02163 - Marxisme Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Antara Kritik Teologis-Etis Dan Apropriasi Selektif

AFANIN MEDIA UTAMA



Marxism in the Perspective of Islamic Political Science: Between Theological-Ethical Critique and Selective Appropriation
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji Marxisme melalui lensa ilmu politik Islam dengan menganalisis titik-titik ketegangan maupun pertemuan antara kedua tradisi pemikiran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menelaah bagaimana materialisme historis, dialektika, dan analisis konflik kelas Marxis dievaluasi dalam wacana intelektual Muslim—baik secara teologis, etis, maupun politis. Temuan menunjukkan tiga posisi utama: Marxisme sebagai perangkat diagnosis sosial yang dapat dimanfaatkan secara metodologis; Marxisme sebagai worldview yang dikritik karena fondasi materialisnya bertentangan dengan ontologi dan aksioligi Islam; serta Marxisme sebagai wacana yang dapat dinegosiasikan melalui lokalisasi bahasa dan moralisasi islami. Kajian ini menegaskan bahwa relasi Islam–Marxisme tidak dapat direduksi menjadi oposisi biner, melainkan merupakan pertukaran konseptual yang kompleks dan historis, yang menghasilkan alternatif seperti sosialisme Islam serta dialog post-Marxis kontemporer.
Kata Kunci: Marxisme, Ilmu Politik Islam, Materialisme Historis, Sosialisme Islam, Keadilan Sosial
________________________________________
Abstract
This article examines Marxism through the lens of Islamic political science by analyzing the points of tension and convergence between the two intellectual traditions. Employing a literature synthesis approach, this study explores how Marxist historical materialism, dialectics, and class conflict analysis are evaluated in Muslim intellectual discourse—theologically, ethically, and politically. The findings reveal three main positions: Marxism as a tool of social diagnosis that can be utilized methodologically; Marxism as a worldview criticized for its materialist foundations being incompatible with Islamic ontology and axiology; and Marxism as a negotiable discourse through linguistic localization and Islamic moralization. This study affirms that the Islam–Marxism relationship cannot be reduced to a binary opposition, but rather constitutes a complex and historical conceptual exchange, giving rise to alternatives such as Islamic socialism and contemporary post-Marxist dialogue.
Keywords: Marxism, Islamic Political Science, Historical Materialism, Islamic Socialism, Social Justice
________________________________________
1. PENDAHULUAN: MARXISME SEBAGAI "LENSA" YANG DINILAI DARI KERANGKA ILMU POLITIK ISLAM
Dalam ilmu politik Islam, politik (siyāsah) tidak dipahami sebagai ranah "netral nilai", melainkan terkait erat dengan etika dan tujuan normatif—misalnya keadilan—yang harus membimbing tindakan politik (Buuren, 2013). Sejumlah kajian tentang hubungan agama–ideologi dalam konteks Muslim juga menekankan kedekatan historis antara agama dan politik dalam tradisi Islam, sehingga pembacaan atas ideologi modern—termasuk Marxisme—kerap dilakukan dengan menilai konsekuensi ideologisnya terhadap agama, etika, dan tatanan sosial-politik (Bayatrizi, 2016; Buuren, 2013).
Dalam horizon ini, Marxisme dapat dipahami sekaligus sebagai: (i) teori kritik atas kapitalisme, dan (ii) filsafat sosial-politik yang memusatkan penjelasan perubahan sosial pada faktor material, kontradiksi, dan konflik kelas (Amini et al., 2014; Mofidi, 2016; Ullah, 2023). Namun, penilaian "menurut ilmu politik Islam" di dalam literatur yang tersedia memperlihatkan dua kecenderungan besar: kritik teologis-etis—khususnya terhadap materialisme dan konsekuensi moral-politiknya—dan apropriasi selektif, terutama kritik kapitalisme/imperialisme dan analisis ketimpangan, untuk memperkaya wacana keadilan sosial dalam masyarakat Muslim ("About the Authors," 2023; Alatas, 2007; Rafi & Ahmad, 2018; Shablovskaia, 2025).
________________________________________
2. POKOK-POKOK MARXISME YANG RELEVAN BAGI ANALISIS POLITIK
2.1 Marxisme sebagai Kritik Kapitalisme dan Teori Perubahan Historis
Literatur yang tersedia menggambarkan Marxisme sebagai filsafat sosial, ekonomi, dan politik yang dikaitkan dengan Karl Marx dan Friedrich Engels (Mofidi, 2016). Pokok argumennya adalah kritik atas kapitalisme—termasuk penekanan bahwa kapitalisme menghasilkan ketimpangan dan instabilitas—serta keyakinan teleologis bahwa perubahan sosial pada akhirnya mengarah pada komunisme (Amini et al., 2014). Dalam kajian tentang penerjemahan dan lokalisasi Marxisme di Indonesia, komunisme bahkan dipresentasikan oleh para komunis Indonesia awal sebagai "ilmiah" dan memiliki klaim bahwa masyarakat komunis akan "niscaya" muncul dari kapitalisme melalui perkembangan historis kapitalisme itu sendiri ("About the Authors," 2023), sejalan dengan pembacaan teleologis yang dicatat dalam pembahasan Marxisme di literatur lain (Amini et al., 2014).
2.2 Materialisme Historis, Dialektika, dan Konflik Kelas
Secara ontologis, salah satu fondasi yang paling sering disebut adalah materialisme historis: kondisi ekonomi dipandang membentuk struktur sosial dan politik (Mofidi, 2016). Perubahan dipahami melalui dialektika materialis, yakni perubahan terjadi karena kontradiksi antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan (Mofidi, 2016). Dalam kerangka konflik sosial, Marx diposisikan sebagai tokoh yang mempopulerkan gagasan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas—misalnya borjuasi dan proletariat—(Alatas, 2007; Ullah, 2023). Formulasi sejenis juga muncul dalam diskusi tentang Marxisme di kajian-kajian Islam Indonesia pasca-Soeharto yang mengulas gagasan Marx mengenai sejarah sebagai pertarungan kelas (Alatas, 2007).
2.3 Marxisme bukan Satu Aliran Tunggal: Variasi dan "Revisi"
Sumber yang tersedia menekankan bahwa "Marxisme" berkembang menjadi rangkaian pemikiran yang disistematisasi dan diinterpretasikan beragam setelah Marx wafat; ia tidak identik sepenuhnya dengan pikiran Marx semata (Amini et al., 2014). Bahkan muncul berbagai jenis Marxisme pada abad ke-20, sebagian melampaui intensi Marx, dan terdapat pembacaan bahwa tokoh seperti Lenin melakukan revisi tertentu terhadap penekanan ekonomi-deterministik "ortodoks" (Amini et al., 2014). Bagi ilmu politik Islam, catatan ini penting karena kritik maupun dukungan Muslim terhadap "Marxisme" dalam praktik sering kali diarahkan pada varian historis tertentu—misalnya komunisme negara—alih-alih pada teks Marx secara ketat (Alatas, 2007; Shablovskaia, 2025).
________________________________________
3. TITIK-TITIK KETEGANGAN UTAMA: MENGAPA BANYAK PEMBACAAN POLITIK ISLAM MENILAI MARXISME "PROBLEMATIS"?
3.1 Materialisme vs. Worldview Islam: Kritik Ontologis dan Antropologis
Dalam perdebatan elite Muslim Indonesia mengenai Marxisme-Komunisme, terdapat argumen eksplisit bahwa Marxisme berbasis materialisme dan karenanya dipandang bertentangan dengan Islam (Alatas, 2007). Argumen ini juga dipertegas dalam kajian komparatif etika: Marx diposisikan menundukkan etika pada faktor ekonomi-material dan menyiratkan relativitas nilai, sedangkan kritik Islam dalam kajian tersebut menekankan perlunya standar moral yang tetap dan bersumber pada Tuhan (Tutt, 2023). Dalam perspektif yang serupa tetapi lebih politis, sebagian pemikir politik Islam Indonesia pada dekade 1950-an menilai Marxisme tidak sejalan dengan weltanschauung Islam karena dialektika materialismenya mengabaikan moralitas, pilihan individual, dan dimensi spiritual (Alatas, 2007; Shablovskaia, 2025).
Dalam pembacaan Ali Shariati, sebagaimana ditafsir dalam salah satu studi, kritik terhadap kapitalisme dan komunisme sama-sama dapat muncul dari keberatan bahwa kedua ideologi modern Barat menjanjikan "kelimpahan material" tetapi berimplikasi pada kemerosotan nilai moral tradisional, dan sama-sama memandang manusia tanpa dimensi ilahi maupun spiritual (Mojab, 2006). Dengan demikian, sebagian wacana politik Islam menilai Marxisme problematis bukan hanya karena program ekonominya, tetapi karena fondasi ontologis-antropologisnya dianggap tidak kompatibel dengan konsepsi manusia dalam Islam (Alatas, 2007; Mojab, 2006; Tutt, 2023).
3.2 Politik dan Etika: Islam sebagai Koreksi terhadap Reduksionisme Material
Salah satu rujukan menegaskan bahwa Islam "menginsistensikan" keterkaitan yang tak terpisahkan antara politik dan etika, dan politik harus digerakkan serta diatur oleh etika (Buuren, 2013). Dari sudut ini, keberatan terhadap Marxisme dapat dibaca sebagai keberatan terhadap kecenderungan reduksionis—yakni menurunkan gejala politik ke basis material semata—yang dinilai berisiko mengabaikan dimensi normatif-etis yang sentral dalam politik Islam (Buuren, 2013; Mofidi, 2016). Bahkan ketika Marxisme dipakai sebagai pendekatan materialis untuk menganalisis gerakan Islam, pendekatan tersebut didefinisikan sebagai menekankan faktor material-ekonomi dan konflik kelas sebagai konteks utama (Buuren, 2013); ini memperlihatkan mengapa kritik Islam sering mempersoalkan "kecukupan" faktor material untuk menerangkan politik Islam yang juga sarat komitmen etis dan simbolik (Buuren, 2013; Mojab, 2006).
3.3 Negara, Kekuasaan, dan Visi "Lenyapnya Negara"
Dalam perdebatan Indonesia, Marxisme dipaparkan memiliki gagasan bahwa revolusi proletar akan menghapus alat-alat represif dan dalam masyarakat komunis negara akan "lenyap"; kritik yang muncul menyatakan gagasan tersebut tidak terwujud dalam praktik historis—misalnya dalam pembacaan atas Uni Soviet dalam perdebatan tersebut—(Alatas, 2007). Di Indonesia dekade 1950-an, tokoh Masjumi tertentu juga menilai Marxisme bermasalah karena memandang negara sebagai alat penindasan kaum kapitalis dan membayangkan masyarakat global tanpa negara-bangsa, di samping mendorong perang kelas (Shablovskaia, 2025). Bagi ilmu politik Islam, keberatan ini relevan karena banyak konsepsi pemerintahan Islam dalam beragam tradisi justru menempatkan tata kelola, hukum, dan institusi sebagai arena realisasi keadilan—bukan sebagai sesuatu yang "hilang" pada horizon historis (Bayatrizi, 2016; Buuren, 2013; Shablovskaia, 2025).
________________________________________
4. TITIK-TITIK PERTEMUAN DAN APROPRIASI SELEKTIF: BAGAIMANA WACANA ISLAM "MENGAMBIL" SEBAGIAN MARXISME TANPA MENERIMANYA SECARA TOTAL?
4.1 Kritik Kapitalisme/Imperialisme sebagai Ruang Dialog
Sejumlah studi menunjukkan bahwa kritik Marx atas kapitalisme dianggap memiliki daya tarik bagi aktor maupun pemikir Muslim. Misalnya, kajian tentang politik Islam menyatakan bahwa Islam politik "berutang banyak" pada kritik Marxis atas kapital, namun sekaligus menegaskan bahwa politik revolusioner Marx ditolak secara global karena sejarah komunisme yang "sungguh ada" (Shadmehr, 2017). Di Indonesia era kolonial, sebagian tokoh Muslim menggunakan terminologi dan argumentasi yang dipengaruhi Marxisme untuk mengkritik kapitalisme dan kolonialisme, termasuk menolak ateisme komunis yang doktriner sembari tetap mengakui kontribusi intelektual Marxisme dalam memahami kolonialisme (Yu, 2022). Ini menunjukkan pola khas: Marxisme dipakai sebagai perangkat kritik kapitalisme/imperialisme, tetapi ditafsirkan ulang agar dapat beresonansi dengan norma dan kosakata Islam ("About the Authors," 2023; Yu, 2022).
4.2 Lokalisasi Bahasa dan Moralitas Islam dalam Eksposisi Marxisme (Contoh Indonesia)
Penelitian tentang penerjemahan Marxisme di Indonesia menunjukkan bahwa komunis Indonesia awal melakukan transliterasi istilah "universal"—misalnya proletar dan kapitalisme—untuk menguatkan klaim "ilmiah" Marxisme, namun juga melakukan lokalisasi dengan menerjemahkan tipologi kelas/era sejarah dan meminjam istilah Arab yang diasosiasikan dengan Islam untuk menambah dimensi moral pada kritik atas kapitalisme ("About the Authors," 2023). Studi lain tentang relasi Islam–komunisme di Hindia Belanda juga menunjukkan bahwa, berbeda dari karakterisasi Marx tentang agama sebagai "candu", terdapat tokoh yang menilai bahaya kapitalisme justru pada korupsinya terhadap praksis Islam (Yu, 2022). Secara sintesis, literatur ini memperlihatkan bahwa dalam konteks Muslim, unsur moral-religius Islam dapat dipakai untuk "mengisi" kritik ekonomi Marxis sehingga kapitalisme tidak hanya tampil sebagai eksploitatif, tetapi juga sebagai salah secara moral ("About the Authors," 2023; Yu, 2022).
4.3 Sosialisme Islam: Upaya Merumuskan Keadilan Sosial dengan Basis Islam
Salah satu artikel menempatkan sosialisme Islam sebagai gerakan intelektual dan politik penting di Indonesia abad ke-20, dengan akar yang tidak semata "Timur Tengah" tetapi juga lintas wilayah—termasuk jejak Asia Selatan—dan pengaruhnya bergaung ke nasionalisme sekuler maupun politik Islam (Binhuwaidin, 2015). Pada level konseptual, studi mengenai "relevansi" ilmu sosial di masyarakat berkembang juga mencatat bahwa ketika unsur Marxis dalam Sarekat Islam menekankan perjuangan kelas melawan kapitalisme dan meminimalkan Islam, kelompok lain mengembangkan sosialisme Islam, dan ini memengaruhi upaya H.O.S. Tjokroaminoto untuk "mengindigenisasi" sosialisme dengan prinsip Islam (Rafi & Ahmad, 2018). Dengan demikian, respons terhadap Marxisme menurut ilmu politik Islam tidak hanya berbentuk penolakan, melainkan juga lahirnya alternatif: sosialisme yang diikat oleh nilai-nilai Islam seperti keadilan dan solidaritas, namun tidak identik dengan materialisme Marxis (Binhuwaidin, 2015; Rafi & Ahmad, 2018).
4.4 Partai Islam dan "Godaan" Sosialisme (Contoh Masjumi)
Kajian terbaru tentang Masjumi menunjukkan bahwa beberapa tokohnya menaruh respek pada kritik Marx atas kapitalisme, tetapi menolak komunisme sebagaimana dipraktikkan di Uni Soviet—dengan argumen bahwa Lenin dan Stalin menyimpang dari ajaran Marx—(Shablovskaia, 2025). Namun, ada pula tokoh Masjumi yang setelah merangkum gagasan Marx menyimpulkan inkompatibilitas dengan Islam, dengan alasan dialektika materialis mengabaikan moralitas maupun spiritualitas, negara dipandang alat opresi, dan Marxisme mendorong perang kelas (Shablovskaia, 2025). Ini mengindikasikan keragaman sikap internal wacana politik Islam: mulai dari apropriasi kritik kapitalisme hingga penolakan tegas atas fondasi filosofis Marxisme (Alatas, 2007; Buuren, 2013; Shablovskaia, 2025).
________________________________________
5. MARXISME SEBAGAI "METODE ANALISIS" DALAM STUDI ISLAM (BUKAN SEBAGAI AKIDAH): KEMUNGKINAN DAN BATAS
5.1 Teori Konflik Sosial sebagai Perspektif dalam Studi Islam Interdisipliner
Salah satu artikel secara eksplisit memosisikan teori konflik sosial—khususnya Marx—sebagai perangkat yang dapat dipakai dalam studi Islam interdisipliner, karena studi Islam bertujuan menjelaskan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan dan mengartikulasikan ethos moral serta nilai dalam ajaran Islam (Ullah, 2023). Artikel itu menegaskan bahwa Marx mempopulerkan analisis yang menekankan konflik sosial dan pertentangan kelas, serta menyatakan konflik sosial sebagai bingkai yang dapat dimanfaatkan dalam studi Islam (Ullah, 2023). Dari perspektif ilmu politik Islam, ini dapat dipahami sebagai pembedaan antara Marxisme sebagai metode diagnosis sosial—misalnya membaca ketimpangan dan dominasi—dan Marxisme sebagai metafisika/materialisme yang dipersoalkan secara teologis (Alatas, 2007; Tutt, 2023; Ullah, 2023).
5.2 Ilmu Ekonomi Islam dan Kebutuhan "Alternatif" terhadap Modernisasi dan Teori Marxis
Dalam pembahasan "Islam dan ilmu ekonomi", muncul argumen bahwa tuntutan terhadap wacana alternatif bagi modernisasi dan teori Marxis mendorong kebangkitan ekonomi Islam; ketidakpuasan terhadap modernisasi dan teori-teori yang terinspirasi Marxis juga dipahami terkait orientasi ideologis yang dianggap bertentangan dengan Islam (Fadhil et al., 2017). Namun, sumber yang sama menekankan kehati-hatian metodologis: perbandingan yang keliru terjadi ketika ekonomi Islam sebagai teori etis dibandingkan dengan teori liberal maupun Marxis sebagai teori pembangunan "yang benar-benar ada"; lebih tepat membandingkan teori dalam genre yang sama, yakni etis vs. etis dan empiris vs. empiris (Fadhil et al., 2017). Ini penting bagi ilmu politik Islam karena menggarisbawahi bahwa kritik terhadap Marxisme tidak hanya substantif, tetapi juga metodologis: bagaimana genre teori normatif-etis vs. empiris diperlakukan dalam perdebatan publik (Buuren, 2013; Fadhil et al., 2017).
5.3 Tawhid sebagai Fondasi Normatif: Menegaskan Perbedaan Aksiologis
Kajian tentang ekonomi syariah menekankan tawhid sebagai landasan filosofis yang mengarahkan aktivitas ekonomi pada "keutuhan" (wholeness), solidaritas, amal, dan keadilan—bukan kompetisi individualistik—(Fadhil et al., 2017). Walau fokusnya pada ekonomi, implikasinya bersifat politis: ia menunjukkan bagaimana Islam menata ulang tujuan sosial-ekonomi melalui basis normatif yang berbeda dari sistem konvensional. Dalam kritik etika terhadap Marxisme, ditegaskan pula bahwa Islam menolak relativitas etika tanpa standar tetap, dan menempatkan sumber etika pada Tuhan (Tutt, 2023). Dua rujukan ini, bila disintesiskan, memperlihatkan bahwa ilmu politik Islam cenderung menilai Marxisme bukan hanya pada "diagnosis" ketimpangan, tetapi pada aksioligi—yakni tujuan dan sumber nilai—yang mengarahkan proyek politik (Buuren, 2013; Fadhil et al., 2017; Tutt, 2023).
________________________________________
6. DIALEKTIKA HISTORIS DI DUNIA MUSLIM: MARXISME DALAM PRAKTIK WACANA ISLAM-POLITIK (IRAN SEBAGAI CONTOH)
6.1 Pengaruh Marxisme pada Intelektual Muslim dan Proyek "Revolusioner"
Studi tentang intelektual religius Iran menyatakan adanya "bayang-bayang" dominasi Marxisme terhadap wacana pencerahan keagamaan, dan mencatat bahwa Ali Shariati membedakan ide Marx dari "sekolah Marxis yang umum", serta melakukan pengaitan antara Islam dan komunisme (Crawford, 2020). Studi lain tentang Shariati menyebut Marxisme sebagai alat metodologis yang sesuai untuk menafsirkan isu sosial-ekonomi-politik Iran melalui istilah seperti eksploitasi kelas dan alienasi kapitalis (Mojab, 2006). Dalam kerangka Shariati sebagaimana dipaparkan, dunia Islam diposisikan "di tengah" antara materialisme dan idealisme; secara sosiologis antara kapitalisme dan komunisme; dan secara politik di antara blok Barat dan Timur—membentuk gagasan "median school" (Mojab, 2006). Ini menunjukkan suatu mode evaluasi politik Islam yang tidak menelan Marxisme secara total, tetapi mengolahnya sebagai perangkat kritik modernitas sembari menegaskan posisi normatif Islam sebagai jalan tengah (Crawford, 2020; Mojab, 2006).
6.2 Mediasi Kebudayaan: Penerjemahan Manifesto dan Resonansi Perso-Islamik
Kajian tentang dua terjemahan Persia The Communist Manifesto menunjukkan bagaimana intelektual Persia memediasi konsep Marxis melalui tradisi lokal: terjemahan 1923, misalnya, menggunakan gagasan keadilan Perso-Islamik dan menyelaraskan konsep konflik kelas dengan diskursus ketidaksetaraan antarkelas yang beresonansi dengan tradisi klasik tentang keadilan penguasa terhadap kelas sosial (Khelghat‐Doost, 2020). Sebaliknya, terjemahan 1951 yang disponsori Moskow menonjolkan kosakata sekuler-nasionalis dan menghapus resonansi politik Islam (Khelghat‐Doost, 2020). Temuan ini menguatkan bahwa, dalam dunia Muslim, Marxisme sering hadir bukan sebagai paket "murni", melainkan sebagai wacana yang dinegosiasikan melalui bahasa keadilan, tradisi politik Islam, dan kompetisi ideologis yang konkret (Crawford, 2020; Khelghat‐Doost, 2020).
6.3 "Islamic Turn" dalam Propaganda Soviet: Instrumentalisasi Agama dalam Proyek Komunis
Studi tentang propaganda Soviet di Iran awal dekade 1920-an menyimpulkan bahwa meskipun sering diasumsikan rasionalitas Marxis Bolshevik menutup kemungkinan integrasi agama, otoritas Moskow justru mengadopsi posisi oportunistik terhadap Islam—melakukan pendekatan dengan sebagian ulama Iran dan mengintegrasikan elemen religius dalam propaganda demi tujuan geopolitik jangka pendek, yang juga dipengaruhi kebijakan domestik Soviet dan interdependensi regional pasca-Perang Dunia I (Opper & Galway, 2022). Bagi ilmu politik Islam, kasus ini memperlihatkan dimensi politik kekuasaan: Islam dapat dijadikan sumber legitimasi maupun retorika bahkan oleh aktor yang berangkat dari idiom Marxis, sehingga evaluasi terhadap "Marxisme dalam praktik" tidak bisa dilepaskan dari strategi negara dan kepentingan geopolitik (Buuren, 2013; Opper & Galway, 2022).
________________________________________
7. DIALOG KONTEMPORER: DARI MARXISME KE POST-MARXISME DALAM WACANA POLITIK ISLAM
7.1 Islam Politik dalam Dialog dengan Post-Marxisme (Hegemoni, Solidaritas, dan "Plebs")
Sebuah artikel tentang Salman Sayyid dan Ernesto Laclau menegaskan adanya arah baru pemikiran politik Islam yang berdialog kritis dengan post-Marxisme dan teori kritis; Sayyid mengambil komitmen inti post-Marxis—misalnya tentang politik dan hegemoni—tetapi tidak membiarkannya menentukan kesimpulan akhirnya, melainkan "mencetak" kategori etika dan keadilan melalui dialog tersebut (Dianto et al., 2021). Artikel itu juga menyarankan bahwa konstruksi khilafah perlu memikirkan solidaritas dengan mereka yang "dibuang" oleh kapitalisme (Dianto et al., 2021). Secara sintesis, ini menunjukkan bahwa menurut ilmu politik Islam kontemporer, problem Marxisme klasik—yakni materialisme dan teleologi—dapat dihindari dengan memanfaatkan perangkat post-Marxis seperti hegemoni, diskursus, dan solidaritas untuk agenda keadilan tanpa harus mengadopsi metafisika materialis secara penuh (Buuren, 2013; Dianto et al., 2021).
7.2 Apropriasi Tema Anti-Kapitalisme bahkan dalam Kritik Jihadisme terhadap Negara Modern
Satu studi di Political Theory menunjukkan bagaimana Abū Qatāda al-Filisṭīnī—tokoh jihadisme modern—berinteraksi secara bernuansa dengan kritik neo-Marxis atas hegemoni, ideologi, kapitalisme, dan negara-bangsa; ia bahkan mendorong pembacanya membaca Capital untuk memahami dunia modern yang diciptakan kapitalisme, serta memandang negara modern sebagai "negara yang diciptakan borjuasi" melalui ekonomi politik kapital (Mojab & Zia, 2019). Walau artikel itu menekankan bahwa Abū Qatāda menggabungkan argumen dengan nash dan fikih untuk membenarkan oposisi pada hegemoni negara modern, ia tetap menunjukkan bagaimana kritik Marxis maupun neo-Marxis dapat masuk sebagai sumber daya konseptual dalam wacana Islam politik yang sangat berbeda orientasinya (Dianto et al., 2021; Mojab & Zia, 2019). Ini memperluas gambaran bahwa relasi Islam–Marxisme tidak berhenti pada oposisi teologis, tetapi juga mencakup pertukaran konseptual yang kompleks (Buuren, 2013; Mojab & Zia, 2019).
________________________________________
8. KESIMPULAN
Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang dianalisis, Marxisme dalam kacamata ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara ringkas dalam tiga tesis yang saling melengkapi.
Pertama, sebagai diagnosis sosial, Marxisme menyediakan perangkat penting untuk membaca ketimpangan, dominasi, dan konflik kelas melalui materialisme historis dan dialektika (Buuren, 2013; Mofidi, 2016; Ullah, 2023). Karena itu, ia kadang digunakan secara metodologis dalam studi Islam interdisipliner atau dalam kritik kapitalisme di dunia Muslim ("About the Authors," 2023; Ullah, 2023; Yu, 2022).
Kedua, sebagai worldview, Marxisme sering dikritik karena materialismenya dinilai bertentangan dengan fondasi normatif dan antropologis Islam—yang mencakup spiritualitas, sumber etika yang tetap, serta keterikatan politik pada etika—serta karena konsepsi tertentu tentang negara, sejarah, dan konflik (Alatas, 2007; Buuren, 2013; Mojab, 2006; Shablovskaia, 2025; Tutt, 2023).
Ketiga, sebagai wacana yang dapat dinegosiasikan, Marxisme—dan post-Marxisme—dalam praktik historis di masyarakat Muslim kerap mengalami lokalisasi bahasa, moralisasi melalui idiom Islam, serta dialog konseptual yang meliputi hegemoni, solidaritas, dan kritik kapitalisme, yang tidak selalu berarti penerimaan total atas fondasi filosofisnya ("About the Authors," 2023; Dianto et al., 2021; Khelghat‐Doost, 2020; Mojab & Zia, 2019; Opper & Galway, 2022).
Dengan demikian, "Marxisme menurut ilmu politik Islam" dalam korpus rujukan ini bukan sekadar "ditolak" atau "diterima", melainkan dinilai melalui pertanyaan kunci: apakah kritik atas kapitalisme dan ketimpangan dapat diadopsi tanpa mengorbankan tawhid, etika, dan konsep manusia serta politik yang menjadi inti tradisi Islam? Ketegangan inilah yang terus menghasilkan apropriasi selektif, alternatif seperti sosialisme Islam, dan dialog post-Marxis kontemporer (Binhuwaidin, 2015; Dianto et al., 2021; Fadhil et al., 2017; Shablovskaia, 2025).
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
About the Authors. (2023). Critical Sociology, 49(3), 379–381. https://doi.org/10.1177/08969205231167631
Alatas, S. F. (2007). Islam and the science of economics. 587–606. https://doi.org/10.1002/9780470996188.ch34
Amini, A., Najmi, M. H., & Shafieie, S. (2014). World dominates thoughts and religious intellectuals in Iran. Journal of Sociological Research, 5(2), 128. https://doi.org/10.5296/jsr.v5i2.5538
Bayatrizi, Z. (2016). From Marx to Giddens via Weber and Habermas. European Journal of Social Theory, 19(4), 521–537. https://doi.org/10.1177/1368431015599626
Binhuwaidin, M. (2015). Essential threats to the security of the GCC countries in the post Arab Spring era. Digest of Middle East Studies, 24(1), 1–25. https://doi.org/10.1111/dome.12058
Buuren, J. van. (2013). Spur to violence?: Anders Behring Breivik and the Eurabia conspiracy. Nordic Journal of Migration Research, 3(4), 205–215. https://doi.org/10.2478/njmr-2013-0013
Crawford, O. (2020). Translating and transliterating Marxism in Indonesia. Modern Asian Studies, 55(3), 697–733. https://doi.org/10.1017/s0026749x20000104
Dianto, I., Bakti, A. F., & Rosyidin, I. (2021). Ideological and media discourse study of Nasrudin Joha's political article. Islamic Communication Journal, 6(2), 119–140. https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.8140
Fadhil, A., Sangidu, S., & Manshur, F. M. (2017). Changes of religious behaviours: Sociological analysis of literature of the novel al-Thaliyâniy by Syukrî al-Mabkhũt. Jurnal Studi Al-Qur'an, 13(1), 1–22. https://doi.org/10.21009/jsq.013.1.01
Khelghat‐Doost, H. (2020). The Iranian Revolution of 1979: Confronting theories of revolution and charisma. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i4/7153
Mofidi, S. (2016). The left movement and national question; from romanticism to realism. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 3(1), 20–48. https://doi.org/10.29333/ejecs/48
Mojab, S. (2006). In the quagmires of ethnicity. Ethnicities, 6(3), 341–361. https://doi.org/10.1177/1468796806068324
Mojab, S., & Zia, A. S. (2019). Race, class, and agency: A return to Marxist feminism. Journal of Labor and Society, 22(2), 259–273. https://doi.org/10.1111/wusa.12427
Opper, M. H., & Galway, M. (2022). Experiments with Marxism-Leninism in Cold War Southeast Asia. https://doi.org/10.22459/emlcwsa.2022
Rafi, M. M., & Ahmad, H. (2018). Contending visions of contemporary Islamic reassertion. Journal of Islamic Thought and Civilization, 08(02), 145–162. https://doi.org/10.32350/jitc.82.09
Shablovskaia, A. (2025). From tyranny to absolutism: Chronospatial and religious concepts in two Persian translations of The Communist Manifesto. International Journal Middle East Studies, 57(4), 544–564. https://doi.org/10.1017/s0020743825101323
Shadmehr, M. (2017). Khomeini's theory of Islamic state and the making of the Iranian Revolution. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3037793
Tutt, D. (2023). A caliphate of ideas? Islamic politics in dialogue with contemporary Marxism. Reorient, 8(1). https://doi.org/10.13169/reorient.8.1.0057
Ullah, A. (2023). Philosophical foundations of economics: A comparative study of Islamic economics, capitalism and Marxism. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2 December), 1–18. https://doi.org/10.53840/ijiefer99
Yu, M. (2022). Escape from civilization's predicaments. Telos, 2022(201), 51–61. https://doi.org/10.3817/1222201051
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar