Islam, pemakzulan (impeachment dalam wacana modern) di dalam Islam dioperasionalkan sebagai al-khalla' (pencopotan), yakni tindakan mencabut/memecat/menyingkirkan pejabat negara (Munafi et al., 2020). Sejalan dengan itu, disebut pula bahwa "impeachment dalam bahasa Arab" dapat dimaknai sebagai pemecatan, pemutusan hubungan kerja, dan pemberhentian dari kekuasaan. Dengan demikian, dalam fiqh siyasah, pemakzulan dipahami sebagai tindakan pencopotan jabatan yang terkait erat dengan status pejabat sebagai pemegang amanah publik dan bisa diberlakukan kepada pejabat negara (tidak terbatas kepala negara), tergantung konteks sistem dan norma yang dipakai (Munafi et al., 2020).
Namun demikian, literatur juga menunjukkan keterbatasan "mekanisme baku" dalam sumber klasik tertentu. Misalnya, dinyatakan bahwa al-Mawardi mengakui kemungkinan kepala negara diganti bila tidak mampu menjalankan tugas, tetapi ia tidak memberikan cara/mekanisme rinci bagi pergantian itu (Rahman, 2017). Bahkan ada penilaian bahwa kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah tidak mengatur secara riil mekanisme pemakzulan. Karena itu, dalam perspektif ilmu politik Islam kontemporer, "pemakzulan" sering disintesis dari (i) prinsip legitimasi-akuntabilitas, (ii) syarat-syarat pemimpin, (iii) alasan-alasan pemberhentian dalam literatur fikih-siyasah, dan (iv) desain kelembagaan yang paling mampu mencegah kezaliman dan menjaga kemaslahatan (Fakihudin, 2021).
________________________________________
5. Alasan-Alasan Pemakzulan dalam Tradisi Ketatanegaraan Islam: Syarat, Kegagalan, dan Kondisi Darurat
Literatur ketatanegaraan Islam yang dirangkum dalam studi pemakzulan menyebut beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala negara diberhentikan. Dalam rumusan yang dikaitkan dengan al-Baqillani, kepala negara/khalifah dapat diberhentikan bila dalam proses bernegara ia tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, atau kehilangan kebebasan karena ditawan musuh (Fikri, 2023). Dalam kajian perbandingan lain, juga disebutkan bahwa jika kepala negara ditawan musuh dan tidak dapat melepaskan diri, umat Islam harus segera mencari penggantinya agar tidak terjadi kevakuman politik (Munafi et al., 2020). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa alasan pemberhentian tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran moral-hukum (ketidakjujuran, bid'ah, kezaliman/ketidakadilan, dosa), tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan faktual menjalankan pemerintahan (lemah fisik-mental; tidak bebas karena ditawan) (Fikri, 2023; Munafi et al., 2020).
Selain itu, ada argumentasi bahwa pemikiran al-Mawardi dapat dipakai untuk memperkaya konsep pemberhentian/pemakzulan dengan menambahkan alasan "ketika presiden/kepala negara menjadi boneka politik keluarga atau orang terdekat," sebagai basis pembenahan desain alasan pemakzulan (Fikri, 2023). Di sini terlihat bahwa "alasan pemakzulan" dalam ilmu politik Islam dapat bergerak dari syarat klasik (keadilan, amanah, kemampuan) ke pembacaan risiko politik-kekuasaan (misalnya dominasi keluarga/lingkaran dekat yang mereduksi independensi pemimpin), sepanjang argumen tersebut dikaitkan dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan tata kelola (Fikri, 2023).
Penting pula dicatat bahwa beberapa rujukan menekankan adanya perbedaan di kalangan ulama mengenai syarat-syarat kepemimpinan (terutama perbedaan antara ulama klasik dan kontemporer), sehingga perumusan alasan pemberhentian juga berpotensi mengalami variasi argumentatif. Nuansa ini penting secara metodologis: fiqh siyasah adalah produk ijtihad dan perbedaan pandangan (ikhtilaf) bisa memengaruhi cara menilai "cacat legitimasi" atau "ketidaklayakan" yang berujung pada pemakzulan.
________________________________________
6. Siapa yang Berwenang dan Bagaimana Prosesnya? Ketegangan antara Mekanisme Politik dan Mekanisme Peradilan
6.1. Orientasi "Politik" (Kontrol Umat/Perwakilan)
Dalam fiqh siyasah, hak umat untuk mengawasi kepala negara dan pejabat ditegaskan sebagai konsekuensi hubungan perwakilan, sehingga kontrol dapat dilakukan oleh umat yang diwakili institusi perwakilan (Fakihudin, 2021). Dalam pemikiran Raja Ali Haji, hak rakyat untuk memakzulkan diletakkan dalam rangka pertanggungjawaban pemimpin di hadapan rakyat yang memberi bai'at. Dalam pembacaan al-Mawardi mengenai pengangkatan imam, proses pemilihan diserahkan kepada ahl al-hall wa al-'aqd untuk membaiat (yang juga menandai adanya "kontrak sosial"/komitmen pemerintahan), dan bila imam tidak amanah, rakyat dapat melakukan pembangkangan atau lebih ekstrem pemakzulan (Rahman, 2017). Konstelasi ini menunjukkan bahwa "pemakzulan" sering dipahami sebagai puncak dari mekanisme kontrol (muraqabah) dan akuntabilitas (mas'uliyyah) yang melekat pada relasi bai'at dan perwakilan politik (Fakihudin, 2021; Rahman, 2017).
6.2. Orientasi "Peradilan" (Siyāsah Qaḍhā'iyyah dan Wilayah al-Maẓālim)
Dalam kajian siyāsah qaḍhā'iyyah, dikemukakan bahwa pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat disamakan dengan kewenangan Wilayah al-Maẓālim dalam mengadili kezaliman/kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-Maẓālim juga dijelaskan sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk keputusan politik yang merugikan atau melanggar kepentingan/hak rakyat serta pelanggaran HAM (Ulum, 2016). Dengan kerangka ini, "dimensi peradilan" dalam pengawasan pemimpin dipahami sebagai mekanisme institusional untuk menilai tindakan penguasa yang zalim/menyimpang, bukan sekadar kontestasi politik (Ulum, 2016).
Akan tetapi, terdapat ketegangan konseptual yang perlu dicatat: salah satu studi menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemberhentian kepala negara tidak melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya, meskipun sistem Islam juga memiliki lembaga peradilan (qaḍhā'iyyah). Dengan kata lain, pengaitan Mahkamah Konstitusi dengan Wilayah al-Maẓālim adalah bentuk analogi fungsional untuk konteks Indonesia (peradilan konstitusi modern), bukan klaim bahwa ketatanegaraan Islam klasik selalu menempatkan peradilan sebagai forum pemakzulan (Ulum, 2016). Nuansa ini penting agar pembacaan "pemakzulan menurut ilmu politik Islam" tidak jatuh pada anakronisme (memproyeksikan desain kelembagaan modern ke desain klasik), melainkan menggunakan kategori fiqh siyasah untuk menilai tujuan (mencegah kezaliman, menjaga kemaslahatan) dan pilihan institusional yang mungkin.
________________________________________
7. Sintesis dengan Konsep Impeachment Modern: Pelajaran dari Desain Indonesia
Beberapa literatur ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa pemakzulan Presiden/Wakil Presiden menurut UUD 1945 merupakan gabungan proses politik dan proses hukum sekaligus (Fikri, 2023; Misranto, 2014). Mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara: DPR sebagai pengusul/pendakwa, Mahkamah Konstitusi sebagai forum peradilan konstitusi yang memeriksa/menilai pendapat DPR, dan MPR sebagai pemutus akhir (Misranto, 2014; Munafi et al., 2020; Yunus, 2020). Dalam desain ini, Mahkamah Konstitusi dinilai berperan sebagai institusi peradilan yang dipercaya konstitusi untuk mengimplementasikan "sistem peradilan impeachment," yang dimulai dari permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi setelah DPR berpendapat Presiden/Wakil Presiden melanggar Pasal 7A UUD 1945 (Habibi, 2015; Yunus, 2020).
Akan tetapi, sejumlah studi juga menunjukkan problem "putusan politik" pada tahap akhir: meskipun Mahkamah Konstitusi memutus (menilai secara yuridis) adanya pelanggaran, keputusan akhir pemberhentian berada pada MPR sebagai politieke beslissing (putusan politik) (Gunawan, 2008; Misranto, 2014). Bahkan dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (dalam konteks impeachment) tidak otomatis memberhentikan Presiden/Wakil Presiden karena tetap memerlukan keputusan MPR yang memang diberi kewenangan konstitusional untuk memberhentikan (Misranto, 2014). Sejumlah penulis menilai bahwa situasi ini dapat membuat mekanisme impeachment/pemakzulan cenderung tidak sepenuhnya menegakkan supremasi hukum karena hasil yudisial masih dapat "ditahan" oleh keputusan politik (Diana, 2017; Gunawan, 2008).
Bagi "ilmu politik Islam," perbandingan ini berguna sebagai perangkat konseptual: ia membantu memetakan bahwa pemakzulan selalu berada pada spektrum antara (i) penilaian hukum/keadilan (mencegah zalim, menegakkan due process) dan (ii) keputusan politik (konsensus, dukungan mayoritas, stabilitas) (Gunawan, 2008; Fakihudin, 2021). Karena fiqh siyasah secara definisional membahas pengaturan urusan negara demi kemaslahatan, maka pertanyaan kuncinya bukan hanya "siapa memutus," tetapi "mekanisme mana yang paling menjamin kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kezaliman tanpa menghilangkan prinsip keadilan."
________________________________________
8. Kemaslahatan, Kesetaraan di Hadapan Hukum, dan Good Governance sebagai Rasionalitas Pemakzulan dalam Politik Islam
Sejumlah literatur menegaskan bahwa al-Mawardi melihat negara sebagai sarana menciptakan dan memelihara kemaslahatan, dan ia menekankan fungsi institusional dalam pengelolaan negara. Dalam bahasa fiqh siyasah, tujuan pengaturan negara memang diarahkan pada kemaslahatan manusia. Karena itu, pemakzulan dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai instrumen korektif ketika kepemimpinan tidak lagi mengantarkan pada kemaslahatan atau justru menghasilkan mudarat melalui ketidakadilan/ketidakjujuran/kezaliman (Fikri, 2023). Perspektif ini juga selaras dengan gagasan good governance dalam hukum Islam kontemporer yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (efektif, efisien, transparan, jujur, bertanggung jawab) untuk menegasikan penyalahgunaan kekuasaan, serta pembacaan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kejujuran, dan objektivitas sebagai indikator pemerintahan bersih. Walaupun good governance disebut tidak memiliki rujukan tekstual spesifik dalam al-Qur'an atau hadis, ia dikonstruksi sebagai gerakan ijtihadiyyah yang dapat ditopang oleh metode mashlahah mursalah.
Contoh historis-lokal yang sering dipakai untuk menunjukkan etos kesetaraan dan penindakan pejabat adalah tradisi Buton: tindakan "pebula" (korupsi) dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan/wewenang/kekuasaan publik, dan penindakan hukumnya mencakup pasabu (pemecatan/pemakzulan pejabat), disertai prinsip "bhone montete yinda posala-sala" (tidak ada perbedaan bagi siapa pun di hadapan hukum) serta penegasan bahwa pejabat (bahkan sultan) tidak memiliki imunitas (Amin, 2014). Walaupun konteks Buton adalah adat yang secara materiil disebut banyak diadaptasi dari hukum Islam, contoh ini menunjukkan bagaimana pemakzulan dapat berfungsi sebagai sanksi politik-administratif untuk menegakkan akuntabilitas pejabat publik dan kesetaraan di hadapan hukum (Amin, 2014), yang secara normatif sejalan dengan orientasi fiqh siyasah pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan penjagaan kemaslahatan.
________________________________________
9. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, "pemakzulan menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah)" dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, secara terminologis, pemakzulan dekat dengan konsep 'azl (pemberhentian) dan al-khalla' (pencopotan/pemecatan/penyingkiran pejabat negara), dengan catatan adanya peringatan sebagian penulis tentang kerancuan jika disamakan begitu saja dengan "turun takhta" dalam sistem Islam (Fikri, 2023; Munafi et al., 2020; Sulistiani, 2019).
Kedua, secara normatif, pemakzulan berakar pada relasi legitimasi-akuntabilitas: umat (sebagai pemberi bai'at/legitimasi) memiliki hak mengawasi, meminta pertanggungjawaban, dan—bila ada sebab yang kuat—memakzulkan pemimpin (Fakihudin, 2021; Rahman, 2017).
Ketiga, secara substantif, alasan pemakzulan dalam tradisi ketatanegaraan Islam mencakup aspek moral-politik dan kemampuan faktual: ketidakjujuran, bid'ah, ketidakadilan/kezaliman dan dosa, kelemahan fisik-mental, serta hilang kebebasan karena ditawan musuh (yang menuntut penggantian untuk mencegah kevakuman politik) (Fikri, 2023; Munafi et al., 2020). Literatur juga membuka perluasan alasan melalui pembacaan al-Mawardi, misalnya ketika pemimpin menjadi "boneka" keluarga/orang dekat (Fikri, 2023).
Keempat, secara kelembagaan, literatur menunjukkan adanya perdebatan/ketegangan: satu sisi menegaskan hak kontrol umat/perwakilan dan tindakan pemakzulan sebagai puncak akuntabilitas (Fakihudin, 2021); sisi lain menunjukkan analogi modern bahwa peradilan konstitusi dapat dibaca melalui konsep Wilayah al-Maẓālim yang mengadili kezaliman penguasa, namun juga ditegaskan bahwa pemakzulan kepala negara dalam ketatanegaraan Islam tidak selalu melibatkan lembaga yudikatif (Ulum, 2016).
Kelima, secara tujuan politik-syariah, pemakzulan dipahami sebagai mekanisme korektif demi kemaslahatan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, sejalan dengan orientasi fiqh siyasah dan nilai good governance (keadilan, kejujuran, akuntabilitas).
Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, pemakzulan bukan semata "mengganti pemimpin," melainkan perangkat akuntabilitas yang harus ditimbang melalui tujuan kemaslahatan, pencegahan kezaliman, dan desain institusi yang meminimalkan dominasi kepentingan sempit atas keadilan substantif (Fakihudin, 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Amin, M. (2014). Judicial review TAP MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menurut Jimly Asshiddiqie. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219
Diana, R. (2009). Partisipasi politik muslimah dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Tsaqafah, 5(2), 289. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.129
Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan konsep kenegaraan dalam Islam. Tsaqafah, 13(1), 157. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981
Fakihudin, R. (2021). Impeachment of regional heads resulted in direct election in the perspective of constitutional law. Jurnal Scientia Indonesia, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149
Fikri, M. A. (2023). Pemakzulan kepala negara dalam konstitusi Indonesia, konstitusi Iran, dan fiqih siyasah: Sebuah perbandingan. Jurnal Kawruh Abiyasa, 3(1), 47–64. https://doi.org/10.59301/jka.v3i1.58
Gunawan, W. A. A. (2008). Pemakzulan (impeachment) presiden dalam perspektif hukum tata negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 416. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no3.178
Habibi, N. (2015). Politieke beslissing dalam pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 327–338. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1845
Misranto, M. (2014). Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi sistem peradilan impeachment. Perspektif, 19(3), 153. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.18
Muchlisin, M. M. (2020). Pandemi COVID-19 sebagai alasan impeachment presiden perspektif hukum tata negara. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 163–178. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.271
Mulia, S., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis siyāsah qaḍhā'iyyah terhadap pemberhentian presiden melalui Mahkamah Konstitusi. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), 2(1), 37–62. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56
Munafi, L. O. A., Tahara, T., Tenri, A., & Malim, D. D. L. O. (2020). Pebula: Local wisdom of the Buton people considering the prevention and enforcement of corruption. Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, 5(1), 66–78. https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i1.8559
Rahman, A. A. A. (2017). Pemakzulan kepala negara. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2), 127–150. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.430
Rohman, A., & Harisman, H. (2021). Konsep kepemimpinan Islam: Telaah pemikiran politik Islam al-Mawardi. Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 19(2). https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490
Sulistiani, A. D. (2019). Impeachment president: Studi perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam. Jurnal Al-Dustur, 1(1). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348
Ulum, M. B. (2016). Mekanisme pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945 (antara realitas politik dan penegakan konstitusi). Jurnal Konstitusi, 7(4), 131. https://doi.org/10.31078/jk747
Yunus, M. (2020). Pemikiran politik Imam al-Mawardi tentang pengangkatan imam (khalifah). Humanistika: Jurnal Keislaman, 6(2), 191–209. https://doi.org/10.55210/humanistika.v6i2.368
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar