02193 - Patronase Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Antara Risywah, Konsesi Kekuasaan, Dan Kemaslahatan Publik

AFANIN MEDIA UTAMA



Patronage in the Perspective of Islamic Political Science: Between Bribery, Power Concessions, and Public Welfare

Abstract
This article examines the phenomenon of patronage from the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah/siyāsah shar'iyyah) in the context of Indonesian democratic politics. Using a normative-analytical approach grounded in existing literature, this study maps patronage across three analytical layers: (1) as a descriptive political phenomenon manifested in patron–client relationships based on reciprocal rewards and political concessions; (2) as an operational political practice intersecting with money politics, gratification, and identity-based regulatory transactions; and (3) as an object of normative evaluation within Islamic political thought, assessed through the principles of justice, equality, deliberation (musyawarah), and public welfare (maqāṣid al-sharī'ah). The findings indicate that patronage in the form of bribery and gratification (risywah) is normatively problematic in Islamic jurisprudence and is analyzed as prohibited through the sadd al-ẓarī'ah approach. Meanwhile, patronage in the form of state concessions to Islamic aspirations requires nuanced analysis—distinguishing between legal administrative bureaucratization and politically motivated support-seeking maneuvers. Institutionally, strengthening governance through transparency, accountability, and regulatory frameworks for Islamic financial and religious authorities is identified as a structural mechanism to suppress transactional-personal patronage.
Keywords: patronage, fiqh siyasah, risywah, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic political science, Indonesia
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji fenomena patronase dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah/siyāsah shar'iyyah) dalam konteks politik demokratis Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur yang tersedia, kajian ini memetakan patronase dalam tiga lapis analisis: (1) sebagai fenomena politik deskriptif yang berwujud relasi patron–klien berbasis resiprositas imbalan dan konsesi politik; (2) sebagai praktik politik operasional yang beririsan dengan politik uang, gratifikasi, dan transaksi regulasi berbasis identitas; serta (3) sebagai objek evaluasi normatif dalam pemikiran politik Islam, yang dinilai melalui prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan kemaslahatan publik (maqāṣid al-sharī'ah). Temuan menunjukkan bahwa patronase yang berwujud suap dan gratifikasi (risywah) bersifat problematik secara normatif dalam fikih Islam dan dianalisis sebagai terlarang melalui pendekatan sadd al-ẓarī'ah. Sementara itu, patronase yang tampil sebagai konsesi negara terhadap aspirasi Islam memerlukan analisis bertenaga nuansa—membedakan antara birokratisasi administratif yang sah dan manuver pencarian dukungan yang bermotif politik. Secara institusional, penguatan tata kelola melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerangka regulatif otoritas keuangan dan keagamaan Islam diidentifikasi sebagai mekanisme struktural untuk menekan patronase personal-transaksional.
Kata Kunci: patronase, fiqh siyasah, risywah, maqāṣid al-sharī'ah, ilmu politik Islam, Indonesia
________________________________________
1. Pendahuluan: Patronase sebagai Problem Ilmu Politik Islam
Dalam bahan rujukan yang tersedia, praktik patronase (patronage) muncul terutama melalui pola relasi patron–klien yang beroperasi lewat pertukaran dukungan politik dengan imbalan (reward), konsesi, atau perlindungan (Hidayati et al., 2023; Nugroho, 2021). Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi dan desentralisasi, relasi semacam ini digambarkan menjadi semakin "cair" (fluid) dan dapat bergeser orientasinya dari agenda ideologis menuju pragmatisme ekonomi (penguasaan sumber daya) sebagai strategi bertahan kelompok (Hidayati et al., 2023).
Karena itu, membahas "patronase menurut ilmu politik Islam" menuntut dua lapis analisis yang saling terkait dalam rujukan: (i) analisis politik tentang mekanisme pertukaran dukungan–imbalan (Hidayati et al., 2023; Nugroho, 2021); dan (ii) analisis normatif-politik Islam (fiqh siyasah/siyāsah shar'iyyah) tentang tujuan dan cara penggunaan kekuasaan, serta kaitannya dengan keadilan dan kemaslahatan (maqāṣid) (Nuzul, 2014; Yasin, 2016).
________________________________________
2. Definisi Operasional Patronase dari Rujukan yang Tersedia
2.1. Patronase sebagai Pola Patron–Klien dan Resiprositas "Reward"
Studi tentang klientelisme politik dalam era desentralisasi demokratis di Indonesia menjelaskan bahwa model patron–client tetap muncul, namun dalam bentuk yang berbeda dan lebih lentur; salah satu penekanan utamanya ialah resiprositas (reward) yang berubah sesuai konteks sosial-politik (Hidayati et al., 2023). Dengan demikian, patronase dapat dipahami secara operasional sebagai mekanisme resiprokal yang mengikat aktor "patron" dan "klien" melalui pertukaran dukungan dan imbalan (Hidayati et al., 2023), dengan bentuk imbalan yang menyesuaikan konteks (Hidayati et al., 2023).
2.2. Patronase, Politik Uang, dan Gratifikasi sebagai Bentuk Pertukaran Dukungan–Keuntungan
Rujukan lain membahas money politics sebagai "penyakit politik" yang diposisikan sebagai bagian dari delik penyuapan (Harisudin, 2015). Dalam uraian yang sama, gratifikasi dipahami luas sebagai pemberian (uang, barang, diskon, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lain-lain) kepada pejabat negara terkait jabatan atau di luar itu (Harisudin, 2015). Lebih spesifik, "politik uang" dijelaskan sebagai upaya mencari dukungan dalam persaingan politik demi menduduki posisi tertentu (Harisudin, 2015).
Dengan landasan ini, patronase sebagai praktik memberi keuntungan untuk dukungan dapat beririsan dengan praktik penyuapan/gratifikasi dan politik uang ketika "imbalan" diwujudkan dalam pemberian material atau fasilitas untuk memengaruhi dukungan politik (Harisudin, 2015), sekaligus tetap konsisten dengan gambaran resiprositas patron–klien (Hidayati et al., 2023).
2.3. Patronase sebagai "Konsesi" dan "Perlindungan" dari Jejaring Elite
Dalam studi tentang organisasi Islam tertentu di Indonesia, organisasi tersebut digambarkan mampu memosisikan diri sebagai broker moral-politik menjelang pemilu, berkolaborasi dengan sebagian elite politik (regional dan nasional), sebagian aparat keamanan, dan jejaring lain, serta memanfaatkan sistem elektoral terdesentralisasi untuk mendapatkan konsesi politik bagi tujuan personal pemimpinnya. Sumber lain juga menunjukkan bahwa keselarasan dengan elite politik dapat menghasilkan perlindungan politik dan patronase, termasuk dukungan politis dan finansial dari administrasi lokal untuk menopang keberlangsungan suatu gerakan (Nugroho, 2021).
Kedua rujukan ini memperluas pengertian patronase sebagai bukan sekadar pemberian material langsung, tetapi juga konsesi dan proteksi yang dipertukarkan melalui jaringan kekuasaan (Nugroho, 2021).
________________________________________
3. Patronase dalam Dinamika Politik Islam Indonesia: Konteks yang Relevan dari Rujukan
3.1. Patronase dan "Pemberian Dukungan" Negara kepada Aspirasi Islam sebagai Strategi Politik
Sejumlah rujukan menekankan bahwa formalisasi/legislasi aspek-aspek hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi politik penguasa. Misalnya, proses legislasi aspek Islam memperoleh momentum ketika penguasa Orde Baru mencari dukungan politik dari umat Islam, dan "memenangkan hati dan pikiran" dengan mendukung aspek tertentu hukum Islam disebut menjadi norma dalam politik keseharian (Utama, 2019). Dalam kajian birokratisasi syariah, inisiatif Presiden Soeharto untuk memberi perhatian pada praktik keagamaan dipahami bukan sebagai dukungan substantif terhadap penerapan syariah, melainkan terkait tujuan politik untuk memperoleh dukungan komunitas Islam (Facal, 2019). Kajian lain tentang formalisasi syariah juga menegaskan bahwa dinamika tersebut kuat dipengaruhi kepentingan politik penguasa dalam konteks sosial-politik masing-masing era (Anwar et al., 2023).
Secara analitis, gambaran "dukungan" dan "konsesi" negara untuk meraih/menjaga dukungan politik dari kelompok sosial-keagamaan selaras dengan logika patronase sebagai pertukaran dukungan–imbalan/konsesi (Anwar et al., 2023; Facal, 2019; Utama, 2019).
3.2. Patronase, Politik Identitas, dan "Transaksi" Regulasi Syariah di Tingkat Lokal
Dalam konteks otonomi daerah, terdapat rujukan yang menggambarkan bahwa elite lokal dan organisasi Islam mendorong praktik syariah melalui peraturan daerah (perda syariah) dan narasi religius; perda syariah disebut "menjadi transaksi politik" untuk memenangkan hati rakyat (Anwar, 2018). Kajian lain tentang ekspresi syariah di Indonesia pasca-Reformasi juga menekankan bahwa perluasan syariah dari ranah politik ke ekonomi tidak terlepas dari kepentingan aktor yang menggunakan label syariah untuk identitas politik dan kepentingan bisnis (Najib, 2020). Laporan majalah yang dikutip dalam kajian tersebut bahkan disebut menemukan adanya regulasi syariah di tingkat lokal dalam jumlah tertentu, yang dipakai untuk menunjukkan gejala penguatan politik identitas dalam konteks otonomi (Najib, 2020).
Bersama-sama, rujukan ini menunjukkan bahwa patronase sebagai politik pertukaran dapat berkelindan dengan politik identitas melalui medium regulasi dan branding syariah yang dipakai untuk mengonsolidasikan dukungan (Anwar, 2018; Najib, 2020).
3.3. Pergeseran dari Islamisme ke Pragmatisme Ekonomi sebagai Medium Patronase
Studi klientelisme politik pada gerakan Islam radikal tertentu di Jawa Barat menemukan adanya pergeseran orientasi dari "Islamisme" (agenda ideologis seperti penerapan syariah) menuju dominasi sumber daya ekonomi ("premanisme") pada era desentralisasi demokratis; pola patron–klien Orde Baru muncul kembali tetapi lebih cair, dan bentuk resiprositas berubah-ubah (Hidayati et al., 2023). Temuan ini relevan bagi pembacaan patronase dalam politik Islam karena menautkan patronase bukan hanya pada "gagasan syariah", tetapi pada akses sumber daya dan komodifikasi dukungan yang dapat mengubah orientasi gerakan (Hidayati et al., 2023). Ini sejalan dengan gambaran organisasi lain yang memanfaatkan desentralisasi elektoral untuk memperoleh konsesi, serta gambaran patronase sebagai perlindungan melalui aliansi elite (Nugroho, 2021).
________________________________________
4. Kerangka "Ilmu Politik Islam" dalam Rujukan: Fiqh Siyasah/Siyāsah Shar'iyyah dan Relasi Negara–Agama
4.1. Fiqh Siyasah/Siyāsah Shar'iyyah sebagai Perangkat Memahami Tujuan dan Cara Berkuasa
Dalam rujukan tentang studi "siyasah" di pendidikan tinggi Islam, dijelaskan bahwa dalam literatur Islam definisi yang populer ialah Fiqh Siyasah (fikih siyasah) dan Siyasah Syar'iyyah (siyāsah shar'iyyah). Siyasah disebut memiliki dua dimensi: (i) tujuan kekuasaan, dan (ii) cara mencapai serta mengendalikan kekuasaan dalam arena politik. Dengan pengertian ini, patronase dapat diposisikan sebagai salah satu "cara" (modus) dalam mengelola koalisi, dukungan, dan kontrol kekuasaan—yang kemudian dinilai dari kompatibilitasnya dengan tujuan normatif politik Islam, misalnya keadilan/kemaslahatan, yang juga muncul di rujukan lain (Nuzul, 2014; Yasin, 2016).
4.2. Negara–Agama: Ruang Kebijakan Publik dan Legalitas Produk Hukum Islam
Kajian tentang relasi negara–agama menyimpulkan bahwa negara dipandang bukan hanya entitas politik, tetapi juga forum untuk mengimplementasikan nilai/prinsip berbasis Islam dalam kebijakan publik; pada saat yang sama, ditegaskan bahwa Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum utama, dan karenanya hukum Islam tidak dijadikan sumber formal tunggal melainkan diadopsi pada beberapa ruang, misalnya aspek privat dan ekonomi tertentu (Miskari et al., 2023). Sementara itu, kajian "melting pot" sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam terintegrasi ke dalam hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan dan putusan, sekaligus tetap bersifat mandiri dalam mengatur internal umat Islam; konsep "politik hukum" dipahami sebagai aktivitas memilih kebijakan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan negara.
Dengan demikian, "patronase" dalam politik Islam Indonesia perlu dibaca juga sebagai gejala dalam politik hukum: dukungan, konsesi, dan pengakuan legal atas institusi/produk tertentu dapat menjadi bagian dari negosiasi politik, tetapi sekaligus beroperasi dalam kerangka negara hukum dan pilihan kebijakan (Miskari et al., 2023).
4.3. Syariah sebagai Birokratisasi (Bukan Semata Islamisasi) dan Ruang Politisasi
Kajian tentang birokratisasi syariah berargumen bahwa inkorporasi syariah ke hukum negara di Indonesia dapat dipahami sebagai proyek birokratisasi yang bertujuan modernisasi sistem hukum untuk kepastian dan keadilan bagi Muslim, bukan semata Islamisasi; namun kajian yang sama juga mencatat bahwa di berbagai daerah ada upaya membuat regulasi syariah sebagai manuver politik guna meraih dukungan politik lokal (Facal, 2019). Dengan kata lain, rujukan menyediakan dua lensa yang harus dipertemukan: (i) birokratisasi/modernisasi hukum demi kepastian (Facal, 2019); dan (ii) politisasi agama yang dapat mengambil bentuk patronase berupa konsesi/dukungan untuk dukungan politik (Anwar, 2018; Facal, 2019; Najib, 2020).
________________________________________
5. Standar Normatif Politik Islam yang Relevan untuk Menilai Patronase: Demokrasi, Keadilan, Maqāṣid
5.1. Prinsip Demokrasi yang Kompatibel dengan Ajaran Islam dalam Rujukan
Sebuah kajian konstitusional tentang Islam dan demokrasi menyatakan bahwa walau demokrasi tidak disebut tekstual dalam al-Qur'an dan Hadis, dasar-dasarnya secara implisit dan substantif terdapat dalam ajaran Islam, seperti kesetaraan, musyawarah, dan kerja sama (ta'āwun), serta kompatibel dengan nilai demokrasi (Zainuddin et al., 2019). Rujukan ini penting karena patronase dalam banyak konteks dipahami sebagai praktik yang memengaruhi proses demokratis, misalnya kompetisi elektoral, sehingga standar etis-demokratis yang diakui kompatibel dengan Islam menjadi basis evaluasi (Yasin, 2016; Zainuddin et al., 2019).
5.2. Keadilan dan "Equal Rights" sebagai Prinsip yang Dilanggar oleh Manipulasi Dukungan
Kajian pemilu serentak di Aceh Utara dari perspektif Islam menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu seharusnya mengikuti prinsip keadilan dan hak yang setara; kajian ini menilai keberpihakan penyelenggara dan praktik penggelembungan suara sebagai bertentangan dengan prinsip tersebut (Yasin, 2016). Karena patronase bekerja melalui pertukaran dukungan dan imbalan/konsesi (Hidayati et al., 2023), maka ia dapat berpotensi merusak prinsip keadilan dan kesetaraan bila melahirkan keberpihakan, distorsi suara, atau pengondisian dukungan yang tidak fair—sebagaimana problem keadilan pemilu yang disoroti rujukan (Yasin, 2016; Zainuddin et al., 2019).
5.3. Maqāṣid/Kemaslahatan sebagai Horizon Evaluasi (Manfaat dan Pencegahan Kerusakan)
Rujukan tentang maqāṣid menegaskan bahwa syariah bertujuan membawa manfaat dan mencegah kerusakan, serta bahwa Pancasila dan Islam dapat bertemu dalam agenda perlindungan, misalnya perlindungan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan, pada tataran nilai substantif (Nuzul, 2014). Kajian pemilu Aceh Utara juga memaparkan maqāṣid sebagai kerangka kebutuhan (dharūri, hājī, taḥsīnī) dan mengaitkannya dengan tata kelola fasilitas/SDM penyelenggaraan pemilu (Yasin, 2016). Dengan demikian, patronase dinilai bukan hanya dari legalitas formal, tetapi dari apakah ia mendorong kemaslahatan publik atau justru memproduksi kerusakan, misalnya ketidakadilan elektoral atau penyimpangan integritas (Nuzul, 2014; Yasin, 2016).
________________________________________
6. Patronase dalam Perspektif Normatif Politik Islam: Kapan Menjadi Problem (Risywah/Korupsi), Kapan Menjadi "Kebijakan" yang Diperdebatkan
6.1. Patronase yang Berwujud Penyuapan, Gratifikasi, dan Politik Uang: Problem Risywah
Rujukan tentang money politics menegaskan bahwa politik uang dipandang sebagai bagian dari penyuapan/gratifikasi, dan mengutip bahwa terdapat Hadis yang menyatakan Rasulullah "melaknat" pemberi dan penerima suap; rujukan ini juga menyoroti adanya perbedaan pandangan ulama tentang kepastian hukum risywah, namun mengajukan analisis ushūl fiqh (sadd al-ẓarī'ah) untuk menegaskan pelarangannya dan menyelaraskan dengan larangan hukum positif (Harisudin, 2015). Dengan dasar ini, patronase yang menempuh cara "imbalan" berupa suap/gratifikasi untuk mengamankan dukungan politik merupakan bentuk yang secara normatif dipermasalahkan dalam rujukan sebagai risywah/politik uang (Harisudin, 2015), dan secara konseptual bertentangan dengan standar keadilan dan kesetaraan prosedural yang ditekankan dalam evaluasi pemilu perspektif Islam (Yasin, 2016) serta prinsip demokrasi substantif yang dinilai kompatibel dengan Islam (Zainuddin et al., 2019).
6.2. Patronase sebagai Strategi Kekuasaan: Konsesi, Proteksi, dan Kooptasi Dukungan
Namun patronase tidak selalu tampil sebagai transaksi uang; ia juga hadir sebagai konsesi dan proteksi. Organisasi yang berperan sebagai "broker" digambarkan memperoleh konsesi politik bagi tujuan personal pemimpin melalui manipulasi dinamika sistem elektoral terdesentralisasi. Rujukan lain menunjukkan aliansi dengan elite politik dapat memberi proteksi dan patronase, termasuk dukungan politis dan finansial dari administrasi distrik, yang menopang survival gerakan (Nugroho, 2021). Sementara itu, dinamika legislasi aspek hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan terhadap agenda Islam kadang menjadi "norma" untuk memenangi hati dan pikiran (support yang "artificial") dalam politik keseharian (Utama, 2019) dan bahwa perhatian penguasa pada praktik keagamaan dapat diarahkan untuk tujuan memperoleh dukungan politik (Facal, 2019).
Dengan demikian, patronase juga dapat dibaca sebagai teknik politik untuk mengelola dukungan melalui konsesi/kooptasi, yang dalam kerangka fiqh siyasah menjadi bagian dari "cara mencapai/mengendalikan kekuasaan"—dan karena itu membutuhkan penilaian etis berdasar keadilan/kemaslahatan (Nuzul, 2014; Yasin, 2016).
6.3. Nuansa: Formalisasi Syariah sebagai Kepentingan Politik, Administratif, atau Kontekstual
Kajian kebijakan formalisasi syariah menyatakan bahwa formalisasi mengalami naik turun sesuai hubungan negara–agama, dan menyebut bahwa formalisasi oleh penguasa setidaknya memiliki kepentingan politik, administratif, dan kontekstualisasi (Anwar et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian birokratisasi syariah memandang inkorporasi syariah sebagai modernisasi administrasi hukum demi kepastian dan keadilan, tetapi juga mengakui adanya politisasi regulasi syariah sebagai manuver meraih dukungan (Facal, 2019). Sintesis kedua rujukan ini menyiratkan bahwa label "patronase" tidak selalu otomatis melekat pada setiap kebijakan yang mengakomodasi aspirasi Islam; ada spektrum motivasi dan fungsi kebijakan (administratif/kepastian hukum vs. manuver dukungan) yang harus dibedakan secara analitis (Anwar et al., 2023; Facal, 2019).
________________________________________
7. Implikasi bagi Desain Institusi: Bagaimana Meminimalkan Patronase yang Merusak Menurut Rujukan
7.1. Otoritas Syariah, Otoritas Keuangan, dan Tarik-menarik Independensi–Efektivitas
Model relasi otoritas syariah dan otoritas keuangan dipengaruhi politik ekonomi dan kebijakan agama; perbandingan Indonesia–Malaysia–Timur Tengah menunjukkan independensi otoritas syariah dan efektivitas penerapan fatwa saling berkaitan, yang kemudian memengaruhi pengawasan lembaga keuangan Islam (Suhendar et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, MUI dipahami sebagai organisasi yang menjembatani umarā' dan ulamā' (Suhendar et al., 2023). Kajian lain menegaskan eksistensi Fatwa DSN–MUI terkait dinamika politik hubungan umat Islam dan pemerintah, serta fatwa menjadi mengikat secara moral dan legal bagi pelaku jasa keuangan syariah karena terdapat perintah perundang-undangan (Rachmadita et al., 2020).
Secara sintesis, rujukan-rujukan ini menyediakan contoh desain institusional: ketika pengaturan dan pengawasan diikat prosedur hukum dan tata kelola, ruang "patronase personal" dapat ditekan karena legitimasi dan daya ikat tidak bergantung semata pada kedekatan patron–klien, melainkan pada kerangka regulatif (Rachmadita et al., 2020; Suhendar et al., 2023).
7.2. Transparansi dan Good Corporate Governance sebagai Contoh Mekanisme Anti-penyimpangan (dalam Konteks Keuangan Syariah)
Dalam konteks perbankan syariah, prinsip transparansi diposisikan sebagai bagian krusial dari good corporate governance (GCG) dan disebut diatur dalam UU Perbankan Syariah; kajian ini menyimpulkan transparansi dan GCG dapat memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah (Mukminto & Wahanisa, 2021). Studi lain tentang praktik GCG pada bank syariah tertentu menggambarkan implementasi prinsip GCG "sesuai perspektif Islam," termasuk narasi "anti-graft" yang dikaitkan dengan amanah dan pembentukan karakter (Dijk & J.G., 2016).
Walaupun dua rujukan ini berada pada domain tata kelola lembaga keuangan dan bukan langsung tata kelola jabatan politik, keduanya relevan sebagai analogi institusional: patronase yang merusak, terutama yang berwujud gratifikasi/penyuapan, membutuhkan koreksi melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan norma anti-penyimpangan yang dilembagakan (Dijk & J.G., 2016; Mukminto & Wahanisa, 2021), konsisten dengan kritik atas money politics sebagai penyuapan/gratifikasi (Harisudin, 2015) dan standar keadilan prosedural (Yasin, 2016; Zainuddin et al., 2019).
7.3. Dinamika Otoritas Ulama–Negara dan Risiko Kooptasi
Kajian tentang fatwa MUI pada masa pandemi menilai terdapat dinamika posisi MUI yang dapat bergeser antara "khādim al-ḥukūma" dan "khādim al-umma," dan mengajukan argumen bahwa fatwa terkait Covid-19 menunjukkan arah "turnback" yang lebih dekat ke posisi khādim al-ḥukūma (Kurniawan et al., 2023). Bila dikaitkan dengan patronase, rujukan ini penting sebagai peringatan analitis: kedekatan lembaga keagamaan dengan negara dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tertentu, tetapi juga membuka ruang persepsi kooptasi/kalkulasi politik—sehingga desain relasi kelembagaan memerlukan kehati-hatian agar tidak menjadi kanal patronase yang mengurangi orientasi pada kemaslahatan publik (Facal, 2019; Kurniawan et al., 2023; Suhendar et al., 2023).
________________________________________
8. Kesimpulan
Berdasarkan rujukan yang tersedia, patronase dalam bingkai ilmu politik Islam dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama, sebagai fenomena politik (deskriptif), patronase tampak sebagai relasi patron–klien yang berbasis resiprositas "reward" dan dapat berubah sesuai konteks, termasuk pergeseran orientasi menuju pragmatisme ekonomi (Hidayati et al., 2023). Patronase juga muncul sebagai konsesi dan proteksi melalui jejaring elite (Nugroho, 2021).
Kedua, sebagai praktik pertukaran dukungan–keuntungan (operasional), patronase beririsan dengan politik uang dan gratifikasi ketika "imbalan" diwujudkan sebagai pemberian untuk mengamankan dukungan dan posisi (Harisudin, 2015), dan dapat hadir sebagai "transaksi politik" dalam politik identitas/regulasi lokal (Anwar, 2018; Najib, 2020).
Ketiga, sebagai objek evaluasi normatif fiqh siyasah/siyāsah shar'iyyah, karena siyasah memuat dimensi tujuan kekuasaan dan cara mencapai/mengendalikan kekuasaan, patronase sebagai "cara" berpolitik harus diukur dengan standar normatif yang disediakan rujukan: prinsip kesetaraan/musyawarah/ta'āwun yang kompatibel dengan demokrasi (Zainuddin et al., 2019), prinsip keadilan dan hak setara dalam proses elektoral (Yasin, 2016), serta horizon kemaslahatan (maqāṣid) yang menekankan manfaat dan pencegahan kerusakan (Nuzul, 2014; Yasin, 2016).
Keempat, sebagai batas kritisnya, patronase yang berwujud suap/gratifikasi (money politics/risywah) diposisikan problematik dalam rujukan dan diperdebatkan dalam fikih, tetapi dianalisis untuk dilarang melalui pendekatan ushūl fiqh (sadd al-ẓarī'ah) serta disejajarkan dengan pelarangan hukum positif (Harisudin, 2015). Patronase yang tampil sebagai dukungan/konsesi negara kepada aspirasi Islam juga harus dibaca dengan nuansa: bisa berupa birokratisasi untuk kepastian dan keadilan (Facal, 2019), tetapi juga bisa menjadi manuver meraih dukungan (Facal, 2019; Utama, 2019), dan oleh karena itu perlu analisis motif dan dampak (Anwar et al., 2023; Facal, 2019).
Kelima, sebagai arah perbaikan institusional (implikasi), rujukan memberi contoh bahwa penguatan tata kelola melalui transparansi, GCG, dan anti-penyimpangan di lembaga keuangan syariah, serta pengikatan fatwa/otoritas syariah pada kerangka regulatif, dapat menjadi model untuk menekan ruang patronase personal-transaksional (Dijk & J.G., 2016; Mukminto & Wahanisa, 2021; Rachmadita et al., 2020), sekaligus mengingatkan adanya dinamika kedekatan ulama–negara yang perlu dijaga agar tetap berorientasi pada kemaslahatan publik (Kurniawan et al., 2023; Suhendar et al., 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Anwar, M. Z. (2018). Sharia expression in contemporary Indonesia: An expansion from politics to economics. Ulumuna, 22(1), 96–111. https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.295
Anwar, M. Z., Fathan, F., Warto, W., & Hidayati, O. N. (2023). Transformation of economic theology for community empowerment: A case study on Pesantren-based bank wakaf mikro. Journal of Indonesian Islam, 17(1), 76–99. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.76-99
Dijk, K. van, & J.G., N. K. (2016). Islam, politics and change. https://doi.org/10.26530/oapen_605451
Facal, G. (2019). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its impact on growing religious intolerance in Indonesia. TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8(1), 7–20. https://doi.org/10.1017/trn.2018.15
Harisudin, M. N. (2015). The taqnin of Indonesian Islamic law dynamic. Journal of Indonesian Islam, 9(1), 79–100. https://doi.org/10.15642/jiis.2015.9.1.79-100
Hidayati, T., Umar, M., Azhari, F., & Abas, M. A. (2023). The legal construction of licensing and supervision of sharia multilevel marketing in Indonesian trade law. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 13(2), 237–263. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17989
Kurniawan, R., Sukmana, E. T., & Dakhoir, A. (2023). Transformation of sharia financial institutions the case of Aceh: Politics, strategy and implementation. Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 6(2), 131–152. https://doi.org/10.32332/finansia.v6i2.7533
Miskari, M., Syahnan, Mhd., & Matsum, H. (2023). The ideality of Pancasila and reality of maqaashid syariah. Al-Ulum, 23(2), 308–329. https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4234
Mukminto, E., & Wahanisa, R. (2021). Identity politics and local regulations: A critique of ideology on local regulations in the post-New Order. Nurani Hukum, 4(2). https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12317
Najib, M. (2020). Legal policy of formalization of Islamic sharia in Indonesia. Prophetic Law Review, 2(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art3
Nugroho, E. R. (2021). Implementation of sharia-compliance in Islamic bank product innovations. Prophetic Law Review, 3(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art4
Nuzul, A. (2014). The melting pot of legal systems in Indonesia (reading the legal politics of Indonesian Islamic law). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088
Rachmadita, R. N., Isti'anah, P. R., Arumita, N. F., Arumsari, N., & Mahfudzi, I. (2020). The measurement of member satisfaction level toward Koperasi Ships Jawa Timur service. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.003
Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal politics of the existence of fatwa in Islamic financial institutions: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 279–308. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_03
Utama, A. S. (2019). History and development of Islamic banking regulations in the national legal system of Indonesia. Al-Adalah, 15(1), 37. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446
Yasin, M. N. (2016). The pluralism of Islamic economic law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the development of sharia banking in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 10(1), 113–138. https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.113-138
Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An ambiguity of constitutional law major at the faculty of sharia of Islamic higher education institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar