02113 - Good Governance dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi sebagai Fondasi Tata Kelola Pemerintahan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Good governance as a concept of political-administrative governance has become a central discourse in contemporary public administration studies. In the perspective of Islamic political science, good governance is positioned as an ijtihādiyyah concept that responds to contemporary issues of state governance, particularly to negate abuse of power and improve the quality of bureaucracy and public services. This article examines how Islamic political science—through fiqh siyasah and ushul fiqh—synthesizes modern governance principles (transparency, accountability, and participation) with normative Islamic concepts such as amanah, 'adl, syūrā, and maslahah. Using a normative-analytical approach based on a literature review, this article argues that good governance in Islamic political science is not merely an administrative standard, but also a moral-spiritual and social project to ensure that power functions as a trust (amanah) and a means of public welfare (maslahah). The discussion covers the conceptual foundations of good governance, Islamic justification through maslahah mursalah and maqāṣid al-syarī'ah, as well as implementation challenges in the Indonesian context.
Keywords: good governance, Islamic political science, transparency, accountability, participation, maslahah, syūrā
________________________________________
Abstrak
Good governance sebagai konsep tata kelola politik-administratif telah menjadi diskursus sentral dalam kajian administrasi publik kontemporer. Dalam perspektif ilmu politik Islam, good governance diposisikan sebagai konsep ijtihādiyyah yang merespons persoalan mutakhir tata kelola negara, khususnya untuk menegasikan penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki kualitas birokrasi serta pelayanan publik. Artikel ini mengkaji bagaimana ilmu politik Islam—melalui fiqh siyasah dan ushul fikih—mensintesiskan prinsip-prinsip tata kelola modern (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) dengan konsep-konsep normatif Islam seperti amanah, 'adl, syūrā, dan maslahah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis kajian kepustakaan, artikel ini berargumen bahwa good governance dalam ilmu politik Islam bukan sekadar standar administratif, melainkan juga proyek moral-spiritual dan sosial untuk memastikan kekuasaan berjalan sebagai amanah dan sarana kemaslahatan. Pembahasan mencakup fondasi konseptual good governance, justifikasi Islam melalui maslahah mursalah dan maqāṣid al-syarī'ah, serta tantangan implementasi dalam konteks Indonesia.
Kata Kunci: good governance, ilmu politik Islam, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, maslahah, syūrā
________________________________________
I. Pendahuluan
Konsep good governance atau tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif telah menjadi salah satu agenda utama reformasi tata kelola negara, baik di tingkat global maupun nasional. Dipopulerkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNDP dan Bank Dunia, konsep ini menawarkan seperangkat prinsip normatif untuk menilai dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan kekuasaan publik. Namun demikian, sebagaimana diingatkan oleh sejumlah kalangan akademis, makna good governance dapat beragam antarkonteks serta berpotensi beririsan dengan "standar" negara demokrasi liberal kontemporer yang sering dijadikan tolok ukur untuk menilai negara lain (Fikri, 2018; Rahmawati, 2016; Sirait, 2018).
Dalam konteks kajian ilmu politik Islam, relevansi good governance tidak hanya dipandang dari sudut pandang teknis-administratif, tetapi juga dari dimensi etika-religius dan orientasi nilai. Para sarjana fiqh siyasah dan ushul fikih berupaya "menerjemahkan" nilai-nilai dasar syariah menjadi asas-asas tata kelola agar pemerintahan menjadi profesional, bertanggung jawab, amanah, serta berorientasi kemaslahatan (Setyono, 2015; Warjiyati, 2018; Zayyadi, 2018). Pendekatan ini menghasilkan sintesis yang khas: prinsip-prinsip tata kelola modern dipertautkan dengan konsep-konsep normatif Islam seperti amanah, 'adl/keadilan, syūrā (musyawarah), serta mekanisme kontrol sosial dan moral (Karnaini, 2021; Shomad, 2016; Warjiyati, 2018).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana ilmu politik Islam memahami, mengadaptasi, dan memberikan justifikasi normatif terhadap konsep good governance, dengan fokus pada tiga prinsip utamanya: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, artikel ini juga menelaah fondasi normatif Islam yang menopang konsep tersebut, yakni maslahah mursalah dan maqāṣid al-syarī'ah, serta tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia.
________________________________________
II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode kajian kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas good governance dalam perspektif ilmu politik Islam, fiqh siyasah, dan ushul fikih. Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis konseptual, dengan tujuan mengidentifikasi pola argumentasi normatif dan titik temu antara prinsip-prinsip good governance modern dengan konsep-konsep normatif Islam.
________________________________________
III. Pembahasan
3.1 Good Governance sebagai Konsep Tata Kelola Politik-Administratif
Dalam literatur ilmu politik dan administrasi publik, good governance digunakan untuk menjelaskan bagaimana urusan publik dan sumber daya publik dikelola melalui proses pengambilan keputusan dan implementasinya (atau kegagalan implementasi), sehingga kualitas penyelenggaraan kekuasaan dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, misalnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Muslimin & Daeli, 2012; Rahmawati, 2016; Setyono, 2015).
Perbedaan penting yang juga ditekankan dalam literatur adalah pembedaan government (entitas/lembaga pemerintah) dengan governance (mekanisme, praktik, dan tata cara pengelolaan urusan publik yang melibatkan relasi pemerintah-warga dan aktor lain), sehingga good governance tidak semata-mata urusan eksekutif, melainkan juga dapat mencakup ranah legislatif dan yudikatif (Handoko, 2020; Muslimin & Daeli, 2012; Setyono, 2015). Kerangka good governance juga kerap dikaitkan dengan relasi tiga domain/pilar—negara/pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil—yang harus berada dalam keseimbangan peran sekaligus saling mengontrol (Duadji, 2012; Ma'arif, 2019; Sumantri, 2022).
Di tingkat prinsip, beberapa rujukan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar sentral good governance (Duadji, 2012; Rahmanto, 2022), sementara rujukan lain menegaskan daftar karakteristik yang lebih luas seperti versi UNDP, misalnya partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas-efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Muslimin & Daeli, 2012; Sutrisna, 2020; Wahyudi et al., 2022).
Karena good governance juga dipopulerkan oleh lembaga-lembaga internasional, sebagian literatur mengingatkan bahwa maknanya dapat beragam antarkonteks serta bisa beririsan dengan "standar" negara demokrasi liberal kontemporer yang sering dijadikan pembanding untuk menilai negara lain (Fikri, 2018; Rahmawati, 2016; Sirait, 2018). Nuansa ini penting karena studi-studi tersebut menunjukkan bahwa konsep good governance memiliki dimensi normatif (nilai dan standar) sekaligus dimensi kelembagaan (pengaturan aktor dan proses) (Ma'arif, 2019; Rahmawati, 2016; Sirait, 2018).
________________________________________
3.2 Mengapa Ilmu Politik Islam Membahas Good Governance?
Dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan kajian ushul fikih, good governance diperlakukan sebagai agenda ijtihādiyyah untuk merespons persoalan mutakhir tata kelola negara, terutama guna menegasikan penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki kualitas birokrasi/pelayanan publik (Ramlan, 2023; Solikhudin, 2017; Zayyadi, 2018). Sejumlah kajian juga menyatakan bahwa istilah "good governance" tidak hadir sebagai istilah tekstual yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis; karena itu, argumen normatifnya diletakkan pada pendekatan kemaslahatan, misalnya mashlahah mursalah, sebagai perangkat ijtihad untuk mengakomodasi tujuan kesejahteraan manusia dan misi Islam sebagai rahmatan lil 'ālamīn (Ramlan, 2023; Solikhudin, 2017).
Dengan kata lain, ilmu politik Islam melalui fiqh siyasah dan ushul fikih berupaya "menerjemahkan" nilai-nilai dasar syariah menjadi asas-asas tata kelola agar pemerintahan menjadi profesional, bertanggung jawab, amanah, serta berorientasi kemaslahatan (Setyono, 2015; Warjiyati, 2018; Zayyadi, 2018).
Beberapa rujukan Islam juga membingkai good governance ke dalam tiga ruang tata kelola: spiritual governance, economic governance, dan political governance. Kerangka ini menegaskan bahwa tata kelola tidak dipahami hanya sebagai teknik administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika-religius dan orientasi nilai (Rahmawati, 2016; Setyono, 2015; Suhartawan, 2022). Di titik inilah muncul sintesis khas ilmu politik Islam: prinsip-prinsip tata kelola modern, misalnya transparansi-akuntabilitas-partisipasi, dipertautkan dengan konsep-konsep normatif Islam seperti amanah, 'adl/keadilan, syūrā (musyawarah), serta mekanisme kontrol sosial dan moral (Karnaini, 2021; Shomad, 2016; Warjiyati, 2018).
________________________________________
3.3 Prinsip Inti: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi serta Padanannya dalam Politik Islam
3.3.1 Transparansi (Al-Shafāfiyyah/Keterbukaan) sebagai Prasyarat Pengawasan Publik
Dalam kerangka good governance, transparansi dipahami sebagai keterbukaan informasi dan proses, sehingga publik dapat mengetahui kinerja, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik; prinsip ini berfungsi sebagai dasar pengawasan serta bagian dari perbaikan kualitas penyelenggaraan kekuasaan (Duadji, 2012; Muslimin & Daeli, 2012; Rahmanto, 2022). Dalam ranah kebijakan dan keuangan publik, transparansi juga disebut sebagai karakteristik utama good governance—misalnya pengelolaan keuangan negara dituntut berlangsung transparan, akuntabel, dan partisipatif agar berorientasi pada kemakmuran/kesejahteraan rakyat (Jaelani, 2018; Zada, 2022). Dalam ranah peradilan, implementasi good governance juga dinyatakan dapat dimulai dari transparansi dan akuntabilitas institusi pengadilan, untuk mendorong peradilan yang bersih dan independen (Handoko, 2020; Shomad, 2016).
Dalam sintesis politik Islam, transparansi dipertautkan dengan tuntutan etika pemerintahan untuk mewujudkan good and clean governance, termasuk kebutuhan "sistem akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum" bagi aparatur negara yang dibimbing norma dan etika agama (Shomad, 2016; Theojaka, 2019). Kajian penerapan nilai Islam dalam good governance di Indonesia juga menilai bahwa masih terdapat persoalan yang berlawanan dengan prinsip ini—misalnya kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pemakaian sumber daya publik yang berkelindan dengan problem KKN (Asmara et al., 2022; Zada, 2022). Karena itu, dalam politik Islam, transparansi tidak sekadar instrumen teknokratis, melainkan bagian dari etika kekuasaan yang memperkuat kontrol publik dan menutup ruang penyalahgunaan amanah (Asmara et al., 2022; Shomad, 2016; Suhartawan, 2022).
Sebagian studi menyoroti peran teknologi komunikasi sebagai sarana memperkuat transparansi dan persepsi publik tentang good governance, misalnya melalui media sosial pemerintah daerah yang berkorelasi dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Rahmanto, 2022). Studi lain mengkaji e-procurement sebagai instrumen yang didorong oleh prinsip good governance (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, antikorupsi, dan kepastian hukum) sekaligus menempatkan governance sebagai proses jaringan kebijakan yang melibatkan aktor di dalam dan di luar pemerintah (Ma'arif, 2019; Sirait, 2018).
3.3.2 Akuntabilitas (Al-Mas'ūliyyah/Al-Hisāb) dan Amanah: Pertanggungjawaban Ganda (Publik dan Transenden)
Dalam definisi umum, akuntabilitas adalah kewajiban aparatur/lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban (Duadji, 2012; Handoko, 2020; Rahmanto, 2022). Kajian good governance juga menempatkan akuntabilitas sebagai elemen dasar reformasi tata kelola, khususnya untuk memastikan pemerintahan bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan publik (Sumantri, 2022; Zada, 2022).
Ilmu politik Islam menambahkan dimensi yang lebih khas: akuntabilitas dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif kepada warga/negara, melainkan juga terkait nilai amanah dan pertanggungjawaban religius. Studi tentang tata kelola syariah menegaskan bahwa prinsip good governance, misalnya transparansi, partisipatif, profesionalitas, berkeadilan, responsif, efisiensi-efektivitas, akuntabilitas, secara umum dapat sejalan dengan layanan publik; namun secara filosofis pemerintahan syariah menambahkan dasar 'ubūdiyyah (ibadah) dan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dalam pengelolaan pemerintahan (Mulia & Khalil, 2021). Kerangka "akuntabilitas Islam" dalam pengelolaan dana desa juga menekankan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada Allah Swt. (tujuan primer), sementara tujuan sekunder adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait/masyarakat (Karnaini, 2021; Mahendra et al., 2023).
Dalam bahasa etika Islam, hal ini menguatkan gagasan bahwa amanah harus dipelihara dan kinerja publik tidak boleh berhenti pada indikator material semata, misalnya laporan keuangan, tetapi juga membutuhkan faktor spiritual untuk mencegah manipulasi dan penyimpangan (Mahendra et al., 2023; Shomad, 2016). Konektivitas akuntabilitas dengan konsep hisāb (perhitungan/pertanggungjawaban) juga tampil dalam rujukan yang mengaitkan prinsip akuntabilitas dengan ajaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, misalnya pengutipan QS. Az-Zalzalah 7–8 sebagai ilustrasi moral akuntabilitas (Rohman, 2021; Shomad, 2016). Karena itu, dalam sintesis politik Islam, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kombinasi: (i) akuntabilitas publik (kepada masyarakat dan mekanisme evaluasi publik) dan (ii) akuntabilitas transenden (kepada Allah) yang meneguhkan etika amanah (Mahendra et al., 2023; Mulia & Khalil, 2021; Shomad, 2016).
Kajian tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz merumuskan prinsip-prinsip good governance yang ia terapkan—antara lain tawhid, amanah (trust), musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, HAM, efektivitas-efisiensi, serta pengawasan sosial—dan menyatakannya selaras dengan nilai Islam serta dapat dibandingkan dengan prinsip good governance versi UNDP/LAN (Karnaini, 2021). Kajian etika politik Al-Mawardi juga menekankan relevansi prinsip tanggung jawab moral, keadilan, efisiensi administrasi, serta penekanan pada akuntabilitas dan transparansi kepemimpinan (Sakhi et al., 2024; Shomad, 2016). Rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam politik Islam bukan konsep tunggal, tetapi jaringan nilai (amanah–keadilan–pengawasan) yang dioperasionalkan dalam tata kelola.
3.3.3 Partisipasi (Al-Musyarakah) dan Syūrā: Musyawarah sebagai Basis Etis Tata Kelola
Dalam teori good governance, partisipasi dipandang sebagai karakteristik utama yang menunjukkan semakin baiknya tata kelola; ia mengandaikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan (Muslimin & Daeli, 2012; Sutrisna, 2020; Wahyudi et al., 2022). Sejumlah rujukan menautkan partisipasi dengan demokratisasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam era globalisasi dan desentralisasi (Mote, 2020; Sutrisna, 2020; Tuhumury & Wance, 2020). Dengan demikian, partisipasi bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik (Mote, 2020; Naben, 2023; Sutrisna, 2020).
Dalam ilmu politik Islam, prinsip partisipasi memiliki padanan normatif kuat melalui konsep syūrā (musyawarah). Kajian tentang syūrā menegaskan bahwa prinsip etis Islam menyediakan basis untuk menginspirasi bentuk pemerintahan modern yang lebih partisipatif, melalui reinterpretasi konsep syūrā agar relevan dengan tantangan kontemporer (HK, 2022; Shomad, 2016). Sejalan dengan itu, studi tentang good governance dalam perspektif hukum Islam menempatkan musyawarah (syūrā) sebagai salah satu nilai kunci, bersama keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran, untuk membangun tata kelola yang bersih dan baik (Warjiyati, 2018; Zayyadi, 2018). Bahkan dalam konseptualisasi "good and clean government" berbasis tafsir, musyawarah ditegaskan sebagai prinsip fundamental dan filosofis negara/pemerintahan yang bersih (Shomad, 2016; Theojaka, 2019).
Partisipasi dalam politik Islam juga dapat dipahami dalam spektrum yang lebih luas sebagai praktik sosial-politik menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan (amar ma'rūf nahy munkar). Kajian etika pemerintahan berbasis Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur'ān menempatkan partisipasi politik dalam kerangka menegakkan nilai ma'rūf dan mencegah munkar, yang dapat berlaku pada tindakan individual maupun kolektif umat (Shomad, 2016; Suhartawan, 2022). Dalam arti ini, partisipasi menjadi mekanisme etis untuk kontrol sosial terhadap kekuasaan, sejalan dengan gagasan good governance yang memerlukan pengawasan sosial dan keterlibatan warga (Karnaini, 2021; Ma'arif, 2019).
________________________________________
3.4 Sintesis Normatif: Maslahah, Maqāṣid al-Syarī'ah, dan Perluasan Makna Tata Kelola
3.4.1 Maslahah Mursalah dan Good Governance sebagai Respons Ijtihad Kontemporer
Sejumlah kajian hukum Islam kontemporer menegaskan good governance sebagai pendekatan ijtihad yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meskipun tidak terdapat rujukan tekstual spesifik yang "menamai" good governance dalam nash (Ramlan, 2023; Solikhudin, 2017). Karena itu, maslahah mursalah dipakai sebagai basis argumentasi: tata kelola yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab dipandang perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (Solikhudin, 2017; Zayyadi, 2018). Pada titik ini, ilmu politik Islam memosisikan good governance sebagai perangkat normatif-institusional untuk mencapai tujuan kemasyarakatan yang dikehendaki syariah, tanpa mengklaimnya sebagai terminologi nash yang rigid (Ramlan, 2023; Solikhudin, 2017).
3.4.2 Maqāṣid al-Syarī'ah: dari "Perlindungan" ke "Pengembangan" dan Pemenuhan Hak
Kajian yang memakai perspektif maqāṣid kontemporer menekankan bahwa diskursus good governance dapat dilihat melalui lensa pembangunan (development) dan pemenuhan hak (right), bukan hanya perlindungan/pelestarian seperti penekanan maqāṣid "lama" (Juliansyahzen, 2018; Karnaini, 2021). Dalam kajian Umar bin Abdul Aziz, prinsip-prinsip good governance bahkan dipetakan ke kategori maqāṣid (misalnya muhāfazah al-dīn, al-māl, al-'aql, al-nasl, al-nafs) untuk menunjukkan keterkaitannya dengan tujuan syariah (Azam & Layliya, 2024; Karnaini, 2021). Sintesis ini memperlihatkan bahwa transparansi-akuntabilitas-partisipasi dapat dibaca sebagai instrumen untuk menjaga amanah publik dan menegakkan kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Juliansyahzen, 2018; Mahendra et al., 2023; Zada, 2022).
________________________________________
3.5 Perbandingan Fokus: Kesesuaian Prinsip dan Perbedaan Filosofis
Sebagian kajian menyimpulkan bahwa pada level prinsip pelayanan publik, good governance dan pemerintahan syariah memiliki banyak kesamaan karena keduanya menuntut transparansi, partisipasi, profesionalitas, keadilan, responsivitas, efisiensi-efektivitas, dan akuntabilitas (Mulia & Khalil, 2021; Warjiyati, 2018). Namun, perbedaan filosofis yang ditegaskan adalah basis nilai: good governance sering dijelaskan bertumpu pada orientasi kemanusiaan (humanity) dan kenyamanan layanan, sedangkan pemerintahan syariah menambahkan dimensi pertanggungjawaban sebagai ibadah kepada Allah Swt. serta fondasi spiritual dalam mengelola pemerintahan (Mahendra et al., 2023; Mulia & Khalil, 2021).
Dengan demikian, ilmu politik Islam cenderung mengadopsi prinsip-prinsip good governance modern sebagai perangkat tata kelola, sembari memberi justifikasi etis-transenden (amanah–ibadah–muraqabah/pengawasan diri) agar prinsip itu tidak berhenti sebagai formalitas administrasi (Mahendra et al., 2023; Shomad, 2016; Theojaka, 2019).
________________________________________
3.6 Aplikasi dalam Konteks Indonesia: Pelajaran Empiris dan Tantangan
3.6.1 Studi Penerapan: Syariah (Aceh) dan Sektor Publik Indonesia
Dalam konteks Aceh, penerapan syariat Islam dilembagakan melalui kerangka hukum pemerintahan daerah, dan good governance disebut sebagai salah satu indikator pelaksanaan pemerintahan; desain pengelolaan pemerintahan diarahkan pada sistem pemerintahan syariah tanpa mengabaikan pranata sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945, Pancasila, dan demokrasi) (Mulia & Khalil, 2021). Studi ini juga menekankan bahwa tata kelola syariah diproyeksikan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan HAM, dan penerbitan qanun syariat menjadi indikasi pelembagaan pemerintahan syariah di Aceh (Karnaini, 2021; Mulia & Khalil, 2021). Pada saat yang sama, literatur penerapan nilai Islam dalam good governance di Indonesia menilai praktiknya masih menghadapi masalah KKN serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas aparatur (Asmara et al., 2022; Zada, 2022).
3.6.2 Tantangan Implementasi: KKN, Kapasitas Aparatur, dan Kebutuhan Mekanisme Kontrol
Sejumlah kajian menekankan bahwa persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan latar penting lahirnya agenda good governance; karena itu, solusi pencegahan korupsi juga dikaitkan dengan kebutuhan membangun good governance serta penguatan masyarakat sipil dan internalisasi nilai moral, misalnya tazkiyatun nafs (Shomad, 2016; Suhartawan, 2022). Studi tentang pengelolaan keuangan negara dalam perspektif siyāsah syar'iyyah menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih mungkin dicapai jika pengelolaan keuangan negara dilakukan transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai karakteristik utama good governance, sekaligus mencerminkan prinsip amanah dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat (Solikhudin, 2017; Zada, 2022).
Literatur reformasi birokrasi juga menekankan bahwa reorientasi menuju good governance mensyaratkan pelibatan pemangku kepentingan, publik, dan sektor swasta, serta menempatkan partisipasi, supremasi hukum, akuntabilitas, dan transparansi sebagai ciri penting tata pemerintahan yang baik (Ma'arif, 2019; Sumantri, 2022). Karena implementasi good governance bergantung pada kualitas aktor dan kapasitas kelembagaan, sebagian kajian menyoroti pentingnya penguatan SDM aparatur, pemahaman prinsip good governance, dan perbaikan manajemen birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Fuaidi, 2024; Khobiburrohma et al., 2020; Sumantri, 2022).
________________________________________
IV. Kesimpulan
Dalam ilmu politik Islam, good governance dapat dipahami sebagai model tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (serta prinsip-prinsip tata kelola lain), namun diberi fondasi normatif khas melalui amanah, syūrā, keadilan, kemaslahatan, dan dimensi pertanggungjawaban transenden kepada Allah (Mulia & Khalil, 2021; Solikhudin, 2017; Warjiyati, 2018). Karena istilah good governance tidak diposisikan sebagai terminologi nash yang eksplisit, kajian-kajian ushul fikih dan fiqh siyasah menekankan sifatnya yang ijtihādiyyah—yakni perangkat etika-institusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengarahkan penyelenggaraan negara pada kemakmuran/kesejahteraan rakyat sesuai tujuan syariah (Ramlan, 2023; Solikhudin, 2017; Zada, 2022).
Dengan demikian, "tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif" dalam politik Islam bukan hanya standar administratif, tetapi juga proyek moral-spiritual dan sosial untuk memastikan kekuasaan berjalan sebagai amanah dan sarana kemaslahatan (Karnaini, 2021; Mahendra et al., 2023; Shomad, 2016). Sintesis antara prinsip-prinsip good governance modern dan nilai-nilai normatif Islam ini membuka peluang bagi pengembangan model tata kelola yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara etis dan spiritual dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, termasuk Indonesia.
________________________________________
Daftar Pustaka
Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan nilai-nilai Islam dalam good governance di Indonesia. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 6(2), 259. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163
Azam, I. N., & Layliya, S. (2024). Efektivitas penggunaan dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Rejoagung Jombang. J-Mabes: Jurnal Manajemen Akuntansi Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah, 1(2), 31–42. https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.394
Duadji, N. (2012). Good governance dalam pemerintah daerah. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(2), 201. https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356
Fikri, S. (2018). Politik identitas dan penguatan demokrasi lokal (kekuatan Wong Kito dalam demokrasi lokal). Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 18(2), 167–181. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701
Fuaidi, I. (2024). Nilai ekonomi syariah sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat. Jiose: Journal of Indonesian Sharia Economics, 3(1), 95–108. https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128
HK, M. R. (2022). Syura sebagai basis etis politik Islam. Politea: Jurnal Politik Islam, 5(1). https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379
Handoko, P. (2020). Implementasi asas good governance di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah qadaiyyah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 340–362. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362
Jaelani, A. (2018). Sistem anggaran berbasis kinerja pada APBN di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 10(1), 128. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871
Juliansyahzen, M. I. (2018). Good governance perspektif maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 57–86. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195
Karnaini, Z. (2021). Concepts and application of good governance in the government of Omar bin Abdul Aziz. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108
Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. S. H. (2020). Penerapan sistem merit dalam birokrasi Indonesia untuk mewujudkan good governance. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 139–148. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.900
Ma'arif, S. (2019). Relasi birokrasi dan politik dalam konteks democratic governance. Demokrasi, 1(1). https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i1.130
Mahendra, Y. I., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif syariah enterprise theory. Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 52–63. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614
Mote, S. (2020). Diskursus teoretis penerapan good governance dalam formulasi kebijakan daerah. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 1–10. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.953
Mulia, M., & Khalil, Z. F. (2021). Tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah (analisis penerapan syariat Islam di Aceh). JPW (Jurnal Politik Walisongo), 3(1), 97–106. https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9348
Muslimin, M., & Daeli, S. (2012). Kepemimpinan nasional, budaya politik, dan partisipasi publik. Jurnal Bina Praja, 4(3), 161–168. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168
Naben, K. R. M. (2023). Membandingkan demokrasi dan penganggaran partisipatif ala Porto Alegre-Brasil dan Musrenbang partisipatif ala Indonesia. Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(4), 523–529. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2889
Rahmanto, A. N. (2022). Media sosial dan persepsi publik tentang good governance pada pemerintah daerah di Solo Raya. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20(1), 88. https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433
Rahmawati, R. (2016). Good governance dalam perspektif hukum Islam (tinjauan usul fiqih). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260
Ramlan, M. E. (2023). Tinjauan fikih siyasah terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam efektivitas kinerja aparatur sipil negara. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7(1), 42–59. https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510
Rohman, M. S. (2021). Partisipasi publik dalam transparansi penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK melalui pemanfaatan media elektronik. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, 3(2), 72–87. https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.71
Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer: perspektif Al-Mawardi. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan Humaniora, 10(2), 95–106. https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052
Setyono, J. (2015). Good governance dalam perspektif Islam (pendekatan ushul fikih: teori pertingkatan norma). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 25. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40
Shomad, B. A. (2016). Etika pemerintahan: kontribusi Tafsīr Fī Ẓilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb. Jurnal Theologia, 22(2). https://doi.org/10.21580/teo.2011.22.2.611
Sirait, B. C. (2018). Memotret e-procurement dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Journal of Governance, 3(1). https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3081
Solikhudin, M. (2017). Penerapan good governance di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam kontemporer. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 163–187. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187
Suhartawan, B. (2022). Solusi pencegahan korupsi dalam Al-Qur'an. Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(2), 279–303. https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.114
Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 5(2), 63–72. https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679
Sutrisna, I. W. (2020). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan anggaran daerah. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 1(2), 30–37. https://doi.org/10.47532/jic.v1i2.14
Theojaka, T. (2019). Interelasi Alquran dan konsep sosial: konseptual good and clean government Said Hawwa dalam Al-Asas fi At-Tafsir. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, 4(2), 190–208. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i2.1122
Tuhumury, Y. J., & Wance, M. (2020). Membangun good governance dalam pemanfaatan keuangan desa. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 3(1), 37–45. https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463
Wahyudi, Y. T., Iriany, I. S., & Ramadhanti, D. C. (2022). Peran camat dalam pengawasan pegawai dalam rangka menciptakan good governance di Kecamatan Garut Kota. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 13(2), 40–56. https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i2.127
Warjiyati, S. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik. Hukum Islam, 18(1), 119. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429
Zada, K. (2022). Kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara: perspektif siyasah syar'iyyah. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(4), 1129–1138. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26558
Zayyadi, A. (2018). Good governance dalam perspektif hukum Islam kontemporer (tinjauan usul fikih dari teori pertingkatan norma). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 13–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar