AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article examines the concept of human rights (HAM) from the perspective of Islamic political science, particularly through the framework of al-siyāsah al-shar'iyyah and maqāṣid al-sharī'ah. Using a normative-analytical approach based on existing literature, this study argues that human rights in Islamic political thought are not merely abstract moral discourse, but rather a comprehensive governance agenda aimed at realizing maslahah (public interest), upholding justice, and protecting human dignity within state institutions and international relations. The study identifies four main dimensions: (1) human rights as policy objectives and governance; (2) human rights as an expression of maqāṣid and universal maslahah; (3) human rights as institutional ethics; and (4) human rights in international relations. This article also presents internal criticism regarding the reduction of Islamic law to mere penal provisions, which distances it from its universal-inclusive ideal. The conclusion affirms that human rights in Islamic political science are best understood as a comprehensive governance framework that integrates revelatory norms and maqāṣid with the institutionalization of ethics and justice in both state institutions and the international order.
Keywords: Human Rights, Islamic Political Science, Al-Siyāsah Al-Shar'iyyah, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Islamic Public Policy, Human Dignity
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif ilmu politik Islam, khususnya melalui kerangka al-siyāsah al-shar'iyyah dan maqāṣid al-sharī'ah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur yang tersedia, kajian ini berargumen bahwa HAM dalam pemikiran politik Islam bukan sekadar wacana moral abstrak, melainkan merupakan agenda tata kelola komprehensif yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta melindungi martabat manusia dalam institusi negara dan relasi internasional. Kajian ini mengidentifikasi empat dimensi utama: (1) HAM sebagai tujuan kebijakan dan tata kelola; (2) HAM sebagai ekspresi maqāṣid dan kemaslahatan universal; (3) HAM sebagai etika institusional; dan (4) HAM dalam relasi internasional. Artikel ini juga menampilkan kritik internal mengenai reduksi syariat menjadi ketentuan pidana semata, yang menjauhkannya dari ideal universal-inklusif. Kesimpulan menegaskan bahwa HAM dalam ilmu politik Islam lebih tepat dipahami sebagai kerangka tata kelola komprehensif yang menggabungkan norma wahyu/maqāṣid dengan pelembagaan etika dan keadilan dalam institusi negara serta tatanan internasional.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Ilmu Politik Islam, Al-Siyāsah Al-Shar'iyyah, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Kebijakan Publik Islam, Martabat Manusia
________________________________________
1. Pendahuluan: HAM dan Problem "Universalisme" dalam Wacana Politik-Keislaman
Dalam diskursus kontemporer, HAM sering dibicarakan dalam ketegangan antara klaim keuniversalan (universality) dan klaim kenisbian-kebudayaan (relativism). Tema ini tampak, misalnya, dalam ringkasan buku Islam wa Ustūrat al-Mujābahah: al-Dīn wa al-Siyāsah fī al-Sharq al-Awsat yang secara eksplisit memuat satu bab tentang "Hak Asasi Manusia dan Timur Tengah Islam: universalisme dan relativisme" (Jabbar, 2023). Pada saat yang sama, kajian tentang "etika global" (global ethics)—misalnya pembahasan proyek Hans Küng—juga menempatkan HAM dan perdamaian global sebagai bagian dari agenda etika-politik dunia, termasuk dalam konteks UNESCO dan hak asasi manusia (صالح, 2023). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa pembacaan HAM dalam konteks politik Islam kerap bergerak di dua medan sekaligus: (i) perdebatan normatif global tentang universalitas HAM; dan (ii) perdebatan internal tentang landasan etika-politik Islam yang dapat menjustifikasi perlindungan martabat dan hak manusia (Jabbar, 2023; صالح, 2023).
Namun, dalam ilmu politik Islam—yang dalam literatur fikih-politik lazim dibahas melalui al-siyāsah al-shar'iyyah—pembicaraan tentang HAM umumnya tidak dimulai dari deklarasi politik modern semata, melainkan dari tujuan-tujuan syariat (maqāṣid) dan pengaturan urusan publik (tadbīr shu'ūn al-ummah) yang menuntut realisasi kemaslahatan, penegakan keadilan, serta perlindungan martabat dan hak-hak manusia (العمار, 2022; هياجنة & المصلح, 2022). Karena itu, untuk menjelaskan "HAM menurut ilmu politik Islam," artikel ini menempatkan HAM sebagai prinsip normatif dan perangkat kebijakan publik yang berfungsi menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan keadilan dan etika, serta memelihara martabat manusia dalam tata kelola pemerintahan dan relasi internasional (العمار, 2022; فوزى, 2023; هياجنة & المصلح, 2022).
Catatan batas evidensi: frasa "tanpa diskriminasi" tidak dirumuskan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang digunakan. Sumber-sumber ini lebih tegas menekankan keadilan, pencegahan penindasan, perlindungan martabat, dan kebebasan beragama dalam konteks politik dan hubungan internasional (هياجنة & المصلح, 2022; يونس, 2015). Karena itu, bagian "tanpa diskriminasi" tidak dapat ditegaskan sebagai formula tekstual dari sumber-sumber yang tersedia, meskipun tema keadilan dan anti-penindasan hadir secara kuat (هياجنة & المصلح, 2022; يونس, 2015).
________________________________________
2. Kerangka Ilmu Politik Islam: Al-Siyāsah Al-Shar'iyyah sebagai Ruang Konseptual HAM
Literatur yang digunakan mendefinisikan al-siyāsah al-shar'iyyah sebagai "nama bagi hukum-hukum dan tindakan-tindakan" yang mengatur urusan umat dalam pemerintahan, legislasi, peradilan, serta seluruh kewenangan eksekutif dan administratif, termasuk hubungan luar negeri dalam damai dan perang (هياجنة & المصلح, 2022). Definisi ini penting bagi HAM karena rujukan yang sama menegaskan orientasi politik Islam pada: (i) realisasi kepentingan dan maqāṣid umum; (ii) penegakan keadilan dan pertimbangan etika; serta (iii) pemeliharaan martabat manusia dan hak-haknya (هياجنة & المصلح, 2022). Dengan demikian, pada level ilmu politik Islam, HAM tidak diposisikan sebagai wacana moral abstrak, melainkan sebagai tujuan dan kriteria evaluatif bagi praktik pemerintahan dan kebijakan publik, baik domestik maupun eksternal (هياجنة & المصلح, 2022).
Sejalan dengan itu, studi tentang "hakikat dan dasar" siyāsah shar'iyyah menekankan bahwa syariat "tidak mengabaikan sistem, fungsi, lembaga, atau institusi apa pun" yang mengatur kehidupan manusia dan memastikan kemaslahatan—mendatangkan manfaat dan menolak mudarat—dalam seluruh bidang kehidupan (العمار, 2022). Argumen ini juga dipakai untuk menolak stigma bahwa Islam "kaku" dan tidak mampu merespons kebutuhan politik, sosial, ekonomi, administratif, maupun "kemustajadan" (perkara baru) zaman (العمار, 2022). Apabila kebijakan publik Islam harus menjangkau seluruh ranah kehidupan melalui prinsip maslahah dan penolakan mafsadah, maka perlindungan hak-hak dasar manusia (HAM) secara politis menjadi bagian dari mandat siyāsah shar'iyyah itu sendiri (العمار, 2022; هياجنة & المصلح, 2022).
Lebih luas lagi, studi komparatif tentang "kehadiran politik" dalam teks Islam menyimpulkan bahwa teks Islam memuat kehadiran politik yang "luas," baik pada ranah hubungan internasional (perang–damai) maupun pada politik domestik (prinsip-prinsip pemerintahan) (فوزى, 2023). Klaim ini memperkuat bahwa mengaitkan HAM dengan politik Islam bukanlah "pencangkokan" eksternal semata, melainkan pembacaan terhadap dimensi publik dari norma-norma Islam yang memang mengandung prinsip-prinsip tata kelola (فوزى, 2023; هياجنة & المصلح, 2022).
________________________________________
3. Landasan Normatif HAM: Kemaslahatan Manusia, Maqāṣid, dan "Universalitas" Ideal Syariat
Salah satu rujukan yang paling eksplisit menyatakan bahwa "tujuan utama penerapan syariat" adalah memberi manfaat bagi kemanusiaan dalam seluruh bidang kehidupan, dunia dan akhirat (صالح, 2024). Dalam rujukan yang sama, "syariat ideal" dipahami berbasis maqāṣid dengan kategori-kategori (dharūriyyāt, hājiyyāt, taḥsīniyyāt) dan karenanya bersifat "universal dan inklusif" (صالح, 2024). Formulasi ini menyediakan jembatan langsung ke definisi HAM sebagai "hak dasar yang dijamin secara universal": setidaknya pada tataran ideal-normatif, sumber ini menyatakan bahwa syariat—sebagai fondasi kebijakan publik Islam—mengandung klaim universalitas dan inklusivitas yang bertujuan memajukan kemaslahatan manusia (صالح, 2024). Dengan kata lain, "universalisme" dalam perspektif politik Islam berdasarkan sumber yang tersedia diletakkan pada horizon maqāṣid dan kemaslahatan kemanusiaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan (صالح, 2024; هياجنة & المصلح, 2022).
Kerangka kebijakan publik Islam berbasis maqāṣid ini juga dipertegas oleh model "kebijakan publik dalam Islam" yang mengusulkan empat unsur: tawḥīd, maqāṣid, shūrā, dan iṣlāḥ (الحليم, 2023). Rujukan ini menegaskan pentingnya wahyu dalam menentukan tujuan-tujuan kebijakan dan pemerintahan, serta mengklaim bahwa kerangka tersebut cukup terbuka dan fleksibel untuk menghadapi konteks yang beragam dan persoalan yang berubah atau kompleks (الحليم, 2023). Apabila HAM dipahami sebagai hak dasar yang menuntut jaminan institusional, maka keempat unsur ini dapat dibaca sebagai "arsitektur normatif" kebijakan publik yang—menurut rujukan—berupaya memastikan tata kelola yang terarah pada tujuan syariat (maqāṣid), partisipatif (shūrā), dan korektif-reformatif (iṣlāḥ) (الحليم, 2023; هياجنة & المصلح, 2022).
Lebih lanjut, literatur tentang "modernitas dalam Islam" membedakan modernitas Barat—yang dicirikan oleh pemisahan agama dari politik—dari visi Islam yang "menghubungkan agama dan dunia" dan menampilkan pandangan manusia yang terintegrasi (spiritual, rasional, material) (Danial et al., 2022). Meskipun rujukan ini tidak merumuskan HAM secara teknis, ia relevan untuk menegaskan bahwa dalam kerangka politik Islam, norma agama dipandang sah sebagai sumber etika publik yang mengarahkan urusan dunia—termasuk tata pemerintahan (Danial et al., 2022; فوزى, 2023). Hal ini selaras dengan tesis bahwa Islam secara tekstual memuat dimensi politik internal dan eksternal (فوزى, 2023).
________________________________________
4. Dari Norma ke Institusi: Keadilan, Etika Pemerintahan, dan "Martabat Manusia" sebagai Inti Perlindungan HAM
Rujukan yang mendefinisikan siyāsah shar'iyyah menempatkan tiga sasaran yang sangat dekat dengan bahasa HAM: menegakkan keadilan, memperhatikan etika, serta memelihara martabat manusia dan hak-haknya (هياجنة & المصلح, 2022). Karena definisi ini juga memasukkan wilayah pemerintahan, legislasi, peradilan, dan administrasi, maka perlindungan HAM—dalam pengertian menjaga martabat dan hak manusia—dipahami sebagai tugas yang harus diwujudkan melalui struktur dan tindakan kenegaraan, bukan sekadar nasihat moral individual (العمار, 2022; هياجنة & المصلح, 2022).
Contoh historis-etis tentang bagaimana politik Islam "tercampur" dengan etika dapat dilihat pada kajian mengenai praktik politik Islam pada masa Imam 'Ali melalui "'ahd" (mandat) kepada Mālik al-Ashtar. Rujukan ini menyatakan bahwa pengelolaan pemerintahan dalam Islam dipraktikkan sebagai politik yang "bercampur dengan akhlak Islam" dan menjadi penerapan nyata dalam kepemimpinan serta arahan kepada para pejabat (الأتاسي, 2023). Dengan demikian, "HAM" dalam kerangka politik Islam tidak hanya hadir sebagai klaim normatif, tetapi menuntut etos pemerintahan yang mengikat penguasa dan aparat (wilāyah) pada prinsip etika publik (الأتاسي, 2023; هياجنة & المصلح, 2022).
Pada titik ini, literatur filsafat-politik kontemporer yang dikutip dalam sumber juga relevan: kajian tentang "dialektika etika dan politik" menolak nihilisme ("politik itu kotor secara jenisnya") dan mengusulkan metodologi untuk membangun apa yang disebut "etika institusi" (akhlāq al-mu'assasah) melalui pendekatan sistemik agar nilai etika dapat bergerak dari ranah individual menuju ranah kelembagaan (عالميا et al., 2019). Argumen ini beririsan dengan kebutuhan HAM yang, dalam praktik modern, menuntut mekanisme kelembagaan—bukan hanya moralitas personal—untuk mencegah pelanggaran dan memastikan perlindungan hak (عالميا et al., 2019; هياجنة & المصلح, 2022). Secara konseptual, hal ini menguatkan pembacaan bahwa perlindungan martabat dan hak manusia dalam siyāsah shar'iyyah harus diterjemahkan menjadi kebijakan, prosedur, dan tata kelola (عالميا et al., 2019; هياجنة & المصلح, 2022).
Sebaliknya, kajian tentang relasi etika–politik dalam pemikiran Arab kontemporer memperingatkan bahaya "reduksi politik menjadi etika" dan "reduksi etika menjadi tradisi," termasuk narasi yang membekukan etika sebagai ideal tetap di atas masyarakat dan politik (MAMOUN, 2021). Rujukan yang sama juga mengkritik problem "etika ketaatan pada raja/penyerahan diri" sebagai salah satu akar problem etika-politik yang berpotensi menopang dominasi dan penindasan bila politik dipraktikkan tanpa kontrol etika yang memadai (MAMOUN, 2021). Peringatan ini relevan bagi HAM: ia menegaskan bahwa retorika moral saja tidak cukup, dan bahwa politik harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi sarana penindasan—sejalan dengan orientasi siyāsah shar'iyyah pada keadilan, etika, dan martabat manusia (MAMOUN, 2021; هياجنة & المصلح, 2022).
________________________________________
5. HAM dalam Hubungan Internasional Menurut Politik Islam: Perdamaian, Anti-Penindasan, Kebebasan Beragama, Perjanjian, dan Perlindungan Sipil
Dalam sumber yang digunakan, dimensi HAM dalam politik Islam paling eksplisit muncul pada ranah perdamaian, pembatasan perang, dan perlindungan manusia dalam relasi lintas-negara. Studi tentang kebijakan luar negeri negara Muslim "dalam cahaya siyāsah shar'iyyah" menyimpulkan bahwa realisasi keamanan dan perdamaian merupakan "kewajiban syar'i" dan kebutuhan hidup manusia, dan bahwa hubungan internasional dalam Islam "berbasis pada damai, bukan perang" (يونس, 2015). Rujukan yang sama menegaskan bahwa perang dalam Islam dipandang sebagai pengecualian yang dibatasi: hanya dibenarkan sebagai pertahanan bagi Muslim dan tanah air mereka, untuk menjamin kebebasan beragama, dan mencegah penindasan; sehingga perang adalah "kebutuhan insidental" yang ditata oleh kaidah syariat (يونس, 2015). Dalam kerangka HAM, klaim-klaim ini berfungsi sebagai prinsip politik yang membatasi kekerasan dan menautkannya pada perlindungan manusia dari penindasan serta perlindungan kebebasan beragama (فوزى, 2023; هياجنة & المصلح, 2022; يونس, 2015).
Selanjutnya, literatur fikih tentang perjanjian (mu'āhadāt) menegaskan bahwa fikih Islam mengorganisasi hubungan politik eksternal negara Muslim dan memosisikan perjanjian sebagai sarana untuk mengatur urusan bersama antara negara Muslim dan pihak lain; bahkan disebut sebagai "cara yang diikuti" dalam hubungan politik luar negeri (أحمد, 2022). Tujuan perjanjian—menurut rujukan—antara lain mendatangkan kemaslahatan seperti mengamankan batas negara serta menjaga dan memperkuat kemampuan komunitas Muslim melalui kesiapan material dan moral (أحمد, 2022). Dalam perspektif HAM, kerangka ini menunjukkan bahwa politik Islam menyediakan instrumen diplomasi dan tata hubungan antarnegara yang diarahkan pada stabilitas, keamanan, dan kemaslahatan publik—yang, dalam definisi siyāsah shar'iyyah, terkait pula dengan pemeliharaan martabat dan hak manusia (أحمد, 2022; هياجنة & المصلح, 2022).
Pada situasi konflik bersenjata, kajian tentang "perlindungan internasional bagi warga sipil selama konflik" dalam cahaya siyāsah shar'iyyah secara langsung menyatakan bahwa Islam "menetapkan batas-batas dan menggambar hak-hak" serta bekerja untuk "membentengi hak asasi manusia dan melindunginya," dan bahwa kajian tersebut bertujuan menjelaskan "kaidah-kaidah perlindungan sipil" sekaligus menunjukkan "precedence" (sābiqah) fikih Islam dalam menghargai dan melindungi hak manusia (الربيعي, 2021). Klaim ini mengaitkan HAM dengan hukum humaniter dan pembatasan praktik kekerasan dalam perang, sejalan dengan pembacaan bahwa siyāsah shar'iyyah mencakup relasi damai dan perang serta memiliki konsekuensi pada hukum internasional dan hukum humaniter internasional (الربيعي, 2021; هياجنة & المصلح, 2022).
________________________________________
6. Nuansa "Ideal vs. Realitas": Kritik atas Reduksi Syariat menjadi Semata-mata Pemidanaan
Sumber penting lain memberi nuansa kritis tentang kesenjangan antara ideal HAM dalam politik Islam dan praktik kebijakan di lapangan. Kajian kritis atas implementasi syariat di Aceh menyimpulkan bahwa cakupan syariat yang berjalan "jauh dari tujuan syariat ideal" karena terbatas pada aspek legal pemidanaan (hukuman) dan belum mencakup urusan politik, sistem pemerintahan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, pendidikan, sosial-budaya, maupun lingkungan; karenanya peta implementasi perlu direkonstruksi agar sesuai dengan syariat ideal yang universal dan inklusif (صالح, 2024). Kritik ini mempunyai implikasi langsung bagi pembahasan HAM: apabila syariat direduksi menjadi penal semata, maka dimensi kemaslahatan manusia yang luas—yang menjadi tujuan utama syariat menurut rujukan—tidak terlayani, dan perlindungan martabat/hak manusia berisiko kehilangan perangkat kebijakan publiknya (الحليم, 2023; صالح, 2024; هياجنة & المصلح, 2022).
Dari sudut teori kebijakan publik Islam, reduksi semacam itu juga tidak selaras dengan kerangka empat unsur (tawḥīd, maqāṣid, shūrā, iṣlāḥ) yang dimaksudkan untuk menawarkan model kebijakan publik yang responsif terhadap kompleksitas isu-isu publik (الحليم, 2023), maupun dengan tesis bahwa syariat tidak mengabaikan institusi apa pun yang diperlukan untuk mengatur kehidupan dan menghasilkan kemaslahatan di berbagai bidang (العمار, 2022). Dengan demikian, sumber-sumber ini secara bersama menyarankan bahwa "HAM menurut ilmu politik Islam" harus dipahami sebagai agenda tata kelola komprehensif (governance) yang melampaui pemidanaan: ia menuntut rekonstruksi ruang kebijakan agar sejalan dengan maqāṣid dan kemaslahatan universal (الحليم, 2023; العمار, 2022; صالح, 2024).
________________________________________
7. Sintesis: Definisi Kerja HAM Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sumber-sumber yang digunakan, HAM menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai definisi kerja yang mencakup empat dimensi berikut:
Pertama, HAM sebagai tujuan kebijakan dan tata kelola. Perlindungan martabat manusia dan hak-haknya diposisikan sebagai bagian dari tujuan siyāsah shar'iyyah yang mengatur urusan umat dalam pemerintahan, legislasi, peradilan, administrasi, serta hubungan luar negeri damai dan perang (العمار, 2022; هياجنة & المصلح, 2022).
Kedua, HAM sebagai ekspresi maqāṣid dan kemaslahatan universal. Syariat ideal dikaitkan dengan maqāṣid (dharūriyyāt, hājiyyāt, taḥsīniyyāt) dan diarahkan pada kemaslahatan kemanusiaan dalam seluruh bidang kehidupan; ideal ini diklaim universal dan inklusif (صالح, 2024), serta dikerangkakan dalam model kebijakan publik Islam yang menekankan tawḥīd–maqāṣid–shūrā–iṣlāḥ (الحليم, 2023).
Ketiga, HAM sebagai etika institusional, bukan moralitas privat saja. Politik Islam dipahami bercampur dengan etika pemerintahan—sebagaimana dicontohkan pada praktik Imam 'Ali (الأتاسي, 2023)—dan kebutuhan "etika institusi" ditegaskan sebagai jalan keluar dari dikotomi etika–politik agar nilai dapat bekerja pada level kelembagaan (عالميا et al., 2019), sementara reduksionisme moral dikritik sebagai problem dalam wacana kontemporer (MAMOUN, 2021).
Keempat, HAM dalam relasi internasional. Hubungan internasional dipandang berasas damai; perang dibatasi sebagai pengecualian defensif untuk mencegah penindasan dan menjamin kebebasan beragama (يونس, 2015), dengan instrumen perjanjian sebagai sarana pengaturan urusan bersama dan pencapaian kemaslahatan (أحمد, 2022), serta dengan kaidah perlindungan sipil yang dipandang sebagai bagian dari penguatan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata (الربيعي, 2021).
________________________________________
8. Penutup
Dengan bertumpu pada siyāsah shar'iyyah dan maqāṣid, sumber-sumber yang digunakan menggambarkan HAM dalam ilmu politik Islam sebagai agenda normatif-institusional: menegakkan keadilan dan etika, memelihara martabat dan hak manusia, serta mengarahkan kebijakan publik dan hubungan internasional pada kemaslahatan universal (الحليم, 2023; صالح, 2024; هياجنة & المصلح, 2022). Sumber-sumber ini juga menampilkan kritik internal: ketika syariat dipraktikkan secara sempit sebagai pemidanaan, ia menjauh dari horizon universal-inklusif dan dari cakupan kebijakan publik yang seharusnya menyentuh politik-pemerintahan dan berbagai sektor kehidupan (العمار, 2022; صالح, 2024). Maka, "HAM menurut ilmu politik Islam"—berdasarkan evidensi yang tersedia—lebih tepat dipahami sebagai kerangka tata kelola komprehensif yang menggabungkan norma wahyu/maqāṣid dengan pelembagaan etika dan keadilan dalam institusi negara serta dalam tatanan internasional (الحليم, 2023; هياجنة & المصلح, 2022; يونس, 2015).
________________________________________
Daftar Pustaka
Danial, D., Samah, M., & Jailani, M. R. (2022). Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 60(2), 621–654. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654
Jabbar, F. A. (2023). Book review. The International and Political Journal, 54, 569–574. https://doi.org/10.31272/ipj.54.24
MAMOUN, A. (2021). العتبات النصية بين بساطة التصريح وسلطة المضمر والخفي. Social Empowerment Journal, 3(4), 57–72. https://doi.org/10.34118/sej.v3i4.1619
أحمد، و. ج. م. (2022). أثر استخدام استراتيجية المحطات التعليمية في تدريس الدراسات الاجتماعية على التحصيل وتنمية الوعي السياسي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. مجلة كلية التربية بنها، 33(132)، 535–606. https://doi.org/10.21608/jfeb.2022.296493
الأتاسي، أ. ن. (2023). الأخلاق والسياسة: جدلية الفردي والمؤسساتي. تبيّن للدراسات الفكرية والثقافية، 69–100. https://doi.org/10.31430/kjfg2787
الحليم، إ. ك. ع. (2023). تطوير سياسات التعليم قبل الجامعي في ضوء منظومة التحول الرقمي (دراسة تحليلية). المجلة التربوية لتعليم الكبار، 5(4)، 1–30. https://doi.org/10.21608/altc.2023.347356
الربيعي، ا. ا. ح. (2021). الأخلاقيات التطبيقية في السياسة الإسلامية: عهد الإمام علي لمالك الأشتر أنموذجاً. Kufa Journal of Arts، 1(42)، 179–196. https://doi.org/10.36317/kaj/2019/v1.i42.1438
العمار، ه. ع. ا. (2022). دلالات اللعبة السياسية من المفهوم إلى الممارسة. مجلة السياسة والاقتصاد، 17(16)، 350–378. https://doi.org/10.21608/jocu.2022.149102.1195
صالح، ر. ا. (2023). تأملات في الفكر الأخلاقي العربي المعاصر: بحث في العلاقة بين الأخلاق والسياسة. تبيّن للدراسات الفكرية والثقافية، 9–48. https://doi.org/10.31430/jlwu3161
صالح، ر. ا. (2024). نقد فلسفة طه عبد الرحمن الائتمانية: تداخل السياسة والدين والأخلاق والحداثة. تبيّن للدراسات الفكرية والثقافية، 119–157. https://doi.org/10.31430/sstl2469
فوزى، خ. م. (2023). مشروع السنوات الست في بولندا 1950–1955. التاريخ والمستقبل، 37(73). https://doi.org/10.21608/hfj.2023.209063.1108
هياجنة، ع.، والمصلح، ا. (2022). أثر عقيدة أوباما على تراجع الاهتمام الأمريكي في الشرق الأوسط والتوجه نحو آسيا والمحيط الهادي: دراسة في خطابات حالة الاتحاد 2008–2016. The Jordanian Journal of Law and Political Science، 14(2). https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i2.431
يونس، ا. ا. (2015). فرضيات (الفجوة الزمنية) في التاريخ الفكري للمجتمع المدني. عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 3(12)، 31–48. https://doi.org/10.12816/0011515
عالميا et al. (2019). النشاط العسكري للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية 1980–1987. JALHSS, 42, 77–92. https://doi.org/10.33193/jalhss.42.6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar