02164 - Mayoritas dalam Kajian Politik Islam: Dimensi Prosedural, Relasional, dan Normatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of "majority" in Islamic political thought through a conceptual-analytical approach based on available reference sources. The study identifies four key dimensions of the concept: (1) the procedural dimension, in which majority vote functions as a decision rule binding on all members of a political community, as reflected in the constitutional framework of the Medina State and the Charter of Medina; (2) the power dimension, in which the majority position becomes a center of political mobilization and a source of dominance in electoral contestation, particularly when majority identity is instrumentalized for political purposes; (3) the risk dimension, in which majoritarian mechanisms may marginalize minority rights and even sideline minority truths; and (4) the normative-limiting dimension, which requires that majority mechanisms be governed by principles of justice, equality, and protection of religious freedom. The article argues that "majority" in Islamic political discourse should not be understood merely as a demographic fact or a simple numerical mandate, but as an ethical-political responsibility to direct collective decisions in a just manner while protecting diversity. This finding is reinforced by the historical precedent of Indonesia's Muslim majority founders, who chose self-restraint in the interest of national unity within a pluralistic society.
Keywords: majority, Islamic political thought, majority-minority relations, tyranny of the majority, Medina Charter, identity politics
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep "mayoritas" dalam pemikiran politik Islam melalui pendekatan konseptual-analitis berdasarkan sumber-sumber rujukan yang tersedia. Kajian mengidentifikasi empat dimensi utama konsep tersebut: (1) dimensi prosedural, di mana suara mayoritas berfungsi sebagai decision rule yang mengikat seluruh anggota komunitas politik, sebagaimana tercermin dalam kerangka konstitusional Negara Madinah dan Piagam Madinah; (2) dimensi kekuasaan, di mana posisi mayoritas menjadi pusat mobilisasi politik dan sumber dominasi dalam kontestasi elektoral, khususnya ketika identitas mayoritas diinstrumentalisasi untuk kepentingan politik; (3) dimensi risiko, di mana mekanisme mayoritarian dapat meminggirkan hak-hak minoritas bahkan meminggirkan kebenaran yang berada pada pihak minoritas; serta (4) dimensi pembatas normatif, yang menuntut agar mekanisme mayoritas dikendalikan oleh prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kebebasan beragama. Artikel ini berargumen bahwa "mayoritas" dalam diskursus politik Islam seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai fakta demografis atau mandat angka belaka, melainkan sebagai tanggung jawab etis-politik untuk mengarahkan keputusan kolektif secara adil sekaligus melindungi keberagaman. Temuan ini diperkuat oleh preseden historis para pendiri bangsa Indonesia yang beragama Islam mayoritas namun memilih self-restraint demi persatuan dalam masyarakat majemuk.
Kata kunci: mayoritas, pemikiran politik Islam, relasi mayoritas-minoritas, tirani mayoritas, Piagam Madinah, politik identitas
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam ilmu politik, konsep "mayoritas" lazimnya didefinisikan secara kuantitatif sebagai jumlah lebih dari setengah total dalam suatu badan pengambilan keputusan. Namun, dalam konteks kajian politik Islam, konsep ini melampaui sekadar ambang angka dan bersinggungan dengan persoalan legitimasi, keadilan, dan perlindungan hak. Artikel ini bertujuan memetakan kerangka konseptual "mayoritas" sebagaimana tampil dalam literatur kajian politik Islam yang tersedia, dengan memperhatikan fungsi prosedural, posisi kuasa, risiko dominasi, dan pembatas normatifnya.
Relevansi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa mayoritas tidak hanya hadir sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai entitas yang memikul konsekuensi moral-politik terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, pertanyaan tentang bagaimana mayoritas seharusnya berperilaku dalam sistem demokrasi menjadi sangat strategis.
________________________________________
2. Kerangka Istilah "Mayoritas" dalam Kajian Politik Islam
Dalam korpus rujukan yang tersedia, istilah mayoritas muncul terutama dalam dua ranah yang saling terkait: (i) ranah prosedural pengambilan keputusan melalui suara mayoritas dalam suatu komunitas politik, dan (ii) ranah relasional—yakni hubungan mayoritas–minoritas—yang memuat risiko dominasi serta tuntutan etika-politik berupa keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kebebasan beragama (Efrinaldi, 2018; Mubarak & Razak, 2018; Sukandi, 2018). Dengan demikian, "mayoritas" tidak hanya dipahami sebagai fakta demografis, melainkan juga sebagai mekanisme legitimasi keputusan dan sekaligus posisi kuasa yang menimbulkan konsekuensi normatif (Mubarak & Razak, 2018; Purwaningsih et al., 2023; Sembodo & Nurmina, 2024).
Namun demikian, sumber-sumber yang tersedia tidak merumuskan ambang kuantitatif eksplisit untuk "mayoritas"—misalnya "lebih dari setengah" anggota—sebagaimana definisi operasional yang lazim digunakan; yang tampak adalah penekanan pada konsep "suara mayoritas" sebagai dasar keputusan (Efrinaldi, 2018) serta kritik atas demokrasi yang meletakkan pembentukan keputusan dan aturan pada suara mayoritas (Mubarak & Razak, 2018). Karena itu, apabila definisi "lebih dari setengah total anggota badan pengambilan keputusan" dipakai, ia harus diperlakukan sebagai definisi operasional dari pertanyaan, sementara rujukan yang tersedia mendukungnya secara konseptual-prosedural melalui istilah "suara mayoritas," bukan melalui formula angka tertentu (Efrinaldi, 2018; Mubarak & Razak, 2018).
________________________________________
3. Mayoritas sebagai Prinsip Prosedural Pengambilan Keputusan dalam Politik Islam
Sumber yang paling eksplisit mengaitkan politik Islam dengan mekanisme "mayoritas" adalah kajian tentang Negara Madinah dan Piagam Madinah. Efrinaldi menegaskan bahwa dalam kerangka konstitusional Negara Madinah, salah satu prinsip kerja politiknya adalah: "Perbedaan-perbedaan pendapat harus diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat" (Efrinaldi, 2018). Pernyataan ini menunjukkan bahwa "mayoritas" diposisikan sebagai kriteria penentu keputusan kolektif (decision rule) yang mengikat seluruh anggota komunitas politik (Efrinaldi, 2018).
Masih dalam kerangka yang sama, Efrinaldi juga menempatkan Negara Madinah sebagai formasi politik yang memiliki unsur-unsur nominal sebuah negara—penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan—serta diikat oleh hukum tertulis berupa Piagam Madinah (Efrinaldi, 2018). Dalam konteks itu, "suara mayoritas" tampil bukan sekadar teknik administratif, melainkan bagian dari tatanan konstitusional yang dimaksudkan untuk menjaga keteraturan politik dalam masyarakat heterogen, baik Muslim maupun non-Muslim (Efrinaldi, 2018). Dengan kata lain, di dalam narasi politik Islam berbasis Piagam Madinah, "mayoritas" berfungsi sebagai mekanisme penyelesai ikhtilāf sekaligus penetap keputusan publik (Efrinaldi, 2018).
Sejalan, meski tidak identik, dengan penekanan prosedural tersebut, Fitria menyatakan bahwa para Khulafā' al-Rāsyidīn memperoleh persetujuan dan dukungan umat, yang oleh penulisnya dipandang serupa dengan gagasan suara mayoritas rakyat dalam konteks pemilihan kepala negara modern (Fitria, 2024). Klaim keserupaan ini—sebagai sebuah pembacaan analogis—menguatkan bahwa "mayoritas" kerap dipahami sebagai indikator legitimasi dukungan publik terhadap kepemimpinan, walaupun sumber ini tidak merinci bentuk prosedurnya sebagaimana Piagam Madinah (Efrinaldi, 2018; Fitria, 2024).
________________________________________
4. Mayoritas sebagai Locus Kuasa: Relasi Mayoritas–Minoritas dan Politik Identitas
Di luar makna prosedural, sumber-sumber yang tersedia juga menempatkan mayoritas sebagai posisi dominan yang dapat mengarahkan kompetisi elektoral dan kebijakan. Dalam pembahasan tentang demokrasi kontemporer dan dinamika sosial-politik, Sembodo dan Nurmina menyatakan bahwa politik identitas dipakai oleh kelompok mayoritas maupun minoritas untuk mencapai tujuan politik; namun penggunaan politik identitas oleh kelompok mayoritas dapat mengancam kepentingan kelompok minoritas dan kelompok rentan serta memicu konflik (Sembodo & Nurmina, 2024). Dengan kata lain, "mayoritas" di sini adalah posisi kekuatan yang dapat memobilisasi identitas untuk kepentingan elektoral dan, justru karena superioritas posisionalnya, berpotensi menghasilkan eksklusi (Sembodo & Nurmina, 2024).
Budiasa, ketika membahas aksi massa Islam 2 Desember yang diposisikan sebagai perwakilan kelompok mayoritas, juga menunjukkan dimensi relasional ini: keberadaan massa mayoritas dan logika ketakutan dapat memperkuat trauma politik kelompok minoritas, terutama ketika isu-isu identitas dimanfaatkan dalam tekanan politik (Budiasa, 2017). Hal ini menguatkan bahwa "mayoritas" dapat beroperasi sebagai kapasitas mobilisasi dalam ruang publik yang berdampak pada rasa aman dan peluang politik minoritas (Budiasa, 2017; Sembodo & Nurmina, 2024).
Rubaidi dan Setianingsih—dalam konteks Pilpres 2019—secara eksplisit mengaitkan menguatnya politik identitas dengan entitas umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia (Rubaidi & Setianingsih, 2021). Sementara itu, Sulfa menekankan bahwa umat Islam merupakan aset politik strategis; "mengambil hati mayoritas umat Muslim" dipandang menentukan perolehan kekuasaan, sehingga Islam rentan dipolitisasi dan isu SARA berpeluang memecah-belah (Sulfa, 2020). Kedua sumber ini sama-sama menegaskan bahwa "mayoritas" dapat menjadi sasaran utama mobilisasi politik yang, bila tidak dikendalikan secara etis, memproduksi polarisasi (Rubaidi & Setianingsih, 2021; Sulfa, 2020).
________________________________________
5. Kritik Internal: Mayoritas sebagai Dasar Keputusan yang Diperdebatkan dalam Wacana Politik Islam
Sumber-sumber yang tersedia juga memperlihatkan bahwa legitimasi "mayoritas" sebagai penentu keputusan tidak bersifat tunggal dalam diskursus politik Islam kontemporer. Mubarak dan Razak mencatat posisi Salafi yang menolak demokrasi, antara lain karena demokrasi dipandang melahirkan aturan berdasarkan suara mayoritas, bukan dari Tuhan, serta karena suara mayoritas dinilai mudah menguasai sistem politik dan meminggirkan hak-hak pihak lain; bahkan "suara mayoritas sulit sekali mempertimbangkan suara minoritas … walaupun suara minoritas itu memiliki kebenaran" (Mubarak & Razak, 2018). Dengan demikian, "mayoritas" di sini dipersoalkan bukan karena fungsi pengambilan keputusan semata, tetapi karena kemungkinan ketidakadilan epistemik dan politik: mayoritas bisa salah, minoritas bisa benar, dan mekanisme mayoritas tidak otomatis menjamin keadilan (Mubarak & Razak, 2018; Purwaningsih et al., 2023).
Di sisi lain, Adib dan Qomari menegaskan bahwa kontestasi politik Islam di sejumlah negara mayoritas Muslim menunjukkan dinamika yang mengarah pada partisipasi publik dan demokratisasi; mempertanyakan keselarasan Islam dan demokrasi dinilai tidak relevan (Adib & Qomari, 2018). Meskipun sumber ini tidak membahas "mayoritas" secara teknis, ia menyediakan konteks bahwa penerimaan atas mekanisme demokrasi—yang secara umum kerap melibatkan prinsip majoritarian—dapat dipandang kompatibel dengan kehidupan politik Muslim kontemporer menurut sebagian sarjana (Adib & Qomari, 2018; Mubarak & Razak, 2018).
Dalam bahan yang tersedia terdapat ketegangan interpretatif: satu sisi menegaskan kegunaan "suara mayoritas" sebagai mekanisme keputusan, sebagaimana dalam pembacaan atas Piagam Madinah (Efrinaldi, 2018), sementara sisi lain mengkritik demokrasi majoritarian karena risiko meminggirkan kebenaran minoritas dan hak-hak minoritas (Mubarak & Razak, 2018).
________________________________________
6. Risiko "Tirani Mayoritas" dan Kebutuhan Pembatas Normatif
Beberapa sumber secara langsung memperingatkan bahaya ketika "mayoritas" berubah menjadi dominasi. Purwaningsih dkk. menegaskan bahwa pengutamaan hak mayoritas dapat memunculkan tirani mayoritas yang berbahaya bagi kepentingan minoritas (Purwaningsih et al., 2023). Sembodo dan Nurmina juga menyatakan bahwa penggunaan politik identitas oleh kelompok mayoritas dapat mengancam kepentingan minoritas dan kelompok rentan (Sembodo & Nurmina, 2024), sedangkan Mubarak dan Razak menekankan potensi mayoritas menguasai sistem politik dan meminggirkan hak pihak lain (Mubarak & Razak, 2018). Secara sintesis, "mayoritas" dalam arti kekuatan angka dan dukungan dapat menjadi sumber legitimasi, tetapi sekaligus sumber ketidakadilan apabila tidak dikendalikan oleh norma yang membatasi kekuasaan majoritarian (Mubarak & Razak, 2018; Purwaningsih et al., 2023; Sembodo & Nurmina, 2024).
Dalam konteks ini, sumber-sumber yang tersedia memberi isyarat perlunya norma pembatas yang bersifat etis-konstitusional. Sukandi, dalam pembahasan interaksi politik Muslim dan non-Muslim menurut Fahmi Huwaidi, menekankan kesetaraan antara mayoritas dan minoritas sebagai prinsip; kesetaraan menuntut pihak mayoritas "berbagi tempat" dengan pihak minoritas, dan prinsip itu memerlukan keadilan untuk menjaga tatanan kehidupan dan perasaan masyarakat umum maupun khusus (Sukandi, 2018). Efrinaldi juga menegaskan bahwa Piagam Madinah mendasarkan hubungan Muslim dan non-Muslim pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh, membela yang teraniaya, saling menasihati, serta menghormati kebebasan beragama (Efrinaldi, 2018). Kedua sumber ini menyediakan basis bahwa sekalipun mekanisme mayoritas dipakai untuk memutuskan perbedaan, isi dan arah keputusan tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, perlindungan, dan penghormatan kebebasan (Efrinaldi, 2018; Sukandi, 2018).
Kusmana menambahkan bahwa dalam perspektif peradaban Islam, umat Islam Indonesia dapat belajar bahwa sejarah Islam menunjukkan pelajaran untuk tetap memelihara hak setiap warga walaupun kaum Muslimin berkedudukan sebagai mayoritas dan penguasa (Kusmana, 2020). Dengan demikian, mayoritas bukan sekadar status menang secara jumlah atau suara, tetapi memikul konsekuensi moral-politik untuk memastikan hak dan martabat kelompok lain tidak diabaikan (Kusmana, 2020; Purwaningsih et al., 2023; Sukandi, 2018).
________________________________________
7. Implikasi untuk Badan Pengambilan Keputusan: Merumuskan "Mayoritas" secara Politik-Islam
Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, "mayoritas" dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan ke dalam empat dimensi berikut.
Pertama, dimensi prosedural (decision rule). Mayoritas berfungsi sebagai dasar penetapan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat; keputusan mayoritas mengikat seluruh masyarakat dan anggota komunitas politik (Efrinaldi, 2018). Dimensi ini selaras dengan cara sebagian literatur membaca legitimasi dukungan publik pada kepemimpinan awal Islam—dalam bentuk persetujuan dan dukungan umat—sebagai analogi dengan suara mayoritas kontemporer (Efrinaldi, 2018; Fitria, 2024).
Kedua, dimensi kekuasaan (power position). Mayoritas dapat menjadi pusat mobilisasi politik dan sumber dominasi dalam kontestasi elektoral maupun dalam produksi kebijakan, terutama ketika identitas mayoritas dipakai sebagai instrumen politik (Rubaidi & Setianingsih, 2021; Sulfa, 2020). Dimensi ini menjelaskan mengapa politik identitas oleh mayoritas dapat mengancam minoritas dan memicu konflik (Budiasa, 2017; Sembodo & Nurmina, 2024).
Ketiga, dimensi risiko (tyranny/exclusion risk). Penekanan pada kepentingan mayoritas dapat bergeser menjadi tirani mayoritas (Purwaningsih et al., 2023), dan mekanisme majoritarian dapat meminggirkan hak minoritas atau bahkan meminggirkan kebenaran yang mungkin berada pada pihak minoritas (Mubarak & Razak, 2018; Purwaningsih et al., 2023).
Keempat, dimensi pembatas normatif (justice/equality/freedom). Agar mekanisme mayoritas tidak jatuh menjadi dominasi, sumber-sumber yang tersedia menekankan prinsip kesetaraan yang menuntut mayoritas berbagi ruang dengan minoritas dan menegakkan keadilan (Sukandi, 2018); Piagam Madinah juga menegaskan penghormatan kebebasan beragama dan perlindungan sosial-politik lintas kelompok (Efrinaldi, 2018). Tradisi toleransi dalam sejarah peradaban Islam dipandang sebagai modal sosial untuk memastikan hak warga tetap dijaga walaupun Muslim menjadi mayoritas sekaligus penguasa (Kusmana, 2020).
________________________________________
8. Catatan Kontekstual: Mayoritas Muslim dan Etika Kebangsaan Indonesia
Sebagai konteks penerapan, Abdullah menunjukkan bahwa walaupun Nusantara dan Indonesia mayoritas beragama Islam, para pendiri bangsa tidak menuntut Islam dijadikan agama pemersatu bangsa atau agama negara; bahkan mayoritas beragama Islam menerima masukan agar "7 kata" dalam preambule Undang-Undang Dasar tidak dicantumkan (Abdullah, 2020). Sumber ini penting karena memperlihatkan contoh politik mayoritas yang memilih self-restraint demi persatuan dalam masyarakat majemuk (Abdullah, 2020). Dalam kerangka pembahasan mayoritas, kasus ini koheren dengan tuntutan agar mayoritas menjaga hak dan kebebasan kelompok lain, sebagaimana ditekankan oleh prinsip kesetaraan dan keadilan (Kusmana, 2020; Sukandi, 2018) serta peringatan bahaya tirani mayoritas (Purwaningsih et al., 2023).
Dengan demikian, pada aras praksis kenegaraan, "mayoritas" tidak seharusnya dipahami sebagai mandat untuk mendominasi, melainkan sebagai tanggung jawab etis-politik untuk mengarahkan keputusan kolektif agar tetap adil dan melindungi keberagaman—sejalan dengan prinsip-prinsip yang dilekatkan pada Piagam Madinah dan gagasan kesetaraan mayoritas–minoritas dalam rujukan yang tersedia (Efrinaldi, 2018; Kusmana, 2020; Sukandi, 2018).
________________________________________
9. Simpulan
Kajian ini menunjukkan bahwa konsep "mayoritas" dalam pemikiran politik Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar kalkulasi angka. Ia mengandung empat dimensi yang saling berkelindan: prosedural, kekuasaan, risiko, dan normatif. Secara prosedural, suara mayoritas diakui sebagai decision rule dalam tradisi konstitusional Piagam Madinah. Secara relasional, posisi mayoritas berpotensi menjadi sumber dominasi elektoral dan ancaman bagi minoritas. Secara risiko, tirani mayoritas adalah bahaya nyata yang memerlukan pembatasan. Dan secara normatif, prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan kebebasan beragama menjadi pembatas yang tidak dapat diabaikan.
Implikasi teoritis kajian ini adalah perlunya memahami "mayoritas" bukan sebagai hak, melainkan sebagai amanah. Implikasi praktisnya bagi Indonesia adalah bahwa posisi Muslim sebagai mayoritas seharusnya dioperasionalkan melalui self-restraint, perlindungan hak minoritas, dan penguatan demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdullah, M. (2020). Meredam marah, menyebar rahmah: Menengok kembali peran agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk. Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 16(1), 1. https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10622
Adib, M., & Qomari, N. (2018). Arus baru politik Islam: Pluralisme, kontestasi, dan demokratisasi. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 1(2), 18–33. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.129
Budiasa, M. (2017). Mediatisasi aksi massa Islam 2 Desember 2016. Profetik Jurnal Komunikasi, 10(1), 35. https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1220
Efrinaldi, E. (2018). Paradigma politik Islam: Prototipe Negara Madinah dan prinsip-prinsip politik kenegaraan. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1095
Fitria, R. P. W. (2024). Dinamika hubungan Islām dan peradaban modern dalam paradigma alternative modernities. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 53–83. https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Kusmana, K. (2020). Akar tradisi toleransi di Indonesia dalam perspektif peradaban Islam. Jurnal Indo-Islamika, 7(1), 1–40. https://doi.org/10.15408/idi.v7i1.14812
Mubarak, H., & Razak, A. (2018). Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap khilafah, demokrasi, dan monarki: Satu tinjauan di Jambi. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 15(02), 241–256. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.364
Purwaningsih, P., Yulianti, S., Cesaria, D. L., & Kaniah, K. (2023). Pengabaian hak-hak kewarganegaraan kelompok minoritas dan kegagalan demokrasi dalam novel Maryam karya Okky Madasari. Aksara, 35(2), 264. https://doi.org/10.29255/aksara.v35i2.1233.264--276
Rubaidi, R., & Setianingsih, D. (2021). Politik identitas Islam Indonesia kontemporer: Radikalisme Islam versus moderatisme Islam dalam politik elektoral Pilpres 2019. Potret Pemikiran, 25(2), 149. https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1593
Sembodo, D. P., & Nurmina. (2024). Differences in tolerance of students and general society based on religious identity politics: A literature study. Trend International Journal of Trends in Global Psychological Science and Education, 1(3), 44–51. https://doi.org/10.62260/intrend.v1i3.174
Sukandi, S. (2018). Interaksi politik antara Muslim dan non-Muslim menurut Ibnu Qayyim dan Fahmi Huwaidi. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 12(1), 79–110. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.142
Sulfa, N. (2020). Ulama dalam penguatan politik identitas perspektif Al-Qur'an. Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(2), 179–200. https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3829
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar