02138 - Kapitalisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sebuah Sintesis Literatur

AFANIN MEDIA UTAMA



Capitalism in the Perspective of Islamic Political Science: A Literature Synthesis
________________________________________
Abstrak
Artikel ini menyajikan sintesis literatur mengenai kapitalisme dalam perspektif ilmu politik Islam. Kajian ini bertujuan memetakan bagaimana kapitalisme dipahami, dikritisi, dan direspons dalam wacana akademik keislaman di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, artikel ini mengulas definisi kapitalisme sebagai sistem ekonomi-politik berbasis kepemilikan privat dan pasar bebas, kemudian menelaah dimensi ideologis kapitalisme yang berkelindan dengan sekularisme, dimensi politik berupa relasi negara–pasar serta hegemoni global, kritik moral-politik Islam, titik temu terbatas antara Islam dan mekanisme pasar, serta tawaran alternatif berupa politik ekonomi Islam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kapitalisme dalam pembacaan ilmu politik Islam bukan sekadar sistem teknis-ekonomi, melainkan worldview yang membawa implikasi paradigmatik jauh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan. Respons Islam tidak bersifat penolakan total, melainkan kritik selektif yang membuka ruang bagi politik ekonomi Islam yang berorientasi pada maslahah dan falah.
Kata kunci: kapitalisme, ilmu politik Islam, ekonomi Islam, sekularisme, pasar bebas, maslahah
________________________________________
Abstract
This article presents a literature synthesis on capitalism from the perspective of Islamic political science. The study aims to map how capitalism is understood, critiqued, and responded to within Indonesian Islamic academic discourse. Using a literature review approach, this article examines the definition of capitalism as a political-economic system based on private ownership and free markets, then explores the ideological dimensions of capitalism intertwined with secularism, its political dimensions concerning state–market relations and global hegemony, Islamic moral-political critiques, limited points of convergence between Islam and market mechanisms, and the alternative framework of Islamic political economy. The synthesis reveals that capitalism, as read through Islamic political science, is not merely a technical-economic system but a worldview with far-reaching paradigmatic implications for social, cultural, and religious life. The Islamic response is not one of total rejection, but rather a selective critique that opens space for an Islamic political economy oriented toward maslahah and falah.
Keywords: capitalism, Islamic political science, Islamic economics, secularism, free market, maslahah
________________________________________
1. Pengantar: "Kapitalisme" dalam Kacamata Ilmu Politik Islam
Dalam sebagian literatur keislaman kontemporer di Indonesia, politik Islam dipahami sebagai pengurusan urusan umat yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, serta ditegaskan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan secara hakikat (Nafisa et al., 2023). Sejalan dengan itu, ada pula argumen bahwa Islam merupakan sistem yang menyatukan urusan duniawi dan ukhrawi, sehingga perilaku manusia—termasuk perilaku sosial-ekonomi dan politik—seharusnya merujuk kepada wahyu, bukan semata produk kehendak manusia (Ruddin & Rusadi, 2022; Samsuri, 2016). Dalam horizon ini, kapitalisme tidak dipahami hanya sebagai "teknik ekonomi", tetapi sebagai ideologi dan sistem sosial yang membawa asumsi-asumsi tertentu tentang manusia, harta, kebebasan, peran negara, dan posisi agama dalam ruang publik (Mustapa, 2020; Samsuri, 2001).
Karena itu, "kapitalisme menurut ilmu politik Islam" umumnya dibahas sebagai: (i) sistem ekonomi-politik yang menopang tata kekuasaan tertentu, (ii) pandangan hidup (worldview) yang berkelindan dengan sekularisme, dan (iii) struktur relasi global (hegemoni/imperialisme/globalisasi) yang memengaruhi negeri-negeri Muslim (Mustapa, 2020; Samsuri, 2001; Sutikno, 2023).
________________________________________
2. Definisi Kapitalisme sebagai Sistem Ekonomi-Politik: Kepemilikan Privat dan Pasar Bebas
Sejumlah rujukan mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan privat/individual atas sarana produksi dan distribusi, sementara harga serta aktivitas ekonomi ditentukan melalui mekanisme pasar (pasar bebas/kompetitif) (Mustapa, 2020; Samsuri, 2001; Sutikno, 2022). Zarkasyi merumuskan kapitalisme sebagai sistem ekonomi di mana distribusi, penentuan harga, dan jasa pelayanan "ditentukan oleh pasar bebas," dan kepemilikan itu dapat berbentuk kepemilikan individu maupun korporasi (corporate ownership), bukan milik masyarakat/negara (Samsuri, 2001). Irkhami juga menyatakan kapitalisme merepresentasikan sistem ekonomi sekaligus sosial, di mana alat-alat produksi didominasi kepemilikan individual, dan investasi, distribusi, produksi, pendapatan, serta harga ditentukan melalui mekanisme pasar (Sutikno, 2022). Sobur—mengutip Milton H. Friedman melalui sumber sekunder—menekankan ciri pokok kapitalisme berupa kepemilikan individu pada sarana produksi dan distribusi serta pemanfaatannya dalam mekanisme pasar yang kompetitif (Mustapa, 2020).
Sebagian literatur yang membahas kapitalisme melalui Adam Smith menguraikan elemen-elemen kunci kapitalisme seperti: pengakuan hak milik pribadi, hak individu melakukan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan status sosial-ekonomi, motif keuntungan, kebebasan kompetisi, dan pengakuan mekanisme pasar bebas (Irkhami, 2015; Prasetyo & Hermansyah, 2022). Huda juga menegaskan bahwa kebebasan-kebebasan tersebut membentuk doktrin ekonomi pasar bebas (free market economy), yang terhubung dengan individual ownership, competition, dan profit (Prasetyo & Hermansyah, 2022).
Terdapat nuansa penting dan ketegangan antar-sumber yang perlu dicatat. Ruddin dan Rusadi menuliskan kapitalisme sebagai sistem yang memberi kebebasan warga mengelola sumber daya/kekayaan, "namun tetap tidak boleh terjadi praktik monopoli di pasar" (Norrahman et al., 2023). Sebaliknya, Prastyaningsih dkk. justru menyebut "persaingan bebas (free competition) dan monopoli" sebagai ciri kapitalisme yang dapat berakibat ketidakseimbangan dan ketidakmerataan (Sobur, 2016). Dengan demikian, sebagian sumber menggambarkan kapitalisme sebagai kompetisi pasar yang ideal (tanpa monopoli), sementara sumber lain menekankan bahwa kompetisi kapitalistik dapat berkelindan dengan praktik monopoli sebagai karakter yang menonjol (Norrahman et al., 2023; Sobur, 2016).
________________________________________
3. Kapitalisme sebagai Ideologi dan Worldview: Kaitan dengan Sekularisme dan Pelembagaan Nilai
Beberapa karya membedakan kapitalisme sebagai "nama sistem ekonomi" dan kapitalisme sebagai ideologi/sistem sosial menyeluruh. Sobur menyebut—mengikuti Taqi al-Din al-Nabhani—bahwa karena fenomena ekonomi sangat menonjol dalam peradaban Barat, kapitalisme kemudian dipakai untuk menamai ideologi Barat sebagai sistem sosial yang menyeluruh (Mustapa, 2020). Zarkasyi secara eksplisit mengajukan kerangka worldview: kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi dominan, tetapi berkembang menjadi "peradaban" yang membawa visi tertentu tentang agama, dunia, gaya hidup, keadilan, kebebasan berpikir, harta, dan aktivitas ekonomi, yang menurutnya berbeda secara diametral dari worldview Islam (Samsuri, 2001).
Dalam irisan ini, kapitalisme kerap diletakkan dekat dengan sekularisme. Ruddin dan Rusadi menyatakan "sistem kapitalisme membentuk sistem sekulerisme, yang menghalangi agama terlibat dalam kebijakan ekonomi," sekaligus mengusung liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas (Norrahman et al., 2023). Arwani juga menegaskan kontras paradigma: ia menyatakan bahwa paradigma sistem ekonomi Islam berangkat dari aqidah Islamiyah sebagai landasan pemikiran sistem-sistem Islam, sedangkan paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme (Ruddin & Rusadi, 2022). Dengan kata lain, dalam bacaan politik Islam tertentu, kapitalisme dilihat bukan netral-nilai, melainkan membawa asas pemisahan agama dari pengaturan kehidupan (Norrahman et al., 2023; Ruddin & Rusadi, 2022; Samsuri, 2001).
Keterkaitan kapitalisme-sekularisme ini juga muncul dalam pembacaan globalisasi kontemporer: Muala menyebut globalisasi ekonomi ditopang oleh ideologi yang sering dianggap timpang, yakni kapitalisme dan liberalisme, di mana keuntungan besar "hanya berputar pada segelintir orang," sementara orang kebanyakan menjadi korban eksploitasi (Sutikno, 2023). Kerangka semacam ini memperkuat pembacaan kapitalisme sebagai order normatif-politik, bukan semata mekanisme teknis (Samsuri, 2001; Sutikno, 2023).
________________________________________
4. Dimensi Politik Kapitalisme: Relasi Negara–Pasar, Demokrasi, dan Hegemoni Global
4.1 Negara dan Pasar dalam Kapitalisme (Minimal State vs. Kapitalisme Lanjut)
Dalam beberapa formulasi, kapitalisme menekankan pasar yang efisien dan "harus berfungsi bebas tanpa campur tangan," sementara tugas negara dibatasi pada mengatur dan memproteksi (Samsuri, 2001). Namun, Irkhami—mengutip Habermas—juga menampilkan transformasi menuju "kapitalisme lanjut / state regulated capitalism," yang mengacu pada (a) konsentrasi ekonomi dan struktur pasar oligopolistik, dan (b) intervensi negara dalam pasar (Sutikno, 2022). Dengan demikian, bahkan dalam literatur yang membicarakan kapitalisme dari sisi teori sosial-politik, terdapat pengakuan bahwa kapitalisme dapat bergerak dari bentuk liberal yang menekan intervensi negara menuju bentuk terorganisasi yang justru melibatkan negara dalam pengaturan pasar (Rappe, 2011; Sutikno, 2022).
4.2 Kapitalisme dan Demokrasi dalam Sebagian Analisis
Suwarno menyatakan bahwa hak-hak politik dan kebebasan yang melekat dalam demokrasi diyakini berasal dari kebebasan ekonomi (kapitalisme), serta demokrasi dan kapitalisme dapat dipandang saling mendukung (Fatakh et al., 2022). Sebaliknya, Lukman menilai demokrasi sebagai derivasi dari ideologi kapitalisme-sekularisme-liberalisme, di mana kebenaran ditentukan manusia dan karenanya bersifat relatif; ia juga menekankan bahwa dalam ideologi tersebut agama diakui tetapi ditempatkan sebagai private domain yang tidak terkait dengan public domain (Samsuri, 2016). Kedua posisi ini menunjukkan adanya perbedaan penekanan: satu sisi membaca demokrasi-kapitalisme sebagai hubungan saling menopang, sisi lain menilai demokrasi modern justru mengekspresikan fondasi kapitalisme-sekularisme yang problematik bagi Islam (Fatakh et al., 2022; Samsuri, 2016).
4.3 Kapitalisme, Imperialisme, dan Globalisasi
Dalam sebagian wacana politik Islam, kapitalisme dilekatkan pada ekspansi kekuasaan global. Sobur—mengikuti al-Nabhani—mendefinisikan imperialisme sebagai pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi atas negeri-negeri yang dikalahkan untuk dieksploitasi, dan menyatakan imperialisme dipandang sebagai metode baku untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme (Mustapa, 2020). Syahab menyebut globalisasi sebagai proses menjadikan sistem kapitalisme Amerika sebagai sistem dunia dan menyatakan "inti globalisasi adalah imperialisme baru" (Haryanto, 2019). Muala juga menempatkan globalisasi ekonomi sebagai proses multidimensi yang terintegrasi dengan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi, serta menilai kapitalisme-liberalisme sebagai penopang ideologis globalisasi tersebut (Sutikno, 2023).
Pada level pengalaman modern, Sutikno menekankan bahwa kemajuan media dan lahirnya cyber-space masih memuat substansi dominasi berupa pertautan pengetahuan dan kepentingan ekonomi-politik dalam sistem kapitalisme modern hingga kapitalisme lanjut (Warastri, 2023). Ini memperluas analisis politik Islam: kapitalisme bukan hanya institusi pasar, tetapi dapat hadir sebagai struktur dominasi yang bekerja melalui teknologi, budaya, dan ruang hidup baru manusia (Sutikno, 2023; Warastri, 2023).
________________________________________
5. Kritik Ilmu Politik Islam terhadap Kapitalisme: Harta, Keadilan Sosial, dan Masalah Relasi Kuasa
5.1 Titik Kritik: Absolutisasi Hak Milik dan Kontradiksi Sosial
Haryanto menilai kapitalisme sangat hegemonik secara global, tetapi berimbas pada kontradiksi sosial karena setiap orang bebas bertindak untuk kepentingannya sendiri; penjual mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan keputusan ditentukan mekanisme pasar, dengan penekanan pada personal liberty, private property, dan private enterprise (Leany & Subaidi, 2021). Dalam kerangka serupa, Prastyaningsih dkk. menekankan bahwa kebebasan menumpuk kekayaan tanpa batas dalam kapitalisme menyebabkan investasi dan pembangunan ekonomi berpihak pada pemilik modal, dan karakter persaingan bebas dapat berkelindan dengan monopoli yang memicu ketimpangan (Sobur, 2016). Muala juga menyatakan kapitalisme sebagai ideologi pemenang tidak paripurna karena keuntungan besar hanya berputar pada segelintir orang, sementara orang kebanyakan menjadi "tumbal" yang diperas sumber dayanya (Sutikno, 2023).
5.2 Kritik Moral-Politik Islam: Amanah, Redistribusi, dan Larangan Riba
Haryanto menegaskan bahwa dalam Islam, harta/kekayaan manusia merupakan amanah Allah, dan dalam harta ada hak orang lain yang disalurkan melalui zakat, infak, sedekah; Islam juga melarang menimbun harta dan mendorong penyaluran ke sektor produktif (Leany & Subaidi, 2021). Norrahman dkk. menyebut kapitalisme (Barat) yang diperkenalkan kolonial Belanda dianggap gagal memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia; kapitalisme menimbulkan kesenjangan kaya–miskin dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial, kebersamaan, dan penghindaran riba (Khaer, 2017). Dalam kajian Ahmad tentang Esposito, ditegaskan kritik Islam terhadap kapitalisme meliputi bahaya pasar bebas, kesenjangan pemodal–buruh, eksploitasi demi keuntungan, dan terancamnya identitas budaya Islam; Islam dipaparkan membatasi hak privat melalui tanggung jawab sosial dan mengizinkan negara melakukan intervensi untuk menjaga harmoni serta kemakmuran bersama (Rappe, 2011).
5.3 Konsumerisme dan Komodifikasi sebagai Gejala Kapitalisme (dalam Kritik Sosial-Keagamaan)
Arizal menegaskan konsumerisme merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi ekonomi kapitalisme; budaya diciptakan sebagai bagian dari logika pasar dan komoditas, bahkan praktik ritual keagamaan dapat menjadi komoditas yang dikembangkan untuk mencari keuntungan (Arizal, 2016). Dalam perspektif ini, kritik politik Islam terhadap kapitalisme tidak berhenti pada struktur kepemilikan dan pasar, tetapi juga pada transformasi budaya dan agama menjadi komoditas yang mengikuti logika akumulasi (Arizal, 2016; Warastri, 2023).
________________________________________
6. Titik Temu Terbatas: Pasar, Perdagangan, dan Kepemilikan Privat dalam Batas Syariah
Walau kritiknya kuat, beberapa literatur juga menunjukkan adanya overlap tertentu antara praktik ekonomi Islam dan mekanisme pasar.
Pertama, Ruddin dan Rusadi menekankan bahwa kapitalisme pasar berbasis voluntary exchanges di pasar bebas, dan mereka juga menyatakan bahwa mekanisme pasar (penentuan harga) telah disetujui Rasulullah SAW jauh sebelumnya; Nabi menganjurkan pemanfaatan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari tasʻīr (penetapan harga oleh pemerintah) jika tidak diperlukan (Norrahman et al., 2023). Habiburrahman menguatkan poin ini: sebelum kapitalisme menerapkan pasar bebas, Rasulullah SAW telah menyetujui mekanisme pasar harga dan menganjurkan penggunaan mekanisme pasar serta menghindari tasʻīr bila tidak diperlukan (Irkhami, 2015). Dengan demikian, pasar sebagai mekanisme koordinasi tidak otomatis ditolak; yang dipersoalkan adalah fondasi nilai, tujuan, dan batasannya (Irkhami, 2015; Leany & Subaidi, 2021).
Kedua, terdapat pembacaan historis bahwa Islam lahir di masyarakat yang telah memiliki "kapitalisme perdagangan." Ruddin dan Rusadi menyatakan bahwa sebelum Islam, Mekah telah menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional, dan Nabi Muhammad SAW adalah pedagang sebelum menjadi nabi; dari sini mereka menyimpulkan Islam dan kapitalisme adalah dua kekuatan yang berinteraksi, di mana Islam juga memengaruhi dan mengoreksi kehidupan ekonomi yang berlaku (Norrahman et al., 2023). Namun, Zarkasyi mengingatkan bahwa bila intelektual Muslim hendak "meminjam" konsep kapitalisme untuk pengembangan ekonomi Islam, harus disadari adanya prinsip kapitalisme yang irreconciliable dengan ekonomi Islam karena perbedaan worldview (Samsuri, 2001). Ini menunjukkan ketegangan internal dalam literatur: ada yang menekankan interaksi historis dan kedekatan tertentu pada aspek pasar/perdagangan, sementara yang lain menekankan perbedaan prinsipil pada level pandangan hidup (Norrahman et al., 2023; Samsuri, 2001).
Ketiga, beberapa formulasi "jalan tengah" juga muncul. Haryanto menyebut Islam menawarkan sistem ekonomi berdasar persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan, di mana hak milik tidak absolut karena terikat amanah dan hak sosial (zakat, infak, sedekah) (Leany & Subaidi, 2021). Ahmad—tentang Esposito—menyatakan Islam diposisikan sebagai "middle way" antara kapitalisme dan sosialisme: kapitalisme mengakui hak milik privat tanpa batas, sedangkan Islam membatasi kepemilikan individu dan memberi ruang intervensi negara untuk menjaga kemakmuran bersama (Rappe, 2011). Dalam register berbeda, Tobroni—membahas Ali Syariʻati—menjelaskan Syariʻati menghendaki kebebasan individu (sebagaimana karakter dasar kapitalisme) tetapi menuntut zakat/sedekah untuk pemerataan; dan ia juga menghendaki kontrol negara (sebagaimana karakter dasar komunisme) tanpa mengambil hak milik pribadi (Tobroni, 2016). Keseluruhan posisi ini sama-sama menunjukkan bahwa kritik Islam terhadap kapitalisme sering diarahkan pada absolutisasi kebebasan dan akumulasi, bukan pada pengakuan kepemilikan privat atau aktivitas pasar secara mutlak (Leany & Subaidi, 2021; Rappe, 2011; Tobroni, 2016).
________________________________________
7. Politik Ekonomi Islam sebagai Alternatif: Peran Negara, Jenis Kepemilikan, dan Tujuan Kesejahteraan (Falah/Maslahah)
Dalam literatur yang secara eksplisit memakai istilah politik ekonomi Islam, Nasim menyatakan bahwa Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: milik pribadi, milik umum, dan milik negara; dan politik ekonomi Islam—mengutip ʻAbdurrahman al-Maliki—didefinisikan sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan primer setiap orang serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kemampuan individu (Habiburrahman, 2019). Jamil juga menekankan bahwa dalam konteks politik ekonomi Islam, pembumian ekonomi Islam di Indonesia berupaya meletakkan hubungan erat antara politik (kebijakan negara) dan ekonomi Islam sebagai bagian integral ajaran Islam yang bermuara pada falah (kesejahteraan/kebahagiaan) (Jamil, 2021). Arwani menegaskan perbedaan paradigma: ekonomi Islam bertolak dari aqidah Islamiyah sebagai landasan pemikiran, sedangkan kapitalisme bertumpu pada sekularisme; dari sini ekonomi Islam dikonstruksi sebagai sistem yang berbeda secara paradigma dengan kapitalisme (Ruddin & Rusadi, 2022).
Pada level tujuan dan perangkat, Muala menegaskan bahwa ekonomi Islam menjadikan nilai moral agama sebagai parameter yang memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, dan tujuan ekonomi Islam bukan pemuasan kebutuhan material individu semata, melainkan kemaslahatan bersama tanpa merugikan pihak lain, selaras dengan maqāṣid syarīʻah (Sutikno, 2023). Fadllan—membahas Chapra—juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam perlu menyeimbangkan ekonomi dan moral; ia menawarkan gagasan seperti "filter moral" dan upaya mengurangi konsentrasi kekayaan sebagai bagian dari rekonstruksi untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan (Fadllan, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, kapitalisme dipersoalkan bukan hanya karena "pasar," tetapi karena orientasi dan perangkatnya yang dinilai dapat mengabaikan moralitas serta keadilan distributif, sementara politik ekonomi Islam justru menempatkan negara dan norma moral sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan (Fadllan, 2018; Jamil, 2021; Leany & Subaidi, 2021; Sutikno, 2023).
________________________________________
8. Konteks Indonesia: Kapitalisme Kolonial dan Respons Gerakan Islam
Dalam konteks sejarah Indonesia, Norrahman dkk. menyatakan bahwa pada masa kolonial Belanda, hukum Barat diadopsi secara dominan termasuk bidang hukum ekonomi, tidak sejalan dengan prinsip syariah; mereka juga menyebut kapitalisme Barat yang diperkenalkan kolonial Belanda dianggap gagal memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan menimbulkan kesenjangan kaya–miskin serta tidak sesuai dengan prinsip Islam (keadilan sosial, kebersamaan, penghindaran riba) (Khaer, 2017). Jati menelusuri respons kelas menengah Muslim: ia menyebut Serikat Dagang Islam (SDI) (disebut berdiri pada tahun 1913) sebagai langkah inisiasi kelas menengah Muslim menjadi gerakan politik, yang muncul dalam konteks pola kapitalisme kolonial yang "tidak berpihak" pada pengembangan usaha kelas menengah Muslim; bahkan H.O.S. Tjokroaminoto disebut menilai pola itu sebagai "kapitalisme durhaka" (Jati, 2015). Ini menunjukkan bahwa "kapitalisme" dalam pembacaan politik Islam Indonesia juga dipahami melalui pengalaman historis ketidakadilan ekonomi-politik kolonial, bukan semata teori pasar (Jati, 2015; Khaer, 2017).
________________________________________
9. Kesimpulan
Dalam sintesis literatur yang tersedia, kapitalisme dapat dirumuskan sebagai sistem ekonomi-politik berbasis kepemilikan privat (individual/korporasi) atas sarana produksi-distribusi dan koordinasi melalui pasar bebas/kompetitif, dengan penekanan pada kebebasan individu, motif keuntungan, dan penentuan harga melalui mekanisme pasar (Irkhami, 2015; Mustapa, 2020; Samsuri, 2001; Sutikno, 2022). Dalam sebagian perspektif ilmu politik Islam, kapitalisme juga dipahami sebagai ideologi/worldview yang berkelindan dengan sekularisme dan ekspansi hegemoni global, sehingga menimbulkan kritik terkait ketimpangan, eksploitasi, riba, erosi moral, dan komodifikasi budaya/agama (Arizal, 2016; Khaer, 2017; Leany & Subaidi, 2021; Mustapa, 2020; Ruddin & Rusadi, 2022; Sutikno, 2023).
Namun, literatur yang sama juga menunjukkan titik temu terbatas: mekanisme pasar—terutama pembentukan harga—dapat diterima dalam tradisi Islam selama berada dalam batas etika-syariah dan tidak menormalisasi ketidakadilan, monopoli, atau eksploitasi; karena itu, respons politik Islam sering mengambil bentuk politik ekonomi Islam yang menata kepemilikan (pribadi–umum–negara), distribusi, serta peran negara demi maslahah/falah (Habiburrahman, 2019; Irkhami, 2015; Jamil, 2021; Leany & Subaidi, 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Arizal, J. (2016). Kritik Moeslim Abdurrahman terhadap budaya konsumerisme kelas menengah. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 10(1), 57–78. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i1.115
Fadllan, F. (2018). Rekonstruksi pembangunan ekonomi berbasis Islam: Telaah pemikiran M. Umer Chapra. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 15(2), 393. https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064
Fatakh, A., Wasman, W., & Harsya, R. M. K. (2022). Mengembalikan eksistensi hukum bisnis dan ekonomi kerakyatan untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia di tengah era neo-globalisasi dan sosialisme demokratik (Sosdem). Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 7(1), 43. https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10875
Habiburrahman, H. (2019). Islam dan kapitalisme: Titik temu dan kritik dalam Al-Qurʼan. Indonesian Journal of Religion and Society, 1(1), 38–50. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.23
Haryanto, R. (2019). Sistem ekonomi: Kajian komparatif antara sistem ekonomi kapitalis dan Islam. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 3(1), 63–80. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2610
Irkhami, N. (2015). Aspek insentif, mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi: Analisis komparasi sistem-sistem ekonomi. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87
Jamil, I. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam konteks kebijakan politik ekonomi Islam di Indonesia. El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(2), 65. https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826
Jati, W. R. (2015). Tinjauan perspektif intelegensia Muslim terhadap genealogi kelas menengah Muslim di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 1. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.1-29
Khaer, A. (2017). Paradigma holistik ekonomi dalam Islam: Studi perbandingan dengan kapitalisme dan sosialisme. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(2), 101. https://doi.org/10.22373/share.v6i2.1524
Leany, M. N., & Subaidi, S. (2021). Kapitalisme pendidikan vs salafisme pendidikan dalam menghidupkan karakter siswa. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 648–657. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1837
Mustapa, H. (2020). Reaktualisasi pemikiran keagamaan Sjafrudin Prawiranegara (1911–1989). Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 145–170. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14820
Nafisa, A., Iskandar, A., & Nugraha, B. (2023). Islam Wasatiyah as a form of religious moderation: Values, challenges, and implementation in Indonesia. Bulletin of Islamic Research, 1(4), 419–434. https://doi.org/10.69526/bir.v1i4.44
Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Journal of Islamic and Law Studies, 7(1). https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972
Prasetyo, H., & Hermansyah, H. (2022). Ekonomi syariah: Bergerak menuju kapitalisme religius? Journal Competency of Business, 5(02), 44–63. https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1089
Rappe, R. (2011). Kapitalisme dan pendidikan liberal kapitalistik. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 14(2), 172–188. https://doi.org/10.24252/lp.2011v14n2a4
Ruddin, I., & Rusadi, U. (2022). Kapitalisme dalam perspektif ekonomi politik dan ekonomi Islam. Da Watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 2(4), 280–288. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i4.2445
Samsuri, S. (2001). Komunisme dalam pergumulan wacana ideologi Masyumi. Millah: Journal of Religious Studies, 1(1), 99–121. https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1.art8
Samsuri, S. (2016). Komunisme dalam pergumulan wacana ideologi Masyumi. Millah: Journal of Religious Studies, I(1), 99–121. https://doi.org/10.20885/millah.voli.iss1.art8
Sobur, H. A. K. (2016). Islam liberal dan ancaman terhadap pemikiran Ahl Sunnah Wal-Jamaah. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 36(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.118
Sutikno, S. (2022). Islam dalam globalisasi. Madinah: Jurnal Studi Islam, 9(2), 331–346. https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1447
Sutikno, S. (2023). Kesalehan pragmatis dan kesalehan etis. Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 6(1), 60–73. https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v6i1.1714
Tobroni, F. (2016). Pemikiran Ali Syariʻati dalam sosiologi: Dari teologi menuju revolusi. Jurnal Sosiologi Reflektif, 10(1), 241. https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1144
Warastri, N. T. (2023). UAS ilmu politik dan pendidikan IPS. https://doi.org/10.31219/osf.io/2e8tq
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar