02141 - Kedaulatan dalam Ilmu Politik Islam (Siyāsah/Fikih Siyāsah): Spektrum Konseptual, Basis Normatif, dan Dinamika Kontemporer

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of sovereignty (siyādah/ḥākimiyyah) within the framework of Islamic political science (siyāsah/fikih siyāsah). Through a literature synthesis approach, this study maps the conceptual spectrum of sovereignty in Islamic political thought, encompassing four main variants: divine sovereignty (al-ḥākimiyyah), the sovereignty of the ummah through ijmā' and syūrā, theocracy (theo-democracy), and nomocracy/the supremacy of Islamic law (sharī'ah). The findings show that Islamic political thought does not produce a single universal formula regarding sovereignty; rather, it demonstrates a plurality of theories that are ijtihādiyyah in character and negotiable according to the sociological-historical conditions of the Muslim community. The Medina Charter (Ṣaḥīfat al-Madīnah) is identified as an early constitutional precedent demonstrating institutional dimensions of sovereignty, while the challenge of the modern nation-state and globalization has further complexified the discourse. Normatively, Islamic political science (siyāsah syar'iyyah) frames the exercise of sovereignty in terms of maṣlaḥah (public benefit), amānah (trustworthiness), and justice in the administration of public affairs.
Keywords: sovereignty, Islamic political science, ḥākimiyyah, syūrā, theocracy, nomocracy, siyāsah syar'iyyah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep kedaulatan (siyādah/ḥākimiyyah) dalam kerangka ilmu politik Islam (siyāsah/fikih siyāsah). Melalui pendekatan sintesis literatur, kajian ini memetakan spektrum konseptual kedaulatan dalam pemikiran politik Islam, yang mencakup empat varian utama: kedaulatan Tuhan (al-ḥākimiyyah), kedaulatan umat melalui ijmā' dan syūrā, teodemokrasi (theo-democracy), serta nomokrasi/supremasi hukum (sharī'ah). Temuan menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak melahirkan satu formula universal-tunggal mengenai kedaulatan; melainkan menampilkan pluralitas teori yang bersifat ijtihādiyyah dan dapat dinegosiasikan sesuai kondisi sosiologis-historis umat. Piagam Madinah (Ṣaḥīfat al-Madīnah) diidentifikasi sebagai preseden konstitusional awal yang memperlihatkan dimensi institusional kedaulatan, sementara tantangan negara-bangsa (nation-state) modern dan globalisasi semakin mengomplekskan diskursus tersebut. Secara normatif, ilmu politik Islam (siyāsah syar'iyyah) membingkai penggunaan kedaulatan dalam kerangka maṣlaḥah (kemaslahatan publik), amānah, dan keadilan dalam penyelenggaraan urusan publik.
Kata kunci: kedaulatan, ilmu politik Islam, ḥākimiyyah, syūrā, teodemokrasi, nomokrasi, siyāsah syar'iyyah
________________________________________
A. Pendahuluan
Kedaulatan merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Secara umum, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Ketika konsep ini dibawa ke dalam ranah pemikiran politik Islam, diskursus yang muncul menjadi khas dan kompleks karena bersinggungan dengan pertanyaan teologis mendasar: dari mana sumber legitimasi otoritas politik berasal?
Pertanyaan tersebut tidak memiliki jawaban tunggal dalam tradisi intelektual Islam. Literatur ilmu politik Islam (siyāsah/fikih siyāsah) menunjukkan keberagaman pandangan yang kaya, mulai dari afirmasi kedaulatan Tuhan (al-ḥākimiyyah) sebagaimana dikembangkan oleh al-Mawdūdī dan Sayyid Quṭb, hingga gagasan kedaulatan umat melalui mekanisme ijmā' dan syūrā, konsep teodemokrasi sebagai sintesis keduanya, serta nomokrasi yang menekankan supremasi hukum (sharī'ah) sebagai kerangka pembatas kekuasaan.
Artikel ini bertujuan memetakan spektrum konseptual kedaulatan dalam ilmu politik Islam secara sistematis melalui sintesis literatur. Pembahasan dimulai dari tinjauan definisi umum kedaulatan dan relevansinya bagi pembacaan politik Islam, dilanjutkan dengan pemetaan varian-varian teori kedaulatan, basis historis-normatifnya dalam Piagam Madinah, relasinya dengan negara-bangsa (nation-state) modern, serta implikasi normatifnya dalam kerangka siyāsah syar'iyyah.
________________________________________
B. Metode
Artikel ini menggunakan metode sintesis literatur (literature synthesis) yang bersifat kualitatif-deskriptif-analitis. Sumber primer kajian adalah karya-karya akademik berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas kedaulatan dalam perspektif ilmu politik Islam, fikih siyāsah, dan pemikiran politik Muslim modern. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengontekstualisasikan berbagai perspektif teoritis yang ada dalam literatur untuk menghasilkan pemetaan konseptual yang komprehensif.
________________________________________
C. Pembahasan
1. Definisi Umum Kedaulatan dan Relevansinya bagi Pembacaan Politik Islam
Dalam diskursus ilmu politik dan hukum tata negara, kedaulatan lazim dipahami sebagai kekuasaan/otoritas tertinggi dalam suatu komunitas politik yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberlakuan hukum secara mengikat bagi yang diperintah (Muchariman, 2019; Zada, 2022). Sejalan dengan itu, kedaulatan juga dipahami sebagai otoritas atau pemerintahan tertinggi berdasarkan hukum, yakni kondisi di mana "tidak ada yang lebih tinggi" secara politik-hukum di atas pemegang kedaulatan di dalam suatu negara (Zada, 2022). Karena itu, dalam kerangka definisi ini, rumusan "kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri" berada dalam garis makna kedaulatan sebagai supreme authority (otoritas tertinggi) sebagaimana dibahas dalam literatur konseptual kedaulatan (Muchariman, 2019; Zada, 2022).
Namun, ketika konsep ini dibawa ke ranah ilmu politik Islam, perdebatan menjadi khas karena sumber legitimasi otoritas politik dapat diperdebatkan: apakah bersumber dari Tuhan (kedaulatan ilahi/ḥākimiyyah) atau dari manusia/umat (kedaulatan rakyat/umat), atau dikonstruksikan sebagai bentuk kompromi di antara keduanya (Husna, 2016; Setiawan & Risnandar, 2019). Literatur juga menekankan bahwa tradisi politik Islam tidak menampilkan satu formula universal-tunggal mengenai kedaulatan; yang muncul adalah keragaman teori—misalnya nomokrasi, teodemokrasi, demokrasi—yang bersifat ijtihādiyyah dan dapat dinegosiasikan sesuai kebutuhan politik masyarakat (Husna, 2016; Setiawan & Risnandar, 2019).
2. Dimensi Internal–Eksternal: "Mengatur Diri" dan "Tanpa Campur Tangan Pihak Luar"
Definisi populer kedaulatan sebagai "kekuasaan tertinggi untuk mengatur diri tanpa campur tangan pihak luar" selaras dengan pembedaan klasik kedaulatan ke dalam (internal sovereignty) dan kedaulatan ke luar (external sovereignty). Dalam salah satu perumusan, internal sovereignty dipahami sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan dan melaksanakan hukum terhadap semua orang/kelompok dalam wilayah kekuasaan; sedangkan external sovereignty dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain dan tidak berada di bawah intervensi negara lain (Asshiddiqie, 1995). Literatur lain menegaskan bahwa kedaulatan negara memuat aspek kebebasan penyelenggaraan pemerintahan yang "penuh dan sempurna" dan mengandung pengertian negara sebagai kesatuan teritorial berdaulat terhadap penduduknya melalui mekanisme pemerintahan yang bebas (Qomaruzzaman, 2023).
Dengan demikian, frasa "tanpa campur tangan pihak luar" secara konseptual berpadanan dengan external sovereignty sebagai non-intervensi/kemerdekaan eksternal (Asshiddiqie, 1995; Qomaruzzaman, 2023); sedangkan frasa "mengatur dirinya sendiri" berpadanan dengan internal sovereignty sebagai kewenangan tertinggi menjalankan tata kelola dan hukum yang mengikat (Asshiddiqie, 1995; Qomaruzzaman, 2023). Pembedaan ini penting untuk ilmu politik Islam karena perdebatan kedaulatan (Tuhan–umat) sering kali berkelindan dengan pertanyaan: siapa yang berwenang menetapkan hukum tertinggi (legislasi) dan bagaimana kemandirian politik itu dijaga dari dominasi eksternal (Al-Hamidy, 2011; Setiawan & Risnandar, 2019).
3. Kedaulatan sebagai Prinsip Dasar Fikih Siyāsah
Dalam kajian fikih siyāsah, mekanisme operasional pemerintahan dipahami mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Al-Hamidy, 2011). Di dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip itu, kedaulatan disebut sebagai salah satu prinsip dasar hukum politik Islam (Al-Hamidy, 2011). Bahkan, pembahasan kedaulatan dalam teori politik sering dikaitkan dengan fungsi legislatif (wewenang menetapkan atau menghapus hukum), sehingga masalah "siapa yang berdaulat" menjadi sentral dalam hubungan antara agama, hukum, dan negara (Al-Hamidy, 2011). Ini menjelaskan mengapa perdebatan kedaulatan di dalam politik Islam kerap bergerak di wilayah "sumber hukum tertinggi" dan "otoritas pembuat hukum" (Muktafi et al., 2022; Zoelva, 2022).
Literatur lain yang memetakan perdebatan Islam dan politik juga menegaskan bahwa sovereignty/kedaulatan adalah prinsip fundamental dalam konsepsi politik sejumlah pemikir Islam modern; perbedaan utamanya muncul pada sumber kedaulatan (Tuhan vs. manusia) dan konsekuensinya terhadap konsep legislasi (Muktafi et al., 2022; Zoelva, 2022). Pada titik ini, diskursus fikih siyāsah tidak hanya berbicara tentang "kekuasaan tertinggi", tetapi juga tentang standar normatif yang membatasi kekuasaan—misalnya syariah atau konstitusi—dan mekanisme sosial-politik yang menyalurkan kehendak publik, misalnya syūrā/musyawarah dan ijmā' (Abrar et al., 2022; Al-Hamidy, 2011).
4. Kedaulatan Tuhan (Al-Ḥākimiyyah) sebagai Sumber Otoritas Tertinggi: Varian "Islamis"
Sejumlah literatur menjelaskan satu arus kuat dalam politik Islam modern yang menegaskan kedaulatan tertinggi berada pada Allah, bukan pada manusia. Dalam pembacaan Abū al-A'lā al-Mawdūdī, "kekuasaan tertinggi" yang dalam istilah politik modern disebut kedaulatan ditempatkan pada Allah, sementara manusia diposisikan sebagai pelaksana/mandataris kedaulatan Allah sebagai khalifah-khalifah-Nya di bumi (Muktafi et al., 2022). Karena itu, negara atau umat harus tunduk pada hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan gagasan kedaulatan rakyat dalam makna yang menyaingi kedaulatan Tuhan ditolak (Muktafi et al., 2022). Literatur lain yang membahas karakteristik politik Islam juga menyatakan bahwa dalam model tertentu "negara Islam" tidak dipahami sebagai kesatuan berdaulat bebas—dalam arti modern—sebab ia tunduk pada norma syariah yang lebih tinggi yang merepresentasikan kehendak Tuhan; ini ditegaskan melalui klaim pengakuan "kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum" (Zoelva, 2022).
Dalam garis ini pula, literatur tentang Sayyid Quṭb menunjukkan bahwa konsep al-ḥākimiyyah dipahami sebagai gagasan bahwa struktur politik "memancar dari kehendak Tuhan" dan bukan dari kedaulatan rakyat, serta cenderung menolak hukum dan sistem nilai buatan manusia (Kasdi, 2017). Kajian kritis atas Quṭb juga menilai bahwa ideologi al-ḥākimiyyah tampil sebagai kerangka "religionized politics" (politik yang direligiuskan), dan bahwa gagasan Quṭb merupakan interpretasi spesifik yang tidak identik dengan keseluruhan ajaran Islam (Kasdi, 2017). Analisis tafsir-politik yang menyoroti bias ideologi juga menyatakan bahwa penafsiran Quṭb tentang kedaulatan Tuhan (ḥākimiyyah) mengarah pada aspek pemerintahan dan cenderung ideologis, sekaligus menunjukkan adanya pengaruh konteks sosial-politik dalam artikulasinya (Harris, 2018). Uraian tentang perkembangan Islam Indonesia juga mengafirmasi pembacaan Quṭb sebagai elaborasi atas ide ḥākimiyyah—dengan menekankan negara Islam sebagai negara yang mengikuti hukum Allah dan bukan negara yang membuat hukum sendiri (Mustofa, 2021).
Walaupun demikian, literatur yang sama-sama menelaah Islamisme menekankan adanya kritik internal: konsep ḥākimiyyah yang diposisikan sebagai "struktur iman" dipersoalkan; kajian tersebut menyimpulkan bahwa Islamisme—dengan al-ḥākimiyyah sebagai kerangka—adalah struktur politik/ideologi, bukan struktur iman, dan interpretasi itu tidak harus disamakan dengan "Islam itu sendiri" (Kasdi, 2017). Dengan kata lain, bahkan pada tema kedaulatan Tuhan, literatur menunjukkan adanya kontestasi interpretasi: antara afirmasi normatif kedaulatan ilahi sebagai basis politik dan kritik bahwa ia merupakan ideologi politik tertentu (Harris, 2018; Kasdi, 2017).
5. Kedaulatan Umat/Rakyat: Ijmā', Syūrā, dan Mandat Sosial sebagai Sumber Legitimasi
Berhadapan dengan arus "kedaulatan Tuhan" yang tegas, literatur fikih siyāsah juga memuat gagasan bahwa masyarakat Muslim (ummah)—melalui konsensus (ijmā' al-ummah)—memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri (Al-Hamidy, 2011). Dalam polemik syūrā dan demokrasi, syūrā diposisikan sebagai ajaran Nabi yang dipraktikkan untuk menyelesaikan urusan publik masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga ia menjadi mekanisme pengambilan keputusan publik yang mengikat (Abrar et al., 2022). Literatur lain yang membandingkan demokrasi dan syūrā juga menyatakan adanya irisan nilai: keduanya sama-sama mengakui dan menghormati hak individu untuk menyatakan pendapat, serta memuat prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam musyawarah (Tr, 2016).
Dalam pembacaan yang mencoba menjembatani kedaulatan Tuhan dan partisipasi umat, literatur tentang perkembangan Islam–demokrasi di Indonesia menyatakan: jika rakyat dipahami sebagai wakil kolektif kedaulatan Tuhan, maka mereka berhak menunjuk wakil-wakil untuk menjalankan kewajiban pemerintahan dan mereka bertanggung jawab kepada rakyat sebagai agen dari kedaulatan asal Tuhan (Ali, 2021). Literatur tentang relasi agama–negara juga menegaskan pembedaan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan manusia: kedaulatan mutlak dan otoritas absolut yang tidak dapat dimiliki manusia adalah milik Tuhan, tetapi human agency tetap berhak ditaati karena dipilih masyarakat untuk posisi menjalankan kekuasaan atas nama masyarakat (Sholeh, 2017). Dengan demikian, kedaulatan dalam politik Islam pada sejumlah pemikir dapat dipahami sebagai struktur berlapis: Tuhan sebagai sumber normatif tertinggi, sementara umat menjadi subjek sosial-politik yang menyalurkan mandat dan pengawasan (Ali, 2021; Sholeh, 2017).
6. Teodemokrasi: Kedaulatan Rakyat yang Terbatas di Bawah Suzerainty Tuhan
Salah satu sintesis konseptual yang banyak dikaitkan dengan al-Mawdūdī adalah istilah "teodemokrasi". Literatur tentang pemikiran Mawdūdī menjelaskan bahwa sistem politik Islam tidak tepat disebut "demokrasi" dalam arti kedaulatan penuh di tangan rakyat; tetapi juga berbeda dari teokrasi Eropa. Karena itu, Mawdūdī mengajukan gagasan "teodemokrasi": umat memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah kedaulatan Allah (Muktafi et al., 2022). Literatur pemetaan Islamic state–khilafah–nation state mengutip formulasi Mawdūdī bahwa sistem ini dapat disebut "theo-democracy", yakni pemerintahan demokratis-ilahi karena umat diberikan popular sovereignty yang terbatas di bawah suzerainty Tuhan (Alam et al., 2023). Literatur tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi juga menegaskan pola serupa: kedaulatan rakyat diakui dalam batas urusan administratif dan hal-hal yang tidak ditentukan oleh syariah, sementara kedaulatan sesungguhnya tetap pada Tuhan (Jalil, 2020).
Dalam kerangka teodemokrasi, perdebatan kedaulatan menjadi bukan "Tuhan atau rakyat" secara biner, melainkan "bagaimana" kehendak rakyat dan pembatasan normatif syariah dipadukan. Literatur yang memetakan teori kedaulatan dalam tradisi politik Islam justru menyimpulkan bahwa konsep-konsep seperti nomokrasi, teodemokrasi, dan kedaulatan rakyat (demokrasi) merupakan alternatif yang lahir dari perdebatan tersebut, dan menunjukkan bahwa konsep kedaulatan dalam Islam bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan (Setiawan & Risnandar, 2019).
7. Nomokrasi/Supremasi Hukum (Syariah) sebagai Bentuk "Kedaulatan Hukum" dalam Politik Islam
Selain menekankan siapa pemegang kedaulatan (Tuhan/umat), literatur juga menegaskan dimensi lain: kedaulatan hukum (nomokrasi). Diskursus negara hukum dalam paradigma hukum Islam membedakan nomokrasi Islam dari konsepsi rule of law yang normatif-legalistik; nomokrasi Islam dipahami dibangun atas nilai ilahiyah, dengan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan manusia (Susmayanti et al., 2023). Dalam kajian kedaulatan Islam yang membahas Natsir dan Jimly, disebutkan bahwa predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam adalah "nomokrasi" (Islam), sekaligus menekankan posisi kedaulatan Tuhan dalam kerangka hukum ilahi (Rachmawati & Setiawan, 2018). Literatur kompatibilitas Islam–demokrasi juga mengaitkan debat Islam-demokrasi dengan pertanyaan legislasi: dalam demokrasi, produk hukum ditetapkan melalui lembaga legislatif; sementara dalam sebagian pembacaan Islam, hanya Allah sebagai legislator dengan penerapan syariah (Jalil, 2020). Dengan demikian, "kedaulatan" dalam ilmu politik Islam sering tampil sebagai kedaulatan norma/hukum (syariah) yang membatasi sekaligus mengarahkan tindakan politik (Jalil, 2020; Susmayanti et al., 2023).
8. Piagam Madinah sebagai Rujukan Pembentukan Komunitas Bernegara dan Kedaulatan Politik
Literatur tentang Konstitusi/Piagam Madinah menegaskan bahwa kehadirannya tidak hanya menata kehidupan internal Muslim dan menyatukan mereka dengan Yahudi serta sekutunya, tetapi juga mengubah status sosial dari masyarakat "tanpa negara" menjadi masyarakat "bernegara" (Asmorojati & Muhammadi, 2021). Kajian tersebut menyatakan bahwa substansi Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip kenegaraan yang meliputi unsur pembentukan negara, model negara, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan yang berlaku di Madinah (Asmorojati & Muhammadi, 2021). Literatur lain yang membandingkan Piagam Madinah dan konsep demokrasi menyatakan bahwa kandungan Piagam Madinah memenuhi unsur-unsur konstitusi—misalnya jaminan hak, organisasi pemerintahan, serta unsur kedaulatan dan pembagian kekuasaan—dan menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan di dalamnya menunjukkan Madinah sebagai "negara yang berdaulat" (Wisri & Asra, 2015).
Relevansinya bagi tema kedaulatan adalah dua hal. Pertama, Piagam Madinah menunjukkan bahwa kedaulatan dapat dipahami secara institusional-konstitusional: ada aturan dasar yang mengikat komunitas politik (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Wisri & Asra, 2015). Kedua, Piagam Madinah memperlihatkan bahwa aspek kedaulatan tidak identik dengan satu "label" negara semata, melainkan termanifestasi melalui pengaturan kewargaan, keamanan kolektif, dan organisasi pemerintahan (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Wisri & Asra, 2015). Bahkan dalam pembacaan sebagian pemikir Indonesia, negara Madinah dipahami sebagai contoh kemerdekaan dan kedaulatan penuh, sekaligus menegaskan bahwa negara Islam tidak dapat menerima kecuali kemerdekaan penuh dan kedaulatan bulat (Muslimin, 2020). Klaim ini memperlihatkan bagaimana Piagam/negara Madinah digunakan sebagai precedent untuk menegaskan dimensi internal–eksternal kedaulatan dalam pembacaan politik Islam (Muslimin, 2020; Wisri & Asra, 2015).
9. Tidak Ada Bentuk Tunggal Negara dalam Islam: Ruang Ijtihad dan Perdebatan
Sejumlah literatur menegaskan bahwa Islam tidak menentukan secara baku sistem politik tertentu; yang ditekankan adalah nilai/prinsip, sedangkan bentuk teknis dapat menjadi ranah ijtihad sesuai kondisi sosiologis-historis (Assulthoni, 2018). Pandangan serupa muncul dalam kritik atas Islamisme ḥākimiyyah: Islam dipandang tidak mengenal struktur politik tertentu; Islam membawa nilai politik, tetapi tidak membakukan satu bentuk tata kelola (Kasdi, 2017). Literatur lain mengenai khilafah juga menyimpulkan bahwa ketiadaan teks syar'i yang eksplisit tentang model negara menjadi alasan kuat bahwa praktik negara—termasuk yang dicontohkan Nabi dan sahabat—dapat dipahami sebagai eksperimen sosiologis, bukan keniscayaan teologis (Husna, 2016). Kesimpulan konseptualnya, diskursus kedaulatan dalam Islam menjadi ijtihādiyyah: melahirkan banyak teori dan bergantung pada penerimaan serta institusionalisasinya dalam praktik politik umat (Husna, 2016; Setiawan & Risnandar, 2019).
Karena itu, dalam ilmu politik Islam, definisi kedaulatan sebagai "kekuasaan tertinggi" tidak otomatis menghasilkan satu jawaban tunggal tentang siapa pemilik kekuasaan tertinggi itu. Literatur menunjukkan spektrum: (i) kedaulatan Tuhan (hakimiyyah) (Kasdi, 2017; Muktafi et al., 2022); (ii) kedaulatan umat melalui ijmā'/syūrā (Abrar et al., 2022; Al-Hamidy, 2011); (iii) teodemokrasi sebagai kedaulatan rakyat terbatas (Alam et al., 2023; Jalil, 2020; Muktafi et al., 2022); dan (iv) nomokrasi/kedaulatan hukum (syariah) (Jalil, 2020; Rachmawati & Setiawan, 2018; Susmayanti et al., 2023). Pluralitas ini adalah bagian dari realitas intelektual politik Islam sebagaimana ditegaskan oleh studi yang memetakan teori-teori kedaulatan dalam tradisi politik Islam (Setiawan & Risnandar, 2019).
10. Nation-State Modern dan Pergeseran Perdebatan Kedaulatan
Perdebatan modern tentang Islamic state, khilafah, dan nation-state sering dikaitkan dengan perubahan sejarah politik global. Literatur pemetaan Islamic state–khilafah–nation state menyatakan bahwa setelah penghapusan Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan transformasi politik modern, muncul perdebatan tajam antara revivalis-Islamis, sekuler-modernis, dan Islamis moderat substantifik; salah satu isu kuncinya adalah pergeseran dari model legitimasi "kedaulatan Tuhan" menuju "kedaulatan rakyat" dalam kerangka nation-state modern (Alam et al., 2023). Literatur teori kedaulatan dalam tradisi politik Islam juga menegaskan bahwa penetrasi tradisi politik Barat—nation-state, nasionalisme, kedaulatan—membuat perdebatan kedaulatan semakin kompleks, sekaligus mendorong lahirnya konsep-konsep alternatif di kalangan pemikir Muslim (Setiawan & Risnandar, 2019).
Pada titik ini, definisi kedaulatan sebagai "mengatur diri tanpa intervensi luar" juga menghadapi tantangan kontemporer. Literatur tentang globalisasi menekankan adanya gagasan global governance sebagai konsekuensi globalisasi dan bahwa globalisasi telah "mengikis pemerintah nasional" (Fauzan, 2017). Literatur tentang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara menambahkan bahwa kedaulatan teritorial menghadapi tantangan globalisasi keuangan dan menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari kedaulatan negara yang tercermin dari pengelolaan sistem keuangan suatu negara (Sutikno, 2023). Maka, baik dalam ilmu politik umum maupun pembacaan politik Islam, "kedaulatan" modern sering dibahas tidak hanya sebagai masalah wilayah dan non-intervensi, tetapi juga sebagai kontrol kebijakan ekonomi/keuangan dan tata kelola (governance) (Fauzan, 2017; Sutikno, 2023).
11. Kedaulatan untuk Kemaslahatan Publik (Maṣlaḥah) dan Tata Kelola
Dalam perspektif siyāsah syar'iyyah, kebijakan negara—misalnya pengelolaan keuangan negara—dipahami berdimensi kedaulatan karena berkaitan dengan bagaimana negara mewujudkan kemakmuran rakyat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Sutikno, 2023). Studi tersebut menegaskan bahwa "kedaulatan rakyat" sebagai konsensus nasional—dalam konteks Indonesia—diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat dan, dari aspek siyāsah syar'iyyah, kebijakan itu mencerminkan tujuan kemaslahatan yang selaras dengan prinsip amanah serta tidak bertentangan dengan syariat (Sutikno, 2023). Dalam nada yang kompatibel, kajian tentang negara sebagai institusi dalam kritik atas model khilafah menegaskan bahwa negara pada prinsipnya adalah institusi yang dirancang untuk mewujudkan benefit (kemaslahatan) sebagai prinsip moral tertinggi, sehingga pilihan model politik modern—misalnya demokrasi—dapat dinilai realistis sejauh mengarah pada nilai-nilai universal kemanusiaan (Husna, 2016).
Sintesis dari dua literatur ini memperlihatkan salah satu cara ilmu politik Islam memaknai kedaulatan secara operasional: bukan hanya "siapa yang berdaulat", tetapi juga untuk apa kedaulatan dipakai—yakni untuk kemaslahatan, amanah, dan keadilan dalam penyelenggaraan urusan publik (Husna, 2016; Sutikno, 2023). Ini konsisten dengan karakter fikih siyāsah yang menempatkan prinsip-prinsip normatif (syariah/etika) sebagai rambu dalam praktik kekuasaan (Al-Hamidy, 2011; Susmayanti et al., 2023).
________________________________________
D. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, kedaulatan menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai konsep "kekuasaan/otoritas tertinggi" dalam komunitas bernegara yang memungkinkan pengaturan urusan publik secara mengikat (internal sovereignty) sekaligus menuntut kemerdekaan dari dominasi/intervensi eksternal (external sovereignty) (Asshiddiqie, 1995; Muchariman, 2019; Zada, 2022). Namun, berbeda dari sebagian tradisi politik sekuler yang cenderung menempatkan sumber kedaulatan pada manusia/rakyat, literatur politik Islam menunjukkan adanya pluralitas teori mengenai sumber dan bentuk kedaulatan: mulai dari kedaulatan Tuhan (ḥākimiyyah) (Kasdi, 2017; Muktafi et al., 2022), kedaulatan umat melalui ijmā'/syūrā (Abrar et al., 2022; Al-Hamidy, 2011), gagasan teodemokrasi sebagai kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah suzerainty Tuhan (Alam et al., 2023; Jalil, 2020; Muktafi et al., 2022), hingga nomokrasi yang menekankan supremasi hukum/syariah sebagai kerangka pembatas kekuasaan (Rachmawati & Setiawan, 2018; Susmayanti et al., 2023).
Pluralitas ini sekaligus ditegaskan sebagai ciri ijtihādiyyah—dapat ditafsirkan/dirumuskan—dan dinamis dalam tradisi politik Islam, terutama ketika berhadapan dengan perubahan modern seperti nation-state dan globalisasi (Fauzan, 2017; Setiawan & Risnandar, 2019; Sutikno, 2023). Secara normatif, siyāsah syar'iyyah mengarahkan agar kedaulatan—siapa pun pemegang mandat pelaksanaannya—dijalankan demi kemaslahatan (maṣlaḥah), amanah, dan keadilan bagi seluruh warga komunitas politik. Inilah yang membedakan sekaligus memperkaya konsep kedaulatan dalam ilmu politik Islam dibandingkan dengan konseptualisasi kedaulatan dalam tradisi politik sekuler-modern.
________________________________________
Daftar Pustaka
Abrar, A., Alfadli, A., Huda, Y., Taufik, M., Trinanda, D., & Nasri, A. L. (2022). Buya, spiritual charisma and political contention in West Sumatra. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 8(2), 111. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i2.5569
Al-Hamidy, A. D. (2011). Landscape pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903–1979) tentang konsep negara Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2), 207–239. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.207-239
Alam, S., Al-Fatih, S., & Borsa, M. Ö. (2023). Islamism and the challenge of democratization in Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 15(2), 198–213. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23398
Ali, Y. F. (2021). The implementation of the Medina Constitution in modern state administration: A theoretical viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747
Asmorojati, A. W., & Muhammadi, F. (2021). Law, politics, and women: How were 'Aisyiyah's cadres involved in the party? Varia Justicia, 17(1), 19–40. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4573
Asshiddiqie, J. (1995). Kedudukan dan peranan hukum tata negara dalam pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 25(2), 135. https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.474
Assulthoni, F. (2018). Studi kritis tentang konstitusionalisme Islam modern perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. Kabilah: Journal of Social Community, 2(2), 283–301. https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3138
Fauzan, F. (2017). Pemikiran politik Ibnu Rusyd. Kalam, 9(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336
Harris, K. M. A. (2018). Islam dan liberalisme: Antara maṣlaḥah dan mafsadah. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 20(2), 1–52. https://doi.org/10.22452/afkar.vol20no2.1
Husna, C. A. (2016). Adopsi prinsip permanent sovereignty over natural resources migas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.69
Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam dan demokrasi: Tantangan dan hambatan demokratisasi di dunia Islam. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 8(1), 430–445. https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.121
Kasdi, A. (2017). Karakteristik politik Islam: Mencari relevansi antara doktrin dan realitas empirik. Kalam, 9(2), 305. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.334
Muchariman, R. (2019). The power of language in Indonesia's reformation. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 4(1), 121–137. https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.13698
Muktafi, M., Haidary, A. H. A., & Zamzami, M. (2022). Rereading Sayyid Quṭb's Islamism and political concept of al-ḥākimiyyah: A critical analysis. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(1), 271–310. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.8
Muslimin, J. (2020). Model studi hukum keluarga Islam: Mencari pijakan, merespon tantangan zaman. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 171–200. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14821
Mustofa, I. (2021). "Evolusi-devolusi" pemerintahan demokratis dalam nalar filosofis Abdolkarim Soroush. Kalimah, 19(2). https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732
Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu legislatif sistem proporsional tertutup dan terbuka perspektif siyasah tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507
Rachmawati, R., & Setiawan, M. A. (2018). Konsep kedaulatan dalam Islam: Pandangan M. Natsir dan Jimly Asshiddiqie. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 1(2), 17. https://doi.org/10.21111/jicl.v1i2.3873
Setiawan, T., & Risnandar, A. (2019). Negara modern, dan utopia negara khilafah(?). Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2(2), 6–12. https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i2.14
Sholeh, B. (2017). Resolusi konflik di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 12(1). https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.29-52
Susmayanti, R., Widhiyanti, H. N., & Efendi, M. F. (2023). Reformulation of regulations on Indonesian citizens who had joined the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Arena Hukum, 16(02), 302–337. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.5
Sutikno, S. (2023). Politik sebagai gaya hidup. Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i1.1772
Tr, C. A. H. (2016). Pengakuan hak konstitusional pengelolaan sumber daya industri ekstraktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jurnal Konstitusi, 11(1), 43. https://doi.org/10.31078/jk1113
Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi agama dan negara untuk pembangunan Indonesia dalam konteks good governance. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88
Zada, K. (2022). Kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara: Perspektif siyasah syar'iyyah. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), 1129–1138. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26558
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar