02149 - Konservatisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Definisi, Tipologi, dan Dinamika Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji konservatisme sebagai kategori analitik dalam ilmu politik Islam, mencakup definisi, tipologi, ciri-ciri, serta dinamika kontemporer yang melingkupinya. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menelaah tiga dimensi utama konservatisme: sebagai filsafat/ideologi politik, sebagai konservatisme agama (religious conservatism), dan sebagai fenomena politik kontemporer (conservative turn). Hasil kajian menunjukkan bahwa konservatisme dalam konteks Islam tidak dapat disederhanakan menjadi satu bentuk tunggal, melainkan hadir dalam spektrum yang luas—mulai dari konservatisme nilai/identitas, konservatisme legal-formal, hingga konservatisme politik elektoral. Kajian ini juga menegaskan bahwa relasi konservatisme dengan radikalisme bersifat non-deterministik: konservatisme dapat menjadi lahan subur bagi mobilisasi radikal, tetapi tidak secara otomatis berujung pada radikalisme. Implikasi dari kajian ini menunjukkan perlunya pembacaan kontekstual atas konservatisme Islam dalam kerangka demokrasi pluralis.

Kata kunci: konservatisme, ilmu politik Islam, conservative turn, populisme Islam, radikalisme

________________________________________

Abstract

This article examines conservatism as an analytical category in Islamic political science, encompassing its definitions, typologies, characteristics, and contemporary dynamics. Employing a literature synthesis approach, the study explores three main dimensions of conservatism: as a political philosophy/ideology, as religious conservatism, and as a contemporary political phenomenon (conservative turn). The findings indicate that conservatism in the Islamic context cannot be reduced to a single form; rather, it exists along a broad spectrum—from value/identity conservatism and legal-formal conservatism to electoral political conservatism. The study also affirms that the relationship between conservatism and radicalism is non-deterministic: conservatism may serve as fertile ground for radical mobilization, but does not automatically lead to radicalism. The implications of this study underscore the necessity of a contextual reading of Islamic conservatism within the framework of pluralist democracy.

Keywords: conservatism, Islamic political science, conservative turn, Islamic populism, radicalism

________________________________________

1. Pendahuluan: Konservatisme sebagai Kategori Analitik dalam Ilmu Politik Islam

Dalam ilmu politik—termasuk ketika diaplikasikan untuk membaca dinamika politik umat Islam—konservatisme lazim dipahami sebagai filsafat/ideologi politik yang menekankan pelestarian nilai dan institusi tradisional, menolak perubahan yang drastis, serta mengutamakan keteraturan (social order) dan stabilitas sosial melalui perubahan bertahap alih-alih transformasi radikal (Ibrahim & Nor, 2022; Qodir et al., 2023; Rahman & Kizi, 2023). Penekanan pada "memelihara" (to conserve) tradisi dan penghindaran dari perubahan total juga ditegaskan dalam pembacaan konservatisme sebagai ideologi politik yang "mendukung nilai-nilai tradisional" serta dipahami publik sebagai upaya mempertahankan atau mengembalikan sistem tradisional—meskipun makna "tradisionalitas" dapat berbeda lintas konteks sosial-politik (Ibrahim & Nor, 2022; Qodir et al., 2023). Bahkan, dalam rumusan yang lebih presisi, konservatisme bukan sikap yang menolak perubahan secara absolut, melainkan terutama oposisi terhadap perubahan yang total/radikal; dengan kata lain, konservatisme masih dapat menerima perubahan sejauh tidak merusak keteraturan sosial dan fondasi institusional yang dianggap sah (Ibrahim & Nor, 2022).

Dalam ilmu politik Islam, istilah "konservatisme" sering dipakai untuk menjelaskan persilangan antara orientasi keagamaan—misalnya otoritas teks, ortodoksi, dan tradisi—dan orientasi politik—misalnya cara pandang atas negara, hukum, demokrasi, dan tatanan sosial (Ahnaf, 1970; Kustiawan et al., 2023). Karena itu, pembahasan "konservatisme menurut ilmu politik Islam" umumnya perlu dibedakan menjadi: (i) konservatisme sebagai filsafat politik umum yang dapat diadopsi aktor Muslim dalam negara modern (Ibrahim & Nor, 2022; Rahman & Kizi, 2023); (ii) konservatisme sebagai konservatisme agama (religious/neo-conservatism) yang menekankan kepatuhan pada ortodoksi dan tradisi serta menolak pembaruan penafsiran tertentu (Ahnaf, 1970); dan (iii) konservatisme sebagai fenomena politik kontemporer ("conservative turn") yang berinteraksi dengan populisme, politik identitas, dan kontestasi demokrasi elektoral (Muwaffiqillah, 2023).

________________________________________

2. Definisi Inti: Konservatisme Politik, Konservatisme Agama, dan Neo-Konservatisme

2.1 Konservatisme sebagai Filsafat/Ideologi Politik

Konservatisme dipahami sebagai filsafat politik yang cenderung memelihara tradisi dan menolak perubahan drastis (Ibrahim & Nor, 2022; Rahman & Kizi, 2023). Dalam konteks ini, konservatisme bekerja dalam kerangka politik modern bukan sebagai ajakan "kembali ke masa lampau" secara literal, melainkan sebagai ideologi yang berupaya mengimbangi modernisasi sambil memelihara keteraturan sosial (Rahman & Kizi, 2023). Rumusan ini sejalan dengan gagasan bahwa konservatisme lebih tepat dipahami sebagai penolakan terhadap perubahan total/radikal, bukan penolakan terhadap "perubahan sebagai sesuatu" (Ibrahim & Nor, 2022). Perspektif "konservatisme yang terbuka pada perubahan" juga muncul dalam diskursus "conservative democracy"—misalnya pada pengalaman AK PARTİ di Türkiye—yang menegaskan bahwa "preservation should not prevent making changes and advances" (Rahman & Kizi, 2023).

Dalam literatur yang menelusuri konservatisme sebagai ideologi, konservatisme juga diasosiasikan dengan "tradisionalitas," tetapi tradisionalitas itu sendiri bersifat kontekstual dan dapat menghasilkan bentuk konservatisme yang berbeda antarnegara (Qodir et al., 2023). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, konservatisme sebagai ideologi politik tidak otomatis identik dengan satu mazhab teologi atau satu bentuk gerakan, melainkan merupakan orientasi normatif terhadap tradisi, perubahan, dan tatanan sosial yang kemudian mengambil bentuk politik tertentu sesuai konteksnya (Qodir et al., 2023; Rahman & Kizi, 2023).

2.2 Konservatisme Agama (Religious Conservatism) dan Neo-Konservatisme

Dalam perbincangan konservatisme di masyarakat Muslim, sejumlah kajian merujuk definisi konservatisme agama sebagai pemahaman dan praktik yang berpegang kuat pada teks kitab suci/ajaran, ortodoksi, dan tradisi yang dianggap paling benar, serta menolak pembaruan penafsiran dan praktik keagamaan tertentu yang dipandang lahir dari perkembangan modern (Ahnaf, 1970). Definisi ini juga mengaitkan neo-konservatisme dengan nuansa baru—misalnya bentuk-bentuk baru pengorganisasian dan artikulasi—yang tidak selalu tampak pada konservatisme lama, tetapi tetap konservatif karena mempertahankan klaim ortodoksi dan resistensi terhadap pembaruan tertentu (Ahnaf, 1970).

Dalam pembacaan lain mengenai konservatisme Islam di Indonesia, konservatisme dijelaskan sebagai kecenderungan yang menolak reinterpretasi liberal dan progresif serta cenderung mempertahankan interpretasi standar beserta sistem sosial tertentu (Kustiawan et al., 2023). Corak ini memperlihatkan bahwa "konservatisme" dalam diskursus politik Islam tidak hanya menunjuk pada sikap politik terhadap perubahan, tetapi juga pada epistemologi keagamaan—misalnya cara menilai otoritas tafsir—yang kemudian berdampak pada preferensi sosial dan politik (Ahnaf, 1970; Kustiawan et al., 2023).

________________________________________

3. Batas Konseptual: Konservatisme, Tradisionalisme, Fundamentalisme, dan Islamisme

3.1 Konservatisme dan Tradisionalitas yang Kontekstual

Kajian historis tentang konservatisme Islam di Indonesia menekankan bahwa konservatisme hampir selalu dikaitkan dengan "tradisionalitas," namun "tradisionalitas" itu memiliki makna berbeda di tiap negara sehingga menghasilkan bentuk konservatisme yang berbeda (Qodir et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, "tradisionalitas" bahkan dapat melekat pada identitas kelompok Islam tertentu melalui proses historis—misalnya narasi propaganda kolonial yang dikaitkan dengan pembentukan "inferiority complex" terhadap Islam sebagai kekuatan sosial-politik (Qodir et al., 2023). Argumen bahwa tradisi komunitas dapat menjadi salah satu faktor kemunculan konservatisme juga muncul dalam pembacaan tentang penguatan konservatisme Muslim yang mengaitkannya dengan faktor tradisi masyarakat dan faktor politik (Qodir et al., 2023; Tasnur & Zulkarnain, 2019).

Implikasinya, "konservatisme" dalam ilmu politik Islam tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar "agama yang tradisional," karena label tradisionalitas sendiri adalah hasil kontestasi sejarah, identitas, dan politik (Qodir et al., 2023; Tasnur & Zulkarnain, 2019). Karena itu, konservatisme perlu dibaca sebagai relasi antara tradisi—otoritas—perubahan, bukan sekadar "kuno vs. modern" (Ibrahim & Nor, 2022; Rahman & Kizi, 2023).

3.2 Konservatisme dan Fundamentalisme: Hubungan yang Dekat, tetapi Tidak Identik

Sejumlah literatur menempatkan "fundamentalisme" sebagai bentuk modern tertentu dari semangat konservatisme: di era modern, semangat konservatisme menemukan bentuk baru yang disebut "fundamentalisme," yang pada satu sisi terikat pada masa lampau (romantisisme awal), namun pada sisi lain dapat bersifat modern dan inovatif dalam strategi gerakannya. Dalam kajian tentang fundamentalisme dan moderasi, fundamentalisme dikaitkan dengan paradigma yang sering menonjolkan sikap fanatik, tekstual, dan eksklusif, yang diposisikan berseberangan dengan moderasi yang menekankan keadilan, jalan tengah, keseimbangan, dan toleransi. Literatur lain juga menggambarkan kelemahan fundamentalisme pada rendahnya toleransi terhadap perbedaan pemikiran agama dan kecenderungan melakukan pelabelan sesat/kafir tanpa dialog.

Namun demikian, penting dicatat bahwa kajian deradikalisasi dan radikalisasi menegaskan bahwa konservatisme dan intoleransi tidak serta-merta menjadi radikalisme, tetapi penguatan karakter keagamaan yang demikian dapat menjadi lahan subur bagi mobilisasi radikalisme dalam kondisi sosial-politik tertentu. Jadi, dalam ilmu politik Islam, konservatisme dapat menjadi kondisi memungkinkan (enabling condition) bagi radikalisasi, tetapi tidak identik dengan radikalisme itu sendiri.

3.3 Konservatisme dan Islamisme (Politik Islam sebagai Ideologi Negara)

Dalam diskursus politik Islam kontemporer, Islamisme sering dipakai untuk menyebut orientasi aktivisme yang memperlakukan Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi politik untuk membangun negara Islam atau masyarakat yang diatur syariat (Hamdi, 2020). Pembedaan ini penting karena terdapat kelompok yang sama-sama "berorientasi ke masa lalu" tetapi berbeda dalam orientasi politik: misalnya, satu kajian membedakan kelompok salafi yang "pada dasarnya apolitis" dari Islamisme yang menekankan agenda politik (Hamdi, 2020). Dengan demikian, konservatisme agama—berorientasi pada ortodoksi/teks/tradisi—tidak selalu identik dengan Islamisme—yang bermuatan agenda institusional-politik negara—meskipun keduanya dapat beririsan dalam isu tertentu (Hamdi, 2020).

Kajian tentang gerakan dan ideologi khilafah menunjukkan adanya spektrum: sebagian kelompok memandang khilafah sebagai kewajiban; sebagian lain memaknainya sebagai nilai yang tidak bertentangan dengan Pancasila; dan sebagian Islamis ideologis-politik memandang pendirian negara Islam/daulah khilafah sebagai kewajiban. Dalam pemetaan tersebut, sumber yang sama juga mencatat adanya bentuk konservatisme lain yang tidak mendukung program khilafah, tetapi memperjuangkan agenda syariah/Islamisme dalam demokrasi Pancasila melalui prosedur demokratis. Ini memperlihatkan bagaimana konservatisme dalam ilmu politik Islam dapat hadir sebagai: (i) konservatisme nilai/identitas; (ii) konservatisme legal-formal (syariah formal); atau (iii) konservatisme politik (Islamisme elektoral/prosedural), tergantung pada lokus dan aktor (Hamdi, 2020).

________________________________________

4. Ciri-Ciri Konservatisme dalam Kerangka Ilmu Politik Islam

4.1 Orientasi terhadap Tradisi dan Tatanan Sosial

Konservatisme menekankan pemeliharaan tradisi dan keteraturan sosial, serta menolak perubahan drastis (Qodir et al., 2023; Rahman & Kizi, 2023). Bahkan ketika konservatisme mengambil bentuk "konservatisme modern" dalam demokrasi—misalnya "conservative democracy"—ia tetap memposisikan tradisi dan nilai lokal sebagai fondasi, sambil mengakui perubahan bertahap (Ibrahim & Nor, 2022; Rahman & Kizi, 2023). Dalam konteks organisasi dan komunitas Muslim tertentu, konservatisme juga dipotret lahir dan menyebar dari tradisi dan agama lokal yang kental dengan tradisionalisme (Nurish, 2021).

4.2 Epistemologi Keagamaan: Tekstualisme, Ortodoksi, dan Resistensi terhadap Pembaruan Penafsiran

Konservatisme agama didefinisikan sebagai berpegang pada teks kitab suci/ajaran, ortodoksi, dan tradisi yang dianggap paling benar, serta menolak pembaruan penafsiran dan praktik agama tertentu berdasarkan perkembangan modern (Ahnaf, 1970). Corak konservatisme seperti ini juga dipahami sebagai penolakan terhadap reinterpretasi liberal-progresif dan pemeliharaan interpretasi standar serta sistem sosial tertentu (Kustiawan et al., 2023). Dalam studi tentang ormas lokal Madura, konservatisme suatu organisasi dipotret melalui kecenderungan "tekstual dan eksklusif," termasuk dalam preferensi politik—misalnya larangan memilih pemimpin yang dinilai "tidak pro-Islam" (Nurish, 2021).

4.3 Preferensi Politik: Stabilitas, Gradualisme, dan Penerimaan Kerangka Demokrasi Prosedural

Konservatisme, dalam definisi politiknya, menolak perubahan total/radikal namun tidak menolak perubahan sebagai sesuatu; ini membuka ruang bagi gradualisme (Ibrahim & Nor, 2022). Pengalaman AK PARTİ di Türkiye digambarkan sebagai keberhasilan mensintesis tuntutan konservatisme dengan demokrasi modern—yakni mengusung konservatisme politik dalam kerangka demokrasi (Rahman & Kizi, 2023). Pada titik ini, konservatisme tidak identik dengan anti-demokrasi; ia bisa beroperasi sebagai "konservatisme demokratik" yang menegaskan perubahan bertahap tanpa merusak nilai lokal dan institusi kunci (Ibrahim & Nor, 2022; Rahman & Kizi, 2023).

Namun, literatur lain juga mengingatkan bahwa konservatisme agama dapat memicu gerakan politik yang cenderung anti-demokrasi dan anti-Pancasila, sehingga relasi konservatisme-demokrasi bersifat empiris dan kontekstual (Ahnaf, 1970). Artinya, dalam ilmu politik Islam, konservatisme dapat hadir baik sebagai adaptasi konservatif dalam demokrasi maupun sebagai arus yang menegangkan demokrasi, tergantung pada aktor, isu, dan peluang politik (Ahnaf, 1970; Muwaffiqillah, 2023; Rahman & Kizi, 2023).

4.4 Dimensi Otoritas, Hierarki, dan Ketidaksetaraan

Dalam kajian psikologi-politik atas orientasi politik anggota ormas Islam, konservatisme dirumuskan sebagai resistensi terhadap perubahan serta penerimaan terhadap hierarki dan ketidaksetaraan. Meskipun rumusan ini berasal dari tradisi psikologi politik, ia relevan sebagai indikator yang membantu membaca bagaimana sebagian preferensi konservatif dapat berkelindan dengan dukungan pada otoritas dan keteraturan sosial (Ibrahim & Nor, 2022).

________________________________________

5. Konservatisme sebagai Fenomena Politik Kontemporer: Conservative Turn, Populisme, dan Politik Identitas

5.1 Conservative Turn dan Integrasinya ke dalam Praksis Politik

Dalam konteks Indonesia pascaPemilu 2019, satu kajian menyatakan adanya kebangkitan konservatisme dan populisme Islam yang tampak "menyatu" dalam praksis politik Indonesia (Muwaffiqillah, 2023). Kajian lain tentang gerakan Islam di Sumatera Barat pascaReformasi menyebut fenomena ini sebagai gelombang penguatan konservatisme ("conservative turn") dan menjelaskan pergeseran orientasi gerakan dari formalisasi syariah menuju gerakan sosiokultural yang menguatkan identitas politik. Literatur tentang pesantren dan moderasi juga memakai istilah "conservative turn" untuk menggambarkan perubahan wajah Islam Indonesia pascaRuntuhnya Orde Baru yang diikuti konflik horizontal dan menguatnya religiusitas publik menuju konservatisme tertentu (Dahlan et al., 2019).

Sejumlah sumber menempatkan faktor politik sebagai variabel penting: politik identitas dimanfaatkan untuk dukungan elektoral, sementara konservatisme dan populisme Islam mengganggu demokrasi elektoral (Muwaffiqillah, 2023). Dalam studi Madura, politik dipandang sebagai faktor utama penguatan konservatisme keagamaan setempat, dengan penekanan pada kompetisi politik sebagai akar konflik identitas (Muwaffiqillah, 2023; Tasnur & Zulkarnain, 2019). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, konservatisme kontemporer tidak hanya berarti "kembali ke tradisi," tetapi juga suatu mode artikulasi identitas keagamaan dalam arena kontestasi demokrasi (Muwaffiqillah, 2023).

5.2 Populisme Islam, Mobilisasi Massa, dan Peran Media Sosial

Kajian tentang kontestasi kepemimpinan di Indonesia menyoroti bahwa sejak era Reformasi, gerakan Islam konservatif memperoleh ruang lebih luas untuk menyebarkan ideologi politik Islam—misalnya gagasan penegakan syariat—yang tampak dalam peristiwa elektoral seperti Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 (Hannan & Syarif, 2022). Dalam kasus "Aksi Bela Islam," kajian tersebut menyebutnya sebagai proses konservatisme yang memuat dikotomi kepentingan politik menuju otoritarianisme agama dengan penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an (Hannan & Syarif, 2022). Studi lain tentang populisme Islam di ruang siber menegaskan bahwa aktor agama kontemporer memobilisasi agenda populis melalui narasi anti-kemapanan/anti-otoritarianisme dan ajakan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis sebagai pegangan hidup menyeluruh—termasuk dalam berbangsa dan bernegara—dengan memaksimalkan tema-tema populis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari netizen.

Secara sintesis, konservatisme sebagai orientasi nilai dan otoritas dapat berkelindan dengan populisme Islam sebagai strategi mobilisasi dalam praktik politik kontemporer (Hannan & Syarif, 2022; Muwaffiqillah, 2023).

________________________________________

6. Dampak Politik: Intoleransi, Kekerasan, dan Relasinya dengan Radikalisme

6.1 Konservatisme dan Intoleransi sebagai Problem Tata Kelola Pluralitas

Kajian tentang konservatisme Islam di Tasikmalaya menyatakan bahwa gejala konservatisme Islam yang mengemuka sejak akhir 1990-an berdampak buruk pada eksistensi kelompok minoritas—Ahmadiyah dan Syiah—dan intoleransi difasilitasi oleh kebijakan negara yang cenderung memberi privilese pada kelompok mayoritas (Syarif & Hannan, 2021). Studi tentang Sumatera Barat menyatakan bahwa penguatan konservatisme terkait dengan penguatan intoleransi politik-sosial-keagamaan, dan kebijakan elit lokal dapat diskriminatif terhadap minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam, konservatisme dapat dipahami sebagai arus yang berpotensi menegangkan demokrasi pluralis ketika ia diekspresikan sebagai eksklusivisme identitas dan preferensi kebijakan yang diskriminatif (Muwaffiqillah, 2023; Syarif & Hannan, 2021).

6.2 Konservatisme–Radikalisme: Hubungan yang Mungkin, tetapi Tidak Otomatis

Sumber yang memakai teori peluang politik menegaskan bahwa konservatisme dan intoleransi tidak otomatis berubah menjadi radikalisme, tetapi penguatan karakter tersebut dapat menjadi lahan subur bagi mobilisasi radikalisme, terutama ketika ada peluang politik dan jaringan sosial yang memungkinkan transmisi narasi radikal. Kajian tentang paradigma ijtihad konservatif menyatakan bahwa ijtihad konservatif dapat melahirkan fikih konservatif yang tidak mampu membangun dialektika antara norma fikih dan nilai sosiokultural-kemanusiaan, dan kondisi itu dapat berkontribusi pada munculnya gerakan Islam radikal dan bahkan tindakan terorisme. Dengan demikian, sintesis rujukan yang tersedia mendukung posisi analitis yang hati-hati: konservatisme dapat menjadi kondisi kemungkinan bagi radikalisasi, tetapi jalurnya bersifat kontekstual dan dimediasi oleh faktor politik serta jaringan sosial (Muwaffiqillah, 2023).

6.3 Kekerasan dan Aksi Koersif sebagai Ekspresi Konservatisme di Tingkat Lokal

Dalam studi tentang resistensi ormas Islam konservatif terhadap pengembangan pariwisata di Madura, konservatisme dikaitkan dengan paradigma berpikir yang tradisionalis, puritan, dan reaksioner serta penggunaan pendekatan anarkis yang berujung pada kekerasan—misalnya pembakaran lokasi wisata. Studi lain tentang penguatan konservatisme di Pamekasan menyebut pola penguatan konservatisme melalui praksis intoleransi dan agresivitas—misalnya pembakaran tempat wisata dan pengepungan rumah pejabat—yang juga dikaitkan dengan pengaruh ideologi Wahhabi-Salafi dan faktor politik (Tasnur & Zulkarnain, 2019). Kedua kajian ini menunjukkan bagaimana konservatisme sebagai orientasi menjaga "tatanan moral" versi aktor tertentu dapat termanifestasi sebagai politik moral lokal yang koersif (Tasnur & Zulkarnain, 2019).

________________________________________

7. Konservatisme dalam Perdebatan Negara-Bangsa, Demokrasi, dan Formalisasi Agama

Dalam ilmu politik Islam Indonesia, konservatisme sering berada dalam kontestasi dengan arus yang menolak gagasan negara Islam/formalisasi agama. Studi tentang tafsir politik Gus Dur menyimpulkan adanya kontestasi wacana pada masa transisi demokrasi antara pihak pro-negara Islam dan pihak yang menentangnya; Gus Dur memosisikan diri menentang ide negara Islam dan menekankan prinsip kemanusiaan sebagai basis argumentasi. Dalam garis serupa, studi tentang ijtihad kontemporer Gus Dur menilai paradigma ijtihad konservatif bermasalah karena tidak membangun dialektika norma dan nilai kemanusiaan, sehingga diperlukan paradigma ijtihad kontemporer untuk menjembatani fikih dengan nilai sosiokultural Indonesia tanpa mengubah norma fikih yang ada.

Di titik ini, "konservatisme menurut ilmu politik Islam" dapat dibaca sebagai sebuah spektrum: di satu sisi ia bisa menjadi dorongan formalisasi, eksklusivisme, dan politik identitas; di sisi lain ia bisa tampil sebagai konservatisme demokratik yang menerima demokrasi prosedural dan perubahan bertahap sambil mempertahankan nilai-nilai tradisi tertentu (Muwaffiqillah, 2023; Rahman & Kizi, 2023). Literatur yang menelaah trikotomi Islam-demokrasi-sekularisme pasca conservative turn bahkan berargumen bahwa perkembangan penerimaan demokrasi oleh Muslim Indonesia menunjukkan trikotomi tersebut dapat dipersatukan, dan peristiwa politik mengungkap kontribusi partai dan intelektual Islam pada perkembangan demokrasi liberal (Daud et al., 2022). Namun, sumber lain tetap menekankan bahwa konservatisme agama dapat memicu gerakan anti-demokrasi dan anti-Pancasila (Ahnaf, 1970). Ini menandai adanya ketegangan dan variasi dalam relasi konservatisme dan demokrasi di masyarakat Muslim yang tidak bisa diputuskan secara tunggal tanpa konteks (Ahnaf, 1970; Daud et al., 2022; Rahman & Kizi, 2023).

________________________________________

8. Penutup: Rumusan Konseptual Konservatisme dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, konservatisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, konservatisme merupakan ideologi/filsafat politik yang menekankan pelestarian tradisi, keteraturan sosial, dan stabilitas, serta menolak perubahan yang drastis—namun dapat menerima perubahan bertahap (gradualisme) dalam kerangka institusional yang dianggap sah (Ibrahim & Nor, 2022; Qodir et al., 2023; Rahman & Kizi, 2023).

Kedua, dalam bentuk konservatisme agama/neo-konservatisme, ia merujuk pada orientasi yang berpegang pada teks, ortodoksi, dan tradisi yang dianggap paling benar, serta menolak pembaruan penafsiran tertentu yang dipandang lahir dari modernitas (Ahnaf, 1970; Kustiawan et al., 2023).

Ketiga, sebagai fenomena politik kontemporer ("conservative turn"), konservatisme sering berkelindan dengan politik identitas dan populisme Islam, memanfaatkan kontestasi demokrasi elektoral, dan dapat memproduksi ketegangan dalam demokrasi pluralis ketika mengambil bentuk eksklusivisme dan intoleransi (Hannan & Syarif, 2022; Muwaffiqillah, 2023).

Keempat, secara dampak, konservatisme dapat berkorelasi dengan intoleransi dan tindakan koersif di tingkat lokal, tetapi relasinya dengan radikalisme bersifat non-deterministik: konservatisme dan intoleransi tidak otomatis menjadi radikalisme, meskipun dapat menjadi lahan subur bagi mobilisasi radikal dalam konteks peluang politik tertentu (Syarif & Hannan, 2021).

Dengan rumusan ini, definisi konservatisme sebagai "ideologi yang menekankan pelestarian tradisi, stabilitas sosial, dan perubahan bertahap" konsisten dengan definisi konservatisme sebagai filsafat/ideologi politik dalam rujukan yang tersedia, sekaligus dapat diperkaya melalui dimensi konservatisme agama dan konservatisme sebagai conservative turn dalam politik kontemporer (Ahnaf, 1970; Ibrahim & Nor, 2022; Muwaffiqillah, 2023; Rahman & Kizi, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahnaf, M. I. (1970). Struktur politik dan deradikalisasi pendidikan agama bagi anak muda di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 153. https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.153-171

Dahlan, M., Baidlawy, Z., & Sugiono, S. (2019). Gus Dur's Ijtihād paradigm of contemporary fiqh in Indonesia. Al-Ahkam, 29(2), 167. https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.4193

Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Indonesia. Undang Jurnal Hukum, 5(2), 357–391. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391

Hamdi, A. Z. (2020). Wajah baru Islam Indonesia. Tashwirul Afkar, 38(1), 59–78. https://doi.org/10.51716/ta.v38i01.3

Hannan, A., & Syarif, Z. (2022). Konservatisme vs. moderatisme: Kontestasi pemikiran keagamaan kontemporer di kalangan ormas Islam lokal di Madura, Indonesia. Fikrah, 10(2), 329. https://doi.org/10.21043/fikrah.v10i2.16475

Ibrahim, M. K., & Nor, M. R. M. (2022). Perkembangan konservatisme di Türkiye: Pengajaran buat kelestarian Islam di Malaysia. Journal of Al-Tamaddun, 17(2), 113–126. https://doi.org/10.22452/jat.vol17no2.9

Kustiawan, M. T., Rasidin, Mhd., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938

Muwaffiqillah, Moch. (2023). The trichotomy of Islam, democracy, and secularism in Indonesia post the conservative turn. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 34(1), 79–94. https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i1.3190

Nurish, A. (2021). When abangan embraces Sufism: Religious phenomenology to counter radicalism in contemporary Java. Teosofi Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 11(1), 20–45. https://doi.org/10.15642/teosofi.2021.11.1.20-45

Qodir, Z., Singh, B., & Hefner, R. W. (2023). Conservative turn and Islamic populism: Challenges Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in contemporary politics. Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 7(2), 106–114. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.25203

Rahman, M., & Kizi, N. M. B. (2023). Patterns of strengthening conservative Muslims in the middle of culture Wasathiyah Madurese society: PAI approach to religious moderation. Fikrotuna Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam, 12(02), 1–17. https://doi.org/10.32806/jf.v12i02.7284

Syarif, Z., & Hannan, A. (2021). Fundamentalism and the challenges of religious moderation in the new normal era. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(1), 1. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4260

Tasnur, I., & Zulkarnain, Z. (2019). Melacak akar dan perkembangan konservatisme Islam dalam dinamika perpolitikan Indonesia. JRP (Jurnal Review Politik), 9(1), 50–71. https://doi.org/10.15642/jrp.2019.9.1.50-71