02162 - Manifesto dalam Ilmu Politik Islam: Definisi, Dasar Normatif, dan Dinamika Empirik

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract: This article examines the concept of "manifesto" in Islamic political science through a synthesis of contemporary empirical literature. A manifesto is understood as an official public statement issued by a party or movement that outlines its goals and policies. In the context of Islamic politics, manifestos carry richer normative dimensions than mere technocratic program documents: they can simultaneously function as ideological-religious statements grounded in the principles of shūrā (deliberation) and divine sovereignty (ḥākimiyya). Drawing on case studies from Lebanon (Hezbollah), Malaysia (PAS), Indonesia (PKS and HTI), Tunisia (Ennahda), and Yemen, this article maps the spectrum of Islamic party and movement manifestos—from demands for an alternative order based on shariah/caliphate to conditional acceptance of democracy. The analysis shows that manifestos in Islamic electoral politics frequently serve as integrative documents: moderating divisive issues within coalitions while elevating shared governance values. Historically, manifestos also reflect ongoing tensions between ideological continuity and strategic adaptation as organizations transition from oppositional movements to institutional participants.
Keywords: manifesto, Islamic politics, shūrā, ḥākimiyya, electoral politics, Islamism
________________________________________
Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep "manifesto" dalam ilmu politik Islam melalui sintesis literatur empirik kontemporer. Manifesto dipahami sebagai pernyataan publik resmi partai atau gerakan yang menguraikan tujuan dan kebijakannya. Dalam konteks politik Islam, manifesto memiliki muatan normatif yang lebih kaya dari sekadar dokumen program teknokratis: ia dapat sekaligus berfungsi sebagai pernyataan ideologis-keagamaan yang berpijak pada prinsip syûrâ (musyawarah) dan kedaulatan ilahi (ḥākimiyya). Dengan merujuk pada studi kasus dari Lebanon (Hizbullah), Malaysia (PAS), Indonesia (PKS dan HTI), Tunisia (Ennahda), dan Yaman, artikel ini memetakan spektrum manifesto partai dan gerakan Islam—dari tuntutan tatanan alternatif berbasis syariah/khilafah hingga penerimaan demokrasi secara bersyarat. Analisis menunjukkan bahwa manifesto dalam politik Islam elektoral kerap berfungsi sebagai dokumen integratif: meredam isu-isu pemecah dalam koalisi sekaligus menonjolkan nilai tata kelola bersama. Secara historis, manifesto juga mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara kontinuitas ideologis dan adaptasi strategis ketika organisasi beralih dari posisi gerakan oposisi ke partisipasi institusional.
Kata kunci: manifesto, politik Islam, syûrâ, ḥākimiyya, politik elektoral, Islamisme
________________________________________
1. Pendahuluan
Manifesto merupakan salah satu instrumen komunikasi politik yang paling konsisten digunakan oleh partai dan gerakan politik di seluruh dunia. Dalam tradisi ilmu politik Barat, manifesto pemilu dipahami sebagai dokumen yang memungkinkan pemilih menilai komitmen programatik partai sekaligus sebagai sarana pemetaan posisi kebijakan. Namun, ketika konsep ini ditempatkan dalam konteks politik Islam—baik dalam tradisi kenegaraan klasik maupun dalam praktik Islamisme kontemporer—ia memperoleh dimensi normatif yang jauh lebih kompleks.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "manifesto" dalam kerangka ilmu politik Islam? Apakah ia sekadar adaptasi dari konsep Barat ke dalam konteks Muslim, ataukah ia memiliki akar normatif tersendiri yang berakar pada tradisi intelektual Islam? Bagaimana manifesto difungsikan oleh berbagai aktor politik Islam—dari gerakan bersenjata hingga partai elektoral, dari kelompok yang menuntut khilafah hingga kelompok yang menerima demokrasi?
Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur empirik kontemporer. Dengan menelaah kasus-kasus dari berbagai negara Muslim—Lebanon, Malaysia, Indonesia, Tunisia, Pakistan, dan Yaman—artikel ini memetakan definisi, dasar normatif, isi substantif, serta dinamika historis manifesto dalam politik Islam.
________________________________________
2. Pengertian "Manifesto" dan Posisinya sebagai Dokumen Politik
Dalam studi partai politik kontemporer, manifesto—khususnya manifesto pemilu—dipahami sebagai dokumen komunikasi dan pemetaan posisi kebijakan yang disusun dan digunakan partai dalam demokrasi perwakilan untuk menarik dukungan pemilih serta menjelaskan kebijakan yang hendak diwujudkan ketika memperoleh kekuasaan legislatif/eksekutif (Berti, 2018). Manifesto juga sering diperlakukan sebagai hasil konsensus internal atas preferensi kebijakan partai dan—secara strategis—merespons isu-isu yang sedang dianggap penting (salient) dalam masyarakat (Berti, 2018).
Dalam analisis wacana, manifesto dapat dibaca sebagai arena produksi identitas politik: partai memanfaatkan strategi diskursif untuk membangun citra "kita" (in-group) secara positif dan "mereka" (out-group) secara negatif, sehingga memengaruhi identitas, ideologi, dan orientasi politik publik (Berti, 2018).
Dalam kerangka ilmu politik Islam, definisi fungsional ini tetap relevan, namun muatan normatifnya sering kali lebih eksplisit: manifesto dapat sekaligus menjadi dokumen ideologis-keagamaan (bukan sekadar daftar program teknokratis). Studi tentang Hizbullah, misalnya, menyatakan bahwa manifesto Hizbullah adalah dokumen politik sekaligus ideologis (Islam, 2018). Dinamika rujukan Hizbullah terhadap manifesto konstitutifnya (Open Letter 1985) maupun manifesto revisinya (Political Document/Manifesto 2009) memperlihatkan bahwa "manifesto" bisa menjadi rujukan legitimasi ideologis yang terus ditafsir ulang ketika organisasi terlibat dalam politik institusional (Islam, 2018; Shah et al., 2019).
________________________________________
3. Dasar Normatif "Manifesto" dalam Politik Islam: dari Syûrâ hingga Kedaulatan Ilahi (Ḥākimiyya)
3.1 Syûrâ sebagai Etika dan Mekanisme Perumusan Arah Politik
Dalam literatur politik Islam yang merujuk praktik Nabi di Madinah, syûrâ dipahami bukan sekadar prosedur teknis, melainkan dasar etika berpolitik yang memungkinkan pengelolaan kekuasaan tanpa melanggar etika Islam (Ong, 2021). Kajian hadis yang dirangkum Nasir menekankan bahwa Nabi tidak hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin negara yang menjadikan syûrâ sebagai cara menentukan arah pemerintahan; dan yang penting, Islam tidak mematok satu bentuk sistem negara tertentu, melainkan menekankan substansi syûrâ sebagai prinsip yang dapat diadaptasi dalam konteks negara modern (Ong, 2021).
Dari sudut pandang ini, manifesto dalam politik Islam dapat dipandang sebagai salah satu produk syûrâ: pernyataan programatik yang idealnya lahir dari musyawarah (deliberasi) dan menjadi komitmen publik. Konteks Tunisia pasca-2011 memperlihatkan artikulasi serupa: dalam pembacaan atas wacana Ennahda, demokrasi diposisikan sebagai mekanisme untuk "mewujudkan konsultasi (shura)", menerjemahkan nilai Islam ke dalam hukum melalui deliberasi publik dan keputusan parlementer—sehingga platform/manifesto dapat menjadi perangkat untuk menjelaskan bagaimana nilai Islam diterjemahkan ke kebijakan (Behera, 2016). Dengan demikian, pada level normatif, manifesto dapat dilihat sebagai jembatan antara nilai (Islam) dan kebijakan publik melalui proses konsultatif (Behera, 2016; Ong, 2021).
3.2 Tegangan antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Tuhan
Di sisi lain, sebagian tradisi Islamisme menekankan konsep kedaulatan ilahi (ḥākimiyya) sebagai komponen sentral pemikiran Islamis modern, yang berimplikasi pada cara manifesto memformulasikan sumber legitimasi hukum/politik (Nasir, 2018). Scharbrodt menunjukkan variasi penerimaan ḥākimiyya dalam Islamisme Syiah: Bāqir al-Ṣadr membahas parameter legitimasi negara secara pragmatis, sementara al-Mudarrisī mengoperasionalkan ḥākimiyya dalam konteks Syiah dengan menekankan kepemimpinan faqih yang adil sebagai agen kedaulatan ilahi (Nasir, 2018). Dalam kerangka seperti ini, manifesto bukan hanya "kontrak elektoral", tetapi dapat menjadi pernyataan teologi-politik tentang dari mana otoritas politik berasal dan bagaimana hukum Tuhan diproyeksikan ke institusi negara (Nasir, 2018).
Ketegangan ini tampak pula dalam visi partai Islam elektoral di Indonesia. Hilmy mencatat bahwa manifesto PKS menerima demokrasi berbasis kedaulatan rakyat secara prinsip, kecuali ketika bertentangan secara eksplisit dengan "perintah ilahi". Artinya, manifesto berfungsi untuk merumuskan batas-batas kompromi antara tata kelola demokratis dan komitmen normatif-keagamaan (Ong, 2021). Di sini terlihat perbedaan tekanan normatif: sebagian referensi menekankan fleksibilitas substansi syûrâ dan ketiadaan "satu sistem baku" (Ong, 2021), sementara sebagian lain menekankan arsitektur legitimasi yang lebih tegas melalui ḥākimiyya dan/atau otoritas keulamaan (Nasir, 2018).
________________________________________
4. Manifesto sebagai "Piagam" Politik: Preseden Piagam Madinah dan Gagasan Konstitusi sebagai Manifesto
Dalam diskursus ketatanegaraan Islam, Piagam Madinah sering dibahas sebagai preseden dokumen yang mempersatukan warga Madinah ke dalam satu kesatuan politik tipe baru (ummah), dan dipandang otentik oleh sejumlah ahli berdasarkan muatan dan bahasanya (Qurban & Amin, 2019). Pada saat yang sama, kajian tentang konstitusi menyebut bahwa ada pandangan yang melihat undang-undang dasar bukan semata kaidah hukum, melainkan juga dapat dipahami sebagai kumpulan pernyataan (manifesto)—pernyataan keyakinan atau cita-cita (Qurban & Amin, 2019).
Dua poin ini penting bagi "manifesto" dalam ilmu politik Islam: (i) adanya tradisi dokumen publik yang mengatur koeksistensi dan persatuan politik (Piagam Madinah) (Qurban & Amin, 2019); dan (ii) kedekatan konseptual antara "manifesto" dan "piagam dasar" sebagai pernyataan tujuan/ideologi (Qurban & Amin, 2019). Dengan demikian, manifesto partai/gerakan Islam dapat dipahami sebagai "piagam politik" yang mengekspresikan visi tatanegara, termasuk cara mengelola kemajemukan, loyalitas politik, dan dasar legitimasi (Behera, 2016; Qurban & Amin, 2019).
________________________________________
5. Isi Substantif Manifesto dalam Politik Islam: Spektrum Orientasi dan Contoh Empirik
5.1 Manifesto Islamis yang Menuntut Tatanan Alternatif (Syariah/Khilafah)
Sejumlah gerakan Islam transnasional dan/atau Islamis menempatkan syariah dan bentuk negara tertentu sebagai pusat platformnya. Studi tentang Hizbut Tahrir menegaskan bahwa tujuan organisasi ini adalah penyatuan negeri-negeri Muslim dalam satu negara khilafah yang diperintah syariah, dengan argumentasi bahwa penerapan syariah secara total hanya mungkin dalam sistem khilafah (Rabil, 2012). Dalam konteks Indonesia, tulisan Irkhami juga mencatat slogan "sharia is the only solution" dan kecenderungan HTI memandang problem ekonomi-politik modern dengan merujuk warisan masa lalu, yang memunculkan tantangan kontekstualisasi (Rabil, 2012). Zaim menambahkan bahwa "Political Manifesto HTI" memuat kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme-komunisme serta memposisikan khilafah sebagai solusi; tulisan ini juga mencatat pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia dengan alasan pertentangan terhadap ideologi Pancasila (Bayram, 2015; Rabil, 2012). Pada spektrum ini, manifesto berperan sebagai perangkat kontra-ideologi terhadap tatanan negara-bangsa yang ada, dan sebagai blueprint tatanan alternatif berbasis syariah/khilafah (Bayram, 2015; Rabil, 2012).
5.2 Manifesto Gerakan Bersenjata-Politik: Ideologi, Resistensi, dan Reframing
Kasus Hizbullah memperlihatkan bagaimana manifesto dapat menjadi simpul hubungan antara ideologi, resistensi, dan strategi integrasi politik. Rabil menyebut manifesto pertama Hizbullah, "The Open Letter" (Februari 1985), berporos pada agenda menghapus "political Maronitism" dan mendirikan negara Islam di Lebanon, serta menunjukkan bahwa manifesto Hizbullah adalah dokumen politik sekaligus ideologis (Islam, 2018).
Berti kemudian menjelaskan bahwa ketika Hizbullah bertransformasi dan berpartisipasi dalam politik institusional secara berkelanjutan, organisasi ini secara sistematis menurunkan penekanan pada tuntutan pendirian negara Islam; Hizbullah menonjolkan argumen Open Letter tentang penerapan sistem Islam melalui pilihan rakyat yang bebas dan prinsip non-compulsion (tidak ada paksaan) untuk membingkai negara Islam sebagai tujuan aspiratif, bukan programatik; proses ini berkontribusi pada lahirnya Political Document (Manifesto) Hizbullah 2009 yang menampilkan kesinambungan penting, tetapi juga reframing (Islam, 2018; Shah et al., 2019). Alagha menambahkan bahwa manifesto 2009 tidak lagi menyebut konsep ideologis tertentu ("Little Satan"/"Great Satan"), yang dapat dibaca sebagai bagian dari penyesuaian diskursus ideologis seiring kebutuhan politik domestik (Scharbrodt, 2021; Shah et al., 2019).
Tiga studi ini, jika disintesiskan, menunjukkan pola penting dalam politik Islam kontemporer: manifesto dapat menjadi (i) fondasi ideologis awal (Open Letter 1985) (Islam, 2018); (ii) rujukan legitimasi yang ditafsir ulang untuk kompatibilitas dengan kompetisi elektoral dan pemerintahan (Scharbrodt, 2021; Shah et al., 2019); dan (iii) instrumen untuk menegosiasikan batas antara aspirasi "tatanan Islam" dan realitas masyarakat majemuk serta sistem konvensional (Islam, 2018; Shah et al., 2019).
5.3 Manifesto Partai Islam Elektoral: Moderasi Isu, Koalisi, dan "Politik Nilai Universal"
Pengalaman partai Islam dalam demokrasi elektoral memperlihatkan bahwa manifesto sering menjadi ruang kompromi. Dalam konteks Malaysia, Zain menegaskan bahwa retorika "negara Islam" dan "hudud" tidak lagi dimasukkan dalam Manifesto Pemilu 2013 Pakatan Rakyat; penekanan bergeser pada pengakuan Islam sebagai agama resmi dan jaminan kebebasan beragama sesuai konstitusi, dan bahkan manifesto PAS Kelantan bertajuk "Prosperity and Welfare" juga tidak menyebut negara Islam dan hudud (Ahmad & Rafi, 2021).
Namun, studi lain tentang PAS menunjukkan nuansa: Zain (2021) mencatat bahwa dalam koalisi, PAS menyatakan "kami merumuskan manifesto bersama" dan menekankan topik pembangunan daripada isu perbedaan; tetapi penelitian yang sama juga menegaskan adanya komitmen mendasar PAS untuk agenda negara Islam dan implementasi hudud yang dapat menimbulkan ketegangan dengan tujuan koalisi (Ahmad & Rafi, 2021; Garang, 2019). Zain dan Din (2022) menambahkan bahwa pengalaman koalisi (MN/PN) dapat dibaca sebagai kecenderungan PAS menerima demokrasi sebagai budaya politik yang menekankan nilai universal (keadilan, kebebasan, pluralisme, toleransi, tata kelola baik), dan bergerak melampaui investasi pada ideologi eksklusif seperti hudud dalam praktik koalisi tertentu (Ahmad & Rafi, 2021; Daher, 2020).
Di luar Malaysia, Ong (2021) memberi contoh koalisi oposisi di Yaman: dalam manifesto bersama yang beredar tahun 2005, terdapat "ketiadaan satu pun penyebutan hukum Islam" walaupun dua partai terbesar adalah Islamis dan Sosialis; hal ini ditafsir sebagai strategi meredam perbedaan ideologis (Gołębiowska, 2023). Jika disandingkan, bukti dari Malaysia dan Yaman memperlihatkan bahwa "manifesto" dalam politik Islam elektoral sering berfungsi sebagai dokumen integratif: menurunkan saliensi isu yang memecah koalisi (misalnya hudud/hukum Islam) dan menaikkan isu yang lebih kompatibel lintas-segmen (tata kelola, kesejahteraan) (Ahmad & Rafi, 2021; Daher, 2020; Garang, 2019; Gołębiowska, 2023).
5.4 Manifesto Islamis dalam Demokrasi Indonesia: Penerimaan Demokrasi Bersyarat
Dalam konteks Indonesia, Hilmy menegaskan bahwa manifesto PKS menerima demokrasi dan kedaulatan rakyat, tetapi menetapkan pengecualian ketika bertentangan dengan perintah ilahi. Sintesis dengan literatur syûrâ menunjukkan bahwa partai Islam dapat menggunakan manifesto untuk "menerjemahkan" demokrasi sebagai mekanisme konsultatif (syûrâ) sekaligus memasang rambu normatif keagamaan terkait batas-batas legislasi (Ong, 2021; Behera, 2016).
Ini juga sejalan dengan gagasan bahwa politik Islam tidak tunggal dalam relasi agama-negara: Maskuri (2015) menguraikan tipologi relasi agama dan kekuasaan dalam pemikiran politik (integralistik; simbiotik-mutualistik; dan sekuleristik-liberalis), yang membantu membaca mengapa manifesto partai/gerakan Islam bisa bervariasi dari tuntutan institusi syariah yang kuat hingga penerimaan demokrasi dengan penekanan nilai (Abduljaber & Kalın, 2019).
________________________________________
6. Manifesto sebagai Instrumen Wacana, Mobilisasi, dan Religious Framing dalam Masyarakat Muslim
Dalam studi wacana manifesto partai di Pakistan, Malghanim dkk. menemukan bahwa partai-partai memanfaatkan strategi intertekstualitas dan "ideological square" untuk membangun citra positif internal dan citra negatif lawan; dan secara khusus, dalam konteks negara Muslim, partai-partai menggunakan keyakinan, nilai, dan norma Islam sebagai sumber daya ideologis dalam manifesto. Dengan demikian, manifesto dalam politik Islam bukan hanya "daftar kebijakan", melainkan juga perangkat pembingkaian (framing) yang dapat memobilisasi identitas religius dan membentuk persepsi publik (Berti, 2018).
Pada tingkat yang lebih umum, Gołębiowska menegaskan bahwa manifesto (pemilu) dipahami sebagai dokumen vital untuk komunikasi kebijakan dan pemosisian di hadapan pemilih (Berti, 2018)—sehingga ketika simbol dan bahasa Islam dipakai, hal itu sekaligus adalah strategi kompetisi politik dan strategi legitimasi.
________________________________________
7. Sintesis: Definisi "Manifesto" menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis bukti di atas, manifesto menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pertama, secara bentuk, manifesto adalah pernyataan publik resmi partai/gerakan yang merangkum tujuan, prinsip, dan paket kebijakan yang hendak ditempuh ketika memperoleh dukungan politik, dan berfungsi sebagai dokumen komunikasi serta pemetaan posisi kebijakan (Berti, 2018).
Kedua, secara substansi normatif, manifesto dalam politik Islam sering memuat satu atau lebih dari:
• Prinsip konsultatif (syûrâ) sebagai etika dan mekanisme legitimasi keputusan politik (Behera, 2016; Ong, 2021);
• Klaim kedaulatan ilahi (ḥākimiyya) dan konsepsi otoritas keagamaan-politik tertentu, khususnya dalam tradisi Islamisme (Nasir, 2018);
• Rumusan kompatibilitas bersyarat antara demokrasi/kedaulatan rakyat dan "perintah ilahi" (contoh: posisi PKS).
Ketiga, secara fungsi politik, manifesto dapat menjadi:
• Dokumen ideologis sekaligus politis (contoh: manifesto Hizbullah) (Islam, 2018; Shah et al., 2019);
• Instrumen integrasi-koalisi yang meredam isu pemecah dan menonjolkan isu bersama (contoh: PAS/koalisi Malaysia; koalisi oposisi Yaman) (Ahmad & Rafi, 2021; Daher, 2020; Garang, 2019; Gołębiowska, 2023);
• Blueprint tatanan alternatif (contoh: HT/HTI yang menuntut khilafah-syariah) (Bayram, 2015; Rabil, 2012).
Keempat, secara dinamika historis, manifesto dalam politik Islam sering memperlihatkan ketegangan antara kontinuitas ideologis dan adaptasi strategis ketika organisasi bergerak dari posisi oposisi/gerakan ke partisipasi institusional (contoh: Hizbullah 1985 → 2009; PAS dalam koalisi) (Ahmad & Rafi, 2021; Garang, 2019; Scharbrodt, 2021; Shah et al., 2019).
________________________________________
8. Penutup: Titik Temu dan Perbedaan Utama di dalam Sumber
Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan dua penekanan yang tidak selalu sejalan, namun sama-sama penting untuk "manifesto" dalam politik Islam. Di satu sisi, terdapat penekanan bahwa Islam tidak mematok satu sistem politik tertentu dan bahwa substansi syûrâ—sebagai etika musyawarah dan dasar legitimasi—lebih penting daripada bentuk institusional baku (Behera, 2016; Ong, 2021). Di sisi lain, literatur Islamisme menekankan kedaulatan ilahi (ḥākimiyya) dan, pada varian tertentu, kebutuhan desain otoritas (misalnya kepemimpinan faqih) sebagai syarat legitimasi negara "Islam" (Nasir, 2018; Rabil, 2012).
Manifesto, dalam praktiknya, menjadi dokumen tempat tegangan normatif itu dinegosiasikan: kadang dimaksimalkan sebagai blueprint tatanan alternatif (HTI) (Bayram, 2015; Rabil, 2012), kadang di-reframe agar kompatibel dengan pluralitas dan partisipasi elektoral (Hizbullah; PAS/koalisi) (Ahmad & Rafi, 2021; Daher, 2020; Garang, 2019; Scharbrodt, 2021; Shah et al., 2019).
Dengan demikian, pemahaman atas manifesto dalam ilmu politik Islam menuntut pendekatan yang tidak monolitik: ia harus mampu membaca dokumen tersebut sekaligus sebagai teks ideologis, instrumen strategi, dan cermin dinamika negosiasi antara nilai keagamaan dan tuntutan realitas politik kontemporer.
________________________________________
Daftar Pustaka
Abduljaber, M., & Kalın, İ. (2019). Globalization and the transformation of political attitude structures at the party level in the Arab World: Insights from the cases of Egypt and Jordan. Societies, 9(1), 24. https://doi.org/10.3390/soc9010024
Ahmad, H., & Rafi, M. M. (2021). Negotiating modernity with caution: Women of Jama'at-e-Islami Pakistan. Īqān, 4(01), 64–79. https://doi.org/10.36755/iqan.v4i01.342
Bayram, S. (2015). Where the AKP stands: A manifesto-based approach to party competition in Turkey. New Middle Eastern Studies, 5. https://doi.org/10.29311/nmes.v5i0.2654
Behera, N. C. (2016). The Kashmir conflict: Multiple fault lines. Journal of Asian Security and International Affairs, 3(1), 41–63. https://doi.org/10.1177/2347797015626045
Berti, B. (2018). Rebel groups between adaptation and ideological continuity: The impact of sustained political participation. Government and Opposition, 54(3), 513–535. https://doi.org/10.1017/gov.2018.44
Daher, J. (2020). Hezbollah, neoliberalism and political economy. Politics and Religion, 13(4), 719–747. https://doi.org/10.1017/s1755048320000218
Garang, K. ë. (2019). Political ideology and organisational espousal: A political-historical analysis of Dr. John Garang De Mabior's "New Sudan Vision." Modern Africa Politics History and Society, 7(2), 89–122. https://doi.org/10.26806/modafr.v7i2.258
Gołębiowska, K. (2023). Alternative für Deutschland: Rhetoric against migrants as a threat to democracy in Germany. Rocznik Integracji Europejskiej, (17), 243–255. https://doi.org/10.14746/rie.2023.17.15
Islam, M. S. (2018). Islam, politics and secularism in Bangladesh: Contesting the dominant narratives. Social Sciences, 7(3), 37. https://doi.org/10.3390/socsci7030037
Maskuri, M. (2015). Relasi politik dan agama di tengah ketidakpastian ideologi. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 83–104. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.87
Nasir, M. N. A. (2018). [Untitled]. Al-Ulum, 18(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.310
Ong, E. (2021). What are we voting for? Opposition alliance joint campaigns in electoral autocracies. Party Politics, 28(5), 954–967. https://doi.org/10.1177/13540688211032367
Qurban, S., & Amin, H. (2019). Education policies, discourse of ideology and the construction of national identity in Pakistan: A critical analysis. Global Regional Review, IV(III), 1–9. https://doi.org/10.31703/grr.2019(iv-iii).01
Rabil, R. G. (2012). Hezbollah, the Islamic Association and Lebanon's confessional system: Al-Infitah and Lebanonization. The Levantine Review, 1(1), 49. https://doi.org/10.6017/lev.v1i1.2151
Scharbrodt, O. (2021). Divine sovereignty and clerical authority in early Shi'i Islamism: Bāqir al-Ṣadr (1935–80) and Taqī al-Mudarrisī (b. 1945) on the Islamic state. Journal of the Royal Asiatic Society, 32(2), 311–332. https://doi.org/10.1017/s1356186321000304
Shah, A. A., Khan, S. A., & Ali, I. (2019). Ideological partisan of political parties and reforms in education: A study of Pakistan Tehreek e Insaf government in Khyber Pakhtunkhwa (2013–18). Global Economics Review, IV(III), 71–78. https://doi.org/10.31703/ger.2019(iv-iii).07
Zain, M. I. M. (2021). From consensus to conflict: The experience of Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) in Barisan Alternatif and Pakatan Rakyat. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(19). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i19/12086
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar