02140 - Kebijakan Publik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasi

AFANIN MEDIA UTAMA



Public Policy in the Perspective of Islamic Political Science: Concepts, Principles, and Implementation

Abstract
This article examines the concept of public policy through the lens of Islamic political science by synthesizing relevant literature on Islamic governance, siyāsah, maṣlaḥah, and contemporary policy studies. Public policy, conventionally defined as "whatever governments choose to do or not to do," is reinterpreted within an Islamic normative framework that emphasizes justice, public welfare (maṣlaḥah), deliberation (musyawarah), and transcendent accountability. The study explores how Islamic political thought operationalizes public policy across several dimensions: conceptual foundations rooted in siyāsah and siyāsah syar'iyyah; normative orientations derived from maqāṣid al-syarī'ah; procedural principles including ijmā' and public participation; and the roles of diverse actors such as the state, ulama, and civil society. Drawing on empirical cases from Indonesia—including pesantren policy, sharia financing, the Nagari Madani movement, and responses to the COVID-19 pandemic—the article demonstrates how Islamic public policy operates as a hybrid of modern state instruments and religious authority. It concludes that Islamic public policy can be defined as a set of governmental decisions and actions constrained by Islamic normative principles, particularly justice, maṣlaḥah, and musyawarah, and realized through both legal-formal and religious-authoritative mechanisms in responding to public problems.
Keywords: public policy, Islamic political science, siyāsah, maṣlaḥah, Islamic governance
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep kebijakan publik melalui perspektif ilmu politik Islam dengan mensintesis literatur yang relevan mengenai tata kelola Islam, siyāsah, maṣlaḥah, dan kajian kebijakan kontemporer. Kebijakan publik, yang secara konvensional didefinisikan sebagai "apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan," dimaknai ulang dalam kerangka normatif Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan publik (maṣlaḥah), musyawarah, dan akuntabilitas transenden. Kajian ini menelusuri bagaimana pemikiran politik Islam mengoperasionalkan kebijakan publik dalam beberapa dimensi: fondasi konseptual yang berakar pada siyāsah dan siyāsah syar'iyyah; orientasi normatif yang diturunkan dari maqāṣid al-syarī'ah; prinsip prosedural mencakup ijmā' dan partisipasi publik; serta peran berbagai aktor seperti negara, ulama, dan masyarakat sipil. Berdasarkan kasus-kasus empiris dari Indonesia—meliputi kebijakan pesantren, pembiayaan syariah, gerakan Nagari Madani, dan respons terhadap pandemi COVID-19—artikel ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik Islam beroperasi sebagai hibrid antara instrumen negara modern dan otoritas keagamaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan publik Islam dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dibatasi oleh prinsip-prinsip normatif Islam, terutama keadilan, maṣlaḥah, dan musyawarah, serta diwujudkan melalui mekanisme legal-formal maupun otoritatif-keagamaan dalam merespons masalah publik.
Kata Kunci: kebijakan publik, ilmu politik Islam, siyāsah, maṣlaḥah, tata kelola Islam
________________________________________
1. Pendahuluan
Kebijakan publik merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik yang terus mengalami perkembangan definisi dan ruang lingkup kajiannya. Dalam tradisi ilmu politik Barat, kebijakan publik lazim dipahami sebagai seperangkat keputusan dan tindakan pemerintah yang diarahkan pada suatu urusan publik tertentu. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim dan negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemahaman tentang kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma Islam yang membentuk orientasi tata kelola pemerintahan.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ilmu politik Islam mendefinisikan, membingkai, dan mengoperasionalkan kebijakan publik? Apakah terdapat kekhasan epistemologis dan normatif yang membedakannya dari pendekatan konvensional? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur kebijakan publik dan ilmu politik Islam, dengan mempertimbangkan dimensi konseptual, normatif, prosedural, serta empiris dari berbagai konteks, khususnya Indonesia.
Relevansi kajian ini semakin menguat mengingat meningkatnya diskursus tentang tata kelola Islam (Islamic governance) dalam administrasi publik global, peran otoritas keagamaan dalam proses kebijakan, serta kebutuhan untuk membangun kerangka analitis yang mampu menangkap kompleksitas kebijakan di negara-negara Muslim. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan literatur kebijakan publik yang lebih inklusif dan kontekstual.
________________________________________
2. Pengertian Kebijakan Publik dalam Kerangka Ilmu Politik
Dalam literatur kebijakan publik, salah satu definisi yang banyak dipakai menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (Rozza et al., 2024; Ruhullah et al., 2024). Definisi ini menegaskan bahwa ketiadaan tindakan—misalnya tidak menerbitkan regulasi tertentu—tetap merupakan kebijakan publik karena merupakan pilihan pemerintah (Rozza et al., 2024; Ruhullah et al., 2024). Selain itu, kebijakan publik juga dipahami sebagai seperangkat keputusan dan tindakan pemerintah yang diarahkan pada suatu urusan publik tertentu (Syamsuri et al., 2022), sehingga menempatkan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang terkait dengan problem yang didefinisikan secara politik sebagai "masalah publik" (Syamsuri et al., 2022).
Dalam perkembangan definisi yang lebih prosesual, kebijakan juga dijelaskan sebagai rangkaian keputusan atau tindakan yang lahir dari interaksi terstruktur dan berulang antarpelaku (public dan private) dalam merespons, mengidentifikasi, dan menyelesaikan persoalan yang dipolitisasi sebagai persoalan publik. Kerangka ini selaras dengan pandangan bahwa perumusan kebijakan publik merupakan aktivitas dinamis karena pemerintah perlu merespons perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan (Mirza, 2023), dan bahwa sasaran kebijakan publik sering kali terkait perubahan yang didorong kebutuhan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Mirza, 2023).
________________________________________
3. Kebijakan Publik Menurut Ilmu Politik Islam: Dari Policy ke Siyāsah/Siyāsah Syar'iyyah
3.1 Istilah dan Ruang Lingkup: Siyāsah sebagai Tata Kelola Urusan Publik
Dalam kajian politik Islam, istilah "politik" kerap dirujuk dengan siyāsat, yang dimaknai sebagai mengatur, mengelola, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan tertentu (Putra et al., 2023). Dengan demikian, ketika pertanyaan menekankan "keputusan dan tindakan pemerintah dalam merespons masalah-masalah masyarakat," ilmu politik Islam membaca kebijakan publik sebagai bagian dari siyāsah—yakni kerja pengaturan urusan publik yang melekat pada fungsi pemerintahan (Putra et al., 2023).
Konsep "Islamic governance" dalam literatur juga dipakai untuk menjelaskan irisan agama–politik dalam administrasi dan kebijakan: ia terkait (1) tindakan memerintah dan mengelola urusan publik serta sumber daya publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum, (2) seperangkat kebijakan dan hukum yang ditetapkan pemimpin untuk dijalankan melalui lembaga pemerintah, dan (3) reformasi agar keluaran sistem politik selaras dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam studi administrasi publik yang meninjau "rezim-rezim religius," tata kelola Islam digambarkan berakar pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan rule of law yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah; literatur yang sama menegaskan karakterisasi kebijakan/tata kelola Islam melalui penerapan hukum Islam (syariah) sebagai sumber legislasi utama dalam sistem hukum negara.
3.2 Dasar Normatif Politik Islam: Mandat Keadilan dan Hukum yang Adil
Dalam pembacaan yang eksplisit berbasis rujukan Qur'ani, objek ilmu politik—dalam artikulasi tertentu—dihubungkan dengan QS. An-Nisā' ayat 58–59 yang menekankan bahwa pemegang kekuasaan perlu menegakkan hukum yang adil (Putra et al., 2023). Artikulasi ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan publik, dalam horizon politik Islam, tidak netral-nilai: ia dinilai dari orientasi keadilan dan kualitas penegakan hukum (Putra et al., 2023).
3.3 Nuansa Penting: Islam Tidak Selalu Mematok Satu Bentuk Negara yang Tunggal
Di sisi lain, literatur tentang politik Islam dalam hubungan internasional menekankan bahwa ordinansi politik dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak meletakkan satu bentuk negara tertentu secara definitif; syariah tidak menyediakan satu pola tunggal tentang bentuk "negara Islam" (Haryaningsih & Elyta, 2022). Nuansa ini relevan bagi teori kebijakan publik Islam: fokus normatif dapat diletakkan pada tujuan dan prinsip—misalnya keadilan dan kemaslahatan—tanpa harus mengasumsikan satu model institusi negara yang seragam (Haryaningsih & Elyta, 2022).
________________________________________
4. Orientasi Tujuan Kebijakan Publik Islam: Maṣlaḥah, Kesejahteraan, dan Rahmatan Lil 'Ālamīn
4.1 Kaidah Orientasi Kemaslahatan: Kebijakan Terikat pada Maṣlaḥah
Dalam perspektif hukum Islam yang diproyeksikan ke ranah kebijakan, terdapat kaidah fikih yang sering dipakai sebagai basis legitimasi kebijakan: taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah (kebijakan/tindakan penguasa atas rakyat bergantung pada kemaslahatan) (Sarif & Ismail, 2017). Dalam kerangka ini, kebijakan publik yang Islami bukan sekadar "keputusan pemerintah," melainkan keputusan yang dibatasi oleh parameter kemaslahatan sebagai standar pembenarannya (Sarif & Ismail, 2017).
Orientasi kemaslahatan ini juga dikaitkan dengan diskursus maqāṣid al-syarī'ah dalam beberapa studi kebijakan kontemporer: misalnya, kebijakan pembangunan tidak boleh bertentangan dengan keberlanjutan ekologi, dan kepentingan pelestarian lingkungan dipandang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan negara bila dinilai dari paradigma maṣlaḥah dan maqāṣid (Sarif & Ismail, 2017). Pada level tujuan umum, konsep rahmatan lil 'ālamīn juga dijelaskan sebagai tujuan umum Islam yang merujuk pada maqāṣid dan bermuara pada kemaslahatan, kasih sayang, dan perdamaian.
4.2 Negara, Intervensi, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Dalam kajian ekonomi politik Islam, disebutkan bahwa tujuan intervensi negara dalam ekonomi melalui kebijakan publik Islam adalah tersedianya pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Perspektif ini sejalan dengan penjelasan bahwa "inti" ekonomi politik Islam adalah strategi pertumbuhan yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan prinsip syariah sebagai tolok ukur, dan bahwa prinsip tersebut mengatur relasi negara–masyarakat dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, kebijakan publik Islam dapat dipahami sebagai perangkat negara untuk memastikan kebutuhan publik dan kesejahteraan—bukan semata efisiensi pasar—namun tetap dipandu oleh norma syariah.
4.3 Kebijakan Publik sebagai Upaya Public Welfare yang Religiously Intelligible
Dalam kajian teologi politik Islam pada konteks pandemi, dijelaskan bahwa "ketaatan kepada otoritas" demi harmoni sosial-politik merupakan prinsip penting dalam pemikiran Islam dan dapat meningkatkan kepatuhan pada kebijakan kesehatan publik dengan menuntut penundaan keyakinan privat demi kerja sama kolektif. Kajian yang sama menekankan bahwa keputusan lockdown dalam konteks negara mayoritas Muslim dapat "religiously intelligible" sebagai sarana memajukan kesejahteraan publik dan tujuan-tujuan hukum Islam. Artinya, kebijakan publik Islam dapat beroperasi melalui mekanisme legitimasi religius yang memperkuat kepatuhan, bukan sekadar melalui daya paksa administratif (Alhadi et al., 2020).
________________________________________
5. Prinsip-Prinsip Kunci Kebijakan Publik dalam Ilmu Politik Islam
5.1 Keadilan, Kesetaraan, dan Rule of Law
Literatur tentang pemerintahan Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan rule of law yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi. Pada level konseptual, tuntutan penegakan hukum yang adil juga diletakkan sebagai mandat pemegang kekuasaan melalui rujukan QS. An-Nisā' 58–59 (Putra et al., 2023). Maka, kebijakan publik dalam politik Islam tidak hanya dinilai dari efektivitas teknis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip normatif tersebut (Putra et al., 2023).
5.2 Musyawarah, Konsensus, dan Partisipasi Publik
Dimensi prosedural kebijakan publik Islam sering dijelaskan melalui pentingnya pengambilan keputusan berbasis konsensus (ijmā') dan partisipasi publik sebagai wujud "procedural rationality" yang memberi legitimasi. Prinsip musyawarah juga ditegaskan sebagai mekanisme yang seharusnya menyertai proses pembuatan kebijakan dalam Islam, dengan rujukan eksplisit pada QS. Āli 'Imrān ayat 159 (Hafni, 2021). Dalam contoh kebijakan sosial berbasis nilai Islam di level lokal, nilai-nilai yang "dikembangkan Nabi Muhammad dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur masyarakat di Madinah" ditafsirkan mencakup prinsip kesetaraan, musyawarah-mufakat, ukhuwah, cinta tanah air, dan pengakuan HAM. Seluruhnya merepresentasikan prasyarat prosedural agar kebijakan publik menciptakan partisipasi dan tatanan yang egalitarian.
5.3 Akuntabilitas Transenden dan Etika Kebijakan
Dalam diskursus ekonomi politik Islam yang dikaitkan dengan kebijakan publik di Indonesia, prinsip Ma'ād dipaparkan sebagai gagasan bahwa pemerintahan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan; prinsip ini dibaca sebagai basis bagi langkah pemerintah dan tanggung jawab atas amanah. Dengan demikian, kebijakan publik Islam tidak hanya mengandaikan akuntabilitas administratif, tetapi juga akuntabilitas moral-transenden sebagai horizon etika kebijakan.
5.4 Keseimbangan antara Otoritas, Kepatuhan, dan Hak untuk Berbeda Pendapat
Kajian teologi politik Islam terkait kebijakan pandemi menegaskan dua hal sekaligus: adanya prinsip "ketaatan kepada otoritas" demi harmoni sosial-politik, dan adanya "right to dissent" (hak berbeda pendapat) yang juga diakui. Kombinasi ini memberikan kerangka politik Islam yang tidak semata otoritarian, tetapi menyediakan sumber teologis untuk mengelola kepatuhan, perbedaan pandangan, dan kebutuhan kebijakan publik yang efektif.
________________________________________
6. Proses Kebijakan Publik dalam Perspektif Politik Islam: Dari Agenda hingga Evaluasi
Dalam studi kebijakan yang mengkaji kebijakan pendidikan Islam dan kebijakan publik, proses perumusan kebijakan dijelaskan dapat dilakukan melalui tahapan: agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, dan perbaikan kebijakan (Rozza et al., 2024). Kerangka bertahap ini sejalan dengan penjelasan analisis kebijakan sebagai proses politik-intelektual dengan lima tahap kunci: penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi efektivitas (Hafni, 2021). Dalam perspektif kebijakan publik yang lebih umum, kebijakan dipandang lahir dari interaksi terstruktur dan berulang antarpelaku untuk merespons, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah publik, sehingga proses kebijakan—termasuk dalam konteks kebijakan Islam—secara empiris rentan pada negosiasi, konflik, dan akomodasi antarkepentingan (Alibašić, 2023; Rozza et al., 2024).
Nuansa ini tampak misalnya ketika implementasi kebijakan tidak dipahami sebagai proses administratif murni: lokasi pengambilan keputusan memunculkan konsekuensi karena implementasi melibatkan tawar-menawar, akomodasi, dan konflik (Alibašić, 2023). Dengan demikian, politik Islam yang menekankan musyawarah dan kemaslahatan tetap perlu membaca realitas kebijakan sebagai arena kontestasi dan koordinasi antarpelaku yang membutuhkan perangkat institusional dan komunikasi publik (Alibašić, 2023).
________________________________________
7. Aktor-Aktor Kebijakan Publik Islam: Negara, Ulama, Masyarakat Sipil, dan Pengetahuan
7.1 Pemerintah dan Instrumen Legal-Formal
Pada ranah kebijakan kontemporer, beberapa studi menegaskan kebijakan publik sebagai keluaran lembaga pemerintah: pemerintah berperan sebagai policymaker dan kebijakan pemerintah merupakan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan Islam, kebijakan negara dapat "diwujudkan" melalui hukum, regulasi pemerintah, fatwa ulama (misalnya MUI), dan regulasi lain. Artikulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik Islam kontemporer sering berbentuk hibrida: menggabungkan perangkat negara modern (undang-undang dan regulasi) dengan perangkat otoritatif keagamaan (fatwa) sebagai sumber legitimasi (Alhadi et al., 2020).
7.2 Ulama/Fatwa sebagai Sumber Legitimasi Kebijakan
Studi tentang fatwa MUI pada pandemi COVID-19 menyatakan bahwa fatwa-fatwa tersebut memuat penalaran logis yang sejalan dengan nasihat paramedis dan menarik perhatian pemerintah untuk mengadopsinya serta mengeluarkan produk hukum berbasis fatwa (Alhadi et al., 2020). Studi yang sama menekankan keselarasan fatwa dengan kepentingan politik pemerintah terkait pembatasan fisik dan sosial (Alhadi et al., 2020). Pada level komunitas, studi lain tentang respons pesantren menunjukkan bahwa sebagian kiai yang mendukung penanganan COVID-19 memberikan pencerahan teologis dan meminta publik berpikir positif terhadap kebijakan pemerintah karena protokol kesehatan dipandang untuk kepentingan bersama. Dalam kerangka Mirza, engagement dengan norma agama—bukan penyingkirannya—dipandang sebagai jalur paling menjanjikan untuk mengatasi resistensi kebijakan kesehatan publik di komunitas yang otoritas religiusnya kuat.
7.3 Masyarakat Sipil Islam sebagai "Pengimbang" Kekuasaan dan Pembentuk Kebijakan
Kajian tentang "Civil Islam" di Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa dalam kondisi otoritarian, partisipasi warga dalam proses kebijakan publik relatif terbatas; karena itu posisi masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan strategis, khususnya pada perumusan kebijakan publik (Hamida et al., 2021). Studi tersebut juga menekankan bahwa penguatan keterlibatan politik masyarakat sipil diperlukan agar kebijakan selaras dengan kehendak publik, sekaligus menjaga prinsip demokrasi dari pengaruh elite oligarkis dalam pembuatan kebijakan (Hamida et al., 2021). Dalam bahasa kebijakan publik, ini memperluas aktor kebijakan publik Islam melampaui negara dan ulama, mencakup organisasi sosial Islam sebagai kanal aspirasi dan kontrol kebijakan (Hamida et al., 2021).
7.4 Pengetahuan/Keahlian dan Rasionalitas Kebijakan: Kompatibilitas Sains–Agama
Artikel yang mengusulkan rekonsiliasi sains dan agama menempatkan maslahah (kebaikan bersama) sebagai prinsip orientasi untuk mengatasi persoalan mendesak, termasuk fundamentalisme, dan menilai bahwa pendekatan rasional substantif yang menimbang biaya-manfaat secara ilmiah cenderung menghasilkan luaran kebijakan lebih baik. Pada saat yang sama, rasionalitas prosedural ditegaskan melalui partisipasi publik dalam proses kebijakan sebagai sumber legitimasi. Dalam usulan "integrasi pengetahuan dan demokrasi" untuk reformasi pemerintahan, keahlian ilmiah diposisikan dalam peran advisory untuk memperkuat evidence-based decision-making pada kebijakan tingkat nasional (Muhlisin et al., 2023). Dengan demikian, ilmu politik Islam dalam artikulasi kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai upaya mengintegrasikan norma agama, partisipasi, dan pengetahuan profesional untuk menghasilkan kebijakan yang sah dan efektif (Muhlisin et al., 2023).
________________________________________
8. Implementasi Kebijakan Publik Islam: Peluang, Hambatan, dan Kepatuhan
8.1 Hambatan Implementasi: Sumber Daya, Kebijakan Turunan, dan Kepatuhan Lembaga Pelaksana
Studi implementasi Qanun pendidikan berbasis nilai Islam di Aceh menemukan bahwa hambatan implementasi meliputi kurangnya dukungan sumber daya, ketiadaan kebijakan turunan, derajat perubahan yang belum menghasilkan hasil signifikan, serta rendahnya kepatuhan dan responsivitas lembaga pelaksana. Studi yang sama juga menekankan bahwa implementasi dipengaruhi isi kebijakan, aktor pelaksana, dan lingkungan kebijakan (mengacu pada Grindle). Pada konteks pesantren dan kebijakan COVID-19, studi lapangan menunjukkan bahwa pesantren secara umum menerima kebijakan pemerintah, tetapi dalam praktik cenderung mengabaikan aturan. Ini menguatkan tesis bahwa tantangan kebijakan publik bukan hanya "perumusan norma," melainkan kepatuhan dan kapasitas implementasi di tingkat institusi sosial-keagamaan.
8.2 Intervensi Negara: Peluang Modernisasi dengan Tetap Menjaga Basis Kultural
Dalam studi tentang dayah di Aceh, intervensi negara melalui kebijakan dan anggaran disebut mendorong redefinisi dan formalisasi dayah dengan implikasi pada kurikulum dan finansial (Moten, 2015). Temuan studi tersebut menyebut bahwa kerangka kelembagaan dayah mengalami modernisasi—misalnya perbaikan infrastruktur, integrasi kurikulum, peningkatan SDM, dan perluasan kolaborasi—tetapi dayah tetap mempertahankan fondasi kultural sebagai pusat pengajaran Islam; intervensi negara dinilai lebih sebagai peluang daripada ancaman (Moten, 2015). Namun, tetap ditekankan bahwa perubahan kurikulum tidak terlepas dari kepentingan politik negara dalam pendidikan (Moten, 2015), sehingga kebutuhan menjaga orientasi kemaslahatan dan legitimasi sosial tetap relevan (Sarif & Ismail, 2017).
8.3 Komunikasi Kebijakan dan Penerimaan Publik
Dalam kajian kebijakan pertanian berbasis perspektif ekonomi politik Islam, strategi komunikasi pemerintah dianggap penting untuk mensosialisasikan manfaat kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam studi tentang penerapan syariah di ruang publik (Langsa, Aceh), komunikasi kebijakan diposisikan sebagai instrumen otoritas negara ketika agama masuk ke sistem negara: pemerintah membangun model komunikasi interpersonal dan komunikasi massa untuk sosialisasi penerapan syariah (Azizah & Raya, 2021). Dua studi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik Islam membutuhkan desain komunikasi yang mampu menjembatani norma, kepatuhan, dan akses informasi, khususnya pada konteks masyarakat yang beragam serta ketimpangan akses teknologi (Azizah & Raya, 2021).
________________________________________
9. Contoh Konkret Kebijakan Publik dalam Horizon Politik Islam di Indonesia
9.1 Kebijakan Berbasis Undang-Undang di Bidang Pendidikan Islam
Studi kebijakan pendidikan pesantren menyebut kebijakan publik terkait pesantren tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2019, yang memuat regulasi kebijakan pesantren dengan struktur pasal/bab yang rinci (Rozza et al., 2024). Pengakuan pesantren melalui kebijakan negara juga dibaca memiliki implikasi signifikan, termasuk pada bantuan finansial, dan menunjukkan bagaimana kebijakan publik negara memengaruhi eksistensi objek kebijakan (pesantren) (Rozza et al., 2024).
9.2 Kebijakan Ekonomi-Keuangan Syariah
Dalam studi tentang siyāsah syar'iyyah dan pembiayaan syariah, kebijakan pemerintah di bidang instrumen pembiayaan syariah dipaparkan diwujudkan melalui undang-undang, regulasi pemerintah, fatwa MUI, dan regulasi lainnya. Ini memperlihatkan model "kebijakan publik Islam" yang memadukan perangkat negara modern dan legitimasi fikih.
9.3 Kebijakan Sosial Lokal Berbasis Nilai Madinah (Nagari Madani)
Studi "Nagari Madani" menyatakan bahwa kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik dan dipahami sebagai dekret pemerintah untuk merespons isu publik, mengatasi problem sosial, atau memenuhi kebutuhan publik. Gerakan Nagari Madani dijelaskan berlandaskan nilai-nilai yang dikembangkan Nabi di Madinah—kesetaraan, musyawarah-mufakat, ukhuwah, cinta tanah air, dan pengakuan HAM—dengan tujuan membentuk masyarakat yang bebas, adil, partisipatif, dan egalitarian. Contoh ini menegaskan artikulasi politik Islam sebagai sumber nilai untuk desain kebijakan sosial lokal.
9.4 Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan: Prioritas Hifẓ al-Bī'ah
Studi kebijakan pembangunan menegaskan bahwa pelestarian lingkungan perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan pemerintah; akselerasi pembangunan tidak boleh bertentangan dengan keberlanjutan ekologi, dan kebijakan yang mengancam konservasi tidak dibenarkan atas dasar kemaslahatan (Sarif & Ismail, 2017). Ini menunjukkan bagaimana maqāṣid dan kaidah maṣlaḥah digunakan sebagai paradigma evaluasi kebijakan publik pada isu kontemporer (Sarif & Ismail, 2017).
________________________________________
10. Sintesis dan Diskusi
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik beberapa benang merah yang menandai kekhasan kebijakan publik dalam perspektif ilmu politik Islam. Pertama, kebijakan publik Islam tidak bersifat netral-nilai; ia selalu dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan norma-norma syariah. Kedua, proses kebijakan dalam Islam tidak hanya melibatkan mekanisme formal-administratif, tetapi juga dimensi deliberatif melalui musyawarah dan konsensus yang bersumber dari tradisi Islam. Ketiga, aktor kebijakan publik Islam lebih luas dari sekadar pemerintah, mencakup ulama, organisasi masyarakat sipil Islam, dan para ahli yang berperan dalam legitimasi dan implementasi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan publik Islam menghadapi tantangan nyata yang bersifat struktural—seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan—maupun kultural, seperti resistensi berbasis identitas keagamaan yang justru dapat dimobilisasi untuk mendukung kepatuhan kebijakan.
Sintesis ini juga mengungkap bahwa kebijakan publik Islam beroperasi sebagai sistem hibrida yang memadukan instrumen negara modern dengan mekanisme otoritas keagamaan. Model hibrida ini memiliki kekuatan sekaligus kerentanan: di satu sisi, legitimasi religius dapat memperkuat kepatuhan dan penerimaan publik; di sisi lain, fragmentasi otoritas antara negara dan ulama dapat menciptakan ambiguitas dalam implementasi.
________________________________________
11. Penutup
Berdasarkan sintesis literatur kebijakan publik dan politik Islam, kebijakan publik menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan—atau pilihan untuk tidak bertindak—yang dibuat pemerintah untuk mengatur urusan masyarakat, dengan legitimasi dan batasan normatif yang dikaitkan pada prinsip-prinsip Islam, terutama keadilan, kemaslahatan (maṣlaḥah), serta prosedur musyawarah/partisipasi, dan diwujudkan melalui instrumen negara (hukum/regulasi) maupun otoritas keagamaan (misalnya fatwa) dalam merespons masalah publik (Rozza et al., 2024; Putra et al., 2023; Sarif & Ismail, 2017).
Rumusan ini menegaskan bahwa ilmu politik Islam menawarkan perspektif yang kaya dan distinktif dalam memahami kebijakan publik—bukan sebagai alternatif yang berlawanan dengan pendekatan konvensional, melainkan sebagai kerangka komplementer yang memperkaya analisis dengan dimensi normatif, etis, dan prosedural yang berakar pada tradisi Islam. Ke depan, diperlukan lebih banyak kajian empiris yang menguji operasionalisasi prinsip-prinsip ini dalam konteks kebijakan konkret di berbagai negara Muslim, guna membangun teori kebijakan publik Islam yang lebih kokoh dan berbasis bukti.
________________________________________
Daftar Pustaka
Alhadi, Z., Moeis, I., Eriyanti, E., Yusran, R., & Murniyetti, M. (2020). Nagari Madani Movement: A Social Policy-Based Islamic Values In Agam Regency. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200803.052
Alibašić, H. (2023). Exploring the influence of Islamic governance and religious regimes on sustainability and resilience planning: A study of public administration in Muslim-majority countries. Public Policy and Administration, 39(4), 556–587. https://doi.org/10.1177/09520767231223282
Azizah, L., & Raya, Moch. K. F. (2021). Islamic education leadership in conflict state: Case study in Southern Thailand. Jurnal Tatsqif, 19(1), 1–20. https://doi.org/10.20414/jtq.v19i1.3540
Hafni, N. (2021). Factors for implementation of Qanun in Aceh education: Study on Islamic value-based basic education. https://doi.org/10.31219/osf.io/zhxak
Hamida, A. S., Larasati, R. A., & Wibisana, S. A. K. S. P. (2021). Reconciling science and religion based on the common good: Remedy for Islamic fundamentalism and path toward democracy. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 18(2), 281–306. https://doi.org/10.22515/ajpif.v18i2.4408
Haryaningsih, S., & Elyta, E. (2022). Religion and public policy: Digital-based Islamic political economy and human security on Covid-19 handling. Al-Albab, 11(1), 3–26. https://doi.org/10.24260/alalbab.v11i1.2176
Mirza, M. (2023). Between tyranny and anarchy: Islam, COVID-19, and public policy. Religions, 14(6), 737. https://doi.org/10.3390/rel14060737
Moten, A. R. (2015). Striving for Islamic governance. American Journal of Islam and Society, 32(2), 68–89. https://doi.org/10.35632/ajis.v32i2.267
Muhlisin, M., Kholis, N., & Rini, J. (2023). Navigating the nexus: Government policies in cultivating religious moderation within state Islamic higher education. Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies), 11(1), 207. https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.12677
Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the practice of Siyasa Syar'iyyah during the Islamic Empire's relevance to the practice of sharia financing CWLS Retail in Indonesia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8(2 November), 347. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057
Rozza, D. S., Arifin, S., Humaidi, M. N., & Danis, A. (2024). Islamic education policy in Islamic boarding schools to encounter the flow of globalization. Research and Development Journal of Education, 10(1), 286. https://doi.org/10.30998/rdje.v10i1.21961
Ruhullah, M. E., Ushama, T., & Norman, N. A. B. (2024). Integrating knowledge and democracy for practical reform to overcome political crisis in Bangladesh. Khazanah Sosial, 6(1), 132–151. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34177
Sarif, S. Mhd., & Ismail, Y. (2017). The effects of Tawhidic paradigm on public policy making in Malaysia. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(2), 170. https://doi.org/10.22373/share.v6i2.2285
Syamsuri, S., Khotimah, H., & Umam, K. (2022). Could Pan-Islamism be a politically economic solution in Indonesia? Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 13(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v13i2.407
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar