02139 - Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sintesis Normatif dan Pragmatis

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep kebijakan luar negeri dalam perspektif ilmu politik Islam melalui sintesis literatur dari kajian hubungan internasional, fiqh siyasah, dan praktik diplomasi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur, artikel ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri dalam ilmu politik Islam tidak dapat direduksi pada kalkulasi kepentingan material semata maupun pada identitas keagamaan semata. Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri beroperasi pada dua sumbu: (i) sebagai mekanisme pencapaian tujuan nasional seperti keamanan, kesejahteraan, otonomi, dan prestise; serta (ii) sebagai domain yang dipandu kerangka normatif Islam—orientasi damai, kepatuhan perjanjian, non-intervensi, keadilan, kesetaraan, dan musyawarah. Dalam praktik kontemporer, implementasinya memanfaatkan instrumen diplomasi negara maupun non-negara, termasuk soft diplomacy, diplomasi keagamaan, dan mekanisme organisasi dunia Islam seperti OKI. Tegangan antara orientasi normatif dan kalkulasi pragmatis menjadi dinamika yang inheren dalam kebijakan luar negeri negara-negara mayoritas Muslim, sebagaimana diilustrasikan dalam kasus Indonesia yang menegosiasikan identitas Islam moderat dalam koridor prinsip bebas-aktif dan batas legal Pancasila serta konstitusi.
Kata Kunci: kebijakan luar negeri, ilmu politik Islam, fiqh siyasah, diplomasi, kepentingan nasional
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of foreign policy from the perspective of Islamic political science through a synthesis of literature drawn from international relations studies, fiqh siyasah, and contemporary diplomatic practice. Employing a qualitative-descriptive approach based on literature review, this article finds that foreign policy in Islamic political science cannot be reduced either to material interest calculation alone or to religious identity alone. The study affirms that foreign policy operates on two axes: (i) as a mechanism for achieving national objectives such as security, welfare, autonomy, and prestige; and (ii) as a domain guided by an Islamic normative framework—a peace orientation, treaty compliance, non-intervention, justice, equality, and deliberation. In contemporary practice, its implementation employs both state and non-state diplomatic instruments, including soft diplomacy, religious diplomacy, and Islamic international organization mechanisms such as the OIC. The tension between normative orientation and pragmatic calculation constitutes an inherent dynamic in the foreign policies of Muslim-majority states, as illustrated by the case of Indonesia, which negotiates its moderate Islamic identity within the corridor of the free-active principle and the legal boundaries of Pancasila and the constitution.
Keywords: foreign policy, Islamic political science, fiqh siyasah, diplomacy, national interest
________________________________________
1. Pendahuluan
Kebijakan luar negeri merupakan salah satu dimensi paling fundamental dalam kajian ilmu politik dan hubungan internasional. Sebagai serangkaian tujuan, strategi, dan tindakan yang diambil suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, kebijakan luar negeri mencerminkan tidak hanya kepentingan material negara, tetapi juga identitas, nilai, dan norma yang mendasari tindakan politiknya di arena internasional.
Dalam konteks ilmu politik Islam, kajian kebijakan luar negeri memperoleh dimensi tambahan yang khas: tradisi fiqh siyasah menyediakan kerangka normatif bagi pengelolaan relasi eksternal negara, sementara dinamika negara-bangsa (nation-state) modern menuntut kalkulasi kepentingan yang tidak selalu selaras dengan ideal normatif tersebut. Tegangan antara orientasi normatif dan pragmatis inilah yang menjadikan kajian kebijakan luar negeri dalam perspektif ilmu politik Islam relevan sekaligus kompleks untuk dikaji.
Artikel ini bertujuan memetakan konsep, prinsip, tujuan, instrumen, serta faktor pembentuk kebijakan luar negeri menurut perspektif ilmu politik Islam, dengan merujuk pada sintesis literatur dari berbagai kajian kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur, dengan mengintegrasikan perspektif ilmu politik umum, fiqh siyasah, dan studi kasus praktik diplomatik negara-negara mayoritas Muslim.
________________________________________
2. Definisi Kebijakan Luar Negeri dalam Ilmu Politik
Dalam literatur ilmu politik dan hubungan internasional, kebijakan luar negeri dipahami sebagai strategi atau rencana yang disusun pengambil keputusan negara untuk berinteraksi dengan aktor eksternal serta mengambil tindakan guna mengontrol lingkungan eksternal dan mencapai tujuan nasional atau kepentingan nasional (Wardoyo et al., 2011). Definisi lain menegaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan seperangkat kebijakan politik dan keamanan yang dijalankan negara dalam pergaulan internasional, yang mencakup proses perencanaan (planning), implementasi (implementation), dan strategi (strategy) demi pencapaian intensi negara (Hafiz, 2013). Sejalan dengan itu, kebijakan luar negeri juga kerap dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang melibatkan relasi suatu negara dengan negara lain dan dapat diukur dari perilaku eksternal negara tersebut (Siswanto, 2018).
Studi kebijakan luar negeri dipandang kompleks karena melibatkan faktor internal dan eksternal yang secara simultan membentuk respons negara terhadap peristiwa di luar negeri (Wardoyo et al., 2011). Bahkan hubungan kebijakan luar negeri dengan politik domestik sering diringkas dalam ungkapan bahwa kebijakan luar negeri berkelindan erat dengan kebijakan dalam negeri—misalnya, slogan bahwa kebijakan luar negeri "bermula ketika kebijakan dalam negeri berakhir"—dan karena itu kebijakan luar negeri tetap berangkat dari kalkulasi kepentingan nasional serta kapabilitas negara di tengah situasi eksternal (Siswanto, 2018; Wardoyo et al., 2011).
________________________________________
3. Posisi Kebijakan Luar Negeri dalam Ilmu Politik Islam
3.1 Fiqh Siyasah sebagai Kerangka Normatif
Dalam ilmu politik Islam, pembahasan kebijakan (policy) negara lazim ditempatkan dalam kerangka fiqh siyasah (politik-hukum Islam). Sejumlah klasifikasi ruang lingkup fiqh siyasah secara eksplisit memasukkan urusan hubungan luar negeri sebagai salah satu domainnya. Pemetaan ruang lingkup fiqh siyasah mencantumkan "hubungan luar negeri" dan membahasnya dalam kaitan relasi negara Muslim dengan negara lain dalam kondisi damai maupun perang (Kurniadi, 2020). Dengan demikian, dalam horizon politik Islam, kebijakan luar negeri dapat dibaca sebagai bagian dari tata kelola politik yang mengatur relasi eksternal negara, termasuk pengaturan relasi dengan pihak non-Muslim dan tata cara hubungan dalam situasi konflik maupun koeksistensi (Kurniadi, 2020).
3.2 Karakter Normatif Teori Islam tentang Hubungan Internasional
Dari sisi teori, beberapa kajian menekankan bahwa teori Islam tentang hubungan internasional bersifat tegas normatif—bukan terutama diturunkan dari observasi empiris tentang perilaku negara, melainkan dari pertimbangan "apa yang seharusnya dilakukan" menurut norma, moralitas, dan ide (Dollah & Hassan, 2020). Perspektif ini juga tampak pada kajian yang menegaskan bahwa relasi antarnegara dalam Islam diinspirasi oleh ajaran Islam yang menekankan pemeliharaan perdamaian dan keteraturan hubungan, sehingga kajian hubungan internasional dalam makna sempit dipahami sebagai bagian dari ilmu politik yang termanifestasi dalam kebijakan luar negeri (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020). Dalam artikulasi lain, esensi hubungan internasional dalam Islam juga dipahami sebagai perwujudan dan aktualisasi misi ajaran—misalnya da'wah dalam konteks negara sebagai wadah—dalam tata hubungan antarentitas politik (Luhuringbudi et al., 2020). Penekanan ini memperlihatkan bahwa "kepentingan" tidak hanya dibaca sebagai kalkulasi material, tetapi juga sebagai ekspresi nilai dan misi normatif (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020).
________________________________________
4. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Politik Islam
4.1 Asas Damai sebagai Orientasi Dasar Relasi Antarentitas
Sejumlah rujukan menegaskan bahwa keadaan yang diidealkan dalam hubungan antarpihak menurut perspektif Islam adalah damai, dan karenanya asas hubungan antarnegara dalam Islam diletakkan pada orientasi perdamaian (Dollah & Hassan, 2020). Contoh normatif yang sering dipakai adalah bahwa Nabi Muhammad mengupayakan perdamaian dalam konteks Perjanjian Hudaibiyah, termasuk ditunjukkan melalui pilihan tindakan yang mengindikasikan intensi damai—misalnya tidak membawa persenjataan dalam misi yang dimaksudkan damai (Dollah & Hassan, 2020). Prinsip dasar ini selaras dengan penekanan bahwa hubungan antarnegara dan antarkomunitas dalam perspektif Islam diarahkan untuk menjaga kedamaian dan keteraturan hubungan, termasuk dalam relasi dengan pihak di luar komunitas Muslim (Jasuli, 2021; Luhuringbudi et al., 2020).
4.2 Kepatuhan terhadap Perjanjian dan Etika Komitmen
Di dalam pembacaan politik Islam atas relasi internasional, kepatuhan terhadap komitmen dan perjanjian dipahami sebagai bagian dari norma hubungan luar negeri. Perjanjian Hudaibiyah dibaca sebagai model yang relevan untuk menunjukkan kepatuhan pada perjanjian dalam perspektif Islam sekaligus menegaskan bahwa perdamaian dan komitmen dapat menjadi basis tata hubungan dengan pihak lain (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020). Penekanan ini menguatkan pandangan bahwa relasi eksternal tidak hanya berbasis kalkulasi kekuatan, tetapi juga berbasis norma yang mengikat tindakan politik (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020).
4.3 Prinsip Non-Intervensi terhadap Urusan Internal Pihak Lain
Kajian tentang relasi internasional dalam perspektif pemerintahan Islam menegaskan bahwa Islam meletakkan fondasi relasi damai dengan satu ketentuan penting: tidak diperkenankan mengintervensi urusan internal bangsa atau negara lain (Luhuringbudi et al., 2020). Prinsip ini penting karena memosisikan kebijakan luar negeri dalam politik Islam tidak identik dengan ekspansionisme politik, melainkan dibatasi oleh norma etis mengenai kedaulatan dan ruang internal pihak lain (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020).
4.4 Keadilan, Kesetaraan, dan Musyawarah sebagai Etos Politik
Sejumlah kajian tentang model politik Madinah menempatkan prinsip dasar politik Islam—keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musāwah), dan musyawarah (al-shūrā)—sebagai fondasi tatanan politik yang egaliter (Utami et al., 2022). Kajian yang sama menegaskan bahwa egalitarianisme mengandung makna moderasi dan keseimbangan dalam wilayah politik dan sosial yang juga berlaku dalam relasi antarkelompok dan antarbangsa atau antarnegara (Utami et al., 2022). Walaupun rujukan ini membahas prinsip politik secara umum, ia menyediakan kerangka nilai yang dapat dijadikan etos bagi kebijakan luar negeri: relasi eksternal tidak semata mengejar keuntungan sepihak, tetapi dipandu oleh keadilan, kesetaraan, dan deliberasi (Dollah & Hassan, 2020; Utami et al., 2022).
________________________________________
5. Tujuan Kebijakan Luar Negeri: Sintesis antara Tujuan Negara dan Tujuan Normatif Politik Islam
Dalam kajian kebijakan luar negeri modern, salah satu rujukan yang digunakan menyatakan adanya empat tujuan utama kebijakan luar negeri: keamanan (security), kesejahteraan (welfare), otonomi (autonomy), dan prestise (prestige) (Hafiz, 2013). Perspektif lain menegaskan bahwa kebijakan luar negeri pada tingkat tertentu bertujuan menjaga dan menopang kelangsungan hidup suatu negara dalam menghadapi lingkungan eksternal (Wardoyo et al., 2011). Kerangka tujuan ini memberi bahasa analitis untuk memahami "apa yang dicari" negara dalam pergaulan internasional (Hafiz, 2013; Wardoyo et al., 2011).
Dalam perspektif politik Islam klasik sebagaimana dikutip dalam pembahasan teori Islam tentang hubungan internasional, peran negara dalam bingkai biner damai-perang diletakkan pada imperatif kepatuhan kepada hukum Islam: secara internal mencakup penyebaran ajaran dan perlindungan atas kehidupan, harta, dan keyakinan warga beriman; secara eksternal mencakup seruan atau invitasi kepada Islam sebagai agama universal (Dollah & Hassan, 2020). Pada titik ini terlihat bahwa politik Islam menyediakan dimensi teleologis-normatif—perlindungan, ketertiban, dan orientasi misi—yang dapat berkelindan, namun juga berpotensi tegang, dengan tujuan keamanan-kesejahteraan-prestise dalam teori kebijakan luar negeri modern (Dollah & Hassan, 2020; Hafiz, 2013).
Karena itu, sintesis yang hati-hati dapat dirumuskan: kebijakan luar negeri menurut ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai rangkaian tujuan, strategi, dan tindakan negara yang (i) tetap beroperasi sebagai mekanisme pencapaian tujuan nasional seperti keamanan dan kesejahteraan (Hafiz, 2013; Wardoyo et al., 2011), namun (ii) dipandu oleh etika normatif yang menekankan perdamaian, kepatuhan perjanjian, non-intervensi, serta prinsip keadilan-kesetaraan-musyawarah (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020; Utami et al., 2022). Sintesis ini juga konsisten dengan penekanan bahwa teori Islam tentang hubungan internasional mengutamakan "apa yang seharusnya dilakukan" oleh institusi dan praktik politik agar mencerminkan norma dan moralitas (Dollah & Hassan, 2020).
________________________________________
6. Instrumen Implementasi: Diplomasi, Soft Diplomacy, dan Peran Aktor Non-Negara dalam Kerangka Nilai Islam
6.1 Diplomasi sebagai Proses Implementasi Kebijakan Luar Negeri
Diplomasi dipahami sebagai proses interaktif antarnegara untuk mewujudkan kebijakan luar negeri masing-masing; karena itu diplomasi dan kebijakan luar negeri dipandang sulit dipisahkan, dengan diplomasi sebagai proses implementatif dari kebijakan luar negeri (Bahari & Sahide, 2022). Pemahaman ini koheren dengan kerangka yang menempatkan kebijakan luar negeri sebagai rencana atau strategi, dan diplomasi sebagai perangkat tindakan untuk mencapai tujuan nasional dalam arena eksternal (Bahari & Sahide, 2022; Hafiz, 2013; Wardoyo et al., 2011).
6.2 Soft Diplomacy dan "Charitable Affair" dalam Praktik Kebijakan Luar Negeri
Dalam konteks Indonesia, studi mengenai hibah pemerintah kepada lembaga atau pemerintah asing menggambarkan soft diplomacy sebagai pendekatan diplomasi melalui aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga urusan amal (charitable affair) untuk mencapai tujuan nasional (Denura & Sari, 2021). Dalam kerangka tersebut, soft diplomacy juga dipahami sebagai praktik kebijakan luar negeri yang tidak eksklusif berorientasi kepentingan nasional semata, melainkan juga membantu negara lain yang mengalami kesulitan ekonomi atau politik, termasuk melalui bantuan dan penyelesaian konflik (Denura & Sari, 2021). Studi yang sama juga menekankan bahwa pembangunan masjid atau Islamic community center dapat berfungsi sebagai etalase Indonesia di negara penerima dengan mempromosikan Islam rahmatan lil 'alamin (Denura & Sari, 2021)—sebuah contoh bagaimana simbol dan nilai keislaman dapat diartikulasikan sebagai sumber soft power dalam praktik kebijakan luar negeri (Denura & Sari, 2021; Utami et al., 2022).
6.3 Diplomasi Keagamaan dan Jejaring Ulama/Ormas: Dari Epistemic Community ke Masukan Kebijakan
Perkembangan diplomasi kontemporer juga ditandai oleh menguatnya peran aktor non-negara; kajian tentang diplomasi Kiai Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa diplomasi tidak lagi hanya domain pejabat resmi negara, melainkan juga dilakukan oleh entitas non-negara sejalan dengan kebutuhan komunikasi global (Nurdyawati, 2020). Studi tersebut menemukan bahwa konferensi ulama internasional berkontribusi sebagai komunitas epistemik keagamaan yang membangun jejaring, menegaskan karakter wasathiyah atau moderat Islam Indonesia yang kompatibel dengan demokrasi dan modernitas, serta menghasilkan rekomendasi bernilai bagi pembuat kebijakan (Nurdyawati, 2020). Dalam pembacaan ini, nilai normatif—misalnya panggilan menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil 'alamin—menjadi motivasi ideasional yang dapat beresonansi dengan tujuan kebijakan luar negeri negara (Denura & Sari, 2021; Nurdyawati, 2020).
Di sisi lain, kajian mengenai kontribusi Muhammadiyah dalam relasi global menunjukkan bagaimana organisasi ini berupaya memperluas jaringan dan jangkauan internasional—misalnya melalui struktur PCIM—untuk memperkuat kaderisasi dan dakwah di luar negeri, dengan orientasi "menatap ke dunia luar" (Oktadewi & Wahyu, 2018). Narasi ini memperlihatkan bahwa relasi global aktor masyarakat sipil keagamaan dapat menjadi salah satu modal sosial-politik yang berkontribusi pada kehadiran Indonesia atau komunitas Muslim Indonesia di ruang internasional, meskipun tidak selalu identik dengan kebijakan formal negara (Nurdyawati, 2020; Oktadewi & Wahyu, 2018).
6.4 Diplomasi Kesehatan dalam Kerja Sama Dunia Islam (OKI)
Pada tingkat organisasi internasional dunia Islam, kajian diplomasi kesehatan Indonesia di Asia-Afrika menyoroti penunjukan Bio Farma sebagai Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology oleh OKI sebagai wujud diplomasi kesehatan, yang ditempuh melalui tahapan persiapan, formulasi, negosiasi, dan implementasi (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Kajian yang sama menyebut OKI sebagai organisasi kerja sama antarnegara yang telah dibentuk sejak 1969 (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Contoh ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri dapat diartikulasikan melalui isu kesehatan dan teknologi, sekaligus beroperasi dalam kerangka identitas dan kebutuhan negara-negara mayoritas Muslim—misalnya isu kehalalan produk vaksin yang menjadi perhatian penduduk Muslim (Sodiqin & Radiamoda, 2021).
6.5 Dimensi HAM dalam Organisasi Dunia Islam: Dialog antara Syariah dan Norma HAM
Kajian tentang dinamika HAM di negara-negara Muslim menyoroti dilema antara mempertahankan prinsip HAM berbasis hukum Islam atau mengikuti prinsip HAM internasional, dan menempatkan IPHRC (Komisi HAM Independen OKI) sebagai mediator dialog konstruktif antara diskursus HAM dan hukum Islam (Alvian et al., 2017). Statuta IPHRC juga digambarkan memiliki mandat untuk mendukung upaya negara anggota dalam konsolidasi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjalankan fungsi konsultatif dan rekomendatif kepada Dewan Menteri Luar Negeri (Alvian et al., 2017). Dalam perspektif kebijakan luar negeri politik Islam, ini menunjukkan bahwa ruang institusional dunia Islam juga menjadi arena negosiasi norma: bagaimana norma syariah, norma HAM internasional, dan kepentingan negara anggota dipertemukan dalam mekanisme organisasi (Alvian et al., 2017; Sodiqin & Radiamoda, 2021).
________________________________________
7. Faktor Pembentuk Kebijakan Luar Negeri: Identitas, Konteks Domestik, Kepemimpinan, dan Tegangan Normatif–Pragmatis
7.1 Faktor Internal–Eksternal dan Pembentukan Kepentingan Nasional
Kajian kebijakan luar negeri menegaskan bahwa rangsangan internal dan eksternal memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri, sehingga kebijakan luar negeri dipahami sebagai respons terhadap peristiwa domestik maupun eksternal dalam kaitannya dengan aktor luar negeri (Wardoyo et al., 2011). Dalam perspektif lain, kebijakan luar negeri juga dinarasikan sebagai bagian dari mekanisme negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya di lingkungan eksternal (Hafiz, 2013; Wardoyo et al., 2011). Kerangka ini penting dalam politik Islam kontemporer karena negara-negara mayoritas Muslim—dalam format nation-state—berhadapan dengan dinamika internal dan eksternal yang sama kompleksnya, meski legitimasi normatif yang dirujuk dapat berbeda (Jasuli, 2021; Mukhtar, 2019).
7.2 Identitas, Norma, dan Faktor Sosio-Kultural sebagai Penentu Kebijakan
Pendekatan konstruktivis menekankan bahwa kepentingan nasional tidak hanya dibentuk oleh ancaman fisik, tetapi juga oleh identitas, norma, dan faktor sosio-kultural yang memengaruhi persepsi serta prioritas kebijakan luar negeri (Rizky & Supriyadi, 2021). Dalam studi konflik Saudi–Iran, misalnya, dijelaskan bahwa identitas keagamaan dan norma menjadi instrumen pembentuk identitas nasional serta memengaruhi cara pandang kebijakan luar negeri, sehingga faktor non-material dapat menjadi akar ketegangan (Rizky & Supriyadi, 2021). Kajian lain tentang identitas politik di Timur Tengah juga menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri negara-negara kawasan dipengaruhi oleh identitas sebagai bangsa Arab dan bangsa Islam, yang terbentuk melalui interaksi historis dan keterlibatan aktor eksternal (Robby, 2021). Namun kajian tersebut juga menekankan nuansa penting: institusi Pan-Islam seperti OKI digambarkan lebih sebagai arena legitimasi atau aliansi kepentingan negara daripada aktor yang mampu mengoordinasikan tindakan bersama secara efektif, sehingga identitas bersama tidak otomatis menghasilkan kebijakan kolektif yang kuat (Alvian et al., 2017; Robby, 2021).
7.3 Kepemimpinan dan Gaya Pemimpin sebagai Variabel Kebijakan Luar Negeri
Literatur kebijakan luar negeri juga menegaskan bahwa gaya kepemimpinan dan karakter pemimpin dapat memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri. Studi tentang dasar luar Malaysia menekankan bahwa pemimpin—khususnya eksekutif—memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan luar negeri dipandu oleh kepentingan nasional, dan bahwa karakter serta persepsi pemimpin memengaruhi pembentukan arah kebijakan (Rezah & Muzakkir, 2021). Kajian konseptual lain tentang Malaysia juga menegaskan bahwa gaya kepemimpinan perdana menteri berpengaruh signifikan pada dasar luar, dan mengulas definisi kebijakan luar negeri sebagai aktivitas pemerintah untuk membina hubungan baik melalui tindakan para pelaku politik dalam sistem internasional (Andriasanti, 2015). Variabel kepemimpinan ini juga relevan untuk membaca kebijakan luar negeri yang—alih-alih didorong norma—dapat didominasi pragmatisme; misalnya analisis tentang Donald Trump menilai kebijakan luar negeri tertentu didominasi nilai pragmatisme dan dapat bergerak ke arah "pragmatisme ekstrim" yang mengabaikan dampak bagi pihak lain ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022).
7.4 Tegangan antara Orientasi Normatif dan Kalkulasi Pragmatis
Di Indonesia, kajian mengenai mediasi perdamaian Palestina–Israel menunjukkan adanya perdebatan antara pijakan normatif dan sikap pragmatis dalam perumusan kebijakan luar negeri, yang juga dipengaruhi pertarungan antarkelompok domestik—misalnya kelompok militer, kelompok Islam, dan kelompok pengusaha (Thontowi, 2017). Studi yang sama menegaskan prinsip bebas-aktif sebagai pilar normatif, serta menempatkan Pancasila dan konstitusi sebagai batas legal yang tidak boleh dilanggar dalam kebijakan luar negeri (Thontowi, 2017). Dalam konteks ini, "politik Islam" domestik dapat menjadi faktor yang mendorong artikulasi tertentu dalam kebijakan luar negeri, tetapi tidak selalu menjadi fondasi formal kebijakan negara (Afipah, 2023; Setiadi, 2017).
Tegangan ini juga tampak pada diskursus identitas Islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia: kajian identitas moderat Islam menegaskan bahwa secara historis Indonesia menghindari refleksi identitas Islam dalam kebijakan luar negerinya—meski penduduk mayoritas Muslim—dan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak berkarakter Islam (non-Islam) (Setiadi, 2017). Namun, kajian yang sama juga menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat untuk membedakan diri dari negara mayoritas Muslim lain, merespons ekspektasi komunitas internasional, mengakomodasi suara domestik Muslim, dan karena motivasi konsistensi worldview untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional (Setiadi, 2017). Jalur yang digunakan untuk pencitraan tersebut banyak berupa dialog lintas iman, lintas budaya, dan lintas peradaban (Setiadi, 2017)—sebuah ilustrasi bahwa norma dan identitas dapat menjadi instrumen kebijakan luar negeri tanpa mengubah formasi negara menjadi negara agama (Afipah, 2023; Setiadi, 2017).
________________________________________
8. Pembahasan: Rumusan Kebijakan Luar Negeri Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, kebijakan luar negeri menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam lima proposisi berikut:
Pertama, kebijakan luar negeri merupakan rangkaian tujuan, strategi, keputusan, dan tindakan negara dalam berinteraksi dengan aktor eksternal untuk mencapai tujuan nasional seperti keamanan dan kesejahteraan, sekaligus menjaga kelangsungan hidup negara (Hafiz, 2013; Siswanto, 2018; Wardoyo et al., 2011).
Kedua, kebijakan luar negeri merupakan domain fiqh siyasah yang mengatur relasi eksternal, termasuk relasi damai–perang dan relasi dengan pihak non-Muslim (Kurniadi, 2020; Luhuringbudi et al., 2020).
Ketiga, kebijakan luar negeri idealnya dipandu oleh kerangka normatif Islam—terutama orientasi damai, kepatuhan perjanjian, dan non-intervensi—serta etos politik keadilan, kesetaraan, dan musyawarah (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020; Utami et al., 2022).
Keempat, dalam praktiknya kebijakan luar negeri sering beroperasi dalam struktur nation-state modern dan dipengaruhi dinamika identitas atau norma, faktor internal–eksternal, dan kepemimpinan, sehingga menghasilkan variasi antara orientasi normatif dan pragmatis ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Rizky & Supriyadi, 2021; Thontowi, 2017).
Kelima, implementasinya memanfaatkan instrumen diplomasi negara maupun non-negara, termasuk dialog lintas iman, soft diplomacy berbasis bantuan atau amal, diplomasi kesehatan, serta mekanisme organisasi dunia Islam seperti OKI sebagai arena negosiasi kepentingan dan norma (Alvian et al., 2017; Bahari & Sahide, 2022; Denura & Sari, 2021; Sodiqin & Radiamoda, 2021).
________________________________________
9. Kesimpulan
Kebijakan luar negeri dalam ilmu politik Islam tidak dapat direduksi menjadi "politik identitas" semata maupun menjadi kalkulasi kepentingan material semata. Sumber-sumber yang dibahas menunjukkan dua hal yang berjalan beriringan: (i) kebijakan luar negeri sebagai mekanisme negara untuk mencapai tujuan nasional—keamanan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup (Hafiz, 2013; Wardoyo et al., 2011)—dan (ii) tradisi politik Islam yang menekankan sifat normatif hubungan internasional, terutama orientasi damai, komitmen perjanjian, dan pembatasan intervensi, serta prinsip etis keadilan-kesetaraan-musyawarah (Dollah & Hassan, 2020; Luhuringbudi et al., 2020; Utami et al., 2022).
Dalam praktik kontemporer, dinamika identitas, institusi, kepemimpinan, serta kontestasi domestik dapat membuat kebijakan luar negeri bergerak pada spektrum normatif–pragmatis ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Rizky & Supriyadi, 2021; Thontowi, 2017), sebagaimana terlihat dalam contoh Indonesia yang menegosiasikan identitas Islam moderat dalam koridor prinsip bebas-aktif dan batas legal Pancasila serta konstitusi (Setiadi, 2017; Thontowi, 2017).
Kajian ini menyiratkan bahwa pemahaman yang memadai atas kebijakan luar negeri negara-negara mayoritas Muslim harus secara bersamaan mempertimbangkan logika kepentingan nasional dan kerangka normatif yang menjadi referensi legitimasi tindakan politik mereka. Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi lebih dalam bagaimana tegangan normatif–pragmatis ini dikelola dalam konteks berbagai negara Muslim dengan karakteristik konstitusional dan demografis yang beragam.
________________________________________
Daftar Pustaka
Afipah, S. (2023). Gender dan feminisme: Perkembangan hubungan internasional kontemporer. Global Mind, 4(2), 15–26. https://doi.org/10.53675/jgm.v4i2.1014
Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional, 6(2). https://doi.org/10.18196/hi.62112
Andriasanti, L. (2015). Identitas Islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Global Jurnal Politik Internasional, 16(1). https://doi.org/10.7454/global.v16i1.7
Bahari, D. M., & Sahide, A. (2022). The comparison of the United States foreign policy against the Islamic world under President Barack Obama and President Donald Trump administration. Journal of Islamic World and Politics, 6(2), 270–297. https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.13060
Denura, J. S., & Sari, V. P. (2021). Diplomasi ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi kasus ekspor gerbong kereta. Padjadjaran Journal of International Relations, 3(2), 212. https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33468
Dollah, R., & Hassan, W. S. W. (2020). Pengaruh kepimpinan dalam dasar luar Malaysia. Jurnal Kinabalu. https://doi.org/10.51200/ejk.v20i0.131
Hafiz, M. (2013). Dinamika hukum dan hak asasi manusia di negara-negara Muslim. Al-Ahkam, 23(2), 201. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.23
Jasuli, A. (2021). Indonesia strategy of diplomacy in protecting female migrant workers (TKW) in Saudi Arabia during the Jokowi period. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 108–130. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1531
Kurniadi, T. (2020). Implementasi pemberian hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah/lembaga asing sebagai stimulus soft diplomacy. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 13(1), 01–14. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440
Luhuringbudi, T., Liza, F., & Akbar, N. (2020). Islam berkemadjoean perspektif globalisasi: Kontribusi Islam Indonesia pada peradaban global. Tarbawy Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 74–96. https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1011
Mukhtar, S. (2019). Peran negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi ISIS. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(2), 21. https://doi.org/10.35879/jik.v11i2.87
Nurdyawati, T. T. (2020). Western interest dalam proses perkembangan negara Israel (1917–1948) sebagai akar utama konflik Israel-Palestina. Ampera a Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 1(1), 24–37. https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5204
Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik luar negeri Indonesia di lihat dari UU No 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Jurnal Pir Power in International Relations, 2(2), 132. https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146
Pengaruh identitas politik terhadap regionalisme Timur Tengah: Integrasi atau disintegrasi? (2022). Transformasi Global, 9(2), 126–136. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.4
Rezah, F. S., & Muzakkir, Abd. K. (2021). Custom as a critical concept and siri' as the core concept of Ugi-Mangkasara culture. Sign Jurnal Hukum, 3(1), 40–51. https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.123
Rizky, L., & Supriyadi, H. S. K. B. (2021). Dampak masuknya imigran Timur Tengah terhadap keamanan manusia domestik dan respon kebijakan Amerika Serikat era Donald Trump. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 4(2), 15–28. https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944
Robby, H. M. F. (2021). Humanitarian crisis and the arduous path to principled pluralism: A politico-theological analysis on Indian and Turkish foreign policies (2014–2019). Journal of Islamic World and Politics, 5(2), 293–312. https://doi.org/10.18196/jiwp.v5i2.12062
Setiadi, O. (2017). Islam dan pergerakan civil society kebudayaan transnasional Hizmet di Indonesia. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), 127–158. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6458
Siswanto, S. (2018). Kepemimpinan Donald Trump dan turbulensi tatanan dunia. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 49. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.735
Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika konstitusi Islam: Dari periode kekhilafahan hingga nation-state. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241
Thontowi, J. (2017). Kebijakan Presiden Trump dan respon masyarakatnya terhadap larangan Muslim Arab tinggal di Amerika Serikat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 369–392. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2
Utami, A. N., Anam, S., & Munir, A. M. (2022). Pengaruh pertentangan ideologi Sunni-Syi'ah terhadap hubungan bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 4(1), 65–81. https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.111
Wardoyo, B., Wirawan, H., & Santiko, U. (2011). Mediasi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Global Jurnal Politik Internasional, 13(1). https://doi.org/10.7454/global.v13i1.163
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar