02116 - Hak Angket dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Siyāsah Dustūriyyah: Kajian Normatif dan Komparatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sebagai instrumen pengawasan parlemen terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam perspektif ketatanegaraan modern maupun perspektif ilmu politik Islam (siyāsah dustūriyyah). Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis kajian literatur, artikel ini menelaah pengertian, tujuan, karakter, dimensi prosedural, serta batasan konstitusional hak angket. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak angket merupakan hak investigatif parlemen (right of enquete) yang berfungsi sebagai mekanisme checks and balances terhadap eksekutif, berbeda secara fundamental dari penyelidikan pro justicia dalam hukum pidana. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, hak angket dapat dianalogikan dengan prinsip shūrā dalam lembaga representatif Islam (Majlis Shura), serta bersesuaian dengan konsep ulil amr dan etika amar ma'rūf nahi munkar. Sintesis kedua perspektif ini menunjukkan bahwa hak angket merupakan instrumen modern yang kompatibel dengan tuntutan akuntabilitas dan pengawasan kebijakan publik, sepanjang dijalankan secara transparan, akuntabel, imparsial, dan tidak melampaui batas pengawasan kebijakan publik.
Kata kunci: hak angket, pengawasan parlemen, siyāsah dustūriyyah, shūrā, checks and balances, DPR
________________________________________
Abstract
This article examines the right of inquiry (hak angket) of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) of the Republic of Indonesia as a parliamentary oversight instrument over government policies, analyzed from both modern constitutional law and Islamic political science (siyāsah dustūriyyah) perspectives. Employing a normative-conceptual approach grounded in literature review, this article investigates the definition, purpose, character, procedural dimensions, and constitutional limits of the right of inquiry. The findings indicate that the right of inquiry constitutes a parliamentary investigative right (right of enquete) functioning as a mechanism of checks and balances against the executive branch, fundamentally distinct from pro justicia investigations under criminal procedure law. From the siyāsah dustūriyyah perspective, the right of inquiry may be analogized to the principle of shūrā within Islamic representative institutions (Majlis Shura), and is compatible with the concept of ulil amr and the ethics of amar ma'rūf nahi munkar. The synthesis of both perspectives demonstrates that the right of inquiry is a modern instrument compatible with the demands of accountability and public policy oversight, provided it is exercised transparently, accountably, impartially, and within the boundaries of public policy oversight.
Keywords: right of inquiry, parliamentary oversight, siyāsah dustūriyyah, shūrā, checks and balances, DPR
________________________________________
1. Pendahuluan
Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan salah satu fungsi fundamental lembaga perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi modern. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan sejumlah instrumen hak pengawasan, di antaranya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Di antara ketiga hak tersebut, hak angket memiliki karakter yang paling tajam karena mengandung dimensi investigatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sekalipun hak angket telah dikenal dalam tradisi parlementer Indonesia sejak lama, sejumlah persoalan konseptual dan praktis masih mengemuka. Perdebatan mengenai batas konstitusional, kecenderungan penggunaan yang eksesif, serta kerancuan terminologis antara "penyelidikan" dalam konteks angket dan "penyelidikan" dalam hukum acara pidana menjadi isu yang terus diperbincangkan di kalangan akademisi hukum tata negara. Di sisi lain, kajian hak angket dari perspektif ilmu politik Islam (siyāsah dustūriyyah) masih tergolong terbatas, padahal pendekatan ini dapat memperkaya pemahaman normatif tentang fungsi dan legitimasi pengawasan parlemen.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, memaparkan pengertian, tujuan, dan karakter hak angket dalam tradisi parlementer modern dengan konteks Indonesia; kedua, menguraikan dimensi prosedural dan instrumen pendukungnya; ketiga, mengidentifikasi batasan dan risiko penggunaan yang eksesif; dan keempat, menganalisis hak angket dalam perspektif siyāsah dustūriyyah sebagai bingkai ilmu politik Islam. Melalui sintesis kedua perspektif ini, artikel diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan desain kelembagaan hak angket yang akuntabel, transparan, dan proporsional.
________________________________________
2. Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual (normative-conceptual approach) dengan metode kajian literatur (literature review). Bahan hukum dan sumber rujukan yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian akademik yang berkaitan dengan hak angket, fungsi pengawasan parlemen, serta siyāsah dustūriyyah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan konsep, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan perspektif, serta mensintesiskan implikasi normatif dari temuan kajian.
________________________________________
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengertian Hak Angket dalam Tradisi Parlemen Modern (Konteks Indonesia)
Dalam ketatanegaraan Indonesia, hak angket diposisikan sebagai salah satu instrumen kunci fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang secara konseptual dipahami sebagai mekanisme checks and balances terhadap cabang eksekutif melalui hak-hak DPR (hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat) (Putra, 2021; Rishan, 2019). Kerangka ini menempatkan angket bukan sekadar "hak bertanya", melainkan hak investigatif parlemen (sering disepadankan dengan right of enquete) yang bekerja sebagai sarana kontrol politik/konstitusional terhadap jalannya pemerintahan (Fitria, 2014; Hantoro, 2017; Rishan, 2019).
Secara normatif, beberapa rujukan menegaskan definisi legal hak angket (merujuk UU MD3) sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang (i) berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas; serta (ii) diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Rahman, 2018; Wibowo, 2022). Definisi ini juga dipakai secara konsisten dalam pembahasan fungsi pengawasan parlemen, termasuk dalam literatur yang memaparkan hubungan antara fungsi pengawasan dan hak-hak DPR (Putra, 2021; Rishan, 2019; Wibowo, 2022).
3.2 Tujuan dan Karakter Hak Angket: "Penyelidikan" Parlemen sebagai Pengawasan (Bukan Proses Pidana)
Literatur yang mengadopsi rujukan IPU (parliamentary oversight) menjelaskan pengawasan parlemen sebagai aktivitas review, monitoring, dan supervision terhadap pemerintah dan badan publik, termasuk implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan (Aziz, 2018; Rishan, 2019). Di tingkat tujuan, pengawasan parlemen dipandang berintikan: (a) perlindungan hak dan kebebasan warga; (b) memastikan kebijakan yang diumumkan pemerintah dan diotorisasi parlemen benar-benar dijalankan; serta (c) memperbaiki transparansi operasi pemerintah dan kepercayaan publik (Aziz, 2018; Rishan, 2019). Dalam kerangka tersebut, hak angket menjadi salah satu "alat" pengawasan yang lebih tajam untuk memeriksa kebijakan/implementasi kebijakan yang dinilai bermasalah (Putra, 2021; Rishan, 2019; Wibowo, 2022).
Penting dicatat bahwa beberapa rujukan menekankan pembedaan terminologis dan fungsional: "penyelidikan" dalam hak angket (parliamentary inquiry) tidak identik dengan "penyelidikan" pro justicia dalam hukum acara pidana (Fakihudin, 2021; Rahman, 2018; Rishan, 2020). Putra menegaskan bahwa istilah yang sebangun dengan penyelidikan hak angket adalah enquete/inquiry/investigation, berbeda dari "penyelidikan" untuk penegakan hukum pidana (yang dalam tradisi Belanda dekat dengan opsporing) (Rishan, 2020). Selaras dengan itu, Bima dkk. juga memperingatkan bahwa "penyelidikan" hak angket tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan penyelidikan dalam KUHAP (Rahman, 2018), dan Sumartini–Arifin menekankan risiko salah pengertian karena istilah "penyelidikan" juga dipakai dalam konteks pidana (Fakihudin, 2021). Dengan demikian, hak angket adalah mekanisme pengawasan politik-konstitusional yang bekerja melalui pemeriksaan kebijakan, bukan instrumen pembuktian pidana langsung (Fakihudin, 2021; Rahman, 2018; Rishan, 2020).
3.3 Dimensi Prosedural dan Instrumen: Panitia Angket, Pemanggilan, dan "Hak Subpoena" sebagai Penunjang
Sejumlah tulisan menempatkan hak angket sebagai prosedur kelembagaan yang—apabila disetujui—dijalankan melalui pembentukan panitia angket untuk melakukan penyelidikan terhadap materi kebijakan/implementasi undang-undang yang dipersoalkan, termasuk dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait (Ridlwan, 2016; Widodo, 2012). Dalam praktik legislasi Indonesia, pembahasan hak angket juga sering dikaitkan dengan hak subpoena sebagai instrumen pendukung, yakni mekanisme pemanggilan dan permintaan keterangan/dokumen untuk kepentingan penyelidikan angket (Aziz, 2018).
Putra secara khusus menegaskan bahwa hak subpoena diposisikan sebagai instrumen DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat, dan penggunaannya dibatasi dalam konteks hak angket (Rishan, 2020). Ridlwan juga menyebut hak subpoena sebagai instrumen konstitusional yang "menajamkan" pengawasan DPR, tetapi pelaksanaannya dibatasi agar tidak disalahgunakan, terutama karena dikaitkan dengan konteks hak angket/penyelidikan (Subardjo, 2016). Dari sudut efektivitas, Fitria menilai bahwa pelaksanaan hak angket berada pada "wilayah abu-abu" karena hasilnya sering dipandang sebagai produk politik yang tidak otomatis mengikat secara yuridis untuk memaksa pemerintah menaati hasil angket. Dengan kata lain, angket menyediakan kapasitas pemeriksaan (fact-finding dan evaluasi kebijakan) melalui perangkat prosedural, namun output-nya sering diperdebatkan dari sisi daya ikat (Fakihudin, 2021).
3.4 Batasan dan Risiko: Kecenderungan Ekstensifikasi dan Penggunaan Eksesif
Kajian konstitusional menyoroti bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tertentu, penggunaan hak angket mengalami kecenderungan ekstensifikasi subjek/objek dan memunculkan perdebatan mengenai batas konstitusionalnya (Hantoro, 2017). Fitryantica juga menekankan adanya implikasi negatif berupa kemungkinan penggunaan hak angket secara eksesif tanpa memperhatikan batasan yang ada (Untitled, 2023). Dalam perspektif penguatan sistem presidensial, Antari menggarisbawahi kebutuhan DPR sebagai lembaga pengawas untuk bekerja dengan asas transparansi, akuntabilitas, independen, dan imparsial agar fungsi pengawasan tidak jatuh menjadi politisasi (Putra, 2021). Sumartini–Arifin menambahkan bahwa kekeliruan konsepsi dan praktik hak angket dapat mendistorsi fungsi DPR, sehingga perubahan/penegasan pengaturan dalam UU MD3 dipandang perlu agar norma tidak multitafsir (Fakihudin, 2021).
Kerangka ini relevan untuk menjelaskan bahwa, sekalipun hak angket adalah hak konstitusional DPR dalam fungsi pengawasan, desainnya menuntut pembatasan objek dan mekanisme supaya tidak bergeser menjadi alat politik yang melampaui tujuan pengawasan kebijakan (Fakihudin, 2021; Hantoro, 2017; Putra, 2021; Untitled, 2023).
________________________________________
3.5 Hak Angket dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Siyāsah Dustūriyyah): Basis Konseptual
3.5.1 Majelis Representatif dan Prinsip Shūrā sebagai Analogi Institusional
Dalam rujukan yang secara eksplisit memakai perspektif siyāsah dustūriyyah, parlemen modern dihubungkan dengan gagasan Majlis Shura (shūrā assembly), dengan penegasan bahwa prinsip-prinsip lembaga perwakilan dalam konteks siyasah dustūriyyah dapat dipandang memiliki kesetaraan prinsipil dengan konstruksi Indonesia yang menekankan "permusyawaratan/perwakilan" (Kusumah & Siregar, 2022). Kosasih dkk. menyatakan bahwa sekalipun Indonesia bukan daulah Islam, prinsip lembaga representatif (shura assembly) dalam siyasah dustūriyyah dapat diparalelkan dengan prinsip Indonesia mengenai kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Kusumah & Siregar, 2022). Pada titik ini, hak angket sebagai "penyelidikan parlemen" terhadap kebijakan/implementasi undang-undang dapat dibaca sebagai instrumen operasional dari prinsip pengawasan lembaga representatif terhadap jalannya pemerintahan—sejalan dengan pemaknaan pengawasan parlemen sebagai review, monitoring, supervision atas pemerintah dan badan publik (Aziz, 2018; Rishan, 2019; Kusumah & Siregar, 2022).
Lebih lanjut, Kosasih dkk. menempatkan penguatan parlemen (khususnya dalam konfigurasi bikameral) dalam kerangka double check system dan check and balance untuk menjaga demokrasi dan otonomi daerah (Kusumah & Siregar, 2022). Dengan pijakan ini, pembacaan "Islamic political science" yang tersedia dalam rujukan tidak membahas "hak angket" sebagai istilah klasik fikih, tetapi menyediakan landasan analogi bahwa lembaga perwakilan yang berprinsip shūrā membutuhkan perangkat pengawasan terhadap kebijakan publik (Kusumah & Siregar, 2022), yang dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui hak angket (Rahman, 2018; Wibowo, 2022).
3.5.2 Parlemen sebagai Ulil Amr Minkum dan Konsekuensi Legitimasi Prosedural
Nawawi membahas parliament made law dengan pendekatan fikih dan menegaskan bahwa hukum yang dibuat parlemen bukanlah nilai-netral karena dipengaruhi konfigurasi politik, sehingga penting memastikan agar prosesnya tidak elitis dan tetap aspiratif-demokratis (Sulistiani, 2019). Dalam bagian pentingnya, Nawawi menyatakan bahwa parlemen/DPR–MPR dalam perspektif hukum Islam dapat dipandang sebagai "ulil amr minkum" yang wajib ditaati, serta parliament made law termasuk hujjah syar'iyyah (Sulistiani, 2019). Klaim ini menyediakan dasar konseptual bahwa lembaga perwakilan memiliki otoritas normatif dalam tata kelola publik; karena itu, perangkat pengawasan internal parlemen (termasuk hak angket sebagai instrumen resmi DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah) dapat diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai koridor hukum (Fakihudin, 2021; Rahman, 2018; Sulistiani, 2019; Wibowo, 2022).
Namun, Nawawi juga menekankan syarat etis-prosedural: Islam "tidak menghendaki legalitas elitis" dan menggarisbawahi kebutuhan proses yang partisipatif dan aspiratif-demokratis agar produk hukum mengakomodasi kepentingan rakyat (Sulistiani, 2019). Dalam kerangka hak angket, penekanan tersebut bersesuaian dengan orientasi pengawasan parlemen yang secara konseptual bertujuan melindungi hak warga dan memastikan kebijakan publik benar-benar delivered, sekaligus meningkatkan transparansi operasi pemerintahan (Aziz, 2018; Rishan, 2019). Dengan demikian, perspektif Islam yang ditawarkan rujukan ini cenderung mendorong akuntabilitas dan non-elitisme prosedural, yang secara fungsional kompatibel dengan desain pengawasan parlemen (Aziz, 2018; Putra, 2021; Rishan, 2019; Sulistiani, 2019).
3.5.3 Amar Ma'rūf Nahi Munkar sebagai Bingkai Etika Keterlibatan Politik
Asmorojati–Muhammadi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan 'Aisyiyah dalam partai/politik tidak semata praktik politik, tetapi dibingkai sebagai gerakan legal dan dakwah amar ma'rūf nahi munkar (menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan) (Fitryantica, 2020). Walaupun rujukan ini tidak membahas hak angket secara spesifik, ia menyediakan argumen bahwa partisipasi dalam arena politik—termasuk institusi perwakilan—dapat diposisikan sebagai tindakan normatif-keagamaan yang berorientasi pada koreksi kebijakan dan penegakan nilai (Fitryantica, 2020). Jika disandingkan dengan definisi hak angket sebagai penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Rahman, 2018; Wibowo, 2022), maka secara konseptual hak angket dapat dibaca sebagai salah satu bentuk mekanisme institusional di parlemen untuk melakukan koreksi kebijakan dalam kerangka akuntabilitas publik, yang selaras dengan etika keterlibatan politik sebagai gerakan "menegakkan yang benar" dalam bingkai amar ma'rūf nahi munkar (Fakihudin, 2021; Fitryantica, 2020; Rahman, 2018).
Sintesis dari tiga pijakan di atas memperlihatkan bahwa "ilmu politik Islam" yang hadir dalam rujukan yang diberikan terutama muncul sebagai siyāsah dustūriyyah (shūrā dan penguatan parlemen) (Kusumah & Siregar, 2022), sebagai justifikasi normatif atas otoritas parlemen (ulil amr, hujjah syar'iyyah) disertai tuntutan antilelitisme serta partisipasi (Sulistiani, 2019), serta sebagai etika aktivisme-politik (amar ma'rūf nahi munkar) (Fitryantica, 2020). Dari sisi ini, hak angket dapat diposisikan sebagai instrumen modern yang kompatibel dengan tuntutan akuntabilitas dan pengawasan kebijakan publik, sepanjang dijalankan secara proporsional, transparan, dan tidak eksesif (Fakihudin, 2021; Putra, 2021; Sulistiani, 2019; Untitled, 2023).
________________________________________
3.6 Implikasi Normatif: Hak Angket yang Sejalan dengan Pembacaan Siyasah Dustūriyyah
Berdasarkan literatur pengawasan parlemen, hak angket idealnya dipusatkan pada evaluasi pelaksanaan undang-undang/kebijakan dan dampaknya pada kepentingan publik, sejalan dengan tujuan pengawasan untuk memastikan kebijakan yang diumumkan dan diotorisasi benar-benar delivered dan tidak menyimpang/abusive (Aziz, 2018; Rishan, 2019). Sementara itu, peringatan tentang penggunaan eksesif dan perlunya asas imparsialitas mengharuskan hak angket dijalankan dengan standar akuntabilitas, transparansi, independensi, dan imparsialitas (Fakihudin, 2021; Putra, 2021; Untitled, 2023).
Dari sisi penguatan norma dan kepastian prosedural, beberapa rujukan menilai pengaturan hak angket memerlukan perbaikan untuk menghindari multi-interpretasi, memperjelas definisi/mekanisme/prosedur pemeriksaan saksi/ahli/dokumen, dan menutup kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan (Fakihudin, 2021; Firdaus, 2018; Sunardi, 2018). Dalam konteks keterbukaan dan partisipasi publik (yang sejalan dengan antilelitisme prosedural yang ditekankan Nawawi) (Sulistiani, 2019), praktik open parliament dipandang sebagai cara DPR menyediakan informasi dan menjaring aspirasi melalui teknologi informasi dalam kerangka transparansi, partisipasi, dan representasi (Shobahah, 2016). Walaupun rujukan open parliament tidak secara khusus membahas hak angket, ia mendukung prinsip bahwa pengawasan dan kerja parlemen perlu dapat diakses publik sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan (Shobahah, 2016), yang juga bersesuaian dengan tujuan pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik (Aziz, 2018).
________________________________________
4. Kesimpulan
Berdasarkan rujukan yang tersedia, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan parlemen atas pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting/strategis/berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Rahman, 2018; Wibowo, 2022). Ia adalah instrumen pengawasan parlemen (review, monitoring, supervision) untuk mencegah penyimpangan, melindungi hak warga, dan memastikan kebijakan publik benar-benar dijalankan (Aziz, 2018; Rishan, 2019). "Penyelidikan" angket harus dibedakan dari penyelidikan pidana pro justicia (Fakihudin, 2021; Rahman, 2018; Rishan, 2020) dan karena itu perlu batasan prosedural dan konstitusional agar tidak eksesif (Fakihudin, 2021; Hantoro, 2017; Putra, 2021; Untitled, 2023).
Dalam perspektif ilmu politik Islam yang tercermin dalam rujukan (khususnya siyāsah dustūriyyah), prinsip lembaga representatif (Majlis Shura/shūrā) dipandang memiliki kesetaraan prinsipil dengan permusyawaratan-perwakilan dalam sistem Indonesia (Kusumah & Siregar, 2022). Parlemen juga dipandang dapat diposisikan sebagai ulil amr minkum dan produk legislasi sebagai hujjah syar'iyyah, dengan syarat prosesnya tidak elitis dan tetap partisipatif-aspiratif (Sulistiani, 2019). Sementara itu, etika keterlibatan politik dapat dibingkai sebagai dakwah amar ma'rūf nahi munkar (Fitryantica, 2020). Dengan sintesis ini, hak angket dapat dipahami sebagai perangkat modern yang kompatibel dengan prinsip shūrā dan akuntabilitas dalam siyasah dustūriyyah, sejauh dijalankan secara transparan, akuntabel, imparsial, serta tidak melampaui batas pengawasan kebijakan publik (Fakihudin, 2021; Kusumah & Siregar, 2022; Putra, 2021; Sulistiani, 2019; Untitled, 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Aziz, A. (2018). Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Perspektif Gender. Journal of Politics and Policy, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.1
Fakihudin, R. (2021). Impeachment of Regional Heads Resulted in Direct Election in the Perspective of Constitutional Law. Jurnal Scientia Indonesia, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149
Firdaus, D. M. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asy-Syari'ah, 20(2), 191–202. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3028
Fitria, F. (2014). Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket. Jurnal Cita Hukum, 2(1). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1451
Fitryantica, A. (2020). Implikasi Judicial Review terhadap Hak Angket yang Diajukan oleh DPR Pasca Putusan MK No.26/PUU-XVI/2017 tentang Permohonan Hak Angket DPR. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 1. https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1353
Hantoro, N. M. (2017). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 8(2), 177–194. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1052
Kusumah, R. R., & Siregar, S. B. (2022). Penguatan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Efektivitas Peraturan Daerah. Yustitia, 8(2), 182–196. https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.166
Putra, S. R. (2021). Rekonstruksi Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. JIL: Journal of Indonesian Law, 1(1), 175–199. https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.175-199
Rahman, M. A. (2018). Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurist-Diction, 1(1), 286. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9746
Ridlwan, Z. (2016). Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. Jurnal Konstitusi, 12(2), 305. https://doi.org/10.31078/jk1226
Rishan, I. (2019). Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Konstitusi, 16(3), 630–654. https://doi.org/10.31078/jk1639
Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1
Shobahah, N. (2016). Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.363-392
Subardjo, S. (2016). Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah. Jurnal Hukum Novelty, 7(3). https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3935
Sulistiani, A. D. (2019). Impeachment President: Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. Jurnal Al-Dustur, 1(1). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348
Sunardi, S. (2018). Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. Jurnal Meta Yuridis, 23–35. https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2917
Untitled. (2023). Kajian Malaysia, 41(1). https://doi.org/10.21315/km2023.41.1
Wibowo, S. A. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mimbar Yustitia, 4(2), 110–126. https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i2.3415
Widodo, H. (2012). Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3), 419. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.94
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar