02148 - Konkordat dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Konseptual-Komparatif

Abstract

This article analyzes the concept of concordat — a formal agreement between a state and the Vatican (Catholic Church) — through the lens of Islamic political science (siyasah) and Islamic international law (siyasah dauliyah). Using a conceptual-comparative approach, this study maps the concordat into categories of agreements (akad/'ahd/mîtsâq) and inter-political-entity relations recognized in fiqh siyasah. The results show that a concordat can be understood as a form of mu'âhadah (peace-based agreement) within the framework of dâr al-ṣulḥ, having normative-historical precedents in the Pledge of Aqabah, the Charter of Medina, and the Treaty of Hudaibiyah. The assessment of concordats within Islamic political thought must be grounded in the principles of faithfulness to agreements, preference for peace, justice, and the orderly management of plurality. Nevertheless, the diversity of paradigms regarding the relationship between religion and the state in Islamic political thought means that acceptance or critique of formal religious governance through state agreements may vary according to the chosen theoretical framework.

Keywords: Concordat, Fiqh Siyasah, Siyasah Dauliyah, Islamic International Law, Charter of Medina, Treaty of Hudaibiyah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep konkordat — perjanjian formal antara negara dan Vatikan (Gereja Katolik) — melalui kacamata ilmu politik Islam (siyasah) dan hukum internasional Islam (siyasah dauliyah). Dengan menggunakan pendekatan konseptual-komparatif, kajian ini memetakan konkordat ke dalam kategori perjanjian (akad/'ahd/mîtsâq) dan hubungan antara entitas politik yang dikenal dalam fiqh siyasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konkordat dapat dipahami sebagai bentuk mu'âhadah (hubungan berbasis perjanjian damai) dalam kerangka dâr al-ṣulḥ, yang memiliki preseden normatif-historis dalam Bai'at Aqabah, Piagam Madinah, dan Perjanjian Hudaibiyah. Penilaian atas konkordat dalam pemikiran politik Islam harus diletakkan pada prinsip menepati janji, preferensi pada perdamaian, keadilan, serta pengaturan pluralitas yang tertib. Meskipun demikian, keragaman paradigma hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam menyebabkan penerimaan atau kritik terhadap pengaturan formal urusan keagamaan melalui perjanjian negara dapat bervariasi menurut kerangka teoretik yang dipilih.

Kata Kunci: Konkordat, Fiqh Siyasah, Siyasah Dauliyah, Hukum Internasional Islam, Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah

________________________________________

1. Pendahuluan

Konkordat adalah perjanjian formal antara suatu negara dan Vatikan (Gereja Katolik) yang mengatur urusan keagamaan. Akan tetapi, istilah teknis "konkordat" itu sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam korpus rujukan yang disediakan, sehingga pembahasannya dalam artikel ini harus dilakukan sebagai analisis konseptual-komparatif, yakni dengan memetakan konkordat ke dalam kategori-kategori perjanjian (akad/'ahd/mîtsâq) dan hubungan antarentitas politik yang dikenal dalam fiqh siyasah/siyasah dauliyah (politik luar negeri) dan transformasi hukum Islam dalam bentuk hukum internasional (al-qânûn al-duwalî) (Koadhi et al., 2018; Nurhayati, 2013; Paralihan, 2019).

Secara metodologis, pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa studi hukum/politik Islam normatif tidak hanya bertumpu pada literatur fikih klasik, tetapi juga mencakup dokumen modern seperti konstitusi negara-negara Muslim dan perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara Muslim — termasuk perjanjian dengan negara non-Muslim (Koadhi et al., 2018). Dengan demikian, sebuah "konkordat" dapat diperlakukan sebagai objek kajian fiqh siyasah dan al-qânûn al-duwalî karena ia merupakan bentuk "perjanjian antarentitas politik" yang menimbulkan konsekuensi tata kelola dan komitmen normatif (Koadhi et al., 2018).

________________________________________

2. Kerangka Dasar Ilmu Politik Islam: Siyasah, Fiqh Siyasah, dan Siyasah Dauliyah

2.1 Siyasah sebagai Pengaturan Urusan Rakyat

Dalam salah satu definisi yang dikutip dalam rujukan, politik (siyasah) dipahami sebagai pengaturan urusan rakyat oleh negara, yang mencakup urusan domestik dan luar negeri; negara menjalankan fungsi ri'ayah (pengurusan), sedangkan rakyat mengontrol negara. Rumusan ini penting untuk membaca konkordat bukan semata sebagai "kontrak legal", melainkan sebagai instrumen tata kelola yang mengatur bidang keagamaan sebagai bagian dari pengurusan urusan publik — terutama bila agama dipahami berkelindan dengan kehidupan sosial-politik.

2.2 Fiqh Siyasah dan Ruang Siyasah Dauliyah (Hubungan Luar Negeri)

Rujukan menegaskan bahwa fiqh siyasah memiliki ruang lingkup pembahasan yang mencakup siyasah dauliyah, yakni pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan negara-negara bukan Islam, serta pembahasan mengenai hubungan dalam situasi damai dan perang, termasuk perdamaian. Di sisi lain, kajian transformasi hukum Islam ke ranah hukum internasional (al-qânûn al-duwalî) menekankan bahwa hukum Islam memberi pedoman mengenai hubungan diplomatik dan pembuatan surat-surat perjanjian dengan negara lain, termasuk dalam keadaan damai (Koadhi et al., 2018). Dua titik ini menempatkan "konkordat" sebagai perjanjian formal antarsubjek politik yang mengatur urusan tertentu, ke dalam horizon siyasah dauliyah (Koadhi et al., 2018).

________________________________________

3. Konkordat sebagai Perjanjian (Akad/'Ahd/Mîtsâq) dalam Idiom Hukum-Politik Islam

Dalam rujukan tentang institusionalisasi akad, ditegaskan bahwa dalam hukum Islam istilah akad dipadankan dengan "perjanjian"; secara bahasa al-'aqd berkaitan dengan ikatan/penguatan, dan dapat pula bermakna al-'ahd (janji) atau al-mîtsâq (perjanjian) (Mansyur, 2011). Dalam rujukan lain tentang hubungan umat dan kekuasaan, dibedakan pula "perjanjian" penguasa dengan Allah yang disebut 'ahd dan pengukuhan dengan anggota masyarakat yang dikaitkan dengan bai'at, sebagai bentuk amanat dalam relasi politik (Zin & Ibrahim, 2021).

Berangkat dari dua rujukan itu, "konkordat" — dalam definisi yang dipakai dalam artikel ini, yakni perjanjian formal negara dan Vatikan tentang urusan keagamaan — dapat diletakkan sebagai:

1. Akad/perjanjian ('aqd/'ahd/mîtsâq) dalam arti adanya ikatan normatif dan komitmen; dan sekaligus

2. instrumen siyasah karena ia mengatur urusan rakyat/masyarakat di ranah agama — atau tata kelola institusi agama — melalui mekanisme kesepakatan formal (Mansyur, 2011).

Catatan penting: rujukan tidak menyediakan tipologi khusus "perjanjian negara–otoritas gereja" sebagaimana konkordat dalam praktik internasional, sehingga pemetaan ini bersifat konseptual berdasarkan kategori "perjanjian" dan "hubungan antarentitas" yang tersedia (Koadhi et al., 2018; Mansyur, 2011).

________________________________________

4. Siapa Pihak dalam Konkordat Menurut Kacamata Politik Islam? (Vatikan sebagai "Negara Agama" dan Mitra Non-Muslim)

Untuk memposisikan konkordat dalam siyasah dauliyah, status pihak lawan, yakni Vatikan, perlu dijelaskan. Rujukan tentang sekularisme dan deprivatisasi agama mengklasifikasikan model hubungan agama dan negara di dunia, dan menyebut Vatikan sebagai contoh "negara agama" (Syafuri, 2020). Rujukan lain tentang diferensiasi agama dan negara juga menyebut Vatikan sebagai contoh negara yang "diatur oleh syariat agama tertentu" (negara teokratis/negara agama) (Mulyani, 2019).

Implikasinya dalam ilmu politik Islam adalah sebagai berikut. Pertama, konkordat dapat dibaca sebagai perjanjian antara suatu negara (subjek politik) dan negara non-Muslim yang bercorak "negara agama" (Vatikan) (Mulyani, 2019; Syafuri, 2020). Kedua, karena fiqh siyasah mengatur relasi antara negara Islam dan negara bukan Islam, termasuk kebijakan damai, maka hubungan formal semacam itu masuk ke ranah pembahasan siyasah dauliyah (Koadhi et al., 2018).

________________________________________

5. Memetakan Konkordat ke dalam Kategori Relasi dengan Non-Muslim: Mu'âhad dan Dâr al-Ṣulḥ (Damai-Perjanjian)

Dalam rujukan pendekatan politis studi Islam, non-Muslim dipilah ke dalam beberapa tingkatan, termasuk kafir mu'âhad, yakni non-Muslim yang tinggal di negeri non-Muslim namun memiliki perjanjian damai dengan negara Islam (Abrar, 2021). Rujukan lain tentang konsep keadilan politik juga menyebut pemetaan hubungan internasional menjadi dâr al-salâm/dârussalâm, dâr al-ḥarb, dan dâr al-ṣulḥ, dengan dâr al-ṣulḥ dipahami sebagai negara non-Muslim yang menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara Muslim (Sholeh, 2017).

Berdasarkan dua rujukan ini, konkordat — sebagai perjanjian formal negara dan Vatikan — dapat diposisikan secara analog sebagai:

1. instrumen mu'âhadah (hubungan berbasis perjanjian damai/kerja sama) (Abrar, 2021); atau

2. ekspresi relasi dâr al-ṣulḥ (relasi damai/persahabatan yang dibingkai kesepakatan) bila digunakan kerangka pembagian tersebut (Sholeh, 2017).

Namun, rujukan yang disediakan tidak menguraikan secara rinci kriteria penerapan kategori ini untuk kasus modern tertentu; karena itu, kategorisasi di atas harus dipahami sebagai pemetaan konseptual berdasarkan definisi yang secara eksplisit tersedia (Abrar, 2021; Sholeh, 2017).

________________________________________

6. Preseden Historis dalam Politik Islam untuk Perjanjian Lintas Komunitas/Agama

6.1 Bai'at Aqabah sebagai "Kontrak Sosial" (Fondasi Entitas Politik)

Rujukan tentang praksis politik Nabi menafsirkan Bai'at Aqabah I dan II sebagai peristiwa yang "dalam ukuran ilmu politik" dapat disebut kontrak sosial, yakni kesepakatan membentuk satu kesatuan politik bersama; peristiwa ini dipandang sebagai dasar fundamental awal bangunan negara Islam (Nurhayati, 2013). Rujukan lain tentang siyasah dauliyah juga memaknai Bai'at Aqabah sebagai fakta persekutuan dan kesepakatan saling menjaga keselamatan; bahkan disebut sebagai "kontrak sosial" yang mengandung pengakuan kepemimpinan Rasul. Ini menunjukkan bahwa perjanjian formal adalah bagian dari instrumen pembentukan dan pengaturan komunitas politik dalam sejarah awal Islam (Nurhayati, 2013).

6.2 Piagam Madinah sebagai Perjanjian Tertulis Lintas Agama yang Mengatur Hak dan Kewajiban

Pada fase Madinah, Nabi membangun perjanjian tertulis sebagai landasan hukum bersama; dokumen ini disebut Shahifah dan kemudian dikenal sebagai Konstitusi/Piagam Madinah (Nurhayati, 2013). Lebih jauh, rujukan tersebut menyatakan bahwa dalam konstitusi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang dalam ilmu politik modern dikenal seperti kebebasan beragama dan hak setiap kelompok mengatur kehidupan sesuai keyakinannya, serta kewajiban pertahanan bersama (Nurhayati, 2013). Rujukan lain yang membahas Piagam Madinah dalam kaitan koeksistensi juga menegaskan muatan perjanjian tertulis yang memuat pengakuan atas agama dan harta, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, dan jaminan keselamatan harta (Syahab, 2018).

Preseden ini relevan untuk membaca "konkordat" sebagai bentuk perjanjian formal yang: (1) mengatur relasi otoritas politik dengan komunitas/institusi agama yang berbeda; dan (2) berpotensi mengatur hak, perlindungan, serta otonomi penghayatan agama dalam ruang publik (Nurhayati, 2013; Syahab, 2018).

6.3 Perjanjian Hudaibiyah sebagai Model Normatif Perjanjian Internasional dan Kepatuhan

Rujukan hubungan internasional menyatakan bahwa Perjanjian Hudaibiyah menjadi referensi utama ulama dalam merumuskan prinsip dan hukum perjanjian internasional dalam Islam, bahkan disebut sebagai model perjanjian internasional yang paling sahih (Paralihan, 2019). Rujukan lain tentang komunikasi politik Nabi menekankan bahwa Hudaibiyah menunjukkan pergeseran perjuangan dari bersenjata ke perjuangan politik dan menjadi tonggak pengakuan eksistensi Islam oleh pihak Quraisy (Alfi & Romadhoni, 2022).

Dalam sintesis, preseden Hudaibiyah memperkuat argumen bahwa dalam fiqh siyasah: (1) perjanjian formal dengan pihak non-Muslim dapat menjadi instrumen strategis politik-diplomatik; dan (2) kepatuhan pada perjanjian sebagai norma memiliki basis yang kuat dalam rujukan klasik yang diproyeksikan menjadi prinsip perjanjian internasional Islam (Alfi & Romadhoni, 2022; Paralihan, 2019).

________________________________________

7. Prinsip-Prinsip Normatif untuk Menilai dan Merancang "Konkordat" dalam Ilmu Politik Islam

Karena rujukan tidak memberi templat "konkordat", penilaian harus menggunakan prinsip umum politik Islam tentang perjanjian, perdamaian, dan tata kelola.

7.1 Prinsip "Menepati Janji" dan Preferensi pada Perdamaian

Rujukan tentang ideologi politik dalam Al-Qur'an memasukkan prinsip menepati janji dan mendahulukan perdamaian daripada permusuhan sebagai bagian dari prinsip ideologis-politik yang menjadi pedoman dalam pembangunan sistem politik (Kurniawan et al., 1970). Rujukan lain tentang politik ekonomi Islam juga memasukkan "menepati janji" dalam rangkaian prinsip yang dibawanya — bersama prinsip musyawarah, amanah, dan lainnya. Dikaitkan dengan Hudaibiyah sebagai rujukan perjanjian internasional yang sahih dalam Islam, "konkordat" sebagai perjanjian formal secara logis harus diposisikan sebagai komitmen yang wajib dipenuhi secara etis dan politis (Kurniawan et al., 1970; Paralihan, 2019).

7.2 Prinsip Keadilan sebagai Fondasi Politik

Rujukan mengenai konsep keadilan politik menegaskan bahwa keadilan adalah perintah yang harus dilaksanakan dan didukung oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldun dalam konteks kepemimpinan dan kesejahteraan masyarakat (Sholeh, 2017). Rujukan lain di bidang keuangan syariah juga menegaskan komitmen Islam pada penegakan keadilan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial (Susetyo, 2022). Maka, dalam kerangka politik Islam, "konkordat" — bila mengatur urusan keagamaan — patut dinilai berdasarkan apakah ia menghasilkan konfigurasi yang adil dalam pengaturan hak/akses/otonomi keagamaan, bukan sekadar kesepakatan formal semata (Nurhayati, 2013; Sholeh, 2017; Susetyo, 2022).

7.3 Pengakuan Hak Beragama/Koeksistensi sebagai Preseden Piagam Madinah

Karena Piagam Madinah dipahami memuat kebebasan beragama dan hak kelompok mengatur kehidupan sesuai keyakinannya (Nurhayati, 2013), serta pengakuan atas agama dan harta serta jaminan keselamatan (Syahab, 2018), maka suatu perjanjian formal yang mengatur urusan keagamaan dengan komunitas non-Muslim dapat didekati sebagai mekanisme "koeksistensi yang diatur" (regulated coexistence) dalam terminologi politik — bukan sekadar toleransi privat (Nurhayati, 2013; Syahab, 2018). Ini menjadi dasar normatif bahwa instrumen perjanjian dapat dipakai untuk mengelola pluralitas secara politis dalam masyarakat (Nurhayati, 2013).

________________________________________

8. Nuansa Teori Hubungan Agama–Negara dalam Politik Islam: Mengapa Penilaian atas "Konkordat" Bisa Berbeda?

Rujukan menyebut adanya tiga paradigma hubungan agama dan negara dalam wacana pemikiran politik Islam: (i) integralistik (agama dan negara menyatu); (ii) sekularistik (negara terpisah dari agama); dan (iii) paradigma lain yang berada di antara keduanya dalam spektrum wacana. Di sisi lain, rujukan tentang problem doktrin sekularisme mengkritik pemisahan politik dari agama sebagai bentuk "kejahilan" dan menegaskan peran agama dalam pemerintahan dan kepemimpinan, dengan rujukan pada contoh kepemimpinan Nabi (Bandur, 2022). Sebaliknya, rujukan tentang respons ulama pada modernitas menyinggung implikasi pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq bahwa "negara Islam tidak dikenal dalam Islam" dan bahwa kekuasaan politik bersifat instrumental (wasīla) (Darmalaksana, 2018). Rujukan khusus tentang pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq juga menjelaskan argumen pemisahan urusan agama dan negara serta konsekuensinya bagi beban normatif kepemimpinan (Abdillah, 2014).

Konsekuensinya bagi "konkordat" adalah sebagai berikut. Dalam horizon integralistik atau kritik kuat terhadap sekularisasi, perjanjian yang mengatur urusan keagamaan bisa dilihat sebagai bagian dari kebijakan politik yang tidak mungkin steril dari nilai agama (Bandur, 2022). Sebaliknya, dalam horizon yang lebih dekat dengan pemisahan agama dan negara, perjanjian seperti itu dapat dibaca sebagai kesepakatan administratif-politis tanpa klaim teologis tertentu bagi negara, karena politik dipahami instrumental dan tidak identik dengan mandat keagamaan (Abdillah, 2014; Darmalaksana, 2018).

Karena rujukan mengakui adanya keragaman paradigma, maka "konkordat menurut ilmu politik Islam" tidak tunggal: ia bergantung pada paradigma relasi agama–negara yang dipakai untuk menilai fungsi perjanjian itu (Abdillah, 2014; Bandur, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, konkordat — sebagaimana didefinisikan dalam kajian ini — dapat disintesiskan dalam istilah ilmu politik Islam sebagai berikut.

Pertama, konkordat merupakan akad/'ahd/mîtsâq politik, yakni perjanjian formal yang mengikat para pihak sebagai ikatan normatif (Mansyur, 2011; Zin & Ibrahim, 2021). Kedua, konkordat merupakan bagian dari siyasah dauliyah dan transformasi hukum Islam dalam bentuk al-qânûn al-duwalî, karena menyangkut pembuatan perjanjian dan pengelolaan hubungan dengan entitas non-Muslim dalam situasi damai (Koadhi et al., 2018). Ketiga, secara konseptual konkordat dekat dengan kategori mu'âhad atau relasi dâr al-ṣulḥ (negara non-Muslim yang menjalin perjanjian/persahabatan), karena ia merupakan perjanjian formal dengan "negara agama" non-Muslim (Vatikan) (Abrar, 2021; Sholeh, 2017; Syafuri, 2020).

Keempat, konkordat memiliki preseden normatif-historis dalam politik Islam melalui Bai'at Aqabah (kontrak sosial), Piagam Madinah (perjanjian tertulis lintas agama yang memuat kebebasan beragama dan hak pengaturan internal kelompok), serta Perjanjian Hudaibiyah (model perjanjian internasional dan kepatuhan) (Nurhayati, 2013; Paralihan, 2019). Kelima, dalam penilaiannya, konkordat harus diletakkan pada prinsip menepati janji, preferensi pada perdamaian, serta komitmen pada keadilan dan pengaturan pluralitas yang tertib (Kurniawan et al., 1970; Sholeh, 2017; Susetyo, 2022).

Pada saat yang sama, rujukan menegaskan adanya keragaman paradigma tentang hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam, sehingga penerimaan atau kritik terhadap pengaturan formal urusan keagamaan melalui perjanjian negara juga dapat bervariasi menurut kerangka teoretik yang dipilih (Abdillah, 2014; Bandur, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, M. (2014). Islam dan hak asasi manusia: Penegakan dan problem HAM di Indonesia. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 38(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68

Abrar, A. (2021). Puasa dan demokrasi: Menuju pemilu profetik. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 86–97. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.8

Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662

Bandur, H. (2022). Moderasi beragama di Indonesia (Perspektif adaptasi antarbudaya dalam Islam dan Katolik). Jurnal Alternatif: Wacana Ilmiah Interkultural, 10(2). https://doi.org/10.60130/ja.v10i2.63

Darmalaksana, W. (2018). Asas konkordansi Islam dan Pancasila bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(1). https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.195-229

Koadhi, S., Mahmud, Moh. N., & Amin, M. (2018). Model komunikasi internasional Perjanjian Hudaibiyah sebagai metode dakwah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tasamuh, 15(2), 1–24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.209

Kurniawan, A. S., Suriana, S., & Hadi, N. (1970). Pengaruh Pan Islamisme bagi Kekhilafahan Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II. Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam, 2(2), 181–204. https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i2.12864

Mansyur, M. (2011). Aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edisi Khusus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263

Mulyani, R. (2019). Lahirnya perbankan syari'ah di Indonesia. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(1), 35–54. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.708

Nurhayati, Y. (2013). Posisi agama dalam ranah politik di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(9). https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i9.186

Paralihan, H. (2019). Islam dan demokrasi. Aqlania, 10(1), 63. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109

Sholeh, B. (2017). Resolusi konflik di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 12(1). https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.29-52

Susetyo, B. (2022). Pergerakan Islam pada masa pasca kemerdekaan. https://doi.org/10.31219/osf.io/bmnzq

Syafuri, B. (2020). Membangun demokrasi dan perlindungan HAM. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571

Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55

Zin, A. A. M., & Ibrahim, M. S. (2021). "A History of Islamic Societies" oleh Ira M. Lapidus: Kritikan terhadap prakata karyanya. Journal of Al-Tamaddun, 16(1), 153–161. https://doi.org/10.22452/jat.vol16no1.11