02143 - Koalisi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Empiris

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of coalition in Islamic political science through a conceptual and empirical approach. Coalition—understood as cooperation between two or more political parties to form a government or achieve common goals—is analyzed through the lenses of contemporary political science and Islamic political jurisprudence (fiqh siyāsī). Using relevant literature on Islamic political parties in Malaysia, Indonesia, Tunisia, Bangladesh, and Pakistan, this study identifies two key terms in Islamic political discourse: taḥalluf siyāsī (political coalition) and ta'āwun siyāsī (political cooperation). The findings show that coalition in Islamic political perspective is not merely a merger of parties, but a cooperative strategy that requires assessment of maslahah–mudarat, ethical discipline of fiqh siyāsī, and management of ideological and organizational compromise. Empirically, cross-ideological coalitions offer opportunities to advance shared agendas—such as democracy, justice, and good governance—but also present risks of agenda conflict, identity crisis, and coalition breakdown.
Keywords: coalition, Islamic political science, taḥalluf siyāsī, ta'āwun siyāsī, fiqh siyāsī, Islamic political parties
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep koalisi dalam ilmu politik Islam melalui pendekatan konseptual dan empiris. Koalisi—yang dipahami sebagai kerja sama antara dua atau lebih partai politik untuk membentuk pemerintahan atau mencapai tujuan bersama—dianalisis melalui lensa ilmu politik kontemporer dan fikih politik Islam (fiqh siyāsī). Dengan memanfaatkan literatur relevan tentang partai-partai Islam di Malaysia, Indonesia, Tunisia, Bangladesh, dan Pakistan, studi ini mengidentifikasi dua istilah kunci dalam wacana politik Islam: taḥalluf siyāsī (koalisi politik) dan ta'āwun siyāsī (kerja sama politik). Temuan menunjukkan bahwa koalisi dalam perspektif politik Islam bukan sekadar penggabungan partai, melainkan strategi kerja sama yang menuntut penilaian maslahat–mudarat, disiplin etika fiqh siyāsī, serta pengelolaan kompromi ideologis dan organisasi. Secara empiris, koalisi lintas-ideologi membuka peluang pencapaian agenda bersama—seperti demokrasi, keadilan, dan tata kelola yang baik—namun juga menghadirkan risiko benturan agenda, krisis identitas, dan pecah koalisi.
Kata Kunci: koalisi, ilmu politik Islam, taḥalluf siyāsī, ta'āwun siyāsī, fiqh siyāsī, partai politik Islam
________________________________________
1. Pendahuluan
Koalisi merupakan salah satu fenomena sentral dalam sistem demokrasi multipartai. Secara sederhana, koalisi dapat didefinisikan sebagai kerja sama antara dua atau lebih partai politik untuk membentuk pemerintahan atau mencapai tujuan bersama. Namun, di balik kesederhanaan definisi tersebut, praktik koalisi menyimpan kompleksitas yang melibatkan dimensi ideologis, strategis, etis, dan organisasional—terutama ketika partai-partai yang terlibat memiliki latar belakang nilai yang berbeda, seperti halnya partai-partai Islam dalam arena demokrasi plural.
Dalam konteks ilmu politik Islam kontemporer, kajian tentang koalisi tidak dapat dipisahkan dari tradisi fiqh siyāsī yang memberikan kerangka normatif bagi tindakan politik. Di satu sisi, partai-partai Islam dituntut untuk bersikap responsif terhadap realitas elektoral yang memaksa mereka membangun aliansi. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada tuntutan konsistensi ideologis dan kepatuhan pada prinsip-prinsip kemaslahatan publik.
Artikel ini bertujuan mengkaji konsep koalisi dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis, meliputi: (1) definisi koalisi dalam ilmu politik modern; (2) istilah koalisi dalam diskursus fiqh siyāsī; (3) bentuk dan arena koalisi; (4) motif pembentukan koalisi; (5) dinamika koalisi lintas-ideologi; (6) dilema khas koalisi dalam politik Islam; serta (7) rambu etis fiqh siyāsī dalam membangun koalisi.
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional yang membahas koalisi partai Islam di berbagai negara, antara lain Malaysia, Indonesia, Tunisia, Bangladesh, dan Pakistan. Analisis dilakukan dengan cara mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber tersebut untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang koalisi dalam perspektif ilmu politik Islam.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Definisi Koalisi dalam Politik Modern
Dalam ilmu politik, koalisi umumnya dipahami sebagai kerja sama antarpartai (atau aktor politik) untuk menggabungkan dukungan demi membentuk pemerintahan atau mencapai tujuan politik tertentu—terutama ketika konfigurasi kursi/dukungan tidak memungkinkan satu partai memerintah sendiri dalam sistem multipartai (Isa et al., 2022; Zain, 2021). Literatur tentang koalisi juga membedakan koalisi pra-pemilu (elektoral) dan koalisi pasca-pemilu (pembentukan pemerintahan), serta mengakui bahwa koalisi dapat berbentuk koalisi pemerintahan maupun koalisi legislatif (Isa et al., 2022; Zain, 2021). Dalam konteks demokrasi yang ditandai multipartai, koalisi diposisikan sebagai praktik yang "everyday business" karena partai membutuhkan dukungan politik tambahan ketika basis elektoralnya terbatas (Isa et al., 2022; Taufik et al., 2024).
Koalisi tidak hanya soal penggabungan dukungan elektoral, tetapi juga mencakup negosiasi program dan pembagian jabatan/kekuasaan, misalnya pembahasan kursi kabinet/portofolio dan penyusunan program kebijakan bersama agar dukungan legislatif terhadap pemerintahan menjadi cukup stabil (Mahyudin, 2024; Zahra & Iqbal, 2021). Karena itu, koalisi sering dipahami sebagai mekanisme penyatuan preferensi yang bersifat kompromistis—dengan konsekuensi bahwa pihak-pihak koalisi harus "menyisihkan perbedaan" agar kolaborasi bisa berjalan (ÇELİKOĞLU, 2023; Zahra & Iqbal, 2021).
3.2 Istilah Koalisi dalam Ilmu Politik Islam: Taḥalluf Siyāsī dan Ta'āwun Siyāsī
Dalam wacana ilmu politik Islam kontemporer—khususnya ketika membahas praktik partai-partai Islam dalam demokrasi—koalisi sering dijelaskan melalui dua istilah kunci:
Pertama, Taḥalluf Siyāsī (Koalisi Politik)
Studi tentang PAS (Malaysia) menunjukkan bahwa taḥalluf siyāsī dipahami sebagai koalisi politik yang bersifat strategis, yakni diperlakukan sebagai "strategi" alih-alih "prinsip" sehingga dapat berubah mengikuti kebutuhan politik (misalnya berpindah dari satu koalisi ke koalisi lain) (Hajjaj, 2022). Pada saat yang sama, kajian yang sama menegaskan bahwa kerja dengan partai lain untuk tujuan bersama dapat bermanfaat dalam jangka pendek hingga menengah, baik melalui mekanisme koalisi maupun kerja sama politik (Hajjaj, 2022).
Kedua, Ta'āwun Siyāsī (Kerja Sama Politik)
Dari perspektif fiqh siyāsī (fikih politik), ta'āwun siyāsī dipaparkan sebagai kerja sama politik yang idealnya menekankan keikhlasan, keberpihakan pada kebaikan/kemaslahatan publik, serta kepatuhan pada etika komunikasi dan norma fiqh siyāsī yang sering diabaikan ketika elite koalisi terjerat kepentingan pragmatis (Nasir & Faqir, 2021). Studi ini secara eksplisit menempatkan prinsip-prinsip fiqh siyāsī—misalnya siyāsa 'ādilah, istishlāḥ al-'āmmah, serta rumusan siyāsat al-dunyā wa ḥirāsat al-dīn—sebagai kerangka normatif dalam membangun komunikasi dan praktik kerja sama/koalisi (Nasir & Faqir, 2021).
Dengan demikian, "koalisi menurut ilmu politik Islam" (dalam pemakaian kontemporer yang tersedia pada sumber-sumber di atas) dapat dirumuskan sebagai: kerja sama/aliansi politik antarkekuatan politik untuk mencapai tujuan bersama, yang diposisikan sebagai strategi politik namun idealnya dibingkai oleh prinsip fiqh siyāsī dan orientasi kemaslahatan (Hajjaj, 2022; Nasir & Faqir, 2021).
3.3 Bentuk dan Arena Koalisi: Pra-Pemilu, Pasca-Pemilu, Pemerintahan, Legislatif
Literatur koalisi dalam sistem demokrasi menegaskan bahwa koalisi bisa dibentuk sebelum pemilu maupun sesudah pemilu, dan dapat difungsikan untuk kontestasi elektoral atau pemerintahan (Isa et al., 2022; Zain, 2021). Sumber yang membahas dinamika koalisi partai Islam di Indonesia juga membedakan model koalisi yang terjadi pasca-Orde Baru menjadi koalisi pemerintahan dan koalisi legislatif, serta menilai adanya kecenderungan orientasi pragmatis dalam praktik koalisi antarpihak (Isa et al., 2022). Dalam kasus Indonesia, pembentukan koalisi sering berkaitan dengan tahapan: setelah pemilu legislatif, partai-partai membangun koalisi menuju pemilu presiden; bahkan partai yang semula berseberangan dapat bergabung setelah pemenang diketahui (praktik yang disebut sebagai "midway coalition") (Taufik et al., 2024).
Dari sudut pandang fiqh siyāsī yang dibahas dalam kajian ta'āwun siyāsī, realitas koalisi juga dinilai sangat dipengaruhi desain sistem pemilu sehingga elite partai sulit keluar dari tarik-menarik kepentingan pragmatis, termasuk orientasi pada posisi strategis dalam kabinet (Nasir & Faqir, 2021). Hal ini menguatkan bahwa bentuk koalisi (pra/pasca-pemilu; pemerintahan/legislatif) bukan semata pilihan moral, tetapi juga produk insentif institusional yang memengaruhi perilaku elite (Nasir & Faqir, 2021; Taufik et al., 2024).
3.4 Motif Pembentukan Koalisi: Policy-Seeking dan Office-Seeking serta Implikasinya bagi Partai Islam
Kajian tentang pembentukan koalisi PAS pasca-pemilu (Malaysia) mengidentifikasi motif koalisi yang kuat terkait dua pertimbangan: policy seeking (mendorong kebijakan/arah tertentu, termasuk terkait perebutan kekuasaan pemerintahan) dan office seeking (memperoleh/menjaga posisi jabatan politik serta kontrol politik tertentu) (Mahyudin, 2024). Studi yang sama juga menggambarkan bahwa proses negosiasi koalisi lazimnya menyentuh pembagian posisi pemerintahan (misalnya menteri) dan penyusunan program kebijakan bersama, sejalan dengan literatur koalisi yang menekankan perundingan portofolio dan platform (Mahyudin, 2024). Di tingkat teori koalisi, tulisan mengenai aliansi politik Pakistan juga mengklasifikasikan teori koalisi (berbasis ukuran dan ideologi) dan membedakan orientasi office-seeking dan policy-seeking sebagai motif utama partai untuk memperoleh akses kekuasaan (Carroll, 2011; Mahyudin, 2024).
Dalam wacana koalisi partai-partai Islam di Indonesia, motif koalisi dipetakan menjadi tiga: (i) kemiripan ideologi, (ii) pragmatisme politik untuk memperoleh posisi/keuntungan, dan (iii) kompromi yang menggabungkan keduanya (Taufik et al., 2024). Bahkan, kajian tersebut menilai adanya kesulitan partai Islam menyampaikan konsep/program secara jelas karena terjadinya "komodifikasi agama" dalam praktik politik koalisi—yakni agama "diperdagangkan" dan diinstitusionalisasi oleh partai atas nama demokrasi (Taufik et al., 2024). Dengan kata lain, dalam praktik empiris, motif koalisi partai Islam dapat berayun dari ideal kebijakan menuju pragmatisme jabatan, dan dinamika ini menjadi pusat perdebatan normatif dalam fiqh siyāsī tentang orientasi kemaslahatan dan keadilan (Nasir & Faqir, 2021; Taufik et al., 2024).
3.5 Koalisi Lintas-Ideologi: Moderasi, Perluasan Basis, dan "Politik Konsensus"
Sejumlah studi menunjukkan bahwa partai Islam sering menghadapi insentif untuk memoderasi tuntutan dan/atau membangun koalisi lintas-ideologi demi memperoleh daya tarik yang lebih luas dalam sistem demokrasi plural (Freedman, 2009; Hajjaj, 2022). Kajian tentang PAS menegaskan bahwa koalisi PAS dalam Pakatan Rakyat berputar pada isu bersama seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, dan tata kelola yang baik—yakni common issues yang memungkinkan kerja sama dengan mitra koalisi berbeda orientasi (Hajjaj, 2022; "Untitled," 2021). Hal yang konsisten juga muncul dalam kajian lain tentang PAS yang menekankan bahwa istilah dan agenda seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, dan good governance menjadi "perekat" koalisi meskipun relasinya tetap menantang ("Untitled," 2021).
Di Tunisia, studi tentang Ennahda memperlihatkan bahwa partai Islam dapat masuk dalam koalisi dengan rival ideologis, melakukan konsesi kebijakan, dan membangun "politik konsensus" untuk menavigasi ketidakpastian transisi demokrasi (Chalik, 2021; Moniruzzaman, 2016). Secara spesifik, Ennahda digambarkan memasuki koalisi lintas-ideologi, melakukan konsesi strategis, serta menahan agenda Islamisasi tertentu demi menjaga keseimbangan koalisi dan kelangsungan proses politik (Chalik, 2021; Moniruzzaman, 2016). Literatur transisi Tunisia juga menekankan bahwa moderasi Islamisme Ennahda dan riwayat kolaborasinya dengan spektrum partai yang luas menciptakan kondisi permisif bagi coalition building dengan partai-partai sekuler (Chalik, 2021; Moniruzzaman, 2016).
Dalam kerangka yang lebih normatif, tulisan mengenai maqāṣid al-sharī'ah dalam pemikiran politik Islam menjelaskan munculnya generasi partai Islam/berorientasi Islam yang menegaskan demokrasi, tata kelola yang baik, keadilan sosial-ekonomi, HAM, dan pluralisme sebagai tujuan yang dapat dipahami sebagai "objektif Islam," sekaligus memungkinkan pembentukan koalisi pemerintahan yang lebih stabil dan berjangkauan luas (Keshavarzian, 2009). Klaim ini relevan karena menunjukkan jalur justifikasi normatif bahwa koalisi lintas-ideologi tidak selalu dipahami sebagai pengkhianatan nilai, melainkan dapat dibingkai sebagai strategi mencapai tujuan publik yang lebih luas (Keshavarzian, 2009; Nasir & Faqir, 2021).
3.6 Dilema Khas Koalisi dalam Politik Islam: Benturan Agenda, Krisis Identitas, dan Potensi Pecah
Meskipun koalisi lintas-ideologi dapat memperluas ruang pengaruh, sejumlah studi menunjukkan dilema akut ketika tuntutan inti partai Islam (misalnya agenda formalisasi hukum Islam) bertabrakan dengan tujuan kolektif koalisi (ÇELİKOĞLU, 2023; "Untitled," 2021). Studi tentang pengalaman PAS dalam koalisi Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat menekankan adanya ketegangan ketika PAS berupaya menyeimbangkan prinsip internal partai dengan objektif kolektif koalisi; upaya rekonsiliasi perbedaan tersebut dapat berakhir buntu, terutama ketika agenda seperti negara Islam dan implementasi hudud tidak sejalan dengan tujuan bersama koalisi ("Untitled," 2021). Penelitian eksperimental tentang dukungan pemilih terhadap koalisi oposisi di Malaysia juga menegaskan bahwa koalisi PAS–DAP pernah runtuh karena perselisihan ideologis tentang "tempat agama dalam politik," termasuk dinamika ketika PAS menjadi lebih asertif terhadap implementasi hukum Islam setelah memperoleh kontrol pemerintahan subnasional (ÇELİKOĞLU, 2023; "Untitled," 2021).
Di Tunisia, studi berbasis wawancara tentang Ennahda menunjukkan bahwa moderasi dan konsesi koalisi dapat memunculkan kontestasi internal: kepemimpinan dapat menjadi lebih otonom/personalistik dalam memaksakan kohesi, dan sebagian figur senior menjauh atau mengundurkan diri ketika strategi koalisi dan konsesi diperdebatkan keras di internal (Moniruzzaman, 2016). Dengan demikian, dilema koalisi bagi partai Islam tidak hanya eksternal (kompromi antarpartai), tetapi juga internal (kohesi organisasi dan identitas gerakan) (Moniruzzaman, 2016; "Untitled," 2021).
Kajian tentang koalisi partai Islam di Indonesia menambahkan dimensi lain: partai Islam kerap berada pada posisi tawar yang "subordinat" dalam peta politik yang lebih luas dan mengalami kesulitan mengartikulasikan program yang jelas ketika agama dikomodifikasi dalam transaksi politik koalisi (Taufik et al., 2024). Sementara itu, studi tentang partai-partai Islam di Bangladesh menyoroti kecenderungan sebagian partai Islam melakukan keterlibatan koalisi untuk meraih patronase dan rente politik—sehingga praktik koalisi dapat bergeser dari representasi ideologis menuju perilaku rent-seeking (Moniruzzaman, 2009; Taufik et al., 2024). Kombinasi temuan ini memperlihatkan spektrum problem koalisi dalam politik Islam: dari benturan ideologi substantif, hingga masalah identitas-organisasi, hingga risiko reduksi politik menjadi transaksi rente (Moniruzzaman, 2009, 2016; "Untitled," 2021).
3.7 Etika dan Rambu Fiqh Siyāsī dalam Membangun Koalisi (Ta'āwun/Taḥalluf) Menurut Sumber yang Tersedia
Berdasarkan studi ta'āwun siyāsī dari perspektif fiqh siyāsī, terdapat penekanan bahwa makna koalisi/kerja sama politik yang "benar" mengandung unsur keikhlasan dan keberpihakan pada kebaikan dan kemaslahatan publik, meskipun praktik elite sering "terjerat" kepentingan pragmatis (Nasir & Faqir, 2021). Studi tersebut juga menegaskan perlunya menjadikan prinsip-prinsip fiqh siyāsī (misalnya siyāsa 'ādilah, istishlāḥ al-'āmmah, serta siyāsat al-dunyā wa ḥirāsat al-dīn) sebagai bingkai komunikasi dan tindakan kolektif dalam koalisi (Nasir & Faqir, 2021). Pada saat yang sama, kajian PAS tentang taḥalluf siyāsī menekankan bahwa kerja sama dengan partai lain menuju tujuan bersama dapat bermanfaat pada horizon waktu tertentu (jangka pendek–menengah), yang secara implisit membuka ruang legitimasi pragmatis sepanjang tidak menegasikan kerangka tujuan dan prinsip inti (Hajjaj, 2022; Nasir & Faqir, 2021).
Namun, sumber yang sama juga mengingatkan bahwa sistem pemilu dan insentif jabatan dapat mendorong koalisi menjadi terlalu pragmatis dan jauh dari idealisme visi-misi partai maupun kepentingan rakyat yang diwakili (Nasir & Faqir, 2021). Sejalan dengan itu, kajian koalisi partai Islam di Indonesia menilai koalisi tidak jarang terbentuk karena kalkulasi posisi dan keuntungan, bukan semata keselarasan program, dan bahkan dapat memicu komodifikasi agama (Nasir & Faqir, 2021; Taufik et al., 2024). Karena itu, "koalisi menurut ilmu politik Islam" (dalam batas bukti pada referensi) dapat dipahami sebagai strategi politik yang dibolehkan/dioperasionalisasi, tetapi memerlukan disiplin etika dan orientasi kemaslahatan agar tidak jatuh menjadi sekadar pragmatisme kekuasaan (Hajjaj, 2022; Nasir & Faqir, 2021).
________________________________________
4. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, koalisi menurut ilmu politik Islam—dalam pemakaian kontemporer pada studi partai Islam dan fiqh siyāsī—dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, koalisi merupakan kerja sama politik antarkekuatan/partai untuk meraih tujuan bersama dalam arena elektoral maupun pemerintahan (Hajjaj, 2022; Isa et al., 2022). Kedua, koalisi dipahami sebagai taḥalluf siyāsī (koalisi) dan/atau ta'āwun siyāsī (kerja sama) yang dapat bersifat strategis, termasuk untuk menghadapi realitas multipartai dan kebutuhan membangun pemerintahan (Hajjaj, 2022; Nasir & Faqir, 2021). Ketiga, secara normatif, koalisi idealnya dibingkai oleh prinsip fiqh siyāsī dan orientasi kemaslahatan publik (misalnya istishlāḥ al-'āmmah), serta etika komunikasi-politik, karena praktik koalisi rentan terdorong oleh pragmatisme jabatan dan transaksi kekuasaan (Nasir & Faqir, 2021; Taufik et al., 2024). Keempat, secara empiris, studi PAS dan Ennahda menunjukkan bahwa koalisi lintas-ideologi memungkinkan pencapaian agenda bersama (demokrasi, keadilan, good governance), tetapi juga menghadirkan risiko benturan agenda agama-negara, krisis identitas, dan konflik internal maupun pecah koalisi (ÇELİKOĞLU, 2023; Hajjaj, 2022; Moniruzzaman, 2016; "Untitled," 2021).
Dengan demikian, koalisi dalam perspektif politik Islam—sejauh dibuktikan oleh referensi yang tersedia—bukan sekadar "gabungan partai," melainkan strategi kerja sama yang menuntut penilaian maslahat–mudarat, disiplin etika fiqh siyāsī, serta pengelolaan kompromi ideologis dan organisasi (Hajjaj, 2022; Moniruzzaman, 2016; Nasir & Faqir, 2021; Taufik et al., 2024).
________________________________________
Daftar Pustaka
Carroll, K. B. (2011). Not your parents' political party: Young Sunnis and the new Iraqi democracy. Middle East Policy, 18(3), 101–121. https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2011.00501.x
Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999–2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487–514. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514
ÇELİKOĞLU, İ. Ö. (2023). Party change in the post-secular age: The case of Republican People's Party in Turkey. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 107–125. https://doi.org/10.18657/yonveek.1380444
Freedman, A. L. (2009). Political viability, contestation and power: Islam and politics in Indonesia and Malaysia. Politics and Religion, 2(1), 100–127. https://doi.org/10.1017/s1755048309000054
Hajjaj, B. (2022). Islamic political parties in contemporary Bangladesh: Paragons of democratic politics, or rent-seeking parasites? Polit Journal Scientific Journal of Politics, 2(4), 214–225. https://doi.org/10.33258/polit.v2i4.776
Isa, N. A. M., Jawan, J., Talib, T., Razak, R. R. A., & Boyman, S. N. (2022). The influence of the Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) coalition formation after the 14th Malaysian General Election. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/16012
Keshavarzian, A. (2009). Regime loyalty and bāzārī representation under the Islamic Republic of Iran: Dilemmas of the Society of Islamic Coalition. International Journal of Middle East Studies, 41(2), 225–246. https://doi.org/10.1017/s0020743809090643
Mahyudin, M. A. A. (2024). The declining role of Islamic politics and the Jokowi's factors in the 2024 presidential election: A study of contemporary political policies and dynamics in Indonesia. Religion and Policy Journal, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.15575/rpj.v2i1.746
Moniruzzaman, Md. (2009). Party politics and political violence in Bangladesh. South Asian Survey, 16(1), 81–99. https://doi.org/10.1177/097152310801600106
Moniruzzaman, Md. (2016). Local election competition for national party survival: An analysis of Merlimau by-election in Malaysia. Journal of Social Science Studies, 3(2), 117. https://doi.org/10.5296/jsss.v3i2.9202
Nasir, M. T. A., & Faqir, K. (2021). A critical analysis of coalition politics in Pakistan: A case study of PPP-led coalition 2008–2013. Global Political Review, VI(IV), 1–13. https://doi.org/10.31703/gpr.2021(vi-iv).01
Taufik, M., Khairina, E., Gunawan, I. K., & Paselle, E. (2024). A study on the electability of Islamic parties in the 2024 presidential election (pp. 979–990). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-273-6_101
Untitled. (2021). Global Political Review, VI(IV). https://doi.org/10.31703/gpr.2021(vi-iv)
Zahra, U., & Iqbal, J. (2021). Politics of alliances and its effects during Zulfiqar Ali Bhutto's rule in Pakistan. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ), 5(1), 89–104. https://doi.org/10.47264/idea.lassij/5.1.7
Zain, M. I. M. (2021). From consensus to conflict: The experience of Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) in Barisan Alternatif and Pakatan Rakyat. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(19). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i19/12086
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar