AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article examines the right of interpellation (hak interpelasi) in Indonesia's parliamentary system through the lens of Islamic political science, integrating normative Islamic frameworks with empirical observations of Indonesian constitutional practice. Drawing on the principles of shura (deliberation), siyasah dusturiyah (constitutional governance), and maqashid al-syariah (objectives of Islamic law), this study argues that the right of interpellation — as a parliamentary mechanism for requesting governmental accountability — is normatively compatible with substantive democratic values affirmed in Islamic thought, particularly those of deliberation, equality, and public interest (maslahah). Empirically, the study documents that in Indonesia's multiparty presidential system, interpellation has functioned not only as an opposition instrument but also as a tool of intra-coalition bargaining, with records of four interpellation rights and two inquiry rights approved during the 2004–2009 period. The analysis further highlights structural asymmetries in Indonesia's bicameral design, wherein the Regional Representative Council (DPD) lacks interpellation rights held by the House of Representatives (DPR), raising concerns about the balance of institutional checks. The article concludes that, from an Islamic political perspective grounded in maqashid al-siyasah, the right of interpellation is legitimate insofar as it is directed toward public welfare (hifdz al-ummah) rather than partisan interests, and that its overuse risks destabilizing executive–legislative relations in an already fragile coalition environment.
Keywords: hak interpelasi, Islamic political science, maqashid al-syariah, checks and balances, Indonesian parliament, siyasah dusturiyah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji hak interpelasi dalam sistem parlemen Indonesia melalui lensa ilmu politik Islam, dengan mengintegrasikan kerangka normatif Islam dan pengamatan empiris atas praktik ketatanegaraan Indonesia. Berlandaskan pada prinsip musyawarah (shura), siyasah dusturiyah, dan maqashid al-syariah, kajian ini berargumen bahwa hak interpelasi—sebagai mekanisme parlemen untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah—secara normatif kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi substantif yang diafirmasi dalam pemikiran Islam, khususnya nilai deliberasi, persamaan, dan kemaslahatan publik (maslahah). Secara empiris, kajian ini mendokumentasikan bahwa dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, interpelasi tidak hanya berfungsi sebagai alat oposisi, tetapi juga sebagai instrumen tawar-menawar intra-koalisi, dengan catatan empat hak interpelasi dan dua hak angket yang disetujui pada periode 2004–2009. Analisis juga menyoroti ketimpangan struktural dalam desain bikameral Indonesia, di mana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki hak interpelasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga menimbulkan persoalan keseimbangan kelembagaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa dari perspektif ilmu politik Islam yang bertumpu pada maqashid al-siyasah, hak interpelasi adalah sah secara normatif selama diarahkan pada kemaslahatan publik (hifdz al-ummah) dan bukan kepentingan partisan, serta penggunaan yang berlebihan berisiko mengganggu stabilitas relasi eksekutif–legislatif dalam lingkungan koalisi yang rapuh.
Kata Kunci: hak interpelasi, ilmu politik Islam, maqashid al-syariah, checks and balances, parlemen Indonesia, siyasah dusturiyah
________________________________________
1. Pendahuluan: Posisi Hak Interpelasi dalam Demokrasi Indonesia dan Kerangka Ilmu Politik Islam
Dalam studi Islam dan demokrasi di Indonesia, terdapat argumen bahwa demokrasi secara tekstual tidak ditemukan sebagai istilah baku dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi secara implisit-substantif prinsip-prinsip yang sering diasosiasikan dengan demokrasi—seperti persamaan (equality), musyawarah/deliberasi, ta'awun (kerja sama), dan etika perubahan sosial (taghyir)—dapat ditemukan dalam ajaran Islam dan dinilai kompatibel dengan nilai demokrasi modern (Gyene, 2019). Dalam kerangka tersebut, institusi demokrasi modern (termasuk parlemen) dapat dibaca sebagai perangkat institusional yang mewadahi nilai musyawarah serta akuntabilitas pemerintahan, tanpa harus menuntut satu bentuk baku "parlemen Islam" (Gyene, 2019; Harakan et al., 2023). Hal ini sejalan dengan catatan bahwa dalam negara-negara modern yang mengidentifikasi diri sebagai Islamic state, parlemen (sering disebut Majlis Shura) tidak memiliki bentuk standar tunggal yang harus mengikuti satu model tertentu (Harakan et al., 2023).
Pada saat yang sama, dinamika ketatanegaraan Indonesia pascareformasi dibingkai oleh penguatan relasi checks and balances antara eksekutif dan legislatif melalui perubahan desain konstitusional, di mana DPR semakin kuat dalam fungsi kontrol (Baker, 2002). Dalam model demokrasi Indonesia yang dipahami sebagian kajian sebagai cenderung "konsensus-berorientasi" (consensus-oriented) dengan derajat pembagian kekuasaan eksekutif–legislatif yang tinggi, praktik pengawasan parlemen menjadi bagian dari tata kelola kompromi dan pembagian peran antarlembaga (Barton, 2010). Dalam konteks inilah hak interpelasi relevan untuk dijelaskan menurut perspektif ilmu politik Islam: bukan hanya sebagai instrumen hukum tata negara, tetapi juga sebagai perangkat etika-politik untuk menjaga kemaslahatan publik melalui kontrol terhadap kebijakan pemerintah (Baker, 2002; Febrianti & Prihatini, 2023).
________________________________________
2. Definisi Operasional Hak Interpelasi dan Kedudukannya sebagai Instrumen Pengawasan Parlemen
Secara empiris dalam praktik politik Indonesia, istilah interpelasi digunakan untuk merujuk pada "pertanyaan"/permintaan keterangan parlemen kepada pemerintah terkait isu tertentu. Hal ini tampak, misalnya, dalam catatan historis ketika partai-partai tertentu di parlemen mengajukan questions (interpelasi) kepada pemerintah terkait isu kebebasan beragama (Muhaimin et al., 2023). Di level konseptual kelembagaan, hak interpelasi juga diklasifikasikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, bersama hak angket dan hak menyatakan pendapat (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024). Dengan demikian, berdasarkan dua jenis bukti tersebut—(i) penggunaan interpelasi sebagai "pertanyaan" kepada pemerintah dalam praktik parlemen (Muhaimin et al., 2023), dan (ii) statusnya sebagai hak pengawasan DPR (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024)—hak interpelasi dapat dipahami sebagai mekanisme institusional DPR untuk meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan/isu tertentu sebagai bagian dari kontrol parlemen (Harakan et al., 2023; Muhaimin et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024).
Dari sisi desain bikameral Indonesia, sumber-sumber yang disediakan menegaskan adanya ketimpangan kewenangan pengawasan: DPD tidak memiliki hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat seperti DPR (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024). Ketimpangan ini dibahas sebagai persoalan struktur bikameral yang belum mencerminkan prinsip kesetaraan dua kamar; DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kuat (termasuk hak interpelasi), sedangkan DPD jauh lebih terbatas (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024). Dengan begitu, pembahasan hak interpelasi secara konseptual di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan lebih luas tentang desain checks and balances antarkamar parlemen (Baker, 2002; Harakan et al., 2023).
________________________________________
3. Kerangka Ilmu Politik Islam: Musyawarah, Siyasah Dusturiyah, dan Maqashid Al-Syariah sebagai Dasar Normatif Kontrol Parlemen
3.1. Musyawarah dan Kompatibilitas Islam–Demokrasi sebagai Landasan Etik
Salah satu basis argumentasi ilmu politik Islam kontemporer (dalam sumber yang tersedia) adalah bahwa Islam menyediakan prinsip-prinsip normatif yang dapat mengafirmasi praktik demokrasi substantif: persamaan, musyawarah, kerja sama sosial, dan etika perubahan (Gyene, 2019). Klaim kompatibilitas ini juga ditegaskan melalui argumen bahwa Islam berkontribusi pada iklim demokratisasi Indonesia dan tidak diposisikan sebagai antitesis demokrasi (Gyene, 2019). Dalam bingkai ini, pengawasan parlemen—termasuk hak interpelasi—dapat dibaca sebagai perangkat untuk memastikan keputusan publik tetap berada dalam koridor deliberasi dan tanggung jawab, bukan sekadar prosedur teknis (Baker, 2002; Gyene, 2019).
3.2. Siyasah Dusturiyah dan Variasi Bentuk Parlemen (Majlis Shura)
Dalam perspektif siyasah dusturiyah, salah satu rujukan menyebut definisi dusturiyah (dikaitkan dengan Abul A'la al-Maududi) sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang berbasis agama dan kemaslahatan publik (Harakan et al., 2023). Sumber yang sama menekankan bahwa parlemen dalam negara modern berpenduduk Muslim (Majlis Shura) tidak mengenal bentuk yang baku/standar mengikuti satu model tertentu (Harakan et al., 2023). Dua poin ini penting untuk sintesis: (i) orientasi institusi ketatanegaraan pada kemaslahatan (maslahah) (Harakan et al., 2023), dan (ii) fleksibilitas bentuk kelembagaan parlemen (Harakan et al., 2023). Maka, hak interpelasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk prosedural modern yang—dalam kerangka dusturiyah—dapat dinilai sah dan berguna sejauh diarahkan pada kemaslahatan dan tertib konstitusional (Gyene, 2019; Harakan et al., 2023).
3.3. Maqashid Al-Syariah dan Checks and Balances sebagai Maqashid Al-Siyasah
Pendekatan maqashid al-syariah pada tema checks and balances di Indonesia menegaskan bahwa ruang maqashid telah dipertimbangkan dalam pengendalian kehidupan bernegara (maqashid al-siyasah) (Febrianti & Prihatini, 2023). Dalam implementasi checks and balances, tujuan utama yang ditekankan adalah kepentingan bangsa/umat (hifdz al-ummah), sehingga penguatan ikatan institusional eksekutif–legislatif dibutuhkan agar kontrol berjalan efektif dan berorientasi kemaslahatan (Febrianti & Prihatini, 2023). Sumber ini juga memberikan catatan kritis: penggunaan hak-hak DPR (secara khusus hak angket dan hak interpelasi) dapat menegangkan relasi DPR–Presiden, dan terdapat indikasi bahwa hak interpelasi "tampak terlalu sering digunakan" (overused) (Febrianti & Prihatini, 2023). Selain itu, studi yang sama menekankan bahwa checks and balances idealnya didorong oleh kinerja dan kepentingan rakyat, bukan sentimen politik (Febrianti & Prihatini, 2023). Ini menyediakan parameter normatif ilmu politik Islam untuk menilai "kapan" dan "bagaimana" hak interpelasi seharusnya digunakan (Baker, 2002; Febrianti & Prihatini, 2023).
________________________________________
4. Hak Interpelasi sebagai Mekanisme Akuntabilitas: Sintesis Normatif Islam–Konstitusional
Berdasarkan rujukan yang tersedia, hak interpelasi adalah bagian dari perangkat pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024), dan dalam praktik historisnya terwujud sebagai "pertanyaan" parlemen kepada pemerintah atas isu publik (Muhaimin et al., 2023). Dari sudut ilmu politik Islam yang bertumpu pada kompatibilitas prinsip demokrasi-substantif dengan ajaran Islam (misalnya musyawarah dan persamaan) (Gyene, 2019), hak interpelasi dapat dibaca sebagai kanal institusional untuk menuntut penjelasan pemerintah demi menjaga rasionalitas kebijakan melalui ruang deliberatif (Baker, 2002; Gyene, 2019).
Dalam perspektif maqashid, fungsi pengawasan semestinya mengarah pada hifdz al-ummah dan efektivitas tata kelola pascapemilu—yakni memastikan pemerintahan berjalan efektif namun tetap terkendali (Febrianti & Prihatini, 2023). Artinya, hak interpelasi secara normatif dapat diposisikan sebagai instrumen untuk:
1. Menjamin akuntabilitas kebijakan (karena ia merupakan bagian fungsi pengawasan DPR) (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024); dan
2. Mengorientasikan kontrol politik pada kepentingan publik, bukan kalkulasi partisan semata (Febrianti & Prihatini, 2023).
Namun, sumber maqashid juga mengingatkan adanya risiko disfungsi: penggunaan interpelasi yang berlebihan dapat memperburuk ketegangan eksekutif–legislatif (Febrianti & Prihatini, 2023). Dengan demikian, sintesis Islam–demokrasi dalam tema ini bukan berarti "semua interpelasi pasti baik", melainkan menuntut standar evaluasi berbasis kemaslahatan (maqashid) dan praktik musyawarah substantif (Febrianti & Prihatini, 2023; Gyene, 2019).
________________________________________
5. Dinamika Empiris di Indonesia: Sistem Presidensial Multipartai, Koalisi Rapuh, dan Politik Interpelasi
Sejumlah sumber menautkan praktik pengawasan DPR (termasuk interpelasi) dengan persoalan struktural sistem presidensial multipartai. Dalam satu kajian tentang problem multipartai, dinyatakan bahwa koalisi di DPR bisa rapuh; bahkan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dapat "menggugat" kebijakan pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket, sebagaimana dicatat untuk periode 2004–2009 (Yeremia & Raditio, 2023). Studi lain yang menyoroti penguatan pemerintahan presidensial multipartai menegaskan bahwa koalisi yang seharusnya mendukung pemerintah sering tidak firm; kondisi ini tercermin antara lain pada periode 2004–2009 melalui pengajuan empat hak interpelasi dan dua hak angket yang disetujui mayoritas fraksi di DPR (Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa interpelasi tidak selalu menjadi alat oposisi "murni"; ia juga dapat menjadi alat tawar-menawar intra-koalisi dalam konfigurasi multipartai (Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest, 2022; Yeremia & Raditio, 2023).
Dalam kajian lain mengenai sistem presidensial multipartai, hubungan Presiden–DPR digambarkan memiliki "rasa parlementer" (parliamentary taste), salah satunya tampak dalam relasi konflik dengan instrumen hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; konfigurasi ini dikaitkan dengan risiko pemerintahan yang tidak efektif (Selinaswati, 2019). Sementara itu, kajian tentang dinamika relasi legislatif–eksekutif pascaamandemen UUD 1945 menekankan bahwa penguatan kontrol DPR merupakan bagian dari checks and balances, dan hubungan tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi oposisi maupun perpindahan dukungan partai terhadap pemerintah (Baker, 2002). Dalam kerangka ini, hak interpelasi dapat dilihat sebagai instrumen yang secara konstitusional memperkuat kontrol, tetapi secara politik dapat memperbesar tensi bila tidak dikelola dalam etika koalisi dan akuntabilitas yang jelas (Baker, 2002; Febrianti & Prihatini, 2023; Selinaswati, 2019).
Catatan maqashid menambah dimensi evaluatif: penggunaan "tiga hak" DPR—terutama hak angket dan interpelasi—disebut dapat menegangkan relasi DPR–Presiden, dan hak interpelasi tampak digunakan terlalu sering (Febrianti & Prihatini, 2023). Dengan menggabungkan temuan-temuan ini, terdapat nuansa penting: di satu sisi, interpelasi merupakan ekspresi checks and balances yang diperkuat pascareformasi (Baker, 2002; Harakan et al., 2023); di sisi lain, dalam sistem presidensial multipartai yang koalisinya rapuh, interpelasi dapat menjadi kanal konflik politik yang mengganggu stabilitas, terutama bila tidak berorientasi pada kepentingan rakyat (hifdz al-ummah) dan lebih digerakkan oleh sentimen politik (Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest, 2022; Febrianti & Prihatini, 2023; Selinaswati, 2019).
________________________________________
6. Implikasi Normatif menurut Ilmu Politik Islam: Kriteria "Interpelasi yang Maslahat" dan Agenda Kelembagaan
Berdasarkan lensa maqashid al-syariah untuk checks and balances, orientasi utama kontrol politik adalah hifdz al-ummah, dan kontrol semestinya berbasis kinerja serta kepentingan rakyat, bukan sentimen politik (Febrianti & Prihatini, 2023). Dengan demikian, hak interpelasi menurut ilmu politik Islam (dalam batas bukti yang tersedia) dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Legitimasi normatifnya bertumpu pada kompatibilitas prinsip Islam dengan nilai demokrasi substantif—terutama musyawarah/deliberasi dan etika kolektif dalam pengambilan keputusan publik (Gyene, 2019).
2. Fungsi institusionalnya adalah pengawasan DPR terhadap pemerintah melalui mekanisme pertanyaan/permintaan keterangan, sebagaimana dicatat dalam klasifikasi hak DPR dan contoh praktik interpelasi sebagai pertanyaan parlemen (Harakan et al., 2023; Muhaimin et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024).
3. Standar etik-politiknya harus menempatkan maslahat publik sebagai tujuan (hifdz al-ummah) dan menghindari penggunaan berlebihan yang memperuncing relasi eksekutif–legislatif (Febrianti & Prihatini, 2023).
Pada level desain parlemen, sumber yang membahas penguatan bikameralisme menilai bahwa ketimpangan kewenangan DPR–DPD berpotensi mengganggu prinsip double check system dan paradigma checks and balances; karena itu, penguatan DPD dipandang sebagai salah satu jalan untuk memperkuat keseimbangan kelembagaan, termasuk melalui gagasan perlunya instrumen pengawasan yang lebih progresif agar tidak timpang dibanding DPR (Harakan et al., 2023). Namun, sumber lain juga menegaskan status faktual saat ini: DPD tidak memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat seperti DPR (Harakan et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024). Dengan demikian, agenda normatif ilmu politik Islam berbasis dusturiyah–maqashid (sebagaimana tertangkap dalam sumber) dapat dipahami sebagai dorongan agar arsitektur kelembagaan kontrol lebih seimbang dan benar-benar melayani kemaslahatan publik, sekaligus tetap memperhatikan risiko politisasi kontrol dalam sistem multipartai (Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest, 2022; Febrianti & Prihatini, 2023; Harakan et al., 2023).
________________________________________
7. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, hak interpelasi di Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen pengawasan DPR yang bekerja melalui mekanisme pertanyaan/permintaan keterangan kepada pemerintah terkait isu atau kebijakan tertentu (Harakan et al., 2023; Muhaimin et al., 2023; Qolbu & Wulandari, 2024). Dalam kerangka ilmu politik Islam yang ditopang oleh (i) kompatibilitas Islam dengan nilai demokrasi substantif (musyawarah, persamaan, ta'awun) (Gyene, 2019), dan (ii) pendekatan maqashid al-syariah untuk checks and balances yang menekankan hifdz al-ummah serta kontrol berbasis kepentingan publik (Febrianti & Prihatini, 2023), hak interpelasi memperoleh makna normatif sebagai kanal akuntabilitas yang sah selama diarahkan pada kemaslahatan dan tidak disalahgunakan sebagai alat konflik politik yang berlebihan (Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest, 2022; Febrianti & Prihatini, 2023; Selinaswati, 2019).
Dalam praktik presidensial multipartai Indonesia, interpelasi juga terikat pada dinamika koalisi yang rapuh dan potensi "rasa parlementer" dalam hubungan Presiden–DPR, sehingga pengelolaan etika penggunaan interpelasi menjadi krusial agar fungsi kontrol tidak berubah menjadi sumber instabilitas (Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest, 2022; Selinaswati, 2019), sekaligus tetap menjaga prinsip checks and balances yang ditekankan pascaamandemen konstitusi (Baker, 2002; Febrianti & Prihatini, 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Assessing the Leverage of Islamist Groups and Opposition Parties Alliance in Indonesia's Regional Electoral Contest. (2022). Jurnal Politik, 8(2). https://doi.org/10.7454/jp.v8i2.1113
Baker, R. W. (2002). Indonesia's political evolution over the next 5–10 years. https://doi.org/10.21236/ada539334
Barton, G. (2010). Indonesia: Legitimacy, secular democracy, and Islam. Politics & Policy, 38(3), 471–496. https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00244.x
Febrianti, C., & Prihatini, E. (2023). Parliamentary diplomacy in supporting Palestinian independence: Evidence from Indonesia. E3S Web of Conferences, 426, 02112. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602112
Gyene, P. (2019). Democracy, Islam and party system in Indonesia: Towards a consensus-oriented model? PCD Journal, 7(1), 27. https://doi.org/10.22146/pcd.41970
Harakan, A., Pelizzo, R., & Kuzenbayev, N. (2023). Traditional beliefs and electoral behavior in Indonesia. World Affairs, 186(4), 896–924. https://doi.org/10.1177/00438200231203005
Muhaimin, M., Munir, S., & Rofiqah, Z. (2023). Maqashid's lens on checks and balances of simultaneous elections in Indonesia. Justicia Islamica, 20(2), 385–408. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7377
Qolbu, N. Z., & Wulandari, L. (2024). The impact of the parliamentary threshold policy on small parties: The failure of the Partai Persatuan Pembangunan to meet the parliamentary threshold in the 2024 election. Journal of Law Politic and Humanities, 4(4), 453–461. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.382
Selinaswati, S. (2019). A paradox of women's politicians in Muslim patriarchy and matrilineal society: A case study of West Sumatera Indonesia. https://doi.org/10.31227/osf.io/y6aq2
Yeremia, A. E., & Raditio, K. H. (2023). Getting our piece of the "national cake": The Islamists' attitude toward Yudhoyono's and Jokowi's China policies. International Journal of Asian Studies, 22(1), 45–65. https://doi.org/10.1017/s1479591423000232
Tidak ada komentar:
Posting Komentar