02161 - Makar dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah): Kajian Konseptual dan Normatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Makar in the Perspective of Islamic Political Science (Fiqh Siyāsah): A Conceptual and Normative Study

Abstrak
This article examines the concept of makar (treason against the state) from the perspective of Islamic political science (fiqh siyāsah). Using a conceptual-normative approach through literature review, this study maps the relationship between makar as understood in Indonesian positive law and key concepts in the Islamic jurisprudential tradition, particularly bughāt (rebellion) and khiyānah (betrayal of trust). The findings show that makar, defined as an act of treason aimed at overthrowing a legitimate government through unconstitutional means, is conceptually closest to bughāt in Islamic political discourse. Makar is also readable as a betrayal of the public agreement and social contract that underlies the political order, thereby threatening state sovereignty. Normatively, such actions are prohibited in Islam, contradicting the ethical principles of amānah, justice, and maṣlaḥah (public interest). Nevertheless, in the contemporary Indonesian context, there remain differences of opinion among Islamic organizations regarding what actions qualify as makar and what constitutional mechanisms should be used to address them.
Keywords: makar, bughāt, fiqh siyāsah, Islamic political ethics, treason
________________________________________
Artikel ini mengkaji konsep makar (pengkhianatan terhadap negara) dari perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyāsah). Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif melalui kajian kepustakaan, studi ini memetakan hubungan antara makar sebagaimana dipahami dalam hukum positif Indonesia dan konsep-konsep kunci dalam tradisi yurisprudensi Islam, khususnya bughāt (pemberontakan) dan khiyānah (pengkhianatan amanah). Hasil kajian menunjukkan bahwa makar, yang didefinisikan sebagai tindakan pengkhianatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan sah melalui cara inkonstitusional, secara konseptual paling dekat dengan bughāt dalam diskursus politik Islam. Makar juga dapat dibaca sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan publik dan kontrak sosial yang menopang tatanan politik, sehingga mengancam kedaulatan negara. Secara normatif, tindakan semacam ini dipandang terlarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip etika amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Kendati demikian, dalam konteks Indonesia kontemporer, masih terdapat perbedaan pandangan di antara ormas Islam mengenai tindakan apa yang tergolong makar dan mekanisme konstitusional seperti apa yang seharusnya ditempuh untuk menanganinya.
Kata Kunci: makar, bughāt, fiqh siyāsah, etika politik Islam, pengkhianatan negara
________________________________________
1. Pengantar: "Makar" dalam Horizon Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah)
Dalam kajian politik Islam yang sering dibahas dalam kerangka fiqh siyāsah, tindakan politik dinilai bukan semata-mata oleh efektivitas perebutan kekuasaan, melainkan oleh prinsip etika-syar'i seperti amanah, kejujuran, keadilan sosial, dan orientasi kemaslahatan umum (Ramadhan et al., 2022; Tampubolon, 2023). Karena itu, tindakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara yang merusak tatanan dan menyalahi etika—misalnya manipulasi, kebohongan, pengkhianatan, dan kekerasan—diposisikan sebagai tindakan politik tercela (Tampubolon, 2023). Kerangka etika ini penting untuk memahami mengapa makar, sebagai pengkhianatan terhadap negara untuk menjatuhkan pemerintahan sah, dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara dan kemaslahatan publik (Gusman, 2023; Ramadhan et al., 2022).
Secara konseptual, literatur yang disediakan menunjukkan bahwa pembahasan makar dalam wacana politik Islam di Indonesia sering disepadankan, atau setidaknya didekatkan, dengan dua istilah besar dalam tradisi Islam, yaitu: (i) bughāt/bughāh (pemberontakan) dan (ii) khiyānah (pengkhianatan/penyelewengan amanah), terutama ketika makar dipahami sebagai tindakan yang merongrong otoritas sah dan mengancam keamanan negara (Gusman, 2023; Hidayat & Suwanto, 2020; Jamal, 2016). Oleh sebab itu, jawaban atas pertanyaan mengenai makar menurut ilmu politik Islam pada umumnya membutuhkan pemetaan hubungan antara istilah makar yang lazim dipakai dalam hukum positif Indonesia dan konsep-konsep fiqh siyāsah seperti bughāt (Gusman, 2023; Hidayat & Suwanto, 2020).
________________________________________
2. Definisi "Makar" (Hukum Positif) dan Padanannya dalam Diskursus Islam
2.1. Makar sebagai Upaya Menggulingkan Pemerintahan Sah melalui Cara Inkonstitusional
Dalam salah satu rujukan yang disediakan, makar didefinisikan sebagai tindakan yang dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah melalui jalan inkonstitusional (Hidayat & Suwanto, 2020). Rujukan lain juga menegaskan bahwa makar dalam konteks hukum positif Indonesia merujuk pada tindakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam keselamatan negara, dan karenanya diposisikan sebagai kejahatan serius terhadap stabilitas nasional (Gusman, 2023). Dengan demikian, rumusan pengkhianatan terhadap negara untuk menggulingkan pemerintahan sah selaras dengan pemahaman makar dalam sumber-sumber yang tersedia (Gusman, 2023; Hidayat & Suwanto, 2020).
2.2. Bughāt sebagai Konsep Fiqh Siyāsah yang Paling Dekat dengan Makar
Dalam studi komparatif bughāt, bughāt/bughoh dijelaskan sebagai kelompok pemberontak yang menentang kekuasaan sah negara dan pemerintahan melalui kekerasan bersenjata, dengan tujuan menggulingkan kepala negara atau tidak lagi tunduk kepada pemerintahannya (Jamal, 2016). Literatur lain yang membandingkan bughāt dan makar menyatakan bahwa bughāt merujuk pada pemberontakan atau pembangkangan terhadap otoritas yang sah, sedangkan makar dikaitkan dengan tindakan pengkhianatan atau konspirasi yang bertujuan meruntuhkan pemerintahan yang sah (Gusman, 2023). Selain itu, satu rujukan menegaskan secara normatif bahwa pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah tidak diizinkan dalam Islam (Hidayat & Suwanto, 2020).
Sintesis dari ketiga sumber tersebut memberi pola yang konsisten: dalam politik Islam, makar sebagaimana dipahami dalam diskursus Indonesia lazim didekatkan dengan bughāt ketika terdapat unsur pembangkangan atau pemberontakan terhadap otoritas sah, terlebih bila disertai kekuatan dan/atau kekerasan (Hidayat & Suwanto, 2020; Jamal, 2016). Namun, penting dicatat bahwa sumber yang disediakan membedakan penekanan: bughāt secara eksplisit ditekankan sebagai perlawanan terhadap imam/pemerintah sah yang dapat melibatkan kekerasan bersenjata (Jamal, 2016), sedangkan makar pada rumusan komparatif lebih menonjol sebagai pengkhianatan/konspirasi untuk meruntuhkan pemerintahan sah (Gusman, 2023).
________________________________________
3. Unsur-Unsur Bughāt sebagai Model Analitis untuk Memahami Makar dalam Politik Islam
Rujukan komparatif tafsir tentang bughāt dengan fokus Q.S. al-Ḥujurāt: 9 menyimpulkan bahwa bughāt adalah tindakan melampaui batas dan zalim yang dapat dilakukan individu maupun kelompok, dan bila tidak dipahami secara sistematis dapat menjadi bibit kekerasan terhadap negara dan agama (Jamal, 2016). Pada level yang lebih politis, bughāt dipahami sebagai tindakan kelompok pemberontak yang menentang pemerintahan sah negara melalui kekerasan bersenjata (Jamal, 2016). Dari uraian yang sama, dapat ditarik unsur-unsur pokok bughāt yang relevan untuk pembacaan makar dalam ilmu politik Islam sebagai berikut.
Pertama, terdapat penentangan terhadap otoritas yang sah. Bughāt membahas mereka yang menolak atau menentang imam (pemimpin pemerintahan Islam) (Jamal, 2016); secara komparatif, bughāt dipahami sebagai pembangkangan terhadap otoritas sah (Gusman, 2023).
Kedua, terdapat tujuan politik-kekuasaan. Tujuan tindakan bughāt disebutkan untuk menggulingkan kepala negara atau tidak tunduk lagi pada pemerintahannya (Jamal, 2016); Quraish Shihab dalam studi tersebut memaknai bughāt sebagai upaya merebut kekuasaan, melampaui batas, dan melanggar hukum (Jamal, 2016).
Ketiga, terdapat kapasitas atau kekuatan kolektif. Pemberontak "mempunyai kekuasaan karena masyarakat yang ditaatinya" dan memiliki alasan yang diyakini mendorong pemberontakan (Jamal, 2016).
Keempat, tindakan ini sering terkait dengan penggunaan kekerasan. Bughāt digambarkan sebagai penentangan melalui kekerasan bersenjata (Jamal, 2016).
Kerangka unsur di atas membantu menjelaskan bahwa dalam ilmu politik Islam, tindakan pengkhianatan terhadap negara untuk menggulingkan pemerintahan sah akan dibaca bukan hanya sebagai perbedaan pendapat politik, tetapi sebagai tindakan yang mengarah pada bughāt ketika memenuhi elemen pembangkangan terhadap otoritas sah dan orientasi peruntuhan kekuasaan yang legal (Hidayat & Suwanto, 2020; Jamal, 2016). Meski demikian, sumber yang disediakan juga mengingatkan bahwa pembicaraan Al-Qur'an tentang bughāt tidak semata politik-kekuasaan, tetapi meluas pada ranah sosial-kemasyarakatan, hukum, budaya, ekonomi, dan aspek lain (Jamal, 2016); artinya, kategorisasi bughāt/makar menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi simplifikasi dan salah pakai konsep (Gusman, 2023; Jamal, 2016).
________________________________________
4. Makar sebagai Pengkhianatan (Khiyānah) atas Amanah dan "Kontrak Sosial" Negara
4.1. Negara sebagai Kesepakatan/Konstitusi, dan Makar sebagai Perusakan Kesepakatan Itu
Dalam kajian tentang praksis politik Nabi, peristiwa Bai'at 'Aqabah dijelaskan dapat dibaca sebagai kontrak sosial yang membangun kesepakatan untuk membentuk satu kesatuan politik (Bashori & Fakih, 2021). Di fase Madinah, Nabi membangun kesepakatan tertulis—Shahifah/Piagam Madinah—sebagai dasar hukum bersama yang menjadi pedoman bertindak secara sosial dan politis (Bashori & Fakih, 2021). Di sisi lain, rujukan lain menegaskan nilai moral-politik bahwa kesepakatan publik adalah sesuatu yang sangat berharga dan pengkhianatan atas kesepakatan berarti upaya merobohkan sistem itu sendiri, karena itu wajib dihukum (Habibi, 2015).
Jika negara dipahami berdiri di atas kesepakatan/konstitusi sebagaimana analogi kontrak sosial dan Piagam Madinah dalam sumber (Bashori & Fakih, 2021), maka makar—yang didefinisikan sebagai upaya menggulingkan pemerintahan sah melalui jalan inkonstitusional (Hidayat & Suwanto, 2020) atau sebagai konspirasi untuk meruntuhkan pemerintahan sah (Gusman, 2023)—dapat diposisikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan politik dasar yang menopang negara (Gusman, 2023; Habibi, 2015; Hidayat & Suwanto, 2020). Dalam pengertian ini, makar tidak hanya dipandang sebagai konflik elite, melainkan sebagai tindakan yang menargetkan fondasi legitimasi pemerintahan yang sah (Gusman, 2023; Habibi, 2015; Hidayat & Suwanto, 2020).
4.2. Preseden Politik Madinah: Pengkhianatan Internal sebagai Ancaman Kedaulatan
Dalam kajian etika politik Nabi periode Madinah, ditegaskan bahwa pengkhianatan internal menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi kedaulatan suatu negara, dan pengkhianatan dari dalam harus ditindaklanjuti secara tegas agar tidak menjadi api dalam sekam, dengan argumen menjaga kedaulatan hukum negara (Walikhsan et al., 2024). Rujukan lain dalam tema relasi antarnegara menyatakan bahwa perjanjian damai dapat gugur bila terbukti tindakan pengkhianatan yang membahayakan Dār al-Salām (Sulistiani, 2019). Kedua rujukan ini memperkuat tesis bahwa dalam horizon politik Islam, pengkhianatan yang mengancam tatanan politik-hukum, baik internal maupun dalam relasi perjanjian, dipahami sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan negara (Sulistiani, 2019; Walikhsan et al., 2024). Dengan demikian, makar sebagai pengkhianatan untuk menggulingkan pemerintahan sah koheren dengan pola pikir tersebut: ia diposisikan sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan dan ketertiban politik-hukum (Gusman, 2023; Sulistiani, 2019).
________________________________________
5. Status Normatif: Mengapa Makar/Bughāt Dipandang Terlarang dalam Politik Islam
Sumber yang disediakan secara eksplisit menyatakan bahwa secara normatif pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah tidak diizinkan dalam Islam (Hidayat & Suwanto, 2020). Larangan normatif ini juga ditopang oleh kerangka etika politik Islam yang menolak praktik politik yang bertumpu pada manipulasi, kebohongan, pengkhianatan, dan kekerasan (Tampubolon, 2023), serta menuntut orientasi pada amanah, kejujuran, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum (Ramadhan et al., 2022). Dengan kata lain, makar/bughāt dipandang problematik bukan hanya karena merebut kekuasaan, tetapi karena cara dan tujuannya dipahami merusak amanah publik dan ketertiban sosial-politik yang seharusnya dijaga (Hidayat & Suwanto, 2020; Ramadhan et al., 2022; Tampubolon, 2023).
Namun, penting dicatat adanya nuansa kontemporer dalam rujukan tentang perdebatan ormas Islam di Indonesia: satu pihak (HTI) menilai aktivitas mereka bukan makar melainkan dakwah; NU memandang aktivitas HTI adalah makar; sementara Muhammadiyah menilai pertentangan terhadap ideologi negara dapat dipandang sebagai makar, tetapi pencegahannya harus konstitusional (Alfiansyah et al., 2023). Nuansa ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif konsep makar/bughāt diposisikan terlarang (Hidayat & Suwanto, 2020), dalam praktik wacana politik-keagamaan dapat terjadi kontestasi definisi tentang tindakan apa yang layak diberi label makar dan bagaimana prosedur penanganannya (Alfiansyah et al., 2023).
________________________________________
6. Penanganan dan Sanksi: Antara Ketegasan dan Kehati-hatian
Rujukan komparatif bughāt–makar menyimpulkan bahwa sanksi bughāt menurut hukum Islam adalah perlawanan dan hukuman mati (jarīmah ḥudūd), namun jika pemimpin memberi ampunan maka dapat beralih menjadi jarīmah ta'zīr (Gusman, 2023). Pada saat yang sama, rujukan ini menegaskan bahwa pemberian sanksi harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses peradilan yang adil (Gusman, 2023). Rujukan lain menyebut bughāt/makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan menegaskan makar dalam KUHP dipahami sebagai tindakan untuk menggulingkan pemerintahan sah melalui jalan inkonstitusional (Hidayat & Suwanto, 2020).
Dari sini tampak dua prinsip yang berjalan bersamaan dalam referensi yang tersedia: (i) tindakan bughāt/makar dipandang serius dan dapat dikenai sanksi berat (Gusman, 2023; Hidayat & Suwanto, 2020), tetapi (ii) penerapan sanksi menuntut kehati-hatian dan proses peradilan yang adil (Gusman, 2023), serta dalam konteks Indonesia kontemporer dapat diperdebatkan aspek konstitusionalitas mekanisme pencegahan/penindakannya (Alfiansyah et al., 2023).
________________________________________
7. Penutup
Berdasarkan rujukan yang disediakan, makar menurut horizon ilmu politik Islam (fiqh siyāsah) dapat dipahami sebagai tindakan pengkhianatan dan/atau pemberontakan terhadap otoritas pemerintahan yang sah dengan orientasi meruntuhkan kekuasaan legal, yang dalam khazanah Islam sering didekatkan dengan konsep bughāt, yakni pembangkangan/pemberontakan terhadap pemimpin sah yang sering dikaitkan dengan kekuatan kolektif dan dapat melibatkan kekerasan (Hidayat & Suwanto, 2020; Jamal, 2016). Makar juga dapat dibaca sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan publik/kontrak sosial yang menjadi dasar berdirinya tatanan politik, sehingga diposisikan sebagai upaya merobohkan sistem dan mengancam kedaulatan hukum negara (Bashori & Fakih, 2021; Habibi, 2015), selaras dengan penegasan tentang bahaya pengkhianatan internal bagi kedaulatan negara (Walikhsan et al., 2024) dan gugurnya perjanjian damai ketika pengkhianatan terbukti (Sulistiani, 2019).
Secara normatif, tindakan semacam ini dipandang tidak diizinkan (Hidayat & Suwanto, 2020), dinilai bertentangan dengan etika politik Islam yang menolak pengkhianatan dan kekerasan (Tampubolon, 2023) serta menuntut amanah dan kemaslahatan umum (Ramadhan et al., 2022). Namun, dalam konteks kontemporer, terdapat perbedaan pandangan di antara ormas Islam tentang tindakan apa yang termasuk makar dan bagaimana pencegahannya harus ditempuh, termasuk tuntutan agar penanganannya tetap konstitusional (Alfiansyah et al., 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Alfiansyah, I. M., Mubarok, S., Rimapradesi, Y., Namira, N. Y., & Susilowati, I. (2023). Etika politik dalam pandangan Machievelli dan Al Mawardi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 10(1), 155–134. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31115
Bashori, A., & Fakih, Z. K. (2021). Etika politik perspektif Bahtiar Effendy. Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, 3(02), 64–75. https://doi.org/10.15408/paradigma.v3i02.30898
Gusman, D. (2023). Penegakan etik terhadap presiden dan/atau wakil presiden melalui mekanisme impeachment. Unes Law Review, 5(4), 2078–2089. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.583
Habibi, N. (2015). Politieke beslissing dalam pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 327–338. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1845
Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan etika politik Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam konteks perpolitikan Indonesia. Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 3(2), 124. https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469
Jamal, R. (2016). Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perspektif hukum Islam (problem dan solusinya). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 7(2). https://doi.org/10.30984/as.v7i2.44
Ramadhan, M. I., Lestari, C. S. F., Mahardika, M. P. D. D. T., Manurung, D. M., & Suharyat, Y. (2022). Media dan politik dalam pandangan Islam. Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 1(2), 41–52. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i2.464
Sulistiani, A. D. (2019). Impeachment president: Studi perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam. Jurnal Al-Dustur, 1(1). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348
Tampubolon, I. (2023). Kampanye, gratifikasi, dan politik transaksional: Ditinjau dari perspektif etika politik Islam. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 7(3), 1008. https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.1013-1021
Walikhsan, A., Simamora, N. A., & Akhyar, S. (2024). Bughāt dalam perspektif Al-Qur'an: Studi komparasi tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Ibn Abbas, 6(2), 153. https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19765
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar