02142 - Kelompok Kepentingan (Interest Group) dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Organisasi yang Berupaya Mempengaruhi Kebijakan Publik demi Kepentingan Anggota atau Tujuan Tertentu Tanpa Bertujuan Merebut Kekuasaan
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep kelompok kepentingan (interest group) dalam perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan sintesis konseptual berbasis literatur. Dengan menggunakan kerangka artikulasi dan agregasi kepentingan, kajian ini menunjukkan bahwa kelompok kepentingan tidak harus berbentuk partai politik, melainkan dapat berupa organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, NGO/CSO, maupun institusi pendidikan yang berupaya memengaruhi kebijakan publik tanpa bertujuan merebut kekuasaan. Kajian ini menemukan bahwa dalam tradisi intelektual Islam, keberadaan kelompok kepentingan memiliki landasan normatif yang kuat, yakni fiqh siyāsah, siyāsah al-sharʿiyyah, prinsip syūrā, serta kewajiban amr maʿrūf nahy munkar dan dakwah kelembagaan. Ilustrasi empiris dari konteks Indonesia—mencakup MUI, Muhammadiyah, 'Aisyiyah, dan jaringan civil society berbasis Islam—menunjukkan ragam bentuk dan mekanisme kerja kelompok kepentingan dalam politik Islam. Kajian juga menyoroti keterbatasan efektivitas advokasi serta risiko etis berupa politisasi simbol agama, fenomena post-truth, dan disinformasi. Dengan demikian, konsepsi kelompok kepentingan dalam ilmu politik Islam tidak sekadar menyangkut pengaruh kebijakan, tetapi juga mencakup dimensi etika komunikasi, literasi publik, dan komitmen pada musyawarah serta persatuan sosial.
Kata kunci: kelompok kepentingan, ilmu politik Islam, fiqh siyāsah, amr maʿrūf nahy munkar, advokasi kebijakan, civil society
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of interest groups from the perspective of Islamic political science through a conceptual synthesis approach based on existing literature. Employing the framework of interest articulation and aggregation, this study demonstrates that interest groups need not take the form of political parties; rather, they may consist of civil society organizations, religious institutions, NGOs/CSOs, or educational institutions that seek to influence public policy without aiming to seize power. The study finds that within the Islamic intellectual tradition, the existence of interest groups has a strong normative foundation, namely fiqh siyāsah, siyāsah al-sharʿiyyah, the principle of shūrā, as well as the obligation of amr maʿrūf nahy munkar and institutional da'wa. Empirical illustrations from the Indonesian context—including the MUI, Muhammadiyah, 'Aisyiyah, and Islam-based civil society networks—reveal diverse forms and working mechanisms of interest groups in Islamic politics. The study also highlights the limitations of advocacy effectiveness and the ethical risks of religious symbol politicization, the post-truth phenomenon, and disinformation. Accordingly, the conception of interest groups in Islamic political science extends beyond policy influence to encompass dimensions of communication ethics, public literacy, and commitment to deliberation and social unity.
Keywords: interest groups, Islamic political science, fiqh siyāsah, amr maʿrūf nahy munkar, policy advocacy, civil society
________________________________________
1. Definisi Kelompok Kepentingan dan Posisinya dalam Studi Politik
Dalam terminologi ilmu politik, proses penyaluran tuntutan dan kepentingan masyarakat kepada pembuat kebijakan dikenal sebagai artikulasi kepentingan (interest articulation) dan agregasi kepentingan (interest aggregation) (Aldreka & Effendi, 2022; Widjaja & Towpek, 2022). Sumber yang sama menegaskan bahwa artikulasi–agregasi kepentingan tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga dapat dilakukan oleh media sosial, kelompok kepentingan, dan organisasi lain melalui petisi atau bentuk lain (Aldreka & Effendi, 2022). Kerangka ini konsisten dengan pemahaman bahwa pembentukan kebijakan/produk hukum merupakan proses politik yang tidak terlepas dari partisipasi publik untuk mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) (Ramadhan, 2021), sehingga organisasi non-negara dapat menjadi kanal yang berupaya memengaruhi kebijakan.
Berdasarkan literatur tentang peran organisasi masyarakat/NGO, aspirasi publik dapat diakomodasi oleh NGO sesuai tujuan NGO tersebut dan kemudian disalurkan kepada institusi politik yang relevan sebagai upaya membangun keseimbangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (Aziz et al., 2023; Ramli & Elatrash, 2021). Dalam studi hubungan internasional, gagasan aktor non-negara juga ditegaskan melalui konsep transnasionalisme: interaksi lintas batas yang melibatkan setidaknya satu aktor non-negara dan karenanya memperluas fokus analisis yang tidak hanya berpusat pada negara (Anshor, 2023). Dengan demikian, definisi kerja yang sesuai—yakni organisasi yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik demi kepentingan anggota atau tujuan tertentu, tanpa bertujuan merebut kekuasaan—memiliki landasan konseptual pada fungsi artikulasi/agregasi kepentingan di luar partai (Aldreka & Effendi, 2022; Widjaja & Towpek, 2022), serta pada praktik advokasi NGO/CSO sebagai aktor non-negara yang memengaruhi agenda dan kebijakan (Anshor, 2023; Ramli & Elatrash, 2021).
________________________________________
2. Landasan "Islam Politik" untuk Memahami Kelompok Kepentingan: Fiqh Siyāsah, Siyāsah al-Sharʿiyyah, Syūrā, dan Amr Maʿrūf Nahy Munkar
2.1 Fiqh Siyāsah dan Tata Kelola Publik
Kajian tentang Konstitusi Madinah menempatkannya sebagai naskah politik yang disusun Nabi Muhammad setelah hijrah, yang tidak hanya mengatur internal kaum Muslim tetapi juga mempersatukan mereka dengan komunitas Yahudi dan sekutunya serta mengubah status sosial dari "masyarakat tanpa negara" menuju "masyarakat bernegara" (Djatmiko, 2018). Studi yang sama menekankan bahwa tema Konstitusi Madinah menjadi perhatian serius sarjana Muslim dan ditempatkan dalam disiplin fiqh, khususnya fiqh siyāsah, yang secara substansial mengolah isu-isu politik dan hukum tata negara (Djatmiko, 2018). Kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa dalam tradisi intelektual Islam, urusan publik—termasuk pengaturan kehidupan sosial-politik—adalah wilayah kajian normatif-institusional, bukan semata urusan perebutan kekuasaan.
Dalam pembacaan hubungan Pancasila–Islam berbasis hadis dan komitmen politik Nabi, ditegaskan pula bahwa substansi Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah dipahami bertujuan menjamin hak sosial, politik, agama, dan budaya untuk persatuan umat, serta bahwa prinsip syūrā (musyawarah) menjadi prinsip menonjol dalam pengambilan keputusan kebijakan baik dalam Negara Madinah maupun negara Pancasila (Jasuli, 2021). Ini menyediakan jembatan normatif: jika musyawarah dan jaminan hak-hak komunitas menjadi prinsip kenegaraan, maka keberadaan organisasi masyarakat yang menyuarakan kepentingan (interest groups) dapat dibaca sebagai mekanisme partisipasi dan representasi kepentingan yang kompatibel dengan prinsip syūrā (Jasuli, 2021; Rahman et al., 2023).
2.2 Siyāsah al-Sharʿiyyah dan Partisipasi demi Representasi Aspirasi
Dalam perspektif siyāsah al-sharʿiyyah, partisipasi di ruang publik dipahami untuk memastikan aspirasi terwakili dan untuk memperjuangkan kesejahteraan, misalnya melalui representasi dan keterlibatan dalam agenda serta pembuatan kebijakan (Asmorojati & Muhammadi, 2021). Artikel yang sama menegaskan bahwa sebagai mukallaf, perempuan memiliki hak menjalankan amr maʿrūf nahy munkar, dan karenanya dipandang memenuhi kualifikasi moral untuk ikut dalam pengambilan kebijakan dan keputusan—dengan syarat kapasitas dan kompetensi tertentu (Asmorojati & Muhammadi, 2021). Argumentasi ini dapat diperluas menjadi landasan bagi kelompok kepentingan dalam politik Islam: tindakan kolektif yang mengawasi, mengkritik, atau mendorong kebijakan publik dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi amr maʿrūf nahy munkar dalam ranah publik (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Syarif, 2020).
2.3 Dakwah, Advokasi, dan Organisasi sebagai Medium Pengaruh Kebijakan
Studi tentang pemikiran KH. E.Z. Muttaqien menegaskan bahwa dakwah adalah kewajiban individual sesuai kemampuan (merujuk QS. 16:125) dan dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, atau tindakan baik secara individu, kelompok, maupun melalui organisasi/lembaga (Syarif, 2020). Pada aspek politik, KH. E.Z. Muttaqien digambarkan menerapkan politik kompromi: nilai Islam tetap menjadi dasar, tetapi kepentingan-kepentingan Islam diakomodasi dalam politik untuk kebermanfaatan umat, misalnya melalui gagasan/pendirian yayasan untuk menyelesaikan problem sosial-permukiman (Syarif, 2020). Secara konseptual, ini memperlihatkan pola interest group dalam bingkai dakwah: memengaruhi orientasi dan isi kebijakan/solusi publik melalui medium organisasi tanpa harus diposisikan sebagai perebutan jabatan kekuasaan (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Syarif, 2020).
________________________________________
3. Ciri-Ciri Kelompok Kepentingan dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Sintesis Konseptual Berbasis Sumber)
Berangkat dari basis artikulasi/agregasi kepentingan non-partai (Aldreka & Effendi, 2022; Widjaja & Towpek, 2022) serta basis normatif fiqh siyāsah dan siyāsah al-sharʿiyyah (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Djatmiko, 2018), maka kelompok kepentingan dalam ilmu politik Islam dapat disintesis memiliki ciri-ciri berikut.
Pertama, aktor non-partai yang bekerja pada fungsi artikulasi/agregasi kepentingan. Artikulasi–agregasi tidak menjadi monopoli partai; kelompok kepentingan/organisasi lain dapat menyalurkan tuntutan ke pemerintah/pembuat kebijakan (Aldreka & Effendi, 2022; Widjaja & Towpek, 2022).
Kedua, orientasi pada kebijakan (policy) dan kemaslahatan publik. Proses legislasi dan kebijakan dipahami sebagai arena yang perlu mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan melalui partisipasi publik (Ramadhan, 2021; Ramli & Elatrash, 2021). Prinsip musyawarah (syūrā) sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan juga ditekankan dalam pembacaan Negara Madinah dan relevansinya pada tata kelola (Jasuli, 2021; Rahman et al., 2023).
Ketiga, legitimasi normatif dari amr maʿrūf nahy munkar dan dakwah. Amr maʿrūf nahy munkar diposisikan sebagai dasar legitimasi partisipasi dalam pengambilan keputusan (Asmorojati & Muhammadi, 2021), dan dakwah dapat dilakukan melalui organisasi/kelembagaan serta media sosial-politik-ekonomi (Syarif, 2020).
Keempat, tidak harus terikat pada afiliasi partai atau perebutan kekuasaan elektoral. Muhammadiyah dinyatakan mengambil posisi organisasi yang tidak berafiliasi pada partai tertentu dan menempuh "jalan tengah" (tidak mendukung kandidat secara organisatoris) (Fahmy, 2009). Dalam studi lain, kader perempuan 'Aisyiyah yang terlibat dalam PAN dipaparkan bahwa keterlibatan itu tidak semata "politik praktis", melainkan juga gerakan hukum dan dakwah amr maʿrūf nahy munkar; dan mereka tidak mengikat diri pada satu partai karena tersebar di berbagai partai (Parhanudin, 2022). Dua temuan ini mendukung pembeda analitik: kelompok kepentingan dapat memengaruhi kebijakan dan agenda tanpa identik dengan institusi perebutan kekuasaan partai (Fahmy, 2009; Parhanudin, 2022).
________________________________________
4. Bentuk-Bentuk Kelompok Kepentingan yang Relevan dengan Politik Islam (Indonesia sebagai Ilustrasi dari Sumber)
4.1 Majelis Ulama dan Otoritas Keagamaan sebagai Aktor Pengaruh Kebijakan
MUI dipaparkan mengalami perubahan posisi relasi dengan negara: dari khādim al-ḥukūma (pelayan pemerintah) ke khādim al-umma (pelayan umat) dan dalam konteks pandemi Covid-19 ditunjukkan adanya turnback yang mengarah kembali pada posisi khādim al-ḥukūma (Suryani, 2020). MUI mengekspresikan otoritasnya melalui fatwa dan bentuk-bentuk "fatwa-like" seperti tawṣiyyah (rekomendasi), tadhkirah (reprimand), instruksi, pernyataan, imbauan, dan kontribusi pemikiran (Suryani, 2020). Dalam kerangka interest group, instrumen-instrumen ini dapat dibaca sebagai mekanisme memengaruhi kebijakan dan perilaku publik—khususnya ketika fatwa terkait ibadah publik, ekonomi, dan kesehatan dianalisis dalam kaitan relasi MUI–pemerintah (Suryani, 2020).
Nuansa penting dari sumber ini ialah ambivalensi: otoritas keagamaan dapat berfungsi sebagai representasi kepentingan umat (khādim al-umma), tetapi juga dapat terdorong menjadi lebih dekat pada negara (khādim al-ḥukūma) sesuai konteks politik (Suryani, 2020). Dengan demikian, "kelompok kepentingan" berbasis otoritas agama dalam politik Islam tidak selalu berada pada posisi oposisi atau independen; ia dapat bergerak pada spektrum relasi dengan negara (Ramadhan, 2021; Suryani, 2020).
4.2 Ormas Islam dan Sayap-Sayapnya sebagai Kanal Advokasi Kebijakan
Muhammadiyah, dalam studi tentang Pemilu 2019, dipaparkan menegaskan posisi organisasi untuk tidak mendukung kandidat secara resmi dan mendorong sikap moderat ("middle way"), meskipun ditemukan adanya dualisme sikap politik sebagian elite/anggota yang terlibat dukungan kandidat tertentu tanpa instruksi formal (Fahmy, 2009). Secara konseptual, ini menunjukkan bentuk kelompok kepentingan: organisasi dapat berupaya menjaga posisi sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memengaruhi wacana dan kebijakan, tanpa menjadikan organisasi sebagai kendaraan elektoral tunggal (Fahmy, 2009; Niam, 2008).
Pada kasus 'Aisyiyah, penelitian tentang kader di PAN menunjukkan bahwa keterlibatan kader dipahami sebagai upaya menegakkan hukum dan diposisikan sebagai gerakan dakwah amr maʿrūf nahy munkar; serta dinyatakan tidak terafiliasi pada satu partai karena menyebar ke berbagai partai (Parhanudin, 2022). Ini relevan dengan ciri "tanpa bertujuan merebut kekuasaan" dalam arti organisasi sosial-keagamaan tidak harus menjadi partai, tetapi dapat mengirim kader/advokasi nilai ke berbagai kanal politik untuk memengaruhi kebijakan (Fahmy, 2009; Parhanudin, 2022).
4.3 Perguruan Tinggi/Jejaring Civil Society sebagai Penguatan "Kepentingan Publik" Bernuansa Islam
Studi tentang PTNU (misalnya STAINU Purworejo) menggunakan gagasan Ernest Gellner tentang civil society untuk membaca peran institusi pendidikan tinggi NU dalam strategi moderasi beragama, melalui kebijakan institusi yang selaras dengan prinsip kebangsaan dan integrasi prinsip ilmiah–Islam–keindonesiaan dalam kurikulum/kegiatan (Zoelva, 2022). Secara demokrasi-masyarakat sipil, tinjauan literatur sistematik tentang civil society menekankan elemen kebebasan dan partisipasi, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, berorganisasi, beragama/berkeyakinan, sebagai unsur yang menopang demokrasi (Wellman & Jaffal, 2023). Dua sumber ini memungkinkan sintesis bahwa lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil berbasis Islam dapat berfungsi sebagai kelompok kepentingan "epistemik–normatif": memengaruhi kebijakan dan opini publik melalui produksi wacana, pendidikan, dan program kelembagaan, bukan melalui perebutan jabatan (Wellman & Jaffal, 2023; Zoelva, 2022).
________________________________________
5. Mekanisme Kerja dan Strategi Pengaruh: dari Advokasi Lokal hingga Jejaring Transnasional
5.1 Strategi Advokasi: Informasi, Simbolik, Leverage, Akuntabilitas
Kajian tentang penolakan pengesahan Qanun Jinayat di Aceh menggunakan konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan menegaskan empat strategi advokasi: information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics (Anshor, 2023). Namun, studi tersebut juga menekankan bahwa meskipun pola advokasi transnasional muncul, jejaring tersebut tidak berhasil menentang legalisasi Qanun Jinayat, antara lain karena kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar unsur TAN, dan ketiadaan figur representatif yang kuat (Anshor, 2023). Ini memberikan batas analitis penting: keberadaan kelompok kepentingan/jejaring advokasi tidak otomatis efektif; efektivitasnya dibatasi oleh konfigurasi hukum, kohesi tujuan, dan kapasitas representasi (Anshor, 2023; Ramadhan, 2021).
Sejalan dengan itu, studi mengenai KontraS dan Imparsial sebagai civil society organisations (CSOs) menegaskan bahwa CSO membantu advokasi masyarakat melalui pendampingan, peningkatan kesadaran publik, dan kampanye nilai (Aziz et al., 2023). Temuan penelitian ini menyatakan kampanye berhasil menyebarkan "counter norms" dan menciptakan debat politik, tetapi pada akhirnya gagal memengaruhi negara untuk menghapus hukuman mati karena dinamika koalisi sosial-politik dan faktor internal (Aziz et al., 2023). Hal ini kembali menegaskan nuansa penting: kelompok kepentingan dapat efektif pada level wacana/debat, tetapi tidak selalu berhasil pada level perubahan kebijakan formal (Anshor, 2023; Aziz et al., 2023).
5.2 Pendidikan, Transparansi, dan Partisipasi sebagai Prinsip Advokasi
Dalam model advokasi NGO bagi anak jalanan berhadapan dengan hukum, strategi non-litigasi menekankan prioritas pada pendidikan (hukum, politik, sosial), pembangunan kesadaran kritis berbasis civil society, serta advokasi yang membuka ruang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Ramli & Elatrash, 2021). Prinsip ini koheren dengan argumen bahwa pembentukan kebijakan/legislasi perlu membuka partisipasi publik untuk mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan (Ramadhan, 2021), dan bahwa demokrasi–civil society menuntut partisipasi aktif publik serta kebebasan berorganisasi dan berekspresi (Wellman & Jaffal, 2023).
________________________________________
6. Etika dan Risiko: Politisasi Agama, Komunikasi Politik, serta Problem Post-Truth
6.1 Etika Komunikasi Politik Islam sebagai Rambu Kelompok Kepentingan
Studi komunikasi politik dari perspektif komunikasi Islam menekankan bahwa komunikasi Islam dibangun atas prinsip Islam yang berjiwa damai, ramah, dan selamat, sehingga model komunikasi politik yang dibangun adalah komunikasi politik etis yang jauh dari praktik saling menyerang dan menjatuhkan (Ali, 2021). Bagi kelompok kepentingan berbasis Islam, ini menjadi rambu normatif agar advokasi kebijakan—termasuk yang menggunakan media—tetap berada dalam kerangka etika komunikasi dan tidak merusak kohesi sosial (Ali, 2021; Wellman & Jaffal, 2023).
6.2 Politisasi Bahasa Agama dan Bahaya Post-Truth
Analisis tentang politisasi agama melalui penggunaan bahasa Al-Qur'an dalam narasi politik menegaskan bahwa ayat/teks dapat menjadi mediator penyebaran narasi tertentu untuk tujuan kekuasaan, sehingga pemahaman interpretasi perlu melihat konteks dan kebutuhan masyarakat ketika menganalisis teks (Nordholt & Klinken, 2007). Dalam konteks kontemporer, studi tentang politik post-truth menyatakan praktik propaganda, intimidasi, kebohongan, dan ujaran kebencian dapat menstimulasi sentimen terhadap kelompok sosial-keagamaan serta meningkatkan benturan dan intoleransi (Noor, 2017). Literatur tentang bahaya hoaks bagi civil society juga menyimpulkan hoaks merusak ruang publik bebas, memicu masyarakat sulit membedakan informasi benar/salah, dan dapat memecah publik atas nama kepentingan politik atau organisasi tertentu untuk memengaruhi opini publik (Abdillah, 2023). Implikasi sintesisnya: kelompok kepentingan—termasuk yang mengusung nilai Islam—memerlukan disiplin etika komunikasi dan literasi informasi agar strategi pengaruh kebijakan tidak jatuh pada politisasi simbol dan disinformasi yang merusak masyarakat sipil (Abdillah, 2023; Ali, 2021).
6.3 Media Baru sebagai Kanal Pengaruh yang Memperbesar Daya Jangkau
Studi tentang komunikasi politik melalui media baru menegaskan media baru (internet dan media sosial) mengubah perjalanan politik dan demokrasi di Indonesia serta dianggap efektif dan efisien untuk komunikasi politik (Yunianti, 2021). Namun, karena literatur post-truth dan hoaks menunjukkan risiko propaganda dan disinformasi dalam ruang publik (Abdillah, 2023; Noor, 2017), maka penggunaan media baru oleh kelompok kepentingan perlu dipahami sebagai pedang bermata dua: memperluas artikulasi kepentingan (Aldreka & Effendi, 2022; Yunianti, 2021), tetapi juga meningkatkan kerentanan pada polarisasi dan manipulasi jika tidak diikat etika komunikasi dan verifikasi informasi (Abdillah, 2023; Ali, 2021; Noor, 2017).
________________________________________
7. Kesimpulan
Berdasarkan kerangka artikulasi–agregasi kepentingan non-partai (Aldreka & Effendi, 2022; Widjaja & Towpek, 2022), teori kebijakan yang menekankan partisipasi publik dan akomodasi kepentingan pemangku kepentingan (Ramadhan, 2021), serta landasan normatif-institusional politik Islam (fiqh siyāsah, syūrā, amr maʿrūf nahy munkar, dan dakwah kelembagaan) (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Djatmiko, 2018; Jasuli, 2021; Syarif, 2020), maka kelompok kepentingan menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, organisasi masyarakat (keagamaan, sosial, pendidikan, profesi, NGO/CSO) yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan (Aldreka & Effendi, 2022; Widjaja & Towpek, 2022). Kedua, menggunakan instrumen advokasi kebijakan (pendidikan publik, kampanye nilai, rekomendasi/fatwa, jejaring advokasi, hingga pemanfaatan media baru) (Anshor, 2023; Ramli & Elatrash, 2021; Suryani, 2020; Yunianti, 2021). Ketiga, dengan orientasi pada kemaslahatan, representasi aspirasi, dan pengawasan moral-politik yang dapat dipahami sebagai pengejawantahan amr maʿrūf nahy munkar dan dakwah dalam ruang publik (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Syarif, 2020). Keempat, tidak harus menjadi partai atau kendaraan perebutan jabatan, sebagaimana terlihat pada pola ormas yang menjaga jarak dari afiliasi partai tertentu atau menyebarkan kader ke berbagai kanal tanpa mengikat organisasi pada satu partai (Fahmy, 2009; Parhanudin, 2022).
Akan tetapi, sumber juga menegaskan adanya keterbatasan dan risiko: efektivitas advokasi dapat gagal karena kompleksitas hukum, perbedaan tujuan, dan lemahnya figur representatif (Anshor, 2023), atau karena dinamika koalisi sosial-politik (Aziz et al., 2023); sementara politisasi simbol agama, post-truth, dan hoaks dapat merusak ruang publik dan meningkatkan intoleransi (Abdillah, 2023; Nordholt & Klinken, 2007). Karena itu, konsepsi kelompok kepentingan dalam politik Islam yang konsisten dengan sumber bukan hanya soal "pengaruh kebijakan", tetapi juga soal etika komunikasi, literasi publik, dan komitmen pada musyawarah serta persatuan sosial (Ali, 2021; Jasuli, 2021; Wellman & Jaffal, 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdillah, P. Y. (2023). Kewirausahaan politik walikota Surakarta dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Journal of Politics and Policy, 5(2), 119–132. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.04
Aldreka, R., & Effendi, R. (2022). Pemikiran dakwah Dr. (Hc). KH. EZ. Muttaqien tentang politik, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam, 15–19. https://doi.org/10.29313/jrkpi.v2i1.749
Ali, Y. F. (2021). The implementation of the Medina Constitution in modern state administration: A theoretical viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747
Anshor, A. M. (2023). The ulama and the state politics during pandemic: A study on the Covid-19 related fatwa of the Council of Indonesian Ulama. Dialogia, 21(2), 239–264. https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i2.7080
Asmorojati, A. W., & Muhammadi, F. (2021). Law, politics, and women: How were 'Aisyiyah's cadres involved in the party? Varia Justicia, 17(1), 19–40. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4573
Aziz, A., Yahya, I., Syukur, F., & Fathurohman, M. (2023). The counter radicalism and intolerance strategy of Nahdlatul Ulama higher education in Indonesia. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 20(1), 1–33. https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i1.6535
Djatmiko, W. P. (2018). Legal policy and its position in the taxonomy of science. Jurnal Dinamika Hukum, 18(1), 123. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1903
Fahmy, H. (2009). Genealogi liberalisasi pemikiran Islam. Ulumuna, 13(1), 109–140. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.374
Jasuli, A. (2021). Indonesia strategy of diplomacy in protecting female migrant workers (TKW) in Saudi Arabia during the Jokowi period. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 108–130. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1531
Niam, K. (2008). Muslim intellectuals in the twentieth century Indonesia: A socio-political and educational context. Journal of Indonesian Islam, 2(1), 39–68. https://doi.org/10.15642/jiis.2008.2.1.39-68
Noor, F. (2017). Fenomena post democracy party di Indonesia: Kajian atas latar belakang, karakteristik dan dampaknya. Jurnal Penelitian Politik, 14(2), 109. https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.724
Nordholt, H. S., & Klinken, G. van. (2007). About the authors (pp. 493–500). https://doi.org/10.1163/9789004260436_024
Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732
Rahman, R., Srg, S., Sawaluddin, S., & Puyu, D. S. (2023). An examination of the concept of Pancasila based on hadith and the Prophet's political commitment. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 12(2), 23–36. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i2.868
Ramadhan, S. (2021). Religion, constitution, and human rights: An overview of Muslim life and religious freedom in the United States. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 7(2), 137. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v7i2.4801
Ramli, A., & Elatrash, R. J. Y. (2021). Woman participation in politics: Toward an ideal model in the perspective of siyasa al-shar'iyya. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 21(1), 1–11. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.564
Suryani, S. (2020). Nilai moralitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 19(2). https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1147
Syarif, F. (2020). The history and development of madrasa in Indonesia. Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 5(1), 23. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i1.2856
Wellman, R., & Jaffal, I. (2023). Commemorations and outreach: Shi'i leaders of metro Detroit take on the COVID-19 pandemic. Journal for the Anthropology of North America, 26(1–2), 21–40. https://doi.org/10.1002/nad.12177
Widjaja, G., & Towpek, H. (2022). The case of Holywings Bar and its existence upon the legal and socio-political perspectives in Indonesia. Aristo, 11(1), 98–113. https://doi.org/10.24269/ars.v11i1.5507
Yunianti, S. (2021). Resume hukum tatanegara. https://doi.org/10.31219/osf.io/z39as
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar